datamaskumham

Kategori

Provinsi
Tahun
Permasalahan
Terduga
Korban
Pemangku Kepentingan
Table Datamaskumham
Action Permasalahan Terduga Pelaku Korban(Victim) Kategori Provinsi Lokus Waktu Uraian Kejadian Payung Hukum Intervensi Tingkat Penanganan Saran Penyelesaian Pemangku Kepentingan
Penyalahgunaan Narkoba Pelajar Pelajar hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-03-06 Kejadian dilakukan oleh mayoritas pelajar . Pelajar tersebut hanya mengedarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan keluarga. Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Bireuen bekerja sama dengan jaks 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan masuknya budaya luar mempengaruhi pola pikir masyarakat kearah negatif sehingga peran pemerintah yang melakukan upaya pencegahan. Polisi, Jaksa, dan Pengadilan Negeri
Pengaduan Masyarakat terkait Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya ( pada Aplikasi Locus Tidak Tercantum Kab Aceh Barat Daya, Jumlah Kab/ Kota Prov Aceh ada 23 Kab/ Kota Masyarakat Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat ham Aceh KAB. ACEH BARAT 2016-02-25 Status Desa Tokoh II yang belum mendapat kejelasan pemekaran berdasarkan surat 27 Mei 2015 terkait Gampong Persiapan Tokoh II, dalam hal ini Pemberian memberikan informasi dan klarifikasi kepada kami terkait sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan pemenuhan hak-hak masyarakat pada desa bersangkutan, mengingat surat Pernyataan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 140/633/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 disebutkan bahwa gampong Persiapan tersebut akan kembali pada desa Induknya kurun waktu 2 (dua) bulan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Bupati Aceh Barat Daya dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankommas Menyurati Bupati Aceh Barat dan melakukan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dengan Pemerintah Setda Kab. Aceh Barat Daya terkait permasalahan tersebut. Penyelesain yang dihasilkan dari permasalahan ini dengan terbitnya Jawaban dari Setdakab. Aceh Barat Daya terkait status Desa Persiapan Tokoh II Nomor: 146.1/350/2016 Tanggal 23 Maret 2016 Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Setda Kab. Aceh Barat Daya
Kasus Perceraian (Cerai Gugat) A (istri) B (suami) hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-08-08 Kasus ini terjadi akibat perselisihan yang terus-menerus, KDRT, dan selingkuh (ada pihak ketiga) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sudah dilakukan mediasi di tingkat gampong oleh mukim dan tuha peut tetapi sering tidak berhasil 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya kedua belah pihak saling mengenal dan untuk pemerintah dalam hal ini KUA dapat meninjau dan mencegah pernikahan dini. Pihak keluarga, mukim, tuha peut dan Mahkamah Syariah
Kasus kericuhan dari pembangunan mesjid Ormas Masyarakat hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-09-20 Kericuhan ini terjadi karena mesjid tersebut akan dibangun oleh sekelompok aliran yang ingin memisahkan diri dari masyarakat muslim di kampung itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Kasus ini ditangani oleh Komnas HAM. Dalam hal ini Komnas HAM menindaklanjuti dan mengeluarkan rekomendasi sehingga rekonsiliasi sosial tercapai dan pendirian mesjid dapat dilakukan. 1. Sudah Ada Solusi Diharapkan pemerintah daerah tidak memfasilitasi Organisasi Masyarakat Bireuen Development Committe yang meresahkan masyarakat Pemuka adat dan agama, Bakesbangpol dan Linmas
Menerima Pengaduan Masyarakat melalui surat direktorat Jenderal HAM R.I. terkait kasus KDRT Sdr.Arifin Bin Suid Tanggal Masyarakat Masyarakat ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2016-04-05 Sdr. Arifin Bin Suid merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Syariah Jantho atas tuduhan mrlakukan perselingkuhan dengan teman kantornya oleh istri (Mehram Binti Hamban), putusan Pengadilan diangap kurang adil dikarenakan tidak ada bukti dan saksi serta tidak ada pengambilan sumpah oleh pelapor (istri pengadu). Sebagai akibat putusan tersebut pihak istri betindak semena-mena dengan melakukan pengusiran dan mengumpat dengan kata-kata kotor dan kasar serta melakukan ancaman KDRT selagi Sdr. Arifin bin Suid menderita sakit akibat terjatuh dari pohon. Semua kejadian tersebut disaksikan oleh anak bungsunya sehinnga mengalami stress dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 Ayat (1) “Setiap Orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, martabat dan hak miliknya Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho akan tetapi tidak ada klarifikasi dari mahkamah Syariah Jantho. Mahkamah Syariah Jantho
Laporan Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Masyarakat ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-06-02 Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Kasus Sengketa Tanah pada Tanggal 02 Juni 2016 Undang- Undang. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menelaah kasus tersebut dan masih terdapat kekurangan untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA 2. Dalam Proses Penanganan Belum bisa ditindaklanjuti karena Putusan MA telah berkekuatan Hukum tetap (incraht) sedangkan yang bersangkutan belum memiliki bakti baru untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Mahkamah Agung
Laporan Surat Pengaduan dari Pemerintah Aceh Perihal Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Outsourcing PLN Area Sigli PT-FIANDA MALASI (PT-FM) Karyawan outsourcing PLN Area Sigli ham Aceh KAB. PIDIE 2016-04-14 Permasalahan Saudara Bustami, Syarifuddin dan Asrul mengadukan PT-FM, Perusahaan tempat mereka bekerja telah melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) secara sepihak walaupun vendor PT-PLN sering berganti tenaga kerja tetap sama. Pada bulan April 2016 dilakukan PHK Pengadu mulai beralih status menjadi karyawan PT-FM Sejak 1 April 2014, Sejak Pengadu sering berkonflik dengan perusahaan Tuntutan pengadu perihal Pembayaran tiap Bulan untuk iuran BPJS dan Iuran DPLK (UANG Pengakhiran/ Pesangon) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut
Laporan Pengaduan yang ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM perihal kasus Hak Atas Tanah PT.KKA Masyarakat ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2016-07-11 Saudara Ibrahim Yacob meminta permohonan keadilan dan HAM tentang perampasan hak tanah milik PK Persil 45, 46, dan 76 dan korupsi uang ganti rugi tanah milik PK (Ibrahim Yacob) yang dilakukan oleh PT. KKA (persero) panitia ganti rugi tanah dan Bupati Aceh Utara. PK menyampaikan bahwa sebagai pemilik tanah sudah 30 tahun hidup dalam serba kehancuran skibat perilaku koruptor PT. KKA (persero) Panitia ganti rugi tanah Bupati Aceh Utara, yang tak berperikemanusiaan di negeri ini, seolah-olah negeri ini milik mereka semata, saat ini tidak ada alasan lagi tanah milik pengadu harus dibayarkan oleh mereka, atau oleh negara dalam hal ini BUMN harus bertanggung jawab penuh atas perilaku kroninya PT.KKA (persero) mereka telah menikmati hasil tanah milik pengadu, juga negara sedangkan pengadu pemilik tanah hidup dibawah jurang kemiskinan yang paling dalam,anak-anak putus sekolah jatuh dalam jurang kebodohan sampai dimana tanggung jawab Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Setiap Kasus yang masuk dilakukan Penalaahan oleh Tim, dalam Kasus ini tidak bisa ditindak lanjuti karena dalam Proses Pelapor tidak melakukan konfirmasi kembali Kepada Tim. 2. Dalam Proses Penanganan Tim Telah Melakukan Penalaahan Kanwilkumham Aceh dan PT. KKA
Laporan Pengaduan yang diterima secara tertulis oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perihal Permohonan Mediasi Masyarakat Masyarakat ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-10-06 Permasalahan Pembayaran nafkah/ Biaya Hidup anak pasca putusan Mahkamah Syariah Nomor :0044/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 14 Juni 2016 Antara Saudara Fuadi, S.H. Selaku pemohon dan Sdri. Kasmawati. Dalam hal ini pelaksanaan sejak tanggal putusan hingga saat ini (bulan September 2016 belum dijalankan secara maksimal Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS sebagaimana diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. 1. Sudah Ada Solusi Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. Dan meminta Informasi dan Klarifikasi terkait Pemotongan Gaji/ Penghasilan A.n. Sdr. Fuadi, dan berhasil melakukan mediasi dengan Saudar Fuadi, S.H. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh,
Maladministrasi - GN, dkk ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-04-14 Laporan pengaduan oleh pelapor atas terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Penutupan dan Pelarangan Usaha Peternakan Dusun VII, Desa Namo Bintang, Pancur Batu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Desa Namo Bintang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - ES ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-04-18 Bahwa Pelapor memohon bantuan agar memfasilitasi penyelesaian pemecatan sebagai Anggota Polres Nias Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor untuk mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pertanahan - KM ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-04-20 Bahwa pelapor memohon penyelesaian ganti rugi tanah warisan an. pelapor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - Bripka MB ham Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-05-02 Bahwa pelapor memohon penyelesaian perkara Nomor 23/G/2013/PTUN/MDN dan perkara Nomor 08/PK/TUN/2014 mengenai keberatan pelapor atas pemecatannya sebagai anggota Polri - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa terhadap putusan PK tidak ada lagi upaya hukum lagi dan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa campur tangan dalam urusan peradilan -
Pidana Sertu F TH ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-06-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap sertifikat tanah an. korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar melaporkannya ke Kepolisian Sektor terdekat karena adanya unsur tindak pidana yaitu penipuan dan pemerasan Kepolisian Resort Nias
Proses Hukum tidak berjalan AH, dkk MH ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI SELATAN 2016-08-22 Korban melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan atas dugaan perusakan tanaman karet dan tembakau yang dilakukan oleh terduga pelaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Monitoring 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Tapanuli Selatan
Ketenagakerjaan PT. SLD TS ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2016-10-18 Bahwa terduga pelaku PT. SLD telah memberikan upah lebih rendah dari UMR kepada korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Kepada terduga pelaku sudah direkomendasikan agar kepada korban dibayar upah sesuai dengan UMR dan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Labuhan Batu
Ketenagakerjaan - ST, dkk ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-10 Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak PT. Smart Glove Indonesia tanpa diberikan hak-hak sebagai pekerja an. ST, dkk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan agar melaksanakan ketentuan sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang untuk (a) agar perusahaan PT. Smart Glove Indonesia membayar uang pesangon ST, dkk, (b) agar pengusaha membayar upah selama proses hingga ada putusan yang inkrah dari PPHI, (c) agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini, (d) dalam hal anjuran ditolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - Poktan ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum demi keberlangsungan anggota keluarga pendiri dan pengurus Poktan Ketanrantim yang masih ditahan atas tuduhan perusakan kawasan hutan Undang-Undang NOmor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - GG ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum dan keadilan terkait hak-hak atas perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkannya yaitu perkara jual beli tanah dan hutang piutang - Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) - RB ham Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-21 Bahwa diterima surat mohon perlindungan hukum dan HAM terkait cara penerbitan IMB tidak sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo
Ketenagakerjaan - LHK ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-03-24 Surat koordinasi dan klarifikasi perihal pemberhentian tidak hormat sebagai PNS di Dinas Peternakan Kab. Langkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa pemberhentian pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga disarankan apabila memang tidak terima dengan keputusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara -
Persetubuhan RAP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana persetubuhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian dengan Pemberatan WAS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-18 Bahwa terduga pelaku pada 18 Januari 2017 melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba JP - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-10 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba TMS - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-09 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Pencabulan HA - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-02-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba SP - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-15 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Undangp-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan GH - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-04-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penganiayaan MN GH hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban menegur pelaku yang menyetop kendaraan yang menyebabkan jalanan macet Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Perusakan RAH - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-04-13 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan perusakan yang diakhiri dengan tindakan pembakaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Persetubuhan FS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba RFM - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba BSBT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JPS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KTJG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-11 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Kasus Sertifikat Tanah Kantah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Keuangan RI Elson hukum Aceh KOTA LHOKSEUMAWE 2016-05-09 SK. Gub. Kadista No. 447/HM/DA/1983 tanggal 25 November 1983 An. Drs. T. Muhammad Djarn Said, cs beralih hak kepada Elson dasar AJB 26/594/V/PPAT/1989, yang selanjutnya hilang tidak diketemukan sampai sekarang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu sampai selesai proses upaya hukum banding oleh pihak Elson Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Narkoba AY - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Penganiayaan AHHM - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-12 Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian mempertanyakan kepada korban maksudnya beberapa hari yang lalu menyindir terduga pelaku kemudian terjadilah perkelahian antara terduga pelaku dan korban, kemudian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan terduga sudah ditetapkan sebagai tersangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
Penganiayaan WS alias W AT hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-07 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian RA alias C AAR hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-03-24 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penggelapan JS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-31 Bahwa terduga pelaku dilaporkan bos dari terduga pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polsek Percut Sei Tuan
Narkoba HE - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-23 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-09 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-23 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian SS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-05-21 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 21 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,yang didahului, disertai,atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu/bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri/peserta lainnya untuk melarikan diri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba S alias S alias D - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-22 Bahwa terduga pelaku pada 20 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa perbuatan tanpa hak/melawan hukum membeli,menerima,atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun,ranting,dan biji ganja kering berat melebihi 1KG Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba MD - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-03-10 Bahwa terduga pelaku Pada 10 Maret 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba AS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Bahwa terduga pelaku diduga memakai narkoba dan kemudian ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-22 Bahwa terduga pelaku ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi pada tanggal 22 April 2016 ketika menggunakan Narkotika bersama teman-temannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba RG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-17 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pengguna Narkoba dan ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AKS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba lalu ditangkap dan ditahan Polisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan SKK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Bahwa terduga pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JAP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Bahwa terduga pelaku ditangkap dan ditahan Polisi karena diduga sebagai pengguna narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba PPA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-14 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri kabanjahe
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KSYL - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba YFP - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-13 Bahwa Terduga Pelaku pada 13 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba MD - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-30 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penipuan OSS - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-29 Bahwa Terduga Pelaku Pada Tanggal 29 Juni 2016 Telah melakukan tindak pidana berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu/martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan hutang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba RB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penadahan AR - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-04 Bahwa Terduga Pelaku pada 04 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa sebagai orang yang melakukan ,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba KA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian PS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Narkoba SS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-09 Bahwa terduga pelaku dituduhkan sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba BT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidngan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian SS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AFKK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba APP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ASD - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian JS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-28 Bahwa Terduga Pelaku pada tanggal 28 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba SA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba PG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-10-06 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ANP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-27 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ASS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba H - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-16 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan IKG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-25 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindaka pidana pencabulan terhadap anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-18 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KH - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-05 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan FES - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-12 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-07 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba FG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba HT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ABS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-13 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba YAS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penadahan P - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Bahwa terduga pelaku dituduh melakukan tindak pidana penadahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian IP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan pengrusakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Pencurian RF - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan pengrusakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Penggelapan MT - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-14 Bahwa terduga pelaku meminjam sepeda motor milik korban di sekolah dan 3 hari tidak dikembalikan dan ketika ditanya korban, terduga pelaku mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian MI - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian I - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba MG - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-08-30 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba WE - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba F - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan KN - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan AW - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-30 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan K - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penadahan PS - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai penadah dan hak tersebut disangkal oleh terduga pelaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penganiayaan MI - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-04 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian MS - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-09 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 09 Oktober 2016 ditangkap oleh warga karena mencuri kayu manis dengan alasan karena faktor ekonomi dan belum memiliki pekerjaan dan sudah menikah 3 tahun belum pernah memberikan uang kepada keluarga sehingga terduga pelaku nekat untuk mencuri kayu manis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Narkoba HJH - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-19 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian HSP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-07 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencabulan TH - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah memiliki kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan IJP NM hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencurian FS - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-03-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba ESS - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-24 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman berupa shabu-shabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba FAG - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan HM - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-23 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban pasya arinata manurung) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan JP - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-10 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban arina tiurma br manalu alias arina) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan KSP FAP hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba LP - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-01-13 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba HG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-05-19 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-19 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Kabanjahe
Laporan Saudara. Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) Pemerintah Masyarakat ham Aceh KOTA SUBULUSSALAM 2016-01-04 Pengaduan Saudara Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) Mewakili 17.200 jiwa yang berdomisili ndi Wilayah Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh (Indonesia Bagian Barat) memohon kepada Presiden RI terkait perlindungan hukum dan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No.9 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tanggal 21 Maret 2006 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 Dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM telah bekerjasama dengan Pemda Aceh Singkil. 1. Sudah Ada Solusi Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Klarifikasi dengan Pemda Aceh Singkil terkait Pembangunan Rumah Ibadah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Kementerian Hukum dan HAM Aceh , Pemerintah Propinsi Aceh dan Pemda Aceh Singkil.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - DHS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-11 Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi permasalahan KDRT yang dialaminya dan telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Belawan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Belawan
Ketenagakerjaan - BS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-12 Bahwa pelapor menolak mutasi sebagai pustakawan dan meminta mengajar kembali sebagai guru bahasa Inggris Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) - EHP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-05-09 Bahwa pelapor melaporkan panitia reuni akbar alumni SLB/B KM Medan dan kegiatannya tidak sah, ilegal dan cacat hukum dan mohon bantuan ambil tindakan hukum - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa apabila menurut pelapor hal tersebut memiliki unsur pidana agar dilaporkan kepada pihak kepolisian -
Pertanahan - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-14 Bahwa pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak tanah ke Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional
Maladministrasi - MSS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-20 Bahwa menurut korban telah terjadi penyalahgunaan wewenang saat penyidikan, penuntutan dan peradilan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon agar melapor ke Ombudsman Republik Indonesia apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Komisi Kejaksaan Komisi Yudisial Ombudsman Republik Indonesia
Ketenagakerjaan PTPN IV JEMN ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-29 Bahwa korban/pelapor mengajukan permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan, di mana korban mengajukan pensiun tunda karena alasan kesehatan menurun dan tidak menerima hak sesuai hasil konsultasi dengan pihak SP-BUN dan perusahaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan Rapat Pelayanan Komunikasi masyarakat (Yankomas) 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada kedua belah pihak agar permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial PTPN IV
Kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia) LS TD ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-12 Bahwa korban memohon keadilan dan penanganan serius kasus percobaan pemerkosaan terhadap korban yang dilakukan oleh terduga pelaku, sampai sekarang belum ada titik terang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sedang dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat disampaikan kepada Ombudsman Komisi Kepolisian Nasional Ombudsman Republik Indonesia
Proses Hukum tidak berjalan DC, HG, ADB dan TCN LP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Korban memohon perlindungan hukum atas dugaan tidak pidana secara bersama-sama menjual seluruh alat-alat material yang telah dipasang di lokasi pabrik kelapa sawit dan menghalang-halangi eksekusi putusan pengadilan serta salah satu pengaduannya belum ditindaklanjuti oleh kepolisian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah mempunyai kekuatan hukum berkekuatan tetap 1. Sudah Ada Solusi Bahwa putusan pengadilan tersebut pernah dilakukan eksekusi tetapi tidak terlaksana. Jadi disarankan agar berkoordinasi kembali dan menyampaikan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan
Ketenagakerjaan PT. KKA DS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Bahwa korban telah diberhentikan secara lisan oleh PT. KKA dan menolak untuk membayar hak-hak pelapor sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
Proses Hukum Tidak Berjalan LBH P Medan H ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-09 Pemohon merasa keberatan karena ketika menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum LBH P, di mana LBH tersebut mengajukan syarat untuk melengkapi surat keterangan miskin dan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan Pelapor diminta untuk melengkapi data dukung permasalahan agar ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yankomas LBH P Medan
Ketenagakerjaan - Drs. ME ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-30 Pemohon keberatan terhadap pihak RSUP Adam malik yang secara administratif telah merugikan pelapor dan keluarga dengan keputusan dan pernyataan sepihak tanpa mengikuti prosedur dan tahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terkait gaji dan pendapatan yang lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan Rapat Yankomas dengan mengundang pihak-pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Pelapor menunggu Surat Pemberhentian dari RSUP Adam Malik agar dapat mengurus hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil RSUP Adam Malik
Kelompok Rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) - SAA ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-04 Permohonan bantuan penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (SAA) dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Medan Helvetia tanggal 19 Agustus 2016, namun belum ada tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Ketenagakerjaan Perusahaan IJ LON ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-05 Laporan pengaduan perihal tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Perusahaan IJ terhadap Buruh Lepas Harian (BHL) terkait kecelakaan kerja saat memasukkan adonan ke mesin giling di perusahaan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan Kepada pelapor diminta untuk menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kesehatan - H ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-24 Mohon bantuan operasional pengangkatan peluru di tubuh korban (H) sehubungan dengan surat dari LBHM selaku penerima kuasa dari korban Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Sektor Medan Baru 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Sektor Medan Baru
Pertanahan PTPN II DPP FRBSU ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-03 Mohon penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan PTPN II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PTPN II Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) BS SD br S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-25 Mohon keadilan perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pertanahan - Poktan PPK ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan terkait perampasan lahan Poktan PPK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Pertanahan - YS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon bantuan penegakan hukum terkait ganti rugi dan perluasan tanah an. korban (YS) Undang-Undang NOmor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Perdagangan/Penyelundupan Orang W dan N K ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan dan kepastian hukum terkait dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan - AR ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan perkembangan permohonan informasi terhadap Ditkrimsus Polda Sumut terkait laporan dari AR - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Penggusuran - WTPS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal permohonan penundaan pembongkaran rumah di pinggir rel kereta api Glugur - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Pemerintah Kota c.q. Satuan Polisi Pamong Praja
Ketenagakerjaan - T ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal pemberhentian secara tidak hormat kepada korban dengan tuduhan terlibat G30S/PKI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pidana - FW ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal penyampaian keluhan masyarakat terkait ditemukannya sesosok mayat dengan identitas FW di areal PT. TPL - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pendidikan - SY ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terkait perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di RA/TK Mesjid Agung Medan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pendidikan Kota Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Resort Kota Medan
Pidana SKS dan S MKFH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan dan keadilan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - MAL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon keadilan perihal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait dengan pengaduan dari korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan RI
Pertanahan - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Medan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar dikeluarkan sertifikat hak atas tanah an. CH Kantor Pertanahan Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum)` - ZS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon perlindungan atas adanya rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban dan keluarganya - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana - S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-06 Bahwa pelapor memohon perlindungan hukum dan hak asasi manusia perihal penyelesaian permasalahan harta warisan di Kepolisian dan pengadilan namun tidak memiliki kemampuan secara finansial yang diperlukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi sebagai LBH yang menerima bantuan dari Pemerintah, sehingga kepada pemohon tidak dipungut biaya apa pun Lembaga Bantuan Hukum
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - DHS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-10 Bahwa pemohon menyampaikan permohonan perlindungan hukum perihal permasalahan hak penyampai komunikasi sebagai debitur Bank Panin sekaligus nasabah asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil penyampai komunikasi pada tanggal 15 November 2016 an, DHS Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Bank Panin PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
Maladministrasi - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Bahwa pemohon mengajukan permintaan klarifikasi dugaan maladministrasi penundaan berlarut penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara an. CH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Ombudsman Republik Indonesia
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - IMB ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Bahwa pemohon mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait pemberhentian sebagai direksi pada PT. Ira Widya Utama pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2016 an. IMB Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Ira Widya Utama
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) SHL TRZ ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-02 Bahwa pemohon mengajukan somasi kepada SHL terkait dengan pembagian harta warisan HML dan NBH - Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - GP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-03 Bahwa diperoleh informasi dari Ditjen HAM bahwa korban adalah korban ketidakadilan - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon bahwa kasus tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kasasi di Mahkamah Agung dan apabila pemohon memiliki bukti baru dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung -
Informasi (dari perorangan dan instansu terkait hal-hal yang umum) - DL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-09 Bahwa diperoleh surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal keprihatinan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara tindak pidana pencabulan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tinggi Medan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - SD br S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal mohon keadilan dan tindak lanjut perkara KDRT tentang melakukan perkawinan yang ada menjadi halangan baginya untuk kawin lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana ML SPTM ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal surat pengaduan pelanggaran kode etik guru PAUD terkait kasus kekerasan seksual terhadap korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - MM ham Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM sehubungan dengan surat perihal penegakan hukum dan keadilan terkait penangkapan mobil van milik pelapor yang berisikan 8 ball pakaian bekas dalam perjalanan dari Tanjung Balai ke Medan - Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - RW alias ID ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum terkait penganiayaan berencana, penelantaran terhadap nafkah dan biaya sekolah anak-anak dan poligami tanpa adanya perceraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan - SHH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon hati nurani Bapak Pimpinan mencegah terjadinya kriminalisasi hukum karena tidak adanya persesuaian dari keterangan saksi-saksi dengan bukti yang ada atas kematian Sdr. GG Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Negeri Medan
Pidana AH MH ham Sumatera Utara KAB. PADANG LAWAS 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal perusakan tanaman tembakau di kebun pemohon yang terletak di Desa Sosopan, Kec. Sosopan, Padang Lawas yang dilakukan sdr. AH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Sosopan
Pidana - F ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan perlindungan hukum terkait dijadikannya tersangka sdr. F di Polresta Medan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Kota Medan
Ketenagakerjaan - T ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-22 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal rekayasa keterangan palsu terkait permohonan pemohon agar perusahaan membayar kekurangan upah bulanan, upah lembur hari kerja, upah lembur hari minggu dan hari libur nasional, uang pesangon, uang cuti tahunan, uang perhitungan kenaikan skala gaji kerja setiap tahunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - BS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Diterima surat perihal keberatan agar semua permohonan/permintaan untuk mengalihkan atau menukar atau mengganti Badan Hukum Rumah sakit Umum Ameta Sejahtera dan/atau klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera atau mengganti rekening bank penerima pembayaran Rumah Sakit Umum Ameta Sejahtera dan Klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera - Pemantauan Perkembangan Permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - SM dan PS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon petunjuk untuk melaksanakan putusan peradilan yang telah berkedudukan hukum tetap terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara - Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Pertanahan - WS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Bahwa diterima surat pengaduan perihal ganti rugi sebidang tanah dan bangunan terkait pembangunan jalan tol di Kec. Medan Deli berdasarkan kalkulasi dari Dinas PU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - RB, dkk ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Bahwa pemohon mohon perhatian perihal rencana pengusiran paksa dari Aslog Kodam I Bukit Barisan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kodam I Bukit Barisan
Kelompok rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) - OC ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Permohon hak asuh anak yang saat ini sedang diasuh oleh ayah kandungnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Narkoba WT - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-04 Bahwa terduga pelaku bersama seorang rekannya membeli narkotika jenis shabu dari seseorang kemudian ketika jalan pulang terduga pelaku di stop anggota Polsek Medan Kota dan kemudian digeledah dan ditemukan shabu seberat 0,08 gram Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba FA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba J - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba MA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-27 Bahwa terduga pelaku dilihat seseorang membawa 1 paket kecil narkotika, kemudian terduga pelaku diikuti oleh saksi dan kemudian saksi mencegat terduga pelaku dan menggeledah pelaku dan ditemukan paket narkotika tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba MPS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencabulan SAS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-15 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba AHJ - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba J - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba GLL - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-01 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan F DAPD hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-09 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (korban) untuk bersetubuh dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-18 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FR - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-01 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DA - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-04-18 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-14 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DT - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Penggelapan SA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Penganiayaan MAF - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Bahwa terduga pelaku adalah seorang kernet truk, ketika truknya melewati jalan lintas sumatera Simp. KIM, terduga perlaku melihat dua orang sedang berkelahi, niat dari terduga pelaku adalah untuk melerai kedua orang tersebut. Namun dua bulan setelah kejadian yaitu pada tanggal 31 Januari 2017, terduga pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Medan Labuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Labuhan
Penggelapan MMOP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Bahwa terduga pelaku pada awalnya menyarankan kepada ibunya untuk melaporkan seseorang karena belum mengembalikan sepeda motornya, akan tetapi berdasarkan saran dari pihak kepolisian ibu terduga juga melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian dengan alasan yang sama yaitu penggelapan, kemudian antara terduga pelaku dan pelaku penggelapan sepakat untuk damai, namun agar bisa dibebaskan terduga pelaku diminta biaya untuk mencabut pekara sebesar Rp. 12 juta rupiah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba DCP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-16 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana di bidang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencabulan I - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-22 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana berupa mempergunakan hadiah untuk membujuk untuk melakukan perbuatan cabul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan W - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian ditangkap anggota Polrestabes Medan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba MY - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-07 Bahwa terduga pelaku berangkat ke Takengon bersama teman-temannya dengan alasan jalan-jalan naik gunung kepada orang tuany, kemudian terduga pelaku menelepon orangtuanya dan mengatakan bahwa dia ditangkap polisi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan karena membawa ganja seberat 18 kg yang dibawa dari Aceh dan akan dijual ke Padang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Pencurian dengan pemberatan JFS A hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Bahwa telah terjadi kehilangan laptop di Komp. IDI an. A, kemudian korban A melapor ke Polsek Delitua kemudian Polsek Deli Tua menangkap pelaku berinisial L, kemudian L mengatakan bahwa JFS juga ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku L, Polsek Deli Tua kemudian menangkap terduga pelaku JFS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah hukum 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua Pengadilan Negeri Medan
Narkoba APS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Resort Kota Medan
Pembunuhan AL, R dan AS R dan keluarganya hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-08 Bahwa terduga pelaku pada tengah malam mendatangi rumah korban, dengan sepotong besi yang disembunyikan di punggung. Karena masih keluarga dengan korban, maka korban tidak mencurigai kedatangan terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku mengajak korban untuk menikmati sabu dan korban tidak menolak. Setelah korban fly, terduga pelaku langsung menghantam korban dengan besi yang telah dipersiapkan. Mendengar suara ribut, istri korban keluar dan langsung juga dipukul dengan besi tersebut. Agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya, terduga pelaku juga membunuh anak-anak dan mertua korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pengadilan Negeri Medan
Narkoba TRI alias I - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diadili karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan AM - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-11 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Medan
Pencurian PPE YPSIM hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-08 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Februari 2016 sedang melaksanakan tugas sendirian di YPSIM Kota Medan, dikarenakan terduga pelaku sedang membutuhkan uang, maka timbul niat terduga pelaku untuk mengambil barang-barang milik YPSIM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian SH BHS hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-10 Bahwa terduga pelaku dan temannya berinisial AS melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara merusak pintu garasi menggunakan obeng dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Perjudian BEN - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-21 Bahwa terduga pelaku bersama beberapa rekannya di Jl. DI. Panjaitan Medan ditangkap anggota Polres Kota Medan yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada laki-laki yang sedang melakukan judi togel. Sesampainya di lokasi polisi langsung mendekati terduga pelaku dan menemukan barang bukti berupa kertas coretan angka togel yang akan dipesan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian RN PT. PC Medan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-02 Bahwa terduga pelaku melakukan pencurian di gudang penyimpanan milik PT. PC Medan dan aksi terduga pelaku terekam CCTV dan perbuatan terduga pelaku segera dilaporkan ke Polsek Medan Barat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S alias H - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-09 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang NOmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba RH - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-06-13 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba TAS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba SAN alias A - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DS alias P - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-01 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba F - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-04-29 Bahwa Terduga Pelaku telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Persetubuhan MH - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S aliasa S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba AH - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba ES - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba PN - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan A AA hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-29 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban melakukan persetubuhan dengan terduga pelaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-12 Bahwa terduga pelaku ada tanggal 12 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di thap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian SA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-27 Bahwa terduga pelaku pada 27 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, yang perbuatan mana dilakukan oleh anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan S M hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-18 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 18 Juli 2016 melakukan perampokan di Jalan MT. Haryono yang menyebabkan meninggalnya korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2016-12-16 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Narkoba AK - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-28 Bahwa terduga pelaku tertangkap tangan pada saat razia pada tanggal 28 Juni 2016 di Karaoke JC Medan dan diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidanga 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan RRH - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan AW - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba NS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-27 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba MP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba JA - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-09 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak dan melawan hukum,menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba IE - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-11 Bahwa terduda pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EAG - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-13 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan IFP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan WTG - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-16 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba MS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-07 Bahwa terduga pelaku diduga membeli dan memiliki narkotika bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua
Penggelapan SW R hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 19 Oktober 2016 bertemu dengan korban di warnet 3C bertempat di jalan gang Rasmi No. 3 Medan. dan pada saat itu korban menjumpai terduga pelaku untuk belanja narkoba jenis shabu-shabu, sementara korban tersebut mempunyai hutang piutang kepada pelaku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). akan tetapi pada saat terduga pelaku menangih hutang kepada korban, dan korban tersebut tidak mau membayarnya. Kemudian 3 (tiga) hari berikutnya pada pada saat korban menjumpai terduga pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, tanpa pikir panjang sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dibawa oleh terduga pelaku untuk digadaikan dikarenakan korban tidak mau membayar hutangnya tersebut. apabila korban telah membayar hutangnya tersebut maka terduga pelaku akan menebus sepeda motor milik korban. Akan tetapi terduga pelaku malah dilaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan laporan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba DR - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-29 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pembunuhan SV br G - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian yang menyebabkan matinya orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba SGP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-13 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 13 Agustus 2016 anggota dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan di sekitar jalan Marindal kemudian mereka melihat terduga pelaku di dalam mobil dan menggeledah mobil terduga pelaku dan ditemukan 9 bal narkotika jenis ganja kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah terduga pelaku dan ditemukan 12 bal narkotika jenis ganja. Selanjutnya terduga mengaku bahwa barang tersebut adalah milik kawannya (S) yang dititipkan kepadanya sehari sebelumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba EW - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-03 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai perantara untuk menjual atau menyerahkan prekursor narkotika kepada pembeli Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba NP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-15 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 15 Juni 2016 ditangkap polisi dan memperoleh narkotika di lemari yang dititipkan kepada terduga pelaku karena akan diadakan acara bersama dengan kawan-kawannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses pengadilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EE - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan Pemberatan SPS YH hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-14 Bahwa terduga pelaku diduga pada tanggal 14 Agustus 2016 bertempat di Jalan Selamat Malam melakukan pencurian sebuah becak mesin milik korban karena tidak bisa dinyalakan maka becak tersebut didorong sampai sejauh 30 meter kemudian ada yang berteriak kemudian terduga pelaku dikecar oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Patumbak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk proses penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Patumbak
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan,menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak dan melawan hukum menanam,m emelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba R - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-08 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Agustus 2016 menjemput seorang teknisi TV untuk memperbaiki TV di rumahnya. Di tengah jalan di teknisi meminta berhenti sebentar di persimpangan dan meminta kepada terduga pelaku untuk menunggu, setelah si teknisi kembali menemui terduga pelaku tiba-tiba mereka dicegat oleh 2 orang anggota polisi dan dilakukan penggeledahan dan pada si teknisi ditemukan 2 pakte narkotika jenis sabu-sabu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencurian S N hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-27 Bahwa terduga pelaku bersama dengan temannya berinisial MRA, DS dan A pada tanggal 27 Juli 2016 melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang sedang melintas di Jl. Imam Bonjol Kota Medan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polrestabes Medan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba TEI - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-17 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FSM - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-02 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 02 Agustus 2016 hari Selasa sekitar Pukul 02.08 Wib 2016 bertempat di Jalan Sei Mencirim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bersama kedua Temannya sedang menggunakan shabu-shabu, namun secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian Sektor Medan Helvetia. Setelah Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya di geledah serta diinterogasi oleh anggota Kepolisian tersebut selanjutnya kedua anggota Kepolisian tersebut menangkap dan membawa Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia guna dilakukan prsoses penyidikan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba A - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya Perusahaan tempat tergugat bekerja RH hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-30 Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya Pihak Korban Sudah mengajukan gugatan - 2. Dalam Proses Penanganan diharapakan kepada perusahaan memberikan hak korban sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang Korban,OBH, perusahaan tempat korban bekerja
Narkoba Kartono - hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2016-12-28 bahwa Kartono Pgl on Kuto, telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika. Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan uu. no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. - 1. Sudah Ada Solusi - Pelaku, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
NARKOBA WP - hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Terdakwa diduga melakukan tindak pidana kepemilikan Narkoba Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan Adri Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sehingga terdakwa diancam dengan pasal 76D jo pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban,OBH
NARKOBA RH - hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2017-05-24 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan A Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-19 bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Korban, Kepolisian, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Z Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Z Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Gede - hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 tersangka telah melakukan tidank pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,KOrban,OBH, Kepolisian,Jaksa, Hakim, LP
Pemerkosaan A - hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-12 Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana yang dimaksud pasal 285 KUHP Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pencabulan/Pelecehan OF AF hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2016-09-26 Bahwa pelaku (OF) (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban (AF) Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pemerkosaan K TP hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2017-05-30 Bahwa pelaku (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Korban melakukan pemerkosaan denganya atau dengan orang lain. Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim,LP
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - OZ ham Sumatera Utara KOTA GUNUNGSITOLI 2017-03-21 Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan dinonaktifkannya Majelis Hakim dan Penitera Pengganti Reg. 22/Pdt.G/2016/PN Gst dan sekaligus menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang baru untuk perkara agar tidak terjadi putusan-putusan liar atas gugatan sengketa tanah tersebut - Pemantauan perkembangan permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Penganiayaan SP - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2017-03-22 Bahwa terduga pelaku diangkap anggota Polsek Rambutan Kota Tebing Tingii karena diduga melakukan tindakan penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Rambutan
Adanya dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan Oknum Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Jimmy Usman ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-02-01 Oknum Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyalahgunakan pemberian izin bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga bangunan yang baru baru dibangun menutup akses jalan rumah Jimmy Usman yang terletak di pinggir pantai Jalan Muaro Lasak, Purus, Kota Padang. Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Adanya pengaduan masyarakat pada tanggal 1 Februari 2016 ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan sudah dilakukan pemantauan ke lapangan. 1. Sudah Ada Solusi Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai aturan Dinas Tata Ruang dan Tata Kota
Narkoba VDP alias V - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-15 Bahwa terduga pelaku pada 15 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotka Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba IRL - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku pada 26 Januari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba FWS - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-09-11 Bahwa terduga pelaku Pada 11 September 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Penyerobotan Tanah M. Akram Rey Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung ham Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2016-02-12 Tanah anggota kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung yang di klaim oleh M.Akram Rey sebagai miliknya. adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu Akram Rey untuk menyerobot tanah milik kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung menyampaikan laporan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Baratd dan tim Yankomas sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah milik M. Akram Rey dan Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
Narkoba SSS alias S - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-13 Bahwa terduga pelaku pada 13 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual-beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 berupa sabu yang beratnya melebihi lima gram Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-02-01 Bahwa terduga pelaku pada 01 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 0,22 gr Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba NAS - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-14 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Persetubuhan H - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-29 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 29 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba Z - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-11 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 11 april 2016 telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Adanya dugaan penelantaran rumah tangga (Hak anak dan hak istri) Paisol Ifdawati ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-23 Sejak menikah dengan Paisol tahun 1994 Ifdawati tidak pernah mendapatkan nafkah maupun tunjangan sebagai istri seorang PNS, bahkan sampai anaknya lahirpun hak anak juga tidak didapatkan. Pada saat Ifdawati hamil 4 bulan suaminya pergi meninggalkannya dan menikah lagi, hingga sampai tahun 2016 Ifdawati tidak mendapatkan kejelasan status walaupun sudah minta diceraikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham oleh Ifdawati dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan diselesaikan oleh pihak yang berwenang Pihak Kepolisian
Persetubuhan MA - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-14 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak yaitu saksi korban yang masih berusia 5 Tahun atau belum berusia 18 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Pencurian DPC - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-08-31 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 31 Agustus 2016 telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahui,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Proses hukum yang berbelit-belit yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Pihak Kepolisian (Laka Lantas Kota Padang) Said Abdullah ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-24 Belum adanya kepastian hukum atas kasus kecelakaan yangterjado pada tanggal 7 Oktober 2015. Said Abdullah merasa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian berbelit-belit, sehingga mengganggu dan menyulitkannya untuk mencari nafkah karena mobil angkot yang dipakai untuk mencari nafkah masih dijadikan barang bukti dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari nafkah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tim Yankomas melakukan klarifikasi kepada terduga/terlapor 1. Sudah Ada Solusi Adanya klarifikasi dari terduga/terlapor bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Kepolisian
Permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta yang tidak dikabulkan dengan alasan kepentingan institusi Universitas Bung Hatta Dr. Nelmida ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-01-04 Pada bulan Juni 2014 Nelmida mengajukan permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta dengan alasan ikut suami. Surat permohonan tersebut dibalas oleh Universitas Bung Hatta yang berisikan permohonan berhenti yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan karena masih terjadi kontrak/perjanjian wajib mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan S-3. Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi 1. Sudah Ada Solusi Nelmida mengajukan permohonan pensiun dini sebagai dosen Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta
Kebakaran Hutan dan Lahan (Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan) Masyarakat Masyarakat hukum Riau KAB. ROKAN HULU 2016-03-24 Warga melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan Perda Provinsi Riau No.17 Tahun 2013 Pergub Riau No.11 Tahun 2014 BPBD dan aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Untuk dilakukan sosialisasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
TKA ilegal Hukum Administrasi Hukum Keimigrasian TKA ilegal Masyarakat Kabupaten Bengkalis hukum Riau KAB. BENGKALIS 2017-01-20 Kasus Masuknya TKA Ilegal ke Provinsi Riau berdampak turunnya daya saing tenaga kerja di Bengkalis, khususnya di Duri Perda Kabupaten Bengkalis No.4 Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Tenaga Kerja, BLK 1. Sudah Ada Solusi 1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 2. Memberikan pelatihan kepada ASN untuk pelayanan publik 3. Meningkatkan sosialisasi 1. Masyarakat (tenga kerja) 2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis 3. Perusahaan
NAPZA Anak Anak hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-16 Pelajar SMA kelas 3 dan rekannya diduga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di wisma. Keduanya belum sempat mengkonsumsi barang tersebut. Alat bukti berupa : alat hisap dan sabu seberat 0,25 gram UU No.35 Tahun 2014 UU No.35 Tahun 2009 UU No. 17 Tahun 2012 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Sosialisasi ke sekolah / madrasah 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Msyarakat
Tanah Ulayat (Hukum Adat) PT. Ivo Mas Suku Sakai hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-15 Suku Sakai dijanjikan tanah seluas lebih kurang 2 ha karena tanah ulayat mereka diserobot oleh PT Ivo Mas Hukum Adat Gubernur dan Kapolda Riau menemui Suku Sakai 2. Dalam Proses Penanganan Akan digelar pertemuan dengan perusahaan 1. Gubernur Riau 2. Pemerintah Kabupaten Siak 3. PT Ivo Mas 4. Suku Suku Sakai
Penyelundupan Manusia (Hukum Pidana dan Hukum Keimigrasian) Fa WN Somalia hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-23 8 WN Somalia berhasil menyeberang dari Selat Panjang ke Dumai tanpa melalui TPI UU No. 6 Tahun 2011 UU No. 21 Tahun 2007 Kanim Selat Panjang memanggil Fa yang memfasilitasi penyelundupan manusia 2. Dalam Proses Penanganan Akan mengirim 8 WN Somalia ke Rudenim Pekanbaru 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Pemerintah Kota Dumai 3. Kanim Selat Panjang 4. Kepolisian
Pencurian dengan pemberatan (Hukum Pidana) Masyarakat (tidak dirinci nama-namanya) Masyarakat hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-26 Kejahatan jenis Curat meresahkan masyarakat KUHP dan KUHAP Adanya kerjasama antara Polsek dan Babinkamtibmas serta masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Akan ditindaklanjuti oleh Babinkamtibmas 1. Pemerintah Kabupaten Siak 2. Kepolisian 3. Masyarakat
Kasus Ketenagakerjaan An. Adri Budiarto Perusahaan AB ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-01 Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Ketenagakerjaan An. Astri Dwi Kartika Pihak Perusahaan ADK ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-08 Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Hak Asuh Anak dan Pembagian Hak Mantan Isteri (Yuliana) N Y ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-04-21 Terjadi perceraian antara pelaku (PNS) dan korban (mantan isteri), dimana pelaku tidak memberikan hak-hak mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Memerintahkan kepada Ka Lapas Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 Gaji dari Pelaku (mantan suami) untuk diberikan kepada korban (mantan isteri) 2. Dalam Proses Penanganan Agar pelaku melaksanakan perintah Kakanwil Kemenkumham Riau tentang pembayaran nafkah kepada Mantan Isteri Pengadilan Agama Kta Pekanbaru, Lapas Klas IIA Pekanbaru, Kanwil Kemenkumham Riau
Kasus Farida mengenai Penguasaan Harta Gono Gini Isteri Muda F ham Riau KAB. KUANTAN SINGINGI 2016-06-20 Terjadi penelantaran rumah tangga yang dilakukan Elvis Harisyah terhadap isteri dan anaknya. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mediasi tidak dilakukan karena pelapor mencabut permasalahannya 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Akan dilakukan mediasi antara notaris dengan mertua dari Korban. Notaris
Maraknya peredaran rokok tanpa cukai Agen Rokok Masyarakat dan Pemkab setempat ham Riau KAB. INDRAGIRI HILIR 2016-07-26 Adanya penyeludupan rokok ke Kab. Inhil melaui Pelabuhan Tikus UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Telah dilakukan rapat Yankomas dengan mengundang instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Membentuk jejaring aksi HAM Polisi, Bea Cukai, Satpol PP
Kasus penganiayaan pada saat penangkapan si pelapor (Amin Yususf) FS AY ham Riau KAB. BENGKALIS 2016-12-22 Tealah terjadi peganiayaan terhadap pelapor yang mengakibatkan cedera berat terhadap korban (salah satu mata korban mengalami kebutaan) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Telah dilakukan mediasi yankomas berupa koordinasi langsung ke Polres Bengkalis 2. Dalam Proses Penanganan Disarankan untuk diselesaikan di Polda Riau Polres Bengkalis
Lembaga Pendidikan ITTR milik korban disegel oleh Kodim pekanbaru K. P. S. L ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-02-10 Korban mendirikan Lembaga Pendidikan di atas tanah milik TNI UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pemantauan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Kodim Pekanbaru
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemilik Panti Asuhan Tunas Bangsa terhadap Penghuni Panti Asuhan Tunas bangsa Pemilik Panti Penghuni Panti (Anak-anak, Lansia, ODGJ) ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-01-31 Meninggalnya anak penghuni panti asuhan akibat kelaparan sehingga hal ini menjadi isu nasional. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KUHP Telah dilakukan Koordinasi Yankomas ke Dinsos Prov. Riau dan RS Jiwa Tampan Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Pemilik Panti di proses hukum, Penghuni Panti sudah ditampung di Rumah penampungan milik Dinsos Prov. Riau Dinsos Prov. Riau, RS Jiwa Tampan
Kasus Penganiayaan FS AY ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-03-06 Telah dilakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban yang menyebabkan cedera berat terhadap korban UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Dilakukan Rapat Audiensi Yankomas di Kanwil Kemenkumham Riau 1. Sudah Ada Solusi Agar diselesaikan melalui jalur hukum Polda Riau
Kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan Pihak Perusahaan SH ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-04-20 Ketika korban sakit selam 7 hari berturut-turut, korban dianggap mengundurkan diri karena tidak memberikan surat ket sakit kepada pihak perusahaan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Rapat penelaahan Yankomas 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi karena pihak perusahaan tidak hadir pada saat rapat Yankomas, maka disarankan kepada korban untuk melaporkan kembali ke Disnaker Prov. Riau Disnaker Prov. Riau, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Kasus Pembagian hak-hak mantan isteri dan anak N Y ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-07-13 Pelaku tidak melaksanakan pembayaran hak-hak mantan isteri dan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS SE BKN No. 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Rapat Yankomas Koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Memerintahkan Kalapas dan bendahara Pengeluaran Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 penghasilan Pelaku (mantan suami) untuk diserahkan kepada mantan isteri dan anak-anaknya sesuai denganmketentuan yang berlaku. BKN, Lapas Kla IIA Pekanbaru, Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau
Dugaan Pelanggaran Hak-hak dosen atas nama Sdri. Endriyanti yang dilakukan oleh pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi Sdri. Endriyanti ham Jambi KOTA JAMBI 2016-09-14 Pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi tidak merespon permintaan Sdri. Endriyati untuk memberikan surat Keterangan/ rekomendasi telah bekerja pada Yayasan Tersebut (lolos butuh) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Pengambilan kendaraan roda empat merk Honda Mobilio No. Polisi BH 1755 HN oleh pihak Debt Collector dengan cara paksa Debt Collector Sdri. Sri Marlina ham Jambi KOTA JAMBI 2016-10-31 Dugaan tindak Pindana perampasan mobil KUHP - 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian sehingga Kanwil Kemenkumham Kepolisian Otoritas Jasa Keuangan
indikasi pelanggaran Hak terhadap masyarakat terkait penggusuran sertifikat tanah virol 30 kepala keluarga ham Jambi KAB. TEBO 2016-10-31 Dugaan pelanggaran Hak-hak terhadap Masyarakat RT.03 RW.09 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebanyak 30 Kepala Keluarga dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah; UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM - 2. Dalam Proses Penanganan Tim Yankomas telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instanti terkait di Bgian Hukum Setda Kabupaten Tebo dengn tujuan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut BPN
Adanya perlakuan tidak manusiawi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi kepada Sdr.Ilham Fauzan pada saat dalam proses penyidikan pihak Kepolisian dalam proses penyidikan Sdr.Ilham Fauzan ham Jambi KOTA JAMBI 2016-12-27 Adanya perlakuan tidak manusiawi dan seperti binatang,disiksadi kepolisian Resort Kota Jambi.dimna Ilham Pauzan tertangkapk bukan seorang teroris buakn perampok bukan pembunuh hanya narkoba dan itupun bukan dia yang miliki barang tersebut dipaksa untuk mengakui. UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM - 1. Sudah Ada Solusi Tim yankomas mengirimkan surat koordinasi dan klarifikasi ke Kepolisian Resort Kota Jambi pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor ; W.5.HA.01.01-05 HAL : Koordinasi dan Klarifikasi laporan masyarakat an.Siti Hijir Asiah Kepolosian
Dugaan pelanggaran hak-hak terhadap adik kandung dari Sdr. Yopandri yaitu Sdr Ricky Hidayat yang sedang memjalani proses penyidikan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Jambi Kepolisian Resort Kota Jambi Ricky Hidayat ham Jambi KOTA JAMBI 2017-01-18 perkara tindak pidana narkotika yang dalam proses penyidikan KUHP - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Tim yankomas mebuat Telaah dan Rekomendasi ke Polresta Jambi Kepolisian
Proses Hukum yang berlarut-larut / tidak berjalan ditahap penyidikan Kepolisian Polresta Jambi H. Anwar Rachman, B.Sc ham Jambi KOTA JAMBI 2017-04-01 Penetepan status tersangka atas pelapor (H. Anwar Rachman, B.Sc) mulai dari tahun 2008 sampai sekarang dan penyitaan satu buah sertifikat KUHP.KUHAP Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan ke Tim Yankomas dan sudah mengundang para pihak Kepolisian,saat itu kasus langsung diproses, pelapor juga sudah didampingi OBH dari Kanwil 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Guna menjamin kepastian Hukum sebagaimana Hak setiap warga negara, hendaknya perkara ini dapat dilanjutkan prosesnya ketahap penuntutan atau penghentian penyidikan (SP3) Kepolisian
Dugaan penyerobotan tanah an. H ABD Hamid dengan Havis Aima tanah tersebut berlokasi di RT. 16 Muara Gela Pijoan Jambi Luar Kota Havis Aima Alih waris H ABD Hamid ham Jambi KAB. MUARO JAMBI 2017-04-05 Terbit sertifikat diatas tanah H ABD Hamid atas nama Havis Aima Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Tim yankomas membuat Telaah, Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi 2. Dalam Proses Penanganan - Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi
Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut PT. First Security Projet. Mahyuddin ham Jambi KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 2017-04-28 Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut Undang-Undang Ketenagakerjaan ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapar Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjabung Barat dan Dinos Ketenagakerjaan Provinsi Jambi
Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu Oknum Kepala Desa Padang Kelapo Suku Anak Dalam ham Jambi KAB. BATANGHARI 2017-05-03 Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu disertai pengancaman dan pengusiran KUHP Sedang dalam proses telaahan Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak yang di fasilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari , Polres Batanghari
Pengaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap Farid Ardiansyah Korban Dimas Maulana Zikri ham Jambi KOTA JAMBI 2017-05-26 engaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap dan / Penganiayaan "sebagaimana dalam rumusan pasal 80 ayat (1) UU KUHP Pidana an. Korban Dimas Maulana Zikri (11 Tahun) dengan terdakwa an. Farid Ardiansyah(47 Tahun) hanya 3 (tiga) bulan KUHP Pidana Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kejaksaan,Pengadilan
Kasus penyerobotan lahan PT. Mutarada Multi Maju Sdr. Zainal Arifin ham Sumatera Selatan KAB. LAHAT 2016-02-11 Tindak lanjut dari Surat Ditjen HAM perihal klarifikasi dan koordinasi terkait permasalahan penyerobotan lahan perkebunan karet yang dilakukan oleh PT.Mutarada Multi Maju kepada Sdr. Zainal Arifin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 - Sdr. Zainal Arifin melaporkan kasusnya ke Ditjen HAM - Ditjen HAM membuat surat koordinasi Kanwil Kemenkumham Sumsel - Kanwil Kemenkumham Sumsel membuat surat koordinasi ke Setda Kab. Lahat - Setda Kab. Lahat berkoordinasi dengan bagian pertanahan Kab. Lahat 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan oleh BPN Kab. Lahat Ditjen HAM,Kanwil Kemenkumham Sumsel,Setda Kab. Lahat Dan BPN Kab. Lahat
Kasus sengketa lahan PTPN VII Sdri. Kornati ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-10-31 PTPN VII menggarap lahan kebun seluas 15 Ha tanpa izin pemilik Sdri. Kornati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Sdri. Kornati telah melaporkan kasus ini ke BPN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan jalur hukum dengan Mengajukan gugatan ke pengadilan atas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha oleh PTPN VII PN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel
Kasus penempatan lahan bagi masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran - PEMKAB OKI - PT. Mutiara Bunda Jaya - PT. Gading Cempaka Kelompok masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran yang diwakili oleh Sdr. Kemas Edi Wijaya ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ILIR 2016-11-14 Permasalahan pembagian lahan 1000 Ha untuk masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran hasil mediasi antara Pemkab OKI, PT. Mutiara Bunda Jaya dan PT. Gading Cempaka yg belum terlaksana Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Melakukan mediasi antara PEMKAB OKI dan pihak perusahaan 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan PEMKAB OKI terkait penyelesaian permasalahan kasus ini - PEMKAB OKI - PT. Mutiara Bunda Jaya - PT. Gading Cempaka - Sdr. Kemas Edi Wijaya
Kasus Penembakan Oknum TNI AD Sdr. Wijaya Kusuma ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-01-05 Tindak Lanjut atas kejadian penembakan Sdr. Wijaya Kusuma Bin M.Husin PL Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Kapolres Muara Enim, AKBP Nuryanto telah memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi 2. Dalam Proses Penanganan Kapolres Muara Enim harus segera menyelesaikan kasus penembakan ini karena menyangkut nyawa seseorang Polres Muara Enim
Kasus Kecelakaan Oknum Polisi Sdri. Raudatul Jannah ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2016-02-26 Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 (dua) orang anaknya meninggal dunia dan Sdri. Raudatul Jannah menderita luka dan patah kaki sebelah kanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 - Setda Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel meminta agar kasus ini mendapatkan bantuan hukum - Kepolisian Resort Musi Rawas telah membuat BAP Sdri. Raudatul Jannah 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi secara terus menerus dengan Kepolisian Resort Musi Rawas agar terduga pelaku Oknum Polisi ini bisa di tangkap Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kepolisian Resort Musi Rawas
Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur 14 tersangka pemerkosaan dan pembunuhan dengan Inisial DE, TO, CA, SP, DA, SU, BO, FA, ZA, AL, SU, ER, FE, dan BE. Para tersangka tersebut merupakan warga desa yang sama dengan korban, Desa Kasie Kasubun, 5 orang diantaranya adalah pelajar dan bahkan 2 orang diantaranya merupakan kakak kelas korban. Yuyun (14 Tahun) hukum Bengkulu KAB. REJANG LEBONG 2016-04-02 Bermula saat 14 tersangka pada Sabtu 2 April 2016, sekira pukul 11.31 WIB, berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak. Kemudian sekira pukul 12.31 WIB, dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya, sekitar pukul 13.31 WIB, para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat korban pulang sendirian. Korban pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci persiapan upacara bendera hari Senin. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun diduga dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik. Lalu secara bergiliran pelaku memerkosa Yuyun. Pelaku kemudian memukuli korban, mengikat, dan membuang tubuh korban ke jurang. Pelaku menutupi korban dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing. Dari hasil visum korban sudah meninggal saat pemerkosaan sedang berlangsung,'' Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76d UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana junto Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 79C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komnas HAM pun meminta pemerintah memberi perhatian serius ”Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa." Kemudian Pemerintah merespons serius kasus yang menimpa Yuyun. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk memberlakukan hukum kebiri. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise Yohana, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Hingga kemudian Pemerintah mengeluarkan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 1. Sudah Ada Solusi Memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, dan menghukum para pelaku sesuai dengan Hukum yang berlaku. Polres Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Rejang Lebong, Pemerintah Provinsi Bengkulu, KOMNAS HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Permufakatan jahat rekayasa penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan kepada Bupati Bengkulu Selatan. Reskan Efendi (Mantan Bupati Bengkulu Selatan) besertas 6 (enam) orang tersangka lainnya. Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Defenitif) hukum Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2016-05-10 Diduga Reskan Efendi sebagai Mantan Bupati merasa kecewa karena kalah bersaing dengan Dirwan Mahmud sebagai bupati terpilih Bengkulu Selatan, Reskan Efendi awalnya meminta bantuan kepada HY, salah satu tersangka yang diketahui menjabat Kabid Berantas BNNP Bengkulu, Selanjutnya RE memintanya menjebak Dirwan Mahmud dengan modus penyalahgunaan kepemilikan narkotika. Kemudian HY bersama dua rekannya, berinisial DA seorang PNS Bengkulu dan SA seorang polisi, melakukan pertemuan dengan RE dan MU di kediaman mantan bupati RE. Pertemuan itu membahas cara meletakkan barang bukti narkotika di ruang kerja Dirwan Mahmud. saat hendak meletakkan sabu dan ekstasi itu, tersangka RE memerintahkan mantan Sekda Bengkulu Selatan berinisial RU. Setelah sabu dan ekstasi diletakkan oleh RU di ruang kerja Bupati Dirwan, sandiwara dimulai. Saat itu HY langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Bupati Dirwan Mahmud pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2016. Dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 klip kecil dan 2 butir ekstasi di dalam ruangan Bupati Dirwan Mahmud. Atas temuan ini, Dirwan Mahmud diperiksa dan uji tes darah, rambut, namun dinyatakan negatif narkotika. Sampai Kemudian BNN berhasil menguak para pelaku permufakatan jahat tersebut. Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemufakatan jahat narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. BNN masih terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut. Sampai saat ini ketujuh tersangka masih dalam tahapan Proses Peradilan, sebagian ditempatkan di Lapas Klas II A Bengkulu, dan sebagian lagi di Rutan Brimob Polda Bengkulu. 2. Dalam Proses Penanganan BNN diminta untuk terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut, karena ada beberapa kali rapat/pertemuan persiapan pelaksanaan tindak pidana tersebut. BNN, Polda Bengkulu,
Penyalahgunaan Sistem Jaringan Internet RT/RW Net tidak berizin untuk kepentingan Bisnis warung internet. Empat orang tersangka yakni JM (40), AP (35), In (39), dan Qr (30) Negara dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika hukum Bengkulu KAB. BENGKULU UTARA 2017-04-03 awal mula ditetapkannya keempat pengusaha warnet itu berawal dari kerjasama Balai Loka Monitor Frekwensi (Balmon) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Balmon menemukan pelanggaran UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yakni jaringan RT/RW Net tak berizin yang telah berlangsung lama. Polisi menyita barang bukti berupa antena, receiver, radio, TV Link, wireless, dan lain-lain. Barang tersebut meski disita namun dititip rawatkan pada keempat tersangka. Pelanggan keempat pelaku tidak saja warga biasa namun ada juga lembaga sekolah seperti SLTA. Pasal 47 Jo pasal 11 ayat 1 Jo pasal 7 huruf B UU Nomor 36 tahun 199 tentang telekomunikasi ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 600 juta. Jaringan tetap beroperasi karena pelanggannya sebagian besar adalah Sekolah dan Instansi setempat, dan daerah tersebut termasuk daerah "Blank Spot" Internet. 2. Dalam Proses Penanganan Pemda dan kementerian menjembatani dengan memberi kemudahan dan kecepatan dalam memberikan perizinan. DInas Infokom Pemda Bengkulu Utara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polres Bengkulu Utara
Penempatan lahan transmigrasi PT. Andira Agro dan Bupati Banyuasin Masyarakat Desa Sebubus dan Desa Tenggirik ham Sumatera Selatan KAB. BANYUASIN 2016-01-07 Masalah penempatan lahan transmigrasi bagi warga Desa Sebubus dan Desa Tenggirik yang berada di dalam wilayah Desa Muara Baru (EX.UPT SP.6) dan Desa Air Kumbang Bakti (EX.UPT SP.7) untuk saat ini tidak dapat direalisasikan, karena lahan transmigrasi tersebut telah dijual oleh warga setempat kepada kebun inti PT. Andira Agro Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Dan Pasal 8 - Masyarakat Desa Sebubus dan Desa Tenggirik telah memberi kuasa Kantor Hukum "Publik dan Privat" - Kantor Hukum "Publik dan Privat" telah menyurati Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin dan BPN Kab. Banyuasin 1. Sudah Ada Solusi Mengajukan ke Gugatan Pengadilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin BPN Kab. Banyuasin dan Kantor Hukum Publik dan Privat
Kasus Penyerobotan tanah Sdr. Afat Sdr. H. Sotomo ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-11-18 Penguasaan hak atas tanah oleh Sdr. Afat yang memanfaatkan anak kandung Sdr. H.Sotomo dengan cara mengancam seluruh keluarganya untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah seluas 3.375 m2 an. H. Sutomo yang telah berubah nama kepada Sdri Margareth istri dari Sdr. Afat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Sdr. Sutomo melalui ORMAS LSM/LBH MP2B melaporkan kasus ini ke Kanwil Kemenkumham Sumsel 1. Sudah Ada Solusi Apabila masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini yang belum diproses agar segera mengajukan lagi tuntutan hukum dengan perkara yang berbeda - Ormas LSM/LBH MP2B - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan - Kejaksaan Negeri Palembang - Sdr. H. Sutomo - Sdr. Afat
Kasus tindak pidana penganiayaan Sdr. Muhammad Ade Imam Sdr. Anton Sujarwo ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2012-12-12 Pelanggaran HAM yang berupa pengusiran, penghinaan dan pengrusakkan barang-barang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Kanwil Kemenkumham Sumsel mendapatkan laporan secara langsung dari Sdr. Anton Sujarwo dan menunggu perkembangan kasusnya di Kepolisian Sektor Sukarami dan Kepolisian Sektor Sukarami telah membuatkan laporan dengan Nomor : LP/B/358/IV/2013/SUMSEL/RESTA PLG/SEK.SKM tanggal 09 April 2013 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu perkembangan kasus dari Kepolisian Sektor Sukarami Kepolisian Sektor Sukarami dan Ombudsman Prov. Sumatera Selatan
Kasus pencabulan Sdr. Horisal Sdri. Elia Depisa ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-05-25 Mohon keadilan bagi pengadu Sdri. Elia Depisa yang di cabuli oleh Sdr. Horisal yang memiliki gangguan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat (1) ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyuruti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Dalam Kasus ini tidak dapat diproses karena tersangka memiliki gangguan jiwa dan disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi olah aparat pemerintah dan tokoh masyarakat ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel, MABES POLRI dan Ombudsman Republik Indonesia
Kasus Pemilihan RT Sdr. Darmuji Sdr. Maryono ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-10-17 Ketua RT ada 2 yaitu Sdr. Maryono dan Sdr. Darmuji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 Lurah Talang Jambe menyatakan bahwa Sdr. Maryono telah memenangkan pemilihan Ketua RT 2. Dalam Proses Penanganan Terlihat sekali Kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Darmuji dalam menjadi Ketua RT dengan alasan warga protes dan tidak menghendaki Sdr. Maryono menjadi Ketua RT Lurah Talang Jambe
Kasus Pembunuhan Tidak tahu pelakunya Sdr. Untung Ardi Lukman ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 2016-07-26 Korban di fitnah karena telah mencuri sepeda motor Sdr. Wariko, Kemudian istri korban melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya pada tanggal 2 September 2016 ke Polres OKU Timur kemudian mendapat surat balasan dari kepolisian perihal perkembangan hasil penelitian tindak lanjut laporan polisi tanggal 6 September 2016 mengatakan bahwa kasus tersebut tindak pidana penipuan bukan tindak pembunuhan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyurati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Kepolisian Resort OKU Selatan memberikan perkembangan hasil laporan akan tetapi salah menjadi kasus penipuan ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan dan Pihak Korban
Terjadi penembakan terhadap satu keluarga yang dilakukan oleh polisi Resort Lubuk Linggau dalam sebuah razia kendaraan bermotor terhadap penumpang mobil Honda City Hitam BG 1488 ON pada tanggal 18 April 2017 di jalan Fatmawati Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Provinsi Sumatera Selatan Satuan Petugas Polisi Resort Lubuk Linggau Satu keluarga : Dewi Erlina (40th), Novianti (30th), Genta (2th), Surini (54th), Indra (33th) dan Diki (30th) hukum Sumatera Selatan KOTA LUBUK LINGGAU 2017-04-18 Polres Lubuk Linggau menggelar razia kendaraan bermotor yang dipimpin oleh Kapolsek AKP M.Ismail dan Perwira Pengendali Ipda Fransisko Yosef (Kanit Pam Obvit Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau) lalu melintaslah mobil Sedan Honda City tersebut. Saat mau dihentikan mobil malah meleset dan hendak menabrak anggota. Diduga sopir tidak memiliki surat menyurat resmi, sehingga nekat menerobos razia tersebut. melihat gelagat tudak baik itulah petugas mengejar mobil tersebut dan melepaskan 10 kali tembakan yang sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Mobil tersebut akhirnya bisa dihentikan, begitu diperiksa penumpang mobil tersebut dalam kondisi terluka tembak, dalam kejadian tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia Terjadinya pelanggaran tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, Barang siapa dengan sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Telah dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian dalam hal ini jajaran Polres Lubuk Linggau dan Polda Sumsel. Dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku (oknum anggota) masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dari Propam di-backup oleh Polda 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian dilaksanakan melalui kode etik kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses tindak pidana umum Negara (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan), individu, LSM dan masyarakat
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State Vs Non State (Orang Pribadi) Henti Yuniarti, Dkk (Jumlah 121 Orang) ham Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2017-05-01 Para Penderita Gangguan Jiwa Jenis Schizo Prenia; 120 (Seratus dua puluh orang) dengan perlakuan dirantai dan dikurung, dan 01 (satu) orang dalam kondisi Terlantar. 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 13 Orang Sudah dievakuasi, 01 orang di re-evakuasi, 107 Orang masih dalam proses evakuasi/untuk diobati ke RSJKO Bengkulu 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan usaha evakuasi ke Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa setempat Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan
Adanya dugaan pemaksaan pemindahan Pasar Mingguan Tais ke Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanpa adanya dasar Hukum yang jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Sebagian pedagang Pasar Mingguan Tais ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-07-11 Adanya Demo yang berakhir dengan kericuhan karena pedagang pasar Mingguan Tais tidak mau dipindahkan ke Pasar Harian yang baru, yaitu Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Keputusan Bupati Seluma Nomor: 206/2013 Tentang Pemindahan Pasar Tais ke lokasi Pasar Harian Sembayat. Sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seluma. Saat ini tetap dilakukan mediasi dengan target sampai Bulan Desember 2017 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan Mediasi secara maksimal untuk mengantisipasi adanya bentrokan kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
Usaha Kandang Ayam Potong tidak berizin, yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan Warga Setempat Non State (Perorangan/Pribadi vs Pribadi) Warga Desa Muara Maras ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-06-15 Sebanyak 38 Orang Warga Desa Muara Maras, kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) memprotes pemilik kandang ayam yang dibuka di Desa mereka. Usaha tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat karena banyak lalat dan baunya menyengat dan sangat meresahkan warga. Undang Undang Negara RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah setempat masih mempelajari dan menganalisa dampak lingkungan dari Usaha tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera ditindak lanjuti, dan dilakukan analisa dampak lingkungannya sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan izin usaha atau tidak. Pemerintah Daerah Seluma, Pemilik Usaha, Masyarakat Setempat
Dugaan Pelanggaran HAM "Korban Salah Tangkap" Penyidik Kepolisian YEZI SUCCES ALS YANDRI ALS YAN BIN TAMRIN ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-02-16 Korban diduga ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Ripai Ricardo Bin Sahat Sihombing, Informasi dari pihak pengomunikasi bahwa pada waktu penangkapan, yang akan ditangkap adalah Yosa, sedangkan nama korban adalah Yezi Succes. Yezi kemudian ditangkap dan di proses secara hukum sampai mendapat Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Bengkulu dengan lama pidana 07 Tahun 06 Bulan. Pasal 95 ayat (1) KUHAP. “Tersangka, terdakwa ata JPU melakukan Banding, dan kemudian tertanggal 01 1. Sudah Ada Solusi Pihak Korban mengajukan Banding Dan Kasasi 1. JPU 2. Pengadilan Tinggi Bengkulu 3. Mahkamah Agung RI
Aksi Demo Warga Terhadap PT. Citra Buana Seraya (CBS) Masalah Penambangan Batubara PT. Citra Buana Seraya (CBS) Warga Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. ham Bengkulu KAB. BENGKULU TENGAH 2017-06-12 Aktivitas pertambangan batu bara yang dikelola PT Citra Buana Sentosa (CBS) itu dilakukan pada kedalaman hingga 800 meter dan mulai melebar hingga mengarah ke permukiman masyarakat di dua kecamatan, yaitu Merigi Melintang dan Merigi Sakti. Anharman, warga Desa Susup mengatakan, demonstrasi berujung bentrok itu dilakukan karena sudah ada beberapa rumah warga yang mengalami getaran saat aktivitas tambang menggunakan alat berat di bawah tanah untuk mengambil batu bara. "Kami khawatir jika ini diteruskan, maka desa kami akan hancur, sebab tidak ada lagi daya tahan dari bawah tanah," ujar Anharman. Masyarakat yang melakukan aksi kata dia, menuntut agar pihak pemerintah mau mencabut izin operasional tambang dan tidak lagi mengeluarkan izin lain. Sebab bisa saja izin perusahaan yang ada sekarang jika dicabut, muncul lagi izin yang lain di lokasi yang sama. PERMEN LH NO 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tim Yankomas Mengkonfirmasi Kejadian tersebut, dengan pemerintah daerah 2. Dalam Proses Penanganan Agar Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk menginspeksi sekaligus mengevaluasi kembali Usaha Penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah
Penelantaran Dalam Rumah Tangga Nanang Suryana Herni ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-20 Saudari Herni melaporkan suaminya yang telah menceraikannya tanpa melalui Pengadilan Agama, dan menelantarkan dirinya dan anaknya, serta tidak memberikan nafkah. Suami bernama Nanang Suryana, bekerja pada Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Undang_Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kasubbid Kedudukan Hukum BKD Provinsi Bengkulu: Proses Izin perceraian yang diajukan oleh saudara Nanang Suryana belum diproses, karena Instansi tempat bekerja ybs (Kesbangpol) belum menyampaikan hasil keputusan. 2. Dalam Proses Penanganan Kesbangpol Provinsi Bengkulu diminta memanggil dan memeriksa saudara Nanang Suryana. 1. Kesbangpol Provinsi Bengkulu 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Kurang maksimalnya Pelayanan Jasa dan Fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Bengkulu. RUMAH SAKIT UMUM M. YUNUS BENGKULU ASPEN EKWANDI ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-04-14 Berawal dari dirawatnya Puteri dari Aspen Ekwandi (Warga Kaur) bernama Putih Putri, yang kemudian Meninggal Dunia di RSU M. Yunus Bengkulu. Sementara karena ybs tidak mampu menyewa Ambulans untuk membawa anaknya ke Kaur, dan dalam kondisi Panik, ybs memasukkan anaknya ke dalam tas dan menaiki mobil travel menuju tempat kediamannya di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kaur. Setelah beberapa waktu, peristiwa ini mencuat dan menjadi Bahan pembahasan media dan Masyarakat Bengkulu. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Gubernur Bengkulu mengadakan Kunjungan langsung ke rumah ybs pada tanggal 15 April 2017, dan berjanji untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSU M Yunus serta merevisi Pergub tentang sewa ambulans. Lebih lanjut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu melalui Surat Resmi Tertanggal 19 April 2017 telah meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit terkait peristiwa tersebut. Update Tanggal 06 Juli 2017; Telah ada Solusi dengan keluarnya Pergub Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu 1. Sudah Ada Solusi Agar Pemerintah Provinsi Bengkulu segera merevisi Perda Tentang Layanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya mengenai Sewa Ambulans, dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan agar Pemprov menganggarkan Dana Cadangan untuk masyarakat miskin. Gubernur Bengkulu, Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu
Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bentiring, Kota Bengkulu Warga Binaan Pemasyarakatan, Oknum Petugas Lapas, Anggota Polresta Bengkulu WBP dan Petugas hukum Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-21 Bermula dari penangkapan dua tersangka narkoba yang diamankan Polres Kota Bengkulu. Dari pengembangan kedua pelaku narkoba tersebut, barang haram itu diduga diperoleh atau dikendalikan dari dalam Lapas Bentiring Bengkulu oleh salah satu bandar narkoba. Polres Kota Bengkulu kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas untuk mengambil warga binaan berinisial AB yang menghuni lapas blok narkoba serta melakukan razia di dalam kamarnya. Usai melakukan penggeledahan di dalam kamar AB, kondisi di blok narkoba masih kondusif. Namun, saat ingin menggeledah ke ruang atau kamar dalam blok narkoba yang dihuni 272 warga binaan lainnya tepatnya kamar di tingkat dua, semua warga binaan berhamburan keluar dan menolak polisi untuk menggeledah. ebelumnya, semua kamar tersebut diketahui dalam keadaan terkunci. Hal tersebut sudah dikoordinasi dengan pihak lapas sebelum digelar razia agar semua kamar dalam keadaan terkunci dan tidak ada warga binaan yang berada di luar. Situasi semakin memanas. Warga binaan melakukan perlawanan dan pemukulan terhadap aparat kepolisian, termasuk Kapolres Kota Bengkulu AKBP, Ardian Indra Nurinta. Ia diduga dipukul dengan menggunakan raket tenis oleh salah satu warga binaan. Tidak sampai di situ, situasi kian memanas setelah aparat kepolisian mengetahui lokasi penyimpanan barang terlarang di bagian atas tempat penampungan air di blok narkoba. Di atas tower penampungan air itu, polisi berhasil menemukan paket besar serbu bening yang diduga sabu, 131 unit handphone (HP) dengan berbagai merek, enam buah timbangan digital, tiga buah tabungan, dan lima kartu ATM. Di atas tower itu polisi juga menemukan 12 buah alat isap sabu atau bong, 20 buah kaca pilek buku catatan atau rekap 31 buah, plastik untuk klip 12 buah, 25 buah pil yang diduga narkoba, serta uang sebesar Rp1.146.000. Sementara barang bukti saat terjadinya kerusuhan, polisi mengamankan satu buah raket tenis yang diduga dijadikan alat untuk memukul Kapolres Kota Bengkulu serta peralatan lainnya yang dijadikan alat untuk melawan petugas. Amukan ratusan warga binaan itu berhasil diredam setelah aparat kepolisian mengamankan delapan warga binaan narkoba. Dalam peristiwa itu polisi menerjunkan ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Selain mengamankan delapan warga binaan, polisi mengamankan Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP) Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu, berinisial Ho, sipir lapas berinisial Ri, dan polisi khusus lapas berinisial SS. Ketiganya diamankan lantaran diduga terlibat kelalaian atau adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan pintu kamar tahanan blok narkoba yang sebelumnya diketahui dalam keadaan terkunci. Pasal 160 KUHP, Pasal 160 KUHP jo pasal 125, jo pasal 170 KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pihak Polresta Bengkulu melakukan tes urine terhadap 2 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lapas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga terhadap 5 petugas jaga yang pada saat kejadian sedang menjaga Lapas Bentiring. Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi. Termasuk para narapida yang keluar dari 18 kamar di lantai dua Blok Narkoba yang melakukan penyerangan terhadap aparat yang melakukan razia narkoba. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkum HAM untuk menjatuhkan sanksi maksimal kepada dua sipir yang ditetapkan sebagai tersangka pada kericuhan Lapas Bentiring. 1. Sudah Ada Solusi Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Dan HAM RI Dengan POLRI ke depannya, agar tidak terjadi lagi Kerusuhan sejenis di Lapas/Rutan. Penjatuhan Sanksi Pidana dan Administrasi Bagi Petugas Pemasyarakatan yang terlibat Narkoba, begitu juga dengan WBP. Lapas Klas IIA Bentiring, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu, Polresta Bengkulu
Pembentukan LPKA melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. di Bengkulu Sendiri telah berdiri 01 (satu) buah LPKA, telah mempunyai Anak binaan, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional, akan tetapi bangunan fisik beserta sarana dan prasarananya masih menumpang di Rutan Klas IIB Bengkulu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM RI Warga Binaan Anak/Anak Pidana ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-06-06 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. LPKA Klas II Bengkulu telah beroperasi dengan kondisi: sudah mempunyai pejabat struktural dan Fungsional, telah mempunyai Anak Binaan dan Sarana pembinaan yang masih meminjam Bangunan Rutan Klas IIB Bengkulu. LKPA Klas II Bengkulu beroperasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional lainnya. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Untuk mengoptimalkan fungsi LPKA, Menteri Hukum Dan HAM RI mengistruksikan seluruh kepala rutan dan lapas segera memindahkan anak yang berada pada rutan dan lapas di seluruh daerah ke LPKA setempat. Pemindahan anak dari lapas dan rutan ke LPKA diharapkan sudah dilakukan sebelum 27 April 2017. 2. Dalam Proses Penanganan Pemerintah agar memprioritaskan Pembangunan 33 buah LPKA di seluruh Propinsi, guna mengoptimalkan fungsi LPKA serta memenuhi standar dan amanat Undang-undang dan Peraturan lainnya. Kementerian Hukum Dan HAM RI , Dalam hal ini Jajaran Pemasyarakatan
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur David Ternando Als Ando Bin Zaini Frizia Putri Ramadani Als Cel Binti Nedi Hartoyo, Via Juniarti Binti Rudi Hartono, Nurma Leza Binti Bambang Irawan. hukum Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2016-07-06 Kejadian bermula saat pelaku memanggil para Korban ke dalam kamar rumahnya dengan memberikan uang masing-masing Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan menyuruh mereka membuka baju serta celana, kemudian pelaku menutup badan dan mulut para korban secara bergantian, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya secara bergantian kepada para korban, sehingga kemaluan para korban mengeluarkan darah. Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) , dan Ayat (2), dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pemidanaan dan telah menjalani Pembinaan 1. Sudah Ada Solusi - Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pemda Kepahiang
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. Tri Susilo dan ADDEMI MAHMUD Als AMI Bin MAHMUD FITRIA CHAYANTI Binti MUNTOLIB ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m. Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 18 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. 3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 29 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g. hak khusus masyarakat adat; dan h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. Pasal 11 (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; e. korupsi dan menerima suap; f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan; g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment); h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain; i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Pasal 12 (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang. (3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian. (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang: a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 20 (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pasal 21 (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g. PTDH sebagai anggota Polri. Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Saudara Sopian melaporkan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian, karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba. Oknum Kepolisan Saudara Sopian ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-01-12 1.Saudara Sopian telah mengadukan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba, dan yang bersangkutan tidak merasa terlibat. 2.Pada awalnya saudara Sopian berkenalan dengan seseorang yang bernama Ujang di Bakauheni Lampung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dirinya merasa diikuti oleh oknum sejak dari Pelabuhan Bakauheni hingga dalam angkutan bis ARIMBI menuju Merak Kalideres. 3.Saat di Jakarta, Saudara Sopian melamar pekerjaan di suatu tempat dan pada saat telah bekerja di PHK oleh atasannya tanpa suatu sebab yang jelas. Menurut keterangannya Pemutusan Hubungan Kerja itu disebabkan oleh informasi dari oknum Kepolisian yang menduga dirinya terlibat dalam sindikat narkoba.Sampai saat ini saudara Sopian sulit mencari pekerjaan karena informasi yang diberikan oleh oknum Kepolisian tersebut. UU Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi membahas permasalahan HAM saudara Sopian dengan Tim Yankomas membahas permasalahan HAM yang menimpa saudara Sopian. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya permasalahan Saudara Sopian segera diselesaikan Kepala Kepolisian Resort Kalianda
Tidak adanya tindak lanjut atau tindakan penegakan hukum dari para penegak hukum Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu.terhadap pelanggaran hukum di wilayah hukum tersebut. Penjahat di sekitar wilayah tersebut Masyarakat di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu ham Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2017-02-28 Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan sekitar 15 (lima belas) orang yang menyebabkan kematian dengan nama korban Winarto dengan tempat kejadian perkara di kediaman korban dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Padang Ratu. Nomor : STPL/188/-B1/2014/Polda/Res Lamteng/Sek Patu. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 pada pukul 11.00 wib. Akan tapi sampai saat tidak ada penyelidikan maupun penyidikan bahkan kami duga tidak ada tindakan tegas dari aparat Kepolisian terbukti bahwa para PELAKU/TERLAPOR masih berkeliaran dan membuat masyarakat resah dan ketakutan terutama keluarga korban . 2.Pada 08 Desember 2014 pernah dilakukan informasi kondisi kemasarakatan oleh FORUM KOMUNIKASI KEPALA KAMPUNG Lampung Tengah Wil : Barat dengan Nomor : 001/FK3/2014 Kepada Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Tengah akan tetapi hal tersebut kami anggap belum meminimalisir atau mengurangi tindakan kejahatan bahkan kami anggap justru tindakan kejahatan merajalela. Yang paling meresahkan warga masyarakat adalah peredaran narkoba, hal inilah yang membuat para orang tua takut karena sudah merebah di kalangan anak-anak, dan yang lebih parahnya lagi para BANDAR NARKOBA seolah tidak tersentuh Hukum atau ibarat KEBAL HUKUM. 3.Sampai saat ini masih ada permasalahan yang masih menjadi KERESAHAN di masyarakat di desa NEGRI AGUNG KEC : SELAGAI LINGGA. Tentang tanah Hak Milik dengan kepemilikan yang sah baik dari segi surat menyurat maupun yang lainnya akan tetapi ada orang yang MENGKLAIM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik salah satu warga. Dengan alasan Tanah Warisan NENEK MOYANG. Pada Tanggal 18 Mei 2015 pemilik tanah yang sah yaitu Saudara Idris Apandi alias Andi mendapat panggilan dari Kepala Kampung Tanjung Ratu pada tanggal 30 Mei 2005 akan tetapi saudara Andi tak menghadiri karena merasa janggal. Pada tanggal 29 Desember 2015 Saudara Andi mendapat Surat Somasi / Peringatan dari salah satu yang mengatas namakan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL PERS INFORMASI NEGARA RI/ LT-KPSKN-PIN RI dengan Nomor : 18/SOM-LT KPSKN-PIN RI/ADVT/XII/2015. Bahwa dalam isi pernyataan surat tersebut pemilik tanah bukan Sdr. Andi, justru diklaim dan dinyatakan tanah tersebut MIlik SEGALA RATU (Alm) tanpa ada keterangan yang jelas. Diduga oknum organisasi tersebut memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi yang hanya membuat masyarakat dan pemilik tanah yang sah yang lain menjadi resah dan ketakutan. 4.Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2011, sekira jam 13.00 ada peristiwa tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu saudara SARIPUDIN BIN SUGIMAN Alamat CURUP DATOK, KEC, SELAGAI LINGGA. Umur 60 Tahun, tempat kejadian halaman rumah korban. Dan pelaku/terlapor sampai saat ini hanya satu orang yang diproses hukum sedangkan yang lainnya sampai saat ini tersentuh hukum dan masih berkeliaran serta membuat warga masyarakat ketakutan serta resah dan khususnya membuat keluarga korban trauma meskipun kasus ini sudah dilaporkan kepihak Kepolisian akan tetapi belum memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat. 5.Pada hari Jumat 13 Januari 2017 tepatnya diatas bendungan kali pengubuan terjadi tindak pidana pembunuhan. Nama korban KASIRIN BIN TUKIJAN alamat Gunung Kembar Negeri Katon. Meskipun beberapa saksi sudah diperiksa akan tetapi sampai saat ini pihak Kepolisian belum dapat mengungkap peristiwa pembunuhan ini. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 35 Telaah kasus 2. Dalam Proses Penanganan Karena kasus ini termasuk pelanggaran hukum Pidana maka sebaiknya diproses melalui jalur hukum. Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. Guru SD N 1 Pekalongan Lapung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I. Tegar Hendri Junior ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. Saudara Tri Susilo vs Sdr Ademi Mahmud Fitria Chayanti Binti Muntolib hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m.Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. 1 KUHP Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi : “ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 2.KUHP Pasal 182 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam : (1). Barangsiapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang untuk menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding : (2).Barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”. 3.Pasal 170 KUHP. 4. pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP. 5.Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. 6.Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. Guru SD N 1 Pekalongan Lapung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I. Tegar Hendri Junior hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Bapak Sobli Ismail melaporkan bahwa adiknya, Saipul Amri sudah sejak hari Minggu, tanggal ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Terbanggi Besar Gunung Sugih dengan tuduhan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat. Padahal, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa hanya bekerja seperti biasa mencari rumput untuk pakan ternak sapi dengan kawan kerja nya saudara Iswin Herman, dua hari setelah ditahan, saudara Iswin Herman dibebaskan, sedangkan saudara Saipul Anwar masih ditahan hingga hari ini. Kepolisian Sektor Terbanggi Besar Lampung Tengah Saipul Amri Bin Sahbilyas hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-12 Berdasarkan laporan Istri Korban Ibu Aminah pada tanggal 10 Februari 2016, Adapun Kronologis kejadian dan permohonan pelapor adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu sore tanggal 23 Janurai 2016 Saipul Amri dan kawannya Iswin Herman berangkat mencari rumput untuk pakan ternak Sapi milik Saudara Edi Yonisa/Yon dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil jenis L300) milik Edi Yonisa/Yon, setelah sampai di lokasi mencari rumput tiba-tiba Saipul Amri dan Kawannya Iswin Herman ditangkap aparat Kepolisian dari Sektor Terbanggi Besar Bandar Jaya Lampung Tengah, Sedangkan pada tanggal 25 Januari 2016 Kawannya Iswin Herman sudah pulang/dibebaskan oleh aparat Kepolisian sementara saudara Saipul Amri belum pulang/masih ditahan pihak kepolisian. Akibat kejadian tersebut Anak dan Istri Saipul Amri terlantar Nafkah Lahir dan batin oleh sebab itu mohon kepada Bapak untuk dapat membantu pembebasan suami saya karna kami sangat membutuhkan nafkah dari suami saya, semenjak suami saya ditahan kami sangat menderita oleh karna itu kami mohon Perlindungan Hak Asasi dan perlindungan hukum, karna suami saya hanya buruh ternak sapi milik Edi Yonisa. Berdasarkan pada laporan pelapor dan data yang diterima , permasalahan HAM yang dihadapi merupakan pelanggaran Hukum Murni yaitu dugaan pelanggaraan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dengan di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ditemukannya pelanggaran HAM terhadap saudara Saipul Amri, serta Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan pelaku sehingga tidak dapat dilakukan pembebasan kepada Saipul Amri sebagaiman permintaan pelapor. Dengan demikian proses Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak dapat diteruskan. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dan mengingat kondisi keluarga yang serba kekurangan, Tim Yankomas telah menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Bapak Imam Sayuti A.M. Putra Bin Ali Sadikin melaporkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 08.30 wib telah terjadi tindak pidana “pencemaran nama baik” , Awalnya pelapor mendapat kabar dari teman pelapor bahwa nama serta foto pelapor tercantum dalam koran Tribun Lampung, dikaitkan dengan masalah penyimpangan dana pembangunan masjid Al Ijtihad yang terletak di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Tumenggung/Ahmad Uja’I Imam Sayuti AM Putra bin Ali Sadikin hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-08 Berdasarkan pada Laporan pelapor telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I, yaitu berupa tidak adanya transparansi dana pembangunan Mesjid Al Ittihad, dengan upaya mencetak kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50 ribu pereksempar oleh pelapor dan rekan-rekannya sebagaimana dimuat dalam Koran Tribun Lampung halaman 2 yang terbit pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan Data dan keterangan yang disampaikan oleh pelapor kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh Bapak Tumenngung/Ahmad Uja’I diawali dengan tidak adanya transparansi penggunaan dana yang pembangunan mesjid kepada warga, tidak adanya bukti SPJ yang dilaporkan kepada kelurahan, serta danya pencetakan kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50.000. Berdasarkan pada laporan Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I dan seorang warga yang tidak diketahui identitasnya, Lurah Yukum Jaya Bapak Joni Darwin, S.IP mengeluarkan Surat Pemberhentian Dana Rehap Masjid, sehingga tidak dapat dilakukan penggalian (penghimpunan) dana pembangunan Mesjid yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Rehab Masjid Al Ijtihad (Imam Sayuti). Namun berdasarkan keterangan lebih lanjut bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Tumenggung tidak benar, dikarenakan telah diumumkan peroleh dan pengeluaran dana pembangunan Mesjid yaitu pada tanggal 24 September di hadapan Jama’ah sholat Idul Adha dan masyarakat lingkungan VII Kelurahan Yukum Jaya Keacamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta pencetakan kalender tersebut bertujuan untuk membiyayai pembangunan mesjid yang tidak ditetapkan harganya melainkan berdasarkan sukarela para donatur. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung tidak berhenti pada dana pembangunan Mesjid, namun Imam Sayuti dituduh selingkuh dengan Rika Rusiana yang setatusnya memiliki suami Hukum Pidana yaitu pada Pasal 310 KUHP ayat (1), (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 310 ayat (1) KUHP “ Barang Siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 310 ayat (2) KUHP “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Konsultasi dan penelaahan oleh Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Lampung 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada Bapak Imam Sayuti A.M Putra Bin Ali Sadikin untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan Hukum. Kepolisian Resort Lampung Tengah
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State (Orang Pribadi dengan Pribadi) Isbandi Wibowo, Lasmi, Ali Kasim ham Bengkulu KAB. MUKO MUKO 2017-04-01 Isbandi Wibowo dengan Jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi Dirantai; Lasmi dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung; Ali Kasim dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung dan diikat. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi: Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” Pasal 149 UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.” Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Muko-Muko melalui Dinas Sosial; melakukan upaya Promotif dan upaya Preventif. 2. Dalam Proses Penanganan Meningkatkan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan fungsi Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa. Pemerintah Daerah Muko Muko
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State Vs Non State (Orang Pribadi) Maryadi, Abdul Ajis, Abdul Yamin, Muji Teguh, Wulan, Buyung, Edi, Sobirin, M. Sahuri (09 Orang) ham Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2017-07-01 09 Orang tersebut adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diberi tindakan Pemasungan baik dirantai maupun dipasung dengan cara konvensional oleh Keluarga maupun warga setempat. 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sedang dalam Pengawasan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepahiang. 2. Dalam Proses Penanganan Untuk segera diadakan Pelepasan dan ditindak lanjuti dengan evakuasi ke RSJKO Bengkulu Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang, RSJKO
Laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 34 orang karyawan PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) PT. MASJ 34 orang karyawan ham Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG TIMUR 2017-02-21 - Perusahaan PT. MASJ di Kabupaten Belitung Timur telah melakukan PHK terhadap karyawannya. - Jumlah karyawan atau buruh yang di PHK sebanyak 34 orang; - Keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawan tersebut dikarenakan perusahaan mengalami krisis finansial yang mengakibatkan pembayaran upah terhadap karyawan PT. MASJ tidak dapat dibayarkan; - Status dari 34 karyawan PT. MASJ adalah karyawan tetap yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan (pernyataan Sdr. Nur Fahmi yang merupakan mantan karyawan PT. MASJ; - Akibat PHK tersebut, perusahaan hanya mampu membayar pesangon 2 (dua) bulan gaji sehingga para karyawan merasa dirugikan atas pembayaran pesangon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Permasalahan tersebut di atas sudah melewati penyelesaian secara Bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur dan dihadiri oleh DPRD Kab. Belitung Timur pada tanggal 26 Januari 2017 yang hasilnya sebagai berikut: 1. Perusahaan PT. MASJ wajib membayarkan pesangon kepada karyawan sesuai dengan masa kerja 2. Pihak perusahaan wajib membayarkan uang selama karyawan dirumahkan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 3. Pembayaran dilakukan secara bertahap dimulai dari minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Mei 4. Seluruh aktivitas perusahaan dihentikan dan DPRD Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kepada Bupati Belitung Timur untuk segera mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas perusahaan PT. MASJ - UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM - UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung melakukan koordinasi terkait status hukum karyawan PT. MASJ 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa berdasarkan kasus di atas, maka kami rekomendasikan kepada para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK untuk menunggu penyelesaian dari hasil Rapat Dengar Pendapat tertanggal 27 Januari 2017 sampai waktu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan PT. MASJ tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati, para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK dapat mengajukan permohonan pailit atas PT. MASJ sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku agar hak para karyawan dapat dipenuhi berdasarkan keputusan pengadilan. 1. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur
Mengenai Murid SMPN 32 yang belum memiliki gedung sekolah. Dan proses belajar-mengajarnya yang masih menumpang di gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Susunan Baru Pemerintah Kota Bandar Lampung Murid SMPN 32 ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 1.Konflik Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi mengenai gedung SMKN 9 2.Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan serah terima untuk SMKN 9 dalam penyerahan aset 3.Belum ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4.Orang tua atau wali murid resah dikarenakan belum ada kepastian status SMPN 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagian ketiga mengenai hak mengembangkan diri pasal 12 yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang SMPN 32 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat proses penyerahan aset SMPN 32 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
Surat Sdr. Noor Achmad Azis (Ketua Umum DPW Kompak Provinsi Lampung) kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon agar dapat kiranya membongkar/mengkaji ulang terkait panggung permanen yang berada di lingkungan III RT/004 Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung dengan ukuran luas 3.75 m x 7 m dengan tinggi 50 cm yang menutup pintu samping salah satu rumah warga, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Panggung permanen tersebut dibangun oleh Ketua RT.04 tanpa izin pemilik tanah. Ketua RT Perumnas Way Halim dan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sun-Thong Warga RT.04 LK.III ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 1.Bahwa terhitung sejak tahun 2008, panggung permanen ini tela dibuat sepihak oleh rekomendasi Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung diatas lahan milik Pemda Kota Bandar Lampung. 2.Bahwa diawal sebelum kepemilikan rumah tersebut yang dibeli oleh Sdr Sunthong selaku pemberi Kuasa dalam hal dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini, telah terjadi konflik kecil antara pemilik rumah yang dahulu dengan dr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, tersebut ingin menguasai / memiliki rumah tersebut dengan cara mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang murah. 3.Bahwa si pemilik rumah tersebut tidak ingin menjualnya kepada Sdr Amran tersebut, melainkan jatuhnya jual beli rumah tersebut kepada Sdr Sunthong (Selaku Pemberi Kuasa). 4.Bahwa ketika sudah berpindah kepemilikan rumah tersebut dari pihak pertama selaku pemilik awal kepada pihak pembeli (Sdr Sunthong) terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Sdr Sunthong sudah pernah melakukan komunikasi (musyawarah) yang baik dengan Sdr Amran, akan tetapi tidak disikapi oleh Sdr Amran dengan baik.Padahal Sdr Sunthong akan memberikan pengganti akan panmggung tersebut dengan panggung sistem knock down yang lebih efisien (karena model panggung yang diganti dapat dibongkar pasang, sehingga dengan panggung tersebut dapat digunakan dengan pihak warga yang lain sebagai sarana lahan parkir kendaraan bermotor serta halaman bermain untuk anak anak kecil warga yang berada di wilayah tersebut. 5.Bahwa dalam hal ini pernah kami berdiskusi di dalam rapat dengan Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2016, yang dihadiri oleh : Pihak Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Sdr Sunthong, di dalam rapat tersebut Sdr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwasanya untuk perihal panggung permanen tersebut tidak akan pernah bisa dibongkar, dikarenakan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung masih saudara dengan saya Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung,. 6.Bahwa selain itu juga pernah kami membawa permasalahan ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Lampung untuk dapat memediasi masalah ini kepada pihak Pemda Kota Bandar Lampung, akan tetapi sampai dengan mekanisme pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang telah membuat surat pemanggilan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait, tidak mengindahkan ataupun konfirmasi terkait permasalahan ini kepada kami, padahal pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah melayangkan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas yang terkait sebanyak 2 (dau) kali. 1.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM -Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 36, 2.Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia -Pasal 1, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 38, 3.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -Pasal 15 Direktorat YANKOMAS yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM dan membahas masalah tersebut 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Walikota Bandar Lampung untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, dan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
Dugaan intimidasi yang diterima oleh warga Kampung Tua Sungai Binti RW 012, Batam PT. MEGA INDAH REALITY DEVELOPMENT Warga Kampung Tua Sungai Binti RW 012, Batam ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-13 - Warga masyarakat sudah lama menempati lahan yang dipersengketakan dan lahan tersebut telah terdaftar sebagai kampung tua; - Lahan tersebut menjadi milik PT. MEGA INDAH REALITY DEVELOPMENT sabagaimana PL yang diterbitkan oleh BP Batam; - Warga akan direlokasi ke lahan lain milik perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah; - Dalam proses relokasi tersebut, warga merasa mendapatkan intimidasi; - Menurut warga, lahan yang akan menjadi relokasi ternyata bermasalah dengan warga yang telah menempati lahan tersebut dan lahan yang dijanjikan belum layak untuk ditempati. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Kepri telah menerima pengaduan warga Kampung Tua Sungai Binti Sagulung Kota Batam, telah membuat telaahan terkait pengaduan dimaksud, dan telah meninjau lokasi serta telah melakukan rapat audiensi terkait permasalahan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan Rapat Koordinasi Yankomas dengan instansi terkait di Kota Batam pada Tanggal 15 Mei 2017 dihasilkan saran penyelesaian yaitu akan dibuatkan rekomendasi ke Badan Pengusahaan Kota Batam agar tidak memberikan ijin PL (Pengelolaan Lahan) kalau lahannya masih ada yang menempati. Kanwil Kemenkumham Kepri; Badan Pertahanan Nasional Kota Batam; Badan Pengusahaan Kota Batam;
Penggusuran bangunan milik warga kampung harapan swadaya RW 05 kelurahan bengkong harapan kecamatan batu ampar oleh pengadilan negeri batam PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA warga kampung harapan swadaya RW 05 kelurahan bengkong harapan kecamatan batu ampar ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-14 - Lokasi tersebut telah dihuni warga sejak tahun 1992 dan menjadi tempat pemukiman permanen yang tertata rapi dengan dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta telah dibangun jalan dan masuknya jaringan listrik PLN dan air bersih ATB; - Masyarakat telah mengajukan surat untuk pemutihan lokasi rumah tempat tinggal pada tanggal 20 september 1999; - Permohonan pemutihan lokasi rumah tempat tinggal yang diajukan masyarakat ditolak Otorita Batam dengan surat nomor : B/5324K-OPS/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999. Alasan penolakan tersebut karena lokasi tersebut merupakan alokasi Koperasi Serba Usaha Jaya Prabu PT. Sinar Batamas Kayra Bersama dan bangunan Rumah susun yang akan dibangun sendiri oleh Otorita Batam; - Tanggal 13 Agustus 2007 dibentuk Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan perwakilan warga kelurahan sadai kecamatan bengkong, yang isinya antara lain : akan dibentuk Tim untuk mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai dan selama Tim belum menyelesaikan tugas dan sampai adanya kepastian maka tidak akan ada penertiban/penggusuran di wilayah kelurahan sadai; - Dilakukan dengar pendapat oleh DPRD Kota Batam pada tanggal 13 Februari 2008. Adapun hasil dari dengar pendapat tersebut antara lain : membentuk Tim dalam rangka mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai; - PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA memperoleh hak atas lahan yang dipersengketakan berdasarkan penetapan lokasi nomor PL Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). Melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Dalam Proses Penanganan Belum ada rekomensasi Pemko Batam, PT. Kencana Raya MAju Jaya, Kelurahan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, BP Batam, DPRD Kota Batam.
Keimigrasian Masyarakat Umum Kepentingan Negara hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Para Tenaga Kerja Indonesia UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrrasian Di Deportasinya TKI yang bermasalah 1. Sudah Ada Solusi Diberikan penyuluhan dan mpemahaman bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial
Pencurian Masyarakat Umum Masyarakat Umum hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan KUHP Diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Dibukanya Balai Latihan Kerja dan lapangan pekerjaan seluas-luasnya Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Agama
Perikanan Nelayan Negara hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 Luasnya perairan dan banyaknya sumber kekayaan laut kepri dan mimimnya pengawasan oleh aparat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan Ditangkap dan di proses secara hukum para pelaku pencuri ikan 1. Sudah Ada Solusi Ditingkatkannya pengamanan wilayah laut perbatan oleh petugas lintas instansi Dinas Kelautan dan Perikanan
Narkotika/ Psikotropika Penyelundup dan Pengedar Masyarakat Umum (generasi muda) hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Konsekuensi wilayah perbatasan dan sebagai wilayah transit sehingga Kepri menjadi sasaran empuk peredaran narkotika Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Memberikan hukum mati dan berat bagi pengedar narkotika 1. Sudah Ada Solusi Menumpas habis jaringan pengedar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai
Pertahanan Kapal Asing dan Kejahatan Pelayaran Kedaulatan Teritorial Wilayah Negara hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Harus ditindak tegas pelaku dan ditelusuri motifnya demi menjaga kedaulatan bangsa 1. Sudah Ada Solusi Tingkatkan pengamanan wilayah perbatasan dengan sumberdaya dan teknologi tingkat tinggi dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai pangkalan militer sehingga lebih dekat jangkauannya Kementerian Pertahanan
Permohonan Peningkatan status tanah dari alas hak menjadi sertifikat hak milik ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang Sdr. Herman ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2015-11-23 Sdr. Herman pada tanggal 23 Nopember 2015 melakukan pengaduan kepada Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengenai permohonan peningkatan status alas hak menjadi sertifikat hak milik. Berdasarkan informasi dari Sdr. Herman, permohonan peningkatan status dimaksud ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan Rapat Koordinasi. 2. Dalam Proses Penanganan Sampai dengan saat ini, Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang masih dalam proses penentuan titik koordinat tanah milik ahli waris Mohd. Tamin, dan Dinas Kehutanan Kota Tanjungpiang tidak pernah menolak pemohonan Saudara Herman dalam hal pengurusan status tanah beliau. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Tanjungpinang. Kementerian Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang. Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Kelurahan Kijang Kencana. Kecamatan Tanjungpinang Timur. RW 010 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. RT. 04 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. Sdr. Mohd. Nasib Saudara Sarifudin.
Pengaduan Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (depalan) Kampung mengenai permasalahan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Laut yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. Pihak TNI AL Tanjungpinang ( AL IV Fasharkan Mentigi Tanjung Uban ) Masyarakat 8 (depalan) Kampung yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2016-06-06 1. Menurut keterangan masyarakat, areal tanah yang berada di 8 (delapan) kampung di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan telah digarap dan dihuni masyarakat sejak awal tahun 1930, dan sebagian masyarakat tersebut telah memiliki Surat Tebas yang dikeluarkan oleh Onder District Shoofd van Tanjoeng Oeban dan Asisten Wedana Bintan Utara; 2. Pada tanggal 31-05-1954 dilaksanakan serah terima antara TNI Angkatan Darat dengan TNI Angkatan Laut, menyangkut urusan perumahan/bangunan (termasuk tanah) militer yang ada di Kepulauan Riau; 3. Menurut keterangan warga, tahun 1960 sebagian besar surat-surat tanah masyarakat diminta oknum TNI AL Tanjunguban dengan alasan akan ditukar/ditingkatkan; 4. Sewaktu dilakukan pengukuran oleh Pihak Angkatan Laut, tanah garapan masyarakat masuk dalam areal AngkatanLaut; 5. Pada tahun1965-1966 TNI AL mengeluarkan Surat Pinjam Pakai bagi masyarakat yang berada di areal dimaksud; 6. Pada tahun 1978-1995, Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Riau mengeluarkan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Pakai bagi TNI Angkatan Laut di areal dimaksud; 7. Pada tahun 2010, gugutan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Kantor Pengacara Edward Arfa & Rekan, selaku kuasa hukum Perwakilan Kemompok Warga Masyarakat Kampung Jeruk, Kampung Raya Luar, Kampung Raya Dalam, Kampung Paya Lebar, Kampung Tengah, Kampung Kemboja, Kampung Rampai dan Kampung Cendrawasih tidak dapat diterima Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang; 8. Pada tanggal 7 Juni 2016, Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (delapan) Kampung mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terkait persoalan tersebut di atas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. - Melakukan Audiensi dengan masyarakat terkait. - Melakukan FGD dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Mengacu pada hasil dari pertemuan pada tanggal 28 Juli 2016, antara lain : a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk Tim Sosialisasi penertiban asset BMN dengan melibatkan unsur Lantamal IV, Pemkab Bintan, Kantor BPN Kabupaten Bintan, Camat dan Lurah; b. Menindaklanjuti hasil Solusi Alternatif hasil rapat tahun 2013, Pemerintah Provinsi akan mengupayakan penyiapan lahan pengganti bagi TNI di Teluk Sasah; c. Alternatif lainnya yaitu merelokasi warga masyarakat ke lokasi tanah TNI-AL yang iddle di Tanjung Uban. Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Tanjungpinang Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi Tanjung Uban. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Bintan. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Bintan. Pengacara H. Edward Arfa dan Rekan. Notaris dan PPAT Agnes Margono, SH. Kecamatan Bintan Utara. Kelurahan Tanjung Uban Kota. Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Tokoh Masyarakat.
Komisi II DPR pertemukan warga di daerah Way Dadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah sengketa lahan di daerah Way Dadi tersebut. Pemprov Lampung Warga Way Dadi ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-13 1.Telah terjadi persengketaan lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung antara warga yang menempati lahan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. 2.Pemerintah Provinsi Lampung mau menertibkan warga yang menempati lahan Way Dadi. 3.Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan mediasi dengan warga sekitar Way Dadi. UU Nomor 39 Tentang HAM Tahun 1999 Pasal 36 ayat –1 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus sengketa tanah Way Dadi. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya segera dilakukan mediasi antara pihak Pemprov Lampung dengan warga Way Dadi agar tidak terjadi dampak yang lebih besar yang akan menimbulkan pelanggaran HAM. Gubernur Provinsi Lampung.
Ayah kandung yang bernama Eko Paidi dilaporkan sering melakukan perbuatan yang mengganggu kehidupan dan ketenangan saudari Eka Mustikawati yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak kandung saudari Eka Mustikawati untuk membencinya, sehingga saudari Eka Mustikawati merasa tidak nyaman dalam menjalani hidupnya Ayah Kandung, Bapak Eko Paidi. Saudari Eka Mustikawati ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-17 1.Saudari Eka Mustikawati pernah menikah secara sirri dan menjadi istri yang kedua. Kemudian setelah menikah ia tinggal di kota Jakarta selama lima belas tahun, dari pernikahannya ini ia mendapatkan tiga orang anak. lalu, karena suaminya sudah pensiun dan tidak mampu lagi untuk memberinya nafkah, akhirnya mereka pun berpisah. 2.Setelah berpisah dengan suaminya saudari Eka Mustikawati dan anak-anaknya pindah ke kota Bandar Lampung untuk tinggal bersama ayah kandungnya Namun, ketika tinggal bersama ayahnya ia malah justru mendapat perlakuan yang tidak baik yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak-anaknya agar membenci ibunya. Oleh karena itu, saudari Eka Mustikawati memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak-anaknya. Akan tetapi, setelah saudari Eka Mustikawati pindah ke kost-an, ayah kandungnya masih saja datang untuk mengganggu kehidupan saudari Eka Mustikawati. 3.Berdasarkan informasi yang didapat Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari bapak Ketua RT 001. Kelurahan Perumnas Way Halim bahwa saudari Eka Mustikawati memang benar merupakan warga dari RT 001 dan masalah yang dialami saudari Eka Mustikawati juga memang benar terjadi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. dan Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus saudari Eka Mustikawati 1. Sudah Ada Solusi Tim YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merekomendasikan kepada Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim untuk membantu permasalahan HAM yang dialami oleh saudari Eka Mustikawati. Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim
Sehubungan dengan berita penutupan SMKN 9 Bandar Lampung yang dimuat di Surat Kabar Tribun Lampung selasa tanggal 19 Juli 2016 Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Siswa-siswi SMKN 9 Bandar Lampung ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-07-19 Berdasarkan Informasi yang diperoleh melalui Surat Kabar Tribun Lampung yang terbit pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dan hasil wawancara, serta dokumen dengan pihak SMK Negeri 9 Bandar Lampung, diperoleh data sebagai berikut : 1. Bahwa adanya permintaan warga Kelurahan Susunan Baru dengan menghibahkan tanah warga untuk didirikannya Sekolah Menengah kejuruan di wilayahnya, maka dibangunlah SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 2. Bahwa terjadinya kelebihan kuota di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, sehingga dibukalah pendaftaran di SMKN Negeri 4 untuk menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus Tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 822/IV.40/HK/2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruaan Negeri 9 Kota Bandar Lampung 4. Bahwa total siswa-siswi SMKN Negeri 9 pada saat penerimaan murid baru tahun ajaran 2015 berjumlah 195 orang dan dewan guru beserta tenaga pendidik berjumlah 48 orang. 5. Bahwa Siswa-siswi SMK Negeri 9 telah terdaftar dan memiliki Nomer Induk Siswa (NIS) dan SMK Negeri 9 telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan Nomor 69922153.. 6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 08.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya hadir dan membacakan SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung dan akan dibuka SMP Negeri 32 Bandar Lampung. 7. Bahwa dengan telah terbitnya SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung, siswa-siswi SMK Negeri 9 akan dipindahkan ke SMK Negeri 4 dan Siswa baru Tahun Ajaran 2016 akan dipindahkan ke SMK Negeri 8 Bandar Lampung. 8. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 siswa-siswi SMK Negeri 9 yang berjumlah 85 orang dan 25 guru masih bertahan di sekolah dan tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. 9. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dan surat kabar, dasar penutupan sekolah SMK Negeri 9 dikarenakan tidak tersedianya Lab praktik sebagai bagian dari sarana dan prasarana wajib dalam proses kegaiatn belajar mengajar di SMK. 10. Bahwa berdasarkan keterangan dari dewan guru yang masih bertahan di SMK Negeri 9, permohonan bantuan pembangunan Lab praktik telah diajukan ke pemerintah pusat, namun proses pencairan dana pembangunan tersebut tertunda dikrenakan adanya SK penutupan. Dengan demikian apabila hal ini tetap dilanjutkan tanpa adanya kesepakatan bersama guna mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah tersebut, maka akan berdampak negatif pada siswa-siswi SMK Negeri 9, yaitu : 1. Bahwa dengan diterbitkannya SK penutupan, maka tidak adanya pengakuan terhadap SMK Negeri 9 Bandar Lampung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2. Bahwa dengan tidak adanya pengakuan dan bertahannya siswa siswi SMK Negeri 9, maka hak siswa-siswi SMK Negeri 9 untuk memperoleh pendidikan akan terganggu. 3. Bahwa apabila siswa siswi SMK Negeri 9 seluruhnya dipindahkan di SMK Negeri 4, maka SMK Negeri 4 akan kelebihan kuota. Dengan terjadinya kelebihan kuota situasi belajar mengajar tidak akan kondusif dan bisa berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar. 4. Bahwa apabila kasus ini berkelanjutan dan tidak ditemukannya jalan keluar, maka SMK Negeri 9 terancam tidak dapat meluluskan siswa siswinya. 1.Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” 2.Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” 3.Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “ Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.” Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dengan TIM YANKOMASmembahas masalah SMKN 9 Bandar Lampung 1. Sudah Ada Solusi instansi terkait yang berwenang agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengelolaan Pulau-Pulau oleh Pribadi dan status pengelolaan lahan di kawasan starategis pariwisata di Kabupaten Belitung. Perorangan; Swasta; Investor. Masyarakat pelaku usaha wisata sekitar,; Pemerintah Daerah; dan wisatawan. hukum Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG 2017-03-20 Diduga sejumlah pulau di Kawasan Tanung Kelayang maupun Tanjung Tinggi telah dikuasai/dimiliki oleh orang perorang. Terdapat resort-resort dan diduga dimungkinkan pendirian resort tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat. Penguasaan kepemilikan atas pulau tersebut diduga adanya kelemahan dari regulasi di daerah khususnya di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, Investor secara bebas memiliki/menguasi pulau dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak trkait permasalahan tersebut. Permasalhannya adalah jika ternyata kawasan pulau tersebut masuk di dalam wilayah daerah pesisir dan pulau-pulau yang diperuntukan untuk wisata yang diteapkan oleh Pemerintah, maka status kepemilikan lahan/pulau tersebut yang telah lama beroprasi akan dipermasalahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang berintikan tentang posisi masyarakat dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pedan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan melibatkan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kementerian Kelautan dan Prikanan, BPN dengan melibatkan Akademisi, masyarakat dan media mendorong untuk segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberpa kegiatan telah dilaksanakan untuk melahirkan perda tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan - Memperkuat peran serta masyarakat dalam pembanganan sektor pariwisata; - Memperbanyak sosialisasi terkait Pengelolaan pulau-pulau kecil; - Memperkecil terjadinya tumpang tindih regulasi; - Mengharmonisasikan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan menjalankan regulasi terkait Pengelolaan Pulau-pulau terkecil; - Mempercepat pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bangka Belitung; - Dinas Pariwisata Kabuaten Belitung; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pariwisata; - Badan Pertanahan Negara/Kementerian agraria dan tat ruang; - DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung; - Biro Hukum Pemerintah Provinsi; - Dinas Pariwisata Prov. Babel; - Dinas Kelautan dan Perikatan Prov. Babel,.
Pembegalan dan pemerkosaan CH (37), MR (27) SIR (20) ham Jawa Barat KAB. CIANJUR 2017-04-24 - Para pelaku mencegat SIR. Diketahui bahwa pelaku dan korban saling mengenal dari jejaring facebook. - Para pelaku mengambil paksa motor korban dengan kekerasan senjata tajam - Para pelaku memperkosa korban KUHP Pasal 365 dan Pasal 285 Perlindungan dan Pemulihan Kondisi Korban melalui Rehabilitasi oleh Negara 2. Dalam Proses Penanganan - Dilakukan penelusuran hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan. - Mengembalikan hak korban yang terguncang mentalnya karena pemerkosaan bergilir yang dilakukan para pelaku - Mapolres Cianjur - Kejaksaan Negeri Cianjur
Pembunuhan Bayi dan Aborsi SI (15), FT (15), IS (17) Bayi/ janin ham Jawa Barat KOTA SUKABUMI 2017-03-15 Para Terduga Pelaku menjadi korban pemerkosaan yang mengakibatkan Pelaku menanggung malu, aib, beban mental yang sangat berat hingga ketiga Terduga Pelaku membunuh bayi mereka sendiri - KUHP Pasal 346, 347, 348, 349, 350 Bagi korban perkosaan ada instrumen PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada PP 61/2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan usia janin maksimal 40 hari. Selain itu harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan yang sesuai dengan waktu kejadian perkosaan serta laporan dari penyidik kepolisian dan psikolog yang menerangkan bahwa kejadian tersebut murni sebuah kejadian perkosaan. Hal ini berdasarkan PP 61/2014 pasal 34 ayat 2. LSM Forwa (Forum Wanita) Sukabumi 1. Sudah Ada Solusi Perlu Koodinasi antar penegak hukum dalam menangani pelaku. - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan
Pungutan Liar Proyek Infrastruktur Kota Cimahi Atty dan Itoc Masyarakat ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-05-16 - Ada potongan 13% untuk setiap dana proyek. Proyek dimaksud antara lain: proyek Pasar Atas Barokah, Technopark, dan Fasilitas Umum - Itoc meminta jatah proyek Pasar Atas sebesar 5,2 miliar (4% dari 135 miliar) - KUHP Pasal 368, 423 - UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 12e Penyellidikan oleh pihak kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan penelusuran secara teliti hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan untuk pemecahan kasus proyek-proyek di Kota Cimahi - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan - KPK
Perkosaan anak dibawah umur AW (23) NF (15) ham Jawa Barat KAB. BEKASI 2017-04-18 - Pelaku dalam keadaan mabuk menawarkan akan mengantar pulang korban. - Saat di jalan, korban malah dibawa pelaku ke lokasi sepi lalu terjadilan perkosaan dengan kekerasan. - Korban melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri namun korban terjatuh hingga tak sadarkan diri. - Pelaku mengaku sebagai pacar korban - Korban meninggal akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 dan Pasal 81 Penanganan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Metro Bekasi 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan dan penelusuran hingga tuntas - Mapolres Metro Bekasi
Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) RG (Praktisi Kesehatan) M (27) ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-04-13 - Korban M kerap disiksa selama bekerja di rumah majikannya di The Nanjung Regency Cimahi. - Terdapat luka di tangan, sekujur kepala, wajah, bagian telinga, hidung, dan bibir yang diakibatkan oleh pukulan dan cakaran pelaku - Penganiayaan berlangsung selama 3 tahun berturut-turut - Korban hanya diberi upah/gaji sebesar Rp. 250,000 per bulan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 2 Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan sampai tuntas. Perlu pemulihan hak-hak serta mental korban - Polres Cimahi
Penodongan Goler 5 (lima) orang siswa SPMN 2 Bandung hukum Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-05-12 Awalnya, Goler dan bersama US (26) hanya berkeliling Kota Bandung dengan sepeda motor usai menenggak minuman keras. Tiba-tiba, kata dia, terlintas niat melakukan penodongan ke penumpang yang ada di dalam angkot. "Jadi spontan aja, ada angkot langsung naik, yang bawa ponsel langsung saya minta," kata Goler. Untuk memuluskan niatnya, Goler membeli sebilah kapak hitam. Kapak itu untuk menakut-nakuti atau melukai korban jika melakukan perlawanan. Ia membeli kapak hitam itu di pasar yang ada di kawasan Tegallega. "Belinya pas sebelum kejadian. Harganya Rp 20 ribu," kata Goler seraya mengaku tidak kenal dengan sopir angkot yang dinaiki lima korbannya. Pasal 365 Juncto Pasal 368 KUHP telah ditangani oleh Polres Bandung 2. Dalam Proses Penanganan dihukum sessuai ketentuan hukum yang berlaku Kepolisian
Inkrah yang belum tuntas Pengadilan Negeri Boyolali Suparjo ham Jawa Tengah KAB. BOYOLALI 2003-03-24 Pada tanggal 24 Maret 2003 Penyampai komuminkasi telah menerima Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI terlapor difonis dengan hukuman mengembalikan tanah penyampai komunikasi yang dikuasai tanpa syarat apapun. Pada tanggal 8 April 2003 keputusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 20 Nopember 2003 telah diammaning (ditegor oleh Pengadilan negeri Boyolali karena terlapor mengabaikan keputusan pengadilan. Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan untuk membuat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Boyolali. - Kanwil Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali - Pengadilan Negeri Boyolali - Kecamatan Karanggede - Kelurahan Tegal Sari - RT I dan RW III Dukuh Pabrik - Lemabga bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Boyolali - Universitas Boyolali
Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak. Notaris Kreditur hukum Jawa Tengah KAB. SRAGEN 2016-09-21 Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak, dibuktikan dengan pihak kreditur yang mewakili sudah keluar dari pekerjaannya. debitur tidak mengakui pernah menghadap ke Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Melakukan kecurangan terhadap Kreditur 2. Dalam Proses Penanganan Segera di klarifikasi ke Notaris 1. Notaris Kab. Karanganyar 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 3. Debitur 4. Kreditur
Pembersihan nama baik PT. Al Ijarah Indonesia Finance Nurcahya Ariesetiawan PT. CIMB Niaga Auto Finance PT. Swadarma Bakti Sedaya Finance PT. Andalan Finance Novita Fajar Ayu Wardani ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-06 Sdri. Novita Fajar Ayu Wardani selaku penyampai komunikasi pertama dan orang tua (Muhammad Siboen dan Putikhatun Jannah) mengadukan Nurcahya Ariesetiawan (mantan suami Novita Fajar Ayu Wardani) melakukan penyiksaan dan pencemaran nama baik dengan memakai nama Novita Fajar Ayu Wardani dalam pengajuan kredit mobil. Dalam kondisi sakit, hamil dan takut karena kekerasan yang dilakukan oleh Nurcahya Ariesetiawan dipaksa untuk menandatangani pengajuan kredit mobil dan tidak diperbolehkan membaca dokumen pengajuan kredit mobil tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 - 9. Rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan ke ranah hukum (Pengadilan Negeri) - Kanwil Kemenhumham Jateng - Biro Hukum Setda Provinsi Jateng - Polsek Kota Semarang - Polda Jateng - Perguruan Tinggi di Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Penahanan Ijasah PT. Debiutyn Citraland Semarang Ajeng Berninda Karmanita ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-04 Sdri. Ajeng Berninda Karmanita dan Nita Kholifatunniswah selaku penyampai komunikasi pada awalnya melamar pekerjaan di PT. Charisma Aesthetic Skin Care, stelah dinyatakan diterima bekerja, penyampai komunikasi melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Debiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), setelah diterima kerja, ijazah sarjana penyampai komunikasi ditahan sebagai jaminan diterima kerja dan penyampai komunikasi mengisi sendiri form bukti penyerahan ijazah pada tanggal 29 September 2016 dan diwajibkan membayar uang jaminan training sebesar Rp. 1.500.000,- kepada pihak yang dikomunikasikan dan yang bersangkutan telah mengangsur sebesar Rp. 300.000,-. Setelah 5 (lima) bulan bekerja di DeBiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), penyampai KOmunikasi mengundurkan diri dikarenakan tidak memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), kontrak kerja dilakukan sepihak. Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melakukan rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan mengundang PT. Charisma Aesthetis Skin Care dan instansi terkait untuk mengklarifikasi dan upaya penyelesaian. 1. Sudah Ada Solusi Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang - Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Semarang
Penahanan Ijazah PT. Kumpai Besar Food Fajar Riyanto ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-09-07 Sdr. Fajar Riyanto selaku penyampai komunikasi mulai berkeja tanggal 7 September 2016, setelah dinyatakan diterima berkerja penyampai komunikasi menandatangani kontrak kerja selama 15 (lima belas) bulan. Penyampai komunikasi dibuatkan surat pernyataan oleh perusahaan atas penahanan ijazah dan tuntutan perusahaan. Setelah 6 (enam) bulan bekerja di PT. Kumpai Besar Food, penyampai komunikasi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada bulan Februari 2017 ijazah tetap ditahan dan tidak boleh diambil. Penyampai komunikasi berusaha mengambil ijazah akan tetapi terpalor meminta pelapor untuk mengganti biaya training sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Perguruan Tinggi Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Perlindungan hak atas tanah Dinas Penataan Kota Semarang Kang Ay Ling (Suzy) ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-04-11 Yang bersangkutan mempunyai tanah sertifikat HGB No. 1550/Gajah Mungkur Kota Semarang. Adanya penolakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang bahwa tanah tersebut terkena rencana taman dan tanpa ganti rugi. Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan telaah permasalahan. 2. Dalam Proses Penanganan Akan dilakukan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - BPN Provinsi Jawa Tengah - BPN Kota Semarang - Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang
Pembangunan tower tanpa ijin PT. Klinik Bhakti Husada Semarang Djumirah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2015-05-06 Adanya pembangunan tower oleh PT. Bhakti Husada tanpa ijin yang membahayakan sekitar. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Satpol PP Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota Semarang
Penahanan Ijazah PT. MPI Semarang Kemala Klis Cahyati ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-05-09 Penyampai komunikasi mengundurkan diri dari PT. MPI Semarang dan dipersulit untuk pengambilan ijazah asli sebagai jaminan kerja. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Penahanan Ijazah PT. Sofia Sukses Sejati Windi Diana Sari ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2014-05-17 Penyampai komunikasi melamar pekerjaan di Malaysia dan diminta sebagai jaminan ijazah, e-KTP, KK, Akte lahir yang semua asli, sampai tidak ada kejelasan hanya sekali untuk diwawancarai dan dipersulit pengambilan jamian. Pasal 36 ayat (2) Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. - Kanwil Kemnekumham Jawa Tengah - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota semarang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Polsek - Disdukcapil Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Akademisi
Penahanan Ijazah SMK Pembangunan Temanggung Slamet Budiyanto ham Jawa Tengah KAB. TEMANGGUNG 2014-05-24 Penyampai komunikasi melaksanakan PKL di Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan dan diteruskan kontrak kerja dengan PT. Bumi Tana Guna Agto, karena fasilitas tidak memadai penyampai komunikasi mengundurkan diri. ijazah asli yang masih berada di SMK Pembangunan Temanggung dan dipersulit pengembaliannya. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. - Kanwil kemnekumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Hak Atas Kesejahteraan PT. Industri Gula Glenmore Banyuwangi Warga sekitar PT. Industri Gula Glenmore Banyuwangi ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-05 IPAL dari Limbah dari pabrik gula Industri Gula Glenmore tidak mencukupi sehingga dibuat penampungan sementara. Dari penampungan yang dibuat terkesan hanya dibiarkan mengalir begitu saja kedalam galian tanah mirip parit sedalam 2 meter. Dari hasil pengembangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, ada indikasi bahwa Sungai boko yang letaknya tidak jauh dari pabrik juga mengalami pencemaran, namun untuk membuktikan apakah akibat limbah pabrik atau yang lain perlu diteliti lebih lanjut. - Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Nomor HAM-01.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tim Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi tentang adanya pencemaran yang diduga disebabkan oleh kegiatan industri PT. IGG pada tanggal 28 September 2016 1. Sudah Ada Solusi PT. IGG wajib menghentikan operasi produksi/giling mulai tanggal 15 Januari 2017 dan baru boleh beroperasi lagi apabila IPAL sudah diperbaiki sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi, Dinas PU Pengairan Kab Banyuwangi, Camat Tegalsari, Camat Bangorejo.
Hak Atas Kesejahteraan PT. Bumi Suksesindo Warga desa Sumberagung Kab. Banyuwangi ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-24 Jalan di Desa Sumberagung mengalami kerusakan parah sepanjang hampir 500 meter, jalan tersebut berlubang sedalam 30 cm. Kalau musim hujan tiba terjadi genangan air dan ini sangat membahayakan pengendara terutama roda dua. Kerusakan ini diduga karena disebabkan karena kendaraan berat pengangkut material perusahaan tambang emas PT. Bumi Suksesindo. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi 1. Pada ruas jalan dimaksud sudah direncanakan kegiatan pemeliharaan jalan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) menggunakan konstruksi tambal sulam ATBL, mengingat lubangnya dalam dan kendaraan yang melewatinya tergolong berat. Untuk pelaksanaannya dianggarakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2017; 2. Dalam proses perizinan, PT. BSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan serta IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan; 3. Terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada MoU antara warga dan PT. Bumi Suksesindo, bahwa pihak PT. Bumi Suksesindo akan berupaya untuk tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga sekitar terkait proyek yang sedang dikerjakannya. Pihak PT. Bumi Suksesindo bersedia menanggung dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek miliknya. Namun, kerusakan jalan tersebut sampai mengganggu aktivitas warga sekitar karena ada keterlambatan respon oleh tim dari PT. Bumi Suksesindo, dan ini akan menjadi evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. 4. Setelah melakukan beberapa evaluasi terkait permasalahan jalan rusak tersebut, PT. Bumi Suksesindo akan segera melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut dengan meninggikan pondasi jalan sekitar 30 cm dan juga dipadatkan hingga rata menggunakan batu halus (base course). 5. Perbaikan jalan ini menjadi prioritas bagi PT. Bumi Suksesindo, dalam Corporate Social Responsibility (CSR) tahun ini. PT. Bumi Suksesindo pada tahun 2017 ini, menganggarkan Rp 12 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 47 CSR di bidang infrastruktur, diantaranya terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, akses jalan serta tempat ibadah. Untuk pelaksanaanya, tersebar di 11 desa di 5 Kecamatan wilayah operasional perusahaan. Yakni Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Gambiran dan Cluring. Dinas perhubungan, dinas perijinan
Hak Atas Kesejahteraan - Nenek Asiyah ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-28 Bu Asiyah ini sudah setahun tinggal dikamar sempit ini. Ibu ini pekerjaannya menjualkan makanan ringan dipasar dan dibayar hanya makanan saja. Dia tinggal seorang diri disini tidak punya anak dan keluarga," ujar Fajar Isnaini, Koordinator Kaukus Muda Banyuwangi (KMB), saat berkunjung di pasar Blambangan, Sabtu (28/1/2017). "Nenek ini sebenarnya orang Siliragung. Sekarang suaminya meninggal. Dan saat ini ibu Asiyah ini tidak punya sanak saudara. Anaknya ada di Papua tidak pernah pulang. Kami hanya bersinar dan memberikan tali asih. Rencananya mau kita bawa ke rumah singgah. Tapi beliau tidak mau," terangnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi 1. Permasalahan bu Asiyah sudah dilaporkan ke pihak Camat Kota Banyuwangi, dan sudah ada upaya tindak lanjut langsung datang mengunjungi bu Asiyah dan mengajak bu Asiyah untuk pindah dari tempat tersebut, namun bu Asiyah menolak dan tidak mau diajak pindah dengan alasan karena mempunyai kesibukan jualan dan sudah pernah diberikan bantuan berupa sembako namun juga ditolak oleh beliau dengan alasan tidak punya alat masak; 2. Pihak Camat Kota Banyuwangi, akan berupaya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berupaya mencari pihak keluarga dari bu Asiyah dan tetap melakukan pengawasan secara intensif kepada bu Asiyah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial. Camat Kota Banyuwangi, Dinas Sosial Kota Banyuwangi
KDRT Istri dan mertua Yotham Mando Baz dan anak ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-01-27 Kekerasan Dalam Rumah tangga: - Perceraian dan harta - isteri tidak diberi nafkah, memalsukan tanda tangan suami pada surat kuasa suami untuk mengambil uang di Bank - anak dipaksa bekerja - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali -
Hak memperoleh keadilan - Totok Suprapto kuasa Hukum Sdr. Ricky Yonathan.S. ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-02-09 Dugaan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh POLDA DIY dan jajarannya berupa penetapan Sdr. Ricky sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dalam proyek pembangunan Hotel Neo Medan - Kasus yang sedang dalam proses hukum di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi bukan kewenangan ruang lingkup Yankomas - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disampaikan surat pemberitahuan Nomor :W14.HA.01.01-2739 Tanggal 3 Mei 2016 -
Perebutan hak asuh anak - Rani Kristiani (teman dari istri WNA) ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-02-11 Hak asuh anak hasil perkawinan dengan WNA, Isteri teman penyampai komunikasi telah meninggal dunia, anak diambil mertua Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan melaporkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah karena domisili teman Penyampai komunikasi berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah Memberikan surat tanggapan No. W.14.HA.01.01- 819 Tanggal 18 Februari 2016 Selesai -
Usaha ternak ayam terganggu dikarenakan disuruh pindah oleh warga yang merasa terganggu akan baunya - Belianagara AH ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-02-22 Hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman. Penyampai komunikasi punya usaha ternak ayam, namun rumahnya hanya untuk kantor saja. Setelah mempunyai truk, pernah diparkir di rumahnya dan te-tangga merasa ter-ganggu dengan bau yg berasal dari truk, usahanya disuruh pindah. Menurut ke-terangan ybs, truk tidak diparkir di ru-mah ybs, hanya pernah 2 kali, kare-na ada keperluan ke kantor. Dalam pasal 1368 KUHP "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya” - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan musya-warah kembali dengan warga dan aparat lingkungan-nya; dan agar menunjukkan surat ijin dari pemerintah bahwa rumahnya diperbolehkan/ diijinkan untuk usaha sesuai dengan persyaratan ijin usaha, dan peraturan perun-dang-undangan -
Anak merasa diancam oleh guru dan Dinsos - Anak dari Rahmawati ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-03-17 Hak atas rasa aman, anak dari Penyampai komunikasi ada ancaman dari pihak Dinsos DIY, di sekolah pada jam sekolah. Anak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai anak dalam pengawasan orang tua karena anak tersebut telah dilaporkan temannya ke Kepolisian dengan las an telah mencakar temannya. Anak tersebut diancam secara lisan masuk sebagai daftar hitam. - - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -disarankan tidak perlu khawatir, karena belum ada bukti tertulis -
Hak atas rasa aman WBP di LP - M. Suryo ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-03-14 Hak atas rasa aman WBP di LP - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - disarankan ke Divisi Pema-syarakatan -
Perampasan oleh TNI TNI Ibu Laili Purwanti Bpk. Slamet Haryadi ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-06-14 Hak memperoleh keadilan. Perampasan yang dilakukan yang dilakukan oleh TNI AD atas perkebunan beserta surat-surat penting (termasuk brankas berisi uang banyak dan cek hasil penjualan panen kebun) - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi -Disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah -
petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta dimana itu bukan wewenang petugas Rutan - Advokat Kardi, S.H., dan rekan atas klien Meryana Kusumaningsih ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-06-28 Hak memperoleh keadilan atas kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta Sudah dilaksanakan koordinasi dan di Rutan Yogyakarta tidak terdapat tahanan wanita - 1. Sudah Ada Solusi Konsultas Rapat telaahan awal Koordinasi, konsultasi dan klarifikasi ke Rutan Yogyakarta -
Tanah Tutupan Parangtritis dikuasai oleh Gubernur DIY - Warga masyarakat desa Grogol dan Sana Kabupaten Gunung Kidul ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-08-01 Hak memperoleh keadilan. memohon kepada Bapak Gubernur DIY agar Tanah Tutupan Parangtritis kembali ke letter C. Tanah Tutupan seluas 1.066.530 m² terletak di Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY, merupakan tanah garapan milik warga desa Grogol dan Sana. - - 1. Sudah Ada Solusi -Berkas di file karena surat ditujukan ke Gubernur DIY (Kanwil Kemenkumham surat tembusan) -
Pihak notaris di somasi oleh advokat karena tidak mau menyerahkan sertifikat penjualan tanah, namun pihak notaris tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal - Rohmah Nurhidayah ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-04 Hak rasa aman atas Notaris dan PPAT Rohmah Nurhidayah `yang mendapat somasi dari advokat pihak penjual agar sertifikat segera dikembalikan ke pihak penjual, namun Ibu Rohmah tidak mau karena pelunasan jual beli tanah belum selesai dan proses pengeringan tanah sawah sedang berjalan - - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -Rapat telaahan awal -Rapat audiensi -
Sebagai anak angkat Bu Widarti tidak mendapat warisan orang tuanya - Ny. Widarti ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 Hak memperoleh Keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh saudara orang tua angkat Ny. Widarti dengan tidak diberikannya hak waris sebagai anak angkat, status anak angkat sudah disahkan secara hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk minta bantuan Kanwil Kemenkumham agar bisa dikeluarkan surat rekomendasi Letter C tanah persil kelurahan SendangAgung Pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat memiliki bagian harta 1/3 dari orang tua angkatnya. Namun apabila orangtua angkat tidak berwasiat kepada anak angkatnya, maka anak angkat mendapat secara otomatis dari lembaga wasiat wajibah. - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Rapat penelaahan - Audiensi - Melaksanakan koordinasi ke Kelurahan SendangAgung - Surat tanggapan untuk Ny.Widarti atas keluarnya Letter C tanah dari Kelurahan SendangAgung -
Kedua tersangka yang menganiaya korban hingga meninggal dan oleh Polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut 2 tersangka yang masih belum ditahan oleh pihak Kepolisian Anak Ibu Sularti ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 Hak hidup. Anak kandung dituduh mencuri yang kemudian di hakimi oleh 2 mahasiswa dari PT swasta hingga meninggal. 2 mahasiswa oleh Polres Sleman sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga saat ini kedua tersangka belum ditahan dan masih melanjutkan kuliah. - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Sudah dilaksanakan rapat penelaahan - Koordinasi dan klarifikasi ke Polres Sleman -
Perebutan hak asuh anak dan ternyata anak di rumah dengan suami tidak disekolahkan - Anak-anak dari hasil pernikahan Donna Verolin dan suami ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-10-06 Meminta perlindungan hak anak. Kondisi rumah tangga sedang rebut, Pergi dari rumah lalu ingin bawa anak tapi tidak bisa karna diancam anak akan dibunuh dan ternyata selama pergi dari rumah anak tidak disekolahkan. - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk melengkapi berkas pengaduan, namun hingga kini belum kembali -
Perselingkuhan istri dengan sepupu dan menhasilkan anak, namun tidak mau bertanggung jawab sehingga menjadi beban suami - Yuliono Budi Santoso ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-12-06 Mencari keadilan. Istri selingkuh dengan sepupunya hingga menghasilkan anak, namun sang pria tidak mau bertanggung jawab, dan kini istri kembali ke suami dengan membawa anak hasil selingkuhan dan suami tidak bisa berbuat apa-apa karena pria yang bersangkutan adalah saudaranya sendiri serta keluarga besar tidak mendukung apabila si pria dilaporkan ke polisi - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk ke Subbid Pelayanan hukum untuk konsultasi masalah hukum -
Hutang yang awalnya 110 juta mejadi 400 juta di KPRI BANGKIT KPRI BANGKIT Wasiran didampingi oleh Suganda ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-12-05 Minta hak atas keadilan. KPRI BANGKIT melakukan maladministrasi terhadap Pak Wasiran dengan memaksa membuat pernyataan hutang dan merampas SK CPNS, SK PNS, TASPEN, ATM BRI. Hutang dikoperasi yang awalnya 110 juta menjadi 400 juta. Pasal 19 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang - 1. Sudah Ada Solusi - - Konsultasi - Sudahberkirim surat, namun berkas belum lengkap karena tidak disertai bukti-bukti pendukung peminjaman uang ke koperasi bangkit - Sudah dilaksanakan audiensi - Sudah dikirimkan surat tanggapan -
KDRT Pupus Layung Pupus Layung ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-12-23 Mencari keadilan atas dirinya dari KDRT yang telah dilakukan oleh suaminya - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Berkas sudah lengkap - Disarankan ke Subbid Bantuan Hukum -
Tanah sawah terkena dampak pembangunan tower - Ngatidjo ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-01-19 Hak hidup : Sawah miliknya terkena dampak pendirian tower, oleh pengembang dibuat cor, sehingga tidak bisa akses ke sawah dan berdampak sawah tidak bisa diolah Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor: 02/Per/M/Kominfo 02/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Permenkominfo 02/2008") dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomuniksasi("Peraturan Bersama Menteri) - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan dan diantar ke penyuluh hukum • Sudah melengkapi berkas -
Mantan suami tidak mau pergi dari rumah sang istri Mantan suami (Pak Waji) Ny. Ramini ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-06 Hak atas rasa aman : mantan suami tidak mau pergi dari rumah (rumah warisan Ibu dari Ny. Ramini) padahal Ny. Ramini sudah menikah dan tinggal dirumah itu juga. Dalam hal ini Pak Waji adalah orang lain oleh karena itu bisa dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Sudah dilaksanakan rapat Penelaahan Yankomas dan dihasilkan kesimpulan agar Ny. Ramini melengkapi berkas supaya bisa ditindaklanjuti • Sudah dikirim surat pemberitahuan kelengkapan berkas • Ny. Ramini sudah melengkapi pemberkasan yang diminta • Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait • Surat tanggapan kepada Ny Ramini dan ditembuskan ke Pengadilan Agama Bantul -
Pemerasan oleh pengacara (tambahan biaya pengurusan tanah) Pengacaa Haryo Wibowo ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-02-08 Hak atas rasa keadilan: merasa diperas oleh oknum pengacara. Uang sengketa kasus rumah yang dibeli tidak dikembalikan, malah pengacara minta tambahan biaya dimana biaya tersebut tidak sesuai di awal perjanjian biaya jasa pengacara - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan ke PERADI -
Pencemaran nama baik - Wahyu Setya Purwanti ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-08 Hak atas rasa aman: terancam dan diusir dari rumahnya oleh penduduk desa dikarenakan Sdri. Wahyu diduga mendalami ilmu hitam dan tidak bisa bertemu dengan suami karena oleh orang tua suami diduga melakukan pelet sehingga suami diamankan oleh orangtuanya - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk melengkapi berkas -
KDRT - Sofiaty Djahri ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-03-03 Hak atas rasa keadilan: Merasa diperlakukan tidak adil/ KDRT psikis oleh suami yang dinikahinya secara siri, suami berkebangsaan Swiss dan berulang kali mengusir Ny. Sofiaty dari rumah - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk melengkapi berkas -
Takut memenuhi panggilan polisi terkait aduan penipuan - Seno Pamyi Raharjo ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-03-07 Hak atas rasa aman: Anaknya terlibat utang piutang dan dilaporkan ke polisi dengan aduan penipuan. Sudah dipanggil polisi dengan surat panggilan ke dua, namun tidak berani datang karena takut dipenjara - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk memenuhi panggilan Polisi • Hutang piutang tidak akan dipidanakan -
Tindak penipuan - Febby Afjiyanto ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-03-21 Hak atas rasa aman: Oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal AHU menyurati Panti Asuhan agar mendaftarkan Panti Asuhannya secara online dengan mengirimkan sejumlah uang melalui ATM - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan dan diantar ke Subbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum -
Eksekusi tanah oleh pengadilan - Suparna ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-05-08 Rumah hak milik kakak ipar, namun ditinggali oleh putrinya akan di eksekusi oleh pengadilan, karena hak waris adalah kakak iparnya, maka sebaiknya yang mengadu adalah yang mempunyai hak waris atas tanah tersebut - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Melengkapi berkas dan disarankan yang datang mengadu adalah pemilik hak waris tanah -
Pemecatan tanpa adanya surat peringatan - Tondo Nugroho ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-05-16 Sudah menerima surat tanggapan pengaduan pemberhentian, tapi tidak ada surat peringatan dahulu, yang bersangkutan adalah pekerja harian lepas - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Laporan sudah dicabut -
Hak Hidup - 20 Orang Penderita HIV/AIDS di Situbondo Telah Meninggal Dunia ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2016-12-08 Penderita HIV AIDS di Kabupaten Situbondo yang meninggal dunia mencapai 20 orang. Pernyataan tersebut disampaikan konselor HIV AIDS Dinas Kesehatan, Heryawan. Menurut Heryawan, selama tahun 2016, warga yang terinfeksi HIV AIDS di Kabupaten Situbondo, jumlahnya mencapai 111 orang. Virus HIV AIDS yang mematikan itu, saat ini sudah menjangkiti semua kalangan. Namun, yang tertinggi masih didominasi ibu rumah tangga yang mencapai 60 persen. Penyebab tertinggi terjangkitnya virus HIV AIDS di situbondo, rata-rata mereka terjangkit di lokalisasi Bandengan dan Gunung Sampan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 imbuh Heryawan, warga situbondo yang terinfeksi virus yang belum ada obatnya itu totalnya mencapai 611 orang. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Kesehatan
Hak Atas Kesejahteraan - Warga desa Situbondo ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2017-01-09 Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jatim sejak Januari hingga awal Februari 2017 sebanyak 410 orang. Penderita tertinggi adalah Kabupaten Bondowoso, yakni 69 penderita.Kemudian disusul Kabupaten Probolinggo 66 kasus, Kota Probolinggo 36 kasus, Ponorogo 30 kasus dan Tulungagung 23 kasus. Sedangkan, daerah lainnya masih dilakukan pendataan alias masih proses pendataan. Menurut Ansarul, faktor lingkungan menjadi alasan penyebab tingginya kasus DBD. Menurutnya, daerah yang mengalami kasus DBD karena kebersihan di lingkungan sekitar tak terawat dengan baik. Misalnya, air dalam bak atau ember dibiarkan berlarut-larut, sehingga menjadi sarang nyamuk. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Kesehatan - 2. Dalam Proses Penanganan - Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait optimalisasi pelayanan maupun penyuluhan terkait kesehatan - Koordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW terkait upaya menjaga lingkungan bersih bebas nyamuk Dinas Kesehatan
Hak Atas Kesejahteraan - Warga situbondo ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2017-01-24 BANJIR SITUBONDO RUSAK FASILITAS PASIR PUTIH Pengelola objek Wisata Bahari Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengemukakan bahwa banjir di jalur Pantura tidak hanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas tetapi juga merusak fasilitas wisata. Pihaknya berharap kepada Pemkab dan Pemprov Jatim dapat segera mengatasi dengan mencari solusinya agar banjir tidak lagi terjadi sebelum berdampak yang lebih besar. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi dengan pemerintah kabupaten Situbondo dan juga dinas perhubungan kab. Situbondo Dinas perhubungan
Hak atas kesejahteraan panitia penyelenggara desa program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) dari BPN Kabupaten Sidoarjo warga Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo ham Jawa Timur KAB. SIDOARJO 2017-03-15 Puluhan warga Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo, beramai-ramai mendatangi kantor balai desanya, Rabu (15/3/2017). Kedatangan warga ini mempertanyakan pengurusan sertifikat massal yang diurus sejak 2009, tak ada kejelasan atau tak kunjung selesai. Warga menduga panitia penyelenggara desa program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) dari BPN Kabupaten Sidoarjo, dipermainkan oleh sejumlah panitia desa. Karena uang milik warga pemohon total senilai Rp 392 juta tak jelas keberadaanya. Umi Uswatun salah satu pemohon menilai panitia penyelenggara program SMS tidak transparan dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat. Karena tidak ada kejelasan, warga juga menduga ada penyelewengan. Sertifikat warga tak kunjung selesai, Padahal program ini berlangsung pada tahun 2009 silam. Sertifikat Umi sendiri, sampai kini juga belum selesai, dulu sudah menyetorkan uang sekitar Rp 3 juta. Warga yang sudah terlanjur membayar lunas sangat menyayangkan Ketua Panitia SMS, yakni H. Abu Dardak, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Camat Sedati. Tarif yang dikenakan pada warga variatif. Ada warga yang dikenakan sebesar Rp 1.250 juta sampai sebesar Rp 5 juta per-bidangnya. Padahal pernjanjian kepengurusan sertifikat masal swadaya ini hanya dikenakan biaya Rp 1. 250 juta per-bidangnya. Kepala Desa Kedung Cangkring Zainudin Fanani mengaku tidak tahu terkait dana yang dibawa panitia penyelenggara program SMS itu. Pasalnya, rekening bank khusus program SMS dibawa panitia, hingga saat belum juga dialihkan kepada pihak desa. Pihak desa tidak sedikitpun membawa uang warga sebesar Rp 392 juta itu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihak desa, akan memanggil ketua panitia beserta anggotanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 2. Dalam Proses Penanganan dilakukan mediasi dengan pihak BPN Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Desa Kedung Cangkring BPN Kabupaten Sidoarjo
Hak Anak - mendampingi 4 anak Narapidana atas nama Muh. Nizam, Anhar Rohman, Nidhom Al Farisi, Fachri Fachrudin, di Pondok Pesantren At Taqwa Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan ham Jawa Timur KAB. LAMONGAN 2017-03-21 Ybs sebagai pendamping anak di LPKA, mendampingi 4 anak Narapidana atas nama Muh. Nizam, Anhar Rohman, Nidhom Al Farisi, Fachri Fachrudin, di Pondok Pesantren At Taqwa Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan, yang akan mengikuti ujian, besar harapan ybs untuk mengikuti ujian tanggal 20-24 Maret 2017 (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk seluruh Mata Pelajaran), kemudian ujian UNBK tanggal 10-13 April 2017. Namun orang tua tidak memberi izin/persetujuan, yang harusnya mendukung hak anak. Dimohon koordinasi ke Diknas : Apakah diperbolehkan mengikuti ujian susulan, karena pihak Pondok Pesantren belum tahu tentang informasi soal ujian susulan tanggal 20-22, mohon untuk difasilitasi dan anak bisa dipindahkan sementara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - 1. Sudah Ada Solusi Ujian susulan anak dan kemudahan perpindahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Lembaga Pemasyarakatan Lamongan
Hak Atas Keadilan Kesatuan DenPom V/3-1 di Kota Probolinggo Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi an. Lilis Tianingsih) ham Jawa Timur KAB. PROBOLINGGO 2017-04-26 1. Penyampai komunikasi adalah seorang ibu Persit yang mana suaminya bernama Serka Rudi Hartono yang berdinas di Kesatuan DenPom V/3-1 di Kota Probolinggo, mengalami perlakuan yang tidak adil dan semua itu dilakukan secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; 2. Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) mendapat telepon dari WaDan Denpom V/3 dan diperintahkan pada hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016 pukul 07.00 WIB untuk menghadap DanPomDam V/Brw; 3. Pada hari Jum’at, tanggal 12 Februari 2016 suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) sekitar pukul 07.45 WIB menghadap WaDan PomDam V/Brw yaitu Letkol CPM Andrey Yoga S; 4. Tidak lama kemudian suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) bersama Lettu CPM Eko dan Pelda Heru dibawa ke ruangan Hartib Mayor CPM Sukadi. Sehingga di ruangan tersebut ada 6 (enam) orang termasuk suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono), yaitu Letkol CPM Andrey Yoga S., Mayor CPM Sukadi, Lettu CPM Suwanto, Lettu CPM Eko, Pelda Heru, dan Serka Rudi Hartono; 5. Kemudian secara bergantian diambil urine yang dimulai dari Lettu CPM Eko dimana urinenya kemudian ditaruh di Drugs Of Buse dan diletakkan di meja Kasi Hartib; 6. Selanjutnya adalah Pelda Heru akan diambil urinenya, namun karena kesulitan untuk keluar urinenya maka diganti dengan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) lalu kemudian hasil urinenya juga diletakkan di meja Kasi Hartib; 7. Kemudian Lettu CPM Eko bersama Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) duduk di kursi tamu Kasi Hartib sambil menunggu Pelda Heru mengeluarkan urinenya, dan pada saat bersamaan juga WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) keluar dari ruangan Kasi Hartib dan tidak tahu kemana; 8. Tidak lama kemudian WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) datang lagi dan mengajak Lettu CPM Eko dan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) keluar dari ruangan Kasi Hartib tersebut; 9. Lettu CPM Eko dimasukkan ke ruangan Kasi Idik dan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) dimasukkan ke ruangan Lettu CPM Dwi Indra untuk diperiksa, dan WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) keluar lagi dan tidak tahu kemana; 10. Kurang lebih selama 45 menit lalu datang rombongan Wadan Pomdam, Mayor CPM Sukadi, Mayor CPM Widodo, Kapten CPM Anas, Lettu CPM Suwanto ke ruang pemeriksaan dimana suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) diperiksa oleh Lettu CPM Dwi Indra; 11. Setelah itu suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) bersama Lettu CPM Eko dan Pelda Heru dibawa ke Rumah Sakit DKT sekitar pukul 09.30 WIB untuk diambil urine dan darah oleh Kapten CPM Anas, Lettu CPM Dwi Indra dan Sersan Nanang; 12. Pada saat pengambilan urine dan darah di Rumah Sakit DKT tersebut tanpa ada berita acara pengambilan urine dan darah yang dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); 13. Urine dan darah dari Rumah Sakit DKT tidak tahu dibawa oleh siapa dan dikemanakan; 14. Pada saat urine dan darah tersebut dibungkus dan disegel itupun tidak di hadapan dan tanpa sepengetahuan suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) dan tidak ada berita acara pembungkusan dan penyegelan yang dibuat oleh penyidik dan tidak ditandatangani oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); 15. Penyampai komunikasi mengeluhkan apakah ini merupakan prosedur hukum yang benar ? 16. Pada siang hari dilanjutkan pemeriksaan terhadap suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) dan selesai pada sore hari pukul 17.30 WIB, setelah sholat maghrib suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) langsung dimasukkan ke sel tahanan DenPom V/4 Surabaya; 17. Pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Lettu CPM Dwi Indra; 18. Suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) selesai di BAP pukul 14.30 WIB yang didampingi oleh penasihat hukum yaitu Kapten CHK Wahyu Sunaryo dan tanda tangan diatas BAP tersangka diatas NRPnya serta penyidiknya yaitu Lettu CPM Dwi Indra; 19. Penyampai komunikasi merasa ada beberapa kejanggalan yaitu : a. Saat pengambilan urine di Drugs Of Buse di ruangan Kasi Hartib tidak ada petugas dari BNN maupun petugas kesehatan; b. Dan saat urine interaksi tersebut tidak ada petugas dari BNN maupun petugas kesehatan dan suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) tidak ikut menyaksikan serta tidak mengetahui karena beliau sudah dipindah ke ruangan lain (yaitu ruangan Lettu CPM Dwi Indra untuk diperiksa); c. Tidak ada berita acara pengambilan urine di drugs Of Buse; d. Semua yang dilakukan tidak transparan dan secara sembunyi-sembunyi. 20. Upaya yang sudah dilakukan penyampai komunikasi sebagai istri adalah : a. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 menghadap DanPomDam V/Brw untuk menyampaikan semua keluhan tetapi tidak ada tanggapan apa-apa, malahan ybs diajak untuk menjalani tes urine juga. Begitu ybs mengiyakan untuk menjalani tes urine tersebut namun dengan syarat apabila hasil tes urine negatif maka ybs akan menuntut balik dan mereka (pihak PomDam) tidak berani untuk melanjutkan upaya tes urine terhadap ybs; b. Kemudian mereka (pihak PomDam) berkata pada penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) bahwa tes urine kepada ybs hanya untuk mencocokkan dengan hasil urine suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); c. Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) masih terngiang dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Kasi Idik yaitu Mayor CPM Widodo yang mengatakan bahwa “Untung orang PomDam baik ke Rudi bu, kalau tidak darah yang negatif bisa dijadikan positif”; d. Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) berpikir kenapa kok bicara begitu apa ini adalah sebuah siasat atau permainan untuk menjebak suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); e. Sedangkan DanPomDam berkata “Tunggu saja di pengadilan”; f. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) menghadap ke Kaodmil untuk menyampaikan semua kejanggalan yang terjadi di berkas. Jawaban beliau “Kalau begitu permainan penyidik bu, kenapa tidak disampaikan ke DanPomDam”, kemudian penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) menjawab “Sudah pak, tapi tidak dihiraukan perkataan saya”. Kemudian beliau berkata “Kalau begitu nanti tuangkan di pembelaan atau pledoi dan minta dihadirkan saksi tambahan penyidik supaya dihadirkan”; g. Semua terkuak pada saat persidangan kalau penuh dengan kejanggalan dan Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) mencium adanya ketidakberesan, karena ybs mengikuti setiap persidangan suaminya. 21. Fakta keterangan saksi di persidangan : a. Keterangan saksi 1 (Lettu CPM Suwanto) dan saksi 2 (Mayor CPM Sukadi) saat di sidang pengadilan memberikan keterangan bahwa : ? Saat pengambilan urine di Drugs Of Buse Satuan PomDam tidak ada dan tidak disaksikan petugas dari BNN maupun petugas dari kesehatan, hanya disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 saja; ? Saat pengambilan urine di ruangan Kasi Hartib tidak ada berita acara pengambilan urine yang dibuat oleh siapapun; ? Urine di Drugs Of Buse tersebut dibawa ke kantor BNN sekitar pukul 10.00 WIB oleh saksi 1 dan saksi 2 bertemu dengan dr. Purwanto dari BNN, tetapi tidak ada keterangan ataupun secara tertulis yang menyatakan urine tersebut positif atau negatif, hanya mencocokkan katanya positif; ? Saat urine interaksi tidak ditunggui atau disaksikan oleh tersangka; ? Urine diserahkan pada Kasi Idik PomDam V/Brw dan dikirim ke Labfor POLDA pada hari itu juga yaitu hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016; b. Keterangan saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani) dari Labfor POLDA yang menganalisa urine tersebut dan ikut tanda tangan di berita acara hasil Labfor bersaksi di Pengadilan : ? Urine diterima di Labfor POLDA pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan langsung dianalisa saat itu juga oleh saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani); ? Hasil dari analisa urine tersebut adalah bahwa urine ada 2 macam yaitu di Drugs Of Buse dan dari Rumah Sakit DKT, dan darah dari Rumah Sakit DKT dengan perincian : ? Urine di Drugs Of Buse dari Satuan hasilnya positif; ? Urine dari Rumah Sakit DKT hasilnya negatif dan darah dari Rumah Sakit DKT hasilnya negatif; ? Masa aktif urine di dalam tubuh hanya 72 jam (3 hari) dan darah di dalam tubuh 7-8 jam masa aktifnya. c. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani) saat di persidangan ada bukti rekamannya. Semuanya terbongkar setelah suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) melihat berkas perkara. 22. Kejanggalan-kejanggalan di berkas dan di persidangan : a. Laporan Polisi Laporan Polisi di berkas ditulis alat bukti hasil tes urine dari BNN Kebenarannya : ? Pengambilan urine di Drugs Of Buse dan saat urine interaksi tidak ada petugas dari BNN atau petugas kesehatan; ? Urine dibawa ke kantor BNN bertemu atau menemui dr. Purwanto hanya mencocokkan dan tidak ada keterangan atau pernyataan tertulis dari BNN ataupun dari dr. Purwanto, hanya katanya positif; ? Tidak ada berita acara pengambilan urine; ? Saat urine interaksi, tersangka dipindahkan ke ruangan lain dan sampai saat ini tidak ditunjukkan urine di Drugs Of Buse tersebut. b. BAP tersangka ? NRP yang tertera di BAP tersangka bukan NRP tersangka; ? Tanda tangan yang ada di BAP tersangka bukan tanda tangan tersangka karena tersangka tidak merasa tanda tangan diatas NRP yang salah melainkan NRP punya tersangka sendiri; ? Penyidik yang tertera di BAP tersangka adalah Mayor CPM Widodo bukan penyidiknya. Yang benar penyidiknya adalah Lettu CPM Dwi Indra dan itupun tidak ada di sprint penyidikan; ? BAP tersangka tersebut banyak yang tidak sesuai dengan keterangan tersangka dan diubah tanpa sepengetahuan tersangka. c. Berita Acara Labfor POLDA ? Tidak ada berita acara pengambilan urine di Drugs Of Buse saat di Kesatuan; ? Tidak ada berita acara pengambilan urine dan darah pada saat pengambilan di Rumah Sakit DKT; ? Tidak ada berita acara pembungkusan dan penyegelan saat urine dikirim ke Labfor POLDA; ? Bagaimana keabsahannya berita acara hasil Labfor POLDA tanpa dilengkapi berita acara pengambilan urine dan berita acara pembungkusan serta penyegelan yang tidak sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2009; ? Hasil berita acara Labfor POLDA tidak sama dengan keterangan saksi di persidangan, sedangkan saksi adalah yang menganalisa urine di Labfor POLDA dan ikut tanda tangan di berita acara hasil Labfor POLDA, dimana hasilnya adalah : ? Berita acara hasil labfor : Urine 1 dan urine 2 hasilnya positif : Darah hasilnya negatif ? Saksi di sidang : Urine 1 positif dan urine 2 negatif : Darah negatif d. Odmil Tidak mau tahu atas kekurangan berkas tersebut dan dianggap berkas tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat formil. e. Hakim 1. Pada saat tersangka menyampaikan mengenai NRP, tanda tangan serta penyidiknya yang semuanya tidak sesuai fakta di BAP. Jawaban Hakim : ? Tidak butuh berkas, yang dibutuhkan hanya keterangan mengenai urine. 2. Saat tersangka memohon untuk ditunjukkan berita acara pengambilan urine di Drugs Of Buse Satuan dan berita acara pengambilan urine dan darah di RS DKT. Jawaban Hakim : ? Rahasia penyidik, tanya sendiri ke penyidik. 3. Saat tersangka memohon untuk ditunjukkan berita acara pembungkusan dan penyegelan urine dan darah yang dikirim ke Labfor POLDA. Jawaban Hakim : ? Tidak ada, tanya sendiri ke penyidik. 4. Saat tersangka memohon untuk dihadirkan saksi tambahan penyidik biar jelas dan gamblang. Jawaban Hakim : ? Penyidik sibuk banyak kerjaan dan kapan selesainya sidang. 5. Saat memutus perkara Hakim hanya berdasarkan dengan apa yang ada di berkas dan tidak menggunakan keterangan saksi selama di persidangan. Bagaimana dengan tindakan Hakim yang semena-mena terhadap tersangka. 23. Pertanyaan penyampai komunikasi adalah : a. Bagaimana SOP pengambilan urine di Kesatuan ? b. Terkait prosedur pembuatan berita acara yang tidak terbuka dan transparan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ? c. SOP penerimaan urine di labfor POLDA maupun di RS DKT apakah sudah sesuai dengan PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba ? d. Apakah yang lebih relevan di pengadilan antara berkas berita acara hasil labfor POLDA atau keterangan dari ahli/pemeriksa/penganalisa hasil tes urine ? e. Terdapat ketidaksesuaian antara yang tertulis di berita acara penyidikan dan keterangan yang disampaikan oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) pada saat penyidikan, bagaimana indikasi atas fenomena tersebut ? f. Mempertanyakan dasar pelaksanaan persidangan padahal banyak syarat formil ataupun berkas-berkas perkara yang belum lengkap ? g. Mempertanyakan penyikapan dan jawaban Hakim yang cenderung semena-mena terhadap suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) selaku tersangka dalam persidangan ? h. Apakah dasar pelaksanaan putusan Hakim dalam persidangan ini, yang berdasarkan anggapan penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan baik dalam berkas perkara maupun dalam keterangan saksi di persidangan ? i. Terdapat perpanjangan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung yaitu mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, namun mengapa setelah masa penahanan dari Ketua Mahkamah Agung habis, suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) masih belum juga dibebaskan ? Apakah dasar penahanannya tersebut ? Mengapa putusan kasasi tidak dibacakan sebelum masa penahanan dari Ketua Mahkamah Agung habis ? 1. UUD 1945; 2. KUHAP; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Merupakan permasalahan hukum (proses beracara di pengadilan), terkait untuk penegakan HAM nya dapat dilaporkan ke KOMNAS HAM yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Hakim Mahkamah Agung
Hak Untuk Memperoleh Keadilan Suami Ibu Hikmah Yunitasari Ibu Hikmah Yunitasari ham Jawa Timur KAB. PASURUAN 2017-05-09 a. Penyampai komunikasi menyampaikan permasalahan KDRT yang dialami oleh sepupunya (Ibu Hikmah Yunitasari); b. Ibu Hikmah Yunitasari sudah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak, tinggal di Pasuruan; c. Ibu Hikmah Yunitasari sering bertengkar dengan suami selama pernikahannya, bahkan terakhir sampai ada tindakan KDRT yang menyebabkan luka berdarah; d. Dari kejadian tersebut akhirnya ibu Hikmah Yunitasari melarikan diri dari rumah bersama kedua orang anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Pasuruan bahkan sampai dilakukan visum (pada bulan Maret 2017); e. Namun sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan tersebut, padahal ibu Hikmah Yunitasari dan anaknya sudah sangat ketakutan atas kejadian tersebut, dan kejadian tersebut juga menimbulkan trauma psikologis terhadap anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM - 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu tindak lanjut dari pihak Kepolisian, karena dalam hal pelaporan permasalahan tindak pidana maka pihak kepolisian mempunyai SOP terkait penanganan dan tindak lanjutnya. POLSEK Pasuruan
Hak Atas Rasa Keadilan Pihak kelurahan dan BPN Mohamad Nur Qomari ham Jawa Timur KAB. GRESIK 2017-05-09 a. Penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) menyampaikan permasalahan pelanggaran hak milik atas tanah mereka, dimana di dalam data persil kelurahan terdapat perubahan data kepemilikan tanah yang semula seharusnya menjadi milik dan atas nama H. Djalani (kakek dari penyampai komunikasi) atas nama orang lain; b. Atas perubahan data persil tersebut, penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) menjadi kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya, padahal ybs memiliki surat tanah (petok D) sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut; c. Penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) sudah datang ke kantor kelurahan setempat untuk meminta penjelasan terkait masalah kepemilikan tanah tersebut bahkan juga sudah sampai meminta penjelasan ke kantor BPN Citraland; d. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena baik dari pihak kelurahan maupun kantor BPN hanya memberikan jawaban bahwa ada perubahan lansiran pada tahun 1973, sehingga ada perubahan data persil dan tidak bisa memberikan jawaban atas permasalahan hilangnya hak kepemilikan tanah Bp. Nur Qomari. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - 2. Dalam Proses Penanganan dikoordinasikan dengan pihak BPN Surabaya I (Citraland) BPN Surabaya I (Citraland)
Hak atas kesejahteraan - Warga kelurahan Genteng pemohon sertifikasi PRONA ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-24 Menindaklanjuti pengaduan kasus untuk jadwal sosialisasi sertifikasi tanah prona 2017 yang sudah ditanyakan kepada Kantor BPN 2 Surabaya namun sampai sekarang tidak ada balasan (surat).ditanyakan kepada pihak kelurahan masih menunggu dari BPN, sementara ditanyakan kepada BPN katanya nunggu permohonan dari pihak kelurahan. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan koordinasi dengan kantor BPN 2 dan dilakukan sosialisasi pada tgl 25-01-2017 Kantor BPN 2
Hak untuk memperoleh keadilan Farzai'in Dudung Jamal Aja ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-25 Pada tahun 2007 Dudung Jamal Aja mengajukan hak cipta di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur, tapi sampai 2008 tidak ada kabar; 2011 dibantu Farza’in mengurus ulang langsung di jakarta, tapi nama yang keluar atas nama Farzai’in; Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dikirim surat koordinasi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum Umum dan HKI)
Hak untuk memperoleh keadilan - Dadang Ponco ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-31 Anak yang bersangkutan ditahan oleh Polrestabes Surabaya 20 heri tanggal 15 Nov 2016 s/d 4 Desember 2016 dan diperpanjang tanggal 4 Des 2016 s/d 4 Januari 2017 Ada perpanjangan masa tahanan 40 hr Jika dihitung sampai saat ini sudah 88 hr sudah lebih 28 hari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan koordinasi dengan Rutan Klas 1 Surabaya dan memang ada Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri yang pemberitahuannya belum diterima pihak keluarga Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya
Hak atas kesejahteraan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Forum Komunikasi Warga Penabung Beli Rumah YKP ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-02-07 1. Pelapor adalah perwakilan pengurus Forum Komunikasi Warga Penabung Beli Rumah YKP. 2. Pelapor memohon kepada Menteri Hukum dan HAM: a. Untuk berkenan mengklarifikasikan keberadaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) yang beralamat di Jl. Sedap Malam No. 09-11 Surabaya? b. Apakah kegiatan Yayasan di bidang properti termasuk menggugat banyak penabung beli rumah YKP ke muka hakim sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) serta ijin operasionalnya ? c. Legalitas hukum Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang disingkat YKP, dimana tidak sejalan dengan sejarah YKP yang merupakan program Jawatan Perumahan Rakyat (JPR) Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tahun 1951 ? d. Legalitas hukum eksekusi rumah YKP di Jl. Medokan Asri Barat IV MA IE-8 Surabaya oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan berdasar pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2015 ? e. Mohon penjelasan atas organ Yayasan yang berhak mewakili Yayasan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan ? f. Penabung beli rumah YKP memiliki ikatan hukum jual beli dengan Dewan Pengurus YKP, dimana Walikota Surabaya sebagai exofficio Ketua Dewan Pengurus YKP, sehingga apabila terjadi sengketa dan perselisihan maka bukankah pihak yang berhak menggugat adalah Ketua Dewan Pengurus YKP yang exofficio Walikota Surabaya ? 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 4. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. - 1. Sudah Ada Solusi Merupakan permasalahan hukum, dan untuk penyelesaian masalah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya Bagian Hukum Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya
Hak atas rasa aman Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya Narapidana an. Solihin ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-03-02 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap diri Narapidana Solihin yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dengan cara memukul betis serta menyetrum pundak dari Narapidana Solihin karena tidak mau menuruti perintah petugas tersebut (an. Very dan Teguh) untuk mengakui suatu peristiwa yang Narapidana Solihin tidak ketahui, dan atas pengeroyokan tersebut telah menyebabkan Narapidana Solihin menderita luka memar pada betisnya serta merasakan kesakitan pada pundaknya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaporan ke KOMNAS HAM RI oleh KRSNA LAW FIRM (Advocated and Legal Consultant) 1. Sudah Ada Solusi Bahwa sudah dikoordinasikan dengan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim terkait masalah tersebut dan sudah dilakukan upaya tindak lanjut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya
Hak anak Nur Salim (pemilik lahan gedung SMAN 1 Waru Pamekasan) Murid SMAN 1 Waru ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 SMA Negeri 1 Waru Pamekasan belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar karena disegel oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Penyegelan tersebut sudah terjadi sejak Jum'at (10/2/2017) lalu. Sehingga para siswa tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar terhitung sejak eksekusi penyegelan dilakukan oleh pemilik lahan. "Sebelumnya pemerintah sudah berjanji untuk memberi ganti rugi atas lahan yang ditempati ini, tapi sampai sekarang justru tidak ada tindak lanjut," kata salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik lahan Nur Salim, Senin (13/2/2017). Pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut juga membentangkan spanduk yang diletakkan di pintu gerbang sekolah. Bahkan dalam spanduk tersebut ditulis pemberitahuan jika lokasi SMA Negeri 1 Waru dalam penguasaan pemilik tanah atau ahli waris. Bahkan dalam spanduk tersebut juga terpajang nomor kontak pemilik lahan untuk bisa dihubungi oleh pihak terkait. "Bagi pihak yang berkepentingan kami himbau untuk tidak menggunakan (sekolah) sampai ada kesepakatan sewa atau beli," ungkapnya. Sementara Kepala Cabang Dinas Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan Slamet Gustiantoko masih berupaya melakukan komunikasi sekaligus koordinasi dengan pemilik lahan yang menyegel SMA Nengeri 1 Waru. Namun pihaknya enggan menjelaskan secara detail terkait penyegelan terhadap sekolah yang berada di bawah naungan instansi yang dipimpinnya. Apalagi peristiwa tersebut juga menjadi polemik tersendiri dalam beberapa tahun terakhir, namun masih bisa diredam oleh tokoh masyarakat sekitar. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kepala Cabang Dinas Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan Slamet Gustiantoko masih berupaya melakukan komunikasi sekaligus koordinasi dengan pemilik lahan yang menyegel SMA Nengeri 1 Waru. 2. Dalam Proses Penanganan melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini, agar supaya kegiatan belajar mengajar siswa SMAN 1 Waru tidak lagi terganggu, terutama dengan Dinas Pendidikan terkait pengalihan sementara kegiatan belajar mengajar siswa, karena untuk siswa kelas XII akan menghadapi ujian nasional. Dinas pendidikan
Hak Atas Kesejahteraan Kades Candi Burung Kab. Pamekasan warga Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Sejumlah warga Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo, menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Pamekasan Jl Stadion 81, Selasa (28/2/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai tuntutan agar penegak hukum segera menangkap Kades Candi Burung Fauzan, sebab jajaran Polsek Proppo sempat menggerebek rumah Kaur Kesra Desa Candi Burung Hasin yang diduga hendak menyelewengkan raskin, Jum'at (22/2/2017) lalu. Bahkan saat penggerebekan tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa raskin sebanyak 97 sak berisi 25 kilogram (kg). Beras yang masih bertuliskan Bulog disalin ke sak lain hingga sebanyak 28 sak berukuran 50 kg. "Kami datang kesini untuk meminta agar kasus ini segera diselesaikan, apalagi pelaku sudah tertangkap basah oleh polisi saat mau menjual raskin," kata salah satu orator aksi Jufri. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penegak hukum segera melakukan proses sesuai dengan perundang-undangan. "Tolong jangan main-main pak, segera tangkap. Karena selain merugikan warga, juga merugikan negara," ungkapnya. Pada kesempatan itu, sejumlah warga tidak hanya melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga membawa beberapa poster desakan agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus tersebut. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa pihak Kepolisian sedang melakukan proses penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan raskin yang terjadi. Saat ini proses tersebut masuk dalam tahapan pemanggilan saksi. Karena untuk memenuhi tuntutan warga untuk segera menangkap pelaku, pihak POLRES Pamekasan harus mengumpulkan bukti maupun mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait permasalahan tersebut. POLRES Pamekasan
Haka atas kesejahteraan - Warga Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Sebanyak empat titik di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, terkena dampak luapan air sungai akibat hujan deras yang mengguyur daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, Senin (27/2/2017). Dari keempat titik tersebut masing-masing di Jl Amin Jakfar Gang V, Jl Sersan Mesrul Gang IIIB dan Gang V dan wilayah Jembatan Baru, Gladak Anyak, Pamekasan. "Daerah yang terkena dampak hanya empat titik, semuanya di Kelurahan Gladak Anyar," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Budi Cahyono. Sementara luapan air yang menggenangi rumah warga diperkirakan mencapai hingga kedalaman 120 centimeter (cm). "Untuk kedalaman air bervariatif, mulai dari 60 cm hingga 120 cm," ungkapnya. "Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja terdapat sejumlah kerusakan. Di antaranya sebuah kamar mandi warga yang berada di dekat sungai, terlebih air juga cepat surut," jelasnya. Pada peristiwa tersebut, sejumlah instansi di Pamekasan bahu membahu mengevakuasi korban terdampak banjir. Selain BPBD juga terdapat instansi lain, di antaranya TNI-Polri hingga para Korp Sukarelawan (KSR) Palanag Merah Indonesia (PMI) Pamekasan. Mereka membantu mengevakuasi warga dengan menggunakan sejumlah peralatan, mulai dari baju pelampung hingga perahu karet milik instansi pemerintah. Bahkan mereka juga menerobos tingginya air di daerah cekungan itu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dalam penanganan masalah banjir ini, sejumlah petugas gabungan dari berbagai instansi masih siaga di berbagai lokasi banjir. Mulai dari petugas TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah instansi lain di Pamekasan; TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), Palang Merah Indonesia (PMI)
Hak atas rasa aman - Warga Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pamekasan yang notabene lembaga pencegahan narkoba di wilayah hukum daerah berslogan Bumi Gerbang Salam tidak kunjung terbentuk. Padahal lembaga tersebut sangat dibutuhkan, menyusul maraknya peredaran barang haram tersebut hingga pelosok desa. Bahkan kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya dialami masyarakat berduit, tapi justru terhadap pelajar. "Kita sudah mengajukan persyaratan ke BNN Pusat melalui BNN Provinsi (Jatim) tentang pembentukan BNNK, tapi sampai sekarang belum ada informasi lanjutan," kata Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pamekasan Kholil Asy'ari, Senin (6/3/2017). Namun pihaknya sudah mengaku mendapatkan edaran pembentukan BNNK yang akan segera digelar dalam beberapa bulan kedepan. "Baru-baru ini kami mendapat surat edaran tentang kabupaten/kota di Indonesia yang akan dibentuk," ungkapnya. "Pamekasan berada di urutan 84, tapi kami belum tahu pasti apa nanti akan dibentuk serentak atau berurutan berdasar nomor urut," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan itu. Jika pembentukan BNNK dibentuk berdasar nomor urut, bisa dipastikan BNNK Pamekasan belum bisa dibentuk pada 2017. "Jadi kami belum tahu apakah tahun ini akan dibentuk secara serentak atau bagaimana (berdasar nomor urut)," imbuhnya. "Tapi kami tetap berkoordinasi melalui BNN Provinsi (Jawa Timur) yang menindak lanjuti ke pusat, apalag apalagi kita sudah melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan," pungkasnya. Sekalipun hingga saat ini BNNK Pamekasan belum terbentuk, namun Satgas P4GN justru gencar melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - 1. Sudah Ada Solusi 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertengahan tahun 2016, namun masih belum ada tanggapan. Pihak Pemkab Banyuwangi mempunyai kewenangan sebatas pengusulannya saja, keputusan terkait relevan atau tidaknya pembentukan BNNK di Pamekasan sepenuhnya merupakan kewenangan BNN; 2. Kendati BNNK belum ada, namun secara kinerja untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pamekasan tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Satgas P4GN); 3. KODIM 0826 Pamekasan, intensif melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba di Pondok Pesantren, yang dimotori oleh Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satgas P4GN) Pamekasan. POLRES, BNNK Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan
Hak Atas Keadilan - Selfi Alfianita Susanti Wijaya ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-03-23 1. Pelapor mempunyai orang tua yang sudah bercerai, alasan perceraian dikarenakan ayah pelapor tidak pernah memberikan nafkah sehingga ibu pelapor yang bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari; 2. Ayah pelapor menikah lagi tanpa ada proses cerai dengan ibu pelapor, hal ini dibuktikan dengan ibu pelapor masih mempunyai surat nikah (asli), sedangkan ayah pelapor mempunyai surat keterangan duda yang dijadikan syarat melakukan pernikahan lagi; 3. Ayah pelapor sudah meninggal 3 bulan yang lalu; 4. PT. MEROKE TETAP JAYA tempat ayah pelapor bekerja, memberikan pesangon terhadap ayah pelapor sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena ayah pelapor sudah mengabdi selama 28 tahun, akan tetapi dari jumlah uang tersebut pihak pelapor mendapatkan bagian lebih sedikit daripada istri muda ayah pelapor, hal tersebut dilakukan oleh pakde pelapor yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan ayah pelapor; 5. Harapan pelapor adalah memperoleh hak yang sama karena mengingat pelapor adalah ahli waris mutlak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak penyampai komunikasi dan istri muda dari ayah penyampai komunikasi -
Hak Atas Keadilan PDAM Mujiono ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-04-07 1. Terkait pipa PDAM; 2. Pihak PDAM telah mengambil meteran PDAM dari penyampai komunikasi (Bp. Mujiono), dengan beberapa pasal pelanggaran yang dituduhkan terhadap Bp. Mujiono : a. Pencurian, mengambil air PDAM dengan selang pipa secara ilegal; b. Debit meteran PDAM milik Bapak Mujiono berjalan mundur; c. Menyalurkan air PDAM dengan menggunakan selang ke rumah warga sekitar. 3. Atas pelanggaran tersebut, penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) dikenakan denda juga yang harus dibayar sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); 4. Penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) kemudian mengirim surat ke pihak PDAM untuk mengajukan permohonan keringanan, yang kemudian oleh pihak PDAM denda dikurangi menjadi Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 10 bulan, dalam hal ini penyampai komunikasi (Bp. Mujiono) merasa keberatan dan tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar denda dimaksud; 5. Untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari setelah pipa meteran air diambil oleh pihak PDAM, penyampai komunikasi (Bp. Mujiono) mengambil air dari tetangga sekitar; 6. Penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) menyanggah atas tuduhan pelanggaran pencurian, karena selama pemakaian air PDAM penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) menggunakan secara normal dan bukan secara ilegal sebagaimana dituduhkan; 7. Terkait permasalahan tersebut, penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) memohon dapat dibantu mendapatkan keringanan denda atas pelanggaran dan dapat segera dipasang kembali pipa meteran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Merupakan permasalahan hukum, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyampai komunikasi PDAM
Hak Perempuan dan Anak Agus (Terlapor) Frigate Diana Lucy ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-05-18 a. Bahwa Sdri. Frigate Diana Lucy (Diana/Penyampai Komunikasi) kenal dengan Agus (Terlapor) pada hari jumat tanggal 20 Desember 2012, Diana dikenalkan dengan Agus oleh teman Diana yang bernama Sdr. Arif Wijayanto dengan cara diberi nomor pin BB (Black Berry), kemudian Diana menghubungi Agus dan berkenalan, selanjutnya Diana berlanjut berhubungan dengan Agus melalui telepon seluler, setelah sama-sama merasa cocok hingga pada tanggal 25 Desember 2013 Diana dan Agus sepakat untuk menjalin hubungan pacaran meskipun belum pernah bertemu secara langsung. b. Bahwa kemudian Agus menyampaikan isi pesen kepada Diana melalu BBM yang berisi Agus ingin bertemu Diana dan mengajak Diana melakukan persetubuhan dan Agus berkata „masa kamu tidak mau dinikahi sama sersan dua, jika tidak mau (melakukan persetubuhan) berarti tidak serius menjalin hubungan pacaran, kemudian Diana mengiyakan ajakan Agus tersebut. c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Januari tahun 2014 sekira pukul 14.00 Wib Diana janjian ingin bertemu dengan Agus ditempat kerja Diana di Supermarket Superindo Jl Rungkut Mapan Utara Surabaya setelah Diana bertemu dengan Agus kemudian Diana dan Agus berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol lupa menuju kedaerah jlan raya H Juanda Surabaya kemudian Agus mengajak Diana menuju hotel (nama lupa) namun karena tidak ada kamar yang kosong, lalu Agus mengajak Diana menuju ke penginapan Raja Mulia yang berada di daerah Bungurasih Sidoarjo, selanjutnya Agus dan Diana menyewa kamar penginapan , lalu Agus dan Diana masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan). d. Bahwa setelah pertemuan yang pertama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sikap Agus terhadap Diana berubah menjadi kasar dan tidak pernah membalas telepon Diana hingga akhirnya Diana tidak pernah bertemu dengan Agus lagi, kemudian pada bulan April 2014 Diana mengetahui jika Diana mengalami kehamilan selanjutnya Diana menguhubungi Agus dan menyampaikan jika Diana hamil, namun Agus mengatakan jika Diana berbohong. e. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi yakni pada bulan Mei tahun 2014 Diana memeriksakan kandungan bersama kedua orang tua Diana ke RS Ibu dan anak Putro Agung Surabaya dan diperoleh hasil jika Diana mengalami kehamilan dengan usia kandungan 5 (lima) bulan lebih, kemudian Diana memberitahu Sabani (Peltu Pom Sabani) selaku orang tua Diana jika ayah dari anak Diana adalah Agus. f. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 Sabani mencari keberadaan Agus di Yonarhanudse-8 namun Sabani tidak menemukan Agus kerena seluruh personil Yonarhanudse-8 ada kegiatan Pam Pemilu, kemudian Sabani menemui provost Yonarhanudse-8 dan menyampaikan agar Agus kerumah Sabani beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib Agus datang menemui Sabani di rumah adik ipar Sabani di Desa Jebuk Cangkringsari Sukodono Sidoarjo, selanjutnya pada bulan Juli 2014 diperoleh kesepakatan jika Agus berjanji akan menikahi Diana secara resmi setelah anaknya lahir. g. Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2014 sekira pukul 07.10 Wib Diana melahirkan anak bayi perempuan secara caesar yang diberi nama Avry Clarinta Seravina di rumah sakit Arofah Anwar Medika Sukodono Kab Sidoarjo. h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sabani mendatangi Kesatuan Yonarhanudse-8 untuk menemui Agus dan meminta pertanggung jawaban Agus sesuai janjinya namun Agus menginginkan tes DNA atas anak yang dilahirkan Diana jika anak tersebut memang anak Agus maka Agus mau menikah Diana namun jika tidak terbukti anak tersebut bukan anak dari Agus maka Agus tidak mau menikahi Diana , mendengar pernyataan Agus tersebut kemudian Sabani selaku orang tua Diana tidak terima dan mengajak Diana untuk melaporkan Agus ke Polisi Militer selanjutnya Agus dan pihak kesatuan Yonarhanudse-8 yaitu Kapten Arh Faruk meminta kepada Diana dan Sabani agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara menikahkan Diana secara resmi dengan Agus. i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Agus dengan Diana melangsungkan pernikahan di kantor KUA kec Tambaksari Surabaya sesuai dengan Kutipan akta nikah KUA Kec Tambak Sari Surabaya nomor : 0439/021/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, setelah menikah Agus dengan Diana tidak tinggal satu rumah melainkan Diana tinggal bersama Sabani dan Sdri Marinssi Virhowati sedangkan Agus tinggal di Asrama bujangan dan Agus juga mengatakan jika belum boleh tidur di luar serta belum dapat asrama keluarga dan selama Diana menikah dengan Agus tersebut Agus jarang pulang kerumah Sabani untuk menemui Diana selama satu bulan hanya dua sampai tiga kali saja Agus mau datang kerumah Sabani itupun Diana harus menghubungi atasan Agus yaitu Lettu Arh Joko Murtilam kemudian pada awal bulan Juni 2015 Agus datang ke rumah Sabani dan berpamitan akan penugasan ke Saradan Madiun dan sampai dengan sekarang Agus tidak pernah datang kerumah Sabani. j. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat pada bulan September 2015 Diana bersama Sabani mendatangi kesatuan Yonarhanudse-8 untuk meminta pertanggung jawaban Agus namun Diana dan Sabani tidak bertemu dengan Agus hanya ditemui oleh Lettu Arh Joko Murtilam dan Pasi Intel Yonarhanudse-8 Letda Arh Rahman karena Agus tidak berada ditempat, kemudian Diana dijanjikan pertemuan keesokan harinya namun setelah Diana datang ternyata Diana juga tidak bisa bertemu dengan Agus dan Diana berupaya menghubungi Agus melaui Hpnya namun tidak pernah dijawab selanjutnya Diana merasa Agus tidak ada itikat baik maka Diana dengan didampingi Sabani melaporkan Agus ke Polisi Militer atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). k. Bahwa meskipun Diana tercatat sebagai istri prajurit namun Diana tidak pernah diperbolehkan ikut kegiatan persit, untuk kartu petunjuk istri (KPI) juga tidak punya, padahal Diana sudah meminta Agus untuk mengurusnya namun Agus selalu menjawab jika masih sibuk dan iya nanti, selain itu Diana juga meminta kepada Agus ingin tinggal di Asrama namun Agus menjawab jika belum ada tempat tinggal. l. Bahwa sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang Agus tidak pernah pulang kerumah Diana dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Diana dan anaknya, sehingga kehidupannya ditelantarkan dan tidak diberi penghidupan yang layak dan segala kebutuhan Diana dan anaknya dipenuhi oleh kedua orang tua Diana selain itu Agus juga pernah melakukan kekerasan secara fisik kapada Diana yaitu dengan cara mendorong Diana hingga terjengkang ke tempat tidur. m. Bahwa penyebab Agus meninggalkan Diana karena memang Agus tidak ada niat setulus hati untuk menikahi Diana dan mau menikahi Diana karena takut perkara asusila yang pernah Diana laporkan diteruskan ke Pengadilan Militer selain itu saat ini Agus telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang tinggal di daerah Tuban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - 2. Dalam Proses Penanganan dilakukan koordinasi dengan pihak Pangdam V/Brawijaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Pusat Pendampingan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sidoarjo. Pangdam V/Brawijaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Pusat Pendampingan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sidoarjo
adanya konflik sosial karena Tenaga Kerja ASing (TKA) Perusahaan SINHUWA dan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Warga Desa Terate Kecamatan Keramatwatu ham Banten KAB. SERANG 2017-03-13 Dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berjumlah 400 orang sedangkan pekerja lokalnya hanya beberapa orang saja padahal didaerah tersebut banyak warga lokal yang menganggur dan ini menyebabkan konflik sosial UU 39 Tahun 1999 , UU 6 Tahun 2011 Telah dilakukan pengecekan langsung bersama Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) Kanwil Kemenkumham Banten 1. Sudah Ada Solusi agar warga desa juga dipekerjakan dalam proyek tersebut dan komumikasi lagi dengan pihak PT. SINHUWA Kanwil Kemenkumham Banten serta Badan Perwakilan DEsa (BPD) DEsa TErate
Pembatalan Akta Kelahiran terkait Penetapan Ahli waris Keluraga Besar dari Almh. Hj. Sayu (Ibu dari Ny. Siti Suswati Mendrofa) dan pihak BPN Kota Cilegon Ny. Siti Suswati Mendrofa serta Agus Rudianto ham Banten KAB. SERANG 2014-11-04 Bahwa setelah kedua orang tua pelapor meninggal pihak dari saudara kandung ibuda pelapor menggugat pembatalan akta lahir pelapor dan adik pelapor agar tidak menjadi ahli waris dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serang dan sampai tingkat kasasi akta kelahiran tersebut tetap dibatalkan. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 ada kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat akta perdamaian perjanjian bersama yang isinya menghentikan semua gugatan/perkara dari tingkat pertama s.d kasasi dan menganggap bahwa pelapor adalah bagian dari ahli waris. Namun saat pelapora akan mengurus sertifikat tanah di BPN Kota Cilegon ditolak dengan alasan pelapor diminta untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak pengacara dari keluarga Hj. Sayu. UU 39 Tahun 1999 dan pasal 28 UUD 1945 Telah dilakukan rapat penelaahan di Kantor Wilayah Kemenkumham Banten 2. Dalam Proses Penanganan akan dilakukan rapat dengan mengunfang instansi terkait Kanwil Kemenkumham Banten, BPN Kota Cilegon.
Tiang listrik yang menggangu perumikan warga PT. PLN Warga Pejaten Mas Block C15 No.4 Kramatwatu Kab. Serang ham Banten KAB. SERANG 2017-05-12 bahwa dikenakan biaya yang terlalu besar yang dibebankan kepada warga untuk memindahkan tiang listrik yang menggagu perumahan warga UU 39 Tahun 1999 telah dibuatkan surat rekomendasi oleh pihak Kantor desa 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan rapat dengan mengundang pihak terkait PT. PLN, Kanwil Kemenkumham Banten
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan PT. Cabot Indonesia Karyawan PT. Cabot Indonesia ham Banten KAB. SERANG 2015-11-11 Bahwa ada PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah permasalahan ini masih dalam proses Kasasi karena pada tingkat pertama di PHI gugatan para karyawan kalah. dan juga pihak perusahaan menghentikan upah bagi para pekerja sejak bulan Mei 2017 dimana hal ini menjadi pukulan berat bagi para pekerja yang harus menafkahi keluargannya. UU 39 Tahun 1999, dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masih dalam proses Kasasi di MA 2. Dalam Proses Penanganan akan dirapatkan dengan memanggiln pihak perusahaan dan dinas terkait Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten
Pada Bulan Februari masyarakat yang betempat tinggal di sekitar Pt. Shiva Sakti Steel datang ke Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Banten untuk melakukan pengaduan karena menurut pengakuan masyarakat tersebut perusahaan tersebut sudah melakukan pencemaran melalui asap. Kemudian pengaduan dari masyarakat tersebut di tindaklanjuti oleh Kanwil Kemenkumham Banten. Pt. Shiva Sakti Steel Masyarakat Dan Buruh ham Banten KAB. SERANG 2016-02-16 Pada Tanggal 12 Februari 2016 Kanwil Kemenkumham Banten bersama Kantor Imigrasi kelas I Serang mendatangi Pt. Shiva Sakti Steel sesampainya di perusahaan tersebut kami diterima oleh HRD perusahaan tersebut bernama Edi. Kemudian kami menjelaskan maksud dan tujuan kami datang setelah itu kami melakukan wawancara terhadap edi dan mengecek legalitas perusahaan tersebut. Edi menjelaskan bahwa pada bulan Januari warga setempat melakukan protes tentang pencemaran lingkungan melalui udara namun permasalahan tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan surat kesepakatan pada tanggal 20 Januari 2016. Setelah mendapatkan penjelasan dan melakukan pengecekan terhadap orang asing dan legalitas kami tidak menemukan pelanggaran apapun. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. LSM dan Masyarkat 1. Sudah Ada Solusi Dalam Operasionalisasi perusahaan , Seyogyanya tidak hanya memenuhi aspek hukum saja, tetapi aspek Hak Asasi Manusia serat nilai norma yang berlaku secara lokal ditampung dan dipenuhi. sehingga tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Banten dan Kantor Imigrasi Kelas I Serang
Dugaan adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan Pt. Shiva Sakti Steel Karyawan ham Banten KAB. SERANG 2016-05-24 Adanya dugaan pelanggaran norma kerja yang di lakukan oleh PT. SHIVA SAKTI STEEL terhadap karyawan ( anggota SPN ), tidak mengikutsertakan karyawan tersebut kedalam BPJS ketenagakerjaan, membayar upah di bawah upah minimum kabupaten, tidak membayar upah ketika karyawan tidak masuk kerja karena suatu hal, membayar upah lembur di bawah tarif upah lembur dan tidak memberikan alat pelindung diri ( APD ) yang layak dan tidak sesuai dengan kondisi kerja A. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 B. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 C. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 ayat (1) dan (2) E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 6 F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 99 (1) G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 90 H. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 93 SPN ( Serikat Pekerja Nasional ) 1. Sudah Ada Solusi Perlu di adakan pertemuan antara pihak perusahaan, karyawan, Dinas Tenaga Kerja Perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaan Kanwil Hukum dan Ham Banten Dinas Tenga kerja
Diduga telah terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dam hal ini PT. Hwa Hook Steel terhadap karyawannya yang telah meninggal dunia ( Alm. Jakar). Bahwa diduga pihak perusahaan tidak membayarkan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Hwa Hook Steel Alm. Jakar dan Keluarga ham Banten KAB. SERANG 2016-09-08 Adanya salah satu karyawan bernama Jakar yang bekerja perusahaan di PT. Hwa Hook Steel yang masuk rumah sakit dan di rawat. Pihak keluarga datang ke perusahaan tersebut dan menanyakan hak-hak karyawan tersebut, namun pihak pihak perusahaan hanya memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000, dan pada tanggal 11-03-2016 Jakar meninggal dunia akibat gagal ginjal, akhirnya istri jakar sebagai Ahli Waris datang ke PT. Hwa Hook Steel memberikan informasi bahwa suaminya sudah meninggal dan sebagai ahli waris istrinya menanyakan kembali hak-hak Alm. Jakar namun pihak pihak perusahaan tidak memberikan hak-hak alm. jakar ke pihak keluarga. akhirnya pihak keluarga melaporkan ke Serikat pekerja Nasional dan di lanjutkan ke Kanwil Hukum Dan Ham Banten. Setelah mendengarkan keluhan dari keluarga Alm. Jakar di ketahui bahwa pihak perusahaan tidak mendaftarkan Alm. Jakar ke Bpjs Ketenagakerjaan, pihak keluarga hanya ingin hak-hak Alm. Jakar di bayarkan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 ayat (1) dan (2) Serikat Pekerja Nasional dan Ahli Waris (istri) 1. Sudah Ada Solusi 1. Perlu adanya musyawarah kembali antara pihak ahli dan pihak perusahaan 2. perlu melibatkan SPN dan Disnakertrans 1. Kanwil Hukum Dan Ham Banten 2. Disnakertrans 3. SPN
Adanya dugaan wanprestasi oleh pihak developer terhadap warga perumahan griya cibogo lestari tangerang Pihak Developer Ibu Mila Cristiana Dkk ham Banten KOTA TANGERANG 2016-08-11 Pada Tahun 2012 para pelapor telah membeli rumah dari PT. Griya Citra Lestari, para konsumen ada yang membeli secara cash/kredit sampai saat ini para konsumen belum mendapatkan sertifikat rumah yang seharusnya menjadi haknya. Menurut pelapor sertifikat rumah tesebut berada di Bank Btn cabang Serpong Damai Tangerang Selatan sebagai Agunan Kredit untuk Kredit Yasa Griya atau Kredit Kontruksi atas PT. Griya Citra Lestari. Menurut keterangan pelapor permasalahan ini pernah ditanyakan ke pihak developer Bapak Ajang Sujana dan sudah di somasi akan berjanji melunasinya. Namun Bapak Ajang tidak dapat dihubungi dan tidak di ketahui keberadaannya. Setelah kejadian ini Bapak Ahyar yang menggantikan posisi Bapak Ajang, namun tidak mau menanggung hutang dari Bapak Ajang. Bapak Ahyar memberikan saran kepada pelapor untuk menunggu unit rumah lain laku terjual untu melunasi hutang Bapak Ajang atau pelapor menebus sertifkat rumah di Bank BTN yang berarti pelapor membatyar 2 kali atas rumah yang sama. 1. Undang-undang 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (1) 2. Undang-undang 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia pada pasal 29 ayat (1) Akan diadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan ini 1. Sudah Ada Solusi Kanwil Hukum Dan Ham Banten akan mengundang pihak-pihak terkait/ Kanwil Hukum Dan Ham Banten Developer dari perumahan Cibogo lestari
Kaus Penceraian Saudari Anita Dengan Suami Suami Saudari Anita hukum Banten KOTA TANGERANG 2016-11-17 Hubungan Pemohon Dengan Suaminya tidak menemui titik terang dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama 1. Sudah Ada Solusi Jalur Litigasi di pengadilan agama Pengadilan Agama
Kasus Penipuan yang dilakukan oleh saudara dari Jonathan Michael Jonathan hukum Banten KOTA TANGERANG 2016-05-11 Telah terjadi penipuan yang di lakukan oleh saudara dari terlapor Pasal 378 KUHP tentang penipuan Kepolisian Replubik Indonesia 1. Sudah Ada Solusi Sudah di tangani oleh pihak kepolisian Kepolisian Replubik Indonesia
Kasus Narkotika yang dilakukan oleh saudara Sabhan Ahwal Ramadahan Sabhan Ahwal Ramadhan Sabhan Ahwal Ramadhan hukum Banten KOTA TANGERANG 2016-07-15 Telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaku meminta kepada hakim untuk didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pihak Yang Berwajib ( Kepolisian ) 1. Sudah Ada Solusi Sudah diserahkan ke pihak yang berwajib Kepolisian Replubik Indonesia
Kasus Pencurian dan pemberatan Hukuman Ami Amelia Binti Arnasa Ami Amelia Binti Arnasa hukum Banten KOTA TANGERANG 2016-06-07 Telah terjadi pencurian yang di tuduhkan ke Ami Amelia binti Arnasa yang bekerja sebagai pembantu dirumah tersebut, walaupun sudah di jelaskan oleh terduga namun keluarga tersebut tidak percaya. Pasal 363 KUHP tentang pencurian Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi Sudah diserahkan kepada polisi polisi
Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh tertuduh Nikmatullah Nikmatullah hukum Banten KOTA CILEGON 2016-11-23 Yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap seseorang KUHP Pasal 351, 353, 354, 355 Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi sudah di selesaikan oleh pihak kepolisian Kepolisian
Meminta bantuan untuk korban kebakaran Pemerintah Daerah Ny. Sulasi beserta warag korban kebakaran ham Banten KOTA SERANG 2016-08-17 Bahwa telah terjadi kebakaran di Link. Sukadana II 012/004 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan telah diberikan bantuan oleh PMI Kota Serang berupa uang Rp 20.000.000,- dan 100 lembar seng untuk membangun rumah penampungan sementara dan setelah dua tahun akan di usulkan untuk direlokasi ke rumah susun, namun pihak korban meminta agar secepatnya di relokasi/dibangun rumah baru karena sampai saat ini korban masih menumpang dirumah kerabat. UU 39/ 1999 dan pasla 28 UUD 1945 telah di rapatkan oleh pihak PMI beserta aparatur kecamatan, kelurahan ,desa serta Kanwil Kemenkumham Banten. 2. Dalam Proses Penanganan akan didata kebutuhan bahan bangunan untuk rumah dan akan diberikan oleh pihak PMI Kota SErang PMI Kota Serang, Pihak Kecamatan, Kelurahan, Desa Serta Kanwil Kemenkumham Banten
Laporan Yankomas Dugaan Pemerasan di Kota Tangerang Selatan Dugaan pemerasaan yang dilakukan oleh Martin Mansamaeka kepada PT. Orcalindo Lamtama Mandiri PT. Orcalindo Lamtama Mandiri ham Banten KOTA TANGERANG SELATAN 2016-02-17 Kantor wilayah Hukum dan Ham Banten mendapatkan surat dari Ditjen Ham bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan seseorang yang bernama Martinus Mansamaeka, kemudian melakukan visiting ke polsek serpong kota. setibanya disana kami melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan tim 1 Reskrim Polsek Serpong Kota Tangerang Selatan. Mendapatkan Klarifkasi bahwa yang bersangkutan an. Martinus kasus hukumnya sudah diputus Pengadilan Negeri Tangerang selama 8 bulan dan ditempatkan di Rutan Kelas I Jambe Tigaraksa. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tindakan yang dilakukan oleh para pihak dan individu 1. Sudah Ada Solusi Penegakan hukum dan Ham tanpa melanggar norma hukum dan Ham ada sebuah keharusan 1. Kantor Wilayah Hukum dan Ham Banten 2. Polsek Serpong, Kota Tangerang Selatan 3. Rutan Kelas 1 Jambe, Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Diduga telah terjadi pemalsuan dalam proses pembuatan sertifikat akta jual beli tanah Bapak Robert Leo Bapak Budi Santoso ham Banten KOTA TANGERANG SELATAN 2016-05-24 Bahwa diduga telah terjadi pemalsuan sertifikat akta jual beli tanah yang semula an Bapak Budi Santoso menjadi Bapak Robert Leo yang di daftarkan oleh Notaris Lany. Semua itu diketahui setelah ada perwakilan dari Bank yang akan melelang tanah tersebut, namun pihak keluarga tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. 1. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945. 2. Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Tahun 1945. 3. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 1 ayat (1) 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 29 ayat (1) 6. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pihak Keluarga ( Istri ) 1. Sudah Ada Solusi Perlu di adakan rapat dengan instansi terkait dengan mengundang para pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Banten
Bahwa diduga telah terjadi pembagian harta warisan yang tidak adil terhadap Ibu Ade Nurjanah oleh saudara kandungnya. Dan puncaknya adalah pemindahan barang-barang yang ada dirumah Ibu Ade Nurjanah tanpa sepengetahuan Ibu Ade yang mengakibatkan beberap barang berharga Ibu Ade Hilang, seperti : Perhiasan, Surat-surat berharga. Saudara Kandung Ibu Ade Nurjanah Ibu Ade Nurjanah ham Banten KOTA SERANG 2016-09-08 Menurut keterangan dari pengadu yakni Ibu Ade Nurjanah telah terjadi pembagian harta warisan dari Orangtuanya Alm. Bapak H. Jahidi yang telah meninggal dunia 14 tahun yang lalu dan Alm Ibu Hj. Robiah yang meninggal pada tahun 2016. Bahwa dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh saudara kandungnya terhadap ibu tidak adil seperti hasil panen sawah dan juga penjualan empang. 1. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (1) 2. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 29 ayat (1) Akan dilakukan rapat oleh pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Akan diadakan rpat dengan instansi terkait dengan mengundang para pihak terkait. Kanwil Hukum Dan Ham Banten
Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) A.n. I Nyoman Darmika Pemberhentian sepihak oleh perusahaan. PT. Kalbe Farma I Nyoman Darmika ham Bali KOTA DENPASAR 2017-05-08 1. Ketika I Nyoman Darmika bekerja di PT. KALBE FARMA Pusat diJln. Jenderal A. Yani, pihak perusahaan memberhentikan (PHK) sepihak dengan alasan fitnah, tipuan, asutan yang ditujukan kepada I Nyoman Darmika dan ada berita acara perundingan tertanggal 26 November 1996 yang sebenarnya tidak ada perindingan yang dilakukan pihak perusahaan kepada I Nyoman Darmika. 2. Perlindungan Hukum untuk upaya Praperadilan atas SP3 pergantian materi fitnah menjadi pencemaran nama baik secara paksa. Dari permasalahan yang ada, pihak Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) memberikan pengarahan agar I Nyoman Darmika berkonsultasi dengan pihak LBH yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali. Permasalahan yang disampaikan oleh I Nyoman Darmika tidak terindikasi adanya pelanggaran HAM dan laporan tersebut direkomendasikan kepada pihak LBH yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali, agar mendapat bantuan hukum terkait persalahan yang dihadapi. 1. Sudah Ada Solusi Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat perlu melakukan koordinasi dengan pihak LBH yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali. I Nyoman Darmika.
Dugaan permasalahan HAM berupa pernyataan kredit macet secara sepihak PT BANK BRI CABANG SUMBAWA Lusy alias Kwan Kok Ing ham Nusa Tenggara Barat KAB. SUMBAWA 2016-05-30 Saudara Lusy alias Kwan Kok Ing dengan surat pengaduan tertanggal 25 februari 2016 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengenai adanya pernyataan kredit macet secara sepihak oleh PT Bank BRI Cabang Sumbawa terhadap Lusy alias Kwan Kok Ing padahal yang bersangkutan masih dalam keadaan membayar dan dari perjanjian restrukturisasi (penjadwalan ulang kredit) yang disepakati belum lampau waktu serta agunan kredit dalam bentuk benda tidak bergerak yang telah dijaminkan masih lebih besar nilainya dari jumlah kredit. Undang-undang No 39 tahun 1999 dan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadakan rapat penelaahan, rapat audiensi dengan Lusy alias Kwan Kok Ing, rapat koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non peemrintah serta membuat surat rekomendasi 1. Sudah Ada Solusi Lusy alias Kwan Kok Ing dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut karena kasus sudah masuk ke dalam ranah pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht) Bank BRI, OJK, PSMTI NTB, Akademisi Universitas Mataram, Kadin Provinsi NTB , Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa tindakan penipuan/ janji palsu untuk dinikahi Bambang Triyono Dian Aprilina Kusuma Dewi ham Nusa Tenggara Barat KAB. LOMBOK BARAT 2017-01-16 Saudari Dian Aprilina Kusuma Dewi dengan surat pengaduan tertanggal tanggal 16 Januari 2017 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berupa mengenai tindakan penipuan/ janji palsu untuk dinikahi. Penipuan ini dilakukan selama Bambang Triyono di dalam Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Dian Aprilina awalnya menerima dengan status Bambang Triyono sebagai (WBP) warga binaan pemasyarakatan akan tetapi Bambang Triyono tidak menunjukan iktikad baik malah membuat Dian Apriline Kusuma Dewi mengalami kerugian Materiil hingga 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan menikahi perempuan lain. Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan 2. Dalam Proses Penanganan Dian Aprilina Kusuma Dewi dapat melaporkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Labu Api dengan berkoordinasi dengan Dusun dan Kepala Desa setempat. Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa pemberitahuan secara tertulis Rumah Sakit Kota Mataram Ati Supriatil Akbar Amd. Kep ham Nusa Tenggara Barat KAB. LOMBOK TENGAH 2016-02-07 Saudari Ati Supriatil Akbar Amd. Kep dengan surat pengaduan tertanggal tanggal 17 februari 2017 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berupa Dugaan permasalahan HAM berupa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa pemberitahuan secara tertulis padahal pada saat awal bekerja Penyampai Komuniikasi Ati Supriatil Akbar diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Nomor 3310/RSUD/XII/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta Surat Perjanjian Nomor 238/RSUD/V/2014 tentang Swakelola Pengadaan Jasa Tenaga Perawat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Pemutusan hubungan kerja tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur rumah Sakit kota Mataram tanggal 7 Februari 2017 dengan alasan kinerja buruk dan dibawah standar. pemutusan hubungan kerja tersebut dirasakan janggal karena belum ada teguran secara tertulis sebelumnya. Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan, rapat audiensi dan rapat koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. 1. Sudah Ada Solusi Rumah Sakit Kota Mataram diharapkan dapat membuat SOP terkait dengan penyeleksian, penerimaan hingga pemberhentian tenaga kerja kontrak dan diharapkan Rumah Sakit Kota Mataram dapat menyampaikan secara tertulis kepa da Ati Spupriatil Akbar Amd.Kep terkait alasan dihentikannya hubungan kerja. Ombusman Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Kota Mataram, Dinas tenaga Kerja Kota Mataram, Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa larangan domisili Warga Dusun Selakalas Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten lombok Tengah Hariadi Sutanto ham Nusa Tenggara Barat KAB. LOMBOK TENGAH 2017-03-20 Saudara Hariadi Sutanto dengan surat pengaduan tertanggal tanggal 20 maret 2017 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berupa Dugaan permasalahan HAM berupa larangan domisili oleh warga Dusun Selakalas Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten lombok Tengah kehadiran Saudara Siman terkait kasus pembunuhan. Hariadi Sutanto sudah menjelaskan bahwa Saudara Siman yang terkait kasus pembunuhan dinyatakan oleh pihak Kepolisan Tidak Sehat Rohani (gila) yang ditegaskan dengan surat observasi oleh Rumash Sakit Bhayangkara. akan tetapi warga mengganggap bahaya walaupun Siman akan dijaga ketat oleh keluarganya dalam suatu rumah. Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan 2. Dalam Proses Penanganan Hariadi Sutanto Dian Aprilina Kusuma Dewi dapat melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resort Lombok Tengah dengan berkoordinasi dengan Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat. Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Indikasi pelanggaran pemenuhan Hak Hidup dan memperoleh Keadilan, dimana diduga telah terjadi penyalah gunaan kewenangan Aparat Pemerintah Desa kepada warga yang ingin membangun, namun dihentikan oleh petugas dari kantor desa setempat Pihak Desa Buduk, Mengwi Badung Kadek Ardian Adi Prayoga ham Bali KAB. BADUNG 2017-01-30 Ketika proses pembuatan bangunan mulai berjalan, dating petugas dari kantor desa setempat menyuruh menghentikan sementara pembuatan bangunan itu dengan alas an bahwa ada pihak yang keberatan dan melaporkan tanah itu kekantor desa setempat dan mengatakan tanah itu sudah beralih fungsi menjadi jalan menuju tanah sipelapor (Ketut Yasa Wirya) atas dasar surat pernyataan yang dibuat kakak kandung pihak penyampai komunikasi (Putu Edi Agus Arimbawa) yang menyatakan member dengan percuma tanah itu kepada pihak pelapor. Panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat perlu melakukan koordinasi kepada pihak desa terkait mediasi yang telah dilakukan oleh pihak desa dan berkas-berkas yang terkait dengan kasus yang dilaporkan agar dilengkapi segera Panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali perlu melakukan Koordinasi kepada pihak pelapor, terlapor dan pihak desa terkait mediasi yang sudah dilakukan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi melakukan koordinasi dan mediasi kepada pihak Desa Buduk, Mengwi Badung terkait laporan masyarakat Kantor Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.
Kepegawaian Oknum Pemerintah Kabupaten Kupang BS ham Nusa Tenggara Timur KAB. KUPANG 2016-02-10 • Bahwa BS telah mengabdi sebagai guru salah satu SD di Kupang Timur sejak Tahun 2000; • Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Sdri. BS dan 7 orang rekannya mendapat surat dari Bupati Kupang dengan perihal : penegasan status kepegawaian, yang isinya menyatakan bahwa status kepegawaian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang dihapus/dibatalkan dan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas maupun menerima hak-hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang • Bahwa status Pegawai Negeri Sipil Sdri. BS telah dihapus/dibatalkan membuat yang bersangkutan merasa dirugikan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : Pasal 8,” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. • Bahwa dugaan tindakan Polisi Pamong Praja sering mengancam Sdri. BS menjadikan yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : • Pasal 9 ayat 2,”Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. • Pasal 30,” Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. • Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak • Berdasarkan informasi pihak BKD Prov NTT, permasalahan ini timbul disebabkan oleh beberapa hal yaitu Warga eks Timor Timor ini waktu jajak pendapat memilih Indonesia dan ditempatkan sebagai pegawai namun mereka menghilang bertahun- tahun. Maka sesuai aturan kepegawaian PP 53 Tahun 2010 bahwa lebih dari 46 hari akumulasi maka diberhentikan 1. Sudah Ada Solusi Bahwa permasalahan ini difasilitasi oleh BKD Provinsi NTT sehingga Sdri. BS disilahkan melapor ke BKD provinsiNTT untuk proses selanjutnya. BKD Provinsi NTT
Hak Atas Pendidikan Kepala Sekolah salah satu sekolah di Kabupaten Kupang HWLH, dkk ham Nusa Tenggara Timur KAB. KUPANG 2016-07-31 • Bahwa Sdr. HWLH, dkk lulusan dari salah satu sekolah menengah di Kab Kupang angkatan ke-9 Tahun 2010-2013 yang telah dinyatakan lulus pada Tahun 2013, namun sampai saat pelapor mengadu ke Yankomas belum mendapatkan pelayanan penerbitan ijasah oleh pihak sekolah tersebut. • Bahwa Pihak Sekolah menjanjikan pekerjaan kepada siswanya setelah lulus sekolah namun sampai sekarang tidak ada kepastian kerja seperti yang dijanjikan oleh Pihak Sekolah. • Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Sdr. HWLH, dkk karena kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan • Bahwa salah satu Sekolah Menengah di Kab Kupang selaku pihak yang berwenang menerbitkan ijasah seharusnya tidak membuat Sdr. HWLH, dkk tamatan sekolah dimaksud sama sekali tidak mendapatkan layanan ijasah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : • Pasal 18d,” Masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan”. • Pasal 18i,” Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”. • Bahwa tindakan Pihak Sekolah yang tidak menerbitkan ijasah bagi Sdr. HWLH, dkk yang telah dinyatakan lulus sejak Tahun 2013 sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan, karena setiap siswa yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan berupa ijasah, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yaitu : • Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : Pasal 8,” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. • Bahwa Pemerintah dalam hal ini Pihak Sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap Sdr. HWLH, dkk yang belum mendapatkan ijasah sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : Pasal 11 ayat (1), “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. • Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak • Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah dimaksud bahwa siswa Sekolah tersebut dibiayai salah satu Kementerian dan ketika mau masuk mendaftar di Sekolah ini dibuatlah surat perjanjian antara sekolah dengan siswa yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali. Surat Pernyataan ini intinya bahwa setelah selesai pendidikan yang bersangkutan harus mengabdi di bidang kelautan dan perikanan selama kurang lebih 2 tahun. • Bahwa Sdr HWLH baru memberikan surat keterangan kerja selama 1 tahun di Bali • Bahwa tidak pernah sekolah menyatakan akan memberikan pekerjaan kepada siswa namun Sekolah melalui perusahaan tentu akan berusaha untuk menyalurkan anak-anak ke Perusahaan yang telah bekerja sama dengan Sekolah 1. Sudah Ada Solusi Bahwa Sdr. HWLH dipersilahkan ke sekolah untuk difasilitasi pemberian ijazahnya ? Dinas P & K Provinsi NTT ? Sekolah terlapor
Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Oknum Panitia Pilkades YS dan VA ham Nusa Tenggara Timur KAB. BELU 2016-10-13 • Pada tanggal 13 Oktober 2016 diadakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Belu termasuk di Desa L, dan menurut Sdr. YS diduga terjadi kecurangan pada pilkades tersebut yang berdampak buruk bagi yang bersangkutan, indikasi kecurangan tersebut antara lain : - Bahwa banyak surat suara yang dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia, seperti merobek foto calon tetapi dinyatakan sah oleh panitia pemilihan kepala desa. - Bahwa terdapat 108 surat suara yang dikategorikan tidak sah sebagai akibat dicoblos lebih dari satu kali pada surat suara yang sama yaitu coblos pada kotak segi empat salah satu calon dan menembus di luar kotak, jika hasil coblos tidak mengenai/tidak mengganggu kotak segi empat calon lain, maka tetap dinyatakan sah. - Bahwa para saksi menjadi satu-satunya kunci penyelesaian persoalan berada di tingkat TPS. Sedangkan final/tidaknya proses pemungutan dan perhitungan suara berada pada Berita Acara Pleno perhitungan suara di tingkat desa dan dibuktikan dengan tanda tangan panitia pemilihan kepala desa • Bahwa perintah perhitungan ulang Bupati Belu melalui surat Nomor:Pemdes.140/186/X/2016 perihal perhitungan ulang dan pleno hasil pemilihan Kepala Desa L diabaikan, dengan mengalihkan topik pembahasan pada masalah DPT yang sudah tidak relevan lagi tahapannya karena telah berlalu pada saat proses penetapan DPS menjadi DPT di tingkat desa L, yang mana dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pleno Penetapan DPS menjadi DPT • Bahwa ada dua pemilih yakni SM dan RKB yang tidak terdaftar di DPT ikut memberikan hak suara/memilih • Bahwa diduga Panitia Pilkades Desa L tidak dibekali dengan satu aturan yang bersifat pasti dari panitia kabupaten, tidak pernah ada sosialisasi aturan Pilkades kepada panitia (tidak ada juknis pilkades) • Bahwa Sdr. YS dan VA merasa dirugikan sehingga mereka sudah melaporkan permasalah yang dihadapi ke DPRD Kabupaten Belu dan sudah diterbitkan surat pembatalan. • Bahwa bupati/walikota setempat, dalam hal ini Bupati Belu, diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan/kecurangan hasil pemilihan kepala desa yang diajukan oleh Sdr. YS dan Sdr. VA, hal ini sesuai dengan : • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 37 ayat (6) butir 5 Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, butir 6, Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (7) yang berbunyi dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. • Bahwa mekanisme/teknis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa pada praktiknya dituangkan kembali dalam peraturan daerah setempat dalam hal ini untuk Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. • Bahwa permasalahan tersebut telah dikoordinasikan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Bupati Belu melalui surat Nomor: W22.PH.04.02-30 Tanggal 11 Januari 2017 Hal: Tindak Lanjut Pengaduan namun belum ditindaklanjuti; • Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang HAM melalui Rapat Penelaahan Yankomas tgl 7/2/2017 dan dikoordinasikan pada Rapat Koordinasi Tanggal 9/3/2017 yang dihadiri Tim Yankomas dan oleh berbagai instansi lainnya • Bahwa sesuai rekomendasi Rapat Tim YANKOMAS maka permasalahan tersebut dikoordinasikan kembali dengan Bupati Belu melalui surat Nomor: W22.PH.04.02-406 Tanggal 28 Februari 2017 Hal: Tindak Lanjut Pengaduan; • Bupati Belu telah menyampaikan Klarifikasi permasalahan tersebut melalui surat yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkumham NTT Nomor: DPMD.010/22/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 perihal penjelasan pemerintah; • Ucapan terima kasih terhadap apresiasi dan bantuan penyelesaian kasus Bupati Telah disampaikan Kanwil Kemenkumham NTT melalui Surat No: W22.PH.04.02-860 tgl 03/04/2017 Hal: Ucapan Terima Kasih 1. Sudah Ada Solusi • Bahwa jika Sdr. YS merasa keberatan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN, namun melihat tgl kejadian dan tgl pelaporan kasus maka disimpulkan bahwa Sdr. YS tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN lagi (PTUN). Bupati Belu
Dugaan permasalahan HAM berupa pemerasan kepemilikan tanah Warga RT 01 Lingkungan Dasan Sari Kelurahan Kebun Sari Ida Bagus Weda ham Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM 2013-06-19 Saudara Ida Bagus Weda dengan surat pengaduan tertanggal 25 Februari 2016 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengenai dugaan pemerasan kepemilikan tanah yang terletak di RT 01 Lingkungan Dasan sari Kelurahan kebun Sari yang dilakukan oleh warga RT 01 Lingkungan Dasan Sari . Permasalahan tersebut diawali dengan permintaan kompensasi oleh warga untuk kepentingan sosial terhadap Ida Bagus Weda yang menggunakan akses jalan bagi pembangunan kaplingan miliknya. Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelahan, rapat audiensi dengan ida Bagus Weda, rapat koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non peemrintah serta membuat surat rekomendasi 1. Sudah Ada Solusi Ida Bagus Weda dapat menempuh jalur hukum apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Diharapkan Lurah dan camat dapat membantu untuk menyelessaikan secara baik dan adil sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM Lurah Kebon Sari, Camat Ampenan, Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa tindakan pengambilalihan/ penguasaan Hotel gili Air secara paksa hingga tindakan pengusiran Hanase Costantino Carrus ham Nusa Tenggara Barat KAB. LOMBOK UTARA 2015-08-05 Saudara Costantino Carrus dengan surat pengaduan tertanggal 14 Juni 2016 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengenai pengambilalihan/ penguasaan Hotel Gili Air tanggal 5 Agustus 2015 secara paksa dari Costantino Carrus selaku Presiden Direktur PT. Gusung Duta Tamisa dan Roberto Carrus (General Manager) yang dilakukan oleh beberapa orang yang dikenal (preman) atas perintah Hanase selaku Komisaris Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan, rapat audiensi dengan Costantino Carrus, rapat koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non peemrintah serta membuat surat rekomendasi 1. Sudah Ada Solusi Costantino Carrus dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut disebabkan dalam rapat koordinasi yang telah dilaksanakan Hanase, Kepala Dusun Gili Indah serta Kepala Desa Gili Air tidak hadir untuk diminta pendapatnya terkait masalah tersebut. Costantino Carrus dapat melakukan koordinasi yang lebih lanjut dengan kepolisian Daerah NTb dan Kepolisian Resort Lombok Utara yang bertindak dalam hal penegakan hukum. Kepolisian Daerah Tanjung , Notaris Sri Hartati, Imigrasi Mataram, Camat Pemenang, Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa belum diberikannya ganti rugi berupa kompensasi atas tanah untuk pembangunan pasar beserta fasilitas listrik, air dan lain-lain oleh Pemda Lombok Barat/Pemda Lombok Utara Pemda Kabupaten Lombok Barat/Lombok utara Haji Lalu Hasan Basri ham Nusa Tenggara Barat KAB. LOMBOK UTARA 2015-04-22 Saudara Haji Lalu Hasan Basri dengan surat pengaduan tertanggal 14 november 2016 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengenai Dugaan permasalahan HAM berupa belum diberikannya ganti rugi berupa kompensasi atas tanah untuk pembangunan pasar beserta fasilitas listrik, air dan lain-lain oleh pemda Lombok Barat/ pemda Lombok Utara. Haji Lalu Hasan Basri merasa terlalu lama dan tidak mendapatkan kejelasan mengenai ganti rugi sehingga Haji Lalu Hasan basri merasa dirugikan Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan 2. Dalam Proses Penanganan Haji Lalu Hasan Basri dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Mataram Pengadilan Negeri Mataram, Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Dugaan permasalahan HAM berupa larangan penggunaan lokasi Rumah Belajar Al Qur’an sebagai tempat lelang aset/inventaris dan pengembalian aset warga lingkungan sekitar Rumah mengenal Al- Quran (jalan Cilinaya) Siti Aisyah ham Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM 2017-03-24 Saudara Siti Aisyah dengan surat pengaduan tertanggal tanggal 24 Maret 2017 menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berupa pelarangan penggunaan lokasi Rumah Belajar Al Qur’an sebagai tempat lelang aset/inventaris dan pengembalian aset milik Penyampai Komunikasi Saudari Siti Aisyah. Pelarang tersebut dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Undang-undang No 39 tahun 1999 mengadakan rapat penelaahan 2. Dalam Proses Penanganan Saudara Siti Aisyah dapat mengambil aset miliknya selama aset tersebut tidak masuk dalam bukti yang diperiksa oleh pihak Kepolisan daerah Nusa Tenggara Barat, terkait tempat lelang diharapkan mencari tempat lain untuk menghindari massa yang bertindak anarkis mengingat kasus yang dialaminya merupakan kasus yang sensitif. terkait keamanan d apat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Akademisi Universitas Mataram, Biro Hukum Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB
Ketenagakerjaan Salah satu Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kupang AR ham Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2016-09-30 • Sdr. AR merupakan karyawan salah satu Koperasi Simpan Pinjamdi Kupang • Bahwa Sdr. AR diskorsing selama satu bulan terhitung tanggal 30 September s/d 29 Oktober 2016 yang disampaikan melalui lewat surat untuk kepentingan pemeriksaan dugaan penyimpangan keuangan. Setelah dilakukan pemeriksaan audit dan klarifikasi tidak ada kesimpulan keputusan yang menyatakan kerugian terhadap Koperasi Simpan Pinjam tersebut • Bahwa pada tanggal 25 November 2016 s/d 4 Januari 2017, Sdr. AR kembali mendapat skorsing disampaikan melalui surat dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut. • Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Sdr. AR kembali menjalankan tugas sebagaimana biasanya, namun pada tanggal 9 Januari 2017 yang bersangkutan menerima surat Pemberitahuan yang berisi antara lain terhitung tanggal 6 Januari 2017 di PHK dengan kategori mengundurkan diri. • Bahwa pada poin 2 surat tanggal 29 September 2016 dan pada poin 3 surat tanggal 25 November 2016 menyatakan “hak saudara selama menjalani masa skorsing akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku“ namun pada prakteknya isi poin tersebut diabaikan. • Bahwa Sdr. AR mengangap Keputusan Dewan Manager salah satu Koperasi Simpan Pinjam di Kupangini sangat tidak rasional dan tidak memenuhi unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. • Bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras agama, warna kulit dan aliran politik. Upah merupakan bagian dari hak yang harus diterima oleh setiap pekerja/buruh yang telah menjalankan kewajibannya, namun dalam menjalani masa kerjanya bukan tidak mungkin seorang pekerja/buruh melakukan pelanggaran/kesalahan, sebagai akibat dari pelanggaran/kesalahan yang dibuat oleh pekerja/buruh tersebut yang bersangkutan dapat diskorsing dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya skorsing adalah pelarangan bagi pekerja/buruh untuk menjalankan kewajibannya yakni bekerja, dan skorsing dilakukan sebagai rangkaian proses menuju PHK sebelum memperoleh putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat tetap, dan pengusaha tetap wajib untuk membayarkan upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima oleh pekerja/buruh, namun seperti yang dikemukakan oleh Sdr. AR selama dan sesudah dirinya menjalani dua kali masa skorsing ia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja pada Koperasi Simpan Pinjam di Kupang, hal ini tidak sesuai dengan pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. • Bahwa dalam hukum ketenagakerjaan PHK yang dilakukan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja harus melalui prosedur yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan pasal 151 ayat (2 ) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi jika pengusaha bermaksud melakukan PHK, maka wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat buruh/buruh yang bersangkutan, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa jika perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka pHK hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena itu dalam kasus yang dialami Sdr. AR karena manajeman Koperasi SImpan Pinjam di Kupang sudah melakukan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelumnya maka pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan PHK tersebut batal demi hukum. • Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang HAM melalui Rapat Penelaahan Yankomas tgl 7/2/2017 dan dikoordinasikan pada Rapat Koordinasi Tanggal 9/3/2017 yang dihadiri oleh Tim Yankomas dan instansi terkait lainnya • Bahwa permasalahan ini telah dikomunikasikan Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dinas Nakertrans Provinsi NTT melalui surat Nomor: W22.PH.04.02-861 tanggal 3 April 2017 Hal Tindak lanjut Pengaduan; • Permasalahan ini juga dikomunikasikan dengan Ketua Induk Koperasi Simpan Pinjam tersebut melalui surat No: W22.PH.04.02-771 tanggal 23 Maret 2017 Hal Tindak lanjut pengaduan; • Bahwa Kanwil Kemenkumham NTT juga telah menyampaikan informasi dari Dinas Nakertrans Provinsi NTT kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam di Kupang tersebut melalui Surat No: W22.PH.04,02-1544 tgl 12 Juni 2017 Hal: Tindak Lanjut Pengaduan dan kepada Sdr. AR melalui surat no: W22.PH.04.02-1542 tgl 12 Juni 2017 Hal: Pemberitahuan 1. Sudah Ada Solusi • Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat melalui Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat memberikan waktu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT menyelesaikan permasalahan ini sesuai mekanisme yang ada. - Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT pada Rakor Yankomasbahwa para pihak telah diminta untuk melengkapi berkas bipartite, dan pada tanggal 14 Maret 2017 akan diadakan pertemuan antara kedua belah pihak. - Bahwa jika upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tersebut tidak mencapai titik temu maka direkomendasikan kepada yang bersangkutan untuk menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. - Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT melakukan pengawasan khusus terhadap Koperasi Simpan Pinjam di Kupang mengingat pada semester II tahun 2016 dan awal semester I Tahun 2017, Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat telah menerima tiga pengaduan terkait PHK pada Koperasi Simpan Pinjam ini, dan menurut pelapor PHK juga dialami sejumlah pekerja lainnya. - Bahwa Dinas Nakertrans Provinsi NTT telah memberikan tanggapan atas surat Kanwil Kemenkumham NTT Nomor: W22.PH.04.02-861 tanggal 3 April 2017 Hal Tindak lanjut Pengaduan melalui surat No: TKT.756/137/PHI-PK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yaitu: 1. Bahwa berdasarkan UU No: 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1) bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mufakat, maka terhadap perselisihan hubungan industrial antara tenaga kerja an. AR dgn Salah satu Koperasi Simpan Pinjam di Kupang ini, telah dilakukan perundingan pada tanggal 23 Februari 2017 namun perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan; 2. Terhadap perselisiham hubungan industrial antara Sdr. AR dgn pihak Koperasi Simpan Pinjam di Kupang tersebut, Dinas Nakaertrans Prov NTT telah melakukan mediasi pada tgl 8 Maret 2017 dan tgl 14 maret 2017 dan telah mengeluarkan anjuran tertanggal 20 Maret 2017 dan sudah disampaikan kepada para pihak; 3. Melalui anjuran tersebut ditegaskan hal2 sbb: a. Pihak Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dimaksud agar membayar uang THR Keagamaan untuk Tahun 2016, upah selama skorsing untuk tgl 30 september s/d 29 Oktober 2016 dan tanggal 25 November s/d 4 Januari 2017 b. Bahwa agar pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dimaksud tetap mempekerjakan pekerja An. AR sampai adanya putusan pidanayang berkekuatan hukum tetap. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT; KSP Terlapor
Pencabutan Pembebasan Bersyarat karena KDRT (penelantaran) HL SSP ham Nusa Tenggara Timur KAB. ROTE NDAO 2016-12-02 • Bahwa Sdr. HL (terpidana kasus korupsi) merupakan suami sah dari Sdri. SSP saat ini telah bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sejak awal bulan Desember 2016 diduga telah hidup bersama wanita lain serta menelantarkan keluarganya. • Bahwa Sdri. SSP sebagai orang yang menjamin Pembebasan Bersyarat dari Sdr. HL merasa kecewa dengan perbuatan yang bersangkutan sehingga berkeinginan mencabut jaminan bersyarat yang diberlakukan pada Sdr.HL • Bahwa Sdri. SSP sangat keberatan atas denda senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan hukum Sdr.HL • Bahwa saudara HL divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200.000.000 juta. Berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dan” dalam putusan tersebut merupakan penghubung satuan bahasa yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang sama. Jadi dalam penafsiran putusan pemidanaan di atas memiliki arti bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dijatuhkan bersamaan dengan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Artinya, pemidanaan dijatuhkan akumulatif. • Oleh karena itu uang sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) yang diberikan oleh Sdr. SSP adalah uang denda yang harus dibayarkan kepada pihak kejaksaan sebagai sanksi pidana atas kasus korupsi yang dilakukan suaminya HL. Jumlah Denda tersebut dimuat didalam amar putusan sebagai alat pendera, jadi saudara HL wajib membayar denda tersebut sebagai bagian dari hukuman atas kasus korupsi yang dia lakukan. Denda tersebut tentunya dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak jadi uang denda tersebut tidak dapat dikembalikan lagi oleh negara kepada Sdr. SSP • Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang HAM melalui Rapat Penelaahan Yankomas tgl 2/5/2017 dan dikoordinasikan pada Rapat Koordinasi Tanggal 4/5/2017 yang dihadiri oleh Tim Yankomas dan instansi lainnya. • Surat Kepala Bapas Kupang No: W22.PAS.EP.PK.01.05.06-436 tanggal 9 Mei 2017 Perihal: Laporan Perkembangan Pengaduan Penjamin Klien An. HL 1. Sudah Ada Solusi • Berdasarkan informasi BAPAS Kupang pada saat Rapat Koordinasi Yankomas bahwa setelah menerima pengaduan dari Sdri. SSP, pada tanggal 23 Februari 2017 Sdr. HL telah dipanggil dan diperingatkan sehingga ybs telah pulang ke rumahnya di Rote, berkumpul bersama isteri dan anaknya. • Pada tanggal 11 April 2017 Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengecekan ke lapangan di rumah Sdr. HL di Rote dan petugas menemui Sdr. HL beserta istri dan anaknya ada di rumah dan dalam kesempatan itu pelapor menyatakan akan mencabut laporan pengaduan itu karena suaminya sudah kembali. • Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh Sdri. SSP ketika dihubungi oleh Tim Yankomas melalui telp tanggal 04 Mei 2017. • Isi Surat Kepala Bapas Kupang: • Klien PB an. HL diterima sebagai klien Bapas Kupang pada 02-12-2016 • Klien HL pada tgl 10-01-2017bdatang ke BAPAS Kupang untuk kewajiban melapor diri; • Pada 21-02-2017 pihak Bapas Kupang menerima pengaduan dari penjamin klien (Sdri. SSP) bahwa sejak klien dibebaskan dari Lapas Kupang (PB), klientidak tinggal bersama penyamin yaitu isterinya; • Pada 21-02-2017 pihak Bapas Kupang memanggil klien untuk diambil berita acara • Pada tanggal 11-04-2017 PK Bapas telah berkunjung ke Rumah Penjamin (Istri klien), dan mendapati klien sudah berada di rumah penjamin; • Berdasarkan hasil kunjungan PK Bapas Kupang ke rumah penjamin klien, penjamin mengatakan bahwa klien an. HL telah berada kembali di rumah dan mereka telah hidup bersama kembali dalam keadaan aman. • Sdri. SSP telah mencabut laporan pengaduan ke Bapas Kupang pada tanggal 4 Mei 2017 Bapas Kupang dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT
Ketenagakerjaan DRP 24 orang calon TKI hukum Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2017-01-24 ? Bahwa calon TKI mau diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di kebun kelapa sawit. ? Bahwa korban mengaku semua dokumen izin keberangkatan diurus perusahaan namun tidak tahun nama PJTKI yang merekrutnya. ? Bahwa 24 orang calon TKI asal Kabupaten TTU, TTS dan Malaka dihimpun terpusat di rumah DRP, warga Kampung Tunbakun Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota. ? Bahwa tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.00 dikoordinir DRP, calon TKI bertolak dari kota kefamenanu menuju pelabuhan tenau lontar-tenau Kupang, menumpang bus efata DH 2681 D. ? Bahwa polres TTU langsung berkoordinasi dengan Polres TTS dan Polres Kupang. Sehingga calon TKI di cegat di Kelurahan Naibonat, dan digiring kembali ke TTU. ? Bahwa tindakan perusahaan PJTKI yang tidak diketahui tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. ? bahwa calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri khususnya asal NTT sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : ? Pasal 38 ayat (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. ? Pasal 38 ayat (2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. ? Pasal 38 ayat (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. ? Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang Hukum melalui rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan data peta permasalahan hukum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU tanggal 27-29 April 2017. 1. Sudah Ada Solusi - Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten TTU. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Kepolisian TTU,PJTKI
Ketenagakerjaan KB (Mandor Perekrut) 19 calon naker hukum Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2017-05-01 ? Bahwa korban tidak mengantongi surat-surat (non prosedural) layaknya calon tenaga kerja yang sah. ? Bahwa korban diamankan saat hendak berangkat ke Kalimantan Timur via bandara Eltari Kupang. ? Bahwa tenaga kerja tersebut 14 orang berasal dari TTU dan 5 orang berasal dari Kabupaten TTS. ? bahwa calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri khususnya asal NTT sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : ? Pasal 38 ayat (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. ? Pasal 38 ayat (2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. ? Pasal 38 ayat (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. ? Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang Hukum melalui rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan data peta permasalahan hukum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTS tanggal 9-11 Maret 2017. 1. Sudah Ada Solusi - Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten TTS. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTS, Kepolisian TTS, Kepolisian TTU, PJTKI, BP3TKI.
Ketenagakerjaan Pimpinan PT. Orlando Cash & Kredit Beberapa staf marketing PT. Orlando hukum Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2017-01-04 ? Bahwa perusahaan tidak pernah memberikn informasi tentang kelanjutan pekerjaan serta hak paras sales berupa upah/gaji. ? Bahwa pimpinan PT. Orlando Cash & Kredit menahan ijazah asli dari staf marketing yang bekerja disana. ? Bahwa ditakutkan ijazah tersebut hilang. ? bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : ? Pasal 38 ayat (2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. ? Pasal 38 ayat (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. ? Dinas Nakertrans Kota Kupang sudah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi deadlock karena pihak perusahaan tidak mau dimediasi. ? Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang Hukum melalui rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, dan akan ditindaklanjuti dengan pengambilan data peta permasalahan hukum di Dinas Nakertrans Kota Kupang. 1. Sudah Ada Solusi - Perlu dilakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.
Human Trafficking nn 42 calon tenaga kerja hukum Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2017-03-29 ? 42 orang hendak berangkat ke Merauke-Papua dengan alasan mengikuti kerabat yang bekerja disana. ? Bahwa korban tidak memiliki identitas jelas serta surat keterangan bekerja di luar NTT ? Bahwa dari 42 orang tersebut 36 orang berasal dari Kabupaten Belu. ? Bahwa korban siap dipulangkan ke daerahnya masing-masing. ? bahwa calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri khususnya asal NTT sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : ? Pasal 38 ayat (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. ? Pasal 38 ayat (2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. ? Pasal 38 ayat (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. ? Bahwa permasalahan ini telah dibahas secara intern Bidang Hukum melalui rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan data peta permasalahan hukum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu tanggal 30 Maret-1 April 2017. 1. Sudah Ada Solusi - Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Belu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Kepolisian Belu, PJTKI, BP3TKI.
Gangguan Keamanan dan Ketertiban FL dan IA W hukum Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG 2017-05-01 ? Bahwa pelaku meminum minuman keras jenis sopi. ? Bahwa kemudian pelaku pergi ke warung korban untuk membeli makanan. ? Sementara korban menyiapkan makanan tersebut, pelaku FL karena sudah mabok miras merasa kesal nasi yang dipesan masih dibungkus. ? Bahwa pelaku memeluk korban dan korban berusaha melawan, pelaku mengeluarkan pisau dan melukai korban. ? Bahwa pelaku IA menunggu di motor dan melarikan diri bersama pelaku FL. ? Bahwa minuman keras jenis sopi seringkali menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminalitas di Nusa Tenggara Timur. ? Bahwa sopi dan minuman keras tradisional lainnya seringkali dipakai untuk upacara adat sehingga sulit dibasmi. ? Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengedalian dan Penagwasan Terhadap Pengadaaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkool tidak mengatur tentang minuman keras tradisional. ? Bahwa permasalahan gangguan Kemanan dan ketertiban khususnya disebabkan karena mengkonsumsi minuman keras ini telah dibahas secara intern Bidang Hukum melalui rapat Pengkajian Hukum di Wilayah 1. Sudah Ada Solusi - Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban di seluruh kabupaten/kota di NTT Satpol PP, DPRD,Pemkot
Hak Karyawan/i dalam melakukan pekerjaan di salah satu Perusahaan PT. PNM Monica ham Kalimantan Barat KAB. SINTANG 2017-04-26 mengenai permasalahan tentang Rotasi/Mutasi Karyawan PT. PNM (Persero) yang merupakan korban dari Rotasi/Mutasi Karyawan PT. PNM (Persero), sedangkan hak korban tidak didengarkan UU 39 Th. 1999 Pasal 4 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 17 - 2. Dalam Proses Penanganan Rapat Instansi Terkait Tim yankomas dan Direktur PT. PNM
Narkoba Tek Djung - hukum Kalimantan Barat KAB. MEMPAWAH 2017-04-15 Bahwa terduga diduga menerima atau menguasai, menyimpan, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumahnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyidikan Kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Narkoba Tjua Bak Sua - hukum Kalimantan Barat KAB. MEMPAWAH 2017-01-10 Bahwa terduga diduga menerima atau menguasai, menyimpan, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumahnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyidikan Kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Perlindungan Anak Saiful Bahari Suwaiba Aslamiah hukum Kalimantan Barat KAB. MEMPAWAH 2017-01-18 Bahwa Saiful Bahari diduga melakukan tindakan persetubuhan anak di bawah umur terhadap anak kandung sendiri an. Suwaiba Aslamiah UU 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Penyidikan Kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Pelayanan Kepolisian dalam pelaporan masyarakat tentang pengeroyokan dan pembunuhan Sdr. Almarhum Ibrahim serta kehilangan barang-barang sehingga Polisi mengeluarkan kalimat : “Sudah mati baru melapor” Syahdan Sdr. Almarhum Ibrahim ham Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-02-16 kronologi kejadian pada pukul 02.00 Ibrahim dijemput oleh Sahdan dirumah Ibrahim Gang Angket, diajak kumpul kawan-kawan terjadilah cekcok mengakibatkan kematian Ibrahim diakibatkan dikeroyok dan ditusuk pada saat korban jatuh masih sempat minta tolong pada warga dan tersangka tetapi tidak ditolong sama sekali setelah Sahdan melapor kepada keluarga lalu dibawa kerumah sakit tetapi sudah tidak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal oleh pihak Rumah Sakit UU No. 39 th. 1999 Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 Pasal 8 Pasal 14 Pasal 17 Penyidik Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi SURAT REKOMENDASI KE POLSEK TIMUR Kepolisian
Sengketa Kepemilikan Tanah, kronologi kejadian tanah atas nama Hamzah Bin Musa yang diambil alih oleh Lay Sok Im. Kepemilikan/Telah Terbit sertifikat tanah diatas tanah ahli waris dari Siti Binti Daeng Anong, bukan atas nama ahli waris tetapi atas nama orang lain Lay Sok IM; Siti Daeng Anong Hamzah Bin Musa ham Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-02-23 Bahwa Pemohon ahli waris dari Almarhumah Siti Binti Daeng Masek, berdasarkan penetapan pengadilan agama Pontianak nomor 102/Pdt.P/2013/PA.PTK tanggal 13 Mei 2013, mempunyai sebidang tanah warisan terletak di Jalan Purnama (dh. Parit To’kaja) RT.002/RW.009 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selatan, Kota Pontianak Seluas 16.200 m2 semula 25 depak 200 depak UU 39 th. 1999 Pasal 17 Pasal 40 Koordinasi BPN/ATR 1. Sudah Ada Solusi SURAT REKOMENDASI KE BPN BPN/ATR
Hak anak untuk bertemu ibu kandung dan memperoleh pendidikan Kusdarmono Helena Lilik ham Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-03-13 permasalahan tentang Putra Kurniawan Prasetio selepas ayahnya meninggal dunia berseleng beberapa waktu sampai saat ini sudak tidak masuk sekolah, dibawah asuhan pamannya Kusdarmono, hubungan anak dan ibu dihalangi dan dipekerjakan serta pendidikan anak yang diberhentikan UU 35 Th. 2014 tentang perlindungan anak UU 39 th. 1999 Pasal 4 Pasal 5 ayat 3 Pasal 9 Pasal 11, 12, 13, 14, 15 - 1. Sudah Ada Solusi PERJANJIAN DAMAI DAN MENYERAHKAN ANAK KE IBU TIRI SAMPAI SELESAI SEKOLAH Tim Yankomas
Hak memperoleh keadilan dalam kasus kecelakaan lalulintas Ahmad Al Qussyari Dwi Alfito Novanda ham Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-04-06 pelajar yang merupakan korban dari kecelakan lalu lintas yang dilakukan oleh Ahmad Al Qussyari yang juga merupakan seorang pelajar. Kecelakan tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang paha, sehingga perlu perawatan berupa operasi. Namun keluarga pelaku tidak bertanggung jawab dengan tidak ikut memberikan bantuan pengobatan, ditambah lagi korban merasa putusan pengadilan tidak adil hanya memberikan pelatiha kerja kepada pelaku dan pelaku dikembalikan kepada keluarga, sedangkan hak korban tidak didengarkan UU 39 th. 1999 Pasal 5 Pasal 17 Pasal 42 Koordinasi dengan Walikota Pontianak 1. Sudah Ada Solusi Rekomendasi Ke Walikota Pontianak Tim Yankomas
Perlindungan Anak Heri Anak Lai Jin Hin Apin hukum Kalimantan Barat KAB. KUBU RAYA 2016-12-11 Bahwa Terduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul UU 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Persidangan 1. Sudah Ada Solusi Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Narkoba Mario Imanudin - hukum Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-01-19 Bahwa terduga ditangkap Polisi bersama temannya Agus Santoso dikarenakan ditemukan 2 Paket Narkotika jenis Shabu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyidikan Kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Narkoba Agus Santoso - hukum Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK 2017-01-19 Bahwa terduga ditangkap Polisi bersama temannya Mario Imanudin dikarenakan ditemukan 3 Paket Narkotika jenis Shabu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyidikan Kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri
Pembunuhan anak di bawah umur Helmin Bin Ibun Gebi (10 tahun) hukum Kalimantan Tengah KAB. BARITO SELATAN 2016-12-09 terdakwa pada hari jumat tgl 9 desember 2016 sekitar 11.45 wib terdakwa helmi bin ibun berniat untuk melakukan pencurian rumah di sekitar gang takam buntok barsel, setiba dirumah yang diincar terdakwa lalu melakukan aksinya akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh korban gebi karena panik perbuatannya diketahui orang selanjutnya terdakwa mengejar dan menangkap korban yang berteriak minta tolong, lalu menjepit leher korban dengan tangan kiri sambil menyeret korban menuju kesemak-semak disekitar barak selanjutnya terdakwa memukul korban menggunakan balok sebanyak 2 kali mengenai kepala dan rusuk korban pasal dakwaan yang dapat dibuktikan yaitu Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama seumur hidup terdakwa dituntut sesuai dengan fakta persidangan 1. Sudah Ada Solusi kejaksaan menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup polres buntok, kejaksaan negeri barsel, kejaksaan tinggi kalteng, kejaksaan agung RI, pengadilan negeri buntok
pidana pembunuhan perdi alias kambe bin damak wawan hukum Kalimantan Tengah KAB. GUNUNG MAS 2016-01-20 hari rabu tgl 20 januari 2016 sekitar jam 08.10 wib terdakwa perdi alis kambe bin damak bersama dengan saksi sandi pergi menuju acara pernikahan di jl antang, gunung mas selanjutnya sekitar jam 12.30 wib terdakwa melihat saudara terdakwa yakni saksi tedi dicekik oleh korban wawan, kemudian terdakwa menghampiri korban langsung memukul kepala korban dan dibalas oleh korban dengan menendang terdakwa sehingga terjadi keributan yang berujung penusukan korban oleh terdakwa dengan menggunakan pisau ke arah perut korban pasal dakwaan yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yakni pasal 338 KUHP terdakwa dianggap tidak mengalami disabilitas dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,tetapi pihak keluarga tidak dapat membuktikannya 1. Sudah Ada Solusi kejaksaan negeri kuala kurun menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, diputus oleh pengadilan negeri palangka raya dengan pidana penjara selama 8 tahun kejaksaan negeri gunungmas, pengadilan negeri palangka raya
Tindak Pidana Kehutan Barang Bukti berupa Kayu yang mudah rusak dan berkurang nilai ekonomis Arludi Als Rio Bin Ambar - hukum Kalimantan Tengah KAB. KAPUAS 2017-01-08 pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 terdakwa Arludi Als Rio Bin Ambar saat mengangkut kayu dihentikan oleh petugas yang berwajib dan dilakukan pemeriksaan, dimana terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen sah kayu tersebut. Pasal yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 81 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Harga limit kayu olahan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasaran dimasyarakat sehingga menyebabkan kayu tersebut tidak laku. 1. Sudah Ada Solusi Agar kayu yang dijadikan barang bukti segera dilelang pada tingkat penyidikan untuk dimasukan dalam pendapatan Negara. Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
Peredaran Narkotika Jenis Shabu dan XTC 1. Abdul Haris Alias Haris Naga bin M. Arsyad 2. Mardiansyah alias Marhadi alias Anang bin Taufik Rachman 3. M. Abduh alias Utuh alias Gendut bin Jumansyah 4. Ahmad Sulaimi alias H. Imi bin Yusran 5. Stefani Andrea Lyviana Putri alias Memey Msyarakat pada umumnya hukum Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN 2016-01-11 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman Narkotika jenis sabu dari Jakarta ke Banjarmasin Yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian tersangka pertama diiukuti sejak menerima Narkotika dari seseorang dekat stasiun di Cirebon, Jawa Barat sampai naik kapal laut dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Kemudian setelah tiba di Terminal Penumpang Bandarmasih, Tersangka 1 disambut oleh tersangka 2 dan 3 yang menyerahkan Narkotika berupa 7,22 Kg Shabu dan 5000 butir XTC yang dibawa. Pada saat itu tim BNNP Kalimantan Selatan melakukan penangkapan dan menyita barang bukti tersbut kemudian menjemput tersangka 4 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karang Intan dan tersangka 5 di LPKA Martapura Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 132 ayat (1) jo 11 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyidik BNNP Kalimantan Selatan telah melakukan penyidikan dan Berkas Penyidikan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2017 2. Dalam Proses Penanganan Agar Pelaku tindak pidana dihukum maksimal sesuai perbuatannya dan masyarakat agar membantu pihak penegak hukum dalam memberantas peredaran Narkotika. Dan agar hubungan baik antara BNN dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk secara rutin melaksanakan pertemuan dalam kegiatan DILKUMJAKPOL. BNNP Kalimantan Selatan, Lapas Narkotika Karang Intan, LPKA Martapura dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin
Peredaran Carnophen (Zenith) obat daftar G/ tidak ada izin edar H. Tinghui alias Supian Sauri Masyarakat pada umumnya hukum Kalimantan Selatan KAB. HULU SUNGAI UTARA 2016-03-10 BNN Hulu Sungai Utara bersama dengan Polres Hulu Sungai Utara mengamankan lima gudang dan satu Apotek milik Haji Tinghui atau Supian Sauri yang ternyata adalah pemasok atau bandar besar Zenith (Carnophen) yaitu obat daftar G yang tidak ada izin edar. Barang bukti yang diamankan adalah 56 kardus berisi pil Zenith sejumlah 1.500.900 pil senilai Rp. 2,6 Miliar, 4 kardus pil dextro senilai Rp. 97 Juta dan puluhan kotak jamu dan sex toy ilegal. Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Pengadilan Negeri Amuntai Jaksa Penuntut Umum menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda Rp. 10 Juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri jauh melebihi tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 Juta subsider 6 bulan. pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 10 juta subsider 6 bulan. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibentuk Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G. Agar putusan terhadap bandar yang melakukan tindak pidana peredaran obat daftar G tersebut maksimal sehingga menimbulkan efek jera. Kemudian fungsi pengawasan agar lebih ditingkatkan sehingga meminimalisasi angka kasus penyalahgunaan obat daftar G tersebut BNN Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri Amuntai, Pengadilan Negeri Amuntai, Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Pelanggaran terhadap hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak anak Bapak Usin M. Nugraha Dwi Saputra ham Kalimantan Selatan KAB. HULU SUNGAI TENGAH 2016-03-28 Bapak Usin, mertua korban, telah membawa anak korban dan istrinya tanpa permisi. Istri korban beserta anak ditahan/dikurung di rumah dan tidak diizinkan untuk bertemu serta berkumpul dengan korban selaku suaminya. UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Koordinasi dan Mediasi 1. Sudah Ada Solusi Telah dilakukan korrdinasi antara Tim Yankomas dengan beberapa instansi terkait dimana korban disarankan untuk melakukan pendekatan personal kepada terduga pelaku yang merupakan mertuanya sambil didampingi oleh P2TP2A Kabupaten HST, apabila tidak diperoleh solusi setelah melakukan pendekatan personal maka korban disarankan untuk melakukan laporan/pengaduan secara formal kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut secara tegas. Tim Yankomas Kemenkumham Kalimantan Selatan P2TP2A Provinsi Kalimantan Selatan P2TP2A Kabupaten Hulu Sungai Tengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah Unit PPA Polres Hulu Sungai Tengah
Hak atas Kebebasan Pribadi (hak dalam menjalankan ibadah) PT. Dharma Henwa Tbk. Karyawan PT. Dharma Henwa Tbk. ham Kalimantan Selatan KAB. TANAH LAUT 2016-06-21 PT. Dharma Henwa Tbk. Diduga melakukan pelanggaran terhadap hak korban untuk melaksanakan kegiatan ibadah dengan membuat jadwal kerja/kegiatan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah korban UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mediasi 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan mediasi dimana harus disepakati bahwa korban memiliki hak untuk melakukan kegiatan ibadahnya tanpa meninggalkan/mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja di PT. Dharma Hanwa Tbk. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Hak atas rasa aman (Kekerasan Psikis dalam rumah tangga) A M ham Kalimantan Selatan KAB. TANAH LAUT 2017-03-17 A yang merupakan suami korban, M, melakukan ancaman pembunuhan. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Mediasi 1. Sudah Ada Solusi Membuat permohonan untuk mengambil anaknya dan diberian pengamanan sementara sambil menunggu proses perceraian Unit PPPA POLDA KALSEL Dinas Sosial Marabahan
Hak atas keadilan (Pembebasan lahan) Departemen Perhubungan Kanwil XIX Provinsi Kalsel H. Ridwan Bin Pua Masse ham Kalimantan Selatan KAB. TANAH LAUT 2017-01-10 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalsel Nomor: SK.04/PL.530.3/1991/BPN-43 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak atas Tanah kepada Departemen Perhubungan Kanwil XIX Provinsi Kalsel untuk dermaga penyeberangan, maka ditempatilah lokasi tersebut oleh terduga yang mana di dalam Kepgub tersebut mengatur apabila di lokasi tanah terdapat hak-hak masyarakat, maka terduga pelaku wajib membebaskan hak/membeli tanah warga yang tertempati. Oleh sebab itu korban yang tanahnya tertempati oleh terduga meminta ganti rugi atas tanah dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata Mediasi, jalur hukum 2. Dalam Proses Penanganan Agar pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan sehingg korban tidak dirugikan BPN Kabupaten Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Pembunuhan Muhammad Nasiruddin Sukoyo hukum Kalimantan Selatan KAB. TANAH LAUT 2017-01-16 Pelaku melakukan pembunuhan dengan memenggal kepala korban. Kepolisian mengamankan barang bukti berupa sandal pelaku, parang dan cangkul. Pembunuhan terjadi di dalam mushalla di Kintap, Kabupaten Tanah Laut Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polres Tanah Laut. Pelaku telah diperiksa secara psikologis dan motif pembunuhan dapat diketahui dikarenakan dendam 2. Dalam Proses Penanganan agar proses hukum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kepolisian Resort Tanah Laut
Peredaran Narkotika jenis Shabu - Umboro Teguh AS Alias Boro Bin Sugiyatmo - Iwan Setiawan alias Iwan bin Sugiyatmo Masyarakat pada umumnya hukum Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN 2017-04-28 BNNP Kalimantan Selatan mendapatkan informasi akan adanya pengambilan Narkotika dari Surabaya oleh tersangka 1 yang disuruh oleh tersangka 2 dan berkedok jual beli mobil bekas. Kemudian tim BNNP melakukan observasi terhadap tersangka dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah menuju Surabaya kemudian ke banjarmasin melalui kapal laut. Setibanya di Pelabuhan Laut Bandarmasih dilakukan penyergapan dan ditemukan 2,096 Kg shabu yang disimpan pada body mobil dan 148,45 gram dirumahnya, namun tim gagal untuk mengungkap jaringan di atasnya karena diduga telah memantau kegiatan petugas sejak di pelabuhan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 132 ayat (1) jo 11 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dilakukan penyidikan dan berkas tahap I telah diterima Jaksa Penuntut Umum 2. Dalam Proses Penanganan - Diharapkan agar masyarakat lebih kooperatif kepada penegak hukum untuk mengungkap kasus narkotika. Pada kasus ini masyarakat sekitar rumah tersangka dan Ketua RT enggan memberikan keterangan karena Tersangka 2 dikenal dermawan di lingkungannya. - diharapkan tersangka bersedia menjadi Justice Collaborator (JC) untuk mengungkap jaringan di atasnya BNNP Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Banjarmasin
Narkotika H. Abu Astadi als Abu Bin H. Husni (alm) - hukum Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA 2016-12-30 Telah terjadi tindak pidana secara melawan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman, penyalahgunaan narkotika Gol I bukan tanaman, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada hari jumat 30 desember 2016 Pukul 00.30 Wib Jl. Strawberry No. 38 Palangka Raya. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - 1. Sudah Ada Solusi - JPU
Narkotika Tony Shaptana, S.Sos als Tony bin H. Muhammad Idrus - hukum Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA 2017-01-14 Pada hari sabtu, tanggal 14 Januari 2017 Pukul 18.30 Wib, telah diamankan seorang laki-laki yang bernama Tony Shaptana, S.Sos als Tony bin H. Muhammad Idrus, karena memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terlapor dan barang bukti diamankan di kantor Polres Palangka Raya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - 1. Sudah Ada Solusi - JPU
Narkotika Lina Marlina als Lina Binti Sehan (alm) - hukum Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA 2017-03-08 Pada hari Rabu, 08 Maret 2017 Pukul 19.00 Wib di Jl. Garuda XIV (Wisma Madasgaskar Pintu No. 14) Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah diamankan seorang perempuan yang bernama Lina Marlina als Lina Binti Sehan (alm) karena memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnmya terlapor dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Palangka Raya. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. - 2. Dalam Proses Penanganan - JPU
narkotika Jastan als Jas als Tan Bin Sam'un - hukum Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA 2017-03-25 Pada hari Sabtu 25 Maret 2017 Wkt 21.10 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terlapotr an. Jastan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Jastan sering menyediakan, melakukan transaksi narkoba jenis shabu di tempat tinggalnya. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara Undercover Buy. Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -- 2. Dalam Proses Penanganan - JPU
Narkotika Arbani als Kai Bani bin Asnawi - hukum Kalimantan Tengah KOTA PALANGKARAYA 2017-04-19 Pada hari rabu, 19 April 2017 Pukul 21.10 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Arbani als Kai Bani Karena berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika ditempat tinggal Sdfr. Arbani als Kai Bani yakni di Jl. Jati Wisma Rania Pintu No. 6 Kel Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh Sdr Arbani al kai Bani. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Arbani als Kai Bani oleh Petugas BNNK Palangka Raya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan ktristal putih yang berada didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Warna biru muda. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - 2. Dalam Proses Penanganan - JPU
pada saat penangkapan saudara Jumardi (WBP pada Rutan Samarinda dengan kasus narkoba) merasa haknya di langgar Aparat kepolisian Jumardi ham Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA 2016-03-02 pada saat penangkapan saudara Jumardi (WBP pada Rutan Samarinda dengan kasus narkoba) oleh aparat polisi, saudara Jumardi sudah menyerah tetapi tetap di tembak kedua kaki kanan dan kiri serta di siksa di luar batas perikemanusiaan. Oleh karena itu minta bantuan pengacara untuk membela di saat persidangan secara gratis. UU No. 39 Tahun 1999 tidak ada 1. Sudah Ada Solusi saudara Jumardi menyurati ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur Cq. bagian Penyuluhan dan bantuan hukum Jumardi
Kecelakaan adik kandung Misransyah Alm. Hanafiah ham Kalimantan Timur KAB. KUTAI KARTANEGARA 2016-03-01 adik kandung mengalami kecelakaan (an. Alm. Hanafiah) dan kakak kandung (saudara Harun) menuntut tanggung jawab kepada penabrak Alm. Hanafiah untuk mengganti biaya perawatan rumah sakit korban dari mulai saat perawatan sampai meninggal. UU No. 22 Tahun 2009 tidak ada 1. Sudah Ada Solusi Agar saudara Misransyah bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan dimaksud Harun
Pelecehan seksual/sodomi Papat Muhammad Daffa ham Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA 2016-02-02 Saudara melakukan pelecehan seksual/sodomi Muhammad Daffa (Anak dibawah umur) UU no. 35 Tahun 2014 P2TP2A 1. Sudah Ada Solusi Melakukan upaya hukum supaya pelaku Papat jangan sampai lepas sehingga membuat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya P2TP2A
Telah terjadi tindak pidana penculikan Joniansyah ( Pimpinan PT. Serba Mulia Daihatsu Samarinda) Leni Nurrusanti ham Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA 2017-12-16 Telah terjadi tindak pidana penculikan atas sdr Leni Nurrusanti oleh Joniansyah ( Pimpinan PT. Serba Mulia Daihatsu Samarinda) dan beberapa orang dari manajemen PT. Serba Mulia Daihatsu Samarinda) Pasal 328 KUHP dan Pasal 332 ayat 1 angka 1 KUHP Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi sudah masuk keranah hukum Leni Nurrusanti
pembayaran jual beli lahan CV. Arjuna H. Yusuf Ibas ham Kalimantan Timur KOTA SAMARINDA 2016-09-05 CV. Arjuna sudah wanprestasi atas pembayaran jual beli lahan (H. Yusuf Ibas) Pasal 1238 dan 1243 KUHPer tidak ada 1. Sudah Ada Solusi agar pihak PT Arjuna menyelesaiakan pembayaran jual-beli lahan sesuai dengan perjanjian H. Yusuf Ibas
kerugian warga desa Sepatin yang disebabkan berdirinya sumur bor/RIG PT. Total E&P Balikpapan PT. Total E&P Total Balikpapan Masyarakat desa Sepatin ham Kalimantan Timur KAB. KUTAI KARTANEGARA 2017-03-23 Berdirinya sumur bor/RIG PT.Total E&P Balikpapan di dekat dengan area tambak dan pemukiman masyarakat desa Sepatin sehingga mempengaruhi hasil tangkapan, kebisingan getaran yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan habitat lingkungan di sekitar areal tambak PP No. 5 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 20 Tahun1974 tidak ada 1. Sudah Ada Solusi akan dilakukan mediasi untuk win-win solution LBH Garuda Khatulistiwa
Tindak Pidana Korupsi Ilyas Rustam Pertamina Balikpapan hukum Kalimantan Timur KOTA BALIKPAPAN 2016-03-08 Perihal kelebihan gaji yang diterima oleh pegawai terkait yaitu dengan istilah Statt Nett koreksi kelebihan lembur. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 Telah mendapat putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor : 58/Pid.sus-TPK/2015/PN 1. Sudah Ada Solusi Diselesaikan sesuai hukum yang berlaku Tipikor
Laporan dari Muhlis Usulu karyawan pada PT. J.Resources Bolaang Mongondow (PT.JRBM) yang berkeberatan mendapatkan surat keputusan PHK Management PT.J.Resources Bolaang Mongondow Muhlis Usulu ham Sulawesi Utara KAB. BOLAANG MONGONDOW 2017-01-24 Muhlis Usulu adalah karyawan pada PT.J.Resources Bolaang Mongondow yang telah bekerja sejak bulan Januari 2011. tetapi pada 15 September 2016 ybs menerima surat keputusan PHK dari Perusahaan tempat bekerja. ybs tidak mengetahui dengan jelas apa duduk permasalahannya.ybs menyampaikan bahwa pada tanggal 14 januari 2016 telah melakukan pemeriksaan darah di laboratorium prodia ( data terlampir ) dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kandungan mercury dalam darah dan menurut surat dokter bahwa ybs harus beristirahat, tetapi tidak diperdulikan oleh Perusahaan bahkan ybs di PHK pada 15 September 2016. Pihak management menyampaikan bahwa ybs telah menyebarluaskan data dokumen SPSI untuk management PT.JRBM di jejaring sosial/FB yang seharusnya tidak boleh disampaikan pd org lain karena bersifat rahasia. selain itu juga, ybs tidak menerima hak gaji sesuai dengan aturan serta tidak menerima pesangon setelah di PHK UUD Tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan, Pepres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019, Inpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang HAM Intansi terkait pada pelaksanaan RAKOR Yankomas 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyusunan rekomendasi dan dalam proses pemeriksaan secara intensif oleh Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara Pemkab Bolmong, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara, Ombusman Provinsi Sulawesi Utara, Management PT.JRBM, Muhlis Usulu
Laporan dari Maria Waluyan warga Desa Sawangan Kab Minahasa yang merasa sangat keberatan atas perampasan kendaraan roda 4 yang diambil tidak sesuai prosedur ALEX MONGINSIDI Maria Waluyan ham Sulawesi Utara KAB. MINAHASA 2017-04-12 maria waluyan membeli kendaraan roda 4 dengan cara kredit dan menurut laporan ybs bahwa pada awal kejadian perampasan kendaraan karena ybs telah menunggak selama 3 bulan yang diperkirakan sebesar Rp. 11.370.000,- tetapi ybs telah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pada 10 Februari 2016 walaupun baru bias dibayar 2 bulan. tetapi dari pihak ACC meminta harus 3 bulan ditambah denda Rp.1.500.000,- ybs mengeluhkan denda dengan jumlah yang besar dan uang setoran utk 2 bulan tidak diterima, hingga pada tanggal 16 Februari 2016 saat suami saya dan sopir sedang menurunkan aqua gelon ke salah satu warung untuk dijual tiba - tiba mobil tsb diambil secara paksa oleh Deb Kolektor yang bernama ALEX Monginsidi bersama 3 orang temannya dan mereka memaksa suami ybs untuk menanda tangani surat hingga ia merasa tertekan dan mengalami tekanan psikologis sampai saat ini. ybs segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Manado untuk meminta bantuan penanganan,karena saat mobil tsb diambil secara paksa terdapat 52 gelon air aqua didalam mobil. informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian yang telah berkomunikasi dengan lising kendaraan bahwa kendaraan tsb telah dilelang namun ybs tidak menerima surat lelang dan tidak menerima ganti rugi untuk gelon aqua yg ada dalam kendaraan itu. UUD Tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Ranham tahun 2015 - 2019, Inpres Nomor 10 tahun 2010 tentang HAM instansi terkait pada pelaksanaan RAKOR Yankomas 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyusunan rekomendasi dan menurut Polresta Manado berkas telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Polres Manado, Polda Sulawesi Utara, ACC Lising, Maria Waluyan
Laporan dari Ronald.O.Lambey PNS pada Pemprov Sulut yang menyampaikan bahwa ybs belum menerima TKD sejak bulan Januari sd Maret 2017 dan belum menerima kenaikan gaji berkala pada tahun 2016. atasan langsung ybs. Ronald Oktavianus Lambey,ST ham Sulawesi Utara KOTA MANADO 2017-03-08 sejak bulan Januari sd Maret 2017 ybs belum menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) padahal ybs selalu mengikuti apel pagi dan melakukan finger print, namun ada pegawai dalam satu bagian yg jarang masuk kantor tetapi menerima TKD ( foto copy finger print dan daftar tanda terima TKD terlampir). selain itu, haknya sebagai ASN untuk menerima kenaikan gaji berkala pada bulan Januari 2016 belum diterima sampai saat ini. UUD tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,Pepres Nomor 75 tahun 2015 tentang RANHAM,PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS, Inpres Nomor 10 tahun 2015 tentang HAM, instansi terkait pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi YANKOMAS 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyelesaian BKD Provinsi Sulawesi Utara, Biro Insfrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Utara, Ronald.O.Lambey,ST
Laporan dari Lokman Dompas yang menyampaikan permohonan penyelesaian bahwa tanah yang ditempati oleh POLRES Bitung adalah Miliknya POLRES Bitung Sulawesi Utara Lokman Dompas ham Sulawesi Utara KAB. MINAHASA UTARA 2017-01-16 ybs menyampaikan permohonan bahwa ia sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang ditempati bangunan POLRES Bitung di Kab.Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, yang sampai saat ini belum ada penyelesaian dengan pihak keluarga sebagai ahli waris. ybs telah menghubungi pihak pemerintah kelurahan setempat sampai pada pihak Polres tapi tidak menemukan penyelesaian dan foto copy berkas tanah sudah dikirim ke POLDA Sulawesi Utara pada Bulan November 2016 namun sampai sekarang tidak ada tanggapan apapun. UUD tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria,Pepres Nomor 75 tahun 2015 tentang RANHAM, Inpres Nomor 10 tahun 2015 tentang HAM, Instansi terkait pada pelaksanaan Rapat Koordinasi YANKOMAS 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyusunan rekomendasi BPN Kota Bitung, POLDA Sulut,POLRES Bitung, LOkman Dompas
Laporan dari Pihak Management Bunaken ISland Resort tentang Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang dikirim ke Polda Sulawesi Utara sejak tanggal 25 Januari 2017 Ester Kasehung (Manado) Ritlini Reflyn Kaempuge,SH ( Manager Bunaken Island Dive Resort) ham Sulawesi Utara KOTA MANADO 2017-01-25 bahwa FRANSISCUS ANTONIUS WILHEMUS FEIJNS berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan dan dikeluarkan akta oleh Notaris Lenny Tambaritji,SH sebagaiman yang termuat pada akta perjanjian Nomor 11 tanggal 22 Mei 2009 dan akta perjanjian pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 22 Mei 2009, benar mengikatkan diri secara bersama - sama dengan perempuan bernama ESTER KASEHUNG atas sebidang tanah seluas 4492m2 yang terletak di Kelurahan Bunaken Kota Manado sebagaiman termuat dalam surat ukur Nomor : 00001/Bunaken/2009 NIB: 18.01.01.05.00090, serta sertifikat Hak Milik Nomor : 188 Kelurahan Bunaken. berdasarkan surat perjanjian tersebut FRANSISCUS ANTONIUS WILHEMUS FEIJNS telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, serta kemudian mengolah resort yang diberi nama BUNAKEN ISLAND DIVE RESORT. yang kemudian pada tanggal 22 Juni 2016 FRANSISCUS ANTONIUS WILHEMUS FEIJNS telah melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut dengan akta perjanjian sewa menyewa Nomor : 110 tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris MAYA MARLINDA SOMPIE,SH dimana FRANSISCUS ANTONIUS WILHEMUS FEIJNS bertindak selaku pihak pertama /yang menyewakan dan FREDDY JOY CHARLES ROMPAS betindak selaku Pihak Kedua/yang menyewa untuk mengolah dan memanfaatkan resort tersebut. namun penyewa Bunakes Island Dive Resort tidak dapat secara maksimal menggunakan haknya karena situasi dan keamanan yang tidak kondusif karena adanya gangguan - gangguan serta ancaman - ancaman dari Pihak tertentu yang mengganggu keamanan FRANSISCUS ANTONIUS WILHEMUS FEIJNS dan FREDDY JOY CHARLES ROMPAS yang mengolah resort tersebut, seperti adanya pengeroyokan/kekerasan dengan tenaga terhadap karyawan atas nama Inriani Manis yang terjadi di restoran dalam kawasan resort tanggal 21 Desember 2016 dan saat ini perkaranya telah diproses di POLDA Sulut, adanya perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman dengan sebuah kapak yang dialami oleh Mr.Kim Hessel yang dilakukan oleh Sven Reumschussel (suami dari Ester Kasehung ) serta adanya ancaman - ancaman dan gangguan keamanan lainnya serta pengusiran terhadap karyawan baru bunaken island dive resort yang dilakukan oleh Ester Kasehung sekeluarga ( foto copy laporan polisi terlampir ). UUD Tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pepres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM, Inpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang HAM instansi terkait pada pelaksanaan Rapat Koordinasi YANKOMAS 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyusunan rekomendasi Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan Bunaken,BPN Kota Manado,POLDA SULUT dan Manager Bunaken Island Dive Resort
Perijinan Bupati Donggala dan PT Mutiara Alam Perkasa Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah hukum Sulawesi Tengah KAB. DONGGALA 2015-09-03 Adanya pelanggaran terkait ijin pertambangan batuan pada Kabupaten Donggala UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sudah ada solusi 1. Sudah Ada Solusi Gugatan PTUN Palu PTUN, Pemda Kabupaten Donggala
Laporan dari warga Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kab.Mihasa Utara Provinsi Sulawesi Utara bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM oleh aparat Kepolisian terhadap warganya. Aparat Kepolisian Warga Desa Tiwoho ham Sulawesi Utara KAB. MINAHASA UTARA 2017-03-01 berawal pada penguasaan tanah warga oleh PT.Awani Modern yang telah merampas hak masyarakat desa tiwoho. perusahaan tersebut telah mengolah dan menggarap tanah warga seluas 80 hektar yang diklaim secara sepihak oleh PT.Awani Modern. untuk keperntingan perusahaan mereka menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan mengusir secara paksa bahkan menahan warga desa tiwoho yang mengambil hasil perkebunan seperti buah kelapa di kawasan tersebut dengan tuduhan pencurian, padal warga yang mengambil hasil kebun adalah merupakan pemilik dari tanah yang diklaim sepihak. warga yang ketahuan mengambil buah kelapa digiring secara paksa masuk kedalam mobil tahanan dan diancam dengan senjata yg membuat warga desa tiwoho ketakutan. kejadian ini telah berlangsung sejak tahun 2008, sebanyak 9 warga ditahan oleh pihak kepolisian dan dijadikan tersangka dengan tuduhan pencurian buah kelapa dan kejadian yang terakhir terjadi pada 24 Februari 2017, salah satu warga tiwoho ditahan oleh Pihak Kepolisian dengan tuduhan yang sama. PT.Awani Modern belum bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut. tetapi warga desa tiwoho memiliki bukti - bukti adanya rekayasa tanda tangan pada penerbitan AJB yang menurut PT.Awani Modern telah dibeli kepada warga. UUU Tahun 1945 Bab X, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM tahun 2015 - 2019, Inpres Nomor 10 tahun 2010 tentang HAM instansi terkait pada pelaksanaan RAKOR Yankomas 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses penyusunan rekomendasi Pemerintah Setempat, Polres Manado,POlda Sulut, BPN Minut, BPN Provinsi Sulawesi Utara, PT.Awani Modern, Warga Desa Tiwoho
pemerkosaan ayah tiri bianca lasawengan hukum Sulawesi Utara KAB. MINAHASA UTARA 2017-06-10 pemaksaan oleh ayah tiri pada waktu tidur malam UU Hukum Pidana LSM Swara Perempuan, POLDA Sulut 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses masyarakat
pemukulan ayah kandung nandito hukum Sulawesi Utara KAB. MINAHASA SELATAN 2017-06-07 masalah intern keluarga, korban yang berusia 3 tahun dipukul oleh ayah kandung UU Perlindungan Anak LSM Swara Perempuan 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses masyarakat
kekerasan oknum guru pada siswa Guru siswa nadia aruna hukum Sulawesi Utara KOTA MANADO 2017-06-06 karena anak didik tidak disiplin disekolah. saat merokok dilingkungan sekolah diketahui oleh pihak guru kemudia ybs dihukkum dengan dimasukkan rokok 4 batang kedalam mulut ybs dalam keadaan tangan terikat. UU Perlindungan Anak LSM Swara Perempuan 2. Dalam Proses Penanganan dalam proses masyarakat
Hak atas Tanah PT. GMTD Yayasan Karya Dharma LVRI Kab. Gowa diwakili oleh Sirajuddin Ardan hukum Sulawesi Selatan KAB. GOWA 2017-02-06 PT. GMTD melakukan pembelian tanah dalam area milik LVRI Kab. Gowa KUHP ATR/BPN 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Murni perkara perdata sehingga disarankan untuk melanjutkan laporannya kepada PN sesuai domisili PT. GMTD ATR/BPN Gowa LVRI Gowa
Permintaan Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Keputusan Pengadilan Syaharuddin Bin Mara Dg. Ngango Jumhana, A.Md ham Sulawesi Selatan KAB. GOWA 2014-04-21 Pelapor merasa keberatan karena anaknya diambil paksa oleh suami tgl 6 maret 2014, sehingga pada tanggal 21 april 2014 pelapor mengajukan gugatan cerai dan pada tanggal 7 oktober 2014 pengadilan memutuskan cerai talak 1 dan hak asuh anak jatuh pada pelapor an. Jumhana, A.Md UUD 1945, UU No, 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Kantor Desa, Polsek dan Polres Takalar, Pengadilan Agama Sungguminasa 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan kepada Dusun Sampulangan Beru untuk mediasi Kantor Desa, Polsek dan Polres Takalar, Pengadilan Agama Sungguminasa
Perlindungan HAM terhadap perampasan Hak Ibu Pelapor Muhammad Aslan Dg Ngawing ham Sulawesi Selatan KAB. GOWA 2017-01-30 Ibu pelapor meminjamkan uang kepada menantunya dengan jaminan tanah, sedangkan tanah tersebut masih milik ahli waris yang belum terbagi KUHPer tentang Perjanjian Jual Beli, UU. No 5 Tahun 1960 tentang KPPA Tidak ada 1. Sudah Ada Solusi direkomendasikan ke lurah untuk dimediasi Pelapor, Ibu dan Manantu
Seorang ibu mengalami kekerasan dari anak kandungnya. Endang Susilowati umur 30 Tahun Hj. Nurdiana Lakoro umur 67 Tahun ham Sulawesi Tengah KOTA PALU 2017-09-02 Kekerasan dalam rumah tangga seorang ibu umur 67 Tahun diusir anak kandungnya dan tangannya pernah dijepit di pintu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Mendorong instansi terkait untuk penyelesaiannya 1. Sudah Ada Solusi Diadakan rapat koordinasi pada instansi terkait guna mendapatkan perlindungan pada korban. Ketua Yayasan Alkautsar (Ketua Panti Jompo), Komda Lansia, P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
Ibu Lismawati (30 Thn) tidak menerima dengan keadaan suaminya yang memar di sekujur tubuh dan menyesali perlakuan terhadap suaminya yang dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anaknya sebanyak 8 kali. Ahmad Sumarno (33 Thn) Nur Indah Cahyani (12 Thn) ham Sulawesi Tengah KAB. PARIGI MOUTONG 2016-09-08 - Tidak menerima suaminya yang dilaporkan ke pihak kepolisian apalagi mengalami memar disekujur tubuhnya. - Memohon untuk mengabulkan permintaan pencabutan laporan kepolisian. - Meminta maaf dikarenakan anaknya a.n. Nur Indah Cahyani tidak benar telah dicabuli oleh suaminya sendiri a.n. Ahmad Sumarno. UU Nomor 39 Thn 1999 Sudah ada solusi 1. Sudah Ada Solusi Diadakan rapat koordinasi pada instansi terkait guna mendapatkan penyelesaian perlakuan suaminya a.n. Ahmad Sumarno yang dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anaknya. P3AP2KB, Pengadu, Pendamping
Sengketa Lahan Pertanian Ir. Syaid Ir. H. Mahmud Untung, M.M. ham Sulawesi Tengah KAB. SIGI 2017-05-19 Sengketa tanah yang mempermasalahkan tentang penerbitan penyerahan tanah dengan lokasi yang sama UU Nomor 39 Thn 1999 Dalam Proses Penanganan 2. Dalam Proses Penanganan Akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan solusi. Dinas Pertanahan, Camat, Kepala Desa
Tindak kekerasan pada anak. Wawan Ishak Anak dari ibu Aminah ham Sulawesi Tengah KOTA PALU 2017-01-31 Tindak kekerasan pada anak berupa pengangkatan anak Ibu Aminah yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses penanganan 2. Dalam Proses Penanganan Akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan solusi. P2TP2A
Perbuatan melawan Hukum Kepala Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Provinsi Sulawesi Tengah Ramsyah S. Yodjorullah hukum Sulawesi Tengah KOTA PALU 2016-10-12 Adanya perbuatan melawan hukum akibat pengakuan tanah yang bukan miliknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUP) Sudah ada solusi 1. Sudah Ada Solusi Gugatan ke Pengadilan Tinggi Negeri Palu Pengadilan Tinggi Negeri Palu, Masyarakat.
Hak Pekerja PT. Indo Prima Multi Plasindo Buruh di wakili oleh Muhammad Ashar ham Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-12-05 Perusahaan mempekerjakan dengan sistem perbudakan, tidak memperhatikan jam kerja, waktu istirahat, upah lembur, hak cuti, dll UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Serikat Perjuangan Buruh Indonesia 1. Sudah Ada Solusi mengikuti proses penyelesaian dan mediasi yang sementara dilakukann oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar PT. Indoprima Multi Plasindo Dinas Tenaga kerja Makassar Serikat Perjuangan Buruh Indonesia
Hak atas Upah Perum Damri Makassar Harianto Makka ham Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-12-16 belum dibayarkan kekurangan gaji pokok tahun 2006 s/d 2015 serta belum dibayarkan uang taspen selama 22 tahun 8 bulan UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perum Damri Pusat 1. Sudah Ada Solusi Kiranya permasalahan tersebut diselesaikan berdasarkan surat yang dikirim kepada Perum Damri Makasasar Perum Damri Pusat, Perum Damri Makassar
Hak Atas Kemerdekaan Rutan Kelas I Makassar Dahlan ,dkk ham Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-01-18 perintah penangguhan penahanan untuk keluar dari Rutan tepat tgl 13 Desember 2016 ditolak PLT. Karutan dengan alasan saat itu sudah bukan jam kerja UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM PN Sungguminasa Kab. Gowa 1. Sudah Ada Solusi berdasarkan hasil konfirmasi Kiranya permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku Rutan Kelas I Makassar, PN Sungguminasa
Permintaan Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Turunan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Andi Chandra Bin Haryadi, dkk hukum Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2016-11-24 Pelapor tidak diberikan turunan berkas putusan oleh oknum PN Makassar UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, Perpres 75 Tahun 2015 tentang RANHAM PN Makassar 1. Sudah Ada Solusi Klarifikasi ke PN Makassar melalui Persuratan PN makassar
Permintaan Perlindungan Keselamatan Jiwa Raga dalam proses hukum Resmon Brimob Pabaeng-baeng Andriaany Saputri Iskandar hukum Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-01-20 Pada tgl 20 januari 2017 pkl 03.00 peserta dan suami dikepung dan suaminya dipukul dan ditembak oleh resmob Brimob Pabaeng-pabaeng sampai sekarang belum ada keterangan dan pemberitahuan keberadaan korban (suami pelapor) KUHAp Pasal 18 Ayat 3 tentang Sprint penangkapan Resmob Brimob 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan Pelapor untuk melakukan pengaduan ke Propam Polda Sulsel Resmob Brimob Pabaeng Baeng
Penganiayaan Ramayana Store Waode Arfianti, SP ham Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2016-05-15 pada tgl 15 Mei 2016 pelapor berbelanja di Ramayana Store dan dituduh mencuri sehingga dipukul dan dikurung UU No 39 tahun 1999 tentang HAM Polsek Panakukkang 1. Sudah Ada Solusi Klarifikasi ke Polsek Panakkukang Ramayana Store, Polsek Panakkukang
Perlindungan Hukum dan HAM dari Keputusan Pengadilan Wely Yeane hukum Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-02-13 Husain S selaku Advokat Ny Yeane menyampaikan bahwa sejak oktober 2016 Ny Yeane tidak bertemu anaknya sehingga berharap bisa dimediasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tidak Ada 1. Sudah Ada Solusi Mediasi Yeane dan Wely
Dugaan Pelanggaran HAM oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Cabang Panakkukang Yesaya Parubang ham Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-03-14 Pelapor telah meminjam uang di Bank BRI Cabang Panakkukang karena terjadi tunggakan kemudian BRI melakukan lelang dan pengosongan aset dibawah harga yakni sebanyak Rp. 137.000.000 sehingga pelapor masih menanggung sisa utang UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1, UU No. 39 Tahun 1999, Perpres No. 75 Tahun 2015 Nihil 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan koordinasi dengan Pihak BRI Cabang Panakkukang BRI, Pelapor
Penipuan Sulaiman Nurhayati hukum Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-03-22 Pelapor yang meminjam uang dengan jaminan sertifikat an. Suami pelapor kebetulan suami pelapor memiliki nama yang sama dengan suami yang terlapor. Jaminan sertifikat dipakai untuk meminjam uang dibank sebanyak Rp. 20.000.000 UUD 1945, UU 39 tahun 1999, Perpres 75 tahun 2015 Nihil 2. Dalam Proses Penanganan Bersurat kepada Polsek yang berwenang Palapor dan Polsek yang berwenang
Turunan Putusan PN Sidrap A. Haerul S. Aminoto Udda hukum Sulawesi Selatan KAB. SIDENRENG RAPPANG 2017-02-27 Pelapor menyampaikan berakhirnya surat perpanjangan penahanan tanggal 3 februari 2017 sampai saat ini belum ada perpanjangan lagi UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, Perpres No. 75 Tahun 2015 PN Sidrap, Rutan Sidrap 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan Instansi Terkait (PN dan Rutan Sidrap) Pelapor, Rutan dan PN Sidrap
Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kecamatan Mamajang Nasrullah hukum Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR 2017-03-27 Kebenaran Akta Hibah N0. 08/KMD/1973 yang tidak ditemukan di kantor camat, dinyatakan hilang atau tidak ditemukan UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008 Perpres 75 Tahun 2015 Kantor Camat Mamajang 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi dengan Instansi Terkait Pelapor, Kantor Camat Mamajang
Jual Beli Tanpa Sertifikat H. Abd Salam H. Samsuddin ham Sulawesi Selatan KAB. BONE 2017-04-21 Jual beli yang terjadi antara H. Samsuddin dengan H. Abd Salam telah dilakukan, sampai saat ini H. Samsuddin belum memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan alasan sertifikat tersebut telah digadaikan di BNI. uu No. 39 tahun 1999 Depelover 2. Dalam Proses Penanganan Disarankan berkoordinasi dengan pihak terkait Pelapor, BNI dan Developer
penyorobotan lahan transmigrasi penduduk asli yang mengaku sebagai pewaris warga transmigrasi hukum Sulawesi Tenggara KAB. KOLAKA TIMUR 2005-05-19 sejak tahun 2005 sekelompok orang yang mengaku sebagai pewaris dari lahan transmigrasi melakukan penyerobotan.dari peristiwa tersebut pada tahun 2012 pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan oleh pemerintah setempat namun pada 2013 kembali lagi terjadi penyerobotan sampai dengan 2016 dan akhirnya warga mengadukan ke yankomas pada bulan mei 2016 UU pokok agrarian,sertifikat tanah UU No. 39 Tahun 1999 Permenkumham Yankomas Bersama Instansi Terkait Telah Melakukan Rapat Koordinasi Di Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka Timur 1. Sudah Ada Solusi Agar Pemerintah Daerah segera Mengambil Langkah-langkah Penyelesaian Warga Transmigrasi dan Warga Yang Mengaku Sebagai Pewaris Dari lahan Transmigrasi
penyerobotan lahan perkebunan Saudari Rosdiati yusuf Dg. Barrisi hukum Sulawesi Tenggara KAB. KONAWE 2016-05-28 Berawal dari adanya panggilan pada akhir bulan mei 2016,untuk menghadap kepada lurah Hopa-Hopa atas gugatan dari saudari Rosdiati Yusuf terkait lahan kebun yang dibeli oleh daeng barisi dari saudari Noli pada tahun 1997 dengan luas 15.000 m2 sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembelian dan akta jual beli namun pada saat penerbitan sertifikat luas lahan yang tertera dalam sertifikat hanya kurang lebih 8000 m2,hal ini tidak di persoalkan oleh sdr. Daeng barrisi karena menyakini bahwa hasil pengukuran BPN yang lebih valid sehingga sampai dengan saat ini lahan yang di pagar dan diolah hanya sesuai sertifikat dan sudah berlangsung selama 20 tahun.menjadi tanda tanya besar dalam diri Daeng Barrisi karena tiba-tiba Rosdiati Yusuf mengklain sebagai hak miliknya. dan dilaporkanlah ke kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia sulawesi tenggara tanggal 28 mei 2016 UU pokok agrarian sertifikat tanah UU No.39 tahun 1999 permenkumham Kwitansi pembayaran bukti pembayaran PBB Yankomas bersama instansi terkait telah melakukan rapat kordinasi Wawatobi kab.Konawe 1. Sudah Ada Solusi agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah penyelesian saudari Rosdiati yusuf dan sdr.Dg Barrisi
penembakan oleh oknum kepolisian Oknum POLRI an. Agustinus Tisna seorang sopir truck hukum Sulawesi Tenggara KAB. KONAWE 2016-08-16 korban yang mengemudikan mobil truk yang memuat kayu dari kabupaten Konawe Utara tiba-tiba dihentikan oleh pelaku kemudian pelaku menembak korban dan menyebabkan korban tidak dapat diselamatkan KUHP UU No. 39 Tahun 1999,UU kepolisian permenkumham Telah digandakan dalam rapat Koordinasi Yankomas namun pelapor tidak hadir 1. Sudah Ada Solusi Yankomas meminta kepada POLDA sultra untuk mengasuk sampai tuntas yankomas Instunsi POLRI dan keluarga korban
hak asuh anak Hariyani LM Bintang Mardani hukum Sulawesi Tenggara KOTA KENDARI 2012-12-04 sejak tahun 2012 pelaku pergi meninggalkan rumah dan keluarga (suami dan anaknya yang masih belita) sehingga anak dibawah asuhan ayahnya. Beberapa tahun kemudian suaminya yang sudah hidup terpisah untuk bertemu dengan anaknya dan pada saat itulah pelaku membawa ananknya dan tidak mengembalikan kepada suaminya sampai dengan kasus ini dilaporkan ke kanwil kemenkumham sultra UU perkawinan,UU perlindungan anak, UU No. 39 Tahun 1999,Permenkumham yankomas bersama instansi terkait telah melakukan rapat koordinasi di kanwil Kemenkumham 2. Dalam Proses Penanganan Meminta kepada POLDA sultra untuk mengasut sampai tuntas LM Bintang Mardani & Hariyani
penyerobotan lahan perkebunan Pemda Konawe Utara Sdr.Harlin hukum Sulawesi Tenggara KAB. KONAWE UTARA 2016-09-23 Sdr.harlin Memiliki lahan di Kecamatan Oheo yang diolah dan ditanami jangka panjang diantaranya jambu mente sejak puluhan tahun yang lalu,belakangan lahan tersebut akan dijadikan sebagai lokasi transmigrasi oleh pemerintah daerah dan telah dilakukan pergusuran tanpa sepengetahuan Sdr.Harlin merasa keberatan dan melaporkan ke Yankomas pada tanggal 23 september 2016 UU agrarian,sertifikat tanah UU N0. 39 tahun 1999 permenkumham Yankomas bersama instansi terkait telah melakukan rapat koordinasi di Kec.Oheo Kab.Konawe utara 1. Sudah Ada Solusi agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah penyelesaian Pemda konawe Utara dan Sdr.harlin
koban Emilliyan Mamuki, SE., M.Ec.Dev selasai menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, kemudian kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun belum mendapatkan pemulihan atau pengembalian hak-haknya untuk memperoleh gaji pokok 100%. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Emilliyan Mamuki, SE., M.Ec.Dev ham Gorontalo KAB. BONE BOLANGO 2017-01-15 Kronologi Kejadian : 1. Pada tanggal 2 Januari 2014, korban telah diberhentikan sementara dari jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 887/BKPPD/SK/02/I/047/2014 tanggal 13 Januari 2014. 2. Pada tanggal 15 Januari 2016, bahwa koban Emilliyan Mamuki, SE., M.Ec.Dev selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-30.PK.01.05.06 tahun 2015 tanggal 21 Desember tentang Pembebasan Bersyarat kepada korban. 3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah aktif bekerja melaksanakan tugas kedinasan, tetapi masih menerima 50% gaji pokok disebabkan masih berlakunya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 887/BKPPD/SK/02/I/047/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Hak atas Kesejahteraan. - 1. Sudah Ada Solusi Dengan Cara Tim Kantor Wilayah Melakukan kunjungan langsung di lapangan, memperoleh informasi bahwa dilakukan pemulihan hak-hak korban, akan tetapi terjadi keterlambatan dalam pembayrannya. -
Penyanderaan Bapak Andrian Gani oleh Manager Koperasi Mekar Jaya karena merugikan pihak Koperasi Manager Koperasi Mekar Jaya Andrian Gani hukum Gorontalo KOTA GORONTALO 2017-04-17 1. Tanggal 4 Maret sampai dengan 11 April 2017, korban dijadikan sandera atas perbuatan korban yang merugikan pihak koperasi sejumlah Rp. 60.000.000,- 2. Permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh pihak Koperasi Mekar Jaya kepada Polsek Telaga Dalam Pasal 333 ayat 1 KUHP mengenai penyanderaan yang termasuk tindak pidana menahan (merampas kemerdekaan) orang dan dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian - 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Memberikan arahan dan penjelasan kepada pihak korban terkait kedudukan permasalan dan akibat hukum terkait kasus yang ada. Kepolisian dan Pihak Koperasi Mekar Jaya
Keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi terkait putusan pengadilan (MA) BANK Arfan Didipu hukum Gorontalo KOTA GORONTALO 2017-05-10 Berdasarkan cerita yang disampaikan korban bahwa korban melakukan pinjaman kepada bank dengan jaminan tanah dan rumah milik korban. dalam proses pengangsuran / pemabaran kredit kepada pihak bank mengalami keterlambatan dan korban tidak mampu membayar hutang kepada bank, sehingga pihak bank melakukan lelang terhadap tanah dan rumah korban yang merupakan jaminan pihutang kepada bank. setelah dilakukan lelang dan mendapatkan pemenang lelang, maka pihak bank melakukan eksekusi terhadap barang jaminan milik korban. Ketentuan Pasal 207 ayat (2) Rbg, dan (109 R.Bg/pasal 197 HIR), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait Hak Memperoleh Kepastian Hukum - 1. Sudah Ada Solusi Memberikan arahan kepada Arpan Didipu (korban) untuk mematuhi perintah pengadilan dan menghadiri undangan mediasi pelaksanaan eksekusi terkait putusan pengadilan (Putusan Mahkamah Agung) Bank dan Pemenang Lelang
Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur Roky Mantou Menik Batlajery ham Maluku KAB MALUKU TENGGARA BARAT 2016-02-18 Peristiwa bermula ketika pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016. Hal ini terjadi karena pelaku sering menonton film porno sehingga pelampiasannya dilakukan kepada korban. Perbuatan ini diketahui ketika korban melaporkannya kepada ibu korban setelah perbuatan asusila tersebut dilakukan. Sehingga perbuatan tersebut dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk diproses lebih lanjut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pihak Kanwil Kemenkumham Maluku berdasarkan hasil Tim Penelaahan Yankomas menyimpulkan untuk menunggu hasil proses hukum dari pihak Kepolisian. 1. Sudah Ada Solusi Pihak Kanwil Kemenkumham Maluku hanya berkoordinasi terkait permasalahan HAM dengan instansi terkait. 1. Kanwil Kemenkumham Maluku; 2. Polres Maluku Tenggara Barat
Pemasungan penderita ganngguan jiwa Masakaraeng (ayah) dan Matasik (ibu) Demas ham Sulawesi Barat KAB. MAMASA 2004-12-31 Sejak tahun 2003 Demas mengalami gangguan jiwa umur 27 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2004 keluarga memutuskan untuk mengkerangkeng Demas. Menurut ibu (Matasik) hal demikian terpaksa dilakukan lantaran khawatir Demas akan berbuat hal yang tak di inginkan. Hal ini sebenarnya tidak ingin dilakukan namun perekonomian keluarga membuatnya tak mampu berbuat banyak dengan membawa ke RS Jiwa atau memberinya pengobatan yang layak di rumah sendiri. 1. Undang-Undang No 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendi- dikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negarauntuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkat rasa percaya diri dan kemam- puan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Undang-Undang No 36 Tahun 2019 pasal 148 ayat 1 menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara semantara Pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam ke selamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah mengirimkan surat kepada Dinas Sosial sebagai instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Seharusnya pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab. Mamasa memberikan perhatian kepada para korban pemasungan karena penyakit jiwa dengan membawa korban ke Rumah Sakit Jiwa. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
Suami tidak punya rasa tanggung jawab, meminta suami tetap menafkahi anaknya Hariyanto Asmawati ham Sulawesi Barat KAB. MAMUJU 2017-04-10 menurut pengakuan Ny. Asmawati, berawal adanya pihak ketiga yang menggangu rumah tangga mereka sehingga suaminya ingin bercerai. Ny. Asmawati siap untuk bercerai yang penting Hak Anaknya tetap di tanggung oleh Tn. Hariyanto UU no. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak tidak ada 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankomas menyarankan untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua si anak sehingga anak tersebut terpenuhi haknya. Ny. Asmawati
Sengketa lahan sawit PT. Pasangkayu Masyarakat Adat suku bunggu ham Sulawesi Barat KAB. MAMUJU UTARA 2017-07-10 Pihak Perusahaan terus melakukan aktivitas di lokasi yang disengketakan padahal mereka telah bersepakat untuk tidak saling menduduki lahan sebelum ada keputusan ingkra dari pengadilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 18B ayat (2) tidak ada 2. Dalam Proses Penanganan mediasi PT. Pasangkayu
terjadi pemagaran sebagian tanah alun-alun KOTA H. Hasan Sulur dan H. Jamaluddin Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar hukum Sulawesi Barat KAB. POLEWALI MANDAR 2016-06-15 H. Hasan Sulur dan H. Jamaluddin melakukan pemagaran atas sebagian tanah Alun-alun kota karena merasa memiliki dengan dokumen pendukung akta jual beli Pasal 19 UU No. 5/1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pihak pemda selaku pemilik tanah alun-alun dengan dasar Sertifikat telah melayangkan Somasi kepada Pihak yang melakukan Pemagaran 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya dilakukan mediasi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Pemagaran Pemerintah Daerah
Pemagaran terhada Lapangan Bola Desa Paku H. Nusu Kepala Desa Paku hukum Sulawesi Barat KAB. POLEWALI MANDAR 2016-08-02 H. Nusu selaku ahli waris melakukan pemagaran lapangan bola desa paku karena merasa memiliki dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Kepemilikan Pasal 19 UU No. 5/1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Telah Dilakukan Mediasi antara Ahli Waris H. Nusu dengan Kepala Desa namun tidak ada titik temu dikarenakan kepala desa merasa memiliki bukti bahwa lapangan bola desa paku telah tercatat di iNventaris Desa 2. Dalam Proses Penanganan lebih ditingkatkan mediasi dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ada didesa paku dan kabupaten polewali mandar Pemerintah Daerah Polewali Mandar
Penganiayaan Hasan La Ibe Dkk Yasin Malabar ham Maluku KAB. MALUKU TENGAH 2017-04-24 Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana “Penganiayaan” pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pkl. 16.30 WIT bertempat di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perkara dugaan tindak pidana “Penganiayaan” tersebut, korbannya adalah Sdr. Yasin Malabar, sedangkan pelakunya adalah Sdr. Hasan La Ibe beserta beberapa orang temannya yang tidak diketahui identitasnya. Penganiayaan ini disebabkan karena saling tatap antara korban dan pelaku saat melintas ditempat acara Kawinan di Kampung tersebut, Kejadian terbut telah dilaporkan ke Polsek Salahutu Pada Hari kejadian penganiayaan tersebut terjadi, akan tetapi sampai bulan Juli Para Tersangka Belum Juga Diproses. 1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 2. KUHP 3. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI Tim Pelayanan Komunikasi Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan koordinasi dengan para pihak terutama pihak dari Polsek Salahutu pada hari senin tanggal 10 Juli 2017, dalam pertemuan dengan Polsek Salahutu dijelaskan bahwa para pelaku penganiayaan telah ditangkap dan dijadikan tersangka, saat ini pelaku utama dan kedua temannya yang turut serta dalam tindak pidana tersebut kasusnya telah P21 dan siap untuk disidangkan, ketrlambatan proses ini diakibatkan karena para tersangka melarikan diri keluar daerah. 1. Sudah Ada Solusi Kasusnya telah diselesaikan 1. Polsek salahutu 2. Kanwil Kemenkumham Maluku 3. Keluarga Pelaku
Hak Gaji Anaknya a.n. Hendriko Vutwen yang telah meninggal dunia Sdr. Herman Warmasubun Ny. Patricia Revwalu ham Maluku KOTA AMBON 2016-01-04 Bermula dari Suami Almarhumah Hendrika Vutwen yaitu Herman Warmasubun yang melakukan pelanggaran administrasi terkait surat-surat yang berhubungan dengan gaji pensiun dan tunjangan lainnya dari almarhumah yang tidak diperoleh anak dari almarhumah yang sementara dibawah pengasuhan ibu dari almarhumah Hendrika Vutwen. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tim Penelaahan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) telah melakukan koordinasi dengan pihak Perpustakaan Wilayah Maluku karena almarhumah merupakan salah satu pegawai dari instansi tersebut. Dan rekomendasi dari pihak Perpustakaan Wilayah Maluku untuk melakukan koordinasi dengan suami almarhumah untuk menyelesaikan perkara namun sampai saat ini tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan. 1. Sudah Ada Solusi Harus ada itikad baik dari suami almarhumah untuk menyelesaikan masalah terkait biaya hidup anaknya. Pihak Kantor Wilayah hanya melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dan konsultasi ke instansi terkait. 1. Kanwil Kemenkumham Maluku; 2. Perpustakaan Wilayah Maluku.
Penganiayaan terhadap sdr. Albertus Reinhard Tahamata (Boy) Roy Sinamur Albertus Reinhard Tahamata (Boy) ham Maluku KAB. KEPULAUAN ARU 2017-01-04 Pada tanggal 11 November 2016 pukul 18.20 WIT sdr. Albertus Reinhard Tahamata (Boy) menegur sekelompok anak-anak yang bermain meriam kaleng di depan rumahnya karena pada saat itu anak dari korban yang berumur 2 (dua) tahun sedang tidur terkejut dan menangis. Korban kemudian mengambil meriam kaleng tersebut dan merusaknya. Korban kemudian menyuruh anak yang diduga bermain meriam kaleng itu untuk pulang dengan sedikit mendorong kepalanya dan menasehatinya untuk tidak main lagi di depan rumahnya.Selang 10 menit kemudian datang sekelompok orang yang langsung menghampiri korban dan melakukan penganiayaan yang kemudian dikenali korban sebagai ayah dari anak yang dinasehatinya tadi. Pukulan bertubi-tubi dari pelaku membuat korban terdesak dan menyelamatkan diri dari pelaku yang kemudian diteriaki pencuri oleh si pelaku. Korban kemudian menyelamatkan diri di rumah warga, dan setelah merasa aman korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Kepulauan Aru. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polres kepulauan Aru dan telah dilakukan proses hukum terhadap si pelaku. Dan saat ini kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pihak-pihak yang berwenang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 1. Sudah Ada Solusi Kasus tersebut telah selesai walaupun korban belum merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri Aru. 1. Polres Kepulauan Aru; 2. Kejaksaan Negeri Aru; 3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
Pembagian Jasa BPJS Rumah Sakit Umum Haulussy Ambon NS. Hadijah Latuconsina ham Maluku KOTA AMBON 2016-01-07 Pelapor/Korban menyampaikan permasalahan terkait dengan permohonan perlindungan atas ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterimanya dari pihak Rumah Sakit Umum Haulussy Ambon terkait pembagian BPJS dari Tahun 2014 yang telah diatur dalam RKA, dan telah diputuskan oleh DPR dan telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Tahun 2015. Pelapor/Korban merasa dirugikan sehingga menuntut agar permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan peraturanyang berlaku. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pihak Kanwil Kemenkumham Maluku berdasarkan hasil rapat penelaahan kemudian melakukan Koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Haulussy Ambon untuk mengklarifikasi laporan yang dikomunikasikan. 1. Sudah Ada Solusi Dalam penyelesaian kasus ini pihak Kanwil Kemenkumham Maluku sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Dan untuk pelapor/korban sampai dengan saat ini belum menyampaikan laporan perkembangan dari kasus tersebut. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Rumah Sakit Umum Haulussy Ambon.
Kasus Tanah Frits Nirahua Justen Luturmas ham Maluku KOTA AMBON 2017-01-04 Adanya tindakan menguasai dan perbuatan merusak rumah yang dilakukan oleh Sdr. Frits Nirahua (pelaku) yang sudah dibeli oleh Sdr. Justen Luturmas (korban) dari Sdr. Lamadi Murad. 1. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. 1. Sudah Ada Solusi Kasus tersebut sudah diselesaikan oleh yang bersangkutan dengan membawa bukti sertifikat tanah yang dimiliki kepada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Perlakuan diskriminasi Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tual Aziz Fidmatan, S.Sos.,M.Si ham Maluku KOTA TUAL 2017-01-04 Sdr. Aziz Fidmatan, S.Sos.,M.Si merasa bahwa proses penyelesaian kasus korupsi yang dialaminya sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut masing-masing : 1. Diskriminasi hukum dan HAM dalam penyelesaian kasus; 2. Menggunakan Alat Bukti Fotocopy (palsu); 3. Melakukan pemerasan selama proses penyelidikan s/d persidangan tipikor di Ambon. 1. Pasal 242 KUHP ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Pasal 8 pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Bahwa pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku sudah melakukan penelaahan terhadap masalah tersebut dan meminta yang bersangkutan membawa alat bukti terkait dugaan pemerasan selama proses penyelidikan s/d persidangan tipikor di Kota Ambon; 2. Bahwa korban telah menyurati instansi terkait permasalahan ini masing-masing ke Perwakilan Komisi Yudisial Provinsi Maluku dan Komnas HAM Provinsi Maluku. 1. Sudah Ada Solusi Perkara tersebut sangat membutuhkan waktu untuk proses pembuktiannya, sehingga pihak Kanwil Kemenkumham Maluku dalam hal ini hanya melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar diproses lebih lanjut. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; 3. Kejaksaan Tinggi Maluku.
Kasus Tanah Paul Lesly Tubalawony Paul Teriraun ham Maluku KOTA AMBON 2016-01-11 Paul Lesly Tubalawony (Pelaku) melakukan penyerobotan lahan dan merusak rumah Paul Teriraun (korban) secara sepihak dengan membangun batas tanah bahkan dia juga telah menanam batas/patok tanpa kehadiran pihak dari Badan Pertanahan Kota Ambon dan Pemerintah Negeri Hative Kecil. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah milik pelaku melainkan milik Sdri. Ny. Lenny Matoke berdasarkan sertifikat yang ada dengan nomor 546 atas nama Salomina Teriraun. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ketujuh, Hak Atas Kesejahteraan Pasal 36 ayat (1), Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. ayat (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Badan Pertanahan Nasional wilayah Kota Ambon; 3. Pemerintah Negeri Hative Kecil. 1. Sudah Ada Solusi Pada kasus ini apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan dapat berakhir pada proses hukum. 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku; 2. Badan Pertanahan Nasional wilayah Kota Ambon.
Memperoleh Keadilan atas tuduhan kasus pidana (pemerkosaan) sesuai hasil putusan pengadilan Pengadilan Negeri Ambon Max Tupamahu ham Maluku KOTA AMBON 2016-01-26 Pelapor/korban tidak setuju dengan kinerja individu dari Pengadilan Negeri Ambon atas tuduhan kasus pidana yang dituduhkan terhadap pelapor. Selain itu jaksa penuntut umum menuntut pelapor 7 Tahun penjara sedangkan hakim memutuskan 6 tahun penjara sehingga atas putusan tersebut pelapor menyatakan banding. Setelah pelapor menyatakan banding kemudian memori banding diantarkan langsung ke Pengadilan tetapi petugasnya tidak berada ditempat. Kemudian keesokan harinya memori banding tersebut diantarkan namun terlalu banyak alasan yang diperbuat oleh panitera a.n. Daud Samadara. Selain itu amar putusan salinan setelah diteliti ternayat ditemukan indikasi kebohongan. Menurut pelapor adanya perbedaan nama hakim anggota dari Yoniman, SH.,MH dirubah dengan Yonisman dalam amar putusan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kanwil Kemenkumham Maluku 1. Sudah Ada Solusi Tim Penelaahan Pelayanan Komunikasi masyarakat (Yankomas) menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah selesai disidangkan di Pengadilan Kanwil Kemenkumham Maluku
Pengaduan masyarakat tentang Kasus Penelantaran Rumah Tangga yang belum di proses secara hukum di Polda Maluku Utara Aiptu AT Salomina D ham Maluku Utara KAB. HALMAHERA BARAT 2010-09-12 Sejak tahun 2010 terlapor meninggalkan istri sahnya dan sudah memiliki wanita selingkuhan. Terlapor telah menikah dengan wanita selingkuhannya pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan isteri sah (pelapor) dan tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Pasal 51 Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 9 Undang-undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kanwil Kemenkumham melayangkan surat rekomendasi nomor W29.HA.01.01-661 tanggal 23 Februari 2017 tentang Permohonan tindaklanjut kasus penelantaran rumah tangga a.n. Salomina Doguru kepada Polda Maluku Utara. 2. Dalam Proses Penanganan Kasus Pelapor ditindaklanjuti dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Polda Maluku Utara
Pengaduan masyarakat tentang Kasus Penganiayaan yang belum di proses di POLRES Halmahera Barat Sukemi M.Nur, cs Astuti M.Mansur hukum Maluku Utara KAB. HALMAHERA BARAT 2016-11-08 Pada hari selasa tanggal 8 November 2016 bertempat di kediaman korban Astuti M.Mansur Desa Tauro Kecamatan Jailolo telah datang terduga Sukemi M.Nur dan beberapa orang termasuk anggota Polisi bernama Suhardi Ajwan bertugas di Polsek Jailolo melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Astuti M.Mansur sehingga menyebabkan sebagian kepala dan tubuh korban mengalami memar. Tanggal 14 desember 2016 korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Halmahera Barat dengan nomor laporan Polisi : STPL/19/XII/2016/Res Halbar, namun sampai saat ini kasus tersebut belum di proses. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nooor 39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara telah melayangkan surat rekomendasi kepada Polres Halmahera Barat dengan nomor surat : W29.HA.01.01-1750 tanggal 29 Mei 2017 tentang permohonan tindak lanjut kasus penganiayaan dengan pelapor a.n. Astuti M.Mansur 2. Dalam Proses Penanganan Kepada Polres Halmahera Barat agar kasus tersebut segera di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat Polres Halmahera Barat
Sengketa 6 Desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara Warga 6 Desa Di Kabupaten Halmahera Utara Masyarakat secara umum di Kabupaten Halmahera Utara ham Maluku Utara KAB. HALMAHERA UTARA 2004-10-18 Sengketa status 6 (enam) Desa diawali dengan pernyataan sikap pada Tahun 2004, yang disampaikan oleh 6 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Bobane Igo, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsungi, Dum-Dum dan Pasir Putih, yang isinya menyatakan bahwa warga masyarakat 6 (enam) Desa tidak menghendaki untuk dimasukkan kedalam Wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 42 tahun 1999. 1. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (pasal 30 dan 35 tentang Hak Atas Rasa Aman) 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/111/SJ Tanggal 15 Januari 2010 Tentang Penegasan status wilayah 6 (enam) Desa. 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/115/PUM tanggal 15 Januari 2013 tentang Status Wilayah Adminsitrasi 6 (enam) Desa Terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/115/PUM tanggal 15 Januari 2013 tentang Status Wilayah Adminsitrasi 6 (enam) Desa, yang intinya memperkuat surat Mendagri sebelumnya, dan meminta Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk dapat memfasilitasi penegasan batas di wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Dalam Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membentuk TIM PENEGASAN BATAS DAERAH, dan tetap menjadikan sengketa 6 desa sebagai prioritas. 2. Dalam Proses Penanganan Kasus sengketa 6 Desa harus segera di selesaikan oleh Pemda Provinsi, Pemda Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Barat, karena sangat rentan konflik dan menggangu rasa aman dan ketertiban masyarakat. Pemda Provinsi, Pemda Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Barat
Penghunian Rumah Tanpa Izin Ham Tuasikal Roh Alim Sangadji ham Maluku KOTA AMBON 2016-02-09 Berawal dari kedua belah pihak yang mengklaim kepemilikan atas sebuah rumah diatas tanah yang menjadi sengketa mereka. Tim Yankomas telah melakukan mediasi namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Menurut keterangan pelapor bahwa permasalahan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak pertanahan Kota Ambon untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pihak Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak tapi belum menemukan solusinya. Sehingga diselesaikan melalui jalur hukum. 1. Sudah Ada Solusi Permasalahan ini telah diselesaikan lewat jalur hukum karena mediasi tidak ditemukan solusinya 1. Kanwil Kemenkuham Maluku; 2. Polres Pulau Ambon dan PP Lease; 3. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku
Permohonan Invenstigasi terkait pasar valentine Pemerintah Daerah Kota Ambon Max Ruhuputty ham Maluku KOTA AMBON 2016-02-09 Peristiwa bermula dari perintah pengosongan lokasi pasar oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Ambon yang memberikan kerugian besar bagi pendapatan pedagang yang berjualan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk pedagang yang direlokasi sepi pengunjung. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan telaahan dan menyampaikan kepada pelapor bahwa itu sudah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ambon dan bukan merupakan pelanggaran HAM dan Pemerintah Daerah Kota Ambon sudah melakukan relokasi kepada pedagang. 1. Sudah Ada Solusi Permasalahan ini hanya sebatas konsultasi 1. Kanwil Kemenkumham Maluku; 2. Pemerintah Daerah Kota Ambon.
Penyerangan, Pembakaran, dan Penjarahan Rumah Warga pasca Pilkada Bupati Buru Selatan Oknum Warga pendukung salah satu calon Bupati Warga Desa Ulima Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan ham Maluku KAB. BURU SELATAN 2016-03-03 Berdasarkan laporan tertulis disampaikan bahwa peristiwa bermula pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 09.21 WIT bertempat di desa Ulima Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku terjadi penyerangan, pengrusakan, pembakaran rumah serta penjarahan bahkan tercatat 1 buah TPQ Nurul Hamzah terbakar dan turut terbakarnya 150 buah Kitab Suci Al Qur'an. Peristiwa tersebut terjadi secara terencana dan terarah yang disaksikan oleh warga sekitar. Seusai pembakaran tersebut pihak korban kemudian melakukan proses hukum ke Polres Pulau Buru untuk menindaklanjuti kasus tersebut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pihak Kanwil Kemenkumham Maluku dalam hal ini Tim Penelaah Yankomas telah melakukan rapat dan disimpulkan bahwa perlu adanya koordinasi dengan pihak Polres Pulau Buru untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Kanwil Kemenkumham Maluku menyampaikan untuk tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut setelah dilaporkan ke Polres Pulau Buru. 1. Kanwil Kemenkuham Maluku; 2. Polres Pulau Buru.
Pelayanan Buruk RSUD dr Haulussy Ambon Tenaga Perawat UGD RSUD dr Haulussy Ambon Ny.Leonora Paliama ham Maluku KOTA AMBON 2017-07-12 Pada hari rabu tanggal 12 juli 2017 anak dari Ny.Leonora Paliama mengalami panas tinggi dan dilarikan ke UGD RSUD dr Haulussy Ambon pada jam 21: 45 WIT, sesampai di UGD anak Ny.Leonora Paliama tidak langsung ditangani sampai dengan jam 22 : 15 setelah Ny.Leonora Paliama bertanya kepada salah satu perawat jaga UGD beliau mendapatkan jawaban dengan kasar bahwa bukan saja anak ibu yang dilayani tapi banyak orang, hal tersebut memicu pertengkaran antara kedua belah pihak, sehingga kasus tersebut telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan Kanwil Hukum dan HAM Maluku 1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 2.UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 4. KUHP Tim Pelayanan Komunikasi Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan koordinasi dengan para pihak terutama pihak dari RSUD dr Haulussy Ambon, dalam pertemuan tersebut Pihak RSUD dr Haulussy Ambon telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, dan hal tersebut menjadi catatan pihak RSUD dr Haulussy dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada Masyarakat. 1. Sudah Ada Solusi telah diselesaikan secara mediasi antara kedua belah pihak 1. RSUD dr Haulussy 2. Kanwil Kemenkumham Maluku 3. Keluarga Korban 4. Keluarga Pelaku
Penipuan Marince Patiapon Alfred Pesulima hukum Maluku KOTA AMBON 2017-07-11 Pada Bulan Januari 2017 tepatnya tanggal 18 Januari 2017 Sdr.Marince Patiapon mendatangi Sdr.Alfred Pesulima dengan tujuan mengajak usaha terkait simpan pinjam, dari pertemuan tersebut Sdr.Alfred Pesulima memberikan modal awal sebesar 5 Juta dengan asumsi pinjaman berbunga 10% perbulannya, bulan februari pembayaran bunga berjalan lancar, setelah itu pada bulan berikutnya Sdr. Marince Patiapon sulit dihubungi sampai dengan bulan Juni, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres PP Ambon dan Lease. 1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) Tim Pelayanan Komunikasi Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan koordinasi dengan para pihak terutama pihak dari Polres PP Ambon dan Lease, terkait Kasus Penipuan tersebut, Kasus tersebut dilaporkan Pada tanggal 11 Juli 2017, dan Para Pihak telah dipanggil dan telah dilakukan mediasi dengan hasil telah ditandatanginnya surat peryataan oleh Sdr. Marince Patiapon yang mengembalikan uang Sdr.Alfred Pesulima 1. Sudah Ada Solusi telah diselesaikan secara kekeluargaan 1. Polres PP Ambon dan Lease 2. Kanwil Kemenkumham Maluku 3. Keluarga Pelaku
pelecehan yang dilakukan oleh tukang ojek Marthin Supusepa Laura Latukolan hukum Maluku KOTA AMBON 2017-06-05 kejadian bermula ketika Sdri. Laura Latukolan pulang dari tempat kerja sekitar pukul 21:00 WIT, dengan menggunakan ojek yang dikemudikan oleh Sdr.Marthin Supusepa menuju desa Amahusu, sepanjang perjalanan Sdr.Marthin Supusepa mengeluarkan bujuk rayu akan tetapi tidak ditanggapi oleh Sdri. Laura Latukolan, sesampai dipertigaan desa Amahusu Sdr.Marthin Supusepa memberhentikan kendaraannya dan langsung memeluk Sdri. Laura Latukolan dan menahan Payudara Korban, saat itu juga korban berteriak dan pelaku melarikan diri, kasus tersebut langsung dilaporkan oleh korban dan keluarga ke Polres PP Ambon dan Lease akan tetapi sampai bulan juli pelaku belum diproses. 1. KUHP Tim Pelayanan Komunikasi Kanwil Kemenkumham Maluku telah melakukan koordinasi dengan pihak dari Polres PP Ambon dan Lease, terkait Kasus tersebut, Kasus tersebut dilaporkan Pada tanggal 05 Juni 2017 kasus tersebut masih dalam proses tersangka baru dilakukan penahanan pada tanggal 8 Juli 2017 karena selama ini tersangka melarikan diri kekampung halamannya di Piru, saat ini berkas tersangka telah rampung dan P21 siap untuk disidangkan. 1. Sudah Ada Solusi Telah diselesaikan sesuai Hukum yang berlaku 1. Polres PP Ambon dan Lease 2.Kanwil Kemenkumham Maluku 3. Masyarakat yang telah membantu menangkap pelaku