datamaskumham

Kategori

Provinsi
Tahun
Permasalahan
Terduga
Korban
Pemangku Kepentingan
Table Datamaskumham
Action Permasalahan Terduga Pelaku Korban(Victim) Kategori Provinsi Lokus Waktu Uraian Kejadian Payung Hukum Intervensi Tingkat Penanganan Saran Penyelesaian Pemangku Kepentingan
Penyalahgunaan Narkoba Pelajar Pelajar hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-03-06 Kejadian dilakukan oleh mayoritas pelajar . Pelajar tersebut hanya mengedarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan keluarga. Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Bireuen bekerja sama dengan jaks 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan masuknya budaya luar mempengaruhi pola pikir masyarakat kearah negatif sehingga peran pemerintah yang melakukan upaya pencegahan. Polisi, Jaksa, dan Pengadilan Negeri
Pengaduan Masyarakat terkait Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya ( pada Aplikasi Locus Tidak Tercantum Kab Aceh Barat Daya, Jumlah Kab/ Kota Prov Aceh ada 23 Kab/ Kota Masyarakat Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat ham Aceh KAB. ACEH BARAT 2016-02-25 Status Desa Tokoh II yang belum mendapat kejelasan pemekaran berdasarkan surat 27 Mei 2015 terkait Gampong Persiapan Tokoh II, dalam hal ini Pemberian memberikan informasi dan klarifikasi kepada kami terkait sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan pemenuhan hak-hak masyarakat pada desa bersangkutan, mengingat surat Pernyataan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 140/633/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 disebutkan bahwa gampong Persiapan tersebut akan kembali pada desa Induknya kurun waktu 2 (dua) bulan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Bupati Aceh Barat Daya dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankommas Menyurati Bupati Aceh Barat dan melakukan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dengan Pemerintah Setda Kab. Aceh Barat Daya terkait permasalahan tersebut. Penyelesain yang dihasilkan dari permasalahan ini dengan terbitnya Jawaban dari Setdakab. Aceh Barat Daya terkait status Desa Persiapan Tokoh II Nomor: 146.1/350/2016 Tanggal 23 Maret 2016 Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Setda Kab. Aceh Barat Daya
Kasus Perceraian (Cerai Gugat) A (istri) B (suami) hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-08-08 Kasus ini terjadi akibat perselisihan yang terus-menerus, KDRT, dan selingkuh (ada pihak ketiga) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sudah dilakukan mediasi di tingkat gampong oleh mukim dan tuha peut tetapi sering tidak berhasil 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya kedua belah pihak saling mengenal dan untuk pemerintah dalam hal ini KUA dapat meninjau dan mencegah pernikahan dini. Pihak keluarga, mukim, tuha peut dan Mahkamah Syariah
Kasus kericuhan dari pembangunan mesjid Ormas Masyarakat hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-09-20 Kericuhan ini terjadi karena mesjid tersebut akan dibangun oleh sekelompok aliran yang ingin memisahkan diri dari masyarakat muslim di kampung itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Kasus ini ditangani oleh Komnas HAM. Dalam hal ini Komnas HAM menindaklanjuti dan mengeluarkan rekomendasi sehingga rekonsiliasi sosial tercapai dan pendirian mesjid dapat dilakukan. 1. Sudah Ada Solusi Diharapkan pemerintah daerah tidak memfasilitasi Organisasi Masyarakat Bireuen Development Committe yang meresahkan masyarakat Pemuka adat dan agama, Bakesbangpol dan Linmas
Menerima Pengaduan Masyarakat melalui surat direktorat Jenderal HAM R.I. terkait kasus KDRT Sdr.Arifin Bin Suid Tanggal Masyarakat Masyarakat ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2016-04-05 Sdr. Arifin Bin Suid merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Syariah Jantho atas tuduhan mrlakukan perselingkuhan dengan teman kantornya oleh istri (Mehram Binti Hamban), putusan Pengadilan diangap kurang adil dikarenakan tidak ada bukti dan saksi serta tidak ada pengambilan sumpah oleh pelapor (istri pengadu). Sebagai akibat putusan tersebut pihak istri betindak semena-mena dengan melakukan pengusiran dan mengumpat dengan kata-kata kotor dan kasar serta melakukan ancaman KDRT selagi Sdr. Arifin bin Suid menderita sakit akibat terjatuh dari pohon. Semua kejadian tersebut disaksikan oleh anak bungsunya sehinnga mengalami stress dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 Ayat (1) “Setiap Orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, martabat dan hak miliknya Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho akan tetapi tidak ada klarifikasi dari mahkamah Syariah Jantho. Mahkamah Syariah Jantho
Laporan Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Masyarakat ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-06-02 Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Kasus Sengketa Tanah pada Tanggal 02 Juni 2016 Undang- Undang. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menelaah kasus tersebut dan masih terdapat kekurangan untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA 2. Dalam Proses Penanganan Belum bisa ditindaklanjuti karena Putusan MA telah berkekuatan Hukum tetap (incraht) sedangkan yang bersangkutan belum memiliki bakti baru untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Mahkamah Agung
Laporan Surat Pengaduan dari Pemerintah Aceh Perihal Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Outsourcing PLN Area Sigli PT-FIANDA MALASI (PT-FM) Karyawan outsourcing PLN Area Sigli ham Aceh KAB. PIDIE 2016-04-14 Permasalahan Saudara Bustami, Syarifuddin dan Asrul mengadukan PT-FM, Perusahaan tempat mereka bekerja telah melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) secara sepihak walaupun vendor PT-PLN sering berganti tenaga kerja tetap sama. Pada bulan April 2016 dilakukan PHK Pengadu mulai beralih status menjadi karyawan PT-FM Sejak 1 April 2014, Sejak Pengadu sering berkonflik dengan perusahaan Tuntutan pengadu perihal Pembayaran tiap Bulan untuk iuran BPJS dan Iuran DPLK (UANG Pengakhiran/ Pesangon) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut
Laporan Pengaduan yang ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM perihal kasus Hak Atas Tanah PT.KKA Masyarakat ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2016-07-11 Saudara Ibrahim Yacob meminta permohonan keadilan dan HAM tentang perampasan hak tanah milik PK Persil 45, 46, dan 76 dan korupsi uang ganti rugi tanah milik PK (Ibrahim Yacob) yang dilakukan oleh PT. KKA (persero) panitia ganti rugi tanah dan Bupati Aceh Utara. PK menyampaikan bahwa sebagai pemilik tanah sudah 30 tahun hidup dalam serba kehancuran skibat perilaku koruptor PT. KKA (persero) Panitia ganti rugi tanah Bupati Aceh Utara, yang tak berperikemanusiaan di negeri ini, seolah-olah negeri ini milik mereka semata, saat ini tidak ada alasan lagi tanah milik pengadu harus dibayarkan oleh mereka, atau oleh negara dalam hal ini BUMN harus bertanggung jawab penuh atas perilaku kroninya PT.KKA (persero) mereka telah menikmati hasil tanah milik pengadu, juga negara sedangkan pengadu pemilik tanah hidup dibawah jurang kemiskinan yang paling dalam,anak-anak putus sekolah jatuh dalam jurang kebodohan sampai dimana tanggung jawab Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Setiap Kasus yang masuk dilakukan Penalaahan oleh Tim, dalam Kasus ini tidak bisa ditindak lanjuti karena dalam Proses Pelapor tidak melakukan konfirmasi kembali Kepada Tim. 2. Dalam Proses Penanganan Tim Telah Melakukan Penalaahan Kanwilkumham Aceh dan PT. KKA
Laporan Pengaduan yang diterima secara tertulis oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perihal Permohonan Mediasi Masyarakat Masyarakat ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-10-06 Permasalahan Pembayaran nafkah/ Biaya Hidup anak pasca putusan Mahkamah Syariah Nomor :0044/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 14 Juni 2016 Antara Saudara Fuadi, S.H. Selaku pemohon dan Sdri. Kasmawati. Dalam hal ini pelaksanaan sejak tanggal putusan hingga saat ini (bulan September 2016 belum dijalankan secara maksimal Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS sebagaimana diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. 1. Sudah Ada Solusi Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. Dan meminta Informasi dan Klarifikasi terkait Pemotongan Gaji/ Penghasilan A.n. Sdr. Fuadi, dan berhasil melakukan mediasi dengan Saudar Fuadi, S.H. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh,
Kasus Penipuan Perusahaan Travel A Masyarakat hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-03 Pelapor bersama 70 orang jamah umrah lainnya menanyakan keberangkatannya pada hari yang telah ditentukan, namun sampai saat ini belum juga diberangkatkan. Pasal 378 KUHPidana Pihak kepolisian Aceh Utara sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Masih ditangani pihak kepolisian Polisi
Kasus Pencabulan Ikhwalidin Yusriani hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-18 Orang tua korban mendapati korban muntah-muntah, dan hasil periksa bidan bahwa korban hamil. Namun ibunya tidak percaya, dan sampai kemudian korban benar-benar hamil. Pencabulan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. Pihak keluarga sudah melaporkan kepihak berwajib (Polisi) 1. Sudah Ada Solusi Pelaku sudah mengakui kesalahannya dan mau bertanggungjawab Orang tua, tuha peut dan polisi
Kasus KDRT/Penganiayaan Mauliza Ismail hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-04 Pelapor dengan suaminya ngobrol kemudian terjadi pertengkaran masalah tanam padi, pelapor ditampar, dan setelah pelapor lari keluar rumah, pelapor dipukuli dengan batang ubi Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dan melibatkan tuha peut 2. Dalam Proses Penanganan Masih ditangani pihak kepolisian Tuha peut dan Polisi
Kasus Penganiayaan OTK Masyarakat hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-05-13 Faktor yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas dari segi historis, Aceh merupakan bekas konflik sehingga berpengaruh pada karakter masyarakat. Selain itu juga secara sosiologis kultur masyarakat yang berbeda, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sehingga main hakim sendiri, dan sebagian pelaku kriminal sudah terkena narkoba. Mengenai penganiayaan ringan pengaturannya dalam Pasal 352 KUHP dan Penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP Penyuluhan kepada masyarakat oleh kamtibmas. Dalam bentuk lain Polres Bireuen juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah 1. Sudah Ada Solusi Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anak sehingga tidak mudah terjebak dengan faktor lingkungan yang buruk Masyarakat, Kamtibmas dan Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen.
Dugaan Pelanggaran atas Hak Memperoleh Kesejahteraan, yaitu Kasus Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Setda Aceh berdasarkan SK Gubernur Aceh. Setda Aceh (Dermawan, MM) Mukhtar Luthfy, S.Sos. ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2009-12-22 Terhitung mulai Tanggal 2009, pengadu diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan SK Gubernur Aceh No.Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam Hal ini Pengadu melaporkan tentang pelanggaran atas haknya oleh Setda Aceh Dermawan, MM, yang mana Setda Aceh tidak mengeluarkan/ menerbitkanSK Pensiun terhitung 1 Sept 2016. ‘- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ‘- UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/janda Pegawai, ‘- UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM ‘- PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. PTUN Banda Aceh, telah mengeluarkan putusan Nomor 13/G/2016/PTUN-BNA yang menjelaskan bahwa Pengadu diberhentikan tidak dengan hormat, disebabkan karena pengadu selaku PNS harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, namun pengadu telah menyalahi aturan yaitu tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun delapan bulan tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah 1. Sudah Ada Solusi Permohonan Pengadu untuk memperoleh SK Pensiun sebagaimana lazimnya bagi PNS tidak dapat diterbitkan oleh karena Pengadu diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini merujuk pada Putusan PTUN B.Aceh. Kanwil Kemenkumham Aceh, Biro Hukum/ Setda Aceh, BKN, PTUN Banda Aceh.
Kasus Penganiayaan Anak dibawah umur M. Daud (45 Tahun) Aan Purnama Bin Abdul Razak (12 Thn) ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-11-10 Aan Purnama adalah anak kandung Rabbiaton Adawiyah yang melaporkan permasalahan bahwa anaknya menjadi korban kekerasan/ pemukulan yang dilakukan oleh M.Daud yaitu ayah dari teman sekelasnya disekolah SD Negeri 1 Lhoksukun-Aceh Utara. Permasalahan dimulakan saling berolok-olok antara Aan Purnama dan kawan sekelasnya (anak M.Daud). Akhirnya anak tersebut mengadu ke orang tuanya (M.Daud), oleh M.Daud merasa tidak terima atas olok-olok terhadap anaknya maka M. Daud menunggu saat pulang sekolah untuk memberi pelajaran kepada Aan Purnama dengan menamparnya. ‘- UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 ayat (1) ; Pasal 52 ayat (1) ; Pasal 58 ayat (1) terkait Hak Memperoleh Keadilan. ‘- Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kepolisian, MAA Nomor 189/677/2011;1054/MAA/XII/2011; B/121/5/2012 pada penetapan kesatu, kedua, ketiga. ‘- Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat. Membuat Surat Rekomendasi ke Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Utara, untuk memberikan informasi perkembangan penangan permasalahan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Diharapkan Pihak Polres Aceh Utara dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut, dan dapat memberikan informasi ke Kanwil Kemkumham Aceh. Resort Kepolisian Aceh Utara ; Pihak sekolah Dasar Negeri 1 Lhoksukon ; Aparat Gampong ; Korban/Keluarga korban dan Pelaku.
permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Gratis atas kasus KDRT. Istri Pemohon : Saidaturrahmi Suami/ Pemohon : Muliadi ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2017-01-18 Pengadu memohon mendapatkan Bantuan Hukum Gratis untuk pendampingan dalam sidang perkara KDRT yang sedang berlangsung di Mahkamah Syariah Jantho atas dakwaan istrinya. UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 terkait Hak Memperoleh Keadilan ; Pasal 29 Hak atas Rasa Aman Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis. 1. Sudah Ada Solusi Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Aceh
Hak atas Kesejahteraan TAPOL dan NAPOL Aceh Pemerintah Aceh TAPOL dan Napol Aceh (bernaung Yayasan Saboh Hatee) ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2017-04-11 Beberapa Perwakilan Tapol/ Napol Aceh yang berasal dari Wilayah Barat Selatan Aceh yang bernaung dalam Yayasan Saboh Hate. Adapun maksud dan tujuan adalah memaparkan terkait beberapa Point tuntutan dari Tapol/ Napol yang mengharapkan bantuan serta perhatian Pemerintah Aceh sesuai dengan yang dijanjikan dalam Muo Helnsinky. Adapun tuntutan yang dimaksud adalah :1.Hak untuk memperoleh Rumah Layak Huni ; 2. Hak atas lahan Pertanian ; 3. Hak atas Jaminan Sosial. Para Tapol/ Napol mengharapkan kepada Kanwil Kemkumham Aceh untuk dapat memediasi tuntutan mereka pada Pemerintah Aceh sebagai bentuk Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan yang selama ini masih ada yang belum merasakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM (point 3.3.2 dan 3.2.5 (a, b)) Beraudiensi dgn BRA 2. Dalam Proses Penanganan Kemkumhan Aceh, telah menyurati BRA dalam rangka audiensi untuk memperoleh informasi dan klarifikasi. BRA, Bakesbangpol Aceh
permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Gratis atas kasus KDRT. Istri Pemohon : Saidaturrahmi Suami/ Pemohon : Muliadi ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2017-01-17 Pengadu memohon mendapatkan Bantuan Hukum Gratis untuk pendampingan dalam sidang perkara KDRT yang sedang berlangsung di Mahkamah Syariah Jantho atas dakwaan istrinya. UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 terkait Hak Memperoleh Keadilan ; Pasal 29 Hak atas Rasa Aman Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis 1. Sudah Ada Solusi Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis Kanwil Hukum dan HAM Aceh
Maladministrasi - GN, dkk ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-04-14 Laporan pengaduan oleh pelapor atas terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Penutupan dan Pelarangan Usaha Peternakan Dusun VII, Desa Namo Bintang, Pancur Batu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Desa Namo Bintang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - ES ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-04-18 Bahwa Pelapor memohon bantuan agar memfasilitasi penyelesaian pemecatan sebagai Anggota Polres Nias Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor untuk mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pertanahan - KM ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-04-20 Bahwa pelapor memohon penyelesaian ganti rugi tanah warisan an. pelapor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - Bripka MB ham Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-05-02 Bahwa pelapor memohon penyelesaian perkara Nomor 23/G/2013/PTUN/MDN dan perkara Nomor 08/PK/TUN/2014 mengenai keberatan pelapor atas pemecatannya sebagai anggota Polri - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa terhadap putusan PK tidak ada lagi upaya hukum lagi dan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa campur tangan dalam urusan peradilan -
Pidana Sertu F TH ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-06-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap sertifikat tanah an. korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar melaporkannya ke Kepolisian Sektor terdekat karena adanya unsur tindak pidana yaitu penipuan dan pemerasan Kepolisian Resort Nias
Proses Hukum tidak berjalan AH, dkk MH ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI SELATAN 2016-08-22 Korban melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan atas dugaan perusakan tanaman karet dan tembakau yang dilakukan oleh terduga pelaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Monitoring 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Tapanuli Selatan
Ketenagakerjaan PT. SLD TS ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2016-10-18 Bahwa terduga pelaku PT. SLD telah memberikan upah lebih rendah dari UMR kepada korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Kepada terduga pelaku sudah direkomendasikan agar kepada korban dibayar upah sesuai dengan UMR dan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Labuhan Batu
Ketenagakerjaan - ST, dkk ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-10 Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak PT. Smart Glove Indonesia tanpa diberikan hak-hak sebagai pekerja an. ST, dkk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan agar melaksanakan ketentuan sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang untuk (a) agar perusahaan PT. Smart Glove Indonesia membayar uang pesangon ST, dkk, (b) agar pengusaha membayar upah selama proses hingga ada putusan yang inkrah dari PPHI, (c) agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini, (d) dalam hal anjuran ditolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - Poktan ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum demi keberlangsungan anggota keluarga pendiri dan pengurus Poktan Ketanrantim yang masih ditahan atas tuduhan perusakan kawasan hutan Undang-Undang NOmor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - GG ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum dan keadilan terkait hak-hak atas perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkannya yaitu perkara jual beli tanah dan hutang piutang - Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) - RB ham Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-21 Bahwa diterima surat mohon perlindungan hukum dan HAM terkait cara penerbitan IMB tidak sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo
Ketenagakerjaan - LHK ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-03-24 Surat koordinasi dan klarifikasi perihal pemberhentian tidak hormat sebagai PNS di Dinas Peternakan Kab. Langkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa pemberhentian pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga disarankan apabila memang tidak terima dengan keputusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara -
Persetubuhan RAP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana persetubuhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian dengan Pemberatan WAS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-18 Bahwa terduga pelaku pada 18 Januari 2017 melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba JP - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-10 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba TMS - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-09 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Pencabulan HA - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-02-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba SP - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-15 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Undangp-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan GH - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-04-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penganiayaan MN GH hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban menegur pelaku yang menyetop kendaraan yang menyebabkan jalanan macet Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Perusakan RAH - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-04-13 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan perusakan yang diakhiri dengan tindakan pembakaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Persetubuhan FS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba RFM - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba BSBT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JPS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KTJG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-11 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Kasus Sertifikat Tanah Kantah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Keuangan RI Elson hukum Aceh KOTA LHOKSEUMAWE 2016-05-09 SK. Gub. Kadista No. 447/HM/DA/1983 tanggal 25 November 1983 An. Drs. T. Muhammad Djarn Said, cs beralih hak kepada Elson dasar AJB 26/594/V/PPAT/1989, yang selanjutnya hilang tidak diketemukan sampai sekarang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu sampai selesai proses upaya hukum banding oleh pihak Elson Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Narkoba AY - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Penganiayaan AHHM - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-12 Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian mempertanyakan kepada korban maksudnya beberapa hari yang lalu menyindir terduga pelaku kemudian terjadilah perkelahian antara terduga pelaku dan korban, kemudian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan terduga sudah ditetapkan sebagai tersangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
Penganiayaan WS alias W AT hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-07 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian RA alias C AAR hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-03-24 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penggelapan JS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-31 Bahwa terduga pelaku dilaporkan bos dari terduga pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polsek Percut Sei Tuan
Narkoba HE - hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-23 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-09 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-23 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian SS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-05-21 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 21 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,yang didahului, disertai,atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu/bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri/peserta lainnya untuk melarikan diri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba S alias S alias D - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-22 Bahwa terduga pelaku pada 20 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa perbuatan tanpa hak/melawan hukum membeli,menerima,atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun,ranting,dan biji ganja kering berat melebihi 1KG Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba MD - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-03-10 Bahwa terduga pelaku Pada 10 Maret 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba AS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Bahwa terduga pelaku diduga memakai narkoba dan kemudian ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-22 Bahwa terduga pelaku ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi pada tanggal 22 April 2016 ketika menggunakan Narkotika bersama teman-temannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba RG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-17 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pengguna Narkoba dan ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AKS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba lalu ditangkap dan ditahan Polisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan SKK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Bahwa terduga pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JAP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Bahwa terduga pelaku ditangkap dan ditahan Polisi karena diduga sebagai pengguna narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba PPA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-14 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri kabanjahe
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KSYL - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba YFP - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-13 Bahwa Terduga Pelaku pada 13 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba MD - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-30 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penipuan OSS - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-29 Bahwa Terduga Pelaku Pada Tanggal 29 Juni 2016 Telah melakukan tindak pidana berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu/martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan hutang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba RB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penadahan AR - hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-04 Bahwa Terduga Pelaku pada 04 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa sebagai orang yang melakukan ,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba KA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian PS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Narkoba SS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-09 Bahwa terduga pelaku dituduhkan sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba BT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidngan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian SS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AFKK - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba APP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ASD - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian JS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-28 Bahwa Terduga Pelaku pada tanggal 28 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba SA - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ANP - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-27 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ASS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba H - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-16 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan IKG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-25 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindaka pidana pencabulan terhadap anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-18 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba KH - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-05 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan FES - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-12 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-07 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba JB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba FG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba HT - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba ABS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-13 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba MB - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-10 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba YAS - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penadahan P - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Bahwa terduga pelaku dituduh melakukan tindak pidana penadahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian RF - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan pengrusakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Penggelapan MT - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-14 Bahwa terduga pelaku meminjam sepeda motor milik korban di sekolah dan 3 hari tidak dikembalikan dan ketika ditanya korban, terduga pelaku mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian MI - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian I - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba MG - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-08-30 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba WE - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba F - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan KN - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan AW - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-30 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan K - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penadahan PS - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai penadah dan hak tersebut disangkal oleh terduga pelaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penganiayaan MI - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-04 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian MS - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-09 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 09 Oktober 2016 ditangkap oleh warga karena mencuri kayu manis dengan alasan karena faktor ekonomi dan belum memiliki pekerjaan dan sudah menikah 3 tahun belum pernah memberikan uang kepada keluarga sehingga terduga pelaku nekat untuk mencuri kayu manis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Narkoba HJH - hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-19 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian HSP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-07 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-20 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencabulan TH - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah memiliki kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan IJP NM hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-06 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencurian FS - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-03-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba ESS - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-24 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman berupa shabu-shabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba FAG - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-02 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan HM - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-23 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban pasya arinata manurung) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan JP - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-10 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban arina tiurma br manalu alias arina) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan KSP FAP hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba LP - hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-01-13 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba HG - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-05-19 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-20 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-19 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Kabanjahe
Laporan Saudara. Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) Pemerintah Masyarakat ham Aceh KOTA SUBULUSSALAM 2016-01-04 Pengaduan Saudara Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) Mewakili 17.200 jiwa yang berdomisili ndi Wilayah Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh (Indonesia Bagian Barat) memohon kepada Presiden RI terkait perlindungan hukum dan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No.9 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tanggal 21 Maret 2006 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 Dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM telah bekerjasama dengan Pemda Aceh Singkil. 1. Sudah Ada Solusi Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Klarifikasi dengan Pemda Aceh Singkil terkait Pembangunan Rumah Ibadah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Kementerian Hukum dan HAM Aceh , Pemerintah Propinsi Aceh dan Pemda Aceh Singkil.
permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Mr.X B.Nainggolan ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2017-10-03 koordinasi dan konsultasi tentang permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan UU No 39 Tahn 1999 tentang Hak Asasi Manusia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK BPN Bupati Asahan Camat Sungai Kepayang 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan. 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Bupati Asahan 3.Camat Sei Kepayang
permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Mr.X B. Nainggolan Anggota Kelompok Tani Karya Makmur ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2017-10-03 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Surat ini merupakan balasan dari surat Koordinasi dan Konsultasi dengan Nomor: W2.HA.01.02-5528 tanggal 11 Agustus 2017 hal: koordinasi dan konsultasi yang ditujukan kepada Bupati Asahan; 2) Surat ini telah ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan kepada Sdr. B. Nainggolan (anggota Kelompok Tani Karya Makmur) di Sei Kepayang-Asahan dengan Nomor: W2.HA.01.02-7035 tanggal 3 November 2017 yang menyatakan bahwa: a. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ditujukan ke Camat Sei Kepayang No. W2.HA.01.02-4634 tanggal 10 Juli 2017 perihal Rapat Koordinasi Yankomas; b. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan melakukan temu muka dengan masyarakat di Kecamatan Sei Kepayang tanggal 18 Juli 2017 dalam ranngka menghimpun informasi langsung dari masyarakat; c. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan menyurati Bupati Asahan pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan surat No. W2.HA.01.02.5528 periha koordinasi dan konsultasi dalam upaya percepatan penyelesaian masalah. UU No 39 Tahun 1999 UU No 6 Tahun 2017 1. BPN 2.Bupati Asahan 3.Camat Sei kepayang 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Bupati Asahan 3.Camat sei Kepayang
mohon perlindungan hukum terkait mohon kepastian hukum atas tanah garapan si areal Perkebunan Bekala PTP II Tanjung Morawa yang sudah diusahakan selama 16 tahun Mr.X Reksa Ginting DKK ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-05-12 Koordinasi dan klarifikasi dari Dirjen HAM kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan surat Nomor: HAM.2-HA.01.02-258 perihal koordinasi dan klarifikasi sehubungan dengan surat Sdr. Reksa Ginting, dkk tanggal 12 Mei 2017 perihal mohon perlindungan hukum terkait mohon kepastian hukum atas tanah garapan si areal Perkebunan Bekala PTP II Tanjung Morawa yang sudah diusahakan selama 16 tahun a.n. Yurod Saleh (Direktur Yankomas) UU No 39 Tahun 1999 Kanwil BPN Kantor Pertanahan Kab.Deli serdang PTP II 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Kanwil BPN 3. Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang
Ijin mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tjung Kim Siu yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo a.n. Netral Sitepu, SH (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karo Tjung Kim Siu Ricardo Barus ham Sumatera Utara KAB. KARO 2017-04-07 Ricardo Barus sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Djarium Barus dengan istrinya yang bernama Almh. Bandar br Tarigan merasa keberatan atas harta peninggalan orang tua yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 175/1971 tanggal 16 Oktober 1971dari Riah Tarigan berkurangnya ukuran tanah sebagaimana yang tertera dalam surat Akta Jual Beli tersebut 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 3. KUH Perdata Proses peradilan 1. Sudah Ada Solusi Pengukuran ulang 1. Kanwil kemenkumham Sumut 2. Kantor BPN Karo
pencurian kayu bakau di areal hutan lindung/produksi register 8/L di Desa Kertang Kecamatan Brandan Barat Pangkalan Brandan pada tanggal 1 Mei 2015 dan pencurian kayu bakau di lokasi yang sama pada tanggal 20 Mei 2015 Kapolres Langkat Irzal (LSM Gempita Korwil Teluk Aru) ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-05-01 Sudah 18 (delapan belas bulan) sejak permasalahan terjadi, namun penanganannya belum tuntas karena hanya menetapkan sopir sebagai tersangka dan hilangnya mobil pick up sebagai barang bukti. 1. KUHPidana 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi Koordinasi dengan kepolisiaan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Dinaskehutanan 3.Polres Langkat
Luas HGU Perkebunan PT. Darsum tidak sesuai PT.Darsum M. Yusuf Lature (Ketua Kelompok Tani Cagar Alam Besilam Babussalam Langkat ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-04-17 Kelompok Tani Cagar Alam mohon agar pengukuran ulang kembali berapa luas yang sebenarnya HGU yang dimiliki Perkebunan PT. Darsum dan letak lahan tersebut di desa mana berdasarkan/sesuai peta situasi gambar No. 607 1990 mengingat hasil pengukuran pada tanggal 8 April 2003 tersebut tidak memperhatikan peta situasi maupun titik koordinatnya oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris KUH Perdata Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi Pengukuran ulang 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polres Langkat 3.BPN Sumut
Direksi ex PTPN IX Masya BBPN Provinsi Sumatera Utara Palider Hutagalung (Ketua Forum Peduli Lingkungan) ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 Penyampai komunikasi minta ketegasan dan pertanggungjawaban untuk meneliti dengan memperhatikan bukti-bukti surat tanah Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926 yang terdaftar di BPN Deli Serdang dan BPN Kota Medan sejak tanggal 30 Januari 1960, bahwa jelas sekali Tanah Grant Sultan No. 265 terletak di wilayah Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuh an Deli dan Daerah Tk. II Deli Serdang. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU No39 Tahun 1999 Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.PolrestabesMedan 3.BPN Sumut
kepemilikan atas tanah masyarakat Forum Peduli Lingkungan Jalan Perwira I, II dan Jalan Jati, kronologis penolakan permohonan sertifikasi oleh BPN Tk. II Kota Medan BBPN Provinsi Sumatera Utara Palider Hutagalung (Ketua Forum Peduli Lingkungan) ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 Penyampai komunikasi minta ketegasan dan pertanggungjawaban untuk meneliti dengan memperhatikan bukti-bukti surat tanah Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926 yang terdaftar di BPN Deli Serdang dan BPN Kota Medan sejak tanggal 30 Januari 1960, bahwa jelas sekali Tanah Grant Sultan No. 265 terletak di wilayah Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuh an Deli dan Daerah Tk. II Deli Serdang Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU No 39 Tahun 1999 Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.BPN Deli Serdang
kekerasan seksual Mr.X Nurphala Hutagalung ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI TENGAH 2017-02-25 Tindak kekerasan seksual kepada adik kandung pelapor yang bernama Nurphala Hutagalung yang terjadi pada hari Sabtu 25 Februari 2017 di dalam ruang kelas sekolah Madrasah di Dusun I Desa Jago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara KUHP Pidana Permasalahan ini dibahas pada Audiensi yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Polres Tapanuli Tengah
Penutupan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Sale Baru dan Desa Tabuyung Mr.X Zul Asri Nasution ham Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-08-31 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Sale Baru dan Desa Tabuyung ditutup sehingga menyebabkan genangan air seperti danau di Kabupaten Mandailing Natal KUHP Pidana UU no 39 Tahun 1999 Permasalahan ini dibahas pada rapat penelaahan Yankomas pada tanggal 31 Agustus 2017 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Pemda Mandailing Natal
perihal rekomendasi terkait permohonan diadakannya audit investigatif atas adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Wisu Indo Jaya kepada kelompok Tani menuju sejahtera yang sejak tahun 1998 dalam memperjuangkan hak mereka Pt Wisu indo jaya Kelompok Tani menuju sejahtera ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2017-10-24 Kepala Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara, Bupati Labuhan Batu Selatan, Kapolres Labuhan Batu, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu dengan surat Nomor: HAM.2-HA.01.02-303 tanggal 24 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. H. Zainal Harahap Nomor: 18/EKS/+DPC-29.02-A/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal rekomendasi terkait permohonan diadakannya audit investigatif atas adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Wisu Indo Jaya kepada kelompok Tani menuju sejahtera yang sejak tahun 1998 dalam memperjuangkan hak mereka UU agraria KUHP Pidana UU No 39 Tahun 1999 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Langkah-langkah mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak sejak tahun 1998 hingga sekarang, belum membuahkan hasil, Kelompok Tani menuju sejahtera belum mendapatkan keadilan dan belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka mekipun mereka mengantongi bukti kepemilikan lahan sejak 1997 yang ditandatangani kepala desa saat itu 1. Sudah Ada Solusi dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2. BPN 3.Polres Labuhan Batu
* Isi salinan notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang : PTPN yang telah menjurus kepada anarkis, Mahasiswa dan masyarakat yang ditahan di Polresta Medan, tindakan penggusuran oleh Oknum Preman, TNI dan Polri yang terjadi bentrok dengan Mahasiswa - Masyarakat Sibayak Laucih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-07-24 - Kami masyarakat Sibayak Laucih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang melalui Ketua DPRD-SU meminta salinan isi notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada tanggal 13 juli 2017 oleh komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (sudah diserahkan kepada Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang dalam rapay tersebut) - Memohon kepada DPRD SU untuk melakukan tindakan politis untuk hadir bersama kami di lahan tersebut agar PTPN II dapat menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut yang telah menjurus kepada anarkis - Meminta kepada Kapolda untuk melepaskan 5 (lima) Mahasiswa dan 1 (satu) orang Masyarakat yang ditahan di Polresta Medan - Sangat menyayangkan tindakan dari Oknum Preman, pihak TNI dan Polri melakukan penggusuran dan terjadi pemukulan/bentrok dengan Mahasiswa - Kami belum mendapatkan keputusan hukum dari Pengadilan Negeri dan belum mengetahui apa dasar hukumnya untuk melakukan Eksekusi di lahan tanah wilayah masyarakat Sibayak Lau Cih tersebut - - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan Masyarakat Siabayak Lau Cih Desa Namo Binatang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang yang telah menyampaikan aspirasinya. DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi A untuk menyurati PTPN I, Kapolda dan Tni untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang. DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Rpaat Kerja dengan Gubernur, PTPN II BPN Provinsi Sumatera Utara, Kapolda dan Perwakilan Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang dan pihak terkait lainnya. Meminta Kepada Pemerintah Derah/Gubernur mengambil langkah-langkah konkrit agar dapat melakukan tindakan yang seusai dengan fungsi dan wewenangnya untuk dapat menyelesaikan permaslahan yang terjadi pada masyarakat Sumatera Utara. Diminta Kepada Komisi A DPRD SU untuk mengundang Rapat Lanjutan kepada PTPN II, Kapolda, TNI, BPN Provsu, BPN Kab. Deli Serdang, Pemprovsu bersamaan Instansi terkait lainnya serta perwakilan Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan LBH KI. Pimpinan DPRD-SU dapat mengawal Rapat dimaksud agar permaslahan tanah Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dapat diselesaikan dengan segera. 1. PTPN I 2. Kapolda 3. TNI 4. BPN Sumatera Utara
Manajemen PT. Sumber Karindo Sakti Desa Penggalangan Kec. Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai belum membayar THR, Gaji dan Pesangon PHK Karyawan - Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 Meminta Manajemen PT. Sumber Karindo Sakti Desa Penggalangan Kec. Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai untuk membayarkan THR, Gaji dan Pesangon PHK. - - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dan aspirasi dan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk ditindaklanjuti oleh komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meminta Perwakilan Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti untuk mempersiapkan surat-surat dan bukti yang akurat. *Akan menjadwalkan Audiensi Tanggal 12 September 2017 di aula sekaligus RDP Komisi E dengan masalah Tenaga Kerja lainnya dengan memanggil Dirut PT. Sumber Karindo Sakti, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang Bedagai, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Dinas perindag Kab. Sergai serta Instansi terkait lainnya. 1. PT. Sumber Karindso Sakti 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Deli Serdang 3. Dinas Tenaga Kerja Provsu
PT. ABM Kec. Kmapung Rakyat Kab. Labusel tentang penggunaan Prona Pencemaran Lingkungan - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara (LSM PELOPOR) ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2017-10-30 Kepada Kapolda segera memanggil dan memeriksa Oknum Polres Labuhan Batu dengan tidak adanya proses hukum yang dilakukan kepada PT. ABM Kec. Kampung Rakyat Kab. Labusel yang telah dilaporkan masyarakat awal bulan maret llau tentang penggunaan Prona pencemaran Lingkungan. Kepada Gubernur Sumut untuk segera memeriksa dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara erkait yang tidak mampu menghandel dan memantau perusahaan PT. ABM yang sembarangan dalam pengelolaan limbah. Meminta kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk memanggil Perusahaan PT. ABM dan Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara tentang korporat pelanggaran Undang-Undang Amdal. - - 1. Sudah Ada Solusi Merekomendasikan Komisi D untuk menjadwalkan di Banmus untuk Rpat dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara (LSM PELOPOR) dan pihak-pihak terkait lainnya. 1. Komisi D DPRD SU 2. LSM PELOPOR
Sengketa lahan - TES ham Sumatera Utara KAB. SIMALUNGUN 2018-05-08 Terjadi sengketa antara PK (Penyampai komunikasi) dengan DB meminta untuk membangun wahana di atas tanah milik RS dengan syarat sewaktu-waktu siap untuk dibongkar jika PK meminta tanah. RS memerintahkan anggotanya untuk membongkar wahana dan menjadi tersangka atas tindakannya tersebut. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dan klarifikasi -PK -Kepolisian setempat
Sengketa tanah - LBS ham Sumatera Utara KAB. SIMALUNGUN 2018-05-08 Terjadi sengketa tanah menyebabkan orang tua PK menjadi tersangka. - - 1. Sudah Ada Solusi sudah dilakukan pengiriman surat koordinasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan - PK - Polsek setempat
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - DHS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-11 Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi permasalahan KDRT yang dialaminya dan telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Belawan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Belawan
Ketenagakerjaan - BS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-12 Bahwa pelapor menolak mutasi sebagai pustakawan dan meminta mengajar kembali sebagai guru bahasa Inggris Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) - EHP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-05-09 Bahwa pelapor melaporkan panitia reuni akbar alumni SLB/B KM Medan dan kegiatannya tidak sah, ilegal dan cacat hukum dan mohon bantuan ambil tindakan hukum - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa apabila menurut pelapor hal tersebut memiliki unsur pidana agar dilaporkan kepada pihak kepolisian -
Pertanahan - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-14 Bahwa pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak tanah ke Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional
Maladministrasi - MSS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-20 Bahwa menurut korban telah terjadi penyalahgunaan wewenang saat penyidikan, penuntutan dan peradilan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon agar melapor ke Ombudsman Republik Indonesia apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Komisi Kejaksaan Komisi Yudisial Ombudsman Republik Indonesia
Ketenagakerjaan PTPN IV JEMN ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-29 Bahwa korban/pelapor mengajukan permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan, di mana korban mengajukan pensiun tunda karena alasan kesehatan menurun dan tidak menerima hak sesuai hasil konsultasi dengan pihak SP-BUN dan perusahaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan Rapat Pelayanan Komunikasi masyarakat (Yankomas) 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada kedua belah pihak agar permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial PTPN IV
Kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia) LS TD ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-12 Bahwa korban memohon keadilan dan penanganan serius kasus percobaan pemerkosaan terhadap korban yang dilakukan oleh terduga pelaku, sampai sekarang belum ada titik terang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sedang dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat disampaikan kepada Ombudsman Komisi Kepolisian Nasional Ombudsman Republik Indonesia
Proses Hukum tidak berjalan DC, HG, ADB dan TCN LP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Korban memohon perlindungan hukum atas dugaan tidak pidana secara bersama-sama menjual seluruh alat-alat material yang telah dipasang di lokasi pabrik kelapa sawit dan menghalang-halangi eksekusi putusan pengadilan serta salah satu pengaduannya belum ditindaklanjuti oleh kepolisian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah mempunyai kekuatan hukum berkekuatan tetap 1. Sudah Ada Solusi Bahwa putusan pengadilan tersebut pernah dilakukan eksekusi tetapi tidak terlaksana. Jadi disarankan agar berkoordinasi kembali dan menyampaikan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan
Ketenagakerjaan PT. KKA DS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Bahwa korban telah diberhentikan secara lisan oleh PT. KKA dan menolak untuk membayar hak-hak pelapor sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
Proses Hukum Tidak Berjalan LBH P Medan H ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-09 Pemohon merasa keberatan karena ketika menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum LBH P, di mana LBH tersebut mengajukan syarat untuk melengkapi surat keterangan miskin dan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan Pelapor diminta untuk melengkapi data dukung permasalahan agar ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yankomas LBH P Medan
Ketenagakerjaan - Drs. ME ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-30 Pemohon keberatan terhadap pihak RSUP Adam malik yang secara administratif telah merugikan pelapor dan keluarga dengan keputusan dan pernyataan sepihak tanpa mengikuti prosedur dan tahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terkait gaji dan pendapatan yang lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sudah dilakukan Rapat Yankomas dengan mengundang pihak-pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Pelapor menunggu Surat Pemberhentian dari RSUP Adam Malik agar dapat mengurus hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil RSUP Adam Malik
Kelompok Rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) - SAA ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-04 Permohonan bantuan penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (SAA) dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Medan Helvetia tanggal 19 Agustus 2016, namun belum ada tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Ketenagakerjaan Perusahaan IJ LON ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-05 Laporan pengaduan perihal tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Perusahaan IJ terhadap Buruh Lepas Harian (BHL) terkait kecelakaan kerja saat memasukkan adonan ke mesin giling di perusahaan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan Kepada pelapor diminta untuk menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kesehatan - H ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-24 Mohon bantuan operasional pengangkatan peluru di tubuh korban (H) sehubungan dengan surat dari LBHM selaku penerima kuasa dari korban Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Sektor Medan Baru 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Sektor Medan Baru
Pertanahan PTPN II DPP FRBSU ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-03 Mohon penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan PTPN II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PTPN II Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) BS SD br S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-25 Mohon keadilan perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pertanahan - Poktan PPK ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan terkait perampasan lahan Poktan PPK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Pertanahan - YS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon bantuan penegakan hukum terkait ganti rugi dan perluasan tanah an. korban (YS) Undang-Undang NOmor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Perdagangan/Penyelundupan Orang W dan N K ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan dan kepastian hukum terkait dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan - AR ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan perkembangan permohonan informasi terhadap Ditkrimsus Polda Sumut terkait laporan dari AR - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Penggusuran - WTPS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal permohonan penundaan pembongkaran rumah di pinggir rel kereta api Glugur - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Pemerintah Kota c.q. Satuan Polisi Pamong Praja
Ketenagakerjaan - T ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal pemberhentian secara tidak hormat kepada korban dengan tuduhan terlibat G30S/PKI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pidana - FW ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal penyampaian keluhan masyarakat terkait ditemukannya sesosok mayat dengan identitas FW di areal PT. TPL - Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pendidikan - SY ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terkait perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di RA/TK Mesjid Agung Medan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pendidikan Kota Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Resort Kota Medan
Pidana SKS dan S MKFH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan dan keadilan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - MAL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon keadilan perihal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait dengan pengaduan dari korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan RI
Pertanahan - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Medan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar dikeluarkan sertifikat hak atas tanah an. CH Kantor Pertanahan Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum)` - ZS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Mohon perlindungan atas adanya rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban dan keluarganya - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana - S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-06 Bahwa pelapor memohon perlindungan hukum dan hak asasi manusia perihal penyelesaian permasalahan harta warisan di Kepolisian dan pengadilan namun tidak memiliki kemampuan secara finansial yang diperlukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi sebagai LBH yang menerima bantuan dari Pemerintah, sehingga kepada pemohon tidak dipungut biaya apa pun Lembaga Bantuan Hukum
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - DHS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-10 Bahwa pemohon menyampaikan permohonan perlindungan hukum perihal permasalahan hak penyampai komunikasi sebagai debitur Bank Panin sekaligus nasabah asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil penyampai komunikasi pada tanggal 15 November 2016 an, DHS Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Bank Panin PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
Maladministrasi - CH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Bahwa pemohon mengajukan permintaan klarifikasi dugaan maladministrasi penundaan berlarut penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara an. CH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Ombudsman Republik Indonesia
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - IMB ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Bahwa pemohon mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait pemberhentian sebagai direksi pada PT. Ira Widya Utama pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2016 an. IMB Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Ira Widya Utama
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) SHL TRZ ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-02 Bahwa pemohon mengajukan somasi kepada SHL terkait dengan pembagian harta warisan HML dan NBH - Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - GP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-03 Bahwa diperoleh informasi dari Ditjen HAM bahwa korban adalah korban ketidakadilan - Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon bahwa kasus tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kasasi di Mahkamah Agung dan apabila pemohon memiliki bukti baru dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung -
Informasi (dari perorangan dan instansu terkait hal-hal yang umum) - DL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-09 Bahwa diperoleh surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal keprihatinan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara tindak pidana pencabulan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tinggi Medan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - SD br S ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal mohon keadilan dan tindak lanjut perkara KDRT tentang melakukan perkawinan yang ada menjadi halangan baginya untuk kawin lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana ML SPTM ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal surat pengaduan pelanggaran kode etik guru PAUD terkait kasus kekerasan seksual terhadap korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - MM ham Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM sehubungan dengan surat perihal penegakan hukum dan keadilan terkait penangkapan mobil van milik pelapor yang berisikan 8 ball pakaian bekas dalam perjalanan dari Tanjung Balai ke Medan - Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - RW alias ID ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum terkait penganiayaan berencana, penelantaran terhadap nafkah dan biaya sekolah anak-anak dan poligami tanpa adanya perceraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan - SHH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon hati nurani Bapak Pimpinan mencegah terjadinya kriminalisasi hukum karena tidak adanya persesuaian dari keterangan saksi-saksi dengan bukti yang ada atas kematian Sdr. GG Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Negeri Medan
Pidana AH MH ham Sumatera Utara KAB. PADANG LAWAS 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal perusakan tanaman tembakau di kebun pemohon yang terletak di Desa Sosopan, Kec. Sosopan, Padang Lawas yang dilakukan sdr. AH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Sosopan
Pidana - F ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan perlindungan hukum terkait dijadikannya tersangka sdr. F di Polresta Medan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Kota Medan
Ketenagakerjaan - T ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-22 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal rekayasa keterangan palsu terkait permohonan pemohon agar perusahaan membayar kekurangan upah bulanan, upah lembur hari kerja, upah lembur hari minggu dan hari libur nasional, uang pesangon, uang cuti tahunan, uang perhitungan kenaikan skala gaji kerja setiap tahunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - BS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Diterima surat perihal keberatan agar semua permohonan/permintaan untuk mengalihkan atau menukar atau mengganti Badan Hukum Rumah sakit Umum Ameta Sejahtera dan/atau klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera atau mengganti rekening bank penerima pembayaran Rumah Sakit Umum Ameta Sejahtera dan Klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera - Pemantauan Perkembangan Permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - SM dan PS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon petunjuk untuk melaksanakan putusan peradilan yang telah berkedudukan hukum tetap terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara - Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Pertanahan - WS ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Bahwa diterima surat pengaduan perihal ganti rugi sebidang tanah dan bangunan terkait pembangunan jalan tol di Kec. Medan Deli berdasarkan kalkulasi dari Dinas PU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - RB, dkk ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Bahwa pemohon mohon perhatian perihal rencana pengusiran paksa dari Aslog Kodam I Bukit Barisan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kodam I Bukit Barisan
Kelompok rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) - OC ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Permohon hak asuh anak yang saat ini sedang diasuh oleh ayah kandungnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Narkoba WT - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-04 Bahwa terduga pelaku bersama seorang rekannya membeli narkotika jenis shabu dari seseorang kemudian ketika jalan pulang terduga pelaku di stop anggota Polsek Medan Kota dan kemudian digeledah dan ditemukan shabu seberat 0,08 gram Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba FA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba J - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba MA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-27 Bahwa terduga pelaku dilihat seseorang membawa 1 paket kecil narkotika, kemudian terduga pelaku diikuti oleh saksi dan kemudian saksi mencegat terduga pelaku dan menggeledah pelaku dan ditemukan paket narkotika tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba MPS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencabulan SAS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-15 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba AHJ - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba J - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba GLL - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-01 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan F DAPD hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-09 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (korban) untuk bersetubuh dengannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-18 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FR - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-01 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DA - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-04-18 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-14 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DT - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Penggelapan SA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Penganiayaan MAF - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Bahwa terduga pelaku adalah seorang kernet truk, ketika truknya melewati jalan lintas sumatera Simp. KIM, terduga perlaku melihat dua orang sedang berkelahi, niat dari terduga pelaku adalah untuk melerai kedua orang tersebut. Namun dua bulan setelah kejadian yaitu pada tanggal 31 Januari 2017, terduga pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Medan Labuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Labuhan
Penggelapan MMOP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Bahwa terduga pelaku pada awalnya menyarankan kepada ibunya untuk melaporkan seseorang karena belum mengembalikan sepeda motornya, akan tetapi berdasarkan saran dari pihak kepolisian ibu terduga juga melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian dengan alasan yang sama yaitu penggelapan, kemudian antara terduga pelaku dan pelaku penggelapan sepakat untuk damai, namun agar bisa dibebaskan terduga pelaku diminta biaya untuk mencabut pekara sebesar Rp. 12 juta rupiah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba DCP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-16 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana di bidang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencabulan I - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-22 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana berupa mempergunakan hadiah untuk membujuk untuk melakukan perbuatan cabul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan W - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-14 Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian ditangkap anggota Polrestabes Medan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba MY - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-07 Bahwa terduga pelaku berangkat ke Takengon bersama teman-temannya dengan alasan jalan-jalan naik gunung kepada orang tuany, kemudian terduga pelaku menelepon orangtuanya dan mengatakan bahwa dia ditangkap polisi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan karena membawa ganja seberat 18 kg yang dibawa dari Aceh dan akan dijual ke Padang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Pencurian dengan pemberatan JFS A hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Bahwa telah terjadi kehilangan laptop di Komp. IDI an. A, kemudian korban A melapor ke Polsek Delitua kemudian Polsek Deli Tua menangkap pelaku berinisial L, kemudian L mengatakan bahwa JFS juga ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku L, Polsek Deli Tua kemudian menangkap terduga pelaku JFS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah hukum 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua Pengadilan Negeri Medan
Narkoba APS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Resort Kota Medan
Pembunuhan AL, R dan AS R dan keluarganya hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-08 Bahwa terduga pelaku pada tengah malam mendatangi rumah korban, dengan sepotong besi yang disembunyikan di punggung. Karena masih keluarga dengan korban, maka korban tidak mencurigai kedatangan terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku mengajak korban untuk menikmati sabu dan korban tidak menolak. Setelah korban fly, terduga pelaku langsung menghantam korban dengan besi yang telah dipersiapkan. Mendengar suara ribut, istri korban keluar dan langsung juga dipukul dengan besi tersebut. Agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya, terduga pelaku juga membunuh anak-anak dan mertua korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pengadilan Negeri Medan
Narkoba TRI alias I - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-17 Bahwa terduga pelaku diadili karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan AM - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-11 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Medan
Pencurian PPE YPSIM hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-08 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Februari 2016 sedang melaksanakan tugas sendirian di YPSIM Kota Medan, dikarenakan terduga pelaku sedang membutuhkan uang, maka timbul niat terduga pelaku untuk mengambil barang-barang milik YPSIM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian SH BHS hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-10 Bahwa terduga pelaku dan temannya berinisial AS melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara merusak pintu garasi menggunakan obeng dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian RN PT. PC Medan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-02 Bahwa terduga pelaku melakukan pencurian di gudang penyimpanan milik PT. PC Medan dan aksi terduga pelaku terekam CCTV dan perbuatan terduga pelaku segera dilaporkan ke Polsek Medan Barat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S alias H - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-09 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang NOmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba RH - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-06-13 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba TAS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba SAN alias A - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba DS alias P - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba M - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-01 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba F - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-04-29 Bahwa Terduga Pelaku telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Persetubuhan MH - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-21 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S aliasa S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba AH - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba ES - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba PN - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-28 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan A AA hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-29 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban melakukan persetubuhan dengan terduga pelaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-12 Bahwa terduga pelaku ada tanggal 12 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di thap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian SA - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-27 Bahwa terduga pelaku pada 27 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, yang perbuatan mana dilakukan oleh anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba As - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba RS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan S M hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-18 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 18 Juli 2016 melakukan perampokan di Jalan MT. Haryono yang menyebabkan meninggalnya korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian A - hukum Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2016-12-16 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Narkoba AK - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-28 Bahwa terduga pelaku tertangkap tangan pada saat razia pada tanggal 28 Juni 2016 di Karaoke JC Medan dan diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidanga 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan RRH - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan AW - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba NS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-27 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba MP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba JA - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-09 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak dan melawan hukum,menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba IE - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-11 Bahwa terduda pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EAG - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-13 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan IFP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan WTG - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-16 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba MS - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-07 Bahwa terduga pelaku diduga membeli dan memiliki narkotika bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua
Penggelapan SW R hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 19 Oktober 2016 bertemu dengan korban di warnet 3C bertempat di jalan gang Rasmi No. 3 Medan. dan pada saat itu korban menjumpai terduga pelaku untuk belanja narkoba jenis shabu-shabu, sementara korban tersebut mempunyai hutang piutang kepada pelaku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). akan tetapi pada saat terduga pelaku menangih hutang kepada korban, dan korban tersebut tidak mau membayarnya. Kemudian 3 (tiga) hari berikutnya pada pada saat korban menjumpai terduga pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, tanpa pikir panjang sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dibawa oleh terduga pelaku untuk digadaikan dikarenakan korban tidak mau membayar hutangnya tersebut. apabila korban telah membayar hutangnya tersebut maka terduga pelaku akan menebus sepeda motor milik korban. Akan tetapi terduga pelaku malah dilaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan laporan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba DR - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-29 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pembunuhan SV br G - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-01 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian yang menyebabkan matinya orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba SGP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-13 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 13 Agustus 2016 anggota dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan di sekitar jalan Marindal kemudian mereka melihat terduga pelaku di dalam mobil dan menggeledah mobil terduga pelaku dan ditemukan 9 bal narkotika jenis ganja kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah terduga pelaku dan ditemukan 12 bal narkotika jenis ganja. Selanjutnya terduga mengaku bahwa barang tersebut adalah milik kawannya (S) yang dititipkan kepadanya sehari sebelumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba EW - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-03 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai perantara untuk menjual atau menyerahkan prekursor narkotika kepada pembeli Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba NP - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-15 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 15 Juni 2016 ditangkap polisi dan memperoleh narkotika di lemari yang dititipkan kepada terduga pelaku karena akan diadakan acara bersama dengan kawan-kawannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba AP - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses pengadilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba EE - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan Pemberatan SPS YH hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-14 Bahwa terduga pelaku diduga pada tanggal 14 Agustus 2016 bertempat di Jalan Selamat Malam melakukan pencurian sebuah becak mesin milik korban karena tidak bisa dinyalakan maka becak tersebut didorong sampai sejauh 30 meter kemudian ada yang berteriak kemudian terduga pelaku dikecar oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Patumbak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk proses penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Patumbak
Narkoba RAS - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan,menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak dan melawan hukum menanam,m emelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba R - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-08 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Agustus 2016 menjemput seorang teknisi TV untuk memperbaiki TV di rumahnya. Di tengah jalan di teknisi meminta berhenti sebentar di persimpangan dan meminta kepada terduga pelaku untuk menunggu, setelah si teknisi kembali menemui terduga pelaku tiba-tiba mereka dicegat oleh 2 orang anggota polisi dan dilakukan penggeledahan dan pada si teknisi ditemukan 2 pakte narkotika jenis sabu-sabu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencurian S N hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-27 Bahwa terduga pelaku bersama dengan temannya berinisial MRA, DS dan A pada tanggal 27 Juli 2016 melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang sedang melintas di Jl. Imam Bonjol Kota Medan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polrestabes Medan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba TEI - hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-17 Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba FSM - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-02 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 02 Agustus 2016 hari Selasa sekitar Pukul 02.08 Wib 2016 bertempat di Jalan Sei Mencirim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bersama kedua Temannya sedang menggunakan shabu-shabu, namun secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian Sektor Medan Helvetia. Setelah Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya di geledah serta diinterogasi oleh anggota Kepolisian tersebut selanjutnya kedua anggota Kepolisian tersebut menangkap dan membawa Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia guna dilakukan prsoses penyidikan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba A - hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Bantuan Operasional pengangkatan peluru di tubuh korban penembakan mr,X Hariadi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-28 Terjadi penembakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang di alami oleh sdr Hariadi dan korban tidak memiliki biaya untuk pengobatansehingga meminta bantuan ke Kanwil Kemenkumham Sumut untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum TELAAH DAN DIREKOMENDASIKAN - Adapun terkait permasalahan ini: 1) Telah diadakan rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Prov Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017 bertempat di ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Utara, yang dihadiri instansi terkait yaitu Perwakilan BPJS Wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara 2) Permasalahan ini telah mendapat tanggapan dari BPJS Wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan selama menjalani proses pengobatan ditanggung oleh BPJS dan terakhir akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil dan serpihan peluru, namun yang bersangkutan tidak hadir di RS Adam Malik hingga saat ini. Untuk itu pihak BPJS Wilayah Sumatera Utara akan Menghubungi Sdr. Hariadi guna menindaklanjuti proses pengobatan. 3) Telah diterima surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 441//2277/Din.Kes/V/2017 tentang Tindak Lanjut Operasional dan Administrasi Tindakan Pengangkutan Peluru serta Perawatan Pasien a.n. Hariadi Korban penembakan yang menyatakan bahwa: a. Menindaklanjuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017 dan surat Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia RI tanggal 25 April 2017 Nomor HAM2-HA.01.01-37 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Ismail Lubis (Lembaga Bantuan Hukum Medan selaku penerima kuasa dari Sdr. Hariadi korban penembakan); b. Maka dengan ini kami memohon kepada Kepala BPJS Divre I Regional Sumatera Utara agar menindaklanjuti operasional dan administrasi tindakan pengangkutan peluru serta mengkoordinasikannya dengan RSUP Haji Adam Malik di Medan; c. Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih 1. Sudah Ada Solusi dilakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil dan serpihan peluru dengan biayan seluruhnya di tanggung oleh BPJS dan Dinas Kesehatan Provsu. 1.Kanwil Kemenkumhan Sumut 2.Dinas Kesehatan Provsu 3.BPJS wilayah Sumut 4.RSU Adam Malik Medan 5.Polda Sumut.
pelanggaran kode etik guru sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak murid umur 10 tahun yang dilakukan oleh gurunya Parulian Situmorang dan Roma Sipayung Sarmen Lumban Gaol ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-07 perihal surat pengaduan pelanggaran kode etik guru sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak murid (Sarmen Lumban Gaol) umur 10 tahun yang dilakukan oleh gurunya (Parulian Situmorang dan Roma Sipayung) 1) Permasalahan ini terkait UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 2) UU No 39 Tahun 1999 LBH PESADA Poldasu dan Biro Hukum 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi Terkait dalam percepatan Penyelesaian Permasalahan 1. Kanwil Kementrian Sumut 2. LBH PESADA 2. Poldasu
telah terjadi keterlambatan pengiriman fotocopy resume medis, namun benar resume medis itu telah dikirimkan berdasarkan surat Nomor: HK.04.01/IV.2.1/2537/2017 tanggal 18 April 2017 perihal isi rekam medis/resume medis pasien a.n. Tioberti Sitorus ke Kantor Hukum Timbul Sitorus, SH Mr.X Tioberti Sitorus ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-22 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan pengiriman fotocopy resume medis, namun benar resume medis itu telah dikirimkan berdasarkan surat Nomor: HK.04.01/IV.2.1/2537/2017 tanggal 18 April 2017 perihal isi rekam medis/resume medis pasien a.n. Tioberti Sitorus ke Kantor Hukum Timbul Sitorus, SH & Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Jl. Barito IV Cluster CC Blok G No. 14 Karang Mulya, Ciledug-Tangerang UU No 39 Tahun 1999 UU No 36 Tahun 2009 RSUP H Adam Malik 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Rsup Adam Malik
perihal mohon proses DPO terpidana KDRT Mr.X Yacub Welfried Hulu.SE ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Pihak korban maupun WCC Sinceritas telah mengirim surat desakan dan permohonan audiensi ke Kejatisu juga beberapa kali bertemu dengan KASI TPUL Bapak Fukronsyah dan Ibu T. Adlina, SH (JPU dalam kasus tersebut dengan jawaban yang diterima adalah menunggu tindak lanjut dari Community Center Kejagung RI Jakarta karena berkas telah dikirim dan belum ada konfirmasi tentang tindaklanjut kasus tersebut. UU No 39 Tahun 1999 UU no 23 Tahun 2004 Kejatisu PESADA Poldasu 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.KejatiSu 3.LBH PESADA 4.Poldasu
Mohon tindaklanjut proses kasus penganiayaan a.n. pelaku/terlapor Antoni Simanjuntak terkait proses kasus yang terkesan jalan di tempat Mr.X Antoni Simanjuntak ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-01 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Proses kasus ini awalnya ditangani oleh Juer M. Damanik yang kemudian dipindahtugaskan bulan April 2017 sehingga proses kasus ini seakan terhenti tanpa diketahui siapa juru periksa (juper) yang akan menindaklanjutinya. Barulan pada bulan Oktober 2017, diketahui bahwa Juper yang akan menindaklanjuti kasus ini bernama Aiptu T. Panggabean, namun sampai saat ini proses kasus belum juga ada perkembangannya UU No 39 Tahun 1999 Kapolsek Medan Area WCC sinceritas 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polsek Medan Area
terkait eksekusi atas hak asuh anak (Ricky Alfa Hans) selaku ibu kandung yang sudah dimenangkan dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 841 K/Pdt/2008 Mr.X ibu dari Ricky Alfa Hans ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-12 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi tidak pernah bertemu dengan anak kandungnya (Ricky Alfa Hans) selama 10 tahun (4 Februari 2007-4 Oktober 2017). Terakhir diketahui alamat pelaku (mantan suami/ayah kandung (Ricky Alfa Hans) di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau. UU No 39 Tahun 1999 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf a pasal 39 ayat 2 Kejaksaan Mahkamah Agung 1. Sudah Ada Solusi dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan Penyelesaian permasalahan 1. Kanwil Kemenkumham 2.Kejaksaan 3.Mahkamah Agung
perihal proses hukum yang terkesan dipaksakan dan kelaparan yang dialami oleh narapidana di dalam lapas (narapidana Lapas II A Pematang Siantar) Mr.X Alasen Kaban ham Sumatera Utara KOTA PEMATANG SIANTAR 2017-11-14 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi telah mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden RI pada tanggal 21 Oktober 2017 dan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya di Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 November 2017 UU No 39 Tahun 1999 Lapas Kelas II.A Pematang Siantar 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Lapas II .A p.siantar
terkait dengan perampasan sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan nomor plat polisi BK 4868 CN oleh oknum debt collector PT> Disbaya Adhiyasa Perkasa (Sdr. Redi, dkk) Redi dkk Junaidi Ginting ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-21 sehubungan dengan surat Sdr. Junaidi Ginting tanggal 21 Agustus 2017 terkait dengan perampasan sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan nomor plat polisi BK 4868 CN oleh oknum debt collector PT> Disbaya Adhiyasa Perkasa (Sdr. Redi, dkk UU No 39 Tahun 1999 KUHP Pidana Poldasu 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Poldasu dan Biro Hukum
Somasi kepada Pimpinan PT. U Finance Indonesia PT.U Finance Indonesia Mery br sinulingga ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-09 1) Agar PT. U Finance Indonesia mendaftarkan Jaminan Fidusia atas satu unit mobil Daihatsu Xenia Tipe 1,3 R DLX M/T Minibus-L Nomor Polisi BK 1266 QT STNK 019262/SU/2012 atas nama Sdr Drs. Edison; 2) Agar PT. U Finance Indonesia menaati Putusan BPSK Nomor 32/Arbitrase/BPSK.MDN/2017 tanggal 16 Maret 2017 dengan mengembalikan satu unit mobil Daihatsu Xenia Tipe 1,3 R DLX M/T Minibus-L Nomor Polisi BK 1266 QT STNK 019262/SU/2012 atas nama Sdr Drs. Edison kepada Klien kami; 3) Agar PT. U Finance Indonesia Mengganti kerugian klien kami sebesar, ganti kerugian Material sebesar Rp.84. 000.000,00 dan ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00. 4) Mengundang PT. U Finance Indonesia untuk datang ke Kantor Biro Bantuan Hukum Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin Medan yang beralamat di Jln. Monginsidi, No 45T Medan – Sumatera Utara, 20175, Telp./Fax.061-4569853, selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Klien untuk menyelesaikan permasalahan ini antara tanggal 15 s/d 20 Mei 2107 pada jam kerja Pukul 11.00 Wib – 17.00 Wib. 1. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Proses ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 1. Sudah Ada Solusi Komunikasi dengan PT U Finance Indonesia 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.PT. U Finance Indonesia
Pengaduan penyiksaan, ancaman pembunuhan, ancaman kematian, ancaman sakit penyakit melalui seperangkat peralatan komputer yang terkoneksi dengan RFID Brain Microhip Implant rumah sakit Johannes R.Wardi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-07-14 Johannes R. Wardi merasa disiksa, diancam pembunuhan, melalui seperangkat peralatan komputer yang terkoneksi dengan RFID Brain Microhip Implant KUHP Pidana Pada tanggal 4 Agustus 2017, Tim Yankomas (Emeygianinta dan Nuri Ardayanti) mendatangi rumah penyampai komunikasi di Jalan Gaperta Ujung Gg. Beringin No. 5 A Helvetia Medan untuk mewancarai penyampai komunikasi. Wawancara tersebut juga dihadiri oleh orangtua penyampai komunikasi (J. Simorangkir dan Masdewi Simanjuntak). Hasil wawancara adalah bahwa keluarga penyampai komunikasi berharap agar Kementerian Hukum dan HAM dalamhal ini Tim Yankomas dapat membantu keluarga untuk membujuk penyampai komunikasi agar mau berobat kembali dan diterapi kejiwaannya agar dapat normal seperti dulu lagi. Permasalahan ini dibahas pada rapat penelaahan Yankomas pada tanggal 11 Agustus 2017. 1. Sudah Ada Solusi berobat kembali dan diterapi kejiwaannya 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. RSU 3.POLDASU
pemalsuan surat berupa tanda tangan di Bank Sumut dan kasus mal praktek (salah cabut gigi drg. Linda Janet Monang Marpaung ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-06 Monang Marpaung mohon adanya kepastian hukum atas kasus pemalsuan surat berupa tanda tangan di Bank Sumut dan kasus mal praktek (salah cabut gigi) yang dilakukan oleh drg. Linda Janet di mana kedua perkara itu jalan di tempat/mandeg KUHP Pidana Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.POLDA Sumut
perihal perbuatan asusila Darus Anjalani Sitorus Jihan Yolanda ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-13 telah terjadi perbuatan asusila terhadap Jihan Yolanda yang di duga dilakukan oleh Darus Anjalani Sitorus KUHP Pidana pasal 284 KUHP Pidana Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai Komunikasi meminta keadilan terhadap perbuatan asusila yang dilakukan terhadap Jihan Yolanda oleh Darus Anjalani Sitorus a.n. pada tanggal 1 Agustus 2017 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polda Sumut 3.Biro hukum
kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai Susi Dharmawati SH ir.Sufrie Hamdani ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-10-11 Nomor: HAM.2-HA.01.02-283 tanggal 11 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Ir. H. Sufrie Hamdani (Ketua Umum Yaspend PABA Binjai), Nomor: 034/YP-PB/BJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal: Menolak SP3 Polres Binjai dalam kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai KUHP Pidana Pasal242 Ayat 1 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi dalam permasalahan ini diduga semua alat bukti tersebut tidak digubris sehingga keluarlah SP3. Atas kondisi tersebut di atas penyampai komunikasi mohon kepada Menteri Hukum dan HAM dapat mengawal dan melanjutkan perkara ini demi keadilan dan tegaknya supremasi Hukum karena di duga banyak lembaga-lembaga terkait turut bermain menguburkan kasus ini demi mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkaitdalam percepatan penyelesaian permasalahan 1 Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut 2 Kapolres Binjai 3.Ketua majelis pengawasNotaris Sumut
kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai Susi Dharmawati SH ir.Sufrie Hamdani ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-10-11 Nomor: HAM.2-HA.01.02-283 tanggal 11 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Ir. H. Sufrie Hamdani (Ketua Umum Yaspend PABA Binjai), Nomor: 034/YP-PB/BJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal: Menolak SP3 Polres Binjai dalam kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai KUHP Pidana Pasal242 Ayat 1 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi dalam permasalahan ini diduga semua alat bukti tersebut tidak digubris sehingga keluarlah SP3. Atas kondisi tersebut di atas penyampai komunikasi mohon kepada Menteri Hukum dan HAM dapat mengawal dan melanjutkan perkara ini demi keadilan dan tegaknya supremasi Hukum karena di duga banyak lembaga-lembaga terkait turut bermain menguburkan kasus ini demi mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkaitdalam percepatan penyelesaian permasalahan 1 Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut 2 Kapolres Binjai 3.Ketua majelis pengawasNotaris Sumut
penjelasan tentang sehubungan dengan tanah milik Masyarakat Forum Peduli Lingkungan berada di kelurahan (Kampung Pulo Brayan Bengkel) dahulu Kota Praja Medan, Kecamatan Medan Timur sekarang Kotamadya Medan . Mr,X Masyarakat Forum Peduli Lingkungan berada di kelurahan (Kampung Pulo Brayan Bengkel) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-23 Penjelasan dan Jaminan dari Forum Peduli Lingkungan kepada Saudara Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tk.I Sumatera Utara, Saudara Kepala Badan Pertanahan Nasional TK. II Kota Medan dengan surat Nomor 027/FPL/PW II/MT/IX/2017 tanggal 25 September 2017 untuk menanggapi Surat Badan Pertanahan Nasional TK. II Kota Medan tertanggal 23 Agustus 2017 sehubungan dengan tanah milik Masyarakat Forum Peduli Lingkungan berada di kelurahan (Kampung Pulo Brayan Bengkel) dahulu Kota Praja Medan, Kecamatan Medan Timur sekarang Kotamadya Medan . 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Adapun terkait permasalahan ini: 1) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan menemukan adanya 3 (tiga) peta Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926, dan ada 2 peta yang di rekayasa tahun 1993. 2) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan menemukan bahwa peta Grant Sultan No. 265 tidak ada satu kata pun yang menjelaskan kalau sebahagiaan tanahnya ada di Kota Medan. 3) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan meyakini bahwa oknum-oknum di Badan Pertanahan Nasional Tk. II Kota Medan, jelas dan pasti dengan menolak sertifikasi tanah masyarakat Forum Peduli Lingkungan menggunakan salah satu peta yang direkayasa (palsu). 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan terkait dalam percepatan Penyelesaian Permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Masyarakat Forum Peduli Lingkungan 3.BPN
perihal mohon perlindungan hukum terhadap penyampai komunikasi(Kantor Law Office Agustiando Tampubolon, SH & Associates) terhadap para klien agar dapat dibebaskan dari status penahanan sehingga para klien PK dapat mengikuti perkuliahan lagi Mr.X Romeo agustiando ,dkk ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 tanggal 14 September 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Romeo Agustiando, dkk Nomor: 28/RAT/V/2017 perihal mohon perlindungan hukum terhadap penyampai komunikasi(Kantor Law Office Agustiando Tampubolon, SH & Associates) terhadap para klien agar dapat dibebaskan dari status penahanan sehingga para klien PK dapat mengikuti perkuliahan lagi UU no 39 Tahun 1999 KUHP Pidana Adapun terkait permasalahan ini: 1) Bahwa menurut Penyampai Komunikasi kliennya tersebut ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum yang jelas atas adanya peristiwa pengrusakan yang terjadi pada tanggal 19 April 2017 di Jln. Karya Wisata C.Jity Blok A1/A2 Kecamatan Medan Polonia. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi Terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.polda
terkait memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online. Blue Bird dan Taksi Online - ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-11 Laporan/pengaduan oleh Asosiasi Ikatan Supir Taksi Resmi Bandara (A ISOTARBAN) kepada KAPOLDA Sumatera Utara u/p: Direktorat Kriminal Khusus POLDA SUMUT, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara, Kementerian Hukum & HAM, Dinas Perhubungan provinsi Sumatera Utara, PT. Angkasa Pura II, KODAM I/Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara dengan surat Nomor: 002/AR/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 terkait memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online. UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai kommunikasi yaitu seluruh supir yang bernaung di A. ISOTARBAN (Asosiasi Ikatan Taksi Resmi Bandara) memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online yang selama ini melakukan kecurangan-kecurangan& tindakan-tindakan cacat hukum yang tidak sesuai dengan ideology pancasila yang dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PT. Angkasa Pura II dan telah menimbulkan kerugian secara materi kepada A. ISOTARBAN dan juga menyebabkan suasana kerja yang tidak kondusif di ruang lingkup Bandara Kualanamu Internasional. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan pihak yang terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.asosiasi Ikatan supir taksi resmi bandara 3.Poldasu
Permohonan penangkapan DPO terpidana KDRT YWH, SE, Ak YWH CN hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 Bahwa DPO terpidana KDRT YWH terhadap korban CN sampai sekarang belum ada perkembangan dan LBH sudah mengetahui keberadaan DPO tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Segera diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Kejaksaan Agung RI
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum)... - Supriadi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-18 Telah terjadi kebakaran perumahan PT. CIPTA RIMBA JAYA di Jl. Yos Sudarso km 7,8 Tanjung Mulia dan 8 rumah warga terkena imbas dari kebakaran tersebut. Dilakukan mediasi antara pihak PT. CIPTA RIMBA JAYA dengan warga tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan dari jaminan yang akan diberikan oleh pihak PT sejumlah Rp. 10.000.000/rumah tangga karena warga merasa jumlah tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dialami warga yang ditaksir sebesar Rp. 480.000.000. Warga a.n. Supriadi mengirimkan surat pengaduan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. - Sudah dilakukan rapat penelaahan terkait pelayanan komunikasi masyarakat dan sudah melakukan koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat ke PT. CIPTA RIMBA RAYA 2. Dalam Proses Penanganan - PT. CIPTA RIMBA JAYA
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - Henry Tampubolon ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2018-02-12 - - Sudah dilakukan rapat penelaahan terkait pengaduan. 2. Dalam Proses Penanganan - PT. PLN AREA BINJAI PT. SENTRA AREA BINJAI
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat Rekomendasi atas tindakan Pelanggaran HAM dan pelanggaran proses Hukum yang dilakukan pihak Kodam I/BB terhadap warga komplek Abdul Hamid - Koalisasi perjuangan Mahasiswa warga komplek Abdul Hamid Nasution ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-07 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengeluarkan surat Rekomendasi atas tindakan-tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran proses Hukum yang dilakukan pihak Kodam I/BB terhadap warga komplek Abdul Hamid sebagaimana surat Komnas HAM dengan Nomor : 746/R/PMT/VI/2017 tertanggal 8 Juni2017 yang di tujukan kepada Pangdam I/Bukit Barisan *Pangdam I/BB cq Asisten Logistik Kodam I/BB untuk menghormati proses Hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Karena sebagai bagian Pimpinan Institusi Negara harus memberikan contoh kepada rakyat untuk mentaati Prosedur Hukum bukan malahan melanggar Hukum dan merampas hak-hak rakyatnya sendiri - - 1. Sudah Ada Solusi >statement diterima dan akan disampaikan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi A untuk menerbitkan surat Rekomendasi >Meminta Koalisi perjuangan Mahasiswa-Warga Komplek Abdul Hamid Nasution untuk membuat surat resmi kepada Pimpina DPRD-SU terkait dengan tuntutan hak-hak secara Hukum agar dapat diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Kodam I/BB, kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, pihak terkait dan perwakilan Koalisi Perjuangan Mahasiswa-Warga Komplek Abdul Hamid Nasution. >Anggota DPRD SU meminta kepada siapapun itu untuk mentaati dan patuh pada proses hukum, sebelum proses hukum itu inkra ataupun fina tidak boleh melakukan tindakan apapun. >Anggota DPRD-SU mendorong agar masyarakat mendapat hasil yang baik. DPRD SU
Belum terbayar TPP selama 4 Bulan - PNS Kemeterian Perhubungan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-07 Belum terbayarnya TPP selama 4 (empat) Bulan - - 1. Sudah Ada Solusi Meminta kepada PNS Kementerian Perhubungan untuk membuat surat secara resmi yang ditujukan kepada ketua DPRD-SU untuk meminta diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C dan Komisi D Kementerian Perhubungan
Kejahatan Kemanusiaan Yang melanggar Hak Asasi Manusia - Aliansi Masyarakat Untuk Kemanusiaan (Etnis Rohingya) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-30 Mengutuk keras kejahatan kemanusiaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) yang dilakukan oleh Tentara/Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Meminta kepada Pemerintah Indonesia agar menyampaikan keberatan/teguran keras kepada Pemerintah Myanmar atas kejahatah-kejahatan kemanusiaan/pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) dilakukan oleh Tentara Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan seluruh Masyarakat Internasional untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan/pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) dilakukan oleh Tentara Myanmar terhadap Etnis Rohingya. - - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Aliansi Masyarakat Untuk Kemanusiaan (Etnis Rohingya) dan aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk ditindaklanjuti oleh komisi E sesuai dengan peraturan yang berlaku, DPRD-SU akan meneruskan dan mendesak Menteri Dalam Negeri cepat atau lambat menjadi bagian kebijakan Pemerintah Indonesia. Statement ini akan di Faxkan ke Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan DPR-RI. 1. Komisi E DPRD SU
"Selamatkan 180 siswa kelas tambahan meminta kepada Dinas Pendidkan Sumatera Utara untuk tidak semena-mena mengeluarkan 180 siswa tambahan tersebut" - 180 siswa tambahan SMA Negeri 2 Medan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-25 Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak boleh semena-mena mengeluarkan 180 siswa kelas tambahan karena dapat mengganggu psikologi dan moral anak, serta masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. sikologi Mengajukan persoalan ini ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan agar status dan nasibnya sebagai siswa SMA Negeri 2 Medan benar-benar inkrah.Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Sumut harus menjamin hak dan kenyamanan 180 siswa kelas tambahan tersebut dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Medan. - - 1. Sudah Ada Solusi DPRD-SU akan segera membentuk tim investigasi, untuk memverifikasi berkas yang masuk di bawah rangking dan menurut donasi apabila ada penambahan lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komisi E akan melakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 29 September 2017. Meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk membuat surat mengenai perwakilan 2(dua) orang yang ikut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi E meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk siap menerima hasil dari investigasi dan hasill kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi E akan mengadakan Rapat Internal tentang pembentukan Tim Investigasi. 1. SMA Negeri 2 Medan 2. DPRD SU 3. Dinas Pendidikan Sumatera Utara
Kapoldasu Mengusut Tuntas Lambannya Kinerja Penyidik Kepolisian Polda Sumut terkait kasus trafficking S dan Y R ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-02 Kepada Kapoladsu untuk mengusut tuntas atas lambannya kinerja penyiidik Kepolisian Polda sumut dalam menindaklanjuti laporan pengaduan atas adanya dugaan tafficking yang dilakukan S dan Y terhadap R yang hingga hari ini tidak tau dimana keberadaannya. - - 1. Sudah Ada Solusi Tangkap segera pelaku trafficing di Sumatera Utara dan Imigrasi yang memberikan tindakan trafficking. Mengapresiasi kedatangan SOMAT (solidaritas masyarakat anti Trafficking) dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisi akan merekomendasikan kepada Pimpinan agar memfasilitasi RDP dengan pihak-pihak dan keluarga mengenai kasus ini. Komisi E akan mengundang pihak Kapolda, Konsultan yang ada di Medan, pihak Imigrasi dan Konsultan yang ada di Malaysia. 1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2. SOMAT 3. DPRD SU
Kesejahteraan Sosial - Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 Butuh perhatian mengenai kesejahteraan Sosial seperti BPJS dan KIP.Meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengurus akte kelahiran, akte perkawinan/catatan sipil dan Kartu Keluarga. Meminta agar meendapat KIS. Meminta agar mendapatkan Kartu PKH. Meminta pemerintah untuk rutin memberikan Raskin dan adil pembagiannya. - - 1. Sudah Ada Solusi DPRD-SU akan berkordinasi dengan Kementerian Sosial agar masyarakat tidak mampu yang menggunakan BPJS jalur mandiri dipindahkan ke subsidi, dan akan diverifikasi ulang kembali karena masyarakat tidak mampu harus mendapatkan subsidi dari pemerintah. DPRD akan mengusulkan kepada pemerintah agar Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera dapat diberikan sosialisasi tentang berwirausaha agar Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera tidak hanya mengandalkan nafkah menjadi pemulung. Meminta kepada Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera untuk mengumpulkan data-data untuk dapat segera di berikan kepada DPRD-SU. DPRD SU
Tolak Penurunan Nilai PTKP - Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW SDPMI) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-08 Agar Pengawas Ketenagakerjaan Prov Sumut segera menyelesaikan persoalan hak-hak normative yang sudah berlarut-larut di PT. Karya Delka Maritim Belawan, PT. Daya Kimia Jaya Mandiri Medan Labuhan, Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT. Girvi Mas TanjungMorawa Labuhan, PT. Nusantara Jaya Plastik Namorambe, PT. Satrido Prima Tj. Morawa. Selesaikan pembayaran THR Pekerja/Buruh di : PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Karya Delka Maritim Belawan, PT. Medan Raya Gas Abadi Tanjung Morawa, PT. Ace Hardware Medan, dll. *Stop Kriminalisasi Pengurus & Anggota FSPMI yang bekerja sebagai security di PT. KDM Belawan, yang dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dengan sangkaan "direkayasa" melakukan percobaan pencurian. - - 1. Sudah Ada Solusi Akan meminta Komisia E untuk dapat segera menjadwalkan di dalam Banmus agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memnaggil pihak PT. Girvi Mas, PT. Daya Kimia Jaya Mandiri, PT. Karya Delka Maritim, PT. Nusantara Jaya Plastik, PT. Perkebunan Sumatera Utara, Yayasan Akademi Keperawatan Darmo, PT. Medan Raya Gas Abadi, PT. Ace Hardware, PT. The Unives, PT. Cipta Baja Raya, PT. Sumatera Timberindo Industries, PT. Indomarco Prismatama, PT. Star Indo Prima, Disnaker, dan Pihak DPW FSPMI serta pihak-pihak terkait lainnya. 1. DPRD SU 2. DPW FSPMI
Kebebasan, beraspirasi, berekspresi dan berorganisasi kepada Mahasiswa - Mahasiswa USU dan UMSU ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-11 Mahasiswa meminta kebebasan, beraspirasi, berekspresi, dan berorganisasi. Meminta skorsing teman-temannya dicabut. Meminta menghentikan kriminalisasi gerakan mahasiswa. Meminta Sterilkan Aparatur Negara dari Lingkup Kampus. Meminta Sanksi tegas diberikan terhadap arogansi birokrasi kampus. Meminta usut tuntas kasus pemukulan yang dilakukan satpam terhadap Mahasiswa UMSU ( M. Arif Kudadiri) dan Mahasiswa USU (Immanel Silaban). - - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Mahasiswa USU dan UMSU dan akan menyampaikan aspirasinya kepada ketua DPRD-SU. Merekomendasikan Komisi A dan Komisi E untuk menjadwalkan di Banmus untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan mengundang Perwakilan Mahasiswa USU dan UMSU dan seluruh Rektorat di Univeersitas Sumatera Utara. DPRD SU
Pembunuhan - Yupiter Gulo ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-04 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Pembunuhan - Ismail ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-16 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Percabulan - AL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Percabulan - AF ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-20 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Pembunuhan - YL ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-08 Terjadi pembunuhan atas nama korban YL sekitar 8 Mei 2017, sepeda motor korban ditemukan dipinggir Jalan gg. Langsat sementara ibu korban selaku penyampai komunikasi ke Polsek Percut Sei Tuan tanggal 10 Mei 2017, UU No. 39 Tahun 1999 - 1. Sudah Ada Solusi - 1. Kepolisian Daerah Sumut 2. Polsek Percut Sei Tuan
Pemecatan siswa SMKN 1 Percut Sei Tuan dan siswa SMP Bonapasogit Sejahtera - 1 orang siswi dan 5 orang siswa ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-22 Terjadi pemecatan 1 orang siswa SMKN 1 Percut Sei Tuan dan 5 orang siswa di SMP Bonapasogit Sejahtera oleh kepala sekolah. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 Jo Pasal 76 A Jo Pasal 77 - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak dan sudah menemukan solusi. 1. SMKN 1 Percut Sei Tuan 2. SMP Bona pasogit sejahtera
Korban kebakaran menuntut jaminan PTCRJ Warga korban kebakaran ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-18 Terjadi kebakaran perumahan PT. Cipta Rimba Jaya dan mengenai 8 (delapan) rumah warga, dan perusahaan hanya memberikan kompensasi 10 juta per rumah tangga namun menurut warga belum sesuai dengan material yang habis terbakar. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi ke perusahaan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 1. PT. Cipta Rimba Jaya 2. Camat Medan Deli
Menuntut uang pesangon, uang lembur, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. - NSK ham Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2017-09-01 September 2017 PK diminta oleh Ibu Lisa Mariani utk membuat Surat Pengunduran diri dari PT. Es Syndicaat Utama dengan alasan pencairan Jamsostek. 9 November PK dijadikan sebagai saksi di PN terkait perseteruan milik perusahaan, PK dipecat tanpa peringatan yang jelas tanpa mendapat hak-hak normatif. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dikirimkan surat Koordinasi dan Klarifikasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumut ke Pimpinan Perusahaan. PT. Es Syndicaat Utama
Perlindungan hak hidup - Ilham ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-23 Suara yang bersumber dari Masjid Al-Mukarramah Lingkungan III Kel. Martubung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mengganggu PK yang dalam kondisi lemah, sakit. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dengan PK -
Keberatan atas penetapan eksekusi - LBH Merah Putih ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-02-26 Keberatan atas penetapan eksekusi No. 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN Medan yang mengabaikan putusan PK No. 188 PK/Pdt/2013. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait LBH Merah Putih
Penahanan BPKB - CA ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-01-08 PT. WOM meminta biaya denda keterlambatan namun PK hanya mampu membayar 20% dari total jumlah denda, dan pihak WOM menolak sehingga BPKB ditahan. Menurut PK penahanan BPKB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah terjadi alih fungsi dari Lembaga Pembiayaan. - Lembaga Pembiayaan menjadi Lembaga Peradilan 1. Sudah Ada Solusi - PT. WOM
Intimidasi terhadap pekerja perusahaan - EZ ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-28 PK sebagai pekerja dan ketua umum serikat dan forum komunikasi pekerja PT. Feedmill Indonesia Plant dengan alasan terbentuk sering terjadi intimidasi dari perusahaan, kenaikan gaji tidak sesuai, dan tidak ada mekanisme pemberian sanksi. Dalam hal ini PK dimutasi ke bagian lain yang menurut PK tidak sesuai. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi secara langsung ke perusahaan. PT. Feedmill Indonesia Plant
Pembayaran Pesangon - HT ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2018-02-12 Belum dibayarnya pesangon eks pegawai PT. Sentra Area Binjai sementara sudah ada tri partit. - - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan PK PT. PLN Binjai PT. Sentra Area Binjai
Percabulan - SJ ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan - SJ ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan - H ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-16 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan - MR ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-18 - Pasal 289 KUHP - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Perkara asuransi - Santa Kumari ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-02-01 Perkara Asuransi - - 1. Sudah Ada Solusi Penyusunan Gugatan -
Penganiayaan - Herdianta Lumban Tobing ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-01-09 Penganiayaan - - 1. Sudah Ada Solusi Meminta SP2HP LBH Yesaya 56
Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya Perusahaan tempat tergugat bekerja RH hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-30 Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya Pihak Korban Sudah mengajukan gugatan - 2. Dalam Proses Penanganan diharapakan kepada perusahaan memberikan hak korban sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang Korban,OBH, perusahaan tempat korban bekerja
Narkoba Kartono - hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2016-12-28 bahwa Kartono Pgl on Kuto, telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika. Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan uu. no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. - 1. Sudah Ada Solusi - Pelaku, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
NARKOBA WP - hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Terdakwa diduga melakukan tindak pidana kepemilikan Narkoba Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan Adri Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sehingga terdakwa diancam dengan pasal 76D jo pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban,OBH
NARKOBA RH - hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2017-05-24 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan A Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-19 bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Korban, Kepolisian, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Z Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Z Anak Dibawah Umur hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan Gede - hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 tersangka telah melakukan tidank pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,KOrban,OBH, Kepolisian,Jaksa, Hakim, LP
Pemerkosaan A - hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-12 Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana yang dimaksud pasal 285 KUHP Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pencabulan/Pelecehan OF AF hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2016-09-26 Bahwa pelaku (OF) (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban (AF) Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pemerkosaan K TP hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2017-05-30 Bahwa pelaku (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Korban melakukan pemerkosaan denganya atau dengan orang lain. Persidangan - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim,LP
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) - OZ ham Sumatera Utara KOTA GUNUNGSITOLI 2017-03-21 Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan dinonaktifkannya Majelis Hakim dan Penitera Pengganti Reg. 22/Pdt.G/2016/PN Gst dan sekaligus menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang baru untuk perkara agar tidak terjadi putusan-putusan liar atas gugatan sengketa tanah tersebut - Pemantauan perkembangan permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Penganiayaan SP - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2017-03-22 Bahwa terduga pelaku diangkap anggota Polsek Rambutan Kota Tebing Tingii karena diduga melakukan tindakan penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Rambutan
Adanya dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan Oknum Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Jimmy Usman ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-02-01 Oknum Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyalahgunakan pemberian izin bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga bangunan yang baru baru dibangun menutup akses jalan rumah Jimmy Usman yang terletak di pinggir pantai Jalan Muaro Lasak, Purus, Kota Padang. Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Adanya pengaduan masyarakat pada tanggal 1 Februari 2016 ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan sudah dilakukan pemantauan ke lapangan. 1. Sudah Ada Solusi Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai aturan Dinas Tata Ruang dan Tata Kota
Narkoba VDP alias V - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-15 Bahwa terduga pelaku pada 15 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotka Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba IRL - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-01-26 Bahwa terduga pelaku pada 26 Januari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba FWS - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-09-11 Bahwa terduga pelaku Pada 11 September 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Penyerobotan Tanah M. Akram Rey Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung ham Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2016-02-12 Tanah anggota kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung yang di klaim oleh M.Akram Rey sebagai miliknya. adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu Akram Rey untuk menyerobot tanah milik kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung menyampaikan laporan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Baratd dan tim Yankomas sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah milik M. Akram Rey dan Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
Narkoba SSS alias S - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-13 Bahwa terduga pelaku pada 13 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual-beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 berupa sabu yang beratnya melebihi lima gram Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba S - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-02-01 Bahwa terduga pelaku pada 01 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 0,22 gr Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba NAS - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-14 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Persetubuhan H - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-29 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 29 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba Z - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-11 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 11 april 2016 telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Adanya dugaan penelantaran rumah tangga (Hak anak dan hak istri) Paisol Ifdawati ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-23 Sejak menikah dengan Paisol tahun 1994 Ifdawati tidak pernah mendapatkan nafkah maupun tunjangan sebagai istri seorang PNS, bahkan sampai anaknya lahirpun hak anak juga tidak didapatkan. Pada saat Ifdawati hamil 4 bulan suaminya pergi meninggalkannya dan menikah lagi, hingga sampai tahun 2016 Ifdawati tidak mendapatkan kejelasan status walaupun sudah minta diceraikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham oleh Ifdawati dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan diselesaikan oleh pihak yang berwenang Pihak Kepolisian
Persetubuhan MA - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-14 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak yaitu saksi korban yang masih berusia 5 Tahun atau belum berusia 18 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Pencurian DPC - hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-08-31 Bahwa terduga pelaku pada tanggal 31 Agustus 2016 telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahui,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Proses hukum yang berbelit-belit yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Pihak Kepolisian (Laka Lantas Kota Padang) Said Abdullah ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-24 Belum adanya kepastian hukum atas kasus kecelakaan yangterjado pada tanggal 7 Oktober 2015. Said Abdullah merasa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian berbelit-belit, sehingga mengganggu dan menyulitkannya untuk mencari nafkah karena mobil angkot yang dipakai untuk mencari nafkah masih dijadikan barang bukti dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari nafkah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tim Yankomas melakukan klarifikasi kepada terduga/terlapor 1. Sudah Ada Solusi Adanya klarifikasi dari terduga/terlapor bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Kepolisian
Permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta yang tidak dikabulkan dengan alasan kepentingan institusi Universitas Bung Hatta Dr. Nelmida ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-01-04 Pada bulan Juni 2014 Nelmida mengajukan permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta dengan alasan ikut suami. Surat permohonan tersebut dibalas oleh Universitas Bung Hatta yang berisikan permohonan berhenti yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan karena masih terjadi kontrak/perjanjian wajib mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan S-3. Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi 1. Sudah Ada Solusi Nelmida mengajukan permohonan pensiun dini sebagai dosen Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta
perlindungan hukum dan keadilan atas Putusan MA RI No. 807K/Pid/2015 tanggal 7 Oktober dan Putusan MA RI No. 752K/Pid/2015 tanggal 23 September 2015 yang tidak prosedural dan cacat hukum Mr.X Dr. H. Badjora Muda Siregar, DSB ham Sumatera Utara KOTA PADANGSIDIMPUAN 2017-04-10 Putusan MA RI No. 807K/Pid/2015 tanggal 7 Oktober dan Putusan MA RI No. 752K/Pid/2015 tanggal 23 September 2015 dinilai tidak prosedural dan cacat hukum dan dilakukan gelar perkara oleh Polda Sumatera Utara yang dipimpin Kabag Wasidik (Sdr. AKBP Togu Simanjuntak, S.H) yang menyimpulkan bahwa dalam perkara tersebut belum ditemukan tindak pidana (lebih cenderung perdata), sehingga terhadap perkara tersebut harus dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). KUHP PIdana Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi Koordinasi dan Klarifikasi tetap dijalankan 1. Kawil Kementrian Sumut
Pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan Buruh Wanita hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-05-14 pemerkosaan Bahwa perbuatan terdakwa diduga telah melanggar pasal 285 KUHP sudah diberikan pendampingan oleh OBH di tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan diberikan pendampingan oleh Organisasi Bantuan Hukum (PAHAM Sumbar) OBH,Pelaku, dan Aparat Hukum Terkait
menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak YOGI KURNIAWAN AZWIR Eko Firdaus hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK 2017-06-01 Bahwa anak YOGI KURNIAWAN Pgl. YOGI, bersama-sama dengan AHMAD SUGRI Pgl. AHMAD dan HABIB BULLAH Pgl. HABIB pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang SMPN. 2 Lembah Gumanti di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban Eko Firdaus sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pendampingan Oleh OBH pada Persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Pendampingan di persidangan oleh OBH OBH, pelaku, aparat penegak hukum
Pembunuhan AL FREDI Bin KHAIRUL ANTONI SINAGA PARIYATIN hukum Sumatera Barat KAB. SIJUNJUNG 2018-03-09 Bahwa anak AL FREDI Bin KHAIRUL ANTONI SINAGA, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Maret tahun 2018, bertempat di Transat Destamar IV, Kel.Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “turut serta melakukakan, mengubur, menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematianya diatur dalam Pasal 181 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP; Pasal 181 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP; Pendampingan oleh OBH pada tahap perrsidangan 2. Dalam Proses Penanganan Pendampingan oleh OBH pada tahap perrsidangan OBH, pelaku, aparat penegak hukum
Narkoba Nofriko nofriko hukum Sumatera Barat KOTA SOLOK 2018-02-16 Bahwa Terdakwa NOFRIKO Pgl. RIKO pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Februari tahun 2018, bertempat di Dalam Rumah terdakwa di Jalan Veteran Dalam No. 9A RT 002 RW 002, Kel. Tanjung Paku, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman berjenis Shabu sebagaimana pendapat dari saudara JPU Pendampingan Oleh OBH (UU Nomor 35 tahun 2009) sudah di berikan pendampingan oleh OBH di tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan di berikan pendamping oleh OBH OBH,pelaku, Aparat penegak hukum
Narkoba Rino Oktavianus Rino OKtavianus hukum Sumatera Barat KOTA SOLOK 2018-01-29 Bahwa Terdakwa RINO OKTAVIANUS Pgl. RINO, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira Sore Hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Januari tahun 2018, bertempat di Ruangan Pengamanan Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, Kel. Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman berjenis Shabu sebagaimana pendapat dari saudara JPU; UU Nomor 35 tahun 2009 Sudah di berikan pendampingan oleh OBH pada tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Sudah di berikan pendampingan oleh OBH pada tahap persidangan OBH, Pelaku, Aparat penegak hukum
Kebakaran Hutan dan Lahan (Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan) Masyarakat Masyarakat hukum Riau KAB. ROKAN HULU 2016-03-24 Warga melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan Perda Provinsi Riau No.17 Tahun 2013 Pergub Riau No.11 Tahun 2014 BPBD dan aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Untuk dilakukan sosialisasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
TKA ilegal Hukum Administrasi Hukum Keimigrasian TKA ilegal Masyarakat Kabupaten Bengkalis hukum Riau KAB. BENGKALIS 2017-01-20 Kasus Masuknya TKA Ilegal ke Provinsi Riau berdampak turunnya daya saing tenaga kerja di Bengkalis, khususnya di Duri Perda Kabupaten Bengkalis No.4 Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Tenaga Kerja, BLK 1. Sudah Ada Solusi 1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 2. Memberikan pelatihan kepada ASN untuk pelayanan publik 3. Meningkatkan sosialisasi 1. Masyarakat (tenga kerja) 2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis 3. Perusahaan
NAPZA Anak Anak hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-16 Pelajar SMA kelas 3 dan rekannya diduga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di wisma. Keduanya belum sempat mengkonsumsi barang tersebut. Alat bukti berupa : alat hisap dan sabu seberat 0,25 gram UU No.35 Tahun 2014 UU No.35 Tahun 2009 UU No. 17 Tahun 2012 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Sosialisasi ke sekolah / madrasah 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Msyarakat
Tanah Ulayat (Hukum Adat) PT. Ivo Mas Suku Sakai hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-15 Suku Sakai dijanjikan tanah seluas lebih kurang 2 ha karena tanah ulayat mereka diserobot oleh PT Ivo Mas Hukum Adat Gubernur dan Kapolda Riau menemui Suku Sakai 2. Dalam Proses Penanganan Akan digelar pertemuan dengan perusahaan 1. Gubernur Riau 2. Pemerintah Kabupaten Siak 3. PT Ivo Mas 4. Suku Suku Sakai
Penyelundupan Manusia (Hukum Pidana dan Hukum Keimigrasian) Fa WN Somalia hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-23 8 WN Somalia berhasil menyeberang dari Selat Panjang ke Dumai tanpa melalui TPI UU No. 6 Tahun 2011 UU No. 21 Tahun 2007 Kanim Selat Panjang memanggil Fa yang memfasilitasi penyelundupan manusia 2. Dalam Proses Penanganan Akan mengirim 8 WN Somalia ke Rudenim Pekanbaru 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Pemerintah Kota Dumai 3. Kanim Selat Panjang 4. Kepolisian
Pencurian dengan pemberatan (Hukum Pidana) Masyarakat (tidak dirinci nama-namanya) Masyarakat hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-26 Kejahatan jenis Curat meresahkan masyarakat KUHP dan KUHAP Adanya kerjasama antara Polsek dan Babinkamtibmas serta masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Akan ditindaklanjuti oleh Babinkamtibmas 1. Pemerintah Kabupaten Siak 2. Kepolisian 3. Masyarakat
Kasus Ketenagakerjaan An. Adri Budiarto Perusahaan AB ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-01 Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Ketenagakerjaan An. Astri Dwi Kartika Pihak Perusahaan ADK ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-08 Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Hak Asuh Anak dan Pembagian Hak Mantan Isteri (Yuliana) N Y ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-04-21 Terjadi perceraian antara pelaku (PNS) dan korban (mantan isteri), dimana pelaku tidak memberikan hak-hak mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Memerintahkan kepada Ka Lapas Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 Gaji dari Pelaku (mantan suami) untuk diberikan kepada korban (mantan isteri) 2. Dalam Proses Penanganan Agar pelaku melaksanakan perintah Kakanwil Kemenkumham Riau tentang pembayaran nafkah kepada Mantan Isteri Pengadilan Agama Kta Pekanbaru, Lapas Klas IIA Pekanbaru, Kanwil Kemenkumham Riau
Kasus Farida mengenai Penguasaan Harta Gono Gini Isteri Muda F ham Riau KAB. KUANTAN SINGINGI 2016-06-20 Terjadi penelantaran rumah tangga yang dilakukan Elvis Harisyah terhadap isteri dan anaknya. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mediasi tidak dilakukan karena pelapor mencabut permasalahannya 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Akan dilakukan mediasi antara notaris dengan mertua dari Korban. Notaris
Maraknya peredaran rokok tanpa cukai Agen Rokok Masyarakat dan Pemkab setempat ham Riau KAB. INDRAGIRI HILIR 2016-07-26 Adanya penyeludupan rokok ke Kab. Inhil melaui Pelabuhan Tikus UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Telah dilakukan rapat Yankomas dengan mengundang instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Membentuk jejaring aksi HAM Polisi, Bea Cukai, Satpol PP
Kasus penganiayaan pada saat penangkapan si pelapor (Amin Yususf) FS AY ham Riau KAB. BENGKALIS 2016-12-22 Tealah terjadi peganiayaan terhadap pelapor yang mengakibatkan cedera berat terhadap korban (salah satu mata korban mengalami kebutaan) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Telah dilakukan mediasi yankomas berupa koordinasi langsung ke Polres Bengkalis 2. Dalam Proses Penanganan Disarankan untuk diselesaikan di Polda Riau Polres Bengkalis
Lembaga Pendidikan ITTR milik korban disegel oleh Kodim pekanbaru K. P. S. L ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-02-10 Korban mendirikan Lembaga Pendidikan di atas tanah milik TNI UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pemantauan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Kodim Pekanbaru
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemilik Panti Asuhan Tunas Bangsa terhadap Penghuni Panti Asuhan Tunas bangsa Pemilik Panti Penghuni Panti (Anak-anak, Lansia, ODGJ) ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-01-31 Meninggalnya anak penghuni panti asuhan akibat kelaparan sehingga hal ini menjadi isu nasional. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KUHP Telah dilakukan Koordinasi Yankomas ke Dinsos Prov. Riau dan RS Jiwa Tampan Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Pemilik Panti di proses hukum, Penghuni Panti sudah ditampung di Rumah penampungan milik Dinsos Prov. Riau Dinsos Prov. Riau, RS Jiwa Tampan
Kasus Penganiayaan FS AY ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-03-06 Telah dilakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban yang menyebabkan cedera berat terhadap korban UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Dilakukan Rapat Audiensi Yankomas di Kanwil Kemenkumham Riau 1. Sudah Ada Solusi Agar diselesaikan melalui jalur hukum Polda Riau
Kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan Pihak Perusahaan SH ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-04-20 Ketika korban sakit selam 7 hari berturut-turut, korban dianggap mengundurkan diri karena tidak memberikan surat ket sakit kepada pihak perusahaan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Rapat penelaahan Yankomas 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi karena pihak perusahaan tidak hadir pada saat rapat Yankomas, maka disarankan kepada korban untuk melaporkan kembali ke Disnaker Prov. Riau Disnaker Prov. Riau, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Kasus Pembagian hak-hak mantan isteri dan anak N Y ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-07-13 Pelaku tidak melaksanakan pembayaran hak-hak mantan isteri dan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS SE BKN No. 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Rapat Yankomas Koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Memerintahkan Kalapas dan bendahara Pengeluaran Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 penghasilan Pelaku (mantan suami) untuk diserahkan kepada mantan isteri dan anak-anaknya sesuai denganmketentuan yang berlaku. BKN, Lapas Kla IIA Pekanbaru, Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau
Lima Desa Ganggu RTRW Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah Kabupaten Kampar hukum Riau KAB. KAMPAR 2017-09-11 Sengketa Lima desa antar kabupaten Kampar dengan kabupaten Rohul mengakibatkan RTRW Kampat tidak bisa disahkan. 1. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu 1. Menteri Dalam Negeri 2. Pemerintah Provinsi Riau 1. Sudah Ada Solusi Kabupaten Rokan Hulu Harus Mematuhi Putusan Kasasi MA tahun 2011 tentang Sengketa Batas Wilayah di Lima desa 1. Masyarakat 2. Pemkab Kampar 3. Pemkab Rohul
Terdakwa Penyelundupan Manusia Mengaku tak Bersalah (Hukum Pidana dan hukum Keimigrasian) Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Warga Negara Bangladesh hukum Riau KOTA DUMAI 2016-08-01 Penyelundupan WN Bangladesh dari Rentang waktu agustus 2016 sampai dengan maret 2017, teah diselundupkan imigran (WN Bangladesh) dari Dumai ke Malaysia sebanyak 2.381 orang. 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian 2. KItab UNdang_undang Hukum Pidana 3. UNDANG-UNDANG. NOMOR 21 TAHUN 2007. TENTANG. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 1. kejaksaaan Negeri Dumai. 2. Kepolisian Resor Dumai 3. Pengadilan Negeri Dumai 4. Penasehat Hukum Terdakwa 2. Dalam Proses Penanganan agar para pihak yang terkait mengikuti proses persidangan yang tengah berjalan dan mematuhi hasil persidangan yang telah diputuskan. 1. Pemko Dumai 2. Kejaksaaan Negeri Dumai. 3. Kepolisian Resor Dumai 4. Pengadilan Negeri Dumai 5. Penasehat Hukum Terdakwa
Rumah Kos Resahkan Warga akan dirazia (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) Pasangan Tidak Resmi yang Berbuat mesum Masyarakat hukum Riau KOTA DUMAI 2017-09-08 masyarakat melapor kepada petugas satpol PP Kota Dumai terait dugaan kos-kosan yang dijadikan tempat kumpulkebo pasangan tidak resmi di Kota Dumai 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI 1. Satpol PP 2. RT. 3. RW 1. Sudah Ada Solusi agar dilakukan razia bersama instansi tekait untuk melakukan penertiban 1. Pemko Dumai. 2. Masyarakat 3. Pemilik rumah Kos
Dinsos Kota Pekanbaru harus serius tangani anak jalanan (Hukum Pidana) Anak Jalanan Masyarakat dan pengendara hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-08 masih maraknya anaka jalanan berkeliaran di persimpangan lampu merah kota pekanbaru 1. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 1. Pemko Pekanbaru 2. satpol PP 3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2. Dalam Proses Penanganan agar Dinsos Kota serius menangani Anak Jalanan yang masih berkeliaran, dan selanjutnya agar diberikan pelatihan ketrampilan 1. Masyarakat 2. pengendara kendaraan
Petugas temukan kondom di homestay, komplek jodul dna hotel (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) Pasangan Mesum Masyarakat hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 Satpol PP Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru melakukan Razia di lokasi HOmestay, hotel dan komplek jondul 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI 1. Masayarakat 2. Satpol PP Pekanbaru dan 3. Polresta Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Satpol PP Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru harus tegas menindak pelaku mesum Masyarakat
Tuding Ahli Fungsi Hutan Tanpa Izin, Pekantoran Pemko Pekanbaru Digugat ke Pangadilan oleh yayasan PETAKORSIPARA (Hukum Lingkungan, Hukum Pidana dam Hukum Administrasi Negara) 1. walikota Pekanbaru 2. PT. Waskita Karya. 3. PT. Budi Tani Kembang Jaya Hutan Lindung hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-11 yayasan PETAKORSIPARA melakukan legal standing ke PN Pekanbaru dengan Nomor Registrasi 198/pdt.g/2017/PN/PBR, menggugat tiga pihak mengalihfungsikan kawasan hutan produksi konversi tanpa izin menteri lingkungan hidup dan kehutanan. 1.Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan Hidup 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yayasan PETAKORSIPARA 2. Dalam Proses Penanganan Agar pengadilan memeriksa perkara ini dengan sebaik mungkin agar menghasilkan keputusan yang adil 1.yayasan PETAKORSIPARA 2. pemko pekanbaru 3. PT. Waskita Karya. 4. PT. Budi Tani Kembang Jaya
Izin Wisma dan Hotel Terancam dicabut di Kota Pekanbaru (Hukum Administrasi Negara) Pengusaha Wisma, hotel, kos-kosan dan homestay Masyarakat hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 selama beberapa pekan terakhir satpol PP pekanbaru melakukan razia di sejumlah penginapan yang hasilnya banyak mengamankan puluhan orang yang diduga pasangan mesum 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI 1. Masyarakat 2. Satpol PP 2. Dalam Proses Penanganan Satpol PP Pekanbaru akan berkoordinasi dengan dina penanaman MOdal dan Pelayana Tepadu satu pintu (DPM PTSP) Kota Pekanbaru, jika ada unsur kesengajaan dari penginapan membiarkan pasangan meseum masuk, maka satpol pp akan merekomendasikan (DPM PTSP) untuk mencabut izin 1. Masyarakat 2. Satpol PP 3. Pengusaha
Lima Desa Ganggu RTRW (Hukum Administrasi Negara) Pemkab Rohul Pemkab Kampar dan Masyarakat Lima Desa hukum Riau KAB. KAMPAR 2017-09-11 Pemerintah Kabupaten Kampar Meminta Rohul Agar Mematuhi Keputusan MAtentang Batas Wilayah dengan Daerah tetangga 1. Undang-Undang No 53 tahun 1999 tentang pembentukan Rokan Hulu 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Permendagri no 56 tahun 2015 tentang kode dan wilayah administrasi pemerintahan. 4. putusan MA tahun 2011 tentang sengketa batas wilayah di lima desa 1. kementerian dalam negeri. 2. DPRD Prov. Riau 3. Bappeda Provinsi RIau 4. Pemkab Kampar 5. Pemkab Rohul 2. Dalam Proses Penanganan agar para gubernur riau memfasilitasi pertemuan antar apemkab rohul dan pemkab kampar sehingga sengketa batas wilayah bisa diselesaikan dalam rangka pengesahan RTRW 1. Masyarakat Lima Desa 2. Pemkab Kampar 3. Pemkab Rohul
Dinsos Kota Pekanbaru Harus Serius Tangani Anak Jalanan (Hukum pidana) Anak Jalanan Masyarakat dan Pengendara Kendaraan hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-08 masih maraknya anak jalanan dipersimpangan lampu merah kota pekanbaru 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. KUHP 1. Pemko Pekanbaru. 2. Dinsos kota Pekanbaru 3. Satpol PP Kota Pekanbaru 2. Dalam Proses Penanganan agar Dinsos Kota Serius Menangani anak jalanan yang masih berkeliaran dan agar selanjutnya diberikan pelatihan dan ketrampilan 1. Pemko Pekanbaru. 2. Dinsos kota Pekanbaru 3. Satpol PP Kota Pekanbaru 4. Masayarakat
Izin Wisma dan Hotel Terancam dicabut Di Pekanbaru (Hukum Adminitrasi Negara) Pengusaha Wisma dan Hotel Masyarakat hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 Selama beberapa pekan terakhir satpol PP pekanbaru melakukan razia tdisejumlah penginapan yang hasilnya banyak mengamankan puluhan orang yang diduga pasangan mesum 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI 1. Masyarakat 2. Satpol PP 2. Dalam Proses Penanganan Satpol PP pekanbaru akan berkoordinasi dengan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMTSP) kota Pekanbaru, jika unsur kesengajaan dari Penginapan membiarkan pasangan maesum masuk, maka Satpol PP akan meremkomendasikan (DPMTSP) kota Pekanbaru untuk mencabut izin wisma dan hotel. 1. Masyarakat 2. Satpol PP. 3. Pengusaha
Petugas Temukan Kondom di Homestay, Komplek Jondul dan Hotel (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) Pasangan Mesum Masyarakat hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 Satpol PP dan Polresta Pekanbaru melakukan Razia di lokasi homestay dan komplek jondul 1. KUHP 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI Masyarakat, Satpol, Polresta Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru Harus tegas menindak pelaku mesum Masyarakat
Tuding ahli fungsi hutn tanpa izin, perkantoran Pemko Pekanbaru digugat ke Pengadilan oleh Yayasan PETAKORSIPARA (Hukum Lingkungan, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) Walikota Pekanbaru PT. waskita Karya PT. Budhi Tani Kembang Jaya Hutan lIndung Kota Pekanbaru hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-11 Yayasan Petakorsipara melakukan legal standing ke PN pekanbaru dengan menggugat tiga pihak mengalihfungsikan kawasan hutan produsi konversi tanpa izin menteri lingkungan hidup dan kehutanan. 1. Undang-UNdang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkunga Hidup. 2. KUHP Petakorsipara 2. Dalam Proses Penanganan agar pengadilan memeriksa perkara sebaik mungkin sehingga menghasilkan keputusan yang adil Petakorsipara, Walikota Pekanbaru PT. waskita Karya PT. Budhi Tani Kembang Jaya
KDRT dan Penelantaran Rumah Tangga An. AS Suami (M. SM) AS ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-11-09 Sdr. SM melakukan KDRT terhadap AS sehingga mengalami cedera pada bagian telinga Sdri. AS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (Polsek Siak Hulu) yang menyebabkan penahanan pada Sdr. SM. Keluarga SM meminta Sdri. AS untuk mencabut laporan pengaduan dengan harapan mereka akan kembali hidup bersama untuk menjalani ikatan perkawinan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan, Sdr. SM tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. AS sehingga Sdri. AS melaporkan permasalahan HAM yang dialaminya ke Kanwil Kemenkumham Riau (Bidang HAM). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. AS dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 06 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 09 November 2017 1. Sudah Ada Solusi Karena kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan kembali untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan Sdr. SM juga menginginkan perceraian, maka Tim Yankomas menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahannya ke PA Kota Pekanbaru dan untuk pendampingan permasalahannya dilimpahkan ke P2TP2A Prov. Riau Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Kanwil Kemenag Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau
KDRT dan Penelantaran Rumah Tangga An. AS M. SM (suami) AS ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-11-09 Sdr. SM melakukan KDRT terhadap AS sehingga mengalami cedera pada bagian telinga Sdri. AS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (Polsek Siak Hulu) yang menyebabkan penahanan pada Sdr. SM. Keluarga SM meminta Sdri. AS untuk mencabut laporan pengaduan dengan harapan mereka akan kembali hidup bersama untuk menjalani ikatan perkawinan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan, Sdr. SM tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. AS sehingga Sdri. AS melaporkan permasalahan HAM yang dialaminya ke Kanwil Kemenkumham Riau (Bidang HAM). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. AS dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 06 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 09 November 2017. 1. Sudah Ada Solusi Karena kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan kembali untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan Sdr. SM juga menginginkan perceraian, maka Tim Yankomas menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahannya ke PA Kota Pekanbaru dan untuk pendampingan permasalahannya dilimpahkan ke P2TP2A Prov. Riau Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Kanwil Kemenag Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau
Kredit Macet BRI Cabang Taluk Kuantan M (Ayah) dan A (Ibu) Memberi Kuasa Kepada LAD ham Riau KAB. KUANTAN SINGINGI 2017-11-15 M dan A melakukan peminjaman Uang (Kredit Modal Kerja) secara bertahap di BRI Cabang Taluk Kuantan untuk Modal Kerja Usaha dagang Onderdil Mobil, bengkel Mobil, dan Mobil Bekas. Dimana, terjadi kredit macet oleh peminjam (M dan A) sehingga pinjaman KMK bertambah akibat adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran atau penurunan maksimum kredit, baik tunggakan pokok maupun bunga, maka pengambil kredit akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif. Sdri. LAD (selaku diberi kuasa oleh Orang tuanya) melaporkan permasalahan HAM yang dialami oleh ortunya ke Kanwil kemenkumham Riau (Bidang HAM). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. LAD (selaku diberi kuasa oleh ortunya) dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 08 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait di Taluk Kuantan pada tanggal 15 November 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar Sdri. LAD membuat surat permintaan data pinjaman orang tuanya secara tertulis kepada pihak BRI Cabang Taluk Kuantan Kanwil Kemenkumham Riau, Pihak BRI Cabang Taluk Kuantan, Akademisi dari UIR (Tim Yankomas), Notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat (berkedudukan di Taluk Kuantan)
BPJS Kesehatan dan PHK An. SH PT. CSI SH ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-12-06 Sdr. SH telah di PHK secara sepihak oleh PT. CSI karena tidak masuk kerja (sakit) dan tidak melakukan konfirmasi atas ketidak hadiran SH kepada PT. CSI. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. SH dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 06 Desember 2017. 2. Dalam Proses Penanganan Ybs melakukan pengaduan ke pihak berwajib shg tim yankomas tidak bisa lagi melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM yang dihadapi oleh Sdr. SH Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Prov. Riau, PT. CSI
Dugaan Pelanggaran Hak-hak dosen atas nama Sdri. Endriyanti yang dilakukan oleh pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi Sdri. Endriyanti ham Jambi KOTA JAMBI 2016-09-14 Pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi tidak merespon permintaan Sdri. Endriyati untuk memberikan surat Keterangan/ rekomendasi telah bekerja pada Yayasan Tersebut (lolos butuh) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Pengambilan kendaraan roda empat merk Honda Mobilio No. Polisi BH 1755 HN oleh pihak Debt Collector dengan cara paksa Debt Collector Sdri. Sri Marlina ham Jambi KOTA JAMBI 2016-10-31 Dugaan tindak Pindana perampasan mobil KUHP - 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian sehingga Kanwil Kemenkumham Kepolisian Otoritas Jasa Keuangan
indikasi pelanggaran Hak terhadap masyarakat terkait penggusuran sertifikat tanah virol 30 kepala keluarga ham Jambi KAB. TEBO 2016-10-31 Dugaan pelanggaran Hak-hak terhadap Masyarakat RT.03 RW.09 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebanyak 30 Kepala Keluarga dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah; UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM - 2. Dalam Proses Penanganan Tim Yankomas telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instanti terkait di Bgian Hukum Setda Kabupaten Tebo dengn tujuan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut BPN
Adanya perlakuan tidak manusiawi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi kepada Sdr.Ilham Fauzan pada saat dalam proses penyidikan pihak Kepolisian dalam proses penyidikan Sdr.Ilham Fauzan ham Jambi KOTA JAMBI 2016-12-27 Adanya perlakuan tidak manusiawi dan seperti binatang,disiksadi kepolisian Resort Kota Jambi.dimna Ilham Pauzan tertangkapk bukan seorang teroris buakn perampok bukan pembunuh hanya narkoba dan itupun bukan dia yang miliki barang tersebut dipaksa untuk mengakui. UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM - 1. Sudah Ada Solusi Tim yankomas mengirimkan surat koordinasi dan klarifikasi ke Kepolisian Resort Kota Jambi pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor ; W.5.HA.01.01-05 HAL : Koordinasi dan Klarifikasi laporan masyarakat an.Siti Hijir Asiah Kepolosian
Dugaan pelanggaran hak-hak terhadap adik kandung dari Sdr. Yopandri yaitu Sdr Ricky Hidayat yang sedang memjalani proses penyidikan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Jambi Kepolisian Resort Kota Jambi Ricky Hidayat ham Jambi KOTA JAMBI 2017-01-18 perkara tindak pidana narkotika yang dalam proses penyidikan KUHP - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Tim yankomas mebuat Telaah dan Rekomendasi ke Polresta Jambi Kepolisian
Proses Hukum yang berlarut-larut / tidak berjalan ditahap penyidikan Kepolisian Polresta Jambi H. Anwar Rachman, B.Sc ham Jambi KOTA JAMBI 2017-04-01 Penetepan status tersangka atas pelapor (H. Anwar Rachman, B.Sc) mulai dari tahun 2008 sampai sekarang dan penyitaan satu buah sertifikat KUHP.KUHAP Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan ke Tim Yankomas dan sudah mengundang para pihak Kepolisian,saat itu kasus langsung diproses, pelapor juga sudah didampingi OBH dari Kanwil 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Guna menjamin kepastian Hukum sebagaimana Hak setiap warga negara, hendaknya perkara ini dapat dilanjutkan prosesnya ketahap penuntutan atau penghentian penyidikan (SP3) Kepolisian
Dugaan penyerobotan tanah an. H ABD Hamid dengan Havis Aima tanah tersebut berlokasi di RT. 16 Muara Gela Pijoan Jambi Luar Kota Havis Aima Alih waris H ABD Hamid ham Jambi KAB. MUARO JAMBI 2017-04-05 Terbit sertifikat diatas tanah H ABD Hamid atas nama Havis Aima Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Tim yankomas membuat Telaah, Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi 2. Dalam Proses Penanganan - Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi
Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut PT. First Security Projet. Mahyuddin ham Jambi KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 2017-04-28 Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut Undang-Undang Ketenagakerjaan ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapar Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjabung Barat dan Dinos Ketenagakerjaan Provinsi Jambi
Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu Oknum Kepala Desa Padang Kelapo Suku Anak Dalam ham Jambi KAB. BATANGHARI 2017-05-03 Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu disertai pengancaman dan pengusiran KUHP Sedang dalam proses telaahan Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak yang di fasilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari , Polres Batanghari
Pengaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap Farid Ardiansyah Korban Dimas Maulana Zikri ham Jambi KOTA JAMBI 2017-05-26 engaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap dan / Penganiayaan "sebagaimana dalam rumusan pasal 80 ayat (1) UU KUHP Pidana an. Korban Dimas Maulana Zikri (11 Tahun) dengan terdakwa an. Farid Ardiansyah(47 Tahun) hanya 3 (tiga) bulan KUHP Pidana Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kejaksaan,Pengadilan
Kasus penyerobotan lahan PT. Mutarada Multi Maju Sdr. Zainal Arifin ham Sumatera Selatan KAB. LAHAT 2016-02-11 Tindak lanjut dari Surat Ditjen HAM perihal klarifikasi dan koordinasi terkait permasalahan penyerobotan lahan perkebunan karet yang dilakukan oleh PT.Mutarada Multi Maju kepada Sdr. Zainal Arifin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 - Sdr. Zainal Arifin melaporkan kasusnya ke Ditjen HAM - Ditjen HAM membuat surat koordinasi Kanwil Kemenkumham Sumsel - Kanwil Kemenkumham Sumsel membuat surat koordinasi ke Setda Kab. Lahat - Setda Kab. Lahat berkoordinasi dengan bagian pertanahan Kab. Lahat 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan oleh BPN Kab. Lahat Ditjen HAM,Kanwil Kemenkumham Sumsel,Setda Kab. Lahat Dan BPN Kab. Lahat
Kasus sengketa lahan PTPN VII Sdri. Kornati ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-10-31 PTPN VII menggarap lahan kebun seluas 15 Ha tanpa izin pemilik Sdri. Kornati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Sdri. Kornati telah melaporkan kasus ini ke BPN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan jalur hukum dengan Mengajukan gugatan ke pengadilan atas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha oleh PTPN VII PN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel
Kasus penempatan lahan bagi masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran - PEMKAB OKI - PT. Mutiara Bunda Jaya - PT. Gading Cempaka Kelompok masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran yang diwakili oleh Sdr. Kemas Edi Wijaya ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ILIR 2016-11-14 Permasalahan pembagian lahan 1000 Ha untuk masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran hasil mediasi antara Pemkab OKI, PT. Mutiara Bunda Jaya dan PT. Gading Cempaka yg belum terlaksana Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Melakukan mediasi antara PEMKAB OKI dan pihak perusahaan 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan PEMKAB OKI terkait penyelesaian permasalahan kasus ini - PEMKAB OKI - PT. Mutiara Bunda Jaya - PT. Gading Cempaka - Sdr. Kemas Edi Wijaya
Kasus Penembakan Oknum TNI AD Sdr. Wijaya Kusuma ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-01-05 Tindak Lanjut atas kejadian penembakan Sdr. Wijaya Kusuma Bin M.Husin PL Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Kapolres Muara Enim, AKBP Nuryanto telah memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi 2. Dalam Proses Penanganan Kapolres Muara Enim harus segera menyelesaikan kasus penembakan ini karena menyangkut nyawa seseorang Polres Muara Enim
Kasus Kecelakaan Oknum Polisi Sdri. Raudatul Jannah ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2016-02-26 Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 (dua) orang anaknya meninggal dunia dan Sdri. Raudatul Jannah menderita luka dan patah kaki sebelah kanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 - Setda Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel meminta agar kasus ini mendapatkan bantuan hukum - Kepolisian Resort Musi Rawas telah membuat BAP Sdri. Raudatul Jannah 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi secara terus menerus dengan Kepolisian Resort Musi Rawas agar terduga pelaku Oknum Polisi ini bisa di tangkap Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kepolisian Resort Musi Rawas
Sdr. Afrizhal menjadi korban perampasan sepeda motor Sdr. Riki dkk Sdr. Afrizhal ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2017-07-11 korban dirampas motornya oleh saudara Riki dkk Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 36 ayat(1) dan (2) Sdr. Afrizhal melakukan pengaduan secara langsung kepada Tim Yankomas, Tim Yankomas menindak lanjuti pengaduan sdr. Afrizhal dengan membalas surat kepada sdr. Afrizhal 2. Dalam Proses Penanganan Surat Koordinasi Tim yankomas dengan Sdr. Afrizhal menyimpulkan : Berkas hasil perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/127-b/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, bahwa laporan saudara perkara perbuatan tidak menyenangkan telah diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk diproses Perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/126-a/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 bahwa laporan saudara belum memenuhi pasal 368 KUHP tentang perampasan Sdr. Afrizhal Tim Yankomas Sdr. Riki DKK
pelaku sdr. abdiantoro alias dian menganiaya korban sdr. efriyel efendi dengan menggunakan kayu Sdr. Abdiantoro Alias Dian Sdr. Efriyel Efendi ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2017-02-20 Pada hari senin, pada tanggal 20 Februari 2017, sekitar pukul 16:30 wib telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap korban Sdr. Efriyel Efendi Bin A.Munir, Dagang, ktp Toko Baju Ramanda Ds.Triwikaton Kec. Tugu Mulyo. pelaku menganiaya korban dengan menggunakan kayu, kemudian memukul/meninju muka korban dengan menggunakan tangan pelaku, kemudian disaat korban terjatuh pelaku langsung menendang dan merangkul sambil memukul kepala korban. Pasal 351 KUHPidana Sdr.Efriyel Efendi melaporkan kejadian tersebut dengan kepolisan dan tim yankomas, Kepala sektor kepolisian tugumulyo melakukan penyelidikan terhadap sdr.Abdiantoro alias Dian, Tim Yankomas permasalahan kasus yang sedang dalam proses hukum bukan kewenangan dari tim yankomnas kantor wilayah kementrian hukum dan HAM sumatra selatan 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu Hasil Penyelidikan dari Kepala Sektor Kepolisian Tugumulyo Sdr. Efriyel Efendi Sdr. Abdiantoro Alias Dian Kepala kepolisian sektor tugumulyo Tim Yankomnas
Aniaya istri suami masuk bui Sumarlan Sukma ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2018-01-02 Pelaku Sumarlan (50 th) melakukan KDRT terhadap istrinya Sukma (42 th) karena pada saat itu istrinya menasehati pelaku namun pelaku emosi dan melakukan penganiayaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku KDRT 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan pelaku mendapat hukuman pidana yg seberat-beratnya Kepolisian polres Muara Enim
Tuntut hentikan penggusuran lahan Warga Desa Banjarsari PT. Banjarsari Pribumi ham Sumatera Selatan KAB. LAHAT 2018-03-21 Warga Desa Banjarsari meminta PEMKAB Lahat menyelesaikan persoalan lahan mereka yang digusur PT. Banjarsari Pribumi. Warga mengklaim lahan sekitar 76 hektare itu belum diganti rugi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Pihak kecamatan sudah upaya mediasi tetapi belum ada kesepakatan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Pemkab Lahat agar segera menyelesaikan kasus sengketa lahan, tegakkan hak memperoleh keadilan PEMKAB Lahat Warga Desa Banjarsari
Kasus balik lapor antara tersangka dan korban penganiayaan Sdr. Riki Sdr.Eriyel ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2018-04-26 Kakak saya Eriyel Efendi sebagai korban penganiayaan. Kasus ini ditangani oleh Polsek Tugumulyo dan pelaku penganiayaan telah dijatuhi hukuman selama 1 tahun. yang menjadi permasalahannya istri pelaku melaporkan balik kakak saya Sdr. Eriyel Efendi ke Polres Musi Rawas. ternyata laporan istri tersangka diterima dan kakak saya jadi tersangka, padahal pelapor dan saksi tidak berada di tempat dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 17 Polsek Tugumulyo telah menahan tersangka penganiayaan dan mendapatkan hukuman 1 tahun. 2. Dalam Proses Penanganan Sdr. Afrizhal memohon perlindungan dan penegakkan hukum yang benar dan profesional Polsek Tugumulyo Polres Musi Rawas
Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur 14 tersangka pemerkosaan dan pembunuhan dengan Inisial DE, TO, CA, SP, DA, SU, BO, FA, ZA, AL, SU, ER, FE, dan BE. Para tersangka tersebut merupakan warga desa yang sama dengan korban, Desa Kasie Kasubun, 5 orang diantaranya adalah pelajar dan bahkan 2 orang diantaranya merupakan kakak kelas korban. Yuyun (14 Tahun) hukum Bengkulu KAB. REJANG LEBONG 2016-04-02 Bermula saat 14 tersangka pada Sabtu 2 April 2016, sekira pukul 11.31 WIB, berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak. Kemudian sekira pukul 12.31 WIB, dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya, sekitar pukul 13.31 WIB, para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat korban pulang sendirian. Korban pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci persiapan upacara bendera hari Senin. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun diduga dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik. Lalu secara bergiliran pelaku memerkosa Yuyun. Pelaku kemudian memukuli korban, mengikat, dan membuang tubuh korban ke jurang. Pelaku menutupi korban dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing. Dari hasil visum korban sudah meninggal saat pemerkosaan sedang berlangsung,'' Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76d UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana junto Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 79C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komnas HAM pun meminta pemerintah memberi perhatian serius ”Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa." Kemudian Pemerintah merespons serius kasus yang menimpa Yuyun. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk memberlakukan hukum kebiri. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise Yohana, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Hingga kemudian Pemerintah mengeluarkan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 1. Sudah Ada Solusi Memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, dan menghukum para pelaku sesuai dengan Hukum yang berlaku. Polres Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Rejang Lebong, Pemerintah Provinsi Bengkulu, KOMNAS HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Permufakatan jahat rekayasa penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan kepada Bupati Bengkulu Selatan. Reskan Efendi (Mantan Bupati Bengkulu Selatan) besertas 6 (enam) orang tersangka lainnya. Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan Defenitif) hukum Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2016-05-10 Diduga Reskan Efendi sebagai Mantan Bupati merasa kecewa karena kalah bersaing dengan Dirwan Mahmud sebagai bupati terpilih Bengkulu Selatan, Reskan Efendi awalnya meminta bantuan kepada HY, salah satu tersangka yang diketahui menjabat Kabid Berantas BNNP Bengkulu, Selanjutnya RE memintanya menjebak Dirwan Mahmud dengan modus penyalahgunaan kepemilikan narkotika. Kemudian HY bersama dua rekannya, berinisial DA seorang PNS Bengkulu dan SA seorang polisi, melakukan pertemuan dengan RE dan MU di kediaman mantan bupati RE. Pertemuan itu membahas cara meletakkan barang bukti narkotika di ruang kerja Dirwan Mahmud. saat hendak meletakkan sabu dan ekstasi itu, tersangka RE memerintahkan mantan Sekda Bengkulu Selatan berinisial RU. Setelah sabu dan ekstasi diletakkan oleh RU di ruang kerja Bupati Dirwan, sandiwara dimulai. Saat itu HY langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Bupati Dirwan Mahmud pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2016. Dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 klip kecil dan 2 butir ekstasi di dalam ruangan Bupati Dirwan Mahmud. Atas temuan ini, Dirwan Mahmud diperiksa dan uji tes darah, rambut, namun dinyatakan negatif narkotika. Sampai Kemudian BNN berhasil menguak para pelaku permufakatan jahat tersebut. Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemufakatan jahat narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. BNN masih terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut. Sampai saat ini ketujuh tersangka masih dalam tahapan Proses Peradilan, sebagian ditempatkan di Lapas Klas II A Bengkulu, dan sebagian lagi di Rutan Brimob Polda Bengkulu. 2. Dalam Proses Penanganan BNN diminta untuk terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut, karena ada beberapa kali rapat/pertemuan persiapan pelaksanaan tindak pidana tersebut. BNN, Polda Bengkulu,
Penyalahgunaan Sistem Jaringan Internet RT/RW Net tidak berizin untuk kepentingan Bisnis warung internet. Empat orang tersangka yakni JM (40), AP (35), In (39), dan Qr (30) Negara dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika hukum Bengkulu KAB. BENGKULU UTARA 2017-04-03 awal mula ditetapkannya keempat pengusaha warnet itu berawal dari kerjasama Balai Loka Monitor Frekwensi (Balmon) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Balmon menemukan pelanggaran UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yakni jaringan RT/RW Net tak berizin yang telah berlangsung lama. Polisi menyita barang bukti berupa antena, receiver, radio, TV Link, wireless, dan lain-lain. Barang tersebut meski disita namun dititip rawatkan pada keempat tersangka. Pelanggan keempat pelaku tidak saja warga biasa namun ada juga lembaga sekolah seperti SLTA. Pasal 47 Jo pasal 11 ayat 1 Jo pasal 7 huruf B UU Nomor 36 tahun 199 tentang telekomunikasi ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 600 juta. Jaringan tetap beroperasi karena pelanggannya sebagian besar adalah Sekolah dan Instansi setempat, dan daerah tersebut termasuk daerah "Blank Spot" Internet. 2. Dalam Proses Penanganan Pemda dan kementerian menjembatani dengan memberi kemudahan dan kecepatan dalam memberikan perizinan. DInas Infokom Pemda Bengkulu Utara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polres Bengkulu Utara
Penempatan lahan transmigrasi PT. Andira Agro dan Bupati Banyuasin Masyarakat Desa Sebubus dan Desa Tenggirik ham Sumatera Selatan KAB. BANYUASIN 2016-01-07 Masalah penempatan lahan transmigrasi bagi warga Desa Sebubus dan Desa Tenggirik yang berada di dalam wilayah Desa Muara Baru (EX.UPT SP.6) dan Desa Air Kumbang Bakti (EX.UPT SP.7) untuk saat ini tidak dapat direalisasikan, karena lahan transmigrasi tersebut telah dijual oleh warga setempat kepada kebun inti PT. Andira Agro Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Dan Pasal 8 - Masyarakat Desa Sebubus dan Desa Tenggirik telah memberi kuasa Kantor Hukum "Publik dan Privat" - Kantor Hukum "Publik dan Privat" telah menyurati Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin dan BPN Kab. Banyuasin 1. Sudah Ada Solusi Mengajukan ke Gugatan Pengadilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin BPN Kab. Banyuasin dan Kantor Hukum Publik dan Privat
Kasus Penyerobotan tanah Sdr. Afat Sdr. H. Sotomo ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-11-18 Penguasaan hak atas tanah oleh Sdr. Afat yang memanfaatkan anak kandung Sdr. H.Sotomo dengan cara mengancam seluruh keluarganya untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah seluas 3.375 m2 an. H. Sutomo yang telah berubah nama kepada Sdri Margareth istri dari Sdr. Afat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Sdr. Sutomo melalui ORMAS LSM/LBH MP2B melaporkan kasus ini ke Kanwil Kemenkumham Sumsel 1. Sudah Ada Solusi Apabila masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini yang belum diproses agar segera mengajukan lagi tuntutan hukum dengan perkara yang berbeda - Ormas LSM/LBH MP2B - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan - Kejaksaan Negeri Palembang - Sdr. H. Sutomo - Sdr. Afat
Kasus tindak pidana penganiayaan Sdr. Muhammad Ade Imam Sdr. Anton Sujarwo ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2012-12-12 Pelanggaran HAM yang berupa pengusiran, penghinaan dan pengrusakkan barang-barang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Kanwil Kemenkumham Sumsel mendapatkan laporan secara langsung dari Sdr. Anton Sujarwo dan menunggu perkembangan kasusnya di Kepolisian Sektor Sukarami dan Kepolisian Sektor Sukarami telah membuatkan laporan dengan Nomor : LP/B/358/IV/2013/SUMSEL/RESTA PLG/SEK.SKM tanggal 09 April 2013 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu perkembangan kasus dari Kepolisian Sektor Sukarami Kepolisian Sektor Sukarami dan Ombudsman Prov. Sumatera Selatan
Kasus pencabulan Sdr. Horisal Sdri. Elia Depisa ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-05-25 Mohon keadilan bagi pengadu Sdri. Elia Depisa yang di cabuli oleh Sdr. Horisal yang memiliki gangguan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat (1) ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyuruti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Dalam Kasus ini tidak dapat diproses karena tersangka memiliki gangguan jiwa dan disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi olah aparat pemerintah dan tokoh masyarakat ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel, MABES POLRI dan Ombudsman Republik Indonesia
Kasus Pemilihan RT Sdr. Darmuji Sdr. Maryono ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-10-17 Ketua RT ada 2 yaitu Sdr. Maryono dan Sdr. Darmuji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 Lurah Talang Jambe menyatakan bahwa Sdr. Maryono telah memenangkan pemilihan Ketua RT 2. Dalam Proses Penanganan Terlihat sekali Kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Darmuji dalam menjadi Ketua RT dengan alasan warga protes dan tidak menghendaki Sdr. Maryono menjadi Ketua RT Lurah Talang Jambe
Kasus Pembunuhan Tidak tahu pelakunya Sdr. Untung Ardi Lukman ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 2016-07-26 Korban di fitnah karena telah mencuri sepeda motor Sdr. Wariko, Kemudian istri korban melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya pada tanggal 2 September 2016 ke Polres OKU Timur kemudian mendapat surat balasan dari kepolisian perihal perkembangan hasil penelitian tindak lanjut laporan polisi tanggal 6 September 2016 mengatakan bahwa kasus tersebut tindak pidana penipuan bukan tindak pembunuhan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyurati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Kepolisian Resort OKU Selatan memberikan perkembangan hasil laporan akan tetapi salah menjadi kasus penipuan ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan dan Pihak Korban
Terjadi penembakan terhadap satu keluarga yang dilakukan oleh polisi Resort Lubuk Linggau dalam sebuah razia kendaraan bermotor terhadap penumpang mobil Honda City Hitam BG 1488 ON pada tanggal 18 April 2017 di jalan Fatmawati Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Provinsi Sumatera Selatan Satuan Petugas Polisi Resort Lubuk Linggau Satu keluarga : Dewi Erlina (40th), Novianti (30th), Genta (2th), Surini (54th), Indra (33th) dan Diki (30th) hukum Sumatera Selatan KOTA LUBUK LINGGAU 2017-04-18 Polres Lubuk Linggau menggelar razia kendaraan bermotor yang dipimpin oleh Kapolsek AKP M.Ismail dan Perwira Pengendali Ipda Fransisko Yosef (Kanit Pam Obvit Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau) lalu melintaslah mobil Sedan Honda City tersebut. Saat mau dihentikan mobil malah meleset dan hendak menabrak anggota. Diduga sopir tidak memiliki surat menyurat resmi, sehingga nekat menerobos razia tersebut. melihat gelagat tudak baik itulah petugas mengejar mobil tersebut dan melepaskan 10 kali tembakan yang sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Mobil tersebut akhirnya bisa dihentikan, begitu diperiksa penumpang mobil tersebut dalam kondisi terluka tembak, dalam kejadian tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia Terjadinya pelanggaran tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, Barang siapa dengan sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Telah dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian dalam hal ini jajaran Polres Lubuk Linggau dan Polda Sumsel. Dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku (oknum anggota) masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dari Propam di-backup oleh Polda 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian dilaksanakan melalui kode etik kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses tindak pidana umum Negara (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan), individu, LSM dan masyarakat
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State Vs Non State (Orang Pribadi) Henti Yuniarti, Dkk (Jumlah 121 Orang) ham Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2017-05-01 Para Penderita Gangguan Jiwa Jenis Schizo Prenia; 120 (Seratus dua puluh orang) dengan perlakuan dirantai dan dikurung, dan 01 (satu) orang dalam kondisi Terlantar. 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 13 Orang Sudah dievakuasi, 01 orang di re-evakuasi, 107 Orang masih dalam proses evakuasi/untuk diobati ke RSJKO Bengkulu 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan usaha evakuasi ke Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa setempat Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan
Adanya dugaan pemaksaan pemindahan Pasar Mingguan Tais ke Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanpa adanya dasar Hukum yang jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Sebagian pedagang Pasar Mingguan Tais ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-07-11 Adanya Demo yang berakhir dengan kericuhan karena pedagang pasar Mingguan Tais tidak mau dipindahkan ke Pasar Harian yang baru, yaitu Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Keputusan Bupati Seluma Nomor: 206/2013 Tentang Pemindahan Pasar Tais ke lokasi Pasar Harian Sembayat. Sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seluma. Saat ini tetap dilakukan mediasi dengan target sampai Bulan Desember 2017 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan Mediasi secara maksimal untuk mengantisipasi adanya bentrokan kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
Usaha Kandang Ayam Potong tidak berizin, yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan Warga Setempat Non State (Perorangan/Pribadi vs Pribadi) Warga Desa Muara Maras ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-06-15 Sebanyak 38 Orang Warga Desa Muara Maras, kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) memprotes pemilik kandang ayam yang dibuka di Desa mereka. Usaha tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat karena banyak lalat dan baunya menyengat dan sangat meresahkan warga. Undang Undang Negara RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah setempat masih mempelajari dan menganalisa dampak lingkungan dari Usaha tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera ditindak lanjuti, dan dilakukan analisa dampak lingkungannya sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan izin usaha atau tidak. Pemerintah Daerah Seluma, Pemilik Usaha, Masyarakat Setempat
Mohon bantuan mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap RIO JUNIKA Bin DASRUL atas Ijazah asli ( SMA ) yang diduga dihilangkan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Sumbagsel cq, cabang ( DEPO ) Betung PT. Sinar Niaga Sejahtera Rio Junika ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-01-11 Bahwa dalam surat pengaduan Sdr. Sapriadi Syamsudin,SH,MH dan rekan Advocates dan Legal Consultant Pembela perkara yang meminta kepastian kepada PT.Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Regional Sumbagsel Cab. Palembang Depo Betung agar mengembalikan ijazah dan Menahan/Menyita ijazah asli yang dititipkan sebagai jaminan selama bekerja pada perusahaan tersebut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 17 Sdr.Sapriadi Syamsudin,SH,MH dan rekan Advocates dan Legal Consultant pembela perkara yang meminta kepastian dan keadilan, pengaduan tidak di tindak lanjuti meskipun ada permasalahan HAM yang terjadi, karena pencabutan izin operasional perusahaan bukan kewenangan Tim Yankomnas 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak supaya bisa menyelesaikan kasus ini dngan sebaik baiknya. Rio Junika PT.Niaga Sejahtera Tim Yankomas
Mohon Keadilan yang menyampaikan bahwa pada tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17:00 Wib telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad yani,MF,Bsc Bin Musanif terhadap Pengadu Sdr. Abdullah Kirom dan anak Pengadu sdri. Rika Noryinani Sdr. Ahamd yani, MF,Bsc Sdr. Abdullah Kirom dan Sdri. Rika Noryinani ham Sumatera Selatan KOTA PRABUMULIH 2017-02-20 Bahwa dalam surat pengaduan Sdr. Abdullah Kirom Bin Nawawi pada tanggal 22 November 2016 telah terjadi pembacokan oleh Sdr. Ahmad Yani,MF,Bsc Bin Musanif Terhadap Sdr. Abdullah Kirom Bin Nawawi dan anaknya Sdri. Rika Noryinani binti Abdullah Kirom. Dalam hal ini si pengadu meminta kejelasan kepada pihak berwajib untuk segera menindak lanjuti perkara ini, karena sampai saat ini belum ada penyelesaian undang undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Yang dilakukan Sdr. Abdullah kirom membuat surat pengaduan kepada Tim Yankomas, Tim yankomas membuat surat koordinasi kepada Kepolisian kepada kepala kepolisian Resort prabumulih Nomor W.6.HA.01.02-0033 bulan Maret 2017 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan Kepada Kepolisian Resort Prabumulih Menuntaskan Perkara ini. Sdr.Abdullah Kirom dan Sdri. Rika Noryinani Tim Yankomas Kepolisian Resort Prabumulih Sdr. Ahmad Yani.MF,BSc
penahanan ijazah (SMA) Sdri. Nelly Fitriana oleh Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) Sdri. Nelly Fitriana ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-02-20 Bahwa dalam pengaduan ini Sdri. Nelly Fitriana menjelaskan hak haknya yang dilanggar oleh perusahaan penyalur tenaga kerja, karena yang bersangkutan harus membayar uang sebesar Rp.500.000,- untuk menebus ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan, padahal yangt bersangkutan baru mengajukan surat permohonan untuk menjadi tenaga kerja indonesia keluar negeri, dan tidak memenuhi syarat karena sakit yang di deritanya, sehingga pihak perusahaan tidak dapat menyalurkan untuk menjadi tenaga kerja indonesia keluar negeri, kemudian yang bersangkutan ingin mengambil berkas lamaran, namun ditahan oleh pihak perusahaan dengan alasan harus membayar terlebih dahulu uang administrasi. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) sdri. Nelly Fitriana melakukan pengaduan secara langsung dengan Tim Yankomas, Tim Yankomas dalam permasalahan ini menyarankan untuk melaporkan kasus ini ke dinas tenaga kerja 2. Dalam Proses Penanganan sdri.Nelly Fitriana berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dinas tenaga kerja untuk dapat menyelesaikan kasus ini Sdri. Nelly Fitriana Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Tim Yankomas
keberatan atas penangkapan dan penahanan sdr. Okta Verdianto Anggota polresta palembang Sdr. Okta Verdianto ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-07-31 Klien kami sdr. Okta Verdianto telah dituduh telah telah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia Undang Undang 1945 pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 sdr. Okta verdianto melalui lembaga bantuan hukum tumenggung menyurati tim Yankomas untuk mendapatkan keadilan, Tim Yankomas tidak bisa memproses kasus ini karena bukan kewenangan kantor wilayah 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan Polresta Palembang supaya kasus ini cepat terselesaikan sdr. Okta Verdianto Anggota Polresta Palembang Tim Yankomas
Pemerkosaan Siswa Kelas IX SMP yang dilakukan oleh 20 Pria 20 Orang Pria Dewasa Siswa Kelas IX SMP , Usia 15 tahun ham Bengkulu KAB. BENGKULU UTARA 2017-11-04 Kejadian Berawal Sabtu malam (04-11-2017) sekitar Pukul 22.00 WIB ,korban di jemput oleh ME yang memang dikenal korban, saat itu korban dibawa ME ke salah satu lokasi perkebunan perbatasan Desa Air Baus dan Desa Kota Lekat. Tak disangka disana sudah menunggu 8 pria lain dan mengajak korban duduk dibelakng semak belukar perkebunan karet warga, saat itulah sembilan pelaku menyetubuhi korban. Lokasi yang jauh dari pemukiman membuat korban tidak bisa berteriak. setelah sembilan korban melampiaskan nafsu bejatnya, korban diajak kedalam perkebunan dan duduk didalam pondok, saat itulah datang 11 pria lain yang juga mencabuli korban dan korban tidak mengenal jelas siapa yang melakukan perbuatan tersebut. setelah kejadian itu korban ditinggalkan begitu saja di pondok kebun, sehingga harus berjalan kaki meminta pertolongan warga. (sumber: Harian Rakyat Bengkulu,07 Nopember 2017) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindakan yang dilakukan : Pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara sudah menangkap salah satu Pelaku -RO-, dan pengejaran terhadap 19 pelaku lain. 2. Dalam Proses Penanganan Pihak Kepolisian segera menangkap para pelaku dan melakukan tindakan hukum yang sesuai Pemerintah Daerah Kabupaten Arga Makmur
Dianiaya 8 orang lapor ke Propam Oknum anggota Polda Sumsel berpangkat Aiptu Kelvin ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-01-04 Pada pukul 12.00 WIB tanggal 4 Januari 2018 terjadi penganiayaan oleh oknum anggota Polda Sumsel berpangkat Aiptu dipropamkan kepada korbannya, Kelvin (24th) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kapolda Sumsel pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap oknum anggota yang melakukan tindak pidana 2. Dalam Proses Penanganan Jika terbukti oknum anggota polisi tersebut harus diproses menurut hukum yang berlaku Polda Sumatera Selatan
Dirikan tenda ditengah kebun PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN7) Ujang Zakaria ham Sumatera Selatan KAB. EMPAT LAWANG 2018-01-10 Sengketa lahan yang membuat Ujang Zakaria (77th) bersama kelima putranya terpaksa bermalam dilahan kebun dikarenakan lahan miliknya 75 hektare diduga dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN7) tanpa ada ganti rugi pembebasan lahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Sdr. Ujang Zakaria menuntut hak nya karena tanah miliknya di ambil oleh PTPN7 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Diharapkan kedua belah pihak Sdr. Ujang Zakaria dan PTPN7 dapat menyelesaikan kasus sengketa lahan dengan cara musyawarah mufakat PTPN7 dan Sdr. ujang Zakaria
Dituduh main serong, alami KDRT W MI (22th) ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-02-23 Diduga karena cemburu W tega menganiaya istrinya MI (22th) KDRT, menuduh istrinya main serong dengan laki-laki lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Poresta palembang menerima pengaduan korban dan segera diproses 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan pelaku cepat ditahan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya Polresta Palembang
Pakai narkoba, marah dinasihati B (30th) M (26th) ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-03-04 B (30th) dinasihati istri agar jangan lagi menggunakan narkoba, sang suami malah tega melakukan KDRT terhadap istrinya M (26th). Istrinya tak terima dan melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta Palembang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Polresta Palembang dalam hal ini Unit PPA akan menyelidiki kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Polresta Palembang sudah terima kasus laporan ini dan diharapkan agar diproses secara adil Polresta Palemabang unit PPA
Tolak Plasma, tuntut lahan PT. Mitra Ogan Warga Desa Toman ham Sumatera Selatan KAB. MUSI BANYUASIN 2018-03-07 Warga Desa Toman mendatangi Ketua DPRD Musi Banyuasin untuk menuntut dibagikan lahan plasma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Warga Desa Toman mendatangi Ketua DPRD MUBA untuk bisa membagikan lahan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Diharapkan kasus sengketa lahan ini cepat selesai Warga Desa Toman DPRD Ketua DPRD MUBA
Istri bunuh suami di Rumah Sakit Suciati Isnadi ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-03-07 Korban isnadi kepergok istrinya Suciati ada dirumah Wanita Idaman Lain (WIL), mereka bertengkar dan sang istri gelap mata menusuk perut suami Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Polresta Palembang sudah menahan tersangka suciati 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan kasus ini agar dapat dilihat dari sisi kesalahan korban yang memancing tersangka melakukan perbuatan ini Women Crisis Center (WCC) Polresta Palembang
Pada tahun 2014 laporan diterima oleh Polisi dan sampai sekarang belum ada penyelesaian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kgs.M.Hatta ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-04-19 Pada tahun 2014 orang tua (Bapak) pengadu Kgs,Zamzami ditetapkan sebagai tersangka dan diharuskan wajib lapor setiap hari senin dan kamis sampai dengan tahun 2016. Sejak tahun 2016 sampai dengan pengadu mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan belum ada penyelesaian, apakah di SP3 kan atau dilanjutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 17 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan status tersangka kepada Orang Tua KGS.Zamzami 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi untuk menyelesaikan perkara dan meminta menghentikan status tersangka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan
Dugaan Pelanggaran HAM "Korban Salah Tangkap" Penyidik Kepolisian YEZI SUCCES ALS YANDRI ALS YAN BIN TAMRIN ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-02-16 Korban diduga ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Ripai Ricardo Bin Sahat Sihombing, Informasi dari pihak pengomunikasi bahwa pada waktu penangkapan, yang akan ditangkap adalah Yosa, sedangkan nama korban adalah Yezi Succes. Yezi kemudian ditangkap dan di proses secara hukum sampai mendapat Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Bengkulu dengan lama pidana 07 Tahun 06 Bulan. Pasal 95 ayat (1) KUHAP. “Tersangka, terdakwa ata JPU melakukan Banding, dan kemudian tertanggal 01 1. Sudah Ada Solusi Pihak Korban mengajukan Banding Dan Kasasi 1. JPU 2. Pengadilan Tinggi Bengkulu 3. Mahkamah Agung RI
Aksi Demo Warga Terhadap PT. Citra Buana Seraya (CBS) Masalah Penambangan Batubara PT. Citra Buana Seraya (CBS) Warga Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. ham Bengkulu KAB. BENGKULU TENGAH 2017-06-12 Aktivitas pertambangan batu bara yang dikelola PT Citra Buana Sentosa (CBS) itu dilakukan pada kedalaman hingga 800 meter dan mulai melebar hingga mengarah ke permukiman masyarakat di dua kecamatan, yaitu Merigi Melintang dan Merigi Sakti. Anharman, warga Desa Susup mengatakan, demonstrasi berujung bentrok itu dilakukan karena sudah ada beberapa rumah warga yang mengalami getaran saat aktivitas tambang menggunakan alat berat di bawah tanah untuk mengambil batu bara. "Kami khawatir jika ini diteruskan, maka desa kami akan hancur, sebab tidak ada lagi daya tahan dari bawah tanah," ujar Anharman. Masyarakat yang melakukan aksi kata dia, menuntut agar pihak pemerintah mau mencabut izin operasional tambang dan tidak lagi mengeluarkan izin lain. Sebab bisa saja izin perusahaan yang ada sekarang jika dicabut, muncul lagi izin yang lain di lokasi yang sama. PERMEN LH NO 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tim Yankomas Mengkonfirmasi Kejadian tersebut, dengan pemerintah daerah 2. Dalam Proses Penanganan Agar Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk menginspeksi sekaligus mengevaluasi kembali Usaha Penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah
Penelantaran Dalam Rumah Tangga Nanang Suryana Herni ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-20 Saudari Herni melaporkan suaminya yang telah menceraikannya tanpa melalui Pengadilan Agama, dan menelantarkan dirinya dan anaknya, serta tidak memberikan nafkah. Suami bernama Nanang Suryana, bekerja pada Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Undang_Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kasubbid Kedudukan Hukum BKD Provinsi Bengkulu: Proses Izin perceraian yang diajukan oleh saudara Nanang Suryana belum diproses, karena Instansi tempat bekerja ybs (Kesbangpol) belum menyampaikan hasil keputusan. 2. Dalam Proses Penanganan Kesbangpol Provinsi Bengkulu diminta memanggil dan memeriksa saudara Nanang Suryana. 1. Kesbangpol Provinsi Bengkulu 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Kurang maksimalnya Pelayanan Jasa dan Fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Bengkulu. RUMAH SAKIT UMUM M. YUNUS BENGKULU ASPEN EKWANDI ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-04-14 Berawal dari dirawatnya Puteri dari Aspen Ekwandi (Warga Kaur) bernama Putih Putri, yang kemudian Meninggal Dunia di RSU M. Yunus Bengkulu. Sementara karena ybs tidak mampu menyewa Ambulans untuk membawa anaknya ke Kaur, dan dalam kondisi Panik, ybs memasukkan anaknya ke dalam tas dan menaiki mobil travel menuju tempat kediamannya di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kaur. Setelah beberapa waktu, peristiwa ini mencuat dan menjadi Bahan pembahasan media dan Masyarakat Bengkulu. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Gubernur Bengkulu mengadakan Kunjungan langsung ke rumah ybs pada tanggal 15 April 2017, dan berjanji untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSU M Yunus serta merevisi Pergub tentang sewa ambulans. Lebih lanjut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu melalui Surat Resmi Tertanggal 19 April 2017 telah meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit terkait peristiwa tersebut. Update Tanggal 06 Juli 2017; Telah ada Solusi dengan keluarnya Pergub Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu 1. Sudah Ada Solusi Agar Pemerintah Provinsi Bengkulu segera merevisi Perda Tentang Layanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya mengenai Sewa Ambulans, dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan agar Pemprov menganggarkan Dana Cadangan untuk masyarakat miskin. Gubernur Bengkulu, Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu
Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bentiring, Kota Bengkulu Warga Binaan Pemasyarakatan, Oknum Petugas Lapas, Anggota Polresta Bengkulu WBP dan Petugas hukum Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-21 Bermula dari penangkapan dua tersangka narkoba yang diamankan Polres Kota Bengkulu. Dari pengembangan kedua pelaku narkoba tersebut, barang haram itu diduga diperoleh atau dikendalikan dari dalam Lapas Bentiring Bengkulu oleh salah satu bandar narkoba. Polres Kota Bengkulu kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas untuk mengambil warga binaan berinisial AB yang menghuni lapas blok narkoba serta melakukan razia di dalam kamarnya. Usai melakukan penggeledahan di dalam kamar AB, kondisi di blok narkoba masih kondusif. Namun, saat ingin menggeledah ke ruang atau kamar dalam blok narkoba yang dihuni 272 warga binaan lainnya tepatnya kamar di tingkat dua, semua warga binaan berhamburan keluar dan menolak polisi untuk menggeledah. ebelumnya, semua kamar tersebut diketahui dalam keadaan terkunci. Hal tersebut sudah dikoordinasi dengan pihak lapas sebelum digelar razia agar semua kamar dalam keadaan terkunci dan tidak ada warga binaan yang berada di luar. Situasi semakin memanas. Warga binaan melakukan perlawanan dan pemukulan terhadap aparat kepolisian, termasuk Kapolres Kota Bengkulu AKBP, Ardian Indra Nurinta. Ia diduga dipukul dengan menggunakan raket tenis oleh salah satu warga binaan. Tidak sampai di situ, situasi kian memanas setelah aparat kepolisian mengetahui lokasi penyimpanan barang terlarang di bagian atas tempat penampungan air di blok narkoba. Di atas tower penampungan air itu, polisi berhasil menemukan paket besar serbu bening yang diduga sabu, 131 unit handphone (HP) dengan berbagai merek, enam buah timbangan digital, tiga buah tabungan, dan lima kartu ATM. Di atas tower itu polisi juga menemukan 12 buah alat isap sabu atau bong, 20 buah kaca pilek buku catatan atau rekap 31 buah, plastik untuk klip 12 buah, 25 buah pil yang diduga narkoba, serta uang sebesar Rp1.146.000. Sementara barang bukti saat terjadinya kerusuhan, polisi mengamankan satu buah raket tenis yang diduga dijadikan alat untuk memukul Kapolres Kota Bengkulu serta peralatan lainnya yang dijadikan alat untuk melawan petugas. Amukan ratusan warga binaan itu berhasil diredam setelah aparat kepolisian mengamankan delapan warga binaan narkoba. Dalam peristiwa itu polisi menerjunkan ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Selain mengamankan delapan warga binaan, polisi mengamankan Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP) Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu, berinisial Ho, sipir lapas berinisial Ri, dan polisi khusus lapas berinisial SS. Ketiganya diamankan lantaran diduga terlibat kelalaian atau adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan pintu kamar tahanan blok narkoba yang sebelumnya diketahui dalam keadaan terkunci. Pasal 160 KUHP, Pasal 160 KUHP jo pasal 125, jo pasal 170 KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pihak Polresta Bengkulu melakukan tes urine terhadap 2 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lapas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga terhadap 5 petugas jaga yang pada saat kejadian sedang menjaga Lapas Bentiring. Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi. Termasuk para narapida yang keluar dari 18 kamar di lantai dua Blok Narkoba yang melakukan penyerangan terhadap aparat yang melakukan razia narkoba. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkum HAM untuk menjatuhkan sanksi maksimal kepada dua sipir yang ditetapkan sebagai tersangka pada kericuhan Lapas Bentiring. 1. Sudah Ada Solusi Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Dan HAM RI Dengan POLRI ke depannya, agar tidak terjadi lagi Kerusuhan sejenis di Lapas/Rutan. Penjatuhan Sanksi Pidana dan Administrasi Bagi Petugas Pemasyarakatan yang terlibat Narkoba, begitu juga dengan WBP. Lapas Klas IIA Bentiring, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu, Polresta Bengkulu
Pembentukan LPKA melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. di Bengkulu Sendiri telah berdiri 01 (satu) buah LPKA, telah mempunyai Anak binaan, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional, akan tetapi bangunan fisik beserta sarana dan prasarananya masih menumpang di Rutan Klas IIB Bengkulu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan HAM RI Warga Binaan Anak/Anak Pidana ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-06-06 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. LPKA Klas II Bengkulu telah beroperasi dengan kondisi: sudah mempunyai pejabat struktural dan Fungsional, telah mempunyai Anak Binaan dan Sarana pembinaan yang masih meminjam Bangunan Rutan Klas IIB Bengkulu. LKPA Klas II Bengkulu beroperasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional lainnya. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Untuk mengoptimalkan fungsi LPKA, Menteri Hukum Dan HAM RI mengistruksikan seluruh kepala rutan dan lapas segera memindahkan anak yang berada pada rutan dan lapas di seluruh daerah ke LPKA setempat. Pemindahan anak dari lapas dan rutan ke LPKA diharapkan sudah dilakukan sebelum 27 April 2017. 2. Dalam Proses Penanganan Pemerintah agar memprioritaskan Pembangunan 33 buah LPKA di seluruh Propinsi, guna mengoptimalkan fungsi LPKA serta memenuhi standar dan amanat Undang-undang dan Peraturan lainnya. Kementerian Hukum Dan HAM RI , Dalam hal ini Jajaran Pemasyarakatan
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur David Ternando Als Ando Bin Zaini Frizia Putri Ramadani Als Cel Binti Nedi Hartoyo, Via Juniarti Binti Rudi Hartono, Nurma Leza Binti Bambang Irawan. hukum Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2016-07-06 Kejadian bermula saat pelaku memanggil para Korban ke dalam kamar rumahnya dengan memberikan uang masing-masing Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan menyuruh mereka membuka baju serta celana, kemudian pelaku menutup badan dan mulut para korban secara bergantian, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya secara bergantian kepada para korban, sehingga kemaluan para korban mengeluarkan darah. Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) , dan Ayat (2), dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pemidanaan dan telah menjalani Pembinaan 1. Sudah Ada Solusi - Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pemda Kepahiang
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. Tri Susilo dan ADDEMI MAHMUD Als AMI Bin MAHMUD FITRIA CHAYANTI Binti MUNTOLIB ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m. Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 18 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. 3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 29 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g. hak khusus masyarakat adat; dan h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. Pasal 11 (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; e. korupsi dan menerima suap; f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan; g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment); h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain; i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Pasal 12 (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang. (3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian. (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang: a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 20 (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pasal 21 (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g. PTDH sebagai anggota Polri. Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Saudara Sopian melaporkan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian, karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba. Oknum Kepolisan Saudara Sopian ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-01-12 1.Saudara Sopian telah mengadukan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba, dan yang bersangkutan tidak merasa terlibat. 2.Pada awalnya saudara Sopian berkenalan dengan seseorang yang bernama Ujang di Bakauheni Lampung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dirinya merasa diikuti oleh oknum sejak dari Pelabuhan Bakauheni hingga dalam angkutan bis ARIMBI menuju Merak Kalideres. 3.Saat di Jakarta, Saudara Sopian melamar pekerjaan di suatu tempat dan pada saat telah bekerja di PHK oleh atasannya tanpa suatu sebab yang jelas. Menurut keterangannya Pemutusan Hubungan Kerja itu disebabkan oleh informasi dari oknum Kepolisian yang menduga dirinya terlibat dalam sindikat narkoba.Sampai saat ini saudara Sopian sulit mencari pekerjaan karena informasi yang diberikan oleh oknum Kepolisian tersebut. UU Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi membahas permasalahan HAM saudara Sopian dengan Tim Yankomas membahas permasalahan HAM yang menimpa saudara Sopian. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya permasalahan Saudara Sopian segera diselesaikan Kepala Kepolisian Resort Kalianda
Tidak adanya tindak lanjut atau tindakan penegakan hukum dari para penegak hukum Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu.terhadap pelanggaran hukum di wilayah hukum tersebut. Penjahat di sekitar wilayah tersebut Masyarakat di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu ham Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2017-02-28 Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan sekitar 15 (lima belas) orang yang menyebabkan kematian dengan nama korban Winarto dengan tempat kejadian perkara di kediaman korban dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Padang Ratu. Nomor : STPL/188/-B1/2014/Polda/Res Lamteng/Sek Patu. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 pada pukul 11.00 wib. Akan tapi sampai saat tidak ada penyelidikan maupun penyidikan bahkan kami duga tidak ada tindakan tegas dari aparat Kepolisian terbukti bahwa para PELAKU/TERLAPOR masih berkeliaran dan membuat masyarakat resah dan ketakutan terutama keluarga korban . 2.Pada 08 Desember 2014 pernah dilakukan informasi kondisi kemasarakatan oleh FORUM KOMUNIKASI KEPALA KAMPUNG Lampung Tengah Wil : Barat dengan Nomor : 001/FK3/2014 Kepada Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Tengah akan tetapi hal tersebut kami anggap belum meminimalisir atau mengurangi tindakan kejahatan bahkan kami anggap justru tindakan kejahatan merajalela. Yang paling meresahkan warga masyarakat adalah peredaran narkoba, hal inilah yang membuat para orang tua takut karena sudah merebah di kalangan anak-anak, dan yang lebih parahnya lagi para BANDAR NARKOBA seolah tidak tersentuh Hukum atau ibarat KEBAL HUKUM. 3.Sampai saat ini masih ada permasalahan yang masih menjadi KERESAHAN di masyarakat di desa NEGRI AGUNG KEC : SELAGAI LINGGA. Tentang tanah Hak Milik dengan kepemilikan yang sah baik dari segi surat menyurat maupun yang lainnya akan tetapi ada orang yang MENGKLAIM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik salah satu warga. Dengan alasan Tanah Warisan NENEK MOYANG. Pada Tanggal 18 Mei 2015 pemilik tanah yang sah yaitu Saudara Idris Apandi alias Andi mendapat panggilan dari Kepala Kampung Tanjung Ratu pada tanggal 30 Mei 2005 akan tetapi saudara Andi tak menghadiri karena merasa janggal. Pada tanggal 29 Desember 2015 Saudara Andi mendapat Surat Somasi / Peringatan dari salah satu yang mengatas namakan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL PERS INFORMASI NEGARA RI/ LT-KPSKN-PIN RI dengan Nomor : 18/SOM-LT KPSKN-PIN RI/ADVT/XII/2015. Bahwa dalam isi pernyataan surat tersebut pemilik tanah bukan Sdr. Andi, justru diklaim dan dinyatakan tanah tersebut MIlik SEGALA RATU (Alm) tanpa ada keterangan yang jelas. Diduga oknum organisasi tersebut memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi yang hanya membuat masyarakat dan pemilik tanah yang sah yang lain menjadi resah dan ketakutan. 4.Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2011, sekira jam 13.00 ada peristiwa tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu saudara SARIPUDIN BIN SUGIMAN Alamat CURUP DATOK, KEC, SELAGAI LINGGA. Umur 60 Tahun, tempat kejadian halaman rumah korban. Dan pelaku/terlapor sampai saat ini hanya satu orang yang diproses hukum sedangkan yang lainnya sampai saat ini tersentuh hukum dan masih berkeliaran serta membuat warga masyarakat ketakutan serta resah dan khususnya membuat keluarga korban trauma meskipun kasus ini sudah dilaporkan kepihak Kepolisian akan tetapi belum memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat. 5.Pada hari Jumat 13 Januari 2017 tepatnya diatas bendungan kali pengubuan terjadi tindak pidana pembunuhan. Nama korban KASIRIN BIN TUKIJAN alamat Gunung Kembar Negeri Katon. Meskipun beberapa saksi sudah diperiksa akan tetapi sampai saat ini pihak Kepolisian belum dapat mengungkap peristiwa pembunuhan ini. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 35 Telaah kasus 2. Dalam Proses Penanganan Karena kasus ini termasuk pelanggaran hukum Pidana maka sebaiknya diproses melalui jalur hukum. Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. Guru SD N 1 Pekalongan Lapung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I. Tegar Hendri Junior ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. Saudara Tri Susilo vs Sdr Ademi Mahmud Fitria Chayanti Binti Muntolib hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m.Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. 1 KUHP Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi : “ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 2.KUHP Pasal 182 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam : (1). Barangsiapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang untuk menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding : (2).Barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”. 3.Pasal 170 KUHP. 4. pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP. 5.Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. 6.Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. Guru SD N 1 Pekalongan Lapung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I. Tegar Hendri Junior hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Bapak Sobli Ismail melaporkan bahwa adiknya, Saipul Amri sudah sejak hari Minggu, tanggal ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Terbanggi Besar Gunung Sugih dengan tuduhan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat. Padahal, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa hanya bekerja seperti biasa mencari rumput untuk pakan ternak sapi dengan kawan kerja nya saudara Iswin Herman, dua hari setelah ditahan, saudara Iswin Herman dibebaskan, sedangkan saudara Saipul Anwar masih ditahan hingga hari ini. Kepolisian Sektor Terbanggi Besar Lampung Tengah Saipul Amri Bin Sahbilyas hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-12 Berdasarkan laporan Istri Korban Ibu Aminah pada tanggal 10 Februari 2016, Adapun Kronologis kejadian dan permohonan pelapor adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu sore tanggal 23 Janurai 2016 Saipul Amri dan kawannya Iswin Herman berangkat mencari rumput untuk pakan ternak Sapi milik Saudara Edi Yonisa/Yon dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil jenis L300) milik Edi Yonisa/Yon, setelah sampai di lokasi mencari rumput tiba-tiba Saipul Amri dan Kawannya Iswin Herman ditangkap aparat Kepolisian dari Sektor Terbanggi Besar Bandar Jaya Lampung Tengah, Sedangkan pada tanggal 25 Januari 2016 Kawannya Iswin Herman sudah pulang/dibebaskan oleh aparat Kepolisian sementara saudara Saipul Amri belum pulang/masih ditahan pihak kepolisian. Akibat kejadian tersebut Anak dan Istri Saipul Amri terlantar Nafkah Lahir dan batin oleh sebab itu mohon kepada Bapak untuk dapat membantu pembebasan suami saya karna kami sangat membutuhkan nafkah dari suami saya, semenjak suami saya ditahan kami sangat menderita oleh karna itu kami mohon Perlindungan Hak Asasi dan perlindungan hukum, karna suami saya hanya buruh ternak sapi milik Edi Yonisa. Berdasarkan pada laporan pelapor dan data yang diterima , permasalahan HAM yang dihadapi merupakan pelanggaran Hukum Murni yaitu dugaan pelanggaraan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dengan di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ditemukannya pelanggaran HAM terhadap saudara Saipul Amri, serta Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan pelaku sehingga tidak dapat dilakukan pembebasan kepada Saipul Amri sebagaiman permintaan pelapor. Dengan demikian proses Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak dapat diteruskan. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dan mengingat kondisi keluarga yang serba kekurangan, Tim Yankomas telah menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Bapak Imam Sayuti A.M. Putra Bin Ali Sadikin melaporkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 08.30 wib telah terjadi tindak pidana “pencemaran nama baik” , Awalnya pelapor mendapat kabar dari teman pelapor bahwa nama serta foto pelapor tercantum dalam koran Tribun Lampung, dikaitkan dengan masalah penyimpangan dana pembangunan masjid Al Ijtihad yang terletak di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Tumenggung/Ahmad Uja’I Imam Sayuti AM Putra bin Ali Sadikin hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-08 Berdasarkan pada Laporan pelapor telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I, yaitu berupa tidak adanya transparansi dana pembangunan Mesjid Al Ittihad, dengan upaya mencetak kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50 ribu pereksempar oleh pelapor dan rekan-rekannya sebagaimana dimuat dalam Koran Tribun Lampung halaman 2 yang terbit pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan Data dan keterangan yang disampaikan oleh pelapor kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh Bapak Tumenngung/Ahmad Uja’I diawali dengan tidak adanya transparansi penggunaan dana yang pembangunan mesjid kepada warga, tidak adanya bukti SPJ yang dilaporkan kepada kelurahan, serta danya pencetakan kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50.000. Berdasarkan pada laporan Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I dan seorang warga yang tidak diketahui identitasnya, Lurah Yukum Jaya Bapak Joni Darwin, S.IP mengeluarkan Surat Pemberhentian Dana Rehap Masjid, sehingga tidak dapat dilakukan penggalian (penghimpunan) dana pembangunan Mesjid yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Rehab Masjid Al Ijtihad (Imam Sayuti). Namun berdasarkan keterangan lebih lanjut bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Tumenggung tidak benar, dikarenakan telah diumumkan peroleh dan pengeluaran dana pembangunan Mesjid yaitu pada tanggal 24 September di hadapan Jama’ah sholat Idul Adha dan masyarakat lingkungan VII Kelurahan Yukum Jaya Keacamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta pencetakan kalender tersebut bertujuan untuk membiyayai pembangunan mesjid yang tidak ditetapkan harganya melainkan berdasarkan sukarela para donatur. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung tidak berhenti pada dana pembangunan Mesjid, namun Imam Sayuti dituduh selingkuh dengan Rika Rusiana yang setatusnya memiliki suami Hukum Pidana yaitu pada Pasal 310 KUHP ayat (1), (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 310 ayat (1) KUHP “ Barang Siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 310 ayat (2) KUHP “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Konsultasi dan penelaahan oleh Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Lampung 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada Bapak Imam Sayuti A.M Putra Bin Ali Sadikin untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan Hukum. Kepolisian Resort Lampung Tengah
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State (Orang Pribadi dengan Pribadi) Isbandi Wibowo, Lasmi, Ali Kasim ham Bengkulu KAB. MUKO MUKO 2017-04-01 Isbandi Wibowo dengan Jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi Dirantai; Lasmi dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung; Ali Kasim dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung dan diikat. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi: Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” Pasal 149 UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.” Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Muko-Muko melalui Dinas Sosial; melakukan upaya Promotif dan upaya Preventif. 2. Dalam Proses Penanganan Meningkatkan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan fungsi Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa. Pemerintah Daerah Muko Muko
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Non State Vs Non State (Orang Pribadi) Maryadi, Abdul Ajis, Abdul Yamin, Muji Teguh, Wulan, Buyung, Edi, Sobirin, M. Sahuri (09 Orang) ham Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2017-07-01 09 Orang tersebut adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diberi tindakan Pemasungan baik dirantai maupun dipasung dengan cara konvensional oleh Keluarga maupun warga setempat. 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sedang dalam Pengawasan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepahiang. 2. Dalam Proses Penanganan Untuk segera diadakan Pelepasan dan ditindak lanjuti dengan evakuasi ke RSJKO Bengkulu Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang, RSJKO
Setelah bercerai dengan saudari Desi, saudara Paryono masih saja diancam akan dimasukkan ke dalam penjara oleh keluarga Desi. bahkan, mantan ibu mertuanyapun mengalami tindak kekerasan. ditampar oleh salah satu kerabat dari saudari Desi sampai kupingnya berdarah salah satu kerabat dari saudari Desi Ibu dari Saudara Paryono ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-08-09 Awal saya menikah dengan sodara Desi itu dengan paksaan, kami menikah di bawah tangan kami dinikah kan oleh ketua gereja bukan dengan pendeta tanpa ada saksi dari pamong desa setempat. Setelah kami jalani 6 tahun pernikahan rumah tangga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, setiap ada keributan dalam rumah tangga kami sodara Desi selalu mengucapkan kata cerai sampai saya sudah bosan dengan kata-kata yang dia ucapkan setiap ada keributan dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi pernikahan kami secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan sodara Desi kepada orang tua nya, tetapi sodara Desi selalu menolak. Sudah ada beberapa kali ada persidangan yang disaksikan oleh orang-orang gereja tetapi tidak ada keputusan, karena didalam pernikahan gereja tidak ada kata cerai kecuali ada perjinahan atau perselingkuhan diantara salah satu pasangan, karena itu saya sudah tidak bisa menjalin hubungan pernikahan dengan sodara Desi, saya mengawali perselingkuhan untuk menyudahi pernikahan saya dengan sodara Desi, hanya dengan cara ini saya bisa menyudahi pernikahan dengan sodara Desi karena didalam agama kristen tidak ada kata cerai. Pada akhirnya ketahuan saya sudah menikah lagi, akhirnya ada persidangan yang di akhiri perceraian hungan rumah tangga kami. Dan sodara Desi menuntut harta yang saya punya, isi rumah semua sudah saya berikan kepada sodara Desi dan satu kendaraan motor. Tetapi ada satu keluarganya menuntut meminta harta gono-gini yang dimaksud rumah dan tanah dengan cara memaksa kalau tidak memberikan rumah dan tanah tersebut saya diancam akan dipenjarakan, sedangkan rumah dan tanah adalah milik orang tua saya dan belum dihibahkan kepada saya. Dengan terpaksa orang tua saya memberikan rumah dan tanah tersebut agar ada penyelesaian. Saya dibuatkan 3 surat dari pihak keluarga sodara Desi, yang pertama surat perjanjian pisah atau surat cerai, yang kedua surat hak asuh anak, yang ketiga surat rumah dan tanah. Dengan 3 surat tersebut masalah kami dianggap selesai. Tetapi beberapa bulan kemudian dari pihak keluarga sodara Desi datang ke rumah orang tua saya untuk mencari saya dengan ancaman ingin memasukan saya kedalam penjara, dalam unsur apa saya tidak tahu karena permasalahan kami sudah dianggap selesai dengan ada nya 3 surat yang suada kami sepakati. UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan pelayanan konsultasi kepada korban dan keluarganya 2. Dalam Proses Penanganan sebaiknya ada mediasi antara kedua belah pihak agar ditemukan solusi permasalahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Kepolisian Sektor Tanjung Bintang
Setelah bercerai dengan saudari Desi, saudara Paryono masih saja diancam akan dimasukkan ke dalam penjara oleh keluarga Desi. bahkan, mantan ibu mertuanyapun mengalami tindak kekerasan. ditampar oleh salah satu kerabat dari saudari Desi sampai kupingnya berdarah salah satu kerabat dari saudari Desi mantan ibu mertua Desi ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-08-09 Awal saya menikah dengan sodara Desi itu dengan paksaan, kami menikah di bawah tangan kami dinikah kan oleh ketua gereja bukan dengan pendeta tanpa ada saksi dari pamong desa setempat. Setelah kami jalani 6 tahun pernikahan rumah tangga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, setiap ada keributan dalam rumah tangga kami sodara Desi selalu mengucapkan kata cerai sampai saya sudah bosan dengan kata-kata yang dia ucapkan setiap ada keributan dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi pernikahan kami secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan sodara Desi kepada orang tua nya, tetapi sodara Desi selalu menolak. Sudah ada beberapa kali ada persidangan yang disaksikan oleh orang-orang gereja tetapi tidak ada keputusan, karena didalam pernikahan gereja tidak ada kata cerai kecuali ada perjinahan atau perselingkuhan diantara salah satu pasangan, karena itu saya sudah tidak bisa menjalin hubungan pernikahan dengan sodara Desi, saya mengawali perselingkuhan untuk menyudahi pernikahan saya dengan sodara Desi, hanya dengan cara ini saya bisa menyudahi pernikahan dengan sodara Desi karena didalam agama kristen tidak ada kata cerai. Pada akhirnya ketahuan saya sudah menikah lagi, akhirnya ada persidangan yang di akhiri perceraian hungan rumah tangga kami. Dan sodara Desi menuntut harta yang saya punya, isi rumah semua sudah saya berikan kepada sodara Desi dan satu kendaraan motor. Tetapi ada satu keluarganya menuntut meminta harta gono-gini yang dimaksud rumah dan tanah dengan cara memaksa kalau tidak memberikan rumah dan tanah tersebut saya diancam akan dipenjarakan, sedangkan rumah dan tanah adalah milik orang tua saya dan belum dihibahkan kepada saya. Dengan terpaksa orang tua saya memberikan rumah dan tanah tersebut agar ada penyelesaian. Saya dibuatkan 3 surat dari pihak keluarga sodara Desi, yang pertama surat perjanjian pisah atau surat cerai, yang kedua surat hak asuh anak, yang ketiga surat rumah dan tanah. Dengan 3 surat tersebut masalah kami dianggap selesai. Tetapi beberapa bulan kemudian dari pihak keluarga sodara Desi datang ke rumah orang tua saya untuk mencari saya dengan ancaman ingin memasukan saya kedalam penjara, dalam unsur apa saya tidak tahu karena permasalahan kami sudah dianggap selesai dengan ada nya 3 surat yang suada kami sepakati. UU HAM No.39 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2004 Tim Yankomas Memberikan Konsultasi Kepada Saudara Paryono 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Sebaiknya dlakukan mediasi antara kedua belah pihak agar ditemukan solusi Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pengadilan Negeri Agama
Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan, namun berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , akantetapi Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia saudara Rido Bin Pahri, Yunus Bin Ibrahim, dan Bripka Iwan saudara Muhammad Toyib Bin Mursidi ham Lampung KAB. LAMPUNG UTARA 2017-02-27 1. Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan. 2. Tindak Pidana Kejahatan dilakukan oleh Rido Bin Pahri, Yunus Bin Ibrahim, dan Bripka Iwan Setiawan. 3. Korban dari tindak pidana kejahatan tersebut adalah saudara Muhammad Toyib Bin Mursidi 4. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5. Berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , namun Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. 1.Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian 2.Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 3.Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara 1. Sudah Ada Solusi Perlu dilakukan adanya Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan mengundang pihak Kepolisian dan Instansi terkait untuk mengklarifikasi tindak lanjut proses penegakan hukum terhadap Bripka Iwan Setiawan serta menyamakan persepsi dengan peserta Rapat Koordinasi terkait Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM Khususnya di Kabupaten Lampung Utara , sehingga dapat memberikan persamaan persepsi yang dituangkan di dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kepolisian Sektor Kotabumi Utara
Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan, namun berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , akantetapi Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim dan Bripka Iwan Setiawan Muhammad Toyib Bin Mursidi hukum Lampung KAB. LAMPUNG UTARA 2017-02-27 1. Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan. 2. Tindak Pidana Kejahatan dilakukan oleh Rido Bin Pahri, Yunus Bin Ibrahim, dan Bripka Iwan Setiawan. 3. Korban dari tindak pidana kejahatan tersebut adalah saudara Muhammad Toyib Bin Mursidi 4. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5. Berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , namun Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS di Kabupaten Lampung Utara 1. Sudah Ada Solusi Perlu dilakukan adanya Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan mengundang pihak Kepolisian dan Instansi terkait untuk mengklarifikasi tindak lanjut proses penegakan hukum terhadap Bripka Iwan Setiawan serta menyamakan persepsi dengan peserta Rapat Koordinasi terkait Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM Khususnya di Kabupaten Lampung Utara , sehingga dapat memberikan persamaan persepsi yang dituangkan di dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kepolisian Sektor Kotabumi Utara
Laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 34 orang karyawan PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) PT. MASJ 34 orang karyawan ham Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG TIMUR 2017-02-21 - Perusahaan PT. MASJ di Kabupaten Belitung Timur telah melakukan PHK terhadap karyawannya. - Jumlah karyawan atau buruh yang di PHK sebanyak 34 orang; - Keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawan tersebut dikarenakan perusahaan mengalami krisis finansial yang mengakibatkan pembayaran upah terhadap karyawan PT. MASJ tidak dapat dibayarkan; - Status dari 34 karyawan PT. MASJ adalah karyawan tetap yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan (pernyataan Sdr. Nur Fahmi yang merupakan mantan karyawan PT. MASJ; - Akibat PHK tersebut, perusahaan hanya mampu membayar pesangon 2 (dua) bulan gaji sehingga para karyawan merasa dirugikan atas pembayaran pesangon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Permasalahan tersebut di atas sudah melewati penyelesaian secara Bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur dan dihadiri oleh DPRD Kab. Belitung Timur pada tanggal 26 Januari 2017 yang hasilnya sebagai berikut: 1. Perusahaan PT. MASJ wajib membayarkan pesangon kepada karyawan sesuai dengan masa kerja 2. Pihak perusahaan wajib membayarkan uang selama karyawan dirumahkan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 3. Pembayaran dilakukan secara bertahap dimulai dari minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Mei 4. Seluruh aktivitas perusahaan dihentikan dan DPRD Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kepada Bupati Belitung Timur untuk segera mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas perusahaan PT. MASJ - UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM - UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung melakukan koordinasi terkait status hukum karyawan PT. MASJ 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa berdasarkan kasus di atas, maka kami rekomendasikan kepada para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK untuk menunggu penyelesaian dari hasil Rapat Dengar Pendapat tertanggal 27 Januari 2017 sampai waktu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan PT. MASJ tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati, para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK dapat mengajukan permohonan pailit atas PT. MASJ sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku agar hak para karyawan dapat dipenuhi berdasarkan keputusan pengadilan. 1. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur
Mengenai Murid SMPN 32 yang belum memiliki gedung sekolah. Dan proses belajar-mengajarnya yang masih menumpang di gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Susunan Baru Pemerintah Kota Bandar Lampung Murid SMPN 32 ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 1.Konflik Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi mengenai gedung SMKN 9 2.Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan serah terima untuk SMKN 9 dalam penyerahan aset 3.Belum ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4.Orang tua atau wali murid resah dikarenakan belum ada kepastian status SMPN 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagian ketiga mengenai hak mengembangkan diri pasal 12 yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang SMPN 32 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat proses penyerahan aset SMPN 32 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
Surat Sdr. Noor Achmad Azis (Ketua Umum DPW Kompak Provinsi Lampung) kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon agar dapat kiranya membongkar/mengkaji ulang terkait panggung permanen yang berada di lingkungan III RT/004 Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung dengan ukuran luas 3.75 m x 7 m dengan tinggi 50 cm yang menutup pintu samping salah satu rumah warga, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Panggung permanen tersebut dibangun oleh Ketua RT.04 tanpa izin pemilik tanah. Ketua RT Perumnas Way Halim dan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sun-Thong Warga RT.04 LK.III ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 1.Bahwa terhitung sejak tahun 2008, panggung permanen ini tela dibuat sepihak oleh rekomendasi Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung diatas lahan milik Pemda Kota Bandar Lampung. 2.Bahwa diawal sebelum kepemilikan rumah tersebut yang dibeli oleh Sdr Sunthong selaku pemberi Kuasa dalam hal dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini, telah terjadi konflik kecil antara pemilik rumah yang dahulu dengan dr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, tersebut ingin menguasai / memiliki rumah tersebut dengan cara mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang murah. 3.Bahwa si pemilik rumah tersebut tidak ingin menjualnya kepada Sdr Amran tersebut, melainkan jatuhnya jual beli rumah tersebut kepada Sdr Sunthong (Selaku Pemberi Kuasa). 4.Bahwa ketika sudah berpindah kepemilikan rumah tersebut dari pihak pertama selaku pemilik awal kepada pihak pembeli (Sdr Sunthong) terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Sdr Sunthong sudah pernah melakukan komunikasi (musyawarah) yang baik dengan Sdr Amran, akan tetapi tidak disikapi oleh Sdr Amran dengan baik.Padahal Sdr Sunthong akan memberikan pengganti akan panmggung tersebut dengan panggung sistem knock down yang lebih efisien (karena model panggung yang diganti dapat dibongkar pasang, sehingga dengan panggung tersebut dapat digunakan dengan pihak warga yang lain sebagai sarana lahan parkir kendaraan bermotor serta halaman bermain untuk anak anak kecil warga yang berada di wilayah tersebut. 5.Bahwa dalam hal ini pernah kami berdiskusi di dalam rapat dengan Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2016, yang dihadiri oleh : Pihak Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Sdr Sunthong, di dalam rapat tersebut Sdr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwasanya untuk perihal panggung permanen tersebut tidak akan pernah bisa dibongkar, dikarenakan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung masih saudara dengan saya Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung,. 6.Bahwa selain itu juga pernah kami membawa permasalahan ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Lampung untuk dapat memediasi masalah ini kepada pihak Pemda Kota Bandar Lampung, akan tetapi sampai dengan mekanisme pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang telah membuat surat pemanggilan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait, tidak mengindahkan ataupun konfirmasi terkait permasalahan ini kepada kami, padahal pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah melayangkan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas yang terkait sebanyak 2 (dau) kali. 1.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM -Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 36, 2.Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia -Pasal 1, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 38, 3.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -Pasal 15 Direktorat YANKOMAS yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM dan membahas masalah tersebut 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Walikota Bandar Lampung untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, dan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
Dugaan intimidasi yang diterima oleh warga Kampung Tua Sungai Binti RW 012, Batam PT. MEGA INDAH REALITY DEVELOPMENT Warga Kampung Tua Sungai Binti RW 012, Batam ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-13 - Warga masyarakat sudah lama menempati lahan yang dipersengketakan dan lahan tersebut telah terdaftar sebagai kampung tua; - Lahan tersebut menjadi milik PT. MEGA INDAH REALITY DEVELOPMENT sabagaimana PL yang diterbitkan oleh BP Batam; - Warga akan direlokasi ke lahan lain milik perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah; - Dalam proses relokasi tersebut, warga merasa mendapatkan intimidasi; - Menurut warga, lahan yang akan menjadi relokasi ternyata bermasalah dengan warga yang telah menempati lahan tersebut dan lahan yang dijanjikan belum layak untuk ditempati. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Kepri telah menerima pengaduan warga Kampung Tua Sungai Binti Sagulung Kota Batam, telah membuat telaahan terkait pengaduan dimaksud, dan telah meninjau lokasi serta telah melakukan rapat audiensi terkait permasalahan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan Rapat Koordinasi Yankomas dengan instansi terkait di Kota Batam pada Tanggal 15 Mei 2017 dihasilkan saran penyelesaian yaitu akan dibuatkan rekomendasi ke Badan Pengusahaan Kota Batam agar tidak memberikan ijin PL (Pengelolaan Lahan) kalau lahannya masih ada yang menempati. Kanwil Kemenkumham Kepri; Badan Pertahanan Nasional Kota Batam; Badan Pengusahaan Kota Batam;
Penggusuran bangunan milik warga kampung harapan swadaya RW 05 kelurahan bengkong harapan kecamatan batu ampar oleh pengadilan negeri batam PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA warga kampung harapan swadaya RW 05 kelurahan bengkong harapan kecamatan batu ampar ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-14 - Lokasi tersebut telah dihuni warga sejak tahun 1992 dan menjadi tempat pemukiman permanen yang tertata rapi dengan dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta telah dibangun jalan dan masuknya jaringan listrik PLN dan air bersih ATB; - Masyarakat telah mengajukan surat untuk pemutihan lokasi rumah tempat tinggal pada tanggal 20 september 1999; - Permohonan pemutihan lokasi rumah tempat tinggal yang diajukan masyarakat ditolak Otorita Batam dengan surat nomor : B/5324K-OPS/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999. Alasan penolakan tersebut karena lokasi tersebut merupakan alokasi Koperasi Serba Usaha Jaya Prabu PT. Sinar Batamas Kayra Bersama dan bangunan Rumah susun yang akan dibangun sendiri oleh Otorita Batam; - Tanggal 13 Agustus 2007 dibentuk Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan perwakilan warga kelurahan sadai kecamatan bengkong, yang isinya antara lain : akan dibentuk Tim untuk mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai dan selama Tim belum menyelesaikan tugas dan sampai adanya kepastian maka tidak akan ada penertiban/penggusuran di wilayah kelurahan sadai; - Dilakukan dengar pendapat oleh DPRD Kota Batam pada tanggal 13 Februari 2008. Adapun hasil dari dengar pendapat tersebut antara lain : membentuk Tim dalam rangka mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai; - PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA memperoleh hak atas lahan yang dipersengketakan berdasarkan penetapan lokasi nomor PL Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). Melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Dalam Proses Penanganan Belum ada rekomensasi Pemko Batam, PT. Kencana Raya MAju Jaya, Kelurahan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, BP Batam, DPRD Kota Batam.
Keimigrasian Masyarakat Umum Kepentingan Negara hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Para Tenaga Kerja Indonesia UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrrasian Di Deportasinya TKI yang bermasalah 1. Sudah Ada Solusi Diberikan penyuluhan dan mpemahaman bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial
Pencurian Masyarakat Umum Masyarakat Umum hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan KUHP Diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Dibukanya Balai Latihan Kerja dan lapangan pekerjaan seluas-luasnya Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Agama
Perikanan Nelayan Negara hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 Luasnya perairan dan banyaknya sumber kekayaan laut kepri dan mimimnya pengawasan oleh aparat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan Ditangkap dan di proses secara hukum para pelaku pencuri ikan 1. Sudah Ada Solusi Ditingkatkannya pengamanan wilayah laut perbatan oleh petugas lintas instansi Dinas Kelautan dan Perikanan
Narkotika/ Psikotropika Penyelundup dan Pengedar Masyarakat Umum (generasi muda) hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 Konsekuensi wilayah perbatasan dan sebagai wilayah transit sehingga Kepri menjadi sasaran empuk peredaran narkotika Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Memberikan hukum mati dan berat bagi pengedar narkotika 1. Sudah Ada Solusi Menumpas habis jaringan pengedar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai
Pertahanan Kapal Asing dan Kejahatan Pelayaran Kedaulatan Teritorial Wilayah Negara hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Harus ditindak tegas pelaku dan ditelusuri motifnya demi menjaga kedaulatan bangsa 1. Sudah Ada Solusi Tingkatkan pengamanan wilayah perbatasan dengan sumberdaya dan teknologi tingkat tinggi dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai pangkalan militer sehingga lebih dekat jangkauannya Kementerian Pertahanan
Permohonan Peningkatan status tanah dari alas hak menjadi sertifikat hak milik ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang Sdr. Herman ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2015-11-23 Sdr. Herman pada tanggal 23 Nopember 2015 melakukan pengaduan kepada Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengenai permohonan peningkatan status alas hak menjadi sertifikat hak milik. Berdasarkan informasi dari Sdr. Herman, permohonan peningkatan status dimaksud ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan Rapat Koordinasi. 2. Dalam Proses Penanganan Sampai dengan saat ini, Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang masih dalam proses penentuan titik koordinat tanah milik ahli waris Mohd. Tamin, dan Dinas Kehutanan Kota Tanjungpiang tidak pernah menolak pemohonan Saudara Herman dalam hal pengurusan status tanah beliau. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Tanjungpinang. Kementerian Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang. Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Kelurahan Kijang Kencana. Kecamatan Tanjungpinang Timur. RW 010 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. RT. 04 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. Sdr. Mohd. Nasib Saudara Sarifudin.
Pengaduan Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (depalan) Kampung mengenai permasalahan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Laut yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. Pihak TNI AL Tanjungpinang ( AL IV Fasharkan Mentigi Tanjung Uban ) Masyarakat 8 (depalan) Kampung yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2016-06-06 1. Menurut keterangan masyarakat, areal tanah yang berada di 8 (delapan) kampung di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan telah digarap dan dihuni masyarakat sejak awal tahun 1930, dan sebagian masyarakat tersebut telah memiliki Surat Tebas yang dikeluarkan oleh Onder District Shoofd van Tanjoeng Oeban dan Asisten Wedana Bintan Utara; 2. Pada tanggal 31-05-1954 dilaksanakan serah terima antara TNI Angkatan Darat dengan TNI Angkatan Laut, menyangkut urusan perumahan/bangunan (termasuk tanah) militer yang ada di Kepulauan Riau; 3. Menurut keterangan warga, tahun 1960 sebagian besar surat-surat tanah masyarakat diminta oknum TNI AL Tanjunguban dengan alasan akan ditukar/ditingkatkan; 4. Sewaktu dilakukan pengukuran oleh Pihak Angkatan Laut, tanah garapan masyarakat masuk dalam areal AngkatanLaut; 5. Pada tahun1965-1966 TNI AL mengeluarkan Surat Pinjam Pakai bagi masyarakat yang berada di areal dimaksud; 6. Pada tahun 1978-1995, Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Riau mengeluarkan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Pakai bagi TNI Angkatan Laut di areal dimaksud; 7. Pada tahun 2010, gugutan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Kantor Pengacara Edward Arfa & Rekan, selaku kuasa hukum Perwakilan Kemompok Warga Masyarakat Kampung Jeruk, Kampung Raya Luar, Kampung Raya Dalam, Kampung Paya Lebar, Kampung Tengah, Kampung Kemboja, Kampung Rampai dan Kampung Cendrawasih tidak dapat diterima Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang; 8. Pada tanggal 7 Juni 2016, Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (delapan) Kampung mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terkait persoalan tersebut di atas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. - Melakukan Audiensi dengan masyarakat terkait. - Melakukan FGD dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Mengacu pada hasil dari pertemuan pada tanggal 28 Juli 2016, antara lain : a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk Tim Sosialisasi penertiban asset BMN dengan melibatkan unsur Lantamal IV, Pemkab Bintan, Kantor BPN Kabupaten Bintan, Camat dan Lurah; b. Menindaklanjuti hasil Solusi Alternatif hasil rapat tahun 2013, Pemerintah Provinsi akan mengupayakan penyiapan lahan pengganti bagi TNI di Teluk Sasah; c. Alternatif lainnya yaitu merelokasi warga masyarakat ke lokasi tanah TNI-AL yang iddle di Tanjung Uban. Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Tanjungpinang Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi Tanjung Uban. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Bintan. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Bintan. Pengacara H. Edward Arfa dan Rekan. Notaris dan PPAT Agnes Margono, SH. Kecamatan Bintan Utara. Kelurahan Tanjung Uban Kota. Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Tokoh Masyarakat.
Komisi II DPR pertemukan warga di daerah Way Dadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah sengketa lahan di daerah Way Dadi tersebut. Pemprov Lampung Warga Way Dadi ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-13 1.Telah terjadi persengketaan lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung antara warga yang menempati lahan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. 2.Pemerintah Provinsi Lampung mau menertibkan warga yang menempati lahan Way Dadi. 3.Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan mediasi dengan warga sekitar Way Dadi. UU Nomor 39 Tentang HAM Tahun 1999 Pasal 36 ayat –1 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus sengketa tanah Way Dadi. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya segera dilakukan mediasi antara pihak Pemprov Lampung dengan warga Way Dadi agar tidak terjadi dampak yang lebih besar yang akan menimbulkan pelanggaran HAM. Gubernur Provinsi Lampung.
Ayah kandung yang bernama Eko Paidi dilaporkan sering melakukan perbuatan yang mengganggu kehidupan dan ketenangan saudari Eka Mustikawati yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak kandung saudari Eka Mustikawati untuk membencinya, sehingga saudari Eka Mustikawati merasa tidak nyaman dalam menjalani hidupnya Ayah Kandung, Bapak Eko Paidi. Saudari Eka Mustikawati ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-17 1.Saudari Eka Mustikawati pernah menikah secara sirri dan menjadi istri yang kedua. Kemudian setelah menikah ia tinggal di kota Jakarta selama lima belas tahun, dari pernikahannya ini ia mendapatkan tiga orang anak. lalu, karena suaminya sudah pensiun dan tidak mampu lagi untuk memberinya nafkah, akhirnya mereka pun berpisah. 2.Setelah berpisah dengan suaminya saudari Eka Mustikawati dan anak-anaknya pindah ke kota Bandar Lampung untuk tinggal bersama ayah kandungnya Namun, ketika tinggal bersama ayahnya ia malah justru mendapat perlakuan yang tidak baik yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak-anaknya agar membenci ibunya. Oleh karena itu, saudari Eka Mustikawati memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak-anaknya. Akan tetapi, setelah saudari Eka Mustikawati pindah ke kost-an, ayah kandungnya masih saja datang untuk mengganggu kehidupan saudari Eka Mustikawati. 3.Berdasarkan informasi yang didapat Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari bapak Ketua RT 001. Kelurahan Perumnas Way Halim bahwa saudari Eka Mustikawati memang benar merupakan warga dari RT 001 dan masalah yang dialami saudari Eka Mustikawati juga memang benar terjadi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. dan Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus saudari Eka Mustikawati 1. Sudah Ada Solusi Tim YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merekomendasikan kepada Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim untuk membantu permasalahan HAM yang dialami oleh saudari Eka Mustikawati. Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim
Sehubungan dengan berita penutupan SMKN 9 Bandar Lampung yang dimuat di Surat Kabar Tribun Lampung selasa tanggal 19 Juli 2016 Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Siswa-siswi SMKN 9 Bandar Lampung ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-07-19 Berdasarkan Informasi yang diperoleh melalui Surat Kabar Tribun Lampung yang terbit pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dan hasil wawancara, serta dokumen dengan pihak SMK Negeri 9 Bandar Lampung, diperoleh data sebagai berikut : 1. Bahwa adanya permintaan warga Kelurahan Susunan Baru dengan menghibahkan tanah warga untuk didirikannya Sekolah Menengah kejuruan di wilayahnya, maka dibangunlah SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 2. Bahwa terjadinya kelebihan kuota di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, sehingga dibukalah pendaftaran di SMKN Negeri 4 untuk menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus Tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 822/IV.40/HK/2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruaan Negeri 9 Kota Bandar Lampung 4. Bahwa total siswa-siswi SMKN Negeri 9 pada saat penerimaan murid baru tahun ajaran 2015 berjumlah 195 orang dan dewan guru beserta tenaga pendidik berjumlah 48 orang. 5. Bahwa Siswa-siswi SMK Negeri 9 telah terdaftar dan memiliki Nomer Induk Siswa (NIS) dan SMK Negeri 9 telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan Nomor 69922153.. 6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 08.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya hadir dan membacakan SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung dan akan dibuka SMP Negeri 32 Bandar Lampung. 7. Bahwa dengan telah terbitnya SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung, siswa-siswi SMK Negeri 9 akan dipindahkan ke SMK Negeri 4 dan Siswa baru Tahun Ajaran 2016 akan dipindahkan ke SMK Negeri 8 Bandar Lampung. 8. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 siswa-siswi SMK Negeri 9 yang berjumlah 85 orang dan 25 guru masih bertahan di sekolah dan tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. 9. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dan surat kabar, dasar penutupan sekolah SMK Negeri 9 dikarenakan tidak tersedianya Lab praktik sebagai bagian dari sarana dan prasarana wajib dalam proses kegaiatn belajar mengajar di SMK. 10. Bahwa berdasarkan keterangan dari dewan guru yang masih bertahan di SMK Negeri 9, permohonan bantuan pembangunan Lab praktik telah diajukan ke pemerintah pusat, namun proses pencairan dana pembangunan tersebut tertunda dikrenakan adanya SK penutupan. Dengan demikian apabila hal ini tetap dilanjutkan tanpa adanya kesepakatan bersama guna mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah tersebut, maka akan berdampak negatif pada siswa-siswi SMK Negeri 9, yaitu : 1. Bahwa dengan diterbitkannya SK penutupan, maka tidak adanya pengakuan terhadap SMK Negeri 9 Bandar Lampung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2. Bahwa dengan tidak adanya pengakuan dan bertahannya siswa siswi SMK Negeri 9, maka hak siswa-siswi SMK Negeri 9 untuk memperoleh pendidikan akan terganggu. 3. Bahwa apabila siswa siswi SMK Negeri 9 seluruhnya dipindahkan di SMK Negeri 4, maka SMK Negeri 4 akan kelebihan kuota. Dengan terjadinya kelebihan kuota situasi belajar mengajar tidak akan kondusif dan bisa berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar. 4. Bahwa apabila kasus ini berkelanjutan dan tidak ditemukannya jalan keluar, maka SMK Negeri 9 terancam tidak dapat meluluskan siswa siswinya. 1.Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” 2.Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” 3.Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “ Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.” Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dengan TIM YANKOMASmembahas masalah SMKN 9 Bandar Lampung 1. Sudah Ada Solusi instansi terkait yang berwenang agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengelolaan Pulau-Pulau oleh Pribadi dan status pengelolaan lahan di kawasan starategis pariwisata di Kabupaten Belitung. Perorangan; Swasta; Investor. Masyarakat pelaku usaha wisata sekitar,; Pemerintah Daerah; dan wisatawan. hukum Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG 2017-03-20 Diduga sejumlah pulau di Kawasan Tanung Kelayang maupun Tanjung Tinggi telah dikuasai/dimiliki oleh orang perorang. Terdapat resort-resort dan diduga dimungkinkan pendirian resort tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat. Penguasaan kepemilikan atas pulau tersebut diduga adanya kelemahan dari regulasi di daerah khususnya di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, Investor secara bebas memiliki/menguasi pulau dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak trkait permasalahan tersebut. Permasalhannya adalah jika ternyata kawasan pulau tersebut masuk di dalam wilayah daerah pesisir dan pulau-pulau yang diperuntukan untuk wisata yang diteapkan oleh Pemerintah, maka status kepemilikan lahan/pulau tersebut yang telah lama beroprasi akan dipermasalahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang berintikan tentang posisi masyarakat dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pedan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan melibatkan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kementerian Kelautan dan Prikanan, BPN dengan melibatkan Akademisi, masyarakat dan media mendorong untuk segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberpa kegiatan telah dilaksanakan untuk melahirkan perda tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan - Memperkuat peran serta masyarakat dalam pembanganan sektor pariwisata; - Memperbanyak sosialisasi terkait Pengelolaan pulau-pulau kecil; - Memperkecil terjadinya tumpang tindih regulasi; - Mengharmonisasikan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan menjalankan regulasi terkait Pengelolaan Pulau-pulau terkecil; - Mempercepat pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bangka Belitung; - Dinas Pariwisata Kabuaten Belitung; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pariwisata; - Badan Pertanahan Negara/Kementerian agraria dan tat ruang; - DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung; - Biro Hukum Pemerintah Provinsi; - Dinas Pariwisata Prov. Babel; - Dinas Kelautan dan Perikatan Prov. Babel,.
Aduan Sdr. Hamka kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 September 2017 perihal Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/103/BKD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon III,IV dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang menurut keterangan Sdr. Hamka untuk sampai saat ini belum menemukan kejelasan dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Sdr. Hamka ham Kepulauan Bangka Belitung KOTA PANGKAL PINANG 2016-08-23 Adapun uraian permasalahan HAM yang diadukan adalah sebagai berikut: ? Pada tanggal 23 Agustus 2016 Sdr. Hamka diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolah; ? Di dalam acara pelantikan tersebut Sdr. Hamka dibacakan menjadi Kepala Sekolah SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Setelah selesai pelantikan ada informasi bahwa Sdr. Hamka dinyatakan sebagai Guru Kelas SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Pada tanggal 1 September 2016, Sdr. Hamka melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Sekolah SDN 62 Pangkalpinang yang baru dan di dalam serah terima jabatan tersebut Sdr. Hamka diumumkan sebagai Guru Kelas SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Pada saat Sdr. Hamka menjalankan tugas sebagai Guru kelas di SDN 49 Kota Pangkalpinang, dia menerima SK yang menyatakan Sdr. Hamka sebagai Kepala Sekolah di SDN 49 Kota Pangkalpinang (SK Nomor: 188.45/103/BKD/VIII/2016); ? Sdr. Hamka berinisiatif mendatangi BKD Kota Pangkalpinang dan beliau menerima kembali SK Nomor:188.45/103/BKD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang menyatakan Sdr. Hamka sebagai Guru Kelas di SDN 49 Kota Pangkalpinang. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa setelah melihat kasus posisi diatas maka Sdr. Hamka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan pasal 28D UUD 1945. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
Pembegalan dan pemerkosaan CH (37), MR (27) SIR (20) ham Jawa Barat KAB. CIANJUR 2017-04-24 - Para pelaku mencegat SIR. Diketahui bahwa pelaku dan korban saling mengenal dari jejaring facebook. - Para pelaku mengambil paksa motor korban dengan kekerasan senjata tajam - Para pelaku memperkosa korban KUHP Pasal 365 dan Pasal 285 Perlindungan dan Pemulihan Kondisi Korban melalui Rehabilitasi oleh Negara 2. Dalam Proses Penanganan - Dilakukan penelusuran hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan. - Mengembalikan hak korban yang terguncang mentalnya karena pemerkosaan bergilir yang dilakukan para pelaku - Mapolres Cianjur - Kejaksaan Negeri Cianjur
Masyarakat yang tinggal di lokasi tanah tersebut kebanyakan merupakan golongan menengah kebawah, yang sulit untuk mencari tempat tinggal. Adanya lokasi tanah yang kosong dan didukung adanya oknum yang memperjualbelikan tanah tersebut secara illegal dengan harga murah, membuat masyarakat golongan menengah kebawah tertarik, karena adanya dorongan keinginan memiliki tempat tinggal tersebut, sehingga mereka membeli dan menempati lahan tersebut, hal ini berlangsung bertahun-tahun, sehingga warga yang tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi bertambah banyak. Tidak adanya larangan ditambah masuknya fasilitas umum seperti listrik dan telepon, membuat para warga tersebut semakin betah dan bahkan para warga juga dikenai pungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga akhirnya timbul perasaan bahwa mereka telah memiliki hak untuk tinggal dan menempati tanah tersebut dan menganggap keberadaan mereka di lokasi tersebut sah. Satpol PP Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Masyarakat wilayah luar batang yang tergusur ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA UTARA 2016-04-11 1. Penggusuran dilakukan tanpa adanya sosialisasi; 2. Sebelumnya ada pemberitahuan tapi mendadak hanya dalam waktu 11 hari langsung melakukan eksekusi penggusuran; 3. Kebanyakan warga setempat sudah mendiami wilayah Luar Batang lebih dari 20 tahun; 4. Tiap tahunnya mereka membayar PBB; 5. Tanah tersebut adalah milik LIPI yang mereka tempati tanpa ada sertifikat hanya mereka telah lama mendiami wilayah tersebut; 6. Upaya yang dilakukan Pemda setempat hanya merelokasi ke Rusun Kapuk dan tidak ada ganti rugi atas bangunan mereka; 7. Warga tetap bertahan di lokasi penggusuran untuk memperjuangkan haknya; Lahan yang digusur luasnya 6 hektar, ada 4 RT dalam satu RW yaitu RT 01, 02, 11 dan RT 12 RW 04. Adapun proses penggusuran tanpa adanya sosialisasi 1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; sudah ada pendekatan normatif dari pihak yang berwenang 1. Sudah Ada Solusi Oleh karena itu agar tidak terjadi hal seperti ini terulang kembali, hendaknya Pemda setempat atau instansi terkait perlu melakukan evaluasi bahwa keberadaan suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu secara tidak sah perlu diantisipasi dengan melakukan larangan terlebih dahulu, jangan larangan tersebut dilakukan setelah kelompok tersebut sudah menetap selama bertahun-tahun. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang lebih besar lagi apalagi pada saat sekarang dimana Indonesia dalam kondisi perekonomian yang sulit dan masyarakat mudah diombang-ambing oleh isu-isu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
NARKOBA TAUFIK HIDAYAT - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-11-10 BAHWA TAUFIK HIDAYAT TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA SUPRIHATIN - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2017-01-03 BAHWA SUPRIATIN TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA ENDANG SUPRIYADI - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA UTARA 2016-11-23 BAHWA ENDANG SUPRIADI DI DUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAMPA HAK MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA GUNTUR KARTALO (ANAK) - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2016-10-14 BAHWA GUNTUR KARTALO (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - - 1. Sudah Ada Solusi PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN -
NARKOBA GUNTUR KARTALO (ANAK) - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2016-10-14 BAHWA GUNTUR KARTALO (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - - 1. Sudah Ada Solusi PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN -
Ir. Dede Chatab mengadukan kepada Bapak Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan salah satu tembusannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 September 2016 perihal Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) di Signature Park Apartment terkait telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 384/2015 oleh PT. Tiara Sakti Mandiri (TSM), yang menurut warga penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Pengelola Rumah Susun Signature Park Apartment Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 oleh PT. Tiara Sakti Mandiri (TSM) anak perusahaan PIKKO Group Penghuni Rumah Susun Signature Park Apartment, Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR 2017-08-15 a. Terkait permohonan PK salah satu tembusannya ditujukan ke Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Ham melalui permohonannya tanggal 2 September 2016 Nomor : 082/P3SRS-TSPA/IX/2016 yang menyampaikan laporan dan pengaduan atas telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. 384/2015 dengan letak tanah : Rumah Susun Signature Park Apartment Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 oleh PT. Tiara Sakti Mandiri (TSM) anak perusahaan PIKKO Group yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa keadilan dan rasa aman, sehingga setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dan terlindungi hak-hak sebagai warga negara dan pemerintah sebagai suatu Negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang. b. Bahwa pihak pengembang tidak memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada penghuni Apartemen Signature Park. c. Adanya unsur kesengajaan dari pihak pengembang untuk mengambil keuntungan sepihak dengan memanfaatkan ketidaktahuan penghuni Apartemen Signature Park. (UUPA nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP 40/1996 tentang HGB,HGU,Hak Pakai Atas Tanah pasal 33) Tim Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) menyarankan untuk mediasi para pihak didampingi oleh tim Yankomas, bila mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan bersama, disarankan menempuh jalur hukum. pihak pengembang atau pengelola Penghuni Rumah Susun Signature Park Apartment, Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 2. Dalam Proses Penanganan agar pihak pengembang dapat merubah akte pemisahan hunian rumah susun Signature park Apartemen Penghuni rumah susun Signature Park Apartment, Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820
NARKOBA RAJA HAQ RAMADHAN (ANAK) - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-05-09 BAHWA RAJA HAQ RAMADHAN (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - - 1. Sudah Ada Solusi PERSIDANGAN -
NARKOBA DWI LESTIANTO - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-09-02 BAHWA DWI LESTIANTO TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA HOTMA NASUTION - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 2016-10-26 BAHWA ENDANG SUPRIADI DI DUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAMPA HAK MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA SUHENDRA - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 2016-10-18 BAHWA SUHENDRA TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA AGUNG BUDI SANTOSO - hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR 2016-10-29 BAHWA AGUNG BUDI SANTOSO TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
Intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum, terhadap ratusan karyawan Pabrik Gula Jatitujuh Oknum Mengatasnamakan Masyarakat karyawan Pabrik Gula Jatitujuh ham Jawa Barat KAB. CIREBON 2017-09-21 Aksi sweeping yang diduga kerap dilakukan oknum yang mengatasnamakan masyarakat terhadap karyawan Pabrik Gula Jatitujuh. Oknum masyarakat yang melakukan sweeping kerap membawa senjata tajam, dan tidak segan-segan mengancam siapapun yang menentang KUHP Perlindungan Keamanan oleh Pihak Kepolisian 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Perlunya Investigasi lebih lanjut mengenai siapa oknum yang mengatasnamakan masyarakat dan motif pengancaman tersebut Kepolisian, Pemerintah Daerah
Pembunuhan Bayi dan Aborsi SI (15), FT (15), IS (17) Bayi/ janin ham Jawa Barat KOTA SUKABUMI 2017-03-15 Para Terduga Pelaku menjadi korban pemerkosaan yang mengakibatkan Pelaku menanggung malu, aib, beban mental yang sangat berat hingga ketiga Terduga Pelaku membunuh bayi mereka sendiri - KUHP Pasal 346, 347, 348, 349, 350 Bagi korban perkosaan ada instrumen PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada PP 61/2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan usia janin maksimal 40 hari. Selain itu harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan yang sesuai dengan waktu kejadian perkosaan serta laporan dari penyidik kepolisian dan psikolog yang menerangkan bahwa kejadian tersebut murni sebuah kejadian perkosaan. Hal ini berdasarkan PP 61/2014 pasal 34 ayat 2. LSM Forwa (Forum Wanita) Sukabumi 1. Sudah Ada Solusi Perlu Koodinasi antar penegak hukum dalam menangani pelaku. - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan
Pungutan Liar Proyek Infrastruktur Kota Cimahi Atty dan Itoc Masyarakat ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-05-16 - Ada potongan 13% untuk setiap dana proyek. Proyek dimaksud antara lain: proyek Pasar Atas Barokah, Technopark, dan Fasilitas Umum - Itoc meminta jatah proyek Pasar Atas sebesar 5,2 miliar (4% dari 135 miliar) - KUHP Pasal 368, 423 - UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 12e Penyellidikan oleh pihak kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan penelusuran secara teliti hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan untuk pemecahan kasus proyek-proyek di Kota Cimahi - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan - KPK
Perkosaan anak dibawah umur AW (23) NF (15) ham Jawa Barat KAB. BEKASI 2017-04-18 - Pelaku dalam keadaan mabuk menawarkan akan mengantar pulang korban. - Saat di jalan, korban malah dibawa pelaku ke lokasi sepi lalu terjadilan perkosaan dengan kekerasan. - Korban melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri namun korban terjatuh hingga tak sadarkan diri. - Pelaku mengaku sebagai pacar korban - Korban meninggal akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 dan Pasal 81 Penanganan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Metro Bekasi 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan dan penelusuran hingga tuntas - Mapolres Metro Bekasi
Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) RG (Praktisi Kesehatan) M (27) ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-04-13 - Korban M kerap disiksa selama bekerja di rumah majikannya di The Nanjung Regency Cimahi. - Terdapat luka di tangan, sekujur kepala, wajah, bagian telinga, hidung, dan bibir yang diakibatkan oleh pukulan dan cakaran pelaku - Penganiayaan berlangsung selama 3 tahun berturut-turut - Korban hanya diberi upah/gaji sebesar Rp. 250,000 per bulan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 2 Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan sampai tuntas. Perlu pemulihan hak-hak serta mental korban - Polres Cimahi
Penodongan Goler 5 (lima) orang siswa SPMN 2 Bandung hukum Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-05-12 Awalnya, Goler dan bersama US (26) hanya berkeliling Kota Bandung dengan sepeda motor usai menenggak minuman keras. Tiba-tiba, kata dia, terlintas niat melakukan penodongan ke penumpang yang ada di dalam angkot. "Jadi spontan aja, ada angkot langsung naik, yang bawa ponsel langsung saya minta," kata Goler. Untuk memuluskan niatnya, Goler membeli sebilah kapak hitam. Kapak itu untuk menakut-nakuti atau melukai korban jika melakukan perlawanan. Ia membeli kapak hitam itu di pasar yang ada di kawasan Tegallega. "Belinya pas sebelum kejadian. Harganya Rp 20 ribu," kata Goler seraya mengaku tidak kenal dengan sopir angkot yang dinaiki lima korbannya. Pasal 365 Juncto Pasal 368 KUHP telah ditangani oleh Polres Bandung 2. Dalam Proses Penanganan dihukum sessuai ketentuan hukum yang berlaku Kepolisian
Pencabulan terhadap anak dibawah umur Perorangan Anak ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-09-14 Seorang Ayah TDW (52) melakukan pencabulan terhadap putrinya sendiri berusia 15 tahun. Pasal 81 jo 76 D atau Pasal 82 Jo 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemulihan kondisi psikis melalui bantuan rehabilitasi oleh Pemerintah 2. Dalam Proses Penanganan Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak P2TP2A, Kepolisian
Penipuan terhadap pendaftar CPNS Perorangan Perorangan ham Jawa Barat KAB. BANDUNG BARAT 2017-08-25 Seorang Korban Penerima Surat Keputusan Penerimaan CPNS Palsu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengadukan kepada KPK. Modusnya adalah korban dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan SK CPNS (palsu). KUHP Pembuatan Posko Pengaduan Penipuan CPNS oleh Pemkab Bandung Barat 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam penipuan Pemkab Bandung Barat, Kepolisian
Kematian akibat Duel sesama Pelajar Pelajar Pelajar ham Jawa Barat KOTA BOGOR 2017-09-15 Korban dipaksa oleh pelajar lain untuk melakukan duel sesama pelajar yang menyebabkan korban meninggal dunia UU 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pemantauan Penyelesaian kasus 2. Dalam Proses Penanganan Perlu di investigasi lebih lanjut mengenai motif dan maksud tujuan diadakannya duel sesama pelajar ini Kepolisia, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Biaya Perawatan tak Mampu Dibayar, Bayi Ditahan Rumah Sakit Satu Keluarga ham Jawa Barat KAB. KARAWANG 2017-09-08 Seorang Bayi yang dirawat karena kercunan air ketuban ditahan pihak rumah sakit sejak 8 September lalu. Orangtua Bayi belum dapat membawa pulang sebelum membayar biaya perawatan Rp 12 juta. UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pemerintah Daerah menengahi permasalah 1. Sudah Ada Solusi Keringanan biaya rumah sakit terhadap warga tidak mampu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
Pembatasan Kebebasan Individu Keluarga Korban Individu (Pelapor) ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-11-27 Korban merasa dikekang kebebasan pribadinya oleh keluarga dikarenakan pindah keyakinan. UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Melakukan cross check antara pelapor dan terlapor 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi antara Korban dan Keluarga Korban P2TP2A, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil
Kesenjangan Upah Buruh Pemerintah Daerah Buruh ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-11-20 Buruh merasa Upah (UMK) tahun 2018 yang ditetapkan dengan berpedoman pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak sesuai dengan harapan buruh. Para buruh menuntut kenaikan 13,30% dari upah yang telah ditetapkan, sehingga kesenjangan UMK dengan Kota Bandung dapat dikurangi. UU 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pemantauan Proses Penetapan UMK Kota Cimahi dengan berdiskusi antar Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Buruh 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Buruh Pemerintah Kota Cimahi
Intimidasi Warga dan Jurnalis Kontraktor Perumahan Warga Masyarakat dan Jurnalis ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-12-07 Warga RW 11 Tamansari merasa terintimidasi dengan aktivitas pekerjaan proyek rumah deret yang lokasinya berada di kawasan pemukiman warga. Hasil kesepakatan dengan Pemkot Bandung untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek tersebut tidak dipenuhi oleh kontraktor. Sementara itu pihak jurnalis yang meliput juga tidak luput dari intimidasi dari pihak keamanan proyek pengerjaan rumah deret tersebut UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pemantauan Proses Perizinan Pembangunan oleh Kontraktor dan Mendorong pihak keamanan wilayah untuk aktif menjaga keamanan di wilayah kejadian 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Warga Pemerintah Kota Bandung
Perbaikan Fasilitas Pendidikan SDN Tanjung Mekar Pemerintah Daerah Pelajar/Anak Didik ham Jawa Barat KAB. SUMEDANG 2017-12-05 Bangunan Sekolah SDN Tanjung Mekar roboh sejak mei, namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah setempat untuk memperbaiki ruangan kelas yang roboh tersebut. Pasal 31 UUD 1945, UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan tindakan perbaikan ruangan kelas yang roboh 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Pihak Sekolah Pemerintah Kabupaten Sumedang
Pembunuhan Pelajar Individu Pelajar ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-12-06 Korban ditemukan tergeletak di gank dengan luka tusuk dan sudah tidak bernyawa Pasal 338 KUHP Pemantauan Penyelesaian kasus 2. Dalam Proses Penanganan Perlu di investigasi lebih lanjut mengenai siapa pelaku dan motif pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat
Inkrah yang belum tuntas Pengadilan Negeri Boyolali Suparjo ham Jawa Tengah KAB. BOYOLALI 2003-03-24 Pada tanggal 24 Maret 2003 Penyampai komuminkasi telah menerima Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI terlapor difonis dengan hukuman mengembalikan tanah penyampai komunikasi yang dikuasai tanpa syarat apapun. Pada tanggal 8 April 2003 keputusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 20 Nopember 2003 telah diammaning (ditegor oleh Pengadilan negeri Boyolali karena terlapor mengabaikan keputusan pengadilan. Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan untuk membuat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Boyolali. - Kanwil Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali - Pengadilan Negeri Boyolali - Kecamatan Karanggede - Kelurahan Tegal Sari - RT I dan RW III Dukuh Pabrik - Lemabga bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Boyolali - Universitas Boyolali
Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak. Notaris Kreditur hukum Jawa Tengah KAB. SRAGEN 2016-09-21 Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak, dibuktikan dengan pihak kreditur yang mewakili sudah keluar dari pekerjaannya. debitur tidak mengakui pernah menghadap ke Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Melakukan kecurangan terhadap Kreditur 2. Dalam Proses Penanganan Segera di klarifikasi ke Notaris 1. Notaris Kab. Karanganyar 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 3. Debitur 4. Kreditur
Pembersihan nama baik PT. Al Ijarah Indonesia Finance Nurcahya Ariesetiawan PT. CIMB Niaga Auto Finance PT. Swadarma Bakti Sedaya Finance PT. Andalan Finance Novita Fajar Ayu Wardani ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-06 Sdri. Novita Fajar Ayu Wardani selaku penyampai komunikasi pertama dan orang tua (Muhammad Siboen dan Putikhatun Jannah) mengadukan Nurcahya Ariesetiawan (mantan suami Novita Fajar Ayu Wardani) melakukan penyiksaan dan pencemaran nama baik dengan memakai nama Novita Fajar Ayu Wardani dalam pengajuan kredit mobil. Dalam kondisi sakit, hamil dan takut karena kekerasan yang dilakukan oleh Nurcahya Ariesetiawan dipaksa untuk menandatangani pengajuan kredit mobil dan tidak diperbolehkan membaca dokumen pengajuan kredit mobil tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 - 9. Rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan ke ranah hukum (Pengadilan Negeri) - Kanwil Kemenhumham Jateng - Biro Hukum Setda Provinsi Jateng - Polsek Kota Semarang - Polda Jateng - Perguruan Tinggi di Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Penahanan Ijasah PT. Debiutyn Citraland Semarang Ajeng Berninda Karmanita ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-04 Sdri. Ajeng Berninda Karmanita dan Nita Kholifatunniswah selaku penyampai komunikasi pada awalnya melamar pekerjaan di PT. Charisma Aesthetic Skin Care, stelah dinyatakan diterima bekerja, penyampai komunikasi melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Debiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), setelah diterima kerja, ijazah sarjana penyampai komunikasi ditahan sebagai jaminan diterima kerja dan penyampai komunikasi mengisi sendiri form bukti penyerahan ijazah pada tanggal 29 September 2016 dan diwajibkan membayar uang jaminan training sebesar Rp. 1.500.000,- kepada pihak yang dikomunikasikan dan yang bersangkutan telah mengangsur sebesar Rp. 300.000,-. Setelah 5 (lima) bulan bekerja di DeBiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), penyampai KOmunikasi mengundurkan diri dikarenakan tidak memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), kontrak kerja dilakukan sepihak. Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melakukan rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan mengundang PT. Charisma Aesthetis Skin Care dan instansi terkait untuk mengklarifikasi dan upaya penyelesaian. 1. Sudah Ada Solusi 1. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang - Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Semarang
Penahanan Ijazah PT. Kumpai Besar Food Fajar Riyanto ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-09-07 Sdr. Fajar Riyanto selaku penyampai komunikasi mulai berkeja tanggal 7 September 2016, setelah dinyatakan diterima berkerja penyampai komunikasi menandatangani kontrak kerja selama 15 (lima belas) bulan. Penyampai komunikasi dibuatkan surat pernyataan oleh perusahaan atas penahanan ijazah dan tuntutan perusahaan. Setelah 6 (enam) bulan bekerja di PT. Kumpai Besar Food, penyampai komunikasi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada bulan Februari 2017 ijazah tetap ditahan dan tidak boleh diambil. Penyampai komunikasi berusaha mengambil ijazah akan tetapi terpalor meminta pelapor untuk mengganti biaya training sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi 1. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Perguruan Tinggi Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Perlindungan hak atas tanah Dinas Penataan Kota Semarang Kang Ay Ling (Suzy) ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-04-11 Yang bersangkutan mempunyai tanah sertifikat HGB No. 1550/Gajah Mungkur Kota Semarang. Adanya penolakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang bahwa tanah tersebut terkena rencana taman dan tanpa ganti rugi. Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Melakukan telaah permasalahan. 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan dilakukan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Disarankan mengajukan permintaan ganti rugi ke Dinas Permukiman dan Penataan Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - BPN Provinsi Jawa Tengah - BPN Kota Semarang - Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang
Pembangunan tower tanpa ijin PT. Klinik Bhakti Husada Semarang Djumirah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2015-05-06 Adanya pembangunan tower oleh PT. Bhakti Husada tanpa ijin yang membahayakan sekitar. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi Telah direkomendasikan ke Walikota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Satpol PP Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota Semarang
Penahanan Ijazah PT. MPI Semarang Kemala Klis Cahyati ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-05-09 Penyampai komunikasi mengundurkan diri dari PT. MPI Semarang dan dipersulit untuk pengambilan ijazah asli sebagai jaminan kerja. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Penahanan Ijazah PT. Sofia Sukses Sejati Windi Diana Sari ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2014-05-17 Penyampai komunikasi melamar pekerjaan di Malaysia dan diminta sebagai jaminan ijazah, e-KTP, KK, Akte lahir yang semua asli, sampai tidak ada kejelasan hanya sekali untuk diwawancarai dan dipersulit pengambilan jamian. Pasal 36 ayat (2) Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Akan ditindaklanjuti oleh BP3TKI dan Disnaker Kota Semarang. - Kanwil Kemnekumham Jawa Tengah - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota semarang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Polsek - Disdukcapil Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Akademisi
Penahanan Ijazah SMK Pembangunan Temanggung Slamet Budiyanto ham Jawa Tengah KAB. TEMANGGUNG 2014-05-24 Penyampai komunikasi melaksanakan PKL di Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan dan diteruskan kontrak kerja dengan PT. Bumi Tana Guna Agto, karena fasilitas tidak memadai penyampai komunikasi mengundurkan diri. ijazah asli yang masih berada di SMK Pembangunan Temanggung dan dipersulit pengembaliannya. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Kanwil kemnekumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Penahanan Ijazah Nusantara Sakti Luthfia Maulia Rizqi dkk ham Jawa Tengah KAB. DEMAK 2017-08-03 Meminta ijazah dipersulit dan dimintai pinalty Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi dan telaahan permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rapat koordinasi 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak- Bagian Hukum Kab. Demak- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Demak- Falkutas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta- di Kab. Demak
Penahanan Ijazah PT. Asia Daya Abadi Rini Subekti dkk ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-02 Dipersulit pengambilan ijazah Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi dan telaah permasalahan 1. Sudah Ada Solusi Ijazah telah dikembalikan kepada yang bersangkutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sleman, Bagian Hukum Setda Kab. Sleman- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Sleman- Falkutas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kab. Sleman
Penahanan Ijazah CV. Tunjungan Flotech Machinery Suhartono ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-03 Dipersulit pengambilan ijazah Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi dan telaah permasalahan 1. Sudah Ada Solusi Telah diselesaikan sendiri dengan CV. Tunjungan Flotech Machinery Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang- Bagian Hukum Setda Kota Semarang- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang- Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Semarang
Penahanan Ijazah Nusantara Sakti Luthfia Maulia Rizqi dkk ham Jawa Tengah KAB. DEMAK 2017-08-03 Dipersulit meminta ijazah dan dimintai pinalty Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi dan telaah permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rapat koordinasi 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak- Bagian Hukum Setda Kab. Demak- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Demak- Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kab. Demak
Penahanan Ijazah CV. Putranusa Jaya Sulistiyono ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-25 Dipersulit pengambilan ijazah Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Rapat koordinasi dengan hasil pengembalian ijazah Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang- Kanwil Kemenkumham Jateng- CV. Putranusa
Penahanan Ijazah PT. Nulab Jakarta Dwi Pita Sari ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-07-28 Dipersulit pengambilan ijazah Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undangan No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Diadakan audiensi, disarnkan untuk pendekatan dengan perusahaan ybs, menempuh jalur hukum dan dilimpahkan ke Ditjen HAM Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah TC May Salon Semarang Betty Rizqi Amiliya ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-10-20 Dipersulit pengambilan ijazah Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Rapat koordinasi dengan instansi terkait Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah PT. J.Ref Mall Ciputra Semarang Fikar Niat Gea, Dewi Ratna dkk ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-29 Dipersulit permintaan ijazah Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instnasi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan hasil akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang BP3TK Provinsi Jateng - Fakultas Hukum Universitas Semarang - LBH Kota Semarang - Disnaker Kota Semarang - Biro Hukum Provinsi Jateng - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah PT. MACF Leasing Edy Sucipto ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-06 Dipersulit permintaan ijazah Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah PT. Harfindo Jaya Semarang Yogiek Setiarofa ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-11 Dipersulit permintaan ijazah dan dimintai finalty Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rakor dengan instnasi terkait 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang Biro Hukum Prov. Jateng - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - USRA - LBH Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah PT. Mandiri, Tbk Yatti Prahanantyo ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-06 Dipersulit meminta ijazah dan dimintai finalty Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Verifikasi, telalah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Akan diselesaikan oleh PT. Mandiri, Tbk Bank Mandiri - Falkutas Hukum USM - Disnaker Kota Semarang - Biro Hukum Provinsi Jateng - P3TK Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Hak Atas Kesejahteraan PT. Industri Gula Glenmore Banyuwangi Warga sekitar PT. Industri Gula Glenmore Banyuwangi ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-05 IPAL dari Limbah dari pabrik gula Industri Gula Glenmore tidak mencukupi sehingga dibuat penampungan sementara. Dari penampungan yang dibuat terkesan hanya dibiarkan mengalir begitu saja kedalam galian tanah mirip parit sedalam 2 meter. Dari hasil pengembangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, ada indikasi bahwa Sungai boko yang letaknya tidak jauh dari pabrik juga mengalami pencemaran, namun untuk membuktikan apakah akibat limbah pabrik atau yang lain perlu diteliti lebih lanjut. - Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Nomor HAM-01.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tim Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi tentang adanya pencemaran yang diduga disebabkan oleh kegiatan industri PT. IGG pada tanggal 28 September 2016 1. Sudah Ada Solusi PT. IGG wajib menghentikan operasi produksi/giling mulai tanggal 15 Januari 2017 dan baru boleh beroperasi lagi apabila IPAL sudah diperbaiki sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi, Dinas PU Pengairan Kab Banyuwangi, Camat Tegalsari, Camat Bangorejo.
Hak Atas Kesejahteraan PT. Bumi Suksesindo Warga desa Sumberagung Kab. Banyuwangi ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-24 Jalan di Desa Sumberagung mengalami kerusakan parah sepanjang hampir 500 meter, jalan tersebut berlubang sedalam 30 cm. Kalau musim hujan tiba terjadi genangan air dan ini sangat membahayakan pengendara terutama roda dua. Kerusakan ini diduga karena disebabkan karena kendaraan berat pengangkut material perusahaan tambang emas PT. Bumi Suksesindo. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi 1. Pada ruas jalan dimaksud sudah direncanakan kegiatan pemeliharaan jalan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) menggunakan konstruksi tambal sulam ATBL, mengingat lubangnya dalam dan kendaraan yang melewatinya tergolong berat. Untuk pelaksanaannya dianggarakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2017; 2. Dalam proses perizinan, PT. BSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan serta IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan; 3. Terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada MoU antara warga dan PT. Bumi Suksesindo, bahwa pihak PT. Bumi Suksesindo akan berupaya untuk tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga sekitar terkait proyek yang sedang dikerjakannya. Pihak PT. Bumi Suksesindo bersedia menanggung dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek miliknya. Namun, kerusakan jalan tersebut sampai mengganggu aktivitas warga sekitar karena ada keterlambatan respon oleh tim dari PT. Bumi Suksesindo, dan ini akan menjadi evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. 4. Setelah melakukan beberapa evaluasi terkait permasalahan jalan rusak tersebut, PT. Bumi Suksesindo akan segera melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut dengan meninggikan pondasi jalan sekitar 30 cm dan juga dipadatkan hingga rata menggunakan batu halus (base course). 5. Perbaikan jalan ini menjadi prioritas bagi PT. Bumi Suksesindo, dalam Corporate Social Responsibility (CSR) tahun ini. PT. Bumi Suksesindo pada tahun 2017 ini, menganggarkan Rp 12 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 47 CSR di bidang infrastruktur, diantaranya terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, akses jalan serta tempat ibadah. Untuk pelaksanaanya, tersebar di 11 desa di 5 Kecamatan wilayah operasional perusahaan. Yakni Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Gambiran dan Cluring. Dinas perhubungan, dinas perijinan
Hak Atas Kesejahteraan - Nenek Asiyah ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-28 Bu Asiyah ini sudah setahun tinggal dikamar sempit ini. Ibu ini pekerjaannya menjualkan makanan ringan dipasar dan dibayar hanya makanan saja. Dia tinggal seorang diri disini tidak punya anak dan keluarga," ujar Fajar Isnaini, Koordinator Kaukus Muda Banyuwangi (KMB), saat berkunjung di pasar Blambangan, Sabtu (28/1/2017). "Nenek ini sebenarnya orang Siliragung. Sekarang suaminya meninggal. Dan saat ini ibu Asiyah ini tidak punya sanak saudara. Anaknya ada di Papua tidak pernah pulang. Kami hanya bersinar dan memberikan tali asih. Rencananya mau kita bawa ke rumah singgah. Tapi beliau tidak mau," terangnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi 1. Permasalahan bu Asiyah sudah dilaporkan ke pihak Camat Kota Banyuwangi, dan sudah ada upaya tindak lanjut langsung datang mengunjungi bu Asiyah dan mengajak bu Asiyah untuk pindah dari tempat tersebut, namun bu Asiyah menolak dan tidak mau diajak pindah dengan alasan karena mempunyai kesibukan jualan dan sudah pernah diberikan bantuan berupa sembako namun juga ditolak oleh beliau dengan alasan tidak punya alat masak; 2. Pihak Camat Kota Banyuwangi, akan berupaya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berupaya mencari pihak keluarga dari bu Asiyah dan tetap melakukan pengawasan secara intensif kepada bu Asiyah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial. Camat Kota Banyuwangi, Dinas Sosial Kota Banyuwangi
KDRT Istri dan mertua Yotham Mando Baz dan anak ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-01-27 Kekerasan Dalam Rumah tangga: - Perceraian dan harta - isteri tidak diberi nafkah, memalsukan tanda tangan suami pada surat kuasa suami untuk mengambil uang di Bank - anak dipaksa bekerja - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali -
Hak memperoleh keadilan - Totok Suprapto kuasa Hukum Sdr. Ricky Yonathan.S. ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-02-09 Dugaan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh POLDA DIY dan jajarannya berupa penetapan Sdr. Ricky sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dalam proyek pembangunan Hotel Neo Medan - Kasus yang sedang dalam proses hukum di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi bukan kewenangan ruang lingkup Yankomas - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disampaikan surat pemberitahuan Nomor :W14.HA.01.01-2739 Tanggal 3 Mei 2016 -
Perebutan hak asuh anak - Rani Kristiani (teman dari istri WNA) ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-02-11 Hak asuh anak hasil perkawinan dengan WNA, Isteri teman penyampai komunikasi telah meninggal dunia, anak diambil mertua Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan melaporkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah karena domisili teman Penyampai komunikasi berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah Memberikan surat tanggapan No. W.14.HA.01.01- 819 Tanggal 18 Februari 2016 Selesai -
Usaha ternak ayam terganggu dikarenakan disuruh pindah oleh warga yang merasa terganggu akan baunya - Belianagara AH ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-02-22 Hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman. Penyampai komunikasi punya usaha ternak ayam, namun rumahnya hanya untuk kantor saja. Setelah mempunyai truk, pernah diparkir di rumahnya dan te-tangga merasa ter-ganggu dengan bau yg berasal dari truk, usahanya disuruh pindah. Menurut ke-terangan ybs, truk tidak diparkir di ru-mah ybs, hanya pernah 2 kali, kare-na ada keperluan ke kantor. Dalam pasal 1368 KUHP "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya” - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan musya-warah kembali dengan warga dan aparat lingkungan-nya; dan agar menunjukkan surat ijin dari pemerintah bahwa rumahnya diperbolehkan/ diijinkan untuk usaha sesuai dengan persyaratan ijin usaha, dan peraturan perun-dang-undangan -
Anak merasa diancam oleh guru dan Dinsos - Anak dari Rahmawati ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-03-17 Hak atas rasa aman, anak dari Penyampai komunikasi ada ancaman dari pihak Dinsos DIY, di sekolah pada jam sekolah. Anak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai anak dalam pengawasan orang tua karena anak tersebut telah dilaporkan temannya ke Kepolisian dengan las an telah mencakar temannya. Anak tersebut diancam secara lisan masuk sebagai daftar hitam. - - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -disarankan tidak perlu khawatir, karena belum ada bukti tertulis -
Hak atas rasa aman WBP di LP - M. Suryo ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-03-14 Hak atas rasa aman WBP di LP - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - disarankan ke Divisi Pema-syarakatan -
Perampasan oleh TNI TNI Ibu Laili Purwanti Bpk. Slamet Haryadi ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-06-14 Hak memperoleh keadilan. Perampasan yang dilakukan yang dilakukan oleh TNI AD atas perkebunan beserta surat-surat penting (termasuk brankas berisi uang banyak dan cek hasil penjualan panen kebun) - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi -Disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah -
petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta dimana itu bukan wewenang petugas Rutan - Advokat Kardi, S.H., dan rekan atas klien Meryana Kusumaningsih ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-06-28 Hak memperoleh keadilan atas kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta Sudah dilaksanakan koordinasi dan di Rutan Yogyakarta tidak terdapat tahanan wanita - 1. Sudah Ada Solusi Konsultas Rapat telaahan awal Koordinasi, konsultasi dan klarifikasi ke Rutan Yogyakarta -
Tanah Tutupan Parangtritis dikuasai oleh Gubernur DIY - Warga masyarakat desa Grogol dan Sana Kabupaten Gunung Kidul ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-08-01 Hak memperoleh keadilan. memohon kepada Bapak Gubernur DIY agar Tanah Tutupan Parangtritis kembali ke letter C. Tanah Tutupan seluas 1.066.530 m² terletak di Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY, merupakan tanah garapan milik warga desa Grogol dan Sana. - - 1. Sudah Ada Solusi -Berkas di file karena surat ditujukan ke Gubernur DIY (Kanwil Kemenkumham surat tembusan) -
Pihak notaris di somasi oleh advokat karena tidak mau menyerahkan sertifikat penjualan tanah, namun pihak notaris tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal - Rohmah Nurhidayah ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-04 Hak rasa aman atas Notaris dan PPAT Rohmah Nurhidayah `yang mendapat somasi dari advokat pihak penjual agar sertifikat segera dikembalikan ke pihak penjual, namun Ibu Rohmah tidak mau karena pelunasan jual beli tanah belum selesai dan proses pengeringan tanah sawah sedang berjalan - - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -Rapat telaahan awal -Rapat audiensi -
Sebagai anak angkat Bu Widarti tidak mendapat warisan orang tuanya - Ny. Widarti ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 Hak memperoleh Keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh saudara orang tua angkat Ny. Widarti dengan tidak diberikannya hak waris sebagai anak angkat, status anak angkat sudah disahkan secara hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk minta bantuan Kanwil Kemenkumham agar bisa dikeluarkan surat rekomendasi Letter C tanah persil kelurahan SendangAgung Pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat memiliki bagian harta 1/3 dari orang tua angkatnya. Namun apabila orangtua angkat tidak berwasiat kepada anak angkatnya, maka anak angkat mendapat secara otomatis dari lembaga wasiat wajibah. - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Rapat penelaahan - Audiensi - Melaksanakan koordinasi ke Kelurahan SendangAgung - Surat tanggapan untuk Ny.Widarti atas keluarnya Letter C tanah dari Kelurahan SendangAgung -
Kedua tersangka yang menganiaya korban hingga meninggal dan oleh Polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut 2 tersangka yang masih belum ditahan oleh pihak Kepolisian Anak Ibu Sularti ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 Hak hidup. Anak kandung dituduh mencuri yang kemudian di hakimi oleh 2 mahasiswa dari PT swasta hingga meninggal. 2 mahasiswa oleh Polres Sleman sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga saat ini kedua tersangka belum ditahan dan masih melanjutkan kuliah. - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Sudah dilaksanakan rapat penelaahan - Koordinasi dan klarifikasi ke Polres Sleman -
Perebutan hak asuh anak dan ternyata anak di rumah dengan suami tidak disekolahkan - Anak-anak dari hasil pernikahan Donna Verolin dan suami ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-10-06 Meminta perlindungan hak anak. Kondisi rumah tangga sedang rebut, Pergi dari rumah lalu ingin bawa anak tapi tidak bisa karna diancam anak akan dibunuh dan ternyata selama pergi dari rumah anak tidak disekolahkan. - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk melengkapi berkas pengaduan, namun hingga kini belum kembali -
Perselingkuhan istri dengan sepupu dan menhasilkan anak, namun tidak mau bertanggung jawab sehingga menjadi beban suami - Yuliono Budi Santoso ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-12-06 Mencari keadilan. Istri selingkuh dengan sepupunya hingga menghasilkan anak, namun sang pria tidak mau bertanggung jawab, dan kini istri kembali ke suami dengan membawa anak hasil selingkuhan dan suami tidak bisa berbuat apa-apa karena pria yang bersangkutan adalah saudaranya sendiri serta keluarga besar tidak mendukung apabila si pria dilaporkan ke polisi - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk ke Subbid Pelayanan hukum untuk konsultasi masalah hukum -
Hutang yang awalnya 110 juta mejadi 400 juta di KPRI BANGKIT KPRI BANGKIT Wasiran didampingi oleh Suganda ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-12-05 Minta hak atas keadilan. KPRI BANGKIT melakukan maladministrasi terhadap Pak Wasiran dengan memaksa membuat pernyataan hutang dan merampas SK CPNS, SK PNS, TASPEN, ATM BRI. Hutang dikoperasi yang awalnya 110 juta menjadi 400 juta. Pasal 19 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang - 1. Sudah Ada Solusi - - Konsultasi - Sudahberkirim surat, namun berkas belum lengkap karena tidak disertai bukti-bukti pendukung peminjaman uang ke koperasi bangkit - Sudah dilaksanakan audiensi - Sudah dikirimkan surat tanggapan -
KDRT Pupus Layung Pupus Layung ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-12-23 Mencari keadilan atas dirinya dari KDRT yang telah dilakukan oleh suaminya - - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Berkas sudah lengkap - Disarankan ke Subbid Bantuan Hukum -
Tanah sawah terkena dampak pembangunan tower - Ngatidjo ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-01-19 Hak hidup : Sawah miliknya terkena dampak pendirian tower, oleh pengembang dibuat cor, sehingga tidak bisa akses ke sawah dan berdampak sawah tidak bisa diolah Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor: 02/Per/M/Kominfo 02/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Permenkominfo 02/2008") dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomuniksasi("Peraturan Bersama Menteri) - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan dan diantar ke penyuluh hukum • Sudah melengkapi berkas -
Mantan suami tidak mau pergi dari rumah sang istri Mantan suami (Pak Waji) Ny. Ramini ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-06 Hak atas rasa aman : mantan suami tidak mau pergi dari rumah (rumah warisan Ibu dari Ny. Ramini) padahal Ny. Ramini sudah menikah dan tinggal dirumah itu juga. Dalam hal ini Pak Waji adalah orang lain oleh karena itu bisa dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Sudah dilaksanakan rapat Penelaahan Yankomas dan dihasilkan kesimpulan agar Ny. Ramini melengkapi berkas supaya bisa ditindaklanjuti • Sudah dikirim surat pemberitahuan kelengkapan berkas • Ny. Ramini sudah melengkapi pemberkasan yang diminta • Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait • Surat tanggapan kepada Ny Ramini dan ditembuskan ke Pengadilan Agama Bantul -
Pemerasan oleh pengacara (tambahan biaya pengurusan tanah) Pengacaa Haryo Wibowo ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-02-08 Hak atas rasa keadilan: merasa diperas oleh oknum pengacara. Uang sengketa kasus rumah yang dibeli tidak dikembalikan, malah pengacara minta tambahan biaya dimana biaya tersebut tidak sesuai di awal perjanjian biaya jasa pengacara - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan ke PERADI -
Pencemaran nama baik - Wahyu Setya Purwanti ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-08 Hak atas rasa aman: terancam dan diusir dari rumahnya oleh penduduk desa dikarenakan Sdri. Wahyu diduga mendalami ilmu hitam dan tidak bisa bertemu dengan suami karena oleh orang tua suami diduga melakukan pelet sehingga suami diamankan oleh orangtuanya - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk melengkapi berkas -
KDRT - Sofiaty Djahri ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-03-03 Hak atas rasa keadilan: Merasa diperlakukan tidak adil/ KDRT psikis oleh suami yang dinikahinya secara siri, suami berkebangsaan Swiss dan berulang kali mengusir Ny. Sofiaty dari rumah - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk melengkapi berkas -
Takut memenuhi panggilan polisi terkait aduan penipuan - Seno Pamyi Raharjo ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-03-07 Hak atas rasa aman: Anaknya terlibat utang piutang dan dilaporkan ke polisi dengan aduan penipuan. Sudah dipanggil polisi dengan surat panggilan ke dua, namun tidak berani datang karena takut dipenjara - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk memenuhi panggilan Polisi • Hutang piutang tidak akan dipidanakan -
Tindak penipuan - Febby Afjiyanto ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-03-21 Hak atas rasa aman: Oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal AHU menyurati Panti Asuhan agar mendaftarkan Panti Asuhannya secara online dengan mengirimkan sejumlah uang melalui ATM - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan dan diantar ke Subbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum -
Eksekusi tanah oleh pengadilan - Suparna ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-05-08 Rumah hak milik kakak ipar, namun ditinggali oleh putrinya akan di eksekusi oleh pengadilan, karena hak waris adalah kakak iparnya, maka sebaiknya yang mengadu adalah yang mempunyai hak waris atas tanah tersebut - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Melengkapi berkas dan disarankan yang datang mengadu adalah pemilik hak waris tanah -
Pemecatan tanpa adanya surat peringatan - Tondo Nugroho ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-05-16 Sudah menerima surat tanggapan pengaduan pemberhentian, tapi tidak ada surat peringatan dahulu, yang bersangkutan adalah pekerja harian lepas - - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Laporan sudah dicabut -
Pemutusan hubungan kerja tanpa adanya pemberitahuan Sekolahan Kalam Kudus Yk Emmy Tri Moelyani ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-07-03 1. Perlakuan melalui hak mengajar yang dibeda-bedakan 2. Pemutusan pekerjaan sebagai guru di sekolah Kalam Kudus dengan perbuatan berita yang tidak benar 3. Diskriminasi Tionghoa kepada guru WNI 1. Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hokum pekerjaan yang diperjanjikan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. - 2. Dalam Proses Penanganan Konsultasi , menerima keputusan atas pemutusan hubungan kerja dikarenakan yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak pengangkatan guru tidak tetap selama 1 tahun dari 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017 -
Tidak ditanggungnya cuci darah yang ketiga kalinya dalam seminggu oleh BPJS BPJS Sugeng Siswoyo ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-07-06 Sdr. Sugeng menjelaskan bahwa dirinya mengalami gagal ginjal dan oleh dokter sudah disarankan untuk melakukan cuci darah sebanyak 3 x seminggu, namun ternyata yang ketiga tidak ditanggung oleh BPJS 1) Tanggal 1 Maret 2016 keluar surat edaran Kepala Cabang BPJS Yogya No.135/VI-08/0216 tentang pengurungan dosis cuci darah; - 1. Sudah Ada Solusi Konsultasi, berkoordinasi dengan Kantor BPJS perihal maksud diatas, dijelaskan oleh pihak BPJS bahwa BPJS tetap menanggung cuci darah yang ketiga dengan syarat mencari second opinion dokter lain -
Perlakuan tidak menyenangkan oleh suami WNA Swiss Suami siri Ulrich Harald Uhimann Sdri. Sofiaty Djahri ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-07-12 Sofiaty Djahri sering mengalami kekerasan diantaranya pemukulan karena kesalahan yang tidak berarti, dan setelah dilakukan penelusuran bahwa permasalahan ini adalah masalah keluarga, jadi kita membantu dengan jalan mediasi. Sdri. Sofiaty Djahri tidak mau melaporkan suami siri ke Kepolisian karena bisa menyebabkan Sdri. Sofiaty Djahri tidak dapat hidup karena tergantung dari pendapatan bulanan suami, sebaliknya Mr. Uli dalam hal bahasa juga tergantung Sdri. Sofiaty Djahri. Yang diinginkan Sdri. Sofiaty Djahri adalah berpisah dengan suami sirinya dan mendapat tunjangan hidup sebesar 200 juta. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di catatan sipil sehingga tidak sah secara hukum, oleh karena itu Ibu Sofia tidak dapat menuntut apapun ke suaminya, sebaiknya lapor ke Polisi apabila terbukti suaminya melakukan tindakan penganiayaan. - 1. Sudah Ada Solusi Konsultasi dan sudah dilaksanakan audiensi kemudian Tim Yankomas memfasilitasi atas keputusan bersama yang diambil oleh kedua belah pihak yang berupa urat pernyataan yang ditulis oleh keduanya apabila akan berpisah dengan baik-baik -
Tidak diijinkan menikah oleh orang tuanya dikarenakan bila menikah harus pindah agama Orang tua Ciptaning Dyah Kusuma Permati ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-07-14 Pengadu hendak menikah namun tidak diberikan surat keterangan belum menikah dari pihak RT dikarenakan tidak diperbolehkan orang tuanya untuk menikah karena perbedaan agama 1. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”). setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga - 1. Sudah Ada Solusi Konsultasi, disarankan agar pengadu mengubah identitas di KTP berupa agama yang dianut dari Islam menjadi Kristen -
Menolong kecelakaan malah dituduh mencuri HP Tersangka Catur Sapto Arbandi ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-07-20 Menolong kecelakaan dan dituduh mencuri HP sehingga terjadi penganiayaan, ketiga orang penganiayaan sudah menjadi tersangka dan akan dilakukan mediasi di Poltabes didampingi oleh LBH SIKAP - - 1. Sudah Ada Solusi - -
Dilarang bertemu dengan anak oleh mantunya sendiri Mantunya Yusron Nasution ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-07-18 Sdri. Yusron ingin bertemu dengan anak kandungnya sendiri tidak diperbolehkan oleh sang mantu, alasan bertemu untuk meminta ganti rugi atas hutang anak dan mantu yang telah dilunasi oleh Bu Yusron dengan jalan menjual rumahnya 5 tahun yang lalu - - 2. Dalam Proses Penanganan - -
Anak tidak dinafkahi oleh Ayahnya mantan suami Dwi Budiati dan anak ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-08-08 Sudah berpisah dengan suami selama hampir 3 tahun, namun hingga kini suami tidak pernah memberikan nafkah ke anak Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 45 disebutkan sebagai berikut : 1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut : 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanny 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. - 2. Dalam Proses Penanganan Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 45 disebutkan sebagai berikut : 1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut : 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanny 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. -
Diduga difitnah oleh customernya yang bermitra dengan Gojek customer gojek Boy Yohanes Adrran ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-08-11 Komentar negatif yang dilayangkan oleh customer Gojek di aplikasinya membuat Sdr. Boy mendapat suspend dan di non aktifkan aplikasinya sehingga Sdr. Boy tidak mendapatkan customer - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - -
Sawah tidak bisa diolah dikarenakan jalan menuju sawah di cor dan bila hujan sawah tergenang air PT. Exelindo Ngatidjo ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-08-28 Cor blok beton yang dilakukann oleh masyarakat atas dana dari PT. Exelindo, cor tersebut dilakukan diatas tanah milik Sdr. Ngatidjo sehingga beliau tidak bisa mengolah sawahnya karena terhalang oleh cor beton Dalam KUHP tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 385 ayat (1) s/d ayat (6) KUHP dengan melaporkan ke pihak yang berwajib - 2. Dalam Proses Penanganan Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait perihal permasalahan ini dan akan dibuatkan surat rekomendasi kepada Sdr. Ngatidjo -
Anak gantung diri diduga dianiaya belum tahu Anak dari Endang Wijaya ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-09-04 Anak ditemukan gantung diri oleh keluarga istri, namun Sdr. Endang menduga bahwa anaknya dianiaya, oleh karena itu menunggu hasil autopsi dari RS kemudian apabila hasil tidak memuaskan Sdr. Endang menghendaki agar anaknya di autopsi ulang Konsultasi dan masih menunggu hasil autopsi dari RS - 2. Dalam Proses Penanganan - -
Ingin mengajukan perceraian mantan suami Fifi lianawati ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-09-25 Keluarga tidak harmonis, tidak merasa bahagian dengan suami selama 10 tahun Konsultasi direkomendasikan untuk berkonsultasi ke KUA - 1. Sudah Ada Solusi - -
Suami yang dikhianati oleh istrinya dengan cara berselingkuh dengan ponakan suami dan dipersulit menjual warisan milik ortu oleh saudaranya sendiri istri Yuliono Budi Santoso ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-09-26 1. Perselingkuhan keponakan dengan istri 2. Hak waris mau dijual untuk biaya hidup 3. Dikucilkan oleh keluarga Konsultasi (permasalahan keluarga) - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - -
Penahanan ijasah a.n Mamta Alma Aaldha SMP Stela Duce II Yk Mamta Alma Aaldha ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-06-01 Ijasah SMP masih di Stela Duce II belum diambil karena terhambat pembayaran, karena ijasah akan dipergunakan untuk ujian kelulusan di SMA penerbangan maka mencoba ke Stela Duce untuk mengambil ijasah namun tidak diberikan meskipun hanya meminta NIK (sudah datang ke Dikpora Bantul dan Kota namun file anak diketemukan) Pelanggaran terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dimana anak berhak untuk melanjutkan pendidikannya. - 1. Sudah Ada Solusi Disarankan ke Ombudsman DIY dikarenakan pengaduan mendadak karena hari berikutnya si anak sudah ujian, agar Ombudsman bisa membantu mengkoordinasikan permasalahan ini ke Dikpora Yogyakarta -
Menyesalkan cara pelaksanaan eksekusi rumah milik orangtua oleh Pengadilan Pengadilan Negeri Ikhas M.S ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2017-11-24 Orangtua (Ikhas M.S) sedang sakit. Tiba-tiba dilaksanakan eksekusi pengosongan rumah, sehingga merasa teraniaya - - 2. Dalam Proses Penanganan Sedang dalam proses (menunggu disposisi Kakanwil) -
Anak kandung tidak mendapatkan warisan Orangtua kandung Desy Ratnawati ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-11-27 Anak angkat yang sudah sah secara hukum meminta warisan kepada orangtua kandungnya namun ditolak / tidak diberikan warisan Diatur dalam Staatblad 1917 No.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dan menjadi ahli waris dari orangtua angkat. Akibat pengangkatan tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orangtua kandung dan anak. Secara hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah. Ia tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya. - 2. Dalam Proses Penanganan sudah dilakukan klarifikasi kepada penyampai komunikasi dengan menelpon dan disampikan agar melengkapi berkas yang kurang yaitu akta lahir, namun hingga kini berkas belumm terkumpul -
TAHUN BARU Di GUNUNG KIDUL.Aksi Klithih, Rampas dan Aniaya Wisatawan RH(18), Fd(17)warga Mlati Sleman,DK(17) warga Depok dan RA (16) warga Tegalrejo Yogya. wisatawan ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2018-02-01 Polres Gunung Kidul Melakukan pengejaran terhadap sekelompok pengendara motor diduga klithih yang melakukan penganiayaan dan perampasan rombongan wisatawan asal Kemalang Klaten Jawa tTengah,Minggu(31/12)petang.Peristiwa yang bisa merusak citra wisata Gunungkidul tersebut dinilai memalukan dan banyak pihak meminta perkara ini diutus tuntas. - - 2. Dalam Proses Penanganan - -
BELASAN EKS WTT " WADUL" KE HELP DESK Warga Pertanyakan Uang Ganti Rugi Pemerintah warga eks WTT ham DI Yogyakarta KAB. KULON PROGO 2018-02-13 Belasan Warga eks Wahan Tri Tungga(WTT) wadul kepada petugas help desk atau pusat layanan informasi Proyek Pembangunan NYIA di Temon , Senin (12/2 ). Warga yang dulu menolak pembangunan sarana transportasi udara tersebut menyampaikan persoalan uang ganti rugi lahan baik konsinyasi maupun bayar langsung yang hingga kini belum juga cairserta peluang kerja bagi mereka. - - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - -
Penjambretan Mahasiswi YJ (23), RA (25) Rusdiana ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2018-01-15 dua pelaku penjambretan babak belur dihajar warga usai beraksi di jalan Cempaka Putih, Caturtunggal, Sleman. Merek amerampas tas milik seorang mahasiswi Samarinda. Untuknya korban berani melakukan pengejaran hingga menyebabkan motor pelaku oleng dan menabrak mobil yang sedang melintas. setelah jatuh, keduanya dihajar massa. mereka langsung dibawa ke Polsek Bulak Sumur untuk dimintai keterangan. - - 2. Dalam Proses Penanganan - -
Hak Hidup - 20 Orang Penderita HIV/AIDS di Situbondo Telah Meninggal Dunia ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2016-12-08 Penderita HIV AIDS di Kabupaten Situbondo yang meninggal dunia mencapai 20 orang. Pernyataan tersebut disampaikan konselor HIV AIDS Dinas Kesehatan, Heryawan. Menurut Heryawan, selama tahun 2016, warga yang terinfeksi HIV AIDS di Kabupaten Situbondo, jumlahnya mencapai 111 orang. Virus HIV AIDS yang mematikan itu, saat ini sudah menjangkiti semua kalangan. Namun, yang tertinggi masih didominasi ibu rumah tangga yang mencapai 60 persen. Penyebab tertinggi terjangkitnya virus HIV AIDS di situbondo, rata-rata mereka terjangkit di lokalisasi Bandengan dan Gunung Sampan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 imbuh Heryawan, warga situbondo yang terinfeksi virus yang belum ada obatnya itu totalnya mencapai 611 orang. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Kesehatan
Hak Atas Kesejahteraan - Warga desa Situbondo ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2017-01-09 Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jatim sejak Januari hingga awal Februari 2017 sebanyak 410 orang. Penderita tertinggi adalah Kabupaten Bondowoso, yakni 69 penderita.Kemudian disusul Kabupaten Probolinggo 66 kasus, Kota Probolinggo 36 kasus, Ponorogo 30 kasus dan Tulungagung 23 kasus. Sedangkan, daerah lainnya masih dilakukan pendataan alias masih proses pendataan. Menurut Ansarul, faktor lingkungan menjadi alasan penyebab tingginya kasus DBD. Menurutnya, daerah yang mengalami kasus DBD karena kebersihan di lingkungan sekitar tak terawat dengan baik. Misalnya, air dalam bak atau ember dibiarkan berlarut-larut, sehingga menjadi sarang nyamuk. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Kesehatan - 2. Dalam Proses Penanganan - Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait optimalisasi pelayanan maupun penyuluhan terkait kesehatan - Koordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW terkait upaya menjaga lingkungan bersih bebas nyamuk Dinas Kesehatan
Hak Atas Kesejahteraan - Warga situbondo ham Jawa Timur KAB. SITUBONDO 2017-01-24 BANJIR SITUBONDO RUSAK FASILITAS PASIR PUTIH Pengelola objek Wisata Bahari Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengemukakan bahwa banjir di jalur Pantura tidak hanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas tetapi juga merusak fasilitas wisata. Pihaknya berharap kepada Pemkab dan Pemprov Jatim dapat segera mengatasi dengan mencari solusinya agar banjir tidak lagi terjadi sebelum berdampak yang lebih besar. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi dengan pemerintah kabupaten Situbondo dan juga dinas perhubungan kab. Situbondo Dinas perhubungan
Hak atas kesejahteraan panitia penyelenggara desa program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) dari BPN Kabupaten Sidoarjo warga Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo ham Jawa Timur KAB. SIDOARJO 2017-03-15 Puluhan warga Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Sidoarjo, beramai-ramai mendatangi kantor balai desanya, Rabu (15/3/2017). Kedatangan warga ini mempertanyakan pengurusan sertifikat massal yang diurus sejak 2009, tak ada kejelasan atau tak kunjung selesai. Warga menduga panitia penyelenggara desa program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) dari BPN Kabupaten Sidoarjo, dipermainkan oleh sejumlah panitia desa. Karena uang milik warga pemohon total senilai Rp 392 juta tak jelas keberadaanya. Umi Uswatun salah satu pemohon menilai panitia penyelenggara program SMS tidak transparan dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat. Karena tidak ada kejelasan, warga juga menduga ada penyelewengan. Sertifikat warga tak kunjung selesai, Padahal program ini berlangsung pada tahun 2009 silam. Sertifikat Umi sendiri, sampai kini juga belum selesai, dulu sudah menyetorkan uang sekitar Rp 3 juta. Warga yang sudah terlanjur membayar lunas sangat menyayangkan Ketua Panitia SMS, yakni H. Abu Dardak, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Camat Sedati. Tarif yang dikenakan pada warga variatif. Ada warga yang dikenakan sebesar Rp 1.250 juta sampai sebesar Rp 5 juta per-bidangnya. Padahal pernjanjian kepengurusan sertifikat masal swadaya ini hanya dikenakan biaya Rp 1. 250 juta per-bidangnya. Kepala Desa Kedung Cangkring Zainudin Fanani mengaku tidak tahu terkait dana yang dibawa panitia penyelenggara program SMS itu. Pasalnya, rekening bank khusus program SMS dibawa panitia, hingga saat belum juga dialihkan kepada pihak desa. Pihak desa tidak sedikitpun membawa uang warga sebesar Rp 392 juta itu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihak desa, akan memanggil ketua panitia beserta anggotanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 2. Dalam Proses Penanganan dilakukan mediasi dengan pihak BPN Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Desa Kedung Cangkring BPN Kabupaten Sidoarjo
Hak Anak - mendampingi 4 anak Narapidana atas nama Muh. Nizam, Anhar Rohman, Nidhom Al Farisi, Fachri Fachrudin, di Pondok Pesantren At Taqwa Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan ham Jawa Timur KAB. LAMONGAN 2017-03-21 Ybs sebagai pendamping anak di LPKA, mendampingi 4 anak Narapidana atas nama Muh. Nizam, Anhar Rohman, Nidhom Al Farisi, Fachri Fachrudin, di Pondok Pesantren At Taqwa Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan, yang akan mengikuti ujian, besar harapan ybs untuk mengikuti ujian tanggal 20-24 Maret 2017 (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk seluruh Mata Pelajaran), kemudian ujian UNBK tanggal 10-13 April 2017. Namun orang tua tidak memberi izin/persetujuan, yang harusnya mendukung hak anak. Dimohon koordinasi ke Diknas : Apakah diperbolehkan mengikuti ujian susulan, karena pihak Pondok Pesantren belum tahu tentang informasi soal ujian susulan tanggal 20-22, mohon untuk difasilitasi dan anak bisa dipindahkan sementara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - 1. Sudah Ada Solusi Ujian susulan anak dan kemudahan perpindahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Lembaga Pemasyarakatan Lamongan
Hak Atas Keadilan Kesatuan DenPom V/3-1 di Kota Probolinggo Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi an. Lilis Tianingsih) ham Jawa Timur KAB. PROBOLINGGO 2017-04-26 1. Penyampai komunikasi adalah seorang ibu Persit yang mana suaminya bernama Serka Rudi Hartono yang berdinas di Kesatuan DenPom V/3-1 di Kota Probolinggo, mengalami perlakuan yang tidak adil dan semua itu dilakukan secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; 2. Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) mendapat telepon dari WaDan Denpom V/3 dan diperintahkan pada hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016 pukul 07.00 WIB untuk menghadap DanPomDam V/Brw; 3. Pada hari Jum’at, tanggal 12 Februari 2016 suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) sekitar pukul 07.45 WIB menghadap WaDan PomDam V/Brw yaitu Letkol CPM Andrey Yoga S; 4. Tidak lama kemudian suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) bersama Lettu CPM Eko dan Pelda Heru dibawa ke ruangan Hartib Mayor CPM Sukadi. Sehingga di ruangan tersebut ada 6 (enam) orang termasuk suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono), yaitu Letkol CPM Andrey Yoga S., Mayor CPM Sukadi, Lettu CPM Suwanto, Lettu CPM Eko, Pelda Heru, dan Serka Rudi Hartono; 5. Kemudian secara bergantian diambil urine yang dimulai dari Lettu CPM Eko dimana urinenya kemudian ditaruh di Drugs Of Buse dan diletakkan di meja Kasi Hartib; 6. Selanjutnya adalah Pelda Heru akan diambil urinenya, namun karena kesulitan untuk keluar urinenya maka diganti dengan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) lalu kemudian hasil urinenya juga diletakkan di meja Kasi Hartib; 7. Kemudian Lettu CPM Eko bersama Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) duduk di kursi tamu Kasi Hartib sambil menunggu Pelda Heru mengeluarkan urinenya, dan pada saat bersamaan juga WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) keluar dari ruangan Kasi Hartib dan tidak tahu kemana; 8. Tidak lama kemudian WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) datang lagi dan mengajak Lettu CPM Eko dan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) keluar dari ruangan Kasi Hartib tersebut; 9. Lettu CPM Eko dimasukkan ke ruangan Kasi Idik dan Serka Rudi Hartono (suami penyampai komunikasi) dimasukkan ke ruangan Lettu CPM Dwi Indra untuk diperiksa, dan WaDan PomDam (Letkol CPM Andrey Yoga S.) keluar lagi dan tidak tahu kemana; 10. Kurang lebih selama 45 menit lalu datang rombongan Wadan Pomdam, Mayor CPM Sukadi, Mayor CPM Widodo, Kapten CPM Anas, Lettu CPM Suwanto ke ruang pemeriksaan dimana suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) diperiksa oleh Lettu CPM Dwi Indra; 11. Setelah itu suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) bersama Lettu CPM Eko dan Pelda Heru dibawa ke Rumah Sakit DKT sekitar pukul 09.30 WIB untuk diambil urine dan darah oleh Kapten CPM Anas, Lettu CPM Dwi Indra dan Sersan Nanang; 12. Pada saat pengambilan urine dan darah di Rumah Sakit DKT tersebut tanpa ada berita acara pengambilan urine dan darah yang dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); 13. Urine dan darah dari Rumah Sakit DKT tidak tahu dibawa oleh siapa dan dikemanakan; 14. Pada saat urine dan darah tersebut dibungkus dan disegel itupun tidak di hadapan dan tanpa sepengetahuan suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) dan tidak ada berita acara pembungkusan dan penyegelan yang dibuat oleh penyidik dan tidak ditandatangani oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); 15. Penyampai komunikasi mengeluhkan apakah ini merupakan prosedur hukum yang benar ? 16. Pada siang hari dilanjutkan pemeriksaan terhadap suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) dan selesai pada sore hari pukul 17.30 WIB, setelah sholat maghrib suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) langsung dimasukkan ke sel tahanan DenPom V/4 Surabaya; 17. Pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Lettu CPM Dwi Indra; 18. Suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) selesai di BAP pukul 14.30 WIB yang didampingi oleh penasihat hukum yaitu Kapten CHK Wahyu Sunaryo dan tanda tangan diatas BAP tersangka diatas NRPnya serta penyidiknya yaitu Lettu CPM Dwi Indra; 19. Penyampai komunikasi merasa ada beberapa kejanggalan yaitu : a. Saat pengambilan urine di Drugs Of Buse di ruangan Kasi Hartib tidak ada petugas dari BNN maupun petugas kesehatan; b. Dan saat urine interaksi tersebut tidak ada petugas dari BNN maupun petugas kesehatan dan suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) tidak ikut menyaksikan serta tidak mengetahui karena beliau sudah dipindah ke ruangan lain (yaitu ruangan Lettu CPM Dwi Indra untuk diperiksa); c. Tidak ada berita acara pengambilan urine di drugs Of Buse; d. Semua yang dilakukan tidak transparan dan secara sembunyi-sembunyi. 20. Upaya yang sudah dilakukan penyampai komunikasi sebagai istri adalah : a. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 menghadap DanPomDam V/Brw untuk menyampaikan semua keluhan tetapi tidak ada tanggapan apa-apa, malahan ybs diajak untuk menjalani tes urine juga. Begitu ybs mengiyakan untuk menjalani tes urine tersebut namun dengan syarat apabila hasil tes urine negatif maka ybs akan menuntut balik dan mereka (pihak PomDam) tidak berani untuk melanjutkan upaya tes urine terhadap ybs; b. Kemudian mereka (pihak PomDam) berkata pada penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) bahwa tes urine kepada ybs hanya untuk mencocokkan dengan hasil urine suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); c. Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) masih terngiang dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Kasi Idik yaitu Mayor CPM Widodo yang mengatakan bahwa “Untung orang PomDam baik ke Rudi bu, kalau tidak darah yang negatif bisa dijadikan positif”; d. Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) berpikir kenapa kok bicara begitu apa ini adalah sebuah siasat atau permainan untuk menjebak suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono); e. Sedangkan DanPomDam berkata “Tunggu saja di pengadilan”; f. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) menghadap ke Kaodmil untuk menyampaikan semua kejanggalan yang terjadi di berkas. Jawaban beliau “Kalau begitu permainan penyidik bu, kenapa tidak disampaikan ke DanPomDam”, kemudian penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) menjawab “Sudah pak, tapi tidak dihiraukan perkataan saya”. Kemudian beliau berkata “Kalau begitu nanti tuangkan di pembelaan atau pledoi dan minta dihadirkan saksi tambahan penyidik supaya dihadirkan”; g. Semua terkuak pada saat persidangan kalau penuh dengan kejanggalan dan Penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) mencium adanya ketidakberesan, karena ybs mengikuti setiap persidangan suaminya. 21. Fakta keterangan saksi di persidangan : a. Keterangan saksi 1 (Lettu CPM Suwanto) dan saksi 2 (Mayor CPM Sukadi) saat di sidang pengadilan memberikan keterangan bahwa : ? Saat pengambilan urine di Drugs Of Buse Satuan PomDam tidak ada dan tidak disaksikan petugas dari BNN maupun petugas dari kesehatan, hanya disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 saja; ? Saat pengambilan urine di ruangan Kasi Hartib tidak ada berita acara pengambilan urine yang dibuat oleh siapapun; ? Urine di Drugs Of Buse tersebut dibawa ke kantor BNN sekitar pukul 10.00 WIB oleh saksi 1 dan saksi 2 bertemu dengan dr. Purwanto dari BNN, tetapi tidak ada keterangan ataupun secara tertulis yang menyatakan urine tersebut positif atau negatif, hanya mencocokkan katanya positif; ? Saat urine interaksi tidak ditunggui atau disaksikan oleh tersangka; ? Urine diserahkan pada Kasi Idik PomDam V/Brw dan dikirim ke Labfor POLDA pada hari itu juga yaitu hari Jum’at tanggal 12 Februari 2016; b. Keterangan saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani) dari Labfor POLDA yang menganalisa urine tersebut dan ikut tanda tangan di berita acara hasil Labfor bersaksi di Pengadilan : ? Urine diterima di Labfor POLDA pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan langsung dianalisa saat itu juga oleh saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani); ? Hasil dari analisa urine tersebut adalah bahwa urine ada 2 macam yaitu di Drugs Of Buse dan dari Rumah Sakit DKT, dan darah dari Rumah Sakit DKT dengan perincian : ? Urine di Drugs Of Buse dari Satuan hasilnya positif; ? Urine dari Rumah Sakit DKT hasilnya negatif dan darah dari Rumah Sakit DKT hasilnya negatif; ? Masa aktif urine di dalam tubuh hanya 72 jam (3 hari) dan darah di dalam tubuh 7-8 jam masa aktifnya. c. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 3 (Kompol Imam Mukti) dan saksi 4 (PNS Luluk Muljani) saat di persidangan ada bukti rekamannya. Semuanya terbongkar setelah suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) melihat berkas perkara. 22. Kejanggalan-kejanggalan di berkas dan di persidangan : a. Laporan Polisi Laporan Polisi di berkas ditulis alat bukti hasil tes urine dari BNN Kebenarannya : ? Pengambilan urine di Drugs Of Buse dan saat urine interaksi tidak ada petugas dari BNN atau petugas kesehatan; ? Urine dibawa ke kantor BNN bertemu atau menemui dr. Purwanto hanya mencocokkan dan tidak ada keterangan atau pernyataan tertulis dari BNN ataupun dari dr. Purwanto, hanya katanya positif; ? Tidak ada berita acara pengambilan urine; ? Saat urine interaksi, tersangka dipindahkan ke ruangan lain dan sampai saat ini tidak ditunjukkan urine di Drugs Of Buse tersebut. b. BAP tersangka ? NRP yang tertera di BAP tersangka bukan NRP tersangka; ? Tanda tangan yang ada di BAP tersangka bukan tanda tangan tersangka karena tersangka tidak merasa tanda tangan diatas NRP yang salah melainkan NRP punya tersangka sendiri; ? Penyidik yang tertera di BAP tersangka adalah Mayor CPM Widodo bukan penyidiknya. Yang benar penyidiknya adalah Lettu CPM Dwi Indra dan itupun tidak ada di sprint penyidikan; ? BAP tersangka tersebut banyak yang tidak sesuai dengan keterangan tersangka dan diubah tanpa sepengetahuan tersangka. c. Berita Acara Labfor POLDA ? Tidak ada berita acara pengambilan urine di Drugs Of Buse saat di Kesatuan; ? Tidak ada berita acara pengambilan urine dan darah pada saat pengambilan di Rumah Sakit DKT; ? Tidak ada berita acara pembungkusan dan penyegelan saat urine dikirim ke Labfor POLDA; ? Bagaimana keabsahannya berita acara hasil Labfor POLDA tanpa dilengkapi berita acara pengambilan urine dan berita acara pembungkusan serta penyegelan yang tidak sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2009; ? Hasil berita acara Labfor POLDA tidak sama dengan keterangan saksi di persidangan, sedangkan saksi adalah yang menganalisa urine di Labfor POLDA dan ikut tanda tangan di berita acara hasil Labfor POLDA, dimana hasilnya adalah : ? Berita acara hasil labfor : Urine 1 dan urine 2 hasilnya positif : Darah hasilnya negatif ? Saksi di sidang : Urine 1 positif dan urine 2 negatif : Darah negatif d. Odmil Tidak mau tahu atas kekurangan berkas tersebut dan dianggap berkas tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat formil. e. Hakim 1. Pada saat tersangka menyampaikan mengenai NRP, tanda tangan serta penyidiknya yang semuanya tidak sesuai fakta di BAP. Jawaban Hakim : ? Tidak butuh berkas, yang dibutuhkan hanya keterangan mengenai urine. 2. Saat tersangka memohon untuk ditunjukkan berita acara pengambilan urine di Drugs Of Buse Satuan dan berita acara pengambilan urine dan darah di RS DKT. Jawaban Hakim : ? Rahasia penyidik, tanya sendiri ke penyidik. 3. Saat tersangka memohon untuk ditunjukkan berita acara pembungkusan dan penyegelan urine dan darah yang dikirim ke Labfor POLDA. Jawaban Hakim : ? Tidak ada, tanya sendiri ke penyidik. 4. Saat tersangka memohon untuk dihadirkan saksi tambahan penyidik biar jelas dan gamblang. Jawaban Hakim : ? Penyidik sibuk banyak kerjaan dan kapan selesainya sidang. 5. Saat memutus perkara Hakim hanya berdasarkan dengan apa yang ada di berkas dan tidak menggunakan keterangan saksi selama di persidangan. Bagaimana dengan tindakan Hakim yang semena-mena terhadap tersangka. 23. Pertanyaan penyampai komunikasi adalah : a. Bagaimana SOP pengambilan urine di Kesatuan ? b. Terkait prosedur pembuatan berita acara yang tidak terbuka dan transparan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ? c. SOP penerimaan urine di labfor POLDA maupun di RS DKT apakah sudah sesuai dengan PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba ? d. Apakah yang lebih relevan di pengadilan antara berkas berita acara hasil labfor POLDA atau keterangan dari ahli/pemeriksa/penganalisa hasil tes urine ? e. Terdapat ketidaksesuaian antara yang tertulis di berita acara penyidikan dan keterangan yang disampaikan oleh suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) pada saat penyidikan, bagaimana indikasi atas fenomena tersebut ? f. Mempertanyakan dasar pelaksanaan persidangan padahal banyak syarat formil ataupun berkas-berkas perkara yang belum lengkap ? g. Mempertanyakan penyikapan dan jawaban Hakim yang cenderung semena-mena terhadap suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) selaku tersangka dalam persidangan ? h. Apakah dasar pelaksanaan putusan Hakim dalam persidangan ini, yang berdasarkan anggapan penyampai komunikasi (Ibu Lilis Tianingsih) banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan baik dalam berkas perkara maupun dalam keterangan saksi di persidangan ? i. Terdapat perpanjangan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung yaitu mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, namun mengapa setelah masa penahanan dari Ketua Mahkamah Agung habis, suami penyampai komunikasi (Bp. Serka Rudi Hartono) masih belum juga dibebaskan ? Apakah dasar penahanannya tersebut ? Mengapa putusan kasasi tidak dibacakan sebelum masa penahanan dari Ketua Mahkamah Agung habis ? 1. UUD 1945; 2. KUHAP; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Merupakan permasalahan hukum (proses beracara di pengadilan), terkait untuk penegakan HAM nya dapat dilaporkan ke KOMNAS HAM yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Hakim Mahkamah Agung
Hak Untuk Memperoleh Keadilan Suami Ibu Hikmah Yunitasari Ibu Hikmah Yunitasari ham Jawa Timur KAB. PASURUAN 2017-05-09 a. Penyampai komunikasi menyampaikan permasalahan KDRT yang dialami oleh sepupunya (Ibu Hikmah Yunitasari); b. Ibu Hikmah Yunitasari sudah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak, tinggal di Pasuruan; c. Ibu Hikmah Yunitasari sering bertengkar dengan suami selama pernikahannya, bahkan terakhir sampai ada tindakan KDRT yang menyebabkan luka berdarah; d. Dari kejadian tersebut akhirnya ibu Hikmah Yunitasari melarikan diri dari rumah bersama kedua orang anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Pasuruan bahkan sampai dilakukan visum (pada bulan Maret 2017); e. Namun sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan tersebut, padahal ibu Hikmah Yunitasari dan anaknya sudah sangat ketakutan atas kejadian tersebut, dan kejadian tersebut juga menimbulkan trauma psikologis terhadap anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM - 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu tindak lanjut dari pihak Kepolisian, karena dalam hal pelaporan permasalahan tindak pidana maka pihak kepolisian mempunyai SOP terkait penanganan dan tindak lanjutnya. POLSEK Pasuruan
Hak Atas Rasa Keadilan Pihak kelurahan dan BPN Mohamad Nur Qomari ham Jawa Timur KAB. GRESIK 2017-05-09 a. Penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) menyampaikan permasalahan pelanggaran hak milik atas tanah mereka, dimana di dalam data persil kelurahan terdapat perubahan data kepemilikan tanah yang semula seharusnya menjadi milik dan atas nama H. Djalani (kakek dari penyampai komunikasi) atas nama orang lain; b. Atas perubahan data persil tersebut, penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) menjadi kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya, padahal ybs memiliki surat tanah (petok D) sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut; c. Penyampai komunikasi (Bp. Nur Qomari) sudah datang ke kantor kelurahan setempat untuk meminta penjelasan terkait masalah kepemilikan tanah tersebut bahkan juga sudah sampai meminta penjelasan ke kantor BPN Citraland; d. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena baik dari pihak kelurahan maupun kantor BPN hanya memberikan jawaban bahwa ada perubahan lansiran pada tahun 1973, sehingga ada perubahan data persil dan tidak bisa memberikan jawaban atas permasalahan hilangnya hak kepemilikan tanah Bp. Nur Qomari. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - 2. Dalam Proses Penanganan dikoordinasikan dengan pihak BPN Surabaya I (Citraland) BPN Surabaya I (Citraland)
Jembatan di Poncol Magetan ambrol, yang merupakan jembatan penghubung antara Desa Ngunut Kecamatan Parang menuju Desa Cileg Kecamatan Poncol Bencana alam Pengguna jalan dan jembatan poncol kab. Magetan ham Jawa Timur KAB. MAGETAN 2017-07-17 Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur lokasi, bahkan menyebabkan banjir bandang di lokasi sehingga pondasi jembatan tersebut tergerus oleh air, untuk ukuran ambrolnya yakni diameter panjang 10 meter, lebar 3 meter dan tinggi 5 meter. Kasie Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Magetan, Fery Yoga Saputra, menyampaikan bahwa kendaraan roda empat tidak bisa lewat karena bibir jembatan hanya tersisa 3 meter, dan untuk kendaraan roda dua bisa melintas namun harus hati-hati UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Penanganan darurat dari BPBP Kab. Magetan bekerjasama dengan Pemkab Magetan 1. Sudah Ada Solusi Pembangunan jembatan kembali BPBP Kab. Magetan bekerjasama dengan Pemkab Magetan
Keterlambatan pendistribusian beras miskin atau raskin dari bulog Perum BULOG Warga penerima raskin di Kab. Magetan ham Jawa Timur KAB. MAGETAN 2017-07-17 Keterlambatan pendistribusian beras miskin atau raskin dari bulog sangat dikeluhkan oleh masyarakat kurang mampu di daerah Magetan, karena keterlambatan pendistribusian tersebut sampai hampir lebih dari 3 bulan. Kepala Sub Divre Ponorogo, Ir. H. Rudi Prasetyo menyatakan bahwa mundurnya penyaluran RASKIN yang sekarang ini berubah nama menjadi Beras Rakyat Sejahtera atau disingkat RASTRA dikarenakan menunggu Surat Perintah Alokasi (SPA), sedangkan kemunduran SPA sendiri dikatakan karena adanya perubahan baik nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) di tahun 2017 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM - 1. Sudah Ada Solusi Koordinasi antara perum bulog divre ponorogo dan kelurahan maupun kecamatan penerima raskin Perum Bulog Divre Ponorogo, Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah balita gizi buruk di Magetan Jawa Timur tercatat masih cukup tinggi - Balita di kabupaten Magetan ham Jawa Timur KAB. MAGETAN 2017-07-17 Data dari dinas kesehatan Kabupaten Magetan, pada tahun 2016 terdapat 277 balita dengan gizi buruk, dan sebanyak 187 diantaranya bisa ditangani dan 90 balita terlepas dari status gizi buruk. Total balita dengan gizi buruk sampai pada bulan Februari 2017 adalah sejumlah 135 balita. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, yang menjadi faktor penyebab balita dengan gizi buruk diantaranya adalah faktor berat badan lahir rendah atau BBLR 3,7%, kemiskinan 21,48%, penyakit penyerta 7,41%, dan yang terbanyak adalah faktor pengetahuan orang tua tentang pola asuh terhadap anak yaitu mencapai 38,52%. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM - 1. Sudah Ada Solusi Berupaya terus melakukan pengawasan terhadap balita yang mengalami gizi buruk, baik pemeriksaan rutin atau pemberian makanan tambahan, termasuk pemberian pengetahuan gizi kepada para ibu dan diharapkan antisipasi gizi buruk dilakukan semenjak bayi dalam kandungan, yaitu selain pemeriksaan rutin, asupan gizi dari ibu kandung juga dibutuhkan untuk si balita. Dinas Kesehatan, Posyandu, Puskesmas, Kelurahan
Pembagian beras miskin di Magetan diduga tidak tepat sasaran - Warga miskin penerima raskin di kabupaten Magetan ham Jawa Timur KAB. MAGETAN 2017-07-18 Pembagian beras bersubsidi untuk keluarga miskin di Magetan masih menggunakan sistem lama seperti tahun sebelumnya, dimana penyaluran beras diduga tidak tepat pada orang yang berhak menerima, bahkan penerima yang harusnya menerima 15 kg per bulan dengan harga tebusan per kilo Rp. 1600, diduga hanya disalurkan separuh dari jatah pemerintah. Hal ini merupakan tradisi bahwa pembagian beras miskin di masyarakat dibagi rata. UU Nomor 39 Tahun 1999 - 1. Sudah Ada Solusi - Dinas Sosial
Hidup miskin, seorang pria harus menahan sakit hingga 15 tahun - Warga Dususn Rejo Desa Pager Gunung Kawedanan Magetan yang bernama Kaselan ham Jawa Timur KAB. MAGETAN 2017-07-18 Warga Dusun Rejo Desa Pager Gunung Kawedanan Magetan yang bernama Kaselan, semakin hari semakin kurus dengan rintihan kesakitan selama 15 tahun tanpa ada tindakan apapun dari keluarga. Disampaikan bahwa Kaselan menderita komplikasi, sakit parah namun tetap tidak dibawa ke rumah sakit karena masalah biaya. Kaselan tak bisa duduk tegak karena sakitnya terasa semakin bertambah parah ketika tidak berbaring, punggungnya terasa sangat sakit kalau dibuat duduk agak lama. Sebelumnya Kaselan sudah pernah dibawa ke rumah sakit namun tidak diketahui jenis penyakitnya dan tidak memberikan perubahan, sejak saat itu Kaselan hanya bisa pasrah menahan sakitnya, apalagi dia juga tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Menurut ibu Kaselan, awalnya Kaselan hanya mengeluhkan sakit perut namun sakit tersebut terus berlanjut hingga saat ini. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM - 1. Sudah Ada Solusi - Dinas Kesehatan
Hak atas kesejahteraan - Warga kelurahan Genteng pemohon sertifikasi PRONA ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-24 Menindaklanjuti pengaduan kasus untuk jadwal sosialisasi sertifikasi tanah prona 2017 yang sudah ditanyakan kepada Kantor BPN 2 Surabaya namun sampai sekarang tidak ada balasan (surat).ditanyakan kepada pihak kelurahan masih menunggu dari BPN, sementara ditanyakan kepada BPN katanya nunggu permohonan dari pihak kelurahan. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan koordinasi dengan kantor BPN 2 dan dilakukan sosialisasi pada tgl 25-01-2017 Kantor BPN 2
Hak untuk memperoleh keadilan Farzai'in Dudung Jamal Aja ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-25 Pada tahun 2007 Dudung Jamal Aja mengajukan hak cipta di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur, tapi sampai 2008 tidak ada kabar; 2011 dibantu Farza’in mengurus ulang langsung di jakarta, tapi nama yang keluar atas nama Farzai’in; Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dikirim surat koordinasi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Bidang Pelayanan Hukum Umum dan HKI)
Hak untuk memperoleh keadilan - Dadang Ponco ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-01-31 Anak yang bersangkutan ditahan oleh Polrestabes Surabaya 20 heri tanggal 15 Nov 2016 s/d 4 Desember 2016 dan diperpanjang tanggal 4 Des 2016 s/d 4 Januari 2017 Ada perpanjangan masa tahanan 40 hr Jika dihitung sampai saat ini sudah 88 hr sudah lebih 28 hari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan koordinasi dengan Rutan Klas 1 Surabaya dan memang ada Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri yang pemberitahuannya belum diterima pihak keluarga Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya
Hak atas kesejahteraan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya Forum Komunikasi Warga Penabung Beli Rumah YKP ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-02-07 1. Pelapor adalah perwakilan pengurus Forum Komunikasi Warga Penabung Beli Rumah YKP. 2. Pelapor memohon kepada Menteri Hukum dan HAM: a. Untuk berkenan mengklarifikasikan keberadaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) yang beralamat di Jl. Sedap Malam No. 09-11 Surabaya? b. Apakah kegiatan Yayasan di bidang properti termasuk menggugat banyak penabung beli rumah YKP ke muka hakim sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) serta ijin operasionalnya ? c. Legalitas hukum Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang disingkat YKP, dimana tidak sejalan dengan sejarah YKP yang merupakan program Jawatan Perumahan Rakyat (JPR) Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tahun 1951 ? d. Legalitas hukum eksekusi rumah YKP di Jl. Medokan Asri Barat IV MA IE-8 Surabaya oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan berdasar pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2015 ? e. Mohon penjelasan atas organ Yayasan yang berhak mewakili Yayasan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan ? f. Penabung beli rumah YKP memiliki ikatan hukum jual beli dengan Dewan Pengurus YKP, dimana Walikota Surabaya sebagai exofficio Ketua Dewan Pengurus YKP, sehingga apabila terjadi sengketa dan perselisihan maka bukankah pihak yang berhak menggugat adalah Ketua Dewan Pengurus YKP yang exofficio Walikota Surabaya ? 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 4. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. - 1. Sudah Ada Solusi Merupakan permasalahan hukum, dan untuk penyelesaian masalah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya Bagian Hukum Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya
Hak atas rasa aman Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya Narapidana an. Solihin ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-03-02 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap diri Narapidana Solihin yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dengan cara memukul betis serta menyetrum pundak dari Narapidana Solihin karena tidak mau menuruti perintah petugas tersebut (an. Very dan Teguh) untuk mengakui suatu peristiwa yang Narapidana Solihin tidak ketahui, dan atas pengeroyokan tersebut telah menyebabkan Narapidana Solihin menderita luka memar pada betisnya serta merasakan kesakitan pada pundaknya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaporan ke KOMNAS HAM RI oleh KRSNA LAW FIRM (Advocated and Legal Consultant) 1. Sudah Ada Solusi Bahwa sudah dikoordinasikan dengan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim terkait masalah tersebut dan sudah dilakukan upaya tindak lanjut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya
Hak anak Nur Salim (pemilik lahan gedung SMAN 1 Waru Pamekasan) Murid SMAN 1 Waru ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 SMA Negeri 1 Waru Pamekasan belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar karena disegel oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Penyegelan tersebut sudah terjadi sejak Jum'at (10/2/2017) lalu. Sehingga para siswa tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar terhitung sejak eksekusi penyegelan dilakukan oleh pemilik lahan. "Sebelumnya pemerintah sudah berjanji untuk memberi ganti rugi atas lahan yang ditempati ini, tapi sampai sekarang justru tidak ada tindak lanjut," kata salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik lahan Nur Salim, Senin (13/2/2017). Pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut juga membentangkan spanduk yang diletakkan di pintu gerbang sekolah. Bahkan dalam spanduk tersebut ditulis pemberitahuan jika lokasi SMA Negeri 1 Waru dalam penguasaan pemilik tanah atau ahli waris. Bahkan dalam spanduk tersebut juga terpajang nomor kontak pemilik lahan untuk bisa dihubungi oleh pihak terkait. "Bagi pihak yang berkepentingan kami himbau untuk tidak menggunakan (sekolah) sampai ada kesepakatan sewa atau beli," ungkapnya. Sementara Kepala Cabang Dinas Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan Slamet Gustiantoko masih berupaya melakukan komunikasi sekaligus koordinasi dengan pemilik lahan yang menyegel SMA Nengeri 1 Waru. Namun pihaknya enggan menjelaskan secara detail terkait penyegelan terhadap sekolah yang berada di bawah naungan instansi yang dipimpinnya. Apalagi peristiwa tersebut juga menjadi polemik tersendiri dalam beberapa tahun terakhir, namun masih bisa diredam oleh tokoh masyarakat sekitar. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kepala Cabang Dinas Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan Slamet Gustiantoko masih berupaya melakukan komunikasi sekaligus koordinasi dengan pemilik lahan yang menyegel SMA Nengeri 1 Waru. 2. Dalam Proses Penanganan melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini, agar supaya kegiatan belajar mengajar siswa SMAN 1 Waru tidak lagi terganggu, terutama dengan Dinas Pendidikan terkait pengalihan sementara kegiatan belajar mengajar siswa, karena untuk siswa kelas XII akan menghadapi ujian nasional. Dinas pendidikan
Hak Atas Kesejahteraan Kades Candi Burung Kab. Pamekasan warga Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Sejumlah warga Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo, menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Pamekasan Jl Stadion 81, Selasa (28/2/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai tuntutan agar penegak hukum segera menangkap Kades Candi Burung Fauzan, sebab jajaran Polsek Proppo sempat menggerebek rumah Kaur Kesra Desa Candi Burung Hasin yang diduga hendak menyelewengkan raskin, Jum'at (22/2/2017) lalu. Bahkan saat penggerebekan tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa raskin sebanyak 97 sak berisi 25 kilogram (kg). Beras yang masih bertuliskan Bulog disalin ke sak lain hingga sebanyak 28 sak berukuran 50 kg. "Kami datang kesini untuk meminta agar kasus ini segera diselesaikan, apalagi pelaku sudah tertangkap basah oleh polisi saat mau menjual raskin," kata salah satu orator aksi Jufri. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penegak hukum segera melakukan proses sesuai dengan perundang-undangan. "Tolong jangan main-main pak, segera tangkap. Karena selain merugikan warga, juga merugikan negara," ungkapnya. Pada kesempatan itu, sejumlah warga tidak hanya melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga membawa beberapa poster desakan agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus tersebut. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa pihak Kepolisian sedang melakukan proses penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan raskin yang terjadi. Saat ini proses tersebut masuk dalam tahapan pemanggilan saksi. Karena untuk memenuhi tuntutan warga untuk segera menangkap pelaku, pihak POLRES Pamekasan harus mengumpulkan bukti maupun mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait permasalahan tersebut. POLRES Pamekasan
Haka atas kesejahteraan - Warga Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Sebanyak empat titik di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, terkena dampak luapan air sungai akibat hujan deras yang mengguyur daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, Senin (27/2/2017). Dari keempat titik tersebut masing-masing di Jl Amin Jakfar Gang V, Jl Sersan Mesrul Gang IIIB dan Gang V dan wilayah Jembatan Baru, Gladak Anyak, Pamekasan. "Daerah yang terkena dampak hanya empat titik, semuanya di Kelurahan Gladak Anyar," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Budi Cahyono. Sementara luapan air yang menggenangi rumah warga diperkirakan mencapai hingga kedalaman 120 centimeter (cm). "Untuk kedalaman air bervariatif, mulai dari 60 cm hingga 120 cm," ungkapnya. "Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja terdapat sejumlah kerusakan. Di antaranya sebuah kamar mandi warga yang berada di dekat sungai, terlebih air juga cepat surut," jelasnya. Pada peristiwa tersebut, sejumlah instansi di Pamekasan bahu membahu mengevakuasi korban terdampak banjir. Selain BPBD juga terdapat instansi lain, di antaranya TNI-Polri hingga para Korp Sukarelawan (KSR) Palanag Merah Indonesia (PMI) Pamekasan. Mereka membantu mengevakuasi warga dengan menggunakan sejumlah peralatan, mulai dari baju pelampung hingga perahu karet milik instansi pemerintah. Bahkan mereka juga menerobos tingginya air di daerah cekungan itu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 1. Sudah Ada Solusi Dalam penanganan masalah banjir ini, sejumlah petugas gabungan dari berbagai instansi masih siaga di berbagai lokasi banjir. Mulai dari petugas TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah instansi lain di Pamekasan; TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan (Dinkes), Palang Merah Indonesia (PMI)
Hak atas rasa aman - Warga Pamekasan ham Jawa Timur KAB. PAMEKASAN 2017-03-21 Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pamekasan yang notabene lembaga pencegahan narkoba di wilayah hukum daerah berslogan Bumi Gerbang Salam tidak kunjung terbentuk. Padahal lembaga tersebut sangat dibutuhkan, menyusul maraknya peredaran barang haram tersebut hingga pelosok desa. Bahkan kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya dialami masyarakat berduit, tapi justru terhadap pelajar. "Kita sudah mengajukan persyaratan ke BNN Pusat melalui BNN Provinsi (Jatim) tentang pembentukan BNNK, tapi sampai sekarang belum ada informasi lanjutan," kata Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pamekasan Kholil Asy'ari, Senin (6/3/2017). Namun pihaknya sudah mengaku mendapatkan edaran pembentukan BNNK yang akan segera digelar dalam beberapa bulan kedepan. "Baru-baru ini kami mendapat surat edaran tentang kabupaten/kota di Indonesia yang akan dibentuk," ungkapnya. "Pamekasan berada di urutan 84, tapi kami belum tahu pasti apa nanti akan dibentuk serentak atau berurutan berdasar nomor urut," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan itu. Jika pembentukan BNNK dibentuk berdasar nomor urut, bisa dipastikan BNNK Pamekasan belum bisa dibentuk pada 2017. "Jadi kami belum tahu apakah tahun ini akan dibentuk secara serentak atau bagaimana (berdasar nomor urut)," imbuhnya. "Tapi kami tetap berkoordinasi melalui BNN Provinsi (Jawa Timur) yang menindak lanjuti ke pusat, apalag apalagi kita sudah melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan," pungkasnya. Sekalipun hingga saat ini BNNK Pamekasan belum terbentuk, namun Satgas P4GN justru gencar melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - 1. Sudah Ada Solusi 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertengahan tahun 2016, namun masih belum ada tanggapan. Pihak Pemkab Banyuwangi mempunyai kewenangan sebatas pengusulannya saja, keputusan terkait relevan atau tidaknya pembentukan BNNK di Pamekasan sepenuhnya merupakan kewenangan BNN; 2. Kendati BNNK belum ada, namun secara kinerja untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di Pamekasan tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Satgas P4GN); 3. KODIM 0826 Pamekasan, intensif melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba di Pondok Pesantren, yang dimotori oleh Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satgas P4GN) Pamekasan. POLRES, BNNK Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan
Hak Atas Keadilan - Selfi Alfianita Susanti Wijaya ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-03-23 1. Pelapor mempunyai orang tua yang sudah bercerai, alasan perceraian dikarenakan ayah pelapor tidak pernah memberikan nafkah sehingga ibu pelapor yang bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari; 2. Ayah pelapor menikah lagi tanpa ada proses cerai dengan ibu pelapor, hal ini dibuktikan dengan ibu pelapor masih mempunyai surat nikah (asli), sedangkan ayah pelapor mempunyai surat keterangan duda yang dijadikan syarat melakukan pernikahan lagi; 3. Ayah pelapor sudah meninggal 3 bulan yang lalu; 4. PT. MEROKE TETAP JAYA tempat ayah pelapor bekerja, memberikan pesangon terhadap ayah pelapor sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena ayah pelapor sudah mengabdi selama 28 tahun, akan tetapi dari jumlah uang tersebut pihak pelapor mendapatkan bagian lebih sedikit daripada istri muda ayah pelapor, hal tersebut dilakukan oleh pakde pelapor yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan ayah pelapor; 5. Harapan pelapor adalah memperoleh hak yang sama karena mengingat pelapor adalah ahli waris mutlak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak penyampai komunikasi dan istri muda dari ayah penyampai komunikasi -
Hak Atas Keadilan PDAM Mujiono ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-04-07 1. Terkait pipa PDAM; 2. Pihak PDAM telah mengambil meteran PDAM dari penyampai komunikasi (Bp. Mujiono), dengan beberapa pasal pelanggaran yang dituduhkan terhadap Bp. Mujiono : a. Pencurian, mengambil air PDAM dengan selang pipa secara ilegal; b. Debit meteran PDAM milik Bapak Mujiono berjalan mundur; c. Menyalurkan air PDAM dengan menggunakan selang ke rumah warga sekitar. 3. Atas pelanggaran tersebut, penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) dikenakan denda juga yang harus dibayar sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); 4. Penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) kemudian mengirim surat ke pihak PDAM untuk mengajukan permohonan keringanan, yang kemudian oleh pihak PDAM denda dikurangi menjadi Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 10 bulan, dalam hal ini penyampai komunikasi (Bp. Mujiono) merasa keberatan dan tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar denda dimaksud; 5. Untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari setelah pipa meteran air diambil oleh pihak PDAM, penyampai komunikasi (Bp. Mujiono) mengambil air dari tetangga sekitar; 6. Penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) menyanggah atas tuduhan pelanggaran pencurian, karena selama pemakaian air PDAM penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) menggunakan secara normal dan bukan secara ilegal sebagaimana dituduhkan; 7. Terkait permasalahan tersebut, penyampai komunikasi (Bapak Mujiono) memohon dapat dibantu mendapatkan keringanan denda atas pelanggaran dan dapat segera dipasang kembali pipa meteran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - 2. Dalam Proses Penanganan Merupakan permasalahan hukum, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyampai komunikasi PDAM
Hak Perempuan dan Anak Agus (Terlapor) Frigate Diana Lucy ham Jawa Timur KOTA SURABAYA 2017-05-18 a. Bahwa Sdri. Frigate Diana Lucy (Diana/Penyampai Komunikasi) kenal dengan Agus (Terlapor) pada hari jumat tanggal 20 Desember 2012, Diana dikenalkan dengan Agus oleh teman Diana yang bernama Sdr. Arif Wijayanto dengan cara diberi nomor pin BB (Black Berry), kemudian Diana menghubungi Agus dan berkenalan, selanjutnya Diana berlanjut berhubungan dengan Agus melalui telepon seluler, setelah sama-sama merasa cocok hingga pada tanggal 25 Desember 2013 Diana dan Agus sepakat untuk menjalin hubungan pacaran meskipun belum pernah bertemu secara langsung. b. Bahwa kemudian Agus menyampaikan isi pesen kepada Diana melalu BBM yang berisi Agus ingin bertemu Diana dan mengajak Diana melakukan persetubuhan dan Agus berkata „masa kamu tidak mau dinikahi sama sersan dua, jika tidak mau (melakukan persetubuhan) berarti tidak serius menjalin hubungan pacaran, kemudian Diana mengiyakan ajakan Agus tersebut. c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Januari tahun 2014 sekira pukul 14.00 Wib Diana janjian ingin bertemu dengan Agus ditempat kerja Diana di Supermarket Superindo Jl Rungkut Mapan Utara Surabaya setelah Diana bertemu dengan Agus kemudian Diana dan Agus berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol lupa menuju kedaerah jlan raya H Juanda Surabaya kemudian Agus mengajak Diana menuju hotel (nama lupa) namun karena tidak ada kamar yang kosong, lalu Agus mengajak Diana menuju ke penginapan Raja Mulia yang berada di daerah Bungurasih Sidoarjo, selanjutnya Agus dan Diana menyewa kamar penginapan , lalu Agus dan Diana masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan). d. Bahwa setelah pertemuan yang pertama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sikap Agus terhadap Diana berubah menjadi kasar dan tidak pernah membalas telepon Diana hingga akhirnya Diana tidak pernah bertemu dengan Agus lagi, kemudian pada bulan April 2014 Diana mengetahui jika Diana mengalami kehamilan selanjutnya Diana menguhubungi Agus dan menyampaikan jika Diana hamil, namun Agus mengatakan jika Diana berbohong. e. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat lagi yakni pada bulan Mei tahun 2014 Diana memeriksakan kandungan bersama kedua orang tua Diana ke RS Ibu dan anak Putro Agung Surabaya dan diperoleh hasil jika Diana mengalami kehamilan dengan usia kandungan 5 (lima) bulan lebih, kemudian Diana memberitahu Sabani (Peltu Pom Sabani) selaku orang tua Diana jika ayah dari anak Diana adalah Agus. f. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 Sabani mencari keberadaan Agus di Yonarhanudse-8 namun Sabani tidak menemukan Agus kerena seluruh personil Yonarhanudse-8 ada kegiatan Pam Pemilu, kemudian Sabani menemui provost Yonarhanudse-8 dan menyampaikan agar Agus kerumah Sabani beberapa hari kemudian masih bulan Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib Agus datang menemui Sabani di rumah adik ipar Sabani di Desa Jebuk Cangkringsari Sukodono Sidoarjo, selanjutnya pada bulan Juli 2014 diperoleh kesepakatan jika Agus berjanji akan menikahi Diana secara resmi setelah anaknya lahir. g. Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2014 sekira pukul 07.10 Wib Diana melahirkan anak bayi perempuan secara caesar yang diberi nama Avry Clarinta Seravina di rumah sakit Arofah Anwar Medika Sukodono Kab Sidoarjo. h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sabani mendatangi Kesatuan Yonarhanudse-8 untuk menemui Agus dan meminta pertanggung jawaban Agus sesuai janjinya namun Agus menginginkan tes DNA atas anak yang dilahirkan Diana jika anak tersebut memang anak Agus maka Agus mau menikah Diana namun jika tidak terbukti anak tersebut bukan anak dari Agus maka Agus tidak mau menikahi Diana , mendengar pernyataan Agus tersebut kemudian Sabani selaku orang tua Diana tidak terima dan mengajak Diana untuk melaporkan Agus ke Polisi Militer selanjutnya Agus dan pihak kesatuan Yonarhanudse-8 yaitu Kapten Arh Faruk meminta kepada Diana dan Sabani agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara menikahkan Diana secara resmi dengan Agus. i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Agus dengan Diana melangsungkan pernikahan di kantor KUA kec Tambaksari Surabaya sesuai dengan Kutipan akta nikah KUA Kec Tambak Sari Surabaya nomor : 0439/021/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, setelah menikah Agus dengan Diana tidak tinggal satu rumah melainkan Diana tinggal bersama Sabani dan Sdri Marinssi Virhowati sedangkan Agus tinggal di Asrama bujangan dan Agus juga mengatakan jika belum boleh tidur di luar serta belum dapat asrama keluarga dan selama Diana menikah dengan Agus tersebut Agus jarang pulang kerumah Sabani untuk menemui Diana selama satu bulan hanya dua sampai tiga kali saja Agus mau datang kerumah Sabani itupun Diana harus menghubungi atasan Agus yaitu Lettu Arh Joko Murtilam kemudian pada awal bulan Juni 2015 Agus datang ke rumah Sabani dan berpamitan akan penugasan ke Saradan Madiun dan sampai dengan sekarang Agus tidak pernah datang kerumah Sabani. j. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat pada bulan September 2015 Diana bersama Sabani mendatangi kesatuan Yonarhanudse-8 untuk meminta pertanggung jawaban Agus namun Diana dan Sabani tidak bertemu dengan Agus hanya ditemui oleh Lettu Arh Joko Murtilam dan Pasi Intel Yonarhanudse-8 Letda Arh Rahman karena Agus tidak berada ditempat, kemudian Diana dijanjikan pertemuan keesokan harinya namun setelah Diana datang ternyata Diana juga tidak bisa bertemu dengan Agus dan Diana berupaya menghubungi Agus melaui Hpnya namun tidak pernah dijawab selanjutnya Diana merasa Agus tidak ada itikat baik maka Diana dengan didampingi Sabani melaporkan Agus ke Polisi Militer atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). k. Bahwa meskipun Diana tercatat sebagai istri prajurit namun Diana tidak pernah diperbolehkan ikut kegiatan persit, untuk kartu petunjuk istri (KPI) juga tidak punya, padahal Diana sudah meminta Agus untuk mengurusnya namun Agus selalu menjawab jika masih sibuk dan iya nanti, selain itu Diana juga meminta kepada Agus ingin tinggal di Asrama namun Agus menjawab jika belum ada tempat tinggal. l. Bahwa sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang Agus tidak pernah pulang kerumah Diana dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Diana dan anaknya, sehingga kehidupannya ditelantarkan dan tidak diberi penghidupan yang layak dan segala kebutuhan Diana dan anaknya dipenuhi oleh kedua orang tua Diana selain itu Agus juga pernah melakukan kekerasan secara fisik kapada Diana yaitu dengan cara mendorong Diana hingga terjengkang ke tempat tidur. m. Bahwa penyebab Agus meninggalkan Diana karena memang Agus tidak ada niat setulus hati untuk menikahi Diana dan mau menikahi Diana karena takut perkara asusila yang pernah Diana laporkan diteruskan ke Pengadilan Militer selain itu saat ini Agus telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang tinggal di daerah Tuban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - 2. Dalam Proses Penanganan dilakukan koordinasi dengan pihak Pangdam V/Brawijaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Pusat Pendampingan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sidoarjo. Pangdam V/Brawijaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Pusat Pendampingan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sidoarjo
adanya konflik sosial karena Tenaga Kerja ASing (TKA) Perusahaan SINHUWA dan Pembangkit Jawa Bali (PJB) Warga Desa Terate Kecamatan Keramatwatu ham Banten KAB. SERANG 2017-03-13 Dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berjumlah 400 orang sedangkan pekerja lokalnya hanya beberapa orang saja padahal didaerah tersebut banyak warga lokal yang menganggur dan ini menyebabkan konflik sosial UU 39 Tahun 1999 , UU 6 Tahun 2011 Telah dilakukan pengecekan langsung bersama Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) Kanwil Kemenkumham Banten 1. Sudah Ada Solusi agar warga desa juga dipekerjakan dalam proyek tersebut dan komumikasi lagi dengan pihak PT. SINHUWA Kanwil Kemenkumham Banten serta Badan Perwakilan DEsa (BPD) DEsa TErate
Pembatalan Akta Kelahiran terkait Penetapan Ahli waris Keluraga Besar dari Almh. Hj. Sayu (Ibu dari Ny. Siti Suswati Mendrofa) dan pihak BPN Kota Cilegon Ny. Siti Suswati Mendrofa serta Agus Rudianto ham Banten KAB. SERANG 2014-11-04 Bahwa setelah kedua orang tua pelapor meninggal pihak dari saudara kandung ibuda pelapor menggugat pembatalan akta lahir pelapor dan adik pelapor agar tidak menjadi ahli waris dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serang dan sampai tingkat kasasi akta kelahiran tersebut tetap dibatalkan. Dan pada tanggal 10 Maret 2017 ada kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat akta perdamaian perjanjian bersama yang isinya menghentikan semua gugatan/perkara dari tingkat pertama s.d kasasi dan menganggap bahwa pelapor adalah bagian dari ahli waris. Namun saat pelapora akan mengurus sertifikat tanah di BPN Kota Cilegon ditolak dengan alasan pelapor diminta untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak pengacara dari keluarga Hj. Sayu. UU 39 Tahun 1999 dan pasal 28 UUD 1945 Telah dilakukan rapat penelaahan di Kantor Wilayah Kemenkumham Banten 2. Dalam Proses Penanganan akan dilakukan rapat dengan mengunfang instansi terkait Kanwil Kemenkumham Banten, BPN Kota Cilegon.
Tiang listrik yang menggangu perumikan warga PT. PLN Warga Pejaten Mas Block C15 No.4 Kramatwatu Kab. Serang ham Banten KAB. SERANG 2017-05-12 bahwa dikenakan biaya yang terlalu besar yang dibebankan kepada warga untuk memindahkan tiang listrik yang menggagu perumahan warga UU 39 Tahun 1999 telah dibuatkan surat rekomendasi oleh pihak Kantor desa 2. Dalam Proses Penanganan Akan diadakan rapat dengan mengundang pihak terkait PT. PLN, Kanwil Kemenkumham Banten
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan PT. Cabot Indonesia Karyawan PT. Cabot Indonesia ham Banten KAB. SERANG 2015-11-11 Bahwa ada PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah permasalahan ini masih dalam proses Kasasi karena pada tingkat pertama di PHI gugatan para karyawan kalah. dan juga pihak perusahaan menghentikan upah bagi para pekerja sejak bulan Mei 2017 dimana hal ini menjadi pukulan berat bagi para pekerja yang harus menafkahi keluargannya. UU 39 Tahun 1999, dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masih dalam proses Kasasi di MA 2. Dalam Proses Penanganan akan dirapatkan dengan memanggiln pihak perusahaan dan dinas terkait Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten
Pada Bulan Februari masyarakat yang betempat tinggal di sekitar Pt. Shiva Sakti Steel datang ke Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Banten untuk melakukan pengaduan karena menurut pengakuan masyarakat tersebut perusahaan tersebut sudah melakukan pencemaran melalui asap. Kemudian pengaduan dari masyarakat tersebut di tindaklanjuti oleh Kanwil Kemenkumham Banten. Pt. Shiva Sakti Steel Masyarakat Dan Buruh ham Banten KAB. SERANG 2016-02-16 Pada Tanggal 12 Februari 2016 Kanwil Kemenkumham Banten bersama Kantor Imigrasi kelas I Serang mendatangi Pt. Shiva Sakti Steel sesampainya di perusahaan tersebut kami diterima oleh HRD perusahaan tersebut bernama Edi. Kemudian kami menjelaskan maksud dan tujuan kami datang setelah itu kami melakukan wawancara terhadap edi dan mengecek legalitas perusahaan tersebut. Edi menjelaskan bahwa pada bulan Januari warga setempat melakukan protes tentang pencemaran lingkungan melalui udara namun permasalahan tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan surat kesepakatan pada tanggal 20 Januari 2016. Setelah mendapatkan penjelasan dan melakukan pengecekan terhadap orang asing dan legalitas kami tidak menemukan pelanggaran apapun. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. LSM dan Masyarkat 1. Sudah Ada Solusi Dalam Operasionalisasi perusahaan , Seyogyanya tidak hanya memenuhi aspek hukum saja, tetapi aspek Hak Asasi Manusia serat nilai norma yang berlaku secara lokal ditampung dan dipenuhi. sehingga tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Banten dan Kantor Imigrasi Kelas I Serang
Dugaan adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan Pt. Shiva Sakti Steel Karyawan ham Banten KAB. SERANG 2016-05-24 Adanya dugaan pelanggaran norma kerja yang di lakukan oleh PT. SHIVA SAKTI STEEL terhadap karyawan ( anggota SPN ), tidak mengikutsertakan karyawan tersebut kedalam BPJS ketenagakerjaan, membayar upah di bawah upah minimum kabupaten, tidak membayar upah ketika karyawan tidak masuk kerja karena suatu hal, membayar upah lembur di bawah tarif upah lembur dan tidak memberikan alat pelindung diri ( APD ) yang layak dan tidak sesuai dengan kondisi kerja A. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 B. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 C. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 ayat (1) dan (2) E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 6 F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 99 (1) G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 90 H. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 93 SPN ( Serikat Pekerja Nasional ) 1. Sudah Ada Solusi Perlu di adakan pertemuan antara pihak perusahaan, karyawan, Dinas Tenaga Kerja Perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaan Kanwil Hukum dan Ham Banten Dinas Tenga kerja
Diduga telah terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dam hal ini PT. Hwa Hook Steel terhadap karyawannya yang telah meninggal dunia ( Alm. Jakar). Bahwa diduga pihak perusahaan tidak membayarkan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. Hwa Hook Steel Alm. Jakar dan Keluarga ham Banten KAB. SERANG 2016-09-08 Adanya salah satu karyawan bernama Jakar yang bekerja perusahaan di PT. Hwa Hook Steel yang masuk rumah sakit dan di rawat. Pihak keluarga datang ke perusahaan tersebut dan menanyakan hak-hak karyawan tersebut, namun pihak pihak perusahaan hanya memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000, dan pada tanggal 11-03-2016 Jakar meninggal dunia akibat gagal ginjal, akhirnya istri jakar sebagai Ahli Waris datang ke PT. Hwa Hook Steel memberikan informasi bahwa suaminya sudah meninggal dan sebagai ahli waris istrinya menanyakan kembali hak-hak Alm. Jakar namun pihak pihak perusahaan tidak memberikan hak-hak alm. jakar ke pihak keluarga. akhirnya pihak keluarga melaporkan ke Serikat pekerja Nasional dan di lanjutkan ke Kanwil Hukum Dan Ham Banten. Setelah mendengarkan keluhan dari keluarga Alm. Jakar di ketahui bahwa pihak perusahaan tidak mendaftarkan Alm. Jakar ke Bpjs Ketenagakerjaan, pihak keluarga hanya ingin hak-hak Alm. Jakar di bayarkan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 ayat (1) dan (2) Serikat Pekerja Nasional dan Ahli Waris (istri) 1. Sudah Ada Solusi 1. Perlu adanya musyawarah kembali antara pihak ahli dan pihak perusahaan 2. perlu melibatkan SPN dan Disnakertrans 1. Kanwil Hukum Dan Ham Banten 2. Disnakertrans 3. SPN