datamaskumham

Kategori

Provinsi
Tahun
Permasalahan
Terduga
Korban
Pemangku Kepentingan
Table Datamaskumham
Action Permasalahan Kategori Provinsi Lokus Waktu Payung Hukum Uraian Kejadian Intervensi Tingkat Penanganan Saran Penyelesaian Pemangku Kepentingan
Penyalahgunaan Narkoba hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-03-06 Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kejadian dilakukan oleh mayoritas pelajar . Pelajar tersebut hanya mengedarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan keluarga. Pengadilan Negeri Bireuen bekerja sama dengan jaks 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan masuknya budaya luar mempengaruhi pola pikir masyarakat kearah negatif sehingga peran pemerintah yang melakukan upaya pencegahan. Polisi, Jaksa, dan Pengadilan Negeri
Pengaduan Masyarakat terkait Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat ham Aceh KAB. ACEH BARAT 2016-02-25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Status Desa Tokoh II yang belum mendapat kejelasan pemekaran berdasarkan surat 27 Mei 2015 terkait Gampong Persiapan Tokoh II, dalam hal ini Pemberian memberikan informasi dan klarifikasi kepada kami terkait sejauh mana Pemerintah Daerah telah melakukan pemenuhan hak-hak masyarakat pada desa bersangkutan, mengingat surat Pernyataan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 140/633/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 disebutkan bahwa gampong Persiapan tersebut akan kembali pada desa Induknya kurun waktu 2 (dua) bulan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Bupati Aceh Barat Daya dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankommas Menyurati Bupati Aceh Barat dan melakukan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dengan Pemerintah Setda Kab. Aceh Barat Daya terkait permasalahan tersebut. Penyelesain yang dihasilkan dari permasalahan ini dengan terbitnya Jawaban dari Setdakab. Aceh Barat Daya terkait status Desa Persiapan Tokoh II Nomor: 146.1/350/2016 Tanggal 23 Maret 2016 Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Setda Kab. Aceh Barat Daya
Kasus Perceraian (Cerai Gugat) hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-08-08 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kasus ini terjadi akibat perselisihan yang terus-menerus, KDRT, dan selingkuh (ada pihak ketiga) Sudah dilakukan mediasi di tingkat gampong oleh mukim dan tuha peut tetapi sering tidak berhasil 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya kedua belah pihak saling mengenal dan untuk pemerintah dalam hal ini KUA dapat meninjau dan mencegah pernikahan dini. Pihak keluarga, mukim, tuha peut dan Mahkamah Syariah
Kasus kericuhan dari pembangunan mesjid hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-09-20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Kericuhan ini terjadi karena mesjid tersebut akan dibangun oleh sekelompok aliran yang ingin memisahkan diri dari masyarakat muslim di kampung itu Kasus ini ditangani oleh Komnas HAM. Dalam hal ini Komnas HAM menindaklanjuti dan mengeluarkan rekomendasi sehingga rekonsiliasi sosial tercapai dan pendirian mesjid dapat dilakukan. 1. Sudah Ada Solusi Diharapkan pemerintah daerah tidak memfasilitasi Organisasi Masyarakat Bireuen Development Committe yang meresahkan masyarakat Pemuka adat dan agama, Bakesbangpol dan Linmas
Menerima Pengaduan Masyarakat melalui surat direktorat Jenderal HAM R.I. terkait kasus KDRT Sdr.Arifin Bin Suid Tanggal ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2016-04-05 Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 Ayat (1) “Setiap Orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, martabat dan hak miliknya Sdr. Arifin Bin Suid merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Syariah Jantho atas tuduhan mrlakukan perselingkuhan dengan teman kantornya oleh istri (Mehram Binti Hamban), putusan Pengadilan diangap kurang adil dikarenakan tidak ada bukti dan saksi serta tidak ada pengambilan sumpah oleh pelapor (istri pengadu). Sebagai akibat putusan tersebut pihak istri betindak semena-mena dengan melakukan pengusiran dan mengumpat dengan kata-kata kotor dan kasar serta melakukan ancaman KDRT selagi Sdr. Arifin bin Suid menderita sakit akibat terjatuh dari pohon. Semua kejadian tersebut disaksikan oleh anak bungsunya sehinnga mengalami stress dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Mahkamah Syariah Jantho akan tetapi tidak ada klarifikasi dari mahkamah Syariah Jantho. Mahkamah Syariah Jantho
Laporan Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-06-02 Undang- Undang. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Pengaduan Masyarakat a.n Awaluddin terkait konsultasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Kasus Sengketa Tanah pada Tanggal 02 Juni 2016 Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menelaah kasus tersebut dan masih terdapat kekurangan untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA 2. Dalam Proses Penanganan Belum bisa ditindaklanjuti karena Putusan MA telah berkekuatan Hukum tetap (incraht) sedangkan yang bersangkutan belum memiliki bakti baru untuk melaksanakan PK sesuai dengan UU. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Mahkamah Agung
Laporan Surat Pengaduan dari Pemerintah Aceh Perihal Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Outsourcing PLN Area Sigli ham Aceh KAB. PIDIE 2016-04-14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Permasalahan Saudara Bustami, Syarifuddin dan Asrul mengadukan PT-FM, Perusahaan tempat mereka bekerja telah melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) secara sepihak walaupun vendor PT-PLN sering berganti tenaga kerja tetap sama. Pada bulan April 2016 dilakukan PHK Pengadu mulai beralih status menjadi karyawan PT-FM Sejak 1 April 2014, Sejak Pengadu sering berkonflik dengan perusahaan Tuntutan pengadu perihal Pembayaran tiap Bulan untuk iuran BPJS dan Iuran DPLK (UANG Pengakhiran/ Pesangon) Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi 2. Dalam Proses Penanganan Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati PT.Fianda Malasi akan tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak tersebut
Laporan Pengaduan yang ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM perihal kasus Hak Atas Tanah ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2016-07-11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Saudara Ibrahim Yacob meminta permohonan keadilan dan HAM tentang perampasan hak tanah milik PK Persil 45, 46, dan 76 dan korupsi uang ganti rugi tanah milik PK (Ibrahim Yacob) yang dilakukan oleh PT. KKA (persero) panitia ganti rugi tanah dan Bupati Aceh Utara. PK menyampaikan bahwa sebagai pemilik tanah sudah 30 tahun hidup dalam serba kehancuran skibat perilaku koruptor PT. KKA (persero) Panitia ganti rugi tanah Bupati Aceh Utara, yang tak berperikemanusiaan di negeri ini, seolah-olah negeri ini milik mereka semata, saat ini tidak ada alasan lagi tanah milik pengadu harus dibayarkan oleh mereka, atau oleh negara dalam hal ini BUMN harus bertanggung jawab penuh atas perilaku kroninya PT.KKA (persero) mereka telah menikmati hasil tanah milik pengadu, juga negara sedangkan pengadu pemilik tanah hidup dibawah jurang kemiskinan yang paling dalam,anak-anak putus sekolah jatuh dalam jurang kebodohan sampai dimana tanggung jawab Pemerintah RI. Setiap Kasus yang masuk dilakukan Penalaahan oleh Tim, dalam Kasus ini tidak bisa ditindak lanjuti karena dalam Proses Pelapor tidak melakukan konfirmasi kembali Kepada Tim. 2. Dalam Proses Penanganan Tim Telah Melakukan Penalaahan Kanwilkumham Aceh dan PT. KKA
Laporan Pengaduan yang diterima secara tertulis oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perihal Permohonan Mediasi ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2016-10-06 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS sebagaimana diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Permasalahan Pembayaran nafkah/ Biaya Hidup anak pasca putusan Mahkamah Syariah Nomor :0044/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 14 Juni 2016 Antara Saudara Fuadi, S.H. Selaku pemohon dan Sdri. Kasmawati. Dalam hal ini pelaksanaan sejak tanggal putusan hingga saat ini (bulan September 2016 belum dijalankan secara maksimal Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. 1. Sudah Ada Solusi Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Aceh telah menyurati Kepala RUPBASAN Klas IIA Banda Aceh Tempat Saudara Fuadi bekerja. Dan meminta Informasi dan Klarifikasi terkait Pemotongan Gaji/ Penghasilan A.n. Sdr. Fuadi, dan berhasil melakukan mediasi dengan Saudar Fuadi, S.H. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh,
Kasus Penipuan hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-03 Pasal 378 KUHPidana Pelapor bersama 70 orang jamah umrah lainnya menanyakan keberangkatannya pada hari yang telah ditentukan, namun sampai saat ini belum juga diberangkatkan. Pihak kepolisian Aceh Utara sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Masih ditangani pihak kepolisian Polisi
Kasus Pencabulan hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-18 Pencabulan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. Orang tua korban mendapati korban muntah-muntah, dan hasil periksa bidan bahwa korban hamil. Namun ibunya tidak percaya, dan sampai kemudian korban benar-benar hamil. Pihak keluarga sudah melaporkan kepihak berwajib (Polisi) 1. Sudah Ada Solusi Pelaku sudah mengakui kesalahannya dan mau bertanggungjawab Orang tua, tuha peut dan polisi
Kasus KDRT/Penganiayaan hukum Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-01-04 Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Pelapor dengan suaminya ngobrol kemudian terjadi pertengkaran masalah tanam padi, pelapor ditampar, dan setelah pelapor lari keluar rumah, pelapor dipukuli dengan batang ubi Telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dan melibatkan tuha peut 2. Dalam Proses Penanganan Masih ditangani pihak kepolisian Tuha peut dan Polisi
Kasus Penganiayaan hukum Aceh KAB. BIREUEN 2016-05-13 Mengenai penganiayaan ringan pengaturannya dalam Pasal 352 KUHP dan Penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP Faktor yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas dari segi historis, Aceh merupakan bekas konflik sehingga berpengaruh pada karakter masyarakat. Selain itu juga secara sosiologis kultur masyarakat yang berbeda, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sehingga main hakim sendiri, dan sebagian pelaku kriminal sudah terkena narkoba. Penyuluhan kepada masyarakat oleh kamtibmas. Dalam bentuk lain Polres Bireuen juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah 1. Sudah Ada Solusi Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anak sehingga tidak mudah terjebak dengan faktor lingkungan yang buruk Masyarakat, Kamtibmas dan Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen.
Dugaan Pelanggaran atas Hak Memperoleh Kesejahteraan, yaitu Kasus Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Setda Aceh berdasarkan SK Gubernur Aceh. ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2009-12-22 ‘- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ‘- UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/janda Pegawai, ‘- UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM ‘- PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Terhitung mulai Tanggal 2009, pengadu diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan SK Gubernur Aceh No.Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam Hal ini Pengadu melaporkan tentang pelanggaran atas haknya oleh Setda Aceh Dermawan, MM, yang mana Setda Aceh tidak mengeluarkan/ menerbitkanSK Pensiun terhitung 1 Sept 2016. PTUN Banda Aceh, telah mengeluarkan putusan Nomor 13/G/2016/PTUN-BNA yang menjelaskan bahwa Pengadu diberhentikan tidak dengan hormat, disebabkan karena pengadu selaku PNS harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, namun pengadu telah menyalahi aturan yaitu tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun delapan bulan tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah 1. Sudah Ada Solusi Permohonan Pengadu untuk memperoleh SK Pensiun sebagaimana lazimnya bagi PNS tidak dapat diterbitkan oleh karena Pengadu diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini merujuk pada Putusan PTUN B.Aceh. Kanwil Kemenkumham Aceh, Biro Hukum/ Setda Aceh, BKN, PTUN Banda Aceh.
Kasus Penganiayaan Anak dibawah umur ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2017-11-10 ‘- UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 ayat (1) ; Pasal 52 ayat (1) ; Pasal 58 ayat (1) terkait Hak Memperoleh Keadilan. ‘- Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kepolisian, MAA Nomor 189/677/2011;1054/MAA/XII/2011; B/121/5/2012 pada penetapan kesatu, kedua, ketiga. ‘- Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat. Aan Purnama adalah anak kandung Rabbiaton Adawiyah yang melaporkan permasalahan bahwa anaknya menjadi korban kekerasan/ pemukulan yang dilakukan oleh M.Daud yaitu ayah dari teman sekelasnya disekolah SD Negeri 1 Lhoksukun-Aceh Utara. Permasalahan dimulakan saling berolok-olok antara Aan Purnama dan kawan sekelasnya (anak M.Daud). Akhirnya anak tersebut mengadu ke orang tuanya (M.Daud), oleh M.Daud merasa tidak terima atas olok-olok terhadap anaknya maka M. Daud menunggu saat pulang sekolah untuk memberi pelajaran kepada Aan Purnama dengan menamparnya. Membuat Surat Rekomendasi ke Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Utara, untuk memberikan informasi perkembangan penangan permasalahan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Diharapkan Pihak Polres Aceh Utara dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut, dan dapat memberikan informasi ke Kanwil Kemkumham Aceh. Resort Kepolisian Aceh Utara ; Pihak sekolah Dasar Negeri 1 Lhoksukon ; Aparat Gampong ; Korban/Keluarga korban dan Pelaku.
permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Gratis atas kasus KDRT. ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2017-01-18 UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 terkait Hak Memperoleh Keadilan ; Pasal 29 Hak atas Rasa Aman Pengadu memohon mendapatkan Bantuan Hukum Gratis untuk pendampingan dalam sidang perkara KDRT yang sedang berlangsung di Mahkamah Syariah Jantho atas dakwaan istrinya. Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis. 1. Sudah Ada Solusi Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Aceh
Hak atas Kesejahteraan TAPOL dan NAPOL Aceh ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2017-04-11 Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM (point 3.3.2 dan 3.2.5 (a, b)) Beberapa Perwakilan Tapol/ Napol Aceh yang berasal dari Wilayah Barat Selatan Aceh yang bernaung dalam Yayasan Saboh Hate. Adapun maksud dan tujuan adalah memaparkan terkait beberapa Point tuntutan dari Tapol/ Napol yang mengharapkan bantuan serta perhatian Pemerintah Aceh sesuai dengan yang dijanjikan dalam Muo Helnsinky. Adapun tuntutan yang dimaksud adalah :1.Hak untuk memperoleh Rumah Layak Huni ; 2. Hak atas lahan Pertanian ; 3. Hak atas Jaminan Sosial. Para Tapol/ Napol mengharapkan kepada Kanwil Kemkumham Aceh untuk dapat memediasi tuntutan mereka pada Pemerintah Aceh sebagai bentuk Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan yang selama ini masih ada yang belum merasakan Beraudiensi dgn BRA 2. Dalam Proses Penanganan Kemkumhan Aceh, telah menyurati BRA dalam rangka audiensi untuk memperoleh informasi dan klarifikasi. BRA, Bakesbangpol Aceh
permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Gratis atas kasus KDRT. ham Aceh KAB. ACEH BESAR 2017-01-17 UU No. 39 Tahun 1999 tantang HAM, Pasal 17 terkait Hak Memperoleh Keadilan ; Pasal 29 Hak atas Rasa Aman Pengadu memohon mendapatkan Bantuan Hukum Gratis untuk pendampingan dalam sidang perkara KDRT yang sedang berlangsung di Mahkamah Syariah Jantho atas dakwaan istrinya. Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis 1. Sudah Ada Solusi Pengadu diarahkan pada Bidang Pelayanan Hukum guna memperoleh konsultasi lebih lanjut untuk memperoleh OBH/LBH dalam program Bantuan Hukum Gratis Kanwil Hukum dan HAM Aceh
Reza Irvandi Mahasiswa UIN tidak diperkenankan Menyelesaikan Studi di fakultas tersebut padahal telah menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ham Aceh KOTA BANDA ACEH 2018-02-15 Mediasi Reza Irvandi (Mahasiswa) pada semester ini hendak menyelesaikan studi di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry , Namun pengadu tidak bisa melanjutkan proses sidang akhirnya dikarenakan pengadu tidak memenuhi salah satu syarat akademik yaitu : ma’had (asrama) dikarenakan pada semester sebelumnya, orang tua Pengadu yang sedang sakit pada saat itu, atas kesalahannya pengadu bersedia ikut ma’had kembali dan bersedia melaksanakan sanksi, akan tetapi ketika pengadu menjumpai Dekan diberikan solusi mengingat masa studi hampir habis agar membuat surat pengunduran diri atau Drop out dari Fakultas. Dalam hal ini pengadu memohon agar permasalahannya dapat di mediasikan mengingat pengadu telah menyelesaikan skripsinya. Diharapkan melalui jalur mediasi terlebih dahulu dengan sebelum dilayangkan surat dari kanwil kemenkumham 1. Sudah Ada Solusi Tim Yankomas melaksanakan rapat terlebih dahulu, setelah selesai rapat kami menyimpulkan bahwa terlebih dahulu menghubungi Bapak Ridwan Nurdin (Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, setelah berkomunikasi dengan beliau. Dari hasil komunikasi dengan beliau akhirnya disarankan bahwa Reza Irvandi (pengadu) menjumpai beliau. Akhirnya Tim Yankommas Menghubungi Pengadu agar pengadu menjumpai Wakil dekan. beberapa hari kemudian Reza Irfandi Menemui kami dan menyatakan telah menemui Wakil Dekan dan memberi kami surat pernyataanbahwa kasus telah selesai di mediasikan oleh Tim Yankommas Universitas UIN Ar-Raniry , Kanwil Kemenkumham Aceh
Kasus Lanjutan Tahun 2017 Mengenai Kasus Tanah ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2018-03-14 UUD R.I. Tahun 1945 Permasalahan Beliau belum mendapatkan Respon hingga Sekarang Memcoba Koordinasi Dengan Pemerintak Kabupaten Aceh Utara 2. Dalam Proses Penanganan Belum ada Balasan Surat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Camat Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Tembusan dari Direktorat Jenderal HAM R.I Nomor : HAM2.HA 01.01-37 tanggal 22 Februari 2018 perihal klarifikasi Permasalahan Penangkapan Transgender yang dilakukan oleh kepolisian Resort Aceh Utara. ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2018-04-02 UUD R.I. Tahun 1945 UU nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM LSM Putroe Sejati Aceh mewakili kaum transgender yang diperlakukan semena-mena oleh kapolres aceh utara Mencoba Melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait kasus LGBT Aceh Utara 1. Sudah Ada Solusi Melakukan Audiensi Ke Polda Aceh terkait sejauh mana Proses Kasus LGBT Polda Aceh
Kasus Lanjutan Tahun 2017 Mengenai Kasus Pelanggaran Hak Ats Rasa Aman ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2018-03-14 UUD R.I Tahun 1945 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Permasalahan Beliau belum mendapatkan Respon hingga Sekarang Memcoba Koordinasi Dengan Pemerintak Kabupaten Aceh Utara 2. Dalam Proses Penanganan Tim Yankomas telah mengirimkan Surat Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hingga saat ini belum ada Balasan Surat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Camat Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Kasus Lanjutan Tahun 2017 Mengenai Kasus Pelanggaran Hak Ats Rasa Aman ham Aceh KAB. ACEH UTARA 2018-03-14 UUD R.I Tahun 1945 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Permasalahan Beliau belum mendapatkan Respon hingga Sekarang Memcoba Koordinasi Dengan Pemerintak Kabupaten Aceh Utara 2. Dalam Proses Penanganan Tim Yankomas telah mengirimkan Surat Ke Pemerintah Aceh Utara, hingga saat ini Belum ada Balasan Surat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Maladministrasi ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-04-14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Laporan pengaduan oleh pelapor atas terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Penutupan dan Pelarangan Usaha Peternakan Dusun VII, Desa Namo Bintang, Pancur Batu Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Desa Namo Bintang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-04-18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bahwa Pelapor memohon bantuan agar memfasilitasi penyelesaian pemecatan sebagai Anggota Polres Nias Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor untuk mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pertanahan ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-04-20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bahwa pelapor memohon penyelesaian ganti rugi tanah warisan an. pelapor Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-05-02 - Bahwa pelapor memohon penyelesaian perkara Nomor 23/G/2013/PTUN/MDN dan perkara Nomor 08/PK/TUN/2014 mengenai keberatan pelapor atas pemecatannya sebagai anggota Polri Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa terhadap putusan PK tidak ada lagi upaya hukum lagi dan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa campur tangan dalam urusan peradilan -
Pidana ham Sumatera Utara KAB. NIAS 2016-06-28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap sertifikat tanah an. korban Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar melaporkannya ke Kepolisian Sektor terdekat karena adanya unsur tindak pidana yaitu penipuan dan pemerasan Kepolisian Resort Nias
Proses Hukum tidak berjalan ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI SELATAN 2016-08-22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korban melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan atas dugaan perusakan tanaman karet dan tembakau yang dilakukan oleh terduga pelaku Monitoring 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Tapanuli Selatan
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2016-10-18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa terduga pelaku PT. SLD telah memberikan upah lebih rendah dari UMR kepada korban Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Kepada terduga pelaku sudah direkomendasikan agar kepada korban dibayar upah sesuai dengan UMR dan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Labuhan Batu
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak PT. Smart Glove Indonesia tanpa diberikan hak-hak sebagai pekerja an. ST, dkk Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan agar melaksanakan ketentuan sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang untuk (a) agar perusahaan PT. Smart Glove Indonesia membayar uang pesangon ST, dkk, (b) agar pengusaha membayar upah selama proses hingga ada putusan yang inkrah dari PPHI, (c) agar pengusaha dan pekerja menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini, (d) dalam hal anjuran ditolak oleh para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 Undang-Undang NOmor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum demi keberlangsungan anggota keluarga pendiri dan pengurus Poktan Ketanrantim yang masih ditahan atas tuduhan perusakan kawasan hutan Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2017-03-21 - Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum dan keadilan terkait hak-hak atas perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkannya yaitu perkara jual beli tanah dan hutang piutang Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) ham Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-21 Peraturan Daerah Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu Bahwa diterima surat mohon perlindungan hukum dan HAM terkait cara penerbitan IMB tidak sesuai dengan peraturan Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-03-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Surat koordinasi dan klarifikasi perihal pemberhentian tidak hormat sebagai PNS di Dinas Peternakan Kab. Langkat Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa pemberhentian pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga disarankan apabila memang tidak terima dengan keputusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara -
Persetubuhan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana persetubuhan Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian dengan Pemberatan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada 18 Januari 2017 melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-09 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-02-06 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-15 Undangp-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-04-06 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-01 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban dikarenakan korban menegur pelaku yang menyetop kendaraan yang menyebabkan jalanan macet Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Perusakan hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-04-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan perusakan yang diakhiri dengan tindakan pembakaran Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Persetubuhan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-01 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-01-11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Kasus Sertifikat Tanah hukum Aceh KOTA LHOKSEUMAWE 2016-05-09 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 SK. Gub. Kadista No. 447/HM/DA/1983 tanggal 25 November 1983 An. Drs. T. Muhammad Djarn Said, cs beralih hak kepada Elson dasar AJB 26/594/V/PPAT/1989, yang selanjutnya hilang tidak diketemukan sampai sekarang Melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu sampai selesai proses upaya hukum banding oleh pihak Elson Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-02-21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian mempertanyakan kepada korban maksudnya beberapa hari yang lalu menyindir terduga pelaku kemudian terjadilah perkelahian antara terduga pelaku dan korban, kemudian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan dan terduga sudah ditetapkan sebagai tersangka Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-02-07 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-03-24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian sepeda motor milik korban Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penggelapan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-01-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku dilaporkan bos dari terduga pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polsek Percut Sei Tuan
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-01-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Stabat
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-09 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2017-03-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-05-21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 21 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,yang didahului, disertai,atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu/bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri/peserta lainnya untuk melarikan diri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada 20 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa perbuatan tanpa hak/melawan hukum membeli,menerima,atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun,ranting,dan biji ganja kering berat melebihi 1KG Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-03-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku Pada 10 Maret 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memakai narkoba dan kemudian ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi pada tanggal 22 April 2016 ketika menggunakan Narkotika bersama teman-temannya Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pengguna Narkoba dan ditangkap oleh Polisi Polsek Brastagi Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba lalu ditangkap dan ditahan Polisi Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku ditangkap dan ditahan Polisi karena diduga sebagai pengguna narkoba Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-13 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terduga Pelaku pada 13 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penipuan hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa Terduga Pelaku Pada Tanggal 29 Juni 2016 Telah melakukan tindak pidana berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu/martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan hutang. sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Penadahan hukum Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2016-07-04 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa Terduga Pelaku pada 04 Juli 2016 telah melakukan tindak pidana berupa sebagai orang yang melakukan ,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kisaran
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-09 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduhkan sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidngan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-08 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesai di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-02-28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa Terduga Pelaku pada tanggal 28 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan ditahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindaka pidana pencabulan terhadap anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-08-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-05 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-11-07 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-09-13 Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-10-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dituduh sebagai pemakai narkoba dan ditangkap serta ditahan pihak kepolisian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Penadahan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku dituduh melakukan tindak pidana penadahan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan pengrusakan Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
Penggelapan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku meminjam sepeda motor milik korban di sekolah dan 3 hari tidak dikembalikan dan ketika ditanya korban, terduga pelaku mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-02 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-01 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-08-30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-12-06 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana tentang narkotika Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-11-30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pembunuhan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pembunuhan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penadahan hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga sebagai penadah dan hak tersebut disangkal oleh terduga pelaku Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-04 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana penganiayaan Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-10-09 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 09 Oktober 2016 ditangkap oleh warga karena mencuri kayu manis dengan alasan karena faktor ekonomi dan belum memiliki pekerjaan dan sudah menikah 3 tahun belum pernah memberikan uang kepada keluarga sehingga terduga pelaku nekat untuk mencuri kayu manis Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2016-11-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Panyabungan
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-07 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-09-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah memiliki kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-06 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencurian hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-03-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman berupa shabu-shabu Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-05-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-02-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban pasya arinata manurung) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban arina tiurma br manalu alias arina) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Pencabulan hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-08-05 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Tarutung
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. TAPANULI UTARA 2016-01-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-01-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-05-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2016-10-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Narkoba hukum Sumatera Utara KAB. KARO 2016-04-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Kabanjahe
Laporan Saudara. Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) ham Aceh KOTA SUBULUSSALAM 2016-01-04 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No.9 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tanggal 21 Maret 2006 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 Pengaduan Saudara Boas Tumangger (KETUA FORUM CINTA DAMAI ACEH SINGKIL FORCIDAS) Mewakili 17.200 jiwa yang berdomisili ndi Wilayah Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh (Indonesia Bagian Barat) memohon kepada Presiden RI terkait perlindungan hukum dan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM telah bekerjasama dengan Pemda Aceh Singkil. 1. Sudah Ada Solusi Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Klarifikasi dengan Pemda Aceh Singkil terkait Pembangunan Rumah Ibadah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Kementerian Hukum dan HAM Aceh , Pemerintah Propinsi Aceh dan Pemda Aceh Singkil.
permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2017-10-03 UU No 39 Tahn 1999 tentang Hak Asasi Manusia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK koordinasi dan konsultasi tentang permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan BPN Bupati Asahan Camat Sungai Kepayang 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan. 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Bupati Asahan 3.Camat Sei Kepayang
permasalahan tanah terkait masalah Kelompok Tani Makmur dengan Koperasi Tani Mandiri yang berada di Desa Pembangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten ham Sumatera Utara KAB. ASAHAN 2017-10-03 UU No 39 Tahun 1999 UU No 6 Tahun 2017 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Surat ini merupakan balasan dari surat Koordinasi dan Konsultasi dengan Nomor: W2.HA.01.02-5528 tanggal 11 Agustus 2017 hal: koordinasi dan konsultasi yang ditujukan kepada Bupati Asahan; 2) Surat ini telah ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan kepada Sdr. B. Nainggolan (anggota Kelompok Tani Karya Makmur) di Sei Kepayang-Asahan dengan Nomor: W2.HA.01.02-7035 tanggal 3 November 2017 yang menyatakan bahwa: a. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ditujukan ke Camat Sei Kepayang No. W2.HA.01.02-4634 tanggal 10 Juli 2017 perihal Rapat Koordinasi Yankomas; b. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan melakukan temu muka dengan masyarakat di Kecamatan Sei Kepayang tanggal 18 Juli 2017 dalam ranngka menghimpun informasi langsung dari masyarakat; c. Bahwa telah ditindaklanjuti dengan menyurati Bupati Asahan pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan surat No. W2.HA.01.02.5528 periha koordinasi dan konsultasi dalam upaya percepatan penyelesaian masalah. 1. BPN 2.Bupati Asahan 3.Camat Sei kepayang 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Bupati Asahan 3.Camat sei Kepayang
mohon perlindungan hukum terkait mohon kepastian hukum atas tanah garapan si areal Perkebunan Bekala PTP II Tanjung Morawa yang sudah diusahakan selama 16 tahun ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-05-12 UU No 39 Tahun 1999 Koordinasi dan klarifikasi dari Dirjen HAM kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang dengan surat Nomor: HAM.2-HA.01.02-258 perihal koordinasi dan klarifikasi sehubungan dengan surat Sdr. Reksa Ginting, dkk tanggal 12 Mei 2017 perihal mohon perlindungan hukum terkait mohon kepastian hukum atas tanah garapan si areal Perkebunan Bekala PTP II Tanjung Morawa yang sudah diusahakan selama 16 tahun a.n. Yurod Saleh (Direktur Yankomas) Kanwil BPN Kantor Pertanahan Kab.Deli serdang PTP II 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Kanwil BPN 3. Kantor Pertanahan Kab Deli Serdang
Ijin mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tjung Kim Siu yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo a.n. Netral Sitepu, SH (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karo ham Sumatera Utara KAB. KARO 2017-04-07 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 3. KUH Perdata Ricardo Barus sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Djarium Barus dengan istrinya yang bernama Almh. Bandar br Tarigan merasa keberatan atas harta peninggalan orang tua yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 175/1971 tanggal 16 Oktober 1971dari Riah Tarigan berkurangnya ukuran tanah sebagaimana yang tertera dalam surat Akta Jual Beli tersebut Proses peradilan 1. Sudah Ada Solusi Pengukuran ulang 1. Kanwil kemenkumham Sumut 2. Kantor BPN Karo
pencurian kayu bakau di areal hutan lindung/produksi register 8/L di Desa Kertang Kecamatan Brandan Barat Pangkalan Brandan pada tanggal 1 Mei 2015 dan pencurian kayu bakau di lokasi yang sama pada tanggal 20 Mei 2015 ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-05-01 1. KUHPidana 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sudah 18 (delapan belas bulan) sejak permasalahan terjadi, namun penanganannya belum tuntas karena hanya menetapkan sopir sebagai tersangka dan hilangnya mobil pick up sebagai barang bukti. Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi Koordinasi dengan kepolisiaan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Dinaskehutanan 3.Polres Langkat
Luas HGU Perkebunan PT. Darsum tidak sesuai ham Sumatera Utara KAB. LANGKAT 2017-04-17 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 2. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris KUH Perdata Kelompok Tani Cagar Alam mohon agar pengukuran ulang kembali berapa luas yang sebenarnya HGU yang dimiliki Perkebunan PT. Darsum dan letak lahan tersebut di desa mana berdasarkan/sesuai peta situasi gambar No. 607 1990 mengingat hasil pengukuran pada tanggal 8 April 2003 tersebut tidak memperhatikan peta situasi maupun titik koordinatnya oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi Pengukuran ulang 1 Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polres Langkat 3.BPN Sumut
Direksi ex PTPN IX Masya ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU No39 Tahun 1999 Penyampai komunikasi minta ketegasan dan pertanggungjawaban untuk meneliti dengan memperhatikan bukti-bukti surat tanah Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926 yang terdaftar di BPN Deli Serdang dan BPN Kota Medan sejak tanggal 30 Januari 1960, bahwa jelas sekali Tanah Grant Sultan No. 265 terletak di wilayah Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuh an Deli dan Daerah Tk. II Deli Serdang. Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.PolrestabesMedan 3.BPN Sumut
kepemilikan atas tanah masyarakat Forum Peduli Lingkungan Jalan Perwira I, II dan Jalan Jati, kronologis penolakan permohonan sertifikasi oleh BPN Tk. II Kota Medan ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU No 39 Tahun 1999 Penyampai komunikasi minta ketegasan dan pertanggungjawaban untuk meneliti dengan memperhatikan bukti-bukti surat tanah Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926 yang terdaftar di BPN Deli Serdang dan BPN Kota Medan sejak tanggal 30 Januari 1960, bahwa jelas sekali Tanah Grant Sultan No. 265 terletak di wilayah Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuh an Deli dan Daerah Tk. II Deli Serdang Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.BPN Deli Serdang
kekerasan seksual ham Sumatera Utara KAB. TAPANULI TENGAH 2017-02-25 KUHP Pidana Tindak kekerasan seksual kepada adik kandung pelapor yang bernama Nurphala Hutagalung yang terjadi pada hari Sabtu 25 Februari 2017 di dalam ruang kelas sekolah Madrasah di Dusun I Desa Jago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara Permasalahan ini dibahas pada Audiensi yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Polres Tapanuli Tengah
Penutupan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Sale Baru dan Desa Tabuyung ham Sumatera Utara KAB. MANDAILING NATAL 2017-08-31 KUHP Pidana UU no 39 Tahun 1999 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Sale Baru dan Desa Tabuyung ditutup sehingga menyebabkan genangan air seperti danau di Kabupaten Mandailing Natal Permasalahan ini dibahas pada rapat penelaahan Yankomas pada tanggal 31 Agustus 2017 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Pemda Mandailing Natal
perihal rekomendasi terkait permohonan diadakannya audit investigatif atas adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Wisu Indo Jaya kepada kelompok Tani menuju sejahtera yang sejak tahun 1998 dalam memperjuangkan hak mereka ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2017-10-24 UU agraria KUHP Pidana UU No 39 Tahun 1999 Kepala Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara, Bupati Labuhan Batu Selatan, Kapolres Labuhan Batu, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhan Batu dengan surat Nomor: HAM.2-HA.01.02-303 tanggal 24 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. H. Zainal Harahap Nomor: 18/EKS/+DPC-29.02-A/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal rekomendasi terkait permohonan diadakannya audit investigatif atas adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Wisu Indo Jaya kepada kelompok Tani menuju sejahtera yang sejak tahun 1998 dalam memperjuangkan hak mereka Adapun terkait permasalahan ini: 1) Langkah-langkah mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak sejak tahun 1998 hingga sekarang, belum membuahkan hasil, Kelompok Tani menuju sejahtera belum mendapatkan keadilan dan belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka mekipun mereka mengantongi bukti kepemilikan lahan sejak 1997 yang ditandatangani kepala desa saat itu 1. Sudah Ada Solusi dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2. BPN 3.Polres Labuhan Batu
* Isi salinan notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang : PTPN yang telah menjurus kepada anarkis, Mahasiswa dan masyarakat yang ditahan di Polresta Medan, tindakan penggusuran oleh Oknum Preman, TNI dan Polri yang terjadi bentrok dengan Mahasiswa ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-07-24 - - Kami masyarakat Sibayak Laucih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang melalui Ketua DPRD-SU meminta salinan isi notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada tanggal 13 juli 2017 oleh komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (sudah diserahkan kepada Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang dalam rapay tersebut) - Memohon kepada DPRD SU untuk melakukan tindakan politis untuk hadir bersama kami di lahan tersebut agar PTPN II dapat menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut yang telah menjurus kepada anarkis - Meminta kepada Kapolda untuk melepaskan 5 (lima) Mahasiswa dan 1 (satu) orang Masyarakat yang ditahan di Polresta Medan - Sangat menyayangkan tindakan dari Oknum Preman, pihak TNI dan Polri melakukan penggusuran dan terjadi pemukulan/bentrok dengan Mahasiswa - Kami belum mendapatkan keputusan hukum dari Pengadilan Negeri dan belum mengetahui apa dasar hukumnya untuk melakukan Eksekusi di lahan tanah wilayah masyarakat Sibayak Lau Cih tersebut - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan Masyarakat Siabayak Lau Cih Desa Namo Binatang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang yang telah menyampaikan aspirasinya. DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi A untuk menyurati PTPN I, Kapolda dan Tni untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang. DPRD Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Rpaat Kerja dengan Gubernur, PTPN II BPN Provinsi Sumatera Utara, Kapolda dan Perwakilan Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang dan pihak terkait lainnya. Meminta Kepada Pemerintah Derah/Gubernur mengambil langkah-langkah konkrit agar dapat melakukan tindakan yang seusai dengan fungsi dan wewenangnya untuk dapat menyelesaikan permaslahan yang terjadi pada masyarakat Sumatera Utara. Diminta Kepada Komisi A DPRD SU untuk mengundang Rapat Lanjutan kepada PTPN II, Kapolda, TNI, BPN Provsu, BPN Kab. Deli Serdang, Pemprovsu bersamaan Instansi terkait lainnya serta perwakilan Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan LBH KI. Pimpinan DPRD-SU dapat mengawal Rapat dimaksud agar permaslahan tanah Masyarakat Sibayak Lau Cih Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dapat diselesaikan dengan segera. 1. PTPN I 2. Kapolda 3. TNI 4. BPN Sumatera Utara
Manajemen PT. Sumber Karindo Sakti Desa Penggalangan Kec. Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai belum membayar THR, Gaji dan Pesangon PHK Karyawan ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2017-08-28 - Meminta Manajemen PT. Sumber Karindo Sakti Desa Penggalangan Kec. Tebing Syah Bandar Serdang Bedagai untuk membayarkan THR, Gaji dan Pesangon PHK. - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dan aspirasi dan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk ditindaklanjuti oleh komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meminta Perwakilan Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti untuk mempersiapkan surat-surat dan bukti yang akurat. *Akan menjadwalkan Audiensi Tanggal 12 September 2017 di aula sekaligus RDP Komisi E dengan masalah Tenaga Kerja lainnya dengan memanggil Dirut PT. Sumber Karindo Sakti, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang Bedagai, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Dinas perindag Kab. Sergai serta Instansi terkait lainnya. 1. PT. Sumber Karindso Sakti 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Deli Serdang 3. Dinas Tenaga Kerja Provsu
PT. ABM Kec. Kmapung Rakyat Kab. Labusel tentang penggunaan Prona Pencemaran Lingkungan ham Sumatera Utara KAB. LABUHANBATU 2017-10-30 - Kepada Kapolda segera memanggil dan memeriksa Oknum Polres Labuhan Batu dengan tidak adanya proses hukum yang dilakukan kepada PT. ABM Kec. Kampung Rakyat Kab. Labusel yang telah dilaporkan masyarakat awal bulan maret llau tentang penggunaan Prona pencemaran Lingkungan. Kepada Gubernur Sumut untuk segera memeriksa dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara erkait yang tidak mampu menghandel dan memantau perusahaan PT. ABM yang sembarangan dalam pengelolaan limbah. Meminta kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk memanggil Perusahaan PT. ABM dan Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara tentang korporat pelanggaran Undang-Undang Amdal. - 1. Sudah Ada Solusi Merekomendasikan Komisi D untuk menjadwalkan di Banmus untuk Rpat dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara (LSM PELOPOR) dan pihak-pihak terkait lainnya. 1. Komisi D DPRD SU 2. LSM PELOPOR
Sengketa lahan ham Sumatera Utara KAB. SIMALUNGUN 2018-05-08 - Terjadi sengketa antara PK (Penyampai komunikasi) dengan DB meminta untuk membangun wahana di atas tanah milik RS dengan syarat sewaktu-waktu siap untuk dibongkar jika PK meminta tanah. RS memerintahkan anggotanya untuk membongkar wahana dan menjadi tersangka atas tindakannya tersebut. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dan klarifikasi -PK -Kepolisian setempat
Sengketa tanah ham Sumatera Utara KAB. SIMALUNGUN 2018-05-08 - Terjadi sengketa tanah menyebabkan orang tua PK menjadi tersangka. - 1. Sudah Ada Solusi sudah dilakukan pengiriman surat koordinasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan - PK - Polsek setempat
Hak atas tanah ham Sumatera Utara KAB. SIMALUNGUN 2018-05-15 - 1. Bahwa istri PK ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana laporan Kepolisian Dolok Pardamean. 2. Bahwa adapun sangkaan tindak pidana yang dituduhkan kepada istri PK  adalah sangkaan pasal 170 ayat 1 KUHPidana 3. Bahwa dalam penyidikan kepolisian istri PK menyampaikan tempat kejadian perkara adalah di lahan milik istri PK, tidak benar adanya pengrusakan barang atau bangunan berupa sarana tempat berfoto kayu sehingga menyuruh tukang untuk membuka pagar, sudah dilakukan beberapa kali teguran namun Sdr. DBS tidak menggubris, dan mellaui beberapa orang tukang yang bekerja di BIS, istri PK selaku pemilik tanah terhadap sarana berfoto kayu bukanlah disengaja. 4. Berdasarkan kejadian tersebut istri PK dijadikan sebagai tersangka pengrusakan barang/bangunan - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui pengiriman surat Koordinasi dan Klarifikasi Kepolisian Dolok Pardamean Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Hak kepegawaian dan hak pensiun ham Sumatera Utara KAB. DELI SERDANG 2018-04-30 UU No. 11 Tahun 1969 pasal 29 PK adalah mantan pegawai PT. KAI Regional I Sumut tepatnya tanggal 1 Januari 1966 PK diberhentikan oleh perusahaan dengan tuduhan terlibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI. Setelah dilakukan penyelidikan PK dinyatakan tidak bersalah melalui keterangan surat dari Dirjen HAM. Sebagai mantan pegawai, PK meminta hak kepegawaian dan hak pension yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah melakukan koordinasi dengan PT. KAI Reg I Sumut melalui surat koordinasi dan klarifikasi PT. KAI Reg I Sumut
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bahwa pemohon mengajukan permohonan fasilitasi permasalahan KDRT yang dialaminya dan telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Belawan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Belawan
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa pelapor menolak mutasi sebagai pustakawan dan meminta mengajar kembali sebagai guru bahasa Inggris Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-05-09 - Bahwa pelapor melaporkan panitia reuni akbar alumni SLB/B KM Medan dan kegiatannya tidak sah, ilegal dan cacat hukum dan mohon bantuan ambil tindakan hukum Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Bahwa apabila menurut pelapor hal tersebut memiliki unsur pidana agar dilaporkan kepada pihak kepolisian -
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bahwa pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak tanah ke Badan Pertanahan Nasional Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional
Maladministrasi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Bahwa menurut korban telah terjadi penyalahgunaan wewenang saat penyidikan, penuntutan dan peradilan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon agar melapor ke Ombudsman Republik Indonesia apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Komisi Kejaksaan Komisi Yudisial Ombudsman Republik Indonesia
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa korban/pelapor mengajukan permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan, di mana korban mengajukan pensiun tunda karena alasan kesehatan menurun dan tidak menerima hak sesuai hasil konsultasi dengan pihak SP-BUN dan perusahaan Sudah dilakukan Rapat Pelayanan Komunikasi masyarakat (Yankomas) 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada kedua belah pihak agar permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial PTPN IV
Kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Bahwa korban memohon keadilan dan penanganan serius kasus percobaan pemerkosaan terhadap korban yang dilakukan oleh terduga pelaku, sampai sekarang belum ada titik terang Sedang dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan apabila ada dugaan maladministrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat disampaikan kepada Ombudsman Komisi Kepolisian Nasional Ombudsman Republik Indonesia
Proses Hukum tidak berjalan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korban memohon perlindungan hukum atas dugaan tidak pidana secara bersama-sama menjual seluruh alat-alat material yang telah dipasang di lokasi pabrik kelapa sawit dan menghalang-halangi eksekusi putusan pengadilan serta salah satu pengaduannya belum ditindaklanjuti oleh kepolisian Telah mempunyai kekuatan hukum berkekuatan tetap 1. Sudah Ada Solusi Bahwa putusan pengadilan tersebut pernah dilakukan eksekusi tetapi tidak terlaksana. Jadi disarankan agar berkoordinasi kembali dan menyampaikan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa korban telah diberhentikan secara lisan oleh PT. KKA dan menolak untuk membayar hak-hak pelapor sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
Proses Hukum Tidak Berjalan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-09 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemohon merasa keberatan karena ketika menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum LBH P, di mana LBH tersebut mengajukan syarat untuk melengkapi surat keterangan miskin dan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan Pelapor diminta untuk melengkapi data dukung permasalahan agar ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yankomas LBH P Medan
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-09-30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemohon keberatan terhadap pihak RSUP Adam malik yang secara administratif telah merugikan pelapor dan keluarga dengan keputusan dan pernyataan sepihak tanpa mengikuti prosedur dan tahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terkait gaji dan pendapatan yang lain Sudah dilakukan Rapat Yankomas dengan mengundang pihak-pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Pelapor menunggu Surat Pemberhentian dari RSUP Adam Malik agar dapat mengurus hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil RSUP Adam Malik
Kelompok Rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Permohonan bantuan penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (SAA) dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Medan Helvetia tanggal 19 Agustus 2016, namun belum ada tindak lanjut Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-05 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Laporan pengaduan perihal tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Perusahaan IJ terhadap Buruh Lepas Harian (BHL) terkait kecelakaan kerja saat memasukkan adonan ke mesin giling di perusahaan tersebut Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan Kepada pelapor diminta untuk menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kesehatan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mohon bantuan operasional pengangkatan peluru di tubuh korban (H) sehubungan dengan surat dari LBHM selaku penerima kuasa dari korban Sudah dilakukan koordinasi ke Kepolisian Sektor Medan Baru 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Sektor Medan Baru
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-03 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mohon penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan PTPN II Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PTPN II Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mohon keadilan perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan terkait perampasan lahan Poktan PPK Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang NOmor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Klarifikasi dan koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon bantuan penegakan hukum terkait ganti rugi dan perluasan tanah an. korban (YS) Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Perdagangan/Penyelundupan Orang ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal permohonan keadilan dan kepastian hukum terkait dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 - Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan perkembangan permohonan informasi terhadap Ditkrimsus Polda Sumut terkait laporan dari AR Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Penggusuran ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 - Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal permohonan penundaan pembongkaran rumah di pinggir rel kereta api Glugur Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Pemerintah Kota c.q. Satuan Polisi Pamong Praja
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal pemberhentian secara tidak hormat kepada korban dengan tuduhan terlibat G30S/PKI Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pidana ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 - Pemberitahuan dari Ditjen HAM perihal penyampaian keluhan masyarakat terkait ditemukannya sesosok mayat dengan identitas FW di areal PT. TPL Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pendidikan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon keadilan dan perlindungan hukum terkait perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di RA/TK Mesjid Agung Medan Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pendidikan Kota Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Resort Kota Medan
Pidana ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Koordinasi dan klarifikasi dari Ditjen HAM perihal mohon penjelasan dan keadilan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mohon keadilan perihal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait dengan pengaduan dari korban Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan RI
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mohon penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Medan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar dikeluarkan sertifikat hak atas tanah an. CH Kantor Pertanahan Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum)` ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-31 - Mohon perlindungan atas adanya rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban dan keluarganya Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Agar ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-06 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bahwa pelapor memohon perlindungan hukum dan hak asasi manusia perihal penyelesaian permasalahan harta warisan di Kepolisian dan pengadilan namun tidak memiliki kemampuan secara finansial yang diperlukan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pelapor agar menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi sebagai LBH yang menerima bantuan dari Pemerintah, sehingga kepada pemohon tidak dipungut biaya apa pun Lembaga Bantuan Hukum
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bahwa pemohon menyampaikan permohonan perlindungan hukum perihal permasalahan hak penyampai komunikasi sebagai debitur Bank Panin sekaligus nasabah asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami mobil penyampai komunikasi pada tanggal 15 November 2016 an, DHS Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Bank Panin PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
Maladministrasi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Bahwa pemohon mengajukan permintaan klarifikasi dugaan maladministrasi penundaan berlarut penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara an. CH Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Ombudsman Republik Indonesia
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bahwa pemohon mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait pemberhentian sebagai direksi pada PT. Ira Widya Utama pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2016 an. IMB Sedang dilakukan koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - PT. Ira Widya Utama
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-02 - Bahwa pemohon mengajukan somasi kepada SHL terkait dengan pembagian harta warisan HML dan NBH Pemantauan perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-03 - Bahwa diperoleh informasi dari Ditjen HAM bahwa korban adalah korban ketidakadilan Sudah dilakukan koordinasi 1. Sudah Ada Solusi Disarankan kepada pemohon bahwa kasus tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kasasi di Mahkamah Agung dan apabila pemohon memiliki bukti baru dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung -
Informasi (dari perorangan dan instansu terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-09 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa diperoleh surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal keprihatinan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara tindak pidana pencabulan anak Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tinggi Medan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal mohon keadilan dan tindak lanjut perkara KDRT tentang melakukan perkawinan yang ada menjadi halangan baginya untuk kawin lagi Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pidana ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa diterima surat dari Perkumpulan Sada Ahmo perihal surat pengaduan pelanggaran kode etik guru PAUD terkait kasus kekerasan seksual terhadap korban Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2017-02-13 - Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM sehubungan dengan surat perihal penegakan hukum dan keadilan terkait penangkapan mobil van milik pelapor yang berisikan 8 ball pakaian bekas dalam perjalanan dari Tanjung Balai ke Medan Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon perlindungan hukum terkait penganiayaan berencana, penelantaran terhadap nafkah dan biaya sekolah anak-anak dan poligami tanpa adanya perceraian Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Proses Hukum tidak Berjalan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon hati nurani Bapak Pimpinan mencegah terjadinya kriminalisasi hukum karena tidak adanya persesuaian dari keterangan saksi-saksi dengan bukti yang ada atas kematian Sdr. GG Sudah dilaksanakan Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Negeri Medan
Pidana ham Sumatera Utara KAB. PADANG LAWAS 2017-02-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal perusakan tanaman tembakau di kebun pemohon yang terletak di Desa Sosopan, Kec. Sosopan, Padang Lawas yang dilakukan sdr. AH Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepolisian Sektor Sosopan
Pidana ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan perlindungan hukum terkait dijadikannya tersangka sdr. F di Polresta Medan Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kepolisian Resort Kota Medan
Ketenagakerjaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal rekayasa keterangan palsu terkait permohonan pemohon agar perusahaan membayar kekurangan upah bulanan, upah lembur hari kerja, upah lembur hari minggu dan hari libur nasional, uang pesangon, uang cuti tahunan, uang perhitungan kenaikan skala gaji kerja setiap tahunnya Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 - Diterima surat perihal keberatan agar semua permohonan/permintaan untuk mengalihkan atau menukar atau mengganti Badan Hukum Rumah sakit Umum Ameta Sejahtera dan/atau klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera atau mengganti rekening bank penerima pembayaran Rumah Sakit Umum Ameta Sejahtera dan Klinik Pratama Klinik Bina Sejahtera Pemantauan Perkembangan Permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 - Diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal mohon petunjuk untuk melaksanakan putusan peradilan yang telah berkedudukan hukum tetap terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sudah dibahas pada Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Pertanahan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bahwa diterima surat pengaduan perihal ganti rugi sebidang tanah dan bangunan terkait pembangunan jalan tol di Kec. Medan Deli berdasarkan kalkulasi dari Dinas PU Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara Bahwa pemohon mohon perhatian perihal rencana pengusiran paksa dari Aslog Kodam I Bukit Barisan Sudah dibahas dalam Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan - Kodam I Bukit Barisan
Kelompok rentan (Anak, perempuan, disabilitas, lansia) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Permohon hak asuh anak yang saat ini sedang diasuh oleh ayah kandungnya Pemantauan Perkembangan 2. Dalam Proses Penanganan - Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-04 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku bersama seorang rekannya membeli narkotika jenis shabu dari seseorang kemudian ketika jalan pulang terduga pelaku di stop anggota Polsek Medan Kota dan kemudian digeledah dan ditemukan shabu seberat 0,08 gram Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku dilihat seseorang membawa 1 paket kecil narkotika, kemudian terduga pelaku diikuti oleh saksi dan kemudian saksi mencegat terduga pelaku dan menggeledah pelaku dan ditemukan paket narkotika tersebut Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencabulan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencabulan Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-01 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-09 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (korban) untuk bersetubuh dengannya Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-01 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-04-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-02-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Penggelapan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan penggelapan Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku adalah seorang kernet truk, ketika truknya melewati jalan lintas sumatera Simp. KIM, terduga perlaku melihat dua orang sedang berkelahi, niat dari terduga pelaku adalah untuk melerai kedua orang tersebut. Namun dua bulan setelah kejadian yaitu pada tanggal 31 Januari 2017, terduga pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Medan Labuhan Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Labuhan
Penggelapan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada awalnya menyarankan kepada ibunya untuk melaporkan seseorang karena belum mengembalikan sepeda motornya, akan tetapi berdasarkan saran dari pihak kepolisian ibu terduga juga melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian dengan alasan yang sama yaitu penggelapan, kemudian antara terduga pelaku dan pelaku penggelapan sepakat untuk damai, namun agar bisa dibebaskan terduga pelaku diminta biaya untuk mencabut pekara sebesar Rp. 12 juta rupiah Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana di bidang narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencabulan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana berupa mempergunakan hadiah untuk membujuk untuk melakukan perbuatan cabul Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada saat kejadian ditangkap anggota Polrestabes Medan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-07 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku berangkat ke Takengon bersama teman-temannya dengan alasan jalan-jalan naik gunung kepada orang tuany, kemudian terduga pelaku menelepon orangtuanya dan mengatakan bahwa dia ditangkap polisi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan karena membawa ganja seberat 18 kg yang dibawa dari Aceh dan akan dijual ke Padang Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa telah terjadi kehilangan laptop di Komp. IDI an. A, kemudian korban A melapor ke Polsek Delitua kemudian Polsek Deli Tua menangkap pelaku berinisial L, kemudian L mengatakan bahwa JFS juga ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku L, Polsek Deli Tua kemudian menangkap terduga pelaku JFS Sudah masuk ranah hukum 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Resort Kota Medan
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-04-08 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tengah malam mendatangi rumah korban, dengan sepotong besi yang disembunyikan di punggung. Karena masih keluarga dengan korban, maka korban tidak mencurigai kedatangan terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku mengajak korban untuk menikmati sabu dan korban tidak menolak. Setelah korban fly, terduga pelaku langsung menghantam korban dengan besi yang telah dipersiapkan. Mendengar suara ribut, istri korban keluar dan langsung juga dipukul dengan besi tersebut. Agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya, terduga pelaku juga membunuh anak-anak dan mertua korban Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-01-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diadili karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Sudah masuk ranah pengadilan 1. Sudah Ada Solusi Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Medan
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-08 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Februari 2016 sedang melaksanakan tugas sendirian di YPSIM Kota Medan, dikarenakan terduga pelaku sedang membutuhkan uang, maka timbul niat terduga pelaku untuk mengambil barang-barang milik YPSIM Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku dan temannya berinisial AS melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara merusak pintu garasi menggunakan obeng dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-02 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku melakukan pencurian di gudang penyimpanan milik PT. PC Medan dan aksi terduga pelaku terekam CCTV dan perbuatan terduga pelaku segera dilaporkan ke Polsek Medan Barat Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-09 Undang-Undang NOmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-06-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga Pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-12-01 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-04-29 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terduga Pelaku telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Persetubuhan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-02-21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diadili dalam perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencabulan hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Bahwa terduga pelaku diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban melakukan persetubuhan dengan terduga pelaku Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku ada tanggal 12 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di thap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada 27 Juni 2016 telah melakukan tindak pidana berupa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu, yang perbuatan mana dilakukan oleh anak. Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 18 Juli 2016 melakukan perampokan di Jalan MT. Haryono yang menyebabkan meninggalnya korban Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2016-12-16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku tertangkap tangan pada saat razia pada tanggal 28 Juni 2016 di Karaoke JC Medan dan diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu Sudah masuk tahap persidanga 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan Pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan secara bersama-sama Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-09 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ATAU tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ATAU tanpa hak dan melawan hukum,menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduda pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-09-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pencurian dengan pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu secara bersama-sama Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa hak atau melawan hukum,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-07 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga membeli dan memiliki narkotika bukan tanaman Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Deli Tua
Penggelapan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-10-19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 19 Oktober 2016 bertemu dengan korban di warnet 3C bertempat di jalan gang Rasmi No. 3 Medan. dan pada saat itu korban menjumpai terduga pelaku untuk belanja narkoba jenis shabu-shabu, sementara korban tersebut mempunyai hutang piutang kepada pelaku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). akan tetapi pada saat terduga pelaku menangih hutang kepada korban, dan korban tersebut tidak mau membayarnya. Kemudian 3 (tiga) hari berikutnya pada pada saat korban menjumpai terduga pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, tanpa pikir panjang sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dibawa oleh terduga pelaku untuk digadaikan dikarenakan korban tidak mau membayar hutangnya tersebut. apabila korban telah membayar hutangnya tersebut maka terduga pelaku akan menebus sepeda motor milik korban. Akan tetapi terduga pelaku malah dilaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia dengan laporan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik korban Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-29 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki narkotika Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Pembunuhan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-11-01 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga melakukan pencurian yang menyebabkan matinya orang Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 13 Agustus 2016 anggota dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan di sekitar jalan Marindal kemudian mereka melihat terduga pelaku di dalam mobil dan menggeledah mobil terduga pelaku dan ditemukan 9 bal narkotika jenis ganja kemudian dilakukan juga penggeledahan di rumah terduga pelaku dan ditemukan 12 bal narkotika jenis ganja. Selanjutnya terduga mengaku bahwa barang tersebut adalah milik kawannya (S) yang dititipkan kepadanya sehari sebelumnya Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-03 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai perantara untuk menjual atau menyerahkan prekursor narkotika kepada pembeli Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-06-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 15 Juni 2016 ditangkap polisi dan memperoleh narkotika di lemari yang dititipkan kepada terduga pelaku karena akan diadakan acara bersama dengan kawan-kawannya Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses pengadilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau tanpa Hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Pencurian dengan Pemberatan hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diduga pada tanggal 14 Agustus 2016 bertempat di Jalan Selamat Malam melakukan pencurian sebuah becak mesin milik korban karena tidak bisa dinyalakan maka becak tersebut didorong sampai sejauh 30 meter kemudian ada yang berteriak kemudian terduga pelaku dikecar oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Patumbak Sudah masuk proses penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Patumbak
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-10-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki,menyimpan,menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Atau tanpa hak dan melawan hukum menanam,m emelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyadiakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-08 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 08 Agustus 2016 menjemput seorang teknisi TV untuk memperbaiki TV di rumahnya. Di tengah jalan di teknisi meminta berhenti sebentar di persimpangan dan meminta kepada terduga pelaku untuk menunggu, setelah si teknisi kembali menemui terduga pelaku tiba-tiba mereka dicegat oleh 2 orang anggota polisi dan dilakukan penggeledahan dan pada si teknisi ditemukan 2 pakte narkotika jenis sabu-sabu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Kota
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku bersama dengan temannya berinisial MRA, DS dan A pada tanggal 27 Juli 2016 melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang sedang melintas di Jl. Imam Bonjol Kota Medan. Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Polrestabes Medan Pengadilan Negeri Medan
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA BINJAI 2016-11-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Binjai
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-08-02 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 02 Agustus 2016 hari Selasa sekitar Pukul 02.08 Wib 2016 bertempat di Jalan Sei Mencirim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bersama kedua Temannya sedang menggunakan shabu-shabu, namun secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian Sektor Medan Helvetia. Setelah Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya di geledah serta diinterogasi oleh anggota Kepolisian tersebut selanjutnya kedua anggota Kepolisian tersebut menangkap dan membawa Pemohon/Penerima Bantuan Hukum dan bersama temannya beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Medan Helvetia guna dilakukan prsoses penyidikan lebih lanjut Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Medan Helvetia
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-01-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku diduga sebagai pemakai narkoba Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Medan
Bantuan Operasional pengangkatan peluru di tubuh korban penembakan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2016-07-28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Terjadi penembakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang di alami oleh sdr Hariadi dan korban tidak memiliki biaya untuk pengobatansehingga meminta bantuan ke Kanwil Kemenkumham Sumut untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan. TELAAH DAN DIREKOMENDASIKAN - Adapun terkait permasalahan ini: 1) Telah diadakan rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Prov Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017 bertempat di ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Utara, yang dihadiri instansi terkait yaitu Perwakilan BPJS Wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara 2) Permasalahan ini telah mendapat tanggapan dari BPJS Wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan selama menjalani proses pengobatan ditanggung oleh BPJS dan terakhir akan dilakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil dan serpihan peluru, namun yang bersangkutan tidak hadir di RS Adam Malik hingga saat ini. Untuk itu pihak BPJS Wilayah Sumatera Utara akan Menghubungi Sdr. Hariadi guna menindaklanjuti proses pengobatan. 3) Telah diterima surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 441//2277/Din.Kes/V/2017 tentang Tindak Lanjut Operasional dan Administrasi Tindakan Pengangkutan Peluru serta Perawatan Pasien a.n. Hariadi Korban penembakan yang menyatakan bahwa: a. Menindaklanjuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017 dan surat Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia RI tanggal 25 April 2017 Nomor HAM2-HA.01.01-37 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Ismail Lubis (Lembaga Bantuan Hukum Medan selaku penerima kuasa dari Sdr. Hariadi korban penembakan); b. Maka dengan ini kami memohon kepada Kepala BPJS Divre I Regional Sumatera Utara agar menindaklanjuti operasional dan administrasi tindakan pengangkutan peluru serta mengkoordinasikannya dengan RSUP Haji Adam Malik di Medan; c. Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih 1. Sudah Ada Solusi dilakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil dan serpihan peluru dengan biayan seluruhnya di tanggung oleh BPJS dan Dinas Kesehatan Provsu. 1.Kanwil Kemenkumhan Sumut 2.Dinas Kesehatan Provsu 3.BPJS wilayah Sumut 4.RSU Adam Malik Medan 5.Polda Sumut.
pelanggaran kode etik guru sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak murid umur 10 tahun yang dilakukan oleh gurunya ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-07 1) Permasalahan ini terkait UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 2) UU No 39 Tahun 1999 perihal surat pengaduan pelanggaran kode etik guru sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak murid (Sarmen Lumban Gaol) umur 10 tahun yang dilakukan oleh gurunya (Parulian Situmorang dan Roma Sipayung) LBH PESADA Poldasu dan Biro Hukum 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi Terkait dalam percepatan Penyelesaian Permasalahan 1. Kanwil Kementrian Sumut 2. LBH PESADA 2. Poldasu
telah terjadi keterlambatan pengiriman fotocopy resume medis, namun benar resume medis itu telah dikirimkan berdasarkan surat Nomor: HK.04.01/IV.2.1/2537/2017 tanggal 18 April 2017 perihal isi rekam medis/resume medis pasien a.n. Tioberti Sitorus ke Kantor Hukum Timbul Sitorus, SH ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-22 UU No 39 Tahun 1999 UU No 36 Tahun 2009 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan pengiriman fotocopy resume medis, namun benar resume medis itu telah dikirimkan berdasarkan surat Nomor: HK.04.01/IV.2.1/2537/2017 tanggal 18 April 2017 perihal isi rekam medis/resume medis pasien a.n. Tioberti Sitorus ke Kantor Hukum Timbul Sitorus, SH & Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Jl. Barito IV Cluster CC Blok G No. 14 Karang Mulya, Ciledug-Tangerang RSUP H Adam Malik 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahaan 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. Rsup Adam Malik
perihal mohon proses DPO terpidana KDRT ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 UU No 39 Tahun 1999 UU no 23 Tahun 2004 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Pihak korban maupun WCC Sinceritas telah mengirim surat desakan dan permohonan audiensi ke Kejatisu juga beberapa kali bertemu dengan KASI TPUL Bapak Fukronsyah dan Ibu T. Adlina, SH (JPU dalam kasus tersebut dengan jawaban yang diterima adalah menunggu tindak lanjut dari Community Center Kejagung RI Jakarta karena berkas telah dikirim dan belum ada konfirmasi tentang tindaklanjut kasus tersebut. Kejatisu PESADA Poldasu 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.KejatiSu 3.LBH PESADA 4.Poldasu
Mohon tindaklanjut proses kasus penganiayaan a.n. pelaku/terlapor Antoni Simanjuntak terkait proses kasus yang terkesan jalan di tempat ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-01 UU No 39 Tahun 1999 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Proses kasus ini awalnya ditangani oleh Juer M. Damanik yang kemudian dipindahtugaskan bulan April 2017 sehingga proses kasus ini seakan terhenti tanpa diketahui siapa juru periksa (juper) yang akan menindaklanjutinya. Barulan pada bulan Oktober 2017, diketahui bahwa Juper yang akan menindaklanjuti kasus ini bernama Aiptu T. Panggabean, namun sampai saat ini proses kasus belum juga ada perkembangannya Kapolsek Medan Area WCC sinceritas 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polsek Medan Area
terkait eksekusi atas hak asuh anak (Ricky Alfa Hans) selaku ibu kandung yang sudah dimenangkan dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 841 K/Pdt/2008 ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-12 UU No 39 Tahun 1999 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf a pasal 39 ayat 2 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi tidak pernah bertemu dengan anak kandungnya (Ricky Alfa Hans) selama 10 tahun (4 Februari 2007-4 Oktober 2017). Terakhir diketahui alamat pelaku (mantan suami/ayah kandung (Ricky Alfa Hans) di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau. Kejaksaan Mahkamah Agung 1. Sudah Ada Solusi dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan Penyelesaian permasalahan 1. Kanwil Kemenkumham 2.Kejaksaan 3.Mahkamah Agung
perihal proses hukum yang terkesan dipaksakan dan kelaparan yang dialami oleh narapidana di dalam lapas (narapidana Lapas II A Pematang Siantar) ham Sumatera Utara KOTA PEMATANG SIANTAR 2017-11-14 UU No 39 Tahun 1999 Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi telah mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden RI pada tanggal 21 Oktober 2017 dan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya di Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 November 2017 Lapas Kelas II.A Pematang Siantar 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Lapas II .A p.siantar
terkait dengan perampasan sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan nomor plat polisi BK 4868 CN oleh oknum debt collector PT> Disbaya Adhiyasa Perkasa (Sdr. Redi, dkk) ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-21 UU No 39 Tahun 1999 KUHP Pidana sehubungan dengan surat Sdr. Junaidi Ginting tanggal 21 Agustus 2017 terkait dengan perampasan sepeda motor merek Honda Mega Pro dengan nomor plat polisi BK 4868 CN oleh oknum debt collector PT> Disbaya Adhiyasa Perkasa (Sdr. Redi, dkk Poldasu 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Poldasu dan Biro Hukum
Somasi kepada Pimpinan PT. U Finance Indonesia ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-09 1. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen 1) Agar PT. U Finance Indonesia mendaftarkan Jaminan Fidusia atas satu unit mobil Daihatsu Xenia Tipe 1,3 R DLX M/T Minibus-L Nomor Polisi BK 1266 QT STNK 019262/SU/2012 atas nama Sdr Drs. Edison; 2) Agar PT. U Finance Indonesia menaati Putusan BPSK Nomor 32/Arbitrase/BPSK.MDN/2017 tanggal 16 Maret 2017 dengan mengembalikan satu unit mobil Daihatsu Xenia Tipe 1,3 R DLX M/T Minibus-L Nomor Polisi BK 1266 QT STNK 019262/SU/2012 atas nama Sdr Drs. Edison kepada Klien kami; 3) Agar PT. U Finance Indonesia Mengganti kerugian klien kami sebesar, ganti kerugian Material sebesar Rp.84. 000.000,00 dan ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,00. 4) Mengundang PT. U Finance Indonesia untuk datang ke Kantor Biro Bantuan Hukum Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin Medan yang beralamat di Jln. Monginsidi, No 45T Medan – Sumatera Utara, 20175, Telp./Fax.061-4569853, selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Klien untuk menyelesaikan permasalahan ini antara tanggal 15 s/d 20 Mei 2107 pada jam kerja Pukul 11.00 Wib – 17.00 Wib. Proses ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 1. Sudah Ada Solusi Komunikasi dengan PT U Finance Indonesia 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.PT. U Finance Indonesia
Pengaduan penyiksaan, ancaman pembunuhan, ancaman kematian, ancaman sakit penyakit melalui seperangkat peralatan komputer yang terkoneksi dengan RFID Brain Microhip Implant ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-07-14 KUHP Pidana Johannes R. Wardi merasa disiksa, diancam pembunuhan, melalui seperangkat peralatan komputer yang terkoneksi dengan RFID Brain Microhip Implant Pada tanggal 4 Agustus 2017, Tim Yankomas (Emeygianinta dan Nuri Ardayanti) mendatangi rumah penyampai komunikasi di Jalan Gaperta Ujung Gg. Beringin No. 5 A Helvetia Medan untuk mewancarai penyampai komunikasi. Wawancara tersebut juga dihadiri oleh orangtua penyampai komunikasi (J. Simorangkir dan Masdewi Simanjuntak). Hasil wawancara adalah bahwa keluarga penyampai komunikasi berharap agar Kementerian Hukum dan HAM dalamhal ini Tim Yankomas dapat membantu keluarga untuk membujuk penyampai komunikasi agar mau berobat kembali dan diterapi kejiwaannya agar dapat normal seperti dulu lagi. Permasalahan ini dibahas pada rapat penelaahan Yankomas pada tanggal 11 Agustus 2017. 1. Sudah Ada Solusi berobat kembali dan diterapi kejiwaannya 1. Kanwil Kemenkumham Sumut 2. RSU 3.POLDASU
pemalsuan surat berupa tanda tangan di Bank Sumut dan kasus mal praktek (salah cabut gigi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-06 KUHP Pidana Monang Marpaung mohon adanya kepastian hukum atas kasus pemalsuan surat berupa tanda tangan di Bank Sumut dan kasus mal praktek (salah cabut gigi) yang dilakukan oleh drg. Linda Janet di mana kedua perkara itu jalan di tempat/mandeg Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 1. Sudah Ada Solusi koordinasi dan konsulitasi 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.POLDA Sumut
perihal perbuatan asusila ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-13 KUHP Pidana pasal 284 KUHP Pidana telah terjadi perbuatan asusila terhadap Jihan Yolanda yang di duga dilakukan oleh Darus Anjalani Sitorus Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai Komunikasi meminta keadilan terhadap perbuatan asusila yang dilakukan terhadap Jihan Yolanda oleh Darus Anjalani Sitorus a.n. pada tanggal 1 Agustus 2017 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Polda Sumut 3.Biro hukum
kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-10-11 KUHP Pidana Pasal242 Ayat 1 Nomor: HAM.2-HA.01.02-283 tanggal 11 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Ir. H. Sufrie Hamdani (Ketua Umum Yaspend PABA Binjai), Nomor: 034/YP-PB/BJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal: Menolak SP3 Polres Binjai dalam kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi dalam permasalahan ini diduga semua alat bukti tersebut tidak digubris sehingga keluarlah SP3. Atas kondisi tersebut di atas penyampai komunikasi mohon kepada Menteri Hukum dan HAM dapat mengawal dan melanjutkan perkara ini demi keadilan dan tegaknya supremasi Hukum karena di duga banyak lembaga-lembaga terkait turut bermain menguburkan kasus ini demi mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkaitdalam percepatan penyelesaian permasalahan 1 Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut 2 Kapolres Binjai 3.Ketua majelis pengawasNotaris Sumut
kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-10-11 KUHP Pidana Pasal242 Ayat 1 Nomor: HAM.2-HA.01.02-283 tanggal 11 Oktober 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Ir. H. Sufrie Hamdani (Ketua Umum Yaspend PABA Binjai), Nomor: 034/YP-PB/BJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal: Menolak SP3 Polres Binjai dalam kasus penempatan keterangan palsu akta Autentik Yaspend PABA Binjai Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai komunikasi dalam permasalahan ini diduga semua alat bukti tersebut tidak digubris sehingga keluarlah SP3. Atas kondisi tersebut di atas penyampai komunikasi mohon kepada Menteri Hukum dan HAM dapat mengawal dan melanjutkan perkara ini demi keadilan dan tegaknya supremasi Hukum karena di duga banyak lembaga-lembaga terkait turut bermain menguburkan kasus ini demi mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi terkaitdalam percepatan penyelesaian permasalahan 1 Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut 2 Kapolres Binjai 3.Ketua majelis pengawasNotaris Sumut
penjelasan tentang sehubungan dengan tanah milik Masyarakat Forum Peduli Lingkungan berada di kelurahan (Kampung Pulo Brayan Bengkel) dahulu Kota Praja Medan, Kecamatan Medan Timur sekarang Kotamadya Medan . ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-23 1. Undang-undang republik indonesia no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Penjelasan dan Jaminan dari Forum Peduli Lingkungan kepada Saudara Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tk.I Sumatera Utara, Saudara Kepala Badan Pertanahan Nasional TK. II Kota Medan dengan surat Nomor 027/FPL/PW II/MT/IX/2017 tanggal 25 September 2017 untuk menanggapi Surat Badan Pertanahan Nasional TK. II Kota Medan tertanggal 23 Agustus 2017 sehubungan dengan tanah milik Masyarakat Forum Peduli Lingkungan berada di kelurahan (Kampung Pulo Brayan Bengkel) dahulu Kota Praja Medan, Kecamatan Medan Timur sekarang Kotamadya Medan . Adapun terkait permasalahan ini: 1) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan menemukan adanya 3 (tiga) peta Grant Sultan No. 265 tertanggal 16 Agustus 1926, dan ada 2 peta yang di rekayasa tahun 1993. 2) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan menemukan bahwa peta Grant Sultan No. 265 tidak ada satu kata pun yang menjelaskan kalau sebahagiaan tanahnya ada di Kota Medan. 3) Masyarakat Forum Peduli Lingkungan meyakini bahwa oknum-oknum di Badan Pertanahan Nasional Tk. II Kota Medan, jelas dan pasti dengan menolak sertifikasi tanah masyarakat Forum Peduli Lingkungan menggunakan salah satu peta yang direkayasa (palsu). 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan terkait dalam percepatan Penyelesaian Permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.Masyarakat Forum Peduli Lingkungan 3.BPN
perihal mohon perlindungan hukum terhadap penyampai komunikasi(Kantor Law Office Agustiando Tampubolon, SH & Associates) terhadap para klien agar dapat dibebaskan dari status penahanan sehingga para klien PK dapat mengikuti perkuliahan lagi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 UU no 39 Tahun 1999 KUHP Pidana tanggal 14 September 2017 sehubungan dengan surat Sdr. Romeo Agustiando, dkk Nomor: 28/RAT/V/2017 perihal mohon perlindungan hukum terhadap penyampai komunikasi(Kantor Law Office Agustiando Tampubolon, SH & Associates) terhadap para klien agar dapat dibebaskan dari status penahanan sehingga para klien PK dapat mengikuti perkuliahan lagi Adapun terkait permasalahan ini: 1) Bahwa menurut Penyampai Komunikasi kliennya tersebut ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum yang jelas atas adanya peristiwa pengrusakan yang terjadi pada tanggal 19 April 2017 di Jln. Karya Wisata C.Jity Blok A1/A2 Kecamatan Medan Polonia. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan Instansi Terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.polda
terkait memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online. ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-11 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Laporan/pengaduan oleh Asosiasi Ikatan Supir Taksi Resmi Bandara (A ISOTARBAN) kepada KAPOLDA Sumatera Utara u/p: Direktorat Kriminal Khusus POLDA SUMUT, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara, Kementerian Hukum & HAM, Dinas Perhubungan provinsi Sumatera Utara, PT. Angkasa Pura II, KODAM I/Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara dengan surat Nomor: 002/AR/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 terkait memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online. Adapun terkait permasalahan ini: 1) Penyampai kommunikasi yaitu seluruh supir yang bernaung di A. ISOTARBAN (Asosiasi Ikatan Taksi Resmi Bandara) memohon penegakan hukum atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pihak Blue Bird dan adanya taksi gelap & online yang selama ini melakukan kecurangan-kecurangan& tindakan-tindakan cacat hukum yang tidak sesuai dengan ideology pancasila yang dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PT. Angkasa Pura II dan telah menimbulkan kerugian secara materi kepada A. ISOTARBAN dan juga menyebabkan suasana kerja yang tidak kondusif di ruang lingkup Bandara Kualanamu Internasional. 1. Sudah Ada Solusi Dikoordinasikan dengan pihak yang terkait dalam percepatan penyelesaian permasalahan 1.Kanwil Kemenkumham Sumut 2.asosiasi Ikatan supir taksi resmi bandara 3.Poldasu
Permohonan penangkapan DPO terpidana KDRT YWH, SE, Ak hukum Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa DPO terpidana KDRT YWH terhadap korban CN sampai sekarang belum ada perkembangan dan LBH sudah mengetahui keberadaan DPO tersebut Sudah masuk ranah pengadilan 2. Dalam Proses Penanganan Segera diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Kejaksaan Agung RI
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum)... ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-18 - Telah terjadi kebakaran perumahan PT. CIPTA RIMBA JAYA di Jl. Yos Sudarso km 7,8 Tanjung Mulia dan 8 rumah warga terkena imbas dari kebakaran tersebut. Dilakukan mediasi antara pihak PT. CIPTA RIMBA JAYA dengan warga tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan dari jaminan yang akan diberikan oleh pihak PT sejumlah Rp. 10.000.000/rumah tangga karena warga merasa jumlah tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dialami warga yang ditaksir sebesar Rp. 480.000.000. Warga a.n. Supriadi mengirimkan surat pengaduan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dilakukan rapat penelaahan terkait pelayanan komunikasi masyarakat dan sudah melakukan koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat ke PT. CIPTA RIMBA RAYA 2. Dalam Proses Penanganan - PT. CIPTA RIMBA JAYA
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2018-02-12 - - Sudah dilakukan rapat penelaahan terkait pengaduan. 2. Dalam Proses Penanganan - PT. PLN AREA BINJAI PT. SENTRA AREA BINJAI
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat Rekomendasi atas tindakan Pelanggaran HAM dan pelanggaran proses Hukum yang dilakukan pihak Kodam I/BB terhadap warga komplek Abdul Hamid ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-07 - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengeluarkan surat Rekomendasi atas tindakan-tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran proses Hukum yang dilakukan pihak Kodam I/BB terhadap warga komplek Abdul Hamid sebagaimana surat Komnas HAM dengan Nomor : 746/R/PMT/VI/2017 tertanggal 8 Juni2017 yang di tujukan kepada Pangdam I/Bukit Barisan *Pangdam I/BB cq Asisten Logistik Kodam I/BB untuk menghormati proses Hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Karena sebagai bagian Pimpinan Institusi Negara harus memberikan contoh kepada rakyat untuk mentaati Prosedur Hukum bukan malahan melanggar Hukum dan merampas hak-hak rakyatnya sendiri - 1. Sudah Ada Solusi >statement diterima dan akan disampaikan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi A untuk menerbitkan surat Rekomendasi >Meminta Koalisi perjuangan Mahasiswa-Warga Komplek Abdul Hamid Nasution untuk membuat surat resmi kepada Pimpina DPRD-SU terkait dengan tuntutan hak-hak secara Hukum agar dapat diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Kodam I/BB, kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, pihak terkait dan perwakilan Koalisi Perjuangan Mahasiswa-Warga Komplek Abdul Hamid Nasution. >Anggota DPRD SU meminta kepada siapapun itu untuk mentaati dan patuh pada proses hukum, sebelum proses hukum itu inkra ataupun fina tidak boleh melakukan tindakan apapun. >Anggota DPRD-SU mendorong agar masyarakat mendapat hasil yang baik. DPRD SU
Belum terbayar TPP selama 4 Bulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-07 - Belum terbayarnya TPP selama 4 (empat) Bulan - 1. Sudah Ada Solusi Meminta kepada PNS Kementerian Perhubungan untuk membuat surat secara resmi yang ditujukan kepada ketua DPRD-SU untuk meminta diadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C dan Komisi D Kementerian Perhubungan
Kejahatan Kemanusiaan Yang melanggar Hak Asasi Manusia ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-30 - Mengutuk keras kejahatan kemanusiaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) yang dilakukan oleh Tentara/Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Meminta kepada Pemerintah Indonesia agar menyampaikan keberatan/teguran keras kepada Pemerintah Myanmar atas kejahatah-kejahatan kemanusiaan/pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) dilakukan oleh Tentara Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan seluruh Masyarakat Internasional untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan/pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Genocida) dilakukan oleh Tentara Myanmar terhadap Etnis Rohingya. - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Aliansi Masyarakat Untuk Kemanusiaan (Etnis Rohingya) dan aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk ditindaklanjuti oleh komisi E sesuai dengan peraturan yang berlaku, DPRD-SU akan meneruskan dan mendesak Menteri Dalam Negeri cepat atau lambat menjadi bagian kebijakan Pemerintah Indonesia. Statement ini akan di Faxkan ke Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan DPR-RI. 1. Komisi E DPRD SU
"Selamatkan 180 siswa kelas tambahan meminta kepada Dinas Pendidkan Sumatera Utara untuk tidak semena-mena mengeluarkan 180 siswa tambahan tersebut" ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-25 - Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak boleh semena-mena mengeluarkan 180 siswa kelas tambahan karena dapat mengganggu psikologi dan moral anak, serta masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. sikologi Mengajukan persoalan ini ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan agar status dan nasibnya sebagai siswa SMA Negeri 2 Medan benar-benar inkrah.Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Sumut harus menjamin hak dan kenyamanan 180 siswa kelas tambahan tersebut dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Medan. - 1. Sudah Ada Solusi DPRD-SU akan segera membentuk tim investigasi, untuk memverifikasi berkas yang masuk di bawah rangking dan menurut donasi apabila ada penambahan lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komisi E akan melakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 29 September 2017. Meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk membuat surat mengenai perwakilan 2(dua) orang yang ikut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi E meminta kepada Kesatuan Mahasiswa Penyelamat Pendidikan untuk siap menerima hasil dari investigasi dan hasill kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisi E akan mengadakan Rapat Internal tentang pembentukan Tim Investigasi. 1. SMA Negeri 2 Medan 2. DPRD SU 3. Dinas Pendidikan Sumatera Utara
Kapoldasu Mengusut Tuntas Lambannya Kinerja Penyidik Kepolisian Polda Sumut terkait kasus trafficking ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-02 - Kepada Kapoladsu untuk mengusut tuntas atas lambannya kinerja penyiidik Kepolisian Polda sumut dalam menindaklanjuti laporan pengaduan atas adanya dugaan tafficking yang dilakukan S dan Y terhadap R yang hingga hari ini tidak tau dimana keberadaannya. - 1. Sudah Ada Solusi Tangkap segera pelaku trafficing di Sumatera Utara dan Imigrasi yang memberikan tindakan trafficking. Mengapresiasi kedatangan SOMAT (solidaritas masyarakat anti Trafficking) dan Aspirasi akan disampaikan kepada Ketua DPRD-SU untuk di tindak lanjuti oleh Komisi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisi akan merekomendasikan kepada Pimpinan agar memfasilitasi RDP dengan pihak-pihak dan keluarga mengenai kasus ini. Komisi E akan mengundang pihak Kapolda, Konsultan yang ada di Medan, pihak Imigrasi dan Konsultan yang ada di Malaysia. 1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2. SOMAT 3. DPRD SU
Kesejahteraan Sosial ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-10-23 - Butuh perhatian mengenai kesejahteraan Sosial seperti BPJS dan KIP.Meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengurus akte kelahiran, akte perkawinan/catatan sipil dan Kartu Keluarga. Meminta agar meendapat KIS. Meminta agar mendapatkan Kartu PKH. Meminta pemerintah untuk rutin memberikan Raskin dan adil pembagiannya. - 1. Sudah Ada Solusi DPRD-SU akan berkordinasi dengan Kementerian Sosial agar masyarakat tidak mampu yang menggunakan BPJS jalur mandiri dipindahkan ke subsidi, dan akan diverifikasi ulang kembali karena masyarakat tidak mampu harus mendapatkan subsidi dari pemerintah. DPRD akan mengusulkan kepada pemerintah agar Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera dapat diberikan sosialisasi tentang berwirausaha agar Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera tidak hanya mengandalkan nafkah menjadi pemulung. Meminta kepada Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera untuk mengumpulkan data-data untuk dapat segera di berikan kepada DPRD-SU. DPRD SU
Tolak Penurunan Nilai PTKP ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-08-08 - Agar Pengawas Ketenagakerjaan Prov Sumut segera menyelesaikan persoalan hak-hak normative yang sudah berlarut-larut di PT. Karya Delka Maritim Belawan, PT. Daya Kimia Jaya Mandiri Medan Labuhan, Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT. Girvi Mas TanjungMorawa Labuhan, PT. Nusantara Jaya Plastik Namorambe, PT. Satrido Prima Tj. Morawa. Selesaikan pembayaran THR Pekerja/Buruh di : PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Karya Delka Maritim Belawan, PT. Medan Raya Gas Abadi Tanjung Morawa, PT. Ace Hardware Medan, dll. *Stop Kriminalisasi Pengurus & Anggota FSPMI yang bekerja sebagai security di PT. KDM Belawan, yang dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dengan sangkaan "direkayasa" melakukan percobaan pencurian. - 1. Sudah Ada Solusi Akan meminta Komisia E untuk dapat segera menjadwalkan di dalam Banmus agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memnaggil pihak PT. Girvi Mas, PT. Daya Kimia Jaya Mandiri, PT. Karya Delka Maritim, PT. Nusantara Jaya Plastik, PT. Perkebunan Sumatera Utara, Yayasan Akademi Keperawatan Darmo, PT. Medan Raya Gas Abadi, PT. Ace Hardware, PT. The Unives, PT. Cipta Baja Raya, PT. Sumatera Timberindo Industries, PT. Indomarco Prismatama, PT. Star Indo Prima, Disnaker, dan Pihak DPW FSPMI serta pihak-pihak terkait lainnya. 1. DPRD SU 2. DPW FSPMI
Kebebasan, beraspirasi, berekspresi dan berorganisasi kepada Mahasiswa ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-11 - Mahasiswa meminta kebebasan, beraspirasi, berekspresi, dan berorganisasi. Meminta skorsing teman-temannya dicabut. Meminta menghentikan kriminalisasi gerakan mahasiswa. Meminta Sterilkan Aparatur Negara dari Lingkup Kampus. Meminta Sanksi tegas diberikan terhadap arogansi birokrasi kampus. Meminta usut tuntas kasus pemukulan yang dilakukan satpam terhadap Mahasiswa UMSU ( M. Arif Kudadiri) dan Mahasiswa USU (Immanel Silaban). - 1. Sudah Ada Solusi Mengapresiasi kedatangan dari Mahasiswa USU dan UMSU dan akan menyampaikan aspirasinya kepada ketua DPRD-SU. Merekomendasikan Komisi A dan Komisi E untuk menjadwalkan di Banmus untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan mengundang Perwakilan Mahasiswa USU dan UMSU dan seluruh Rektorat di Univeersitas Sumatera Utara. DPRD SU
Pembunuhan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-01-04 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Pembunuhan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-16 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-02-28 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2017-03-20 - - - 2. Dalam Proses Penanganan - Yayasan Yesaya 56
Pembunuhan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-08 UU No. 39 Tahun 1999 Terjadi pembunuhan atas nama korban YL sekitar 8 Mei 2017, sepeda motor korban ditemukan dipinggir Jalan gg. Langsat sementara ibu korban selaku penyampai komunikasi ke Polsek Percut Sei Tuan tanggal 10 Mei 2017, - 1. Sudah Ada Solusi - 1. Kepolisian Daerah Sumut 2. Polsek Percut Sei Tuan
Pemecatan siswa SMKN 1 Percut Sei Tuan dan siswa SMP Bonapasogit Sejahtera ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-22 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 Jo Pasal 76 A Jo Pasal 77 Terjadi pemecatan 1 orang siswa SMKN 1 Percut Sei Tuan dan 5 orang siswa di SMP Bonapasogit Sejahtera oleh kepala sekolah. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak dan sudah menemukan solusi. 1. SMKN 1 Percut Sei Tuan 2. SMP Bona pasogit sejahtera
Korban kebakaran menuntut jaminan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-18 - Terjadi kebakaran perumahan PT. Cipta Rimba Jaya dan mengenai 8 (delapan) rumah warga, dan perusahaan hanya memberikan kompensasi 10 juta per rumah tangga namun menurut warga belum sesuai dengan material yang habis terbakar. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi ke perusahaan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 1. PT. Cipta Rimba Jaya 2. Camat Medan Deli
Menuntut uang pesangon, uang lembur, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. ham Sumatera Utara KOTA TANJUNG BALAI 2017-09-01 - September 2017 PK diminta oleh Ibu Lisa Mariani utk membuat Surat Pengunduran diri dari PT. Es Syndicaat Utama dengan alasan pencairan Jamsostek. 9 November PK dijadikan sebagai saksi di PN terkait perseteruan milik perusahaan, PK dipecat tanpa peringatan yang jelas tanpa mendapat hak-hak normatif. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dikirimkan surat Koordinasi dan Klarifikasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumut ke Pimpinan Perusahaan. PT. Es Syndicaat Utama
Perlindungan hak hidup ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-12-23 - Suara yang bersumber dari Masjid Al-Mukarramah Lingkungan III Kel. Martubung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mengganggu PK yang dalam kondisi lemah, sakit. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dengan PK -
Keberatan atas penetapan eksekusi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-02-26 - Keberatan atas penetapan eksekusi No. 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN Medan yang mengabaikan putusan PK No. 188 PK/Pdt/2013. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait LBH Merah Putih
Penahanan BPKB ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-01-08 - PT. WOM meminta biaya denda keterlambatan namun PK hanya mampu membayar 20% dari total jumlah denda, dan pihak WOM menolak sehingga BPKB ditahan. Menurut PK penahanan BPKB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan telah terjadi alih fungsi dari Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan menjadi Lembaga Peradilan 1. Sudah Ada Solusi - PT. WOM
Intimidasi terhadap pekerja perusahaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-28 - PK sebagai pekerja dan ketua umum serikat dan forum komunikasi pekerja PT. Feedmill Indonesia Plant dengan alasan terbentuk sering terjadi intimidasi dari perusahaan, kenaikan gaji tidak sesuai, dan tidak ada mekanisme pemberian sanksi. Dalam hal ini PK dimutasi ke bagian lain yang menurut PK tidak sesuai. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi secara langsung ke perusahaan. PT. Feedmill Indonesia Plant
Pembayaran Pesangon ham Sumatera Utara KOTA BINJAI 2018-02-12 - Belum dibayarnya pesangon eks pegawai PT. Sentra Area Binjai sementara sudah ada tri partit. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan PK PT. PLN Binjai PT. Sentra Area Binjai
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-09-14 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-03-16 - - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Percabulan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2017-05-18 Pasal 289 KUHP - - 1. Sudah Ada Solusi Pendampingan di Pengadilan LBH Yesaya 56
Perkara asuransi ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-02-01 - Perkara Asuransi - 1. Sudah Ada Solusi Penyusunan Gugatan -
Penganiayaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-01-09 - Penganiayaan - 1. Sudah Ada Solusi Meminta SP2HP LBH Yesaya 56
Penganiayaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-06-21 UU No. 39 Tahun 1999 UU No. 35 Tahun 2014 Perka Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 Diduga terjadi tindak kekerasan terhadap Mhd. Fatih Silmi oleh oknum Sabhara yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2018 pada pukul 04.00 WIB, dimana MFS dalam aksi jumping diberhentikan tiba-tiba oleh oknum Sabhara sehingga mengenai mobil perwira. Pada saat bersamaan dalam kondisi terjatuh MFS mengalami kekerasan oleh oknum, sehingga sudah dilakukan visum. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dan klarifikasi ke Kepolisian Resort Kota Medan Kepolisian Resort Kota Medan Sat Sabhara Polrestabes
Penganiayaan ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-06-21 Perka Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 Diduga terjadi kekerasan terhadap Muhammad Fatih Silmi oleh oknum Sabhara Polrestabes pada 10 Jui 2018, subuh pukul 04.00 WIB karena ybs pada saat melakukan aksi jumping, tiba-tiba diberhentikan oleh oknum sabhara sehingga jatuh dan mengenai mobil perwira. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan pengiriman surat koordinasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian POLDA SUMUT Sabhara Polrestabes
Penunggakan uang sekolah anak ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-05-24 - Telah terjadi penunggakan biaya administrasi sekolah anak PK atas nama Inggy Alifia Afriza di SMK Dharma Analitika Medan, yang tertunggak sejak 24 Agustus 2017 dan sudah mencapai jumlah puluhan juta. Dalam pengaduannya PK menyampaikan sudah melakukan pengajuan surat dari Kepala Desa Saetis menyatakan kurang mampu namun sekolah menolak, sudah diajukan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) namun pihak sekolah menolak, sudah memohon dispensasi pelunasan administrasi sekolah dan memohon pembayaran dengan cicil. - 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan koordinasi ke SMK Dharma Analitika Medan SMK Dharma Analitika Medan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut
KDRT ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-07-19 UU No. 23 Tahun 2004 Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak dan istri dari tahun 2015-2018, suami yang bersangkutan berselingkuh dengan wanita lain, anak-anak PK sudah putus sekolah sejak 2017-2018 karena tidak ada biaya, kondisi PK sedang dalam masa pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan yang menimpanya.  - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi terkait pengaduan PK karena permasalahan PK sudah mendapat putusan hakim (tidak menjadi wewenang Yankomas) PN Medan
KDRT ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-07-18 UU No. 23 Tahun 2004 Terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban didepan anak-anak, berujung pada tidak dinafkahi dan tidak ditanggungjawabi oleh suami korban. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi terkait permasakahan PK. PN Ambon
Human Trafficking ham Sumatera Utara KOTA MEDAN 2018-06-22 UU No. 21 Tahun 2007 Cucu PK yang masih balita hilang sejak Januari 2018, sejak saat itu PK menggali informasi dan mengetahui keberadaan cucu tersebut dibeli oleh keluarga P dan S pasangan suami istri. - 1. Sudah Ada Solusi Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah dan kepolisian resor simalungun dan koordinasi dengan kepala desa Tinjoan - Kepala Desa Tinjoan - Polres Simalungun - Polda Sumut
Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-30 Pihak Korban Sudah mengajukan gugatan Bahwa Penggugat (tenaga kerja) mengajukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan tempat tergugat bekerja) atas tindakan PHK serta tidak diberikannya hak-hak penggugat selama bekerja dengan tergugat berupa uang pesangon dan hak lainnya - 2. Dalam Proses Penanganan diharapakan kepada perusahaan memberikan hak korban sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang Korban,OBH, perusahaan tempat korban bekerja
Narkoba hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2016-12-28 Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan uu. no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. bahwa Kartono Pgl on Kuto, telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika. - 1. Sudah Ada Solusi - Pelaku, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
NARKOBA hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Persidangan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana kepemilikan Narkoba - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2017-05-29 Persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sehingga terdakwa diancam dengan pasal 76D jo pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban,OBH
NARKOBA hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2017-05-24 Persidangan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,OBH,Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Pencabulan/Pelecehan hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-19 Persidangan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Korban, Kepolisian, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 Persidangan terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, OBH, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 Persidangan terlapor diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 80 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 351 jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Anak Dibawah Umur, Kepolisian,Jaksa,Hakim, Lembaga Pemasyarakatan
Penganiayaan hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2017-05-18 Persidangan tersangka telah melakukan tidank pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,KOrban,OBH, Kepolisian,Jaksa, Hakim, LP
Pemerkosaan hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-05-12 Persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana yang dimaksud pasal 285 KUHP - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pencabulan/Pelecehan hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2016-09-26 Persidangan Bahwa pelaku (OF) (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban (AF) - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku, Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim, LP
Pemerkosaan hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK SELATAN 2017-05-30 Persidangan Bahwa pelaku (terdakwa) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Korban melakukan pemerkosaan denganya atau dengan orang lain. - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Pelaku,Korban, OBH, Kepolisian, Jaksa,Hakim,LP
Informasi (dari perorangan dan instansi terkait hal-hal yang umum) ham Sumatera Utara KOTA GUNUNGSITOLI 2017-03-21 - Bahwa diterima surat koordinasi dari Ditjen HAM perihal permohonan dinonaktifkannya Majelis Hakim dan Penitera Pengganti Reg. 22/Pdt.G/2016/PN Gst dan sekaligus menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang baru untuk perkara agar tidak terjadi putusan-putusan liar atas gugatan sengketa tanah tersebut Pemantauan perkembangan permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan - -
Penganiayaan hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2017-03-22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku diangkap anggota Polsek Rambutan Kota Tebing Tingii karena diduga melakukan tindakan penganiayaan Sudah masuk tahap penyidikan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan melalui proses peradilan Kepolisian Sektor Rambutan
Adanya dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-02-01 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Oknum Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyalahgunakan pemberian izin bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga bangunan yang baru baru dibangun menutup akses jalan rumah Jimmy Usman yang terletak di pinggir pantai Jalan Muaro Lasak, Purus, Kota Padang. Adanya pengaduan masyarakat pada tanggal 1 Februari 2016 ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan sudah dilakukan pemantauan ke lapangan. 1. Sudah Ada Solusi Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai aturan Dinas Tata Ruang dan Tata Kota
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada 15 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotka Golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-01-26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada 26 Januari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-09-11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku Pada 11 September 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Penyerobotan Tanah ham Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2016-02-12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah anggota kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung yang di klaim oleh M.Akram Rey sebagai miliknya. adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu Akram Rey untuk menyerobot tanah milik kelompok tani Sungai Paku Sumber Agung. Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung menyampaikan laporan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Baratd dan tim Yankomas sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait 1. Sudah Ada Solusi Dilakukan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah milik M. Akram Rey dan Kelompok Tani Sungai Paku Sumber Agung Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada 13 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual-beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 berupa sabu yang beratnya melebihi lima gram Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-02-01 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada 01 Februari 2016 telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 0,22 gr Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 April 2016 telah melakukan tindak pidana berupa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Persetubuhan hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 29 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Narkoba hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-04-11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terduga pelaku pada tanggal 11 april 2016 telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menrima,menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Adanya dugaan penelantaran rumah tangga (Hak anak dan hak istri) ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sejak menikah dengan Paisol tahun 1994 Ifdawati tidak pernah mendapatkan nafkah maupun tunjangan sebagai istri seorang PNS, bahkan sampai anaknya lahirpun hak anak juga tidak didapatkan. Pada saat Ifdawati hamil 4 bulan suaminya pergi meninggalkannya dan menikah lagi, hingga sampai tahun 2016 Ifdawati tidak mendapatkan kejelasan status walaupun sudah minta diceraikan. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham oleh Ifdawati dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan diselesaikan oleh pihak yang berwenang Pihak Kepolisian
Persetubuhan hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-05-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 14 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak yaitu saksi korban yang masih berusia 5 Tahun atau belum berusia 18 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Pencurian hukum Sumatera Utara KOTA TEBING TINGGI 2016-08-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa terduga pelaku pada tanggal 31 Agustus 2016 telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahui,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian Sudah masuk tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Diselesaikan di tahap peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Proses hukum yang berbelit-belit yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2016-06-24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Belum adanya kepastian hukum atas kasus kecelakaan yangterjado pada tanggal 7 Oktober 2015. Said Abdullah merasa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian berbelit-belit, sehingga mengganggu dan menyulitkannya untuk mencari nafkah karena mobil angkot yang dipakai untuk mencari nafkah masih dijadikan barang bukti dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari nafkah Tim Yankomas melakukan klarifikasi kepada terduga/terlapor 1. Sudah Ada Solusi Adanya klarifikasi dari terduga/terlapor bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Kepolisian
Permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta yang tidak dikabulkan dengan alasan kepentingan institusi ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2017-01-04 Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada bulan Juni 2014 Nelmida mengajukan permohonan berhenti sebagai dosen Universitas Bung Hatta dengan alasan ikut suami. Surat permohonan tersebut dibalas oleh Universitas Bung Hatta yang berisikan permohonan berhenti yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan karena masih terjadi kontrak/perjanjian wajib mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan S-3. Adanya pengaduan ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan tim Yankomas sudah melakukan mediasi 1. Sudah Ada Solusi Nelmida mengajukan permohonan pensiun dini sebagai dosen Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta
perlindungan hukum dan keadilan atas Putusan MA RI No. 807K/Pid/2015 tanggal 7 Oktober dan Putusan MA RI No. 752K/Pid/2015 tanggal 23 September 2015 yang tidak prosedural dan cacat hukum ham Sumatera Utara KOTA PADANGSIDIMPUAN 2017-04-10 KUHP PIdana Putusan MA RI No. 807K/Pid/2015 tanggal 7 Oktober dan Putusan MA RI No. 752K/Pid/2015 tanggal 23 September 2015 dinilai tidak prosedural dan cacat hukum dan dilakukan gelar perkara oleh Polda Sumatera Utara yang dipimpin Kabag Wasidik (Sdr. AKBP Togu Simanjuntak, S.H) yang menyimpulkan bahwa dalam perkara tersebut belum ditemukan tindak pidana (lebih cenderung perdata), sehingga terhadap perkara tersebut harus dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Permasalahan ini dibahas pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Aula Lt. V Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. 1. Sudah Ada Solusi Koordinasi dan Klarifikasi tetap dijalankan 1. Kawil Kementrian Sumut
Pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-05-14 Bahwa perbuatan terdakwa diduga telah melanggar pasal 285 KUHP pemerkosaan sudah diberikan pendampingan oleh OBH di tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan diberikan pendampingan oleh Organisasi Bantuan Hukum (PAHAM Sumbar) OBH,Pelaku, dan Aparat Hukum Terkait
menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hukum Sumatera Barat KAB. SOLOK 2017-06-01 Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahwa anak YOGI KURNIAWAN Pgl. YOGI, bersama-sama dengan AHMAD SUGRI Pgl. AHMAD dan HABIB BULLAH Pgl. HABIB pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang SMPN. 2 Lembah Gumanti di Jorong Pasa, Nagari Sungai Nanam, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban Eko Firdaus sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pendampingan Oleh OBH pada Persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Pendampingan di persidangan oleh OBH OBH, pelaku, aparat penegak hukum
Pembunuhan hukum Sumatera Barat KAB. SIJUNJUNG 2018-03-09 Pasal 181 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP; Bahwa anak AL FREDI Bin KHAIRUL ANTONI SINAGA, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Maret tahun 2018, bertempat di Transat Destamar IV, Kel.Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “turut serta melakukakan, mengubur, menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematianya diatur dalam Pasal 181 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP; Pendampingan oleh OBH pada tahap perrsidangan 2. Dalam Proses Penanganan Pendampingan oleh OBH pada tahap perrsidangan OBH, pelaku, aparat penegak hukum
Narkoba hukum Sumatera Barat KOTA SOLOK 2018-02-16 Pendampingan Oleh OBH (UU Nomor 35 tahun 2009) Bahwa Terdakwa NOFRIKO Pgl. RIKO pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Februari tahun 2018, bertempat di Dalam Rumah terdakwa di Jalan Veteran Dalam No. 9A RT 002 RW 002, Kel. Tanjung Paku, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman berjenis Shabu sebagaimana pendapat dari saudara JPU sudah di berikan pendampingan oleh OBH di tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan di berikan pendamping oleh OBH OBH,pelaku, Aparat penegak hukum
Narkoba hukum Sumatera Barat KOTA SOLOK 2018-01-29 UU Nomor 35 tahun 2009 Bahwa Terdakwa RINO OKTAVIANUS Pgl. RINO, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira Sore Hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih bulan Januari tahun 2018, bertempat di Ruangan Pengamanan Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, Kel. Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman berjenis Shabu sebagaimana pendapat dari saudara JPU; Sudah di berikan pendampingan oleh OBH pada tahap persidangan 2. Dalam Proses Penanganan Sudah di berikan pendampingan oleh OBH pada tahap persidangan OBH, Pelaku, Aparat penegak hukum
Adanya dugaan perampasan hak atas tanah ham Sumatera Barat KAB. LIMA PULUH KOTA 2017-07-13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pencurian mayat orang tua dan perampasan tanah oleh oknum polisi juga andil dari panitera dan notaris an Marlina. Adanya pengaduan masyarakat ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat 1. Sudah Ada Solusi Adanya klarifikasi dari terduga/terlapor bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan adanya laporan yang tidak benar yang disampaikan oleh pelapor. Kepolisian
Adanya dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan ham Sumatera Barat KAB. LIMA PULUH KOTA 2017-07-13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Oknum polisi mengawal pembongkaran kuburan dan menyerobot tanah serta meruntuhkan rumah. Dan adanya andil dari panitera dan notaris an Marlina sehingga merugikan pihak penyampai komunikasi Tim Yankomas melakukan klarifikasi kepada terduga/terlapor 1. Sudah Ada Solusi Adanya klarifikasi dari terlapor dan Pemda terkait bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan laporan yang tidak benar disampaikan oleh pelapor Kepolisian
Adanya dugaan pelanggaran hak hidup dan hak atas rasa aman ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-05-03 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Adanya dugaan pemalsuan nomor NIK KTP Parlindungan Dalimunthe yang dilakukan oleh Robby Andrea. Akibat dari pemalsuan tersebut penyampai komunikasi merasa dirugikan, ketika berurusan dengan pihak perbankan penyampai komunikasi di blacklist dan harus menyelesaikan semua kewajibannya dengan pihak bank. Sementara penyampai komunikasi tidak pernah melalukan pinjaman kepada pihak bank dan pihak bank menginginkan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa pemilik NIK yang tertera pada identitas KTP tersebut adalah milik Parlindungan Dalimunthe. Namun oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tidak berkenan mengeluarkan surat keterangan tersebut. Tim Yankomas melakukan klarifikasi kepada terduga/terlapor 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan diselesaikan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk segera mengeluarkan surat keterangan pemilik NIK yang benar adalah penyampai komunikasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dan Pihak Perbankan
Adanya dugaan kelalaian dalam pembayaran dana Taperum ham Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-05-08 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Adanya dugaan kelalaian dalam pembayaran dana Taperum yang harus diterima penyampai komunikasi sebagai pensiunan PNS yang seharusnya dana tersebut sudah diterima pada saat memasuki usia pensiun pada tahun 2013 dan 2015. Penyampai komunikasi berupaya untuk menanyakan hal tersebut ke PT Taspen namun jawaban PT Taspen adalah bahwa Taspen hanya menyalurkan dana kepada pensiunan dan tidak ada kewenangan dengan Taperum. Penyampai komunikasi telah menghubungi Bapetarum dan sudah melengkapi persyaratan yang diminta pihak Bapetarum, akan tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan dari pihak Bapetarum sementara pada saat ini Bapetarum juga sudah dilikuidasi. - 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan diselesaikan oelh pihak yang berwenang Bapetarum
korupsi pengadaan tanah kampus III UIN Padang hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-07-25 UU Nomomr 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi penggadaan Tanah Kampus III UIN Padang, dalam proyek pembebasan lahan indikasi ada orang lain yang menekan agar ditandatangani pencairan (info dari media online) 2. Dalam Proses Penanganan tahap persidangan kejaksaan, kehakiman, kepolisian , lembaga pemasyarakatam
Dugaan Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sumbar hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2018-06-21 UU Nomor 31 tahun 1999 Adanya dugaan korupsi dalam pembangunan kampus IPDN di kab. agam yang merugikan negara 34 M. tidak ada 2. Dalam Proses Penanganan sedang tahap proses penuntutan ( media kompas online) Kepolisian,kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan.
Kasus Korupsi SPJ Fiktif hukum Sumatera Barat KOTA PADANG 2018-05-14 UU Nomor 31 tahun 1999 Ybs, terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemungkiman Prov Sumbar tahun anggaran 2012 sampai 2016 dengan vonis 10 tahun penjara, denda 1 M dan membayar uang pengganti sebesar 62,5 M. ( media online langkan.id) Tidak ada intervensi 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Sudah Putus Vonis Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan
Narkoba hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2018-07-29 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Kepolisian Resort Kab. Agam berhasil menangkap dua warga Kota Pariaman diduga mengedarkan narkoba jenis ganja kering di Simpang Empat Panggung kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. - 2. Dalam Proses Penanganan Dalam prooses menjalani persidangan Keplisian, Kejaksaan, Kehakiman
Narkoba hukum Sumatera Barat KAB. AGAM 2018-01-16 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tersangka di gebrek petugas kepolisian polres agam pada saat akan melakukan transaksi di ruas jalan perhubungan antara lubuk basung-bukittinggi kecamatan matur agam. - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaaan, Kehakiman
Narkoba hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN BARAT 2018-02-14 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pelaku terjaring pada saat dilakukannya operasi antik singgalang serentak oleh polsek pasaman (convesia.com) - 2. Dalam Proses Penanganan Proses persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
Narkona hukum Sumatera Barat KAB. PASAMAN 2018-02-05 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman berhasil meringkus pelaku pemasok Narkoba pada Rutan Klas II Lubuk sikaping. - 2. Dalam Proses Penanganan Persidangan Kepolisian< Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan
Narkoba hukum Sumatera Barat KAB. PADANG PARIAMAN 2018-04-12 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Penggebrekan dilakukan di sebuah rumah, ke 6 pelauk sedang melakukan pesta narkoba. - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaaan, Kehakiman
Penipuan hukum Sumatera Barat KAB. PADANG PARIAMAN 2018-01-01 Pasal 378 jo Pasal 55 jo Pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara max 4 tahun Polsek Padang pariaman menangkap tersangka pelaku penipuan sebesar 182 jt. dengan modus memanfaatkan media sosial facebook dan foto salah satu perwira polisi. Korban inisial MR warga Kecamatan Lubuk Alung mengaku telah mentransfer uang dalam 11 kali transfer ke BAnk BRI dengan total 182 jt. Setelah di selidiki oleh pihak polres ternyata pelaku merupakan warga binaan LP bagan siapi-api dengan memakai jasa kurir inisial A. Modus yang di pakai bahwa pelaku mengimingi korban untuk dinikahi setelah selesai melakukan pendidikannya. - 2. Dalam Proses Penanganan sedang Proses Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan
Kebakaran Hutan dan Lahan (Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan) hukum Riau KAB. ROKAN HULU 2016-03-24 Perda Provinsi Riau No.17 Tahun 2013 Pergub Riau No.11 Tahun 2014 Warga melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan BPBD dan aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Untuk dilakukan sosialisasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
TKA ilegal Hukum Administrasi Hukum Keimigrasian hukum Riau KAB. BENGKALIS 2017-01-20 Perda Kabupaten Bengkalis No.4 Tahun 2004 Kasus Masuknya TKA Ilegal ke Provinsi Riau berdampak turunnya daya saing tenaga kerja di Bengkalis, khususnya di Duri Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Tenaga Kerja, BLK 1. Sudah Ada Solusi 1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 2. Memberikan pelatihan kepada ASN untuk pelayanan publik 3. Meningkatkan sosialisasi 1. Masyarakat (tenga kerja) 2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis 3. Perusahaan
NAPZA hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-16 UU No.35 Tahun 2014 UU No.35 Tahun 2009 UU No. 17 Tahun 2012 Pelajar SMA kelas 3 dan rekannya diduga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di wisma. Keduanya belum sempat mengkonsumsi barang tersebut. Alat bukti berupa : alat hisap dan sabu seberat 0,25 gram 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Sosialisasi ke sekolah / madrasah 1.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Kepolisian 3. Msyarakat
Tanah Ulayat (Hukum Adat) hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-15 Hukum Adat Suku Sakai dijanjikan tanah seluas lebih kurang 2 ha karena tanah ulayat mereka diserobot oleh PT Ivo Mas Gubernur dan Kapolda Riau menemui Suku Sakai 2. Dalam Proses Penanganan Akan digelar pertemuan dengan perusahaan 1. Gubernur Riau 2. Pemerintah Kabupaten Siak 3. PT Ivo Mas 4. Suku Suku Sakai
Penyelundupan Manusia (Hukum Pidana dan Hukum Keimigrasian) hukum Riau KAB. KEPULAUAN MERANTI 2017-02-23 UU No. 6 Tahun 2011 UU No. 21 Tahun 2007 8 WN Somalia berhasil menyeberang dari Selat Panjang ke Dumai tanpa melalui TPI Kanim Selat Panjang memanggil Fa yang memfasilitasi penyelundupan manusia 2. Dalam Proses Penanganan Akan mengirim 8 WN Somalia ke Rudenim Pekanbaru 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Pemerintah Kota Dumai 3. Kanim Selat Panjang 4. Kepolisian
Pencurian dengan pemberatan (Hukum Pidana) hukum Riau KAB. SIAK 2017-03-26 KUHP dan KUHAP Kejahatan jenis Curat meresahkan masyarakat Adanya kerjasama antara Polsek dan Babinkamtibmas serta masyarakat 2. Dalam Proses Penanganan Akan ditindaklanjuti oleh Babinkamtibmas 1. Pemerintah Kabupaten Siak 2. Kepolisian 3. Masyarakat
Kasus Ketenagakerjaan An. Adri Budiarto ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-01 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Ketenagakerjaan An. Astri Dwi Kartika ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-03-08 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Korban belum mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja Pihak Perusahaan menutupi informasi mengenai hak-hak pekerja 1. Sudah Ada Solusi Pihak Perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau
Kasus Hak Asuh Anak dan Pembagian Hak Mantan Isteri (Yuliana) ham Riau KOTA PEKANBARU 2016-04-21 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Terjadi perceraian antara pelaku (PNS) dan korban (mantan isteri), dimana pelaku tidak memberikan hak-hak mantan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memerintahkan kepada Ka Lapas Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 Gaji dari Pelaku (mantan suami) untuk diberikan kepada korban (mantan isteri) 2. Dalam Proses Penanganan Agar pelaku melaksanakan perintah Kakanwil Kemenkumham Riau tentang pembayaran nafkah kepada Mantan Isteri Pengadilan Agama Kta Pekanbaru, Lapas Klas IIA Pekanbaru, Kanwil Kemenkumham Riau
Kasus Farida mengenai Penguasaan Harta Gono Gini ham Riau KAB. KUANTAN SINGINGI 2016-06-20 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terjadi penelantaran rumah tangga yang dilakukan Elvis Harisyah terhadap isteri dan anaknya. Mediasi tidak dilakukan karena pelapor mencabut permasalahannya 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Akan dilakukan mediasi antara notaris dengan mertua dari Korban. Notaris
Maraknya peredaran rokok tanpa cukai ham Riau KAB. INDRAGIRI HILIR 2016-07-26 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Adanya penyeludupan rokok ke Kab. Inhil melaui Pelabuhan Tikus Telah dilakukan rapat Yankomas dengan mengundang instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Membentuk jejaring aksi HAM Polisi, Bea Cukai, Satpol PP
Kasus penganiayaan pada saat penangkapan si pelapor (Amin Yususf) ham Riau KAB. BENGKALIS 2016-12-22 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Tealah terjadi peganiayaan terhadap pelapor yang mengakibatkan cedera berat terhadap korban (salah satu mata korban mengalami kebutaan) Telah dilakukan mediasi yankomas berupa koordinasi langsung ke Polres Bengkalis 2. Dalam Proses Penanganan Disarankan untuk diselesaikan di Polda Riau Polres Bengkalis
Lembaga Pendidikan ITTR milik korban disegel oleh Kodim pekanbaru ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-02-10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Korban mendirikan Lembaga Pendidikan di atas tanah milik TNI Pemantauan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Kodim Pekanbaru
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemilik Panti Asuhan Tunas Bangsa terhadap Penghuni Panti Asuhan Tunas bangsa ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-01-31 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, KUHP Meninggalnya anak penghuni panti asuhan akibat kelaparan sehingga hal ini menjadi isu nasional. Telah dilakukan Koordinasi Yankomas ke Dinsos Prov. Riau dan RS Jiwa Tampan Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Pemilik Panti di proses hukum, Penghuni Panti sudah ditampung di Rumah penampungan milik Dinsos Prov. Riau Dinsos Prov. Riau, RS Jiwa Tampan
Kasus Penganiayaan ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-03-06 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP Telah dilakukan tindakan penganiayaan terhadap Korban yang menyebabkan cedera berat terhadap korban Dilakukan Rapat Audiensi Yankomas di Kanwil Kemenkumham Riau 1. Sudah Ada Solusi Agar diselesaikan melalui jalur hukum Polda Riau
Kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-04-20 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Ketika korban sakit selam 7 hari berturut-turut, korban dianggap mengundurkan diri karena tidak memberikan surat ket sakit kepada pihak perusahaan Rapat penelaahan Yankomas 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi karena pihak perusahaan tidak hadir pada saat rapat Yankomas, maka disarankan kepada korban untuk melaporkan kembali ke Disnaker Prov. Riau Disnaker Prov. Riau, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Kasus Pembagian hak-hak mantan isteri dan anak ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-07-13 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS SE BKN No. 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Pelaku tidak melaksanakan pembayaran hak-hak mantan isteri dan isteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rapat Yankomas Koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Memerintahkan Kalapas dan bendahara Pengeluaran Klas IIA Pekanbaru untuk memotong 2/3 penghasilan Pelaku (mantan suami) untuk diserahkan kepada mantan isteri dan anak-anaknya sesuai denganmketentuan yang berlaku. BKN, Lapas Kla IIA Pekanbaru, Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau
Lima Desa Ganggu RTRW hukum Riau KAB. KAMPAR 2017-09-11 1. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu Sengketa Lima desa antar kabupaten Kampar dengan kabupaten Rohul mengakibatkan RTRW Kampat tidak bisa disahkan. 1. Menteri Dalam Negeri 2. Pemerintah Provinsi Riau 1. Sudah Ada Solusi Kabupaten Rokan Hulu Harus Mematuhi Putusan Kasasi MA tahun 2011 tentang Sengketa Batas Wilayah di Lima desa 1. Masyarakat 2. Pemkab Kampar 3. Pemkab Rohul
Terdakwa Penyelundupan Manusia Mengaku tak Bersalah (Hukum Pidana dan hukum Keimigrasian) hukum Riau KOTA DUMAI 2016-08-01 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian 2. KItab UNdang_undang Hukum Pidana 3. UNDANG-UNDANG. NOMOR 21 TAHUN 2007. TENTANG. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Penyelundupan WN Bangladesh dari Rentang waktu agustus 2016 sampai dengan maret 2017, teah diselundupkan imigran (WN Bangladesh) dari Dumai ke Malaysia sebanyak 2.381 orang. 1. kejaksaaan Negeri Dumai. 2. Kepolisian Resor Dumai 3. Pengadilan Negeri Dumai 4. Penasehat Hukum Terdakwa 2. Dalam Proses Penanganan agar para pihak yang terkait mengikuti proses persidangan yang tengah berjalan dan mematuhi hasil persidangan yang telah diputuskan. 1. Pemko Dumai 2. Kejaksaaan Negeri Dumai. 3. Kepolisian Resor Dumai 4. Pengadilan Negeri Dumai 5. Penasehat Hukum Terdakwa
Rumah Kos Resahkan Warga akan dirazia (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) hukum Riau KOTA DUMAI 2017-09-08 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI masyarakat melapor kepada petugas satpol PP Kota Dumai terait dugaan kos-kosan yang dijadikan tempat kumpulkebo pasangan tidak resmi di Kota Dumai 1. Satpol PP 2. RT. 3. RW 1. Sudah Ada Solusi agar dilakukan razia bersama instansi tekait untuk melakukan penertiban 1. Pemko Dumai. 2. Masyarakat 3. Pemilik rumah Kos
Dinsos Kota Pekanbaru harus serius tangani anak jalanan (Hukum Pidana) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-08 1. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih maraknya anaka jalanan berkeliaran di persimpangan lampu merah kota pekanbaru 1. Pemko Pekanbaru 2. satpol PP 3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2. Dalam Proses Penanganan agar Dinsos Kota serius menangani Anak Jalanan yang masih berkeliaran, dan selanjutnya agar diberikan pelatihan ketrampilan 1. Masyarakat 2. pengendara kendaraan
Petugas temukan kondom di homestay, komplek jodul dna hotel (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI Satpol PP Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru melakukan Razia di lokasi HOmestay, hotel dan komplek jondul 1. Masayarakat 2. Satpol PP Pekanbaru dan 3. Polresta Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Satpol PP Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru harus tegas menindak pelaku mesum Masyarakat
Tuding Ahli Fungsi Hutan Tanpa Izin, Pekantoran Pemko Pekanbaru Digugat ke Pangadilan oleh yayasan PETAKORSIPARA (Hukum Lingkungan, Hukum Pidana dam Hukum Administrasi Negara) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-11 1.Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan Hidup 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yayasan PETAKORSIPARA melakukan legal standing ke PN Pekanbaru dengan Nomor Registrasi 198/pdt.g/2017/PN/PBR, menggugat tiga pihak mengalihfungsikan kawasan hutan produksi konversi tanpa izin menteri lingkungan hidup dan kehutanan. yayasan PETAKORSIPARA 2. Dalam Proses Penanganan Agar pengadilan memeriksa perkara ini dengan sebaik mungkin agar menghasilkan keputusan yang adil 1.yayasan PETAKORSIPARA 2. pemko pekanbaru 3. PT. Waskita Karya. 4. PT. Budi Tani Kembang Jaya
Izin Wisma dan Hotel Terancam dicabut di Kota Pekanbaru (Hukum Administrasi Negara) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI selama beberapa pekan terakhir satpol PP pekanbaru melakukan razia di sejumlah penginapan yang hasilnya banyak mengamankan puluhan orang yang diduga pasangan mesum 1. Masyarakat 2. Satpol PP 2. Dalam Proses Penanganan Satpol PP Pekanbaru akan berkoordinasi dengan dina penanaman MOdal dan Pelayana Tepadu satu pintu (DPM PTSP) Kota Pekanbaru, jika ada unsur kesengajaan dari penginapan membiarkan pasangan meseum masuk, maka satpol pp akan merekomendasikan (DPM PTSP) untuk mencabut izin 1. Masyarakat 2. Satpol PP 3. Pengusaha
Lima Desa Ganggu RTRW (Hukum Administrasi Negara) hukum Riau KAB. KAMPAR 2017-09-11 1. Undang-Undang No 53 tahun 1999 tentang pembentukan Rokan Hulu 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Permendagri no 56 tahun 2015 tentang kode dan wilayah administrasi pemerintahan. 4. putusan MA tahun 2011 tentang sengketa batas wilayah di lima desa Pemerintah Kabupaten Kampar Meminta Rohul Agar Mematuhi Keputusan MAtentang Batas Wilayah dengan Daerah tetangga 1. kementerian dalam negeri. 2. DPRD Prov. Riau 3. Bappeda Provinsi RIau 4. Pemkab Kampar 5. Pemkab Rohul 2. Dalam Proses Penanganan agar para gubernur riau memfasilitasi pertemuan antar apemkab rohul dan pemkab kampar sehingga sengketa batas wilayah bisa diselesaikan dalam rangka pengesahan RTRW 1. Masyarakat Lima Desa 2. Pemkab Kampar 3. Pemkab Rohul
Dinsos Kota Pekanbaru Harus Serius Tangani Anak Jalanan (Hukum pidana) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-08 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. KUHP masih maraknya anak jalanan dipersimpangan lampu merah kota pekanbaru 1. Pemko Pekanbaru. 2. Dinsos kota Pekanbaru 3. Satpol PP Kota Pekanbaru 2. Dalam Proses Penanganan agar Dinsos Kota Serius Menangani anak jalanan yang masih berkeliaran dan agar selanjutnya diberikan pelatihan dan ketrampilan 1. Pemko Pekanbaru. 2. Dinsos kota Pekanbaru 3. Satpol PP Kota Pekanbaru 4. Masayarakat
Izin Wisma dan Hotel Terancam dicabut Di Pekanbaru (Hukum Adminitrasi Negara) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI Selama beberapa pekan terakhir satpol PP pekanbaru melakukan razia tdisejumlah penginapan yang hasilnya banyak mengamankan puluhan orang yang diduga pasangan mesum 1. Masyarakat 2. Satpol PP 2. Dalam Proses Penanganan Satpol PP pekanbaru akan berkoordinasi dengan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMTSP) kota Pekanbaru, jika unsur kesengajaan dari Penginapan membiarkan pasangan maesum masuk, maka Satpol PP akan meremkomendasikan (DPMTSP) kota Pekanbaru untuk mencabut izin wisma dan hotel. 1. Masyarakat 2. Satpol PP. 3. Pengusaha
Petugas Temukan Kondom di Homestay, Komplek Jondul dan Hotel (Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-18 1. KUHP 2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI Satpol PP dan Polresta Pekanbaru melakukan Razia di lokasi homestay dan komplek jondul Masyarakat, Satpol, Polresta Pekanbaru 1. Sudah Ada Solusi Satpol PP Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru Harus tegas menindak pelaku mesum Masyarakat
Tuding ahli fungsi hutn tanpa izin, perkantoran Pemko Pekanbaru digugat ke Pengadilan oleh Yayasan PETAKORSIPARA (Hukum Lingkungan, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) hukum Riau KOTA PEKANBARU 2017-09-11 1. Undang-UNdang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkunga Hidup. 2. KUHP Yayasan Petakorsipara melakukan legal standing ke PN pekanbaru dengan menggugat tiga pihak mengalihfungsikan kawasan hutan produsi konversi tanpa izin menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Petakorsipara 2. Dalam Proses Penanganan agar pengadilan memeriksa perkara sebaik mungkin sehingga menghasilkan keputusan yang adil Petakorsipara, Walikota Pekanbaru PT. waskita Karya PT. Budhi Tani Kembang Jaya
KDRT dan Penelantaran Rumah Tangga An. AS ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-11-09 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Sdr. SM melakukan KDRT terhadap AS sehingga mengalami cedera pada bagian telinga Sdri. AS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (Polsek Siak Hulu) yang menyebabkan penahanan pada Sdr. SM. Keluarga SM meminta Sdri. AS untuk mencabut laporan pengaduan dengan harapan mereka akan kembali hidup bersama untuk menjalani ikatan perkawinan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan, Sdr. SM tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. AS sehingga Sdri. AS melaporkan permasalahan HAM yang dialaminya ke Kanwil Kemenkumham Riau (Bidang HAM). Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. AS dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 06 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 09 November 2017 1. Sudah Ada Solusi Karena kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan kembali untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan Sdr. SM juga menginginkan perceraian, maka Tim Yankomas menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahannya ke PA Kota Pekanbaru dan untuk pendampingan permasalahannya dilimpahkan ke P2TP2A Prov. Riau Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Kanwil Kemenag Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau
KDRT dan Penelantaran Rumah Tangga An. AS ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-11-09 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Sdr. SM melakukan KDRT terhadap AS sehingga mengalami cedera pada bagian telinga Sdri. AS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (Polsek Siak Hulu) yang menyebabkan penahanan pada Sdr. SM. Keluarga SM meminta Sdri. AS untuk mencabut laporan pengaduan dengan harapan mereka akan kembali hidup bersama untuk menjalani ikatan perkawinan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan, Sdr. SM tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. AS sehingga Sdri. AS melaporkan permasalahan HAM yang dialaminya ke Kanwil Kemenkumham Riau (Bidang HAM). Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. AS dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 06 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 09 November 2017. 1. Sudah Ada Solusi Karena kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan kembali untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan Sdr. SM juga menginginkan perceraian, maka Tim Yankomas menyarankan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahannya ke PA Kota Pekanbaru dan untuk pendampingan permasalahannya dilimpahkan ke P2TP2A Prov. Riau Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Kanwil Kemenag Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau
Kredit Macet ham Riau KAB. KUANTAN SINGINGI 2017-11-15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen M dan A melakukan peminjaman Uang (Kredit Modal Kerja) secara bertahap di BRI Cabang Taluk Kuantan untuk Modal Kerja Usaha dagang Onderdil Mobil, bengkel Mobil, dan Mobil Bekas. Dimana, terjadi kredit macet oleh peminjam (M dan A) sehingga pinjaman KMK bertambah akibat adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran atau penurunan maksimum kredit, baik tunggakan pokok maupun bunga, maka pengambil kredit akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif. Sdri. LAD (selaku diberi kuasa oleh Orang tuanya) melaporkan permasalahan HAM yang dialami oleh ortunya ke Kanwil kemenkumham Riau (Bidang HAM). Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. LAD (selaku diberi kuasa oleh ortunya) dengan melakukan Rapat Penelaahan Yankomas pada tanggal 08 November 2017 dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait di Taluk Kuantan pada tanggal 15 November 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar Sdri. LAD membuat surat permintaan data pinjaman orang tuanya secara tertulis kepada pihak BRI Cabang Taluk Kuantan Kanwil Kemenkumham Riau, Pihak BRI Cabang Taluk Kuantan, Akademisi dari UIR (Tim Yankomas), Notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat (berkedudukan di Taluk Kuantan)
BPJS Kesehatan dan PHK An. SH ham Riau KOTA PEKANBARU 2017-12-06 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Sdr. SH telah di PHK secara sepihak oleh PT. CSI karena tidak masuk kerja (sakit) dan tidak melakukan konfirmasi atas ketidak hadiran SH kepada PT. CSI. Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Riau melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM an. SH dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 06 Desember 2017. 2. Dalam Proses Penanganan Ybs melakukan pengaduan ke pihak berwajib shg tim yankomas tidak bisa lagi melakukan mediasi terhadap permasalahan HAM yang dihadapi oleh Sdr. SH Kanwil Kemenkumham Riau, Biro Hukum Prov. Riau, Polda Riau, Akademisi (UIR dan UNRI), P2TP2A Prov. Riau, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Prov. Riau, PT. CSI
Tanah Kelompok Tani Sakai Belading Kec. Mandau, Kab. Bengkalis diserobot dan telah dikuasai oleh PT. Panhatan. Dimana, jual beli lahan perkebunan kelapa sawit yang belum lunas dibayar ham Riau KAB. BENGKALIS 2018-01-11 UU No. 39 Thn 1999 Tentang HAM Pada tahun 1997, Kelompok Tani Sakai Belading membuka lahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Petani Sungai Rangau Kec. Mandau Kab. Bengkalis Riau. Lahan tersebut dibuka oleh 6 (enam) kelompok tani dan salah satunya Kelompok Tani Sakai Belading dan telah ditanami kelapa sawit sekitar 400 Ha. Setiap kelompok tani membuka lahan 400 Ha dengan jumlah keseluruhan luasnya sekitar 2.500 Ha. Tahun 2003 kelapa sawit yang 400 Ha sudah panen. Legalitas lahan milik kelompok tani adalah surat keterangan yang ditandatangani ketua kelompok tani, ketua adat dan surat ini tidak dilaporkan ke aparat desa. Tahun 2003 lahan 6 (enam) kelompok tani menjual semua lahannya kepada Poling Sitorus seluas 400 Ha, Poling Sitorus baru melunasi 36 Ha. Kemudian Tahun 2009 Poling Sitorus menjual lahan 2.500 Ha kepada PT. Panhatan untuk ditanami kelapa sawit sehingga lahan tersebut beralih kepemilikannya kepada PT. Panhatan. Jual beli lahan antara Poling Sitorus dengan PT. Panhatan diketahui oleh perangkat Desa Petani Kec. Mandau. Sisa Pembayaran jual beli lahan dari Poling Sitorus kepada Kelompok Tani Sakai Belading dan 5 (lima) kelompok tani belum selesai sementara lahan sudah beralih kepemilikannya ke PT. Panhatan. Tim Yankomas masih dalam tahap koordinasi 2. Dalam Proses Penanganan - Agar Tim Yankomas melakukan koordinasi selanjutnya ke PT. Panhatan untuk memperoleh keterangan - Agar Kelompok Tani Sakai Belading melakukan perundingan dengan Poling Sitorus untuk membatalkan jual beli dengan PT. Panhatan BPN Kab. Bengkalis, BPN Provinsi, Dinas Perkebunan, Polres Bengkalis, Kanwil Kemenkumham Riau
Kepala Sekolah yang semena-mena memberhentikan Siswinya (Rozhiah Pratiwi) yang tidak sesuai dengan prosedur ham Riau KOTA PEKANBARU 2018-03-01 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Rozhiyah Pratiwi, siswi SMK Kesehatan Pro-Skill melakukan chating melalui BBM dengan Rido Setiawan, siswa SMK Muhamadiyah 3 Pekanbaru. Pada saat chatting Rozhiyah memfoto setengah badan tanpa busana dan dikirim ke Rido Setiawan.Rido memposting foto tersebut kepada intan, pacarnya sekaligus teman sekelas Rozhiyah.Intan membagikan postingan foto tersebut kepada group BBM 4 orang, teman sekelasnya. Berita terkait foto Rozhiyah Pratiwi sampai ke pihak guru, selanjutnya guru agama SMK Kesehatan Pro Skill Pekanbaru mengintrogasi Rozhiyah. Kepala Sekolah SMK Kesehatan Pro Skill Pekanbaru mengirim surat pemanggilan Rozhiyah dan ibu welli Susanti untuk hadir ke sekolah tanggal 15 Februari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Rozhiyah Pratiwi diberikan surat oleh pihak SMK Kesehatan Pro-Skill Pekanbaru yang isinya dirumahkannya Rozhiyah Pratiwi terhitung tanggal 19 Februari 2018. d. Pihak Sekolah menyampaikan kepada ibu welli Susuanti bahwa anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah di SMK kesehatan Pro Skill Pekanbaru dan nantinya akan diberi surat pindah. Orang tua Rozhiyah Pratiwi, Welli Susanti keberatan dengan tindakan sekolah SMK Pro Skill Pekanbaru karena anaknya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Terkait dengan pemindahan siswa Rozhiyah, sekolah seharusnya memberikan informasi sekolah mana jika harus dipindahkan dan bukan orang tua yang mencari sekolah. 1. Sudah Ada Solusi Dalam Rapat Yankomas Tgl. 01 Maret 2018 diperoleh kesepakatan bahwa Kasus ini akan diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Tim Yankomas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau akan memantau pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saat ini Rozhiah Pratiwi telah diterima kembali di SMK Kesehatan Pro Skill Pekanbaru dan telah aktif kembali sebagai siswi di sekolah tersebut. Dinas Pendidikan Prov. Riau, P2TP2A Prov. Riau, Polda Riau, KPAI Riau, Akademisi, Kanwil Kemenkumham Riau
Mantan Suami tidak memberikan nafkah anak ham Riau KAB. BENGKALIS 2018-04-26 a. Unsur materil (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) Hak yang belum diakomodir dengan baik yakni hak hidup, hak mengembangkan diri, dan hak anak; b. Unsur formil (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), khususnya Penelantaran Rumah Tangga. Rahmawati Rochi ingin menggugat kepada mantan suami yaitu hak anak berupa nafkah anak. Anak pertama dan kedua yang diasuh oleh mantan suami (ayah kandung) tidak begitu diperhatikan oleh ayah kandungnya sehingga anak pertama dan kedua diambil alih oleh Rahmawati Rochi selaku ibu kandungnya. Keputusan hakim bahwa anak berada di tangan ibunya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka gugatan hak asuh dicabut. Sehingga anak pertama dan kedua berada di tangan ayahnya dengan harapan ayahnya bisa memberikan pendidikan dan kebutuhan yang terbaik untuk anaknya. Namun tidak seperti yang diharapkan, sehingga pada saat ini anak berada di tangan ibunya. Rahmawati Rochi (mantan istri) hanya meminta hak anak (nafkah anak) Sdr. Said Hafiudh Putra Diningrat (Mantan Suami) akan memberikan hak anak yaitu 1/3 dari penghasilannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang besarannya akan dihitung oleh Bendahara Gaji pada Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhitung dari Bulan Januari 2018 sampai anak-anaknya menyelesaikan pendidikannya 1. Sudah Ada Solusi Bendahara Gaji akan langsung memotong 1/3 dari penghasilan Sdr. Said Hafiudh Putra Diningrat sebagai ASN dan mengirim langsung ke Rekening Anak dari pernikahan Sdr. Said Hafiudh Putra Diningrat dan Sdri. Rahmawati Rochi sesuai dengan tanggal penghasilan yang diterima oleh Sdr. Said Hafiudh Putra Diningrat Kemenag Kab. Bengkalis, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kab. Bengkalis (Tempat Mantan Suami bekerja), Inspektorat Kab. Bengkalis, BKPP Kab. Bengkalis, Kanwil Kemenkumham Riau
Kepala Sekolah memberhentikan siswa/i tidak sesuai dengan prosedur ham Riau KOTA PEKANBARU 2018-03-01 UU No. 39 Thn 1999 Rozhiyah Pratiwi, siswi SMK Kesehatan Pro-Skill melakukan chating melalui BBM dengan Rido Setiawan, siswa SMK Muhamadiyah 3 Pekanbaru. Pada saat chatting Rozhiyah memfoto setengah badan tanpa busana dan dikirim ke Rido Setiawan.Rido memposting foto tersebut kepada intan, pacarnya sekaligus teman sekelas Rozhiyah.Intan membagikan postingan foto tersebut kepada group BBM 4 orang, teman sekelasnya. Berita terkait foto Rozhiyah Pratiwi sampai ke pihak guru, selanjutnya guru agama SMK Kesehatan Pro Skill Pekanbaru mengintrogasi Rozhiyah. Kepala Sekolah SMK Kesehatan Pro Skill Pekanbaru mengirim surat pemanggilan Rozhiyah dan ibu welli Susanti untuk hadir ke sekolah tanggal 15 Februari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Rozhiyah Pratiwi diberikan surat oleh pihak SMK Kesehatan Pro-Skill Pekanbaru yang isinya dirumahkannya Rozhiyah Pratiwi terhitung tanggal 19 Februari 2018. Pihak Sekolah menyampaikan kepada ibu welli Susuanti bahwa anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah di SMK kesehatan Pro Skill Pekanbaru dan nantinya akan diberi surat pindah. Orang tua Rozhiyah Pratiwi, Welli Susanti keberatan dengan tindakan SMK Pro Skill Pekanbaru karena anaknya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Terkait dengan pemindahan siswa Rozhiyah, sekolah seharusnya memberikan informasi sekolah mana jika harus dipindahkan dan bukan orang tua yang mencari sekolah 1. Sudah Ada Solusi Kasus ini akan diselesaikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Tim Yankomas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau akan memantau pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saat ini siswi an. Rozhiah Pratiwi sudah kembali mengikuti pelajaran di SMK kesehatan Pro Skill Pekanbaru Dinas Pendidikan Prov. Riau, P2TP2A, KPAI, Polda Riau, Kanwil Kemenkumham Riau
Terdapat dugaan terjadinya permasalahan HAM yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Rutan Pekanbaru ham Riau KOTA PEKANBARU 2018-05-09 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Berdasarkan surat Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kemenkumham RI Nomor: HAM2-HA.01.01 Tanggal 27 Februari 2018 Perihal Informasi dan Klarifikasi Permasalahan HAM Sdr. Sulaiman, sehingga perlu dilakukan rapat penelaahan Yankomas yang tidak dikomunikasikan langsung An. Sulaiman pada tanggal 13 April 2018. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau belum menerima surat pengaduan (kronologis permasalahan) An. Sulaiman dan putusan Kejaksaan Negeri Pelalawan terhadap anak dari Sdr. Sulaiman. Agar diadakan rapat audiensi Yankomas untuk dilakukan mediasi terhadap permasalahan HAM yang dialami oleh Sdr. Sulaiman, dan meminta data dukung lainnya berupa Surat Pengaduan/kronologis permasalahan Sdr. Sulaiman dan Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Pelalawan kepada Dirjen HAM Kemenkumham RI Cq. Dir Yankomas 1. Sudah Ada Solusi 1. Pelapor meminta maaf kepada terlapor (Ka. Rutan Pekanbaru) setelah Ka. Rutan Pekanbaru mengklarifikasi permasalahan yang dilaporkan; 2. Sebelum Sdr. Sulaiman melaporkan permasalahannya, Sdr. Sulaiman seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak Kejaksaan, Pengadilan, dan Rutan Pekanbaru. Kejaksaan Negeri Pelalawan, Polda Riau, Rutan Pekanbaru, Kanwil Kemenkumham Riau
Mal-administrasi kepengurusan surat tanah oleh Pemkab Pelalawan yang diadukan Ketua Himpunan Kelompok Tani Air Kuning Jaya ternyata sudahditolah tidak terbukti ham Riau KAB. PELALAWAN 2018-07-13 UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM Pemkab Pelalawan telah melakukan mediasi permasalahan HAM An. Himpunan Kelompok Tani Air Kuning Jaya dan telah dibahas di Kementerian Dalam Negeri dihadiri perwakilan Himpunan Kelompok Tani Air Kuning Jaya dan hasilnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dimana telah terjadi perpecahan di Himpunan Kelompok Tani Air Kuning Jaya yakni wakil ketua memutuskan kuasa kepada Morse Tarigan sementara ketua masih mengikat kuasa. Dengan telah dilimpahkannya permasalahan ini ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Tim Yankomas akan melakukan koordinasi kembali ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa Penyelesaian permasalahan Himpunan Keluarga Tani Air Kuning Jaya saat ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau Pemkab Pelalawan, PT. Gandaerah Hendana, Pemprov. Riau, Kanwil Kemenkumham Riau, Kemendagri
Pemberian nafkah anak tidak dilakukan Sdr. Faisal Moza (ayah kandung) semenjak terjadinya perceraian ham Riau KOTA PEKANBARU 2018-08-15 UU No. 39 Thn 1999 Ttg HAM UU No. 23 Thn 2004 TTg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), khususnya Penelantaran Rumah Tangga Sdri. Tri Novi Dohajjah dengan Sdr. Faisal Moza telah bercerai, dibuktikan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1015/AC/2016/PA/Pbr Tanggal 18 Oktober 2016; Terdapat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Faisal Moza (ayah kandung) dalam pemberian nafkah anak tidak dilakukan Sdr. Faisal Moza semenjak terjadinya perceraian tsb. Agar diadakan rapat Yankomas untuk dilakukan mediasi terhadap permasalahan HAM yang dialami oleh Sdri. Tri Novi Dohajjah dengan meminta nafkah anak dari Sdr. Faisal Moza yaitu pada tgl 15 Agustus 2018 1. Sudah Ada Solusi Telah mencapai Nota Kesepakatan dengan hasil sebagai berikut: 1. Ke 2 (dua) Anak hasil pernikahan dibawa ke Psikolog; 2. Sdr. Faisal Moza dan Sdri. Tri Novi Dohajjah harus menjalin komunikasi yang baik dalam hal mengurus tumbuh kembang anak; 3. Sdr. Faisal Moza bersama teman dekatnya dalam hal ini adalah pacarnya, tidak boleh menghina mantan isteri (Sdri. Tri Novi Dohajjah); 4. Terkait dengan pemberian nafkah anak adalah tanggungjawab Ayah kandungnya dan disesuaikan dengan kemampuan Ayah kandungnya; 5. Terkait dengan sekolah anak, akan ditentukan kemudian setelah hasil dari psikolog telah diterima oleh Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau; 6. Terkait dengan permasalahan nafkah anak dianggap telah selesai pada hari ini; 7. Adanya perjanjian antara Sdr. Faisal Moza dan Sdri. Tri Novi Dohajjah terkait dengan permasalahan anak. P2TP2A, Polda Riau, Biro Hukum Setda Prov. Riau, Akademisi, Pemerhati Anak, Kanwil Kemenkumham Riau
Narkoba hukum Sumatera Barat KOTA PARIAMAN 2018-04-18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Penggebrekan dilakukan pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atas informasi dari masyarakat, penggebrekan dilakukan di rumah kosong di perkarangan RSUD Padang pariaman. ( media online covesia.com) - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman
narkoba hukum Sumatera Barat KOTA BUKITTINGGI 2018-01-13 UU Nomor 35 tahun 2009 Pelaku terjaring pada saat dilakukan operasi antik singgalang pada tanggal 13 januari - 27 feb 2018. - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaaan dan Kehakiman
Narkoba hukum Sumatera Barat KOTA BUKITTINGGI 2018-04-11 UU Nomor 35 tahun 2009 tertang Narkoba Kedua pelaku ditangkap dirumahnya ketika sedang memakai narkoba jenis sabu. - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
Narkoba hukum Sumatera Barat KOTA BUKITTINGGI 2018-07-20 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Adanya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, bahwa masyarakat menyampaikan bahwan tersangka akan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, pelaku di tangkap sedang bersembunyi di rumahnya - 2. Dalam Proses Penanganan Proses Persidangan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
Dugaan Pelanggaran Hak-hak dosen atas nama Sdri. Endriyanti yang dilakukan oleh pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi ham Jambi KOTA JAMBI 2016-09-14 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pihak Yayasan Bagimu Negeri Jambi Politeknik Jambi tidak merespon permintaan Sdri. Endriyati untuk memberikan surat Keterangan/ rekomendasi telah bekerja pada Yayasan Tersebut (lolos butuh) - 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Pengambilan kendaraan roda empat merk Honda Mobilio No. Polisi BH 1755 HN oleh pihak Debt Collector dengan cara paksa ham Jambi KOTA JAMBI 2016-10-31 KUHP Dugaan tindak Pindana perampasan mobil - 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian sehingga Kanwil Kemenkumham Kepolisian Otoritas Jasa Keuangan
indikasi pelanggaran Hak terhadap masyarakat terkait penggusuran sertifikat tanah ham Jambi KAB. TEBO 2016-10-31 UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM Dugaan pelanggaran Hak-hak terhadap Masyarakat RT.03 RW.09 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebanyak 30 Kepala Keluarga dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah; - 2. Dalam Proses Penanganan Tim Yankomas telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instanti terkait di Bgian Hukum Setda Kabupaten Tebo dengn tujuan untuk mencari penyelesaian atas kasus tersebut BPN
Adanya perlakuan tidak manusiawi oleh Kepolisian Resort Kota Jambi kepada Sdr.Ilham Fauzan pada saat dalam proses penyidikan ham Jambi KOTA JAMBI 2016-12-27 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM Adanya perlakuan tidak manusiawi dan seperti binatang,disiksadi kepolisian Resort Kota Jambi.dimna Ilham Pauzan tertangkapk bukan seorang teroris buakn perampok bukan pembunuh hanya narkoba dan itupun bukan dia yang miliki barang tersebut dipaksa untuk mengakui. - 1. Sudah Ada Solusi Tim yankomas mengirimkan surat koordinasi dan klarifikasi ke Kepolisian Resort Kota Jambi pada tanggal 26 Januari 2017 Nomor ; W.5.HA.01.01-05 HAL : Koordinasi dan Klarifikasi laporan masyarakat an.Siti Hijir Asiah Kepolosian
Dugaan pelanggaran hak-hak terhadap adik kandung dari Sdr. Yopandri yaitu Sdr Ricky Hidayat yang sedang memjalani proses penyidikan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Jambi ham Jambi KOTA JAMBI 2017-01-18 KUHP perkara tindak pidana narkotika yang dalam proses penyidikan - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Tim yankomas mebuat Telaah dan Rekomendasi ke Polresta Jambi Kepolisian
Proses Hukum yang berlarut-larut / tidak berjalan ditahap penyidikan Kepolisian ham Jambi KOTA JAMBI 2017-04-01 KUHP.KUHAP Penetepan status tersangka atas pelapor (H. Anwar Rachman, B.Sc) mulai dari tahun 2008 sampai sekarang dan penyitaan satu buah sertifikat Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan ke Tim Yankomas dan sudah mengundang para pihak Kepolisian,saat itu kasus langsung diproses, pelapor juga sudah didampingi OBH dari Kanwil 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Guna menjamin kepastian Hukum sebagaimana Hak setiap warga negara, hendaknya perkara ini dapat dilanjutkan prosesnya ketahap penuntutan atau penghentian penyidikan (SP3) Kepolisian
Dugaan penyerobotan tanah an. H ABD Hamid dengan Havis Aima tanah tersebut berlokasi di RT. 16 Muara Gela Pijoan Jambi Luar Kota ham Jambi KAB. MUARO JAMBI 2017-04-05 Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Terbit sertifikat diatas tanah H ABD Hamid atas nama Havis Aima Tim yankomas membuat Telaah, Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi 2. Dalam Proses Penanganan - Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Muaro Jambi
Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut ham Jambi KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 2017-04-28 Undang-Undang Ketenagakerjaan ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa diberi pesangon oleh PT. First Security Projet terhadap karyawannya (Mahyuddin) yang telah berkerja selama 10 tahun berturut-turut Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapar Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjabung Barat dan Dinos Ketenagakerjaan Provinsi Jambi
Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu ham Jambi KAB. BATANGHARI 2017-05-03 KUHP Sengketa tanah antara Suku Anak Dalam, Desa Berumbung dengan Oknum Kepala Desa Padang Kelapo serta Kepala Desa Sungai Lingkar Kecematan Maro Sebo Ulu disertai pengancaman dan pengusiran Sedang dalam proses telaahan Tim yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi para pihak yang di fasilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari , Polres Batanghari
Pengaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap ham Jambi KOTA JAMBI 2017-05-26 KUHP Pidana engaduan dan Mohon tindak lanjut atas tuntutan JPU an. Flora Sitorus, SH tentang perkara Penganiayaan terhadap dan / Penganiayaan "sebagaimana dalam rumusan pasal 80 ayat (1) UU KUHP Pidana an. Korban Dimas Maulana Zikri (11 Tahun) dengan terdakwa an. Farid Ardiansyah(47 Tahun) hanya 3 (tiga) bulan Sedang dalam Proses telaahan Tim Yankomas akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi Kejaksaan,Pengadilan
Kasus penyerobotan lahan ham Sumatera Selatan KAB. LAHAT 2016-02-11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Tindak lanjut dari Surat Ditjen HAM perihal klarifikasi dan koordinasi terkait permasalahan penyerobotan lahan perkebunan karet yang dilakukan oleh PT.Mutarada Multi Maju kepada Sdr. Zainal Arifin - Sdr. Zainal Arifin melaporkan kasusnya ke Ditjen HAM - Ditjen HAM membuat surat koordinasi Kanwil Kemenkumham Sumsel - Kanwil Kemenkumham Sumsel membuat surat koordinasi ke Setda Kab. Lahat - Setda Kab. Lahat berkoordinasi dengan bagian pertanahan Kab. Lahat 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan oleh BPN Kab. Lahat Ditjen HAM,Kanwil Kemenkumham Sumsel,Setda Kab. Lahat Dan BPN Kab. Lahat
Kasus sengketa lahan ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-10-31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 PTPN VII menggarap lahan kebun seluas 15 Ha tanpa izin pemilik Sdri. Kornati Sdri. Kornati telah melaporkan kasus ini ke BPN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan jalur hukum dengan Mengajukan gugatan ke pengadilan atas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha oleh PTPN VII PN Kab. Muara Enim, Bupati Muara Enim,KOMNAS HAM RI Dan Kanwil Kemenkumham Sumsel
Kasus penempatan lahan bagi masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ILIR 2016-11-14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Permasalahan pembagian lahan 1000 Ha untuk masyarakat Desa Cinta Jaya dan Masyarakat Pedamaran hasil mediasi antara Pemkab OKI, PT. Mutiara Bunda Jaya dan PT. Gading Cempaka yg belum terlaksana Melakukan mediasi antara PEMKAB OKI dan pihak perusahaan 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan PEMKAB OKI terkait penyelesaian permasalahan kasus ini - PEMKAB OKI - PT. Mutiara Bunda Jaya - PT. Gading Cempaka - Sdr. Kemas Edi Wijaya
Kasus Penembakan ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2016-01-05 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Tindak Lanjut atas kejadian penembakan Sdr. Wijaya Kusuma Bin M.Husin PL Kapolres Muara Enim, AKBP Nuryanto telah memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi 2. Dalam Proses Penanganan Kapolres Muara Enim harus segera menyelesaikan kasus penembakan ini karena menyangkut nyawa seseorang Polres Muara Enim
Kasus Kecelakaan ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2016-02-26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 (dua) orang anaknya meninggal dunia dan Sdri. Raudatul Jannah menderita luka dan patah kaki sebelah kanan. - Setda Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel meminta agar kasus ini mendapatkan bantuan hukum - Kepolisian Resort Musi Rawas telah membuat BAP Sdri. Raudatul Jannah 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi secara terus menerus dengan Kepolisian Resort Musi Rawas agar terduga pelaku Oknum Polisi ini bisa di tangkap Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kepolisian Resort Musi Rawas
Sdr. Afrizhal menjadi korban perampasan sepeda motor ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2017-07-11 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 36 ayat(1) dan (2) korban dirampas motornya oleh saudara Riki dkk Sdr. Afrizhal melakukan pengaduan secara langsung kepada Tim Yankomas, Tim Yankomas menindak lanjuti pengaduan sdr. Afrizhal dengan membalas surat kepada sdr. Afrizhal 2. Dalam Proses Penanganan Surat Koordinasi Tim yankomas dengan Sdr. Afrizhal menyimpulkan : Berkas hasil perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/127-b/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, bahwa laporan saudara perkara perbuatan tidak menyenangkan telah diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk diproses Perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/126-a/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 bahwa laporan saudara belum memenuhi pasal 368 KUHP tentang perampasan Sdr. Afrizhal Tim Yankomas Sdr. Riki DKK
pelaku sdr. abdiantoro alias dian menganiaya korban sdr. efriyel efendi dengan menggunakan kayu ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2017-02-20 Pasal 351 KUHPidana Pada hari senin, pada tanggal 20 Februari 2017, sekitar pukul 16:30 wib telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap korban Sdr. Efriyel Efendi Bin A.Munir, Dagang, ktp Toko Baju Ramanda Ds.Triwikaton Kec. Tugu Mulyo. pelaku menganiaya korban dengan menggunakan kayu, kemudian memukul/meninju muka korban dengan menggunakan tangan pelaku, kemudian disaat korban terjatuh pelaku langsung menendang dan merangkul sambil memukul kepala korban. Sdr.Efriyel Efendi melaporkan kejadian tersebut dengan kepolisan dan tim yankomas, Kepala sektor kepolisian tugumulyo melakukan penyelidikan terhadap sdr.Abdiantoro alias Dian, Tim Yankomas permasalahan kasus yang sedang dalam proses hukum bukan kewenangan dari tim yankomnas kantor wilayah kementrian hukum dan HAM sumatra selatan 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu Hasil Penyelidikan dari Kepala Sektor Kepolisian Tugumulyo Sdr. Efriyel Efendi Sdr. Abdiantoro Alias Dian Kepala kepolisian sektor tugumulyo Tim Yankomnas
Aniaya istri suami masuk bui ham Sumatera Selatan KAB. MUARA ENIM 2018-01-02 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Pelaku Sumarlan (50 th) melakukan KDRT terhadap istrinya Sukma (42 th) karena pada saat itu istrinya menasehati pelaku namun pelaku emosi dan melakukan penganiayaan Sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku KDRT 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan pelaku mendapat hukuman pidana yg seberat-beratnya Kepolisian polres Muara Enim
Tuntut hentikan penggusuran lahan ham Sumatera Selatan KAB. LAHAT 2018-03-21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Warga Desa Banjarsari meminta PEMKAB Lahat menyelesaikan persoalan lahan mereka yang digusur PT. Banjarsari Pribumi. Warga mengklaim lahan sekitar 76 hektare itu belum diganti rugi Pihak kecamatan sudah upaya mediasi tetapi belum ada kesepakatan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Pemkab Lahat agar segera menyelesaikan kasus sengketa lahan, tegakkan hak memperoleh keadilan PEMKAB Lahat Warga Desa Banjarsari
Kasus balik lapor antara tersangka dan korban penganiayaan ham Sumatera Selatan KAB. MUSI RAWAS 2018-04-26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 17 Kakak saya Eriyel Efendi sebagai korban penganiayaan. Kasus ini ditangani oleh Polsek Tugumulyo dan pelaku penganiayaan telah dijatuhi hukuman selama 1 tahun. yang menjadi permasalahannya istri pelaku melaporkan balik kakak saya Sdr. Eriyel Efendi ke Polres Musi Rawas. ternyata laporan istri tersangka diterima dan kakak saya jadi tersangka, padahal pelapor dan saksi tidak berada di tempat dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Polsek Tugumulyo telah menahan tersangka penganiayaan dan mendapatkan hukuman 1 tahun. 2. Dalam Proses Penanganan Sdr. Afrizhal memohon perlindungan dan penegakkan hukum yang benar dan profesional Polsek Tugumulyo Polres Musi Rawas
Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur hukum Bengkulu KAB. REJANG LEBONG 2016-04-02 Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76d UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana junto Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 79C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bermula saat 14 tersangka pada Sabtu 2 April 2016, sekira pukul 11.31 WIB, berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak. Kemudian sekira pukul 12.31 WIB, dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya, sekitar pukul 13.31 WIB, para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat korban pulang sendirian. Korban pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci persiapan upacara bendera hari Senin. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Kepala Yuyun diduga dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, kemudian lehernya dicekik. Lalu secara bergiliran pelaku memerkosa Yuyun. Pelaku kemudian memukuli korban, mengikat, dan membuang tubuh korban ke jurang. Pelaku menutupi korban dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing. Dari hasil visum korban sudah meninggal saat pemerkosaan sedang berlangsung,'' Komnas HAM pun meminta pemerintah memberi perhatian serius ”Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa." Kemudian Pemerintah merespons serius kasus yang menimpa Yuyun. Kasus tersebut juga semakin memantapkan rencana memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk memberlakukan hukum kebiri. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise Yohana, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Hingga kemudian Pemerintah mengeluarkan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 1. Sudah Ada Solusi Memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, dan menghukum para pelaku sesuai dengan Hukum yang berlaku. Polres Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Rejang Lebong, Pemerintah Provinsi Bengkulu, KOMNAS HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Permufakatan jahat rekayasa penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan kepada Bupati Bengkulu Selatan. hukum Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2016-05-10 Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemufakatan jahat narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Diduga Reskan Efendi sebagai Mantan Bupati merasa kecewa karena kalah bersaing dengan Dirwan Mahmud sebagai bupati terpilih Bengkulu Selatan, Reskan Efendi awalnya meminta bantuan kepada HY, salah satu tersangka yang diketahui menjabat Kabid Berantas BNNP Bengkulu, Selanjutnya RE memintanya menjebak Dirwan Mahmud dengan modus penyalahgunaan kepemilikan narkotika. Kemudian HY bersama dua rekannya, berinisial DA seorang PNS Bengkulu dan SA seorang polisi, melakukan pertemuan dengan RE dan MU di kediaman mantan bupati RE. Pertemuan itu membahas cara meletakkan barang bukti narkotika di ruang kerja Dirwan Mahmud. saat hendak meletakkan sabu dan ekstasi itu, tersangka RE memerintahkan mantan Sekda Bengkulu Selatan berinisial RU. Setelah sabu dan ekstasi diletakkan oleh RU di ruang kerja Bupati Dirwan, sandiwara dimulai. Saat itu HY langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Bupati Dirwan Mahmud pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2016. Dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 klip kecil dan 2 butir ekstasi di dalam ruangan Bupati Dirwan Mahmud. Atas temuan ini, Dirwan Mahmud diperiksa dan uji tes darah, rambut, namun dinyatakan negatif narkotika. Sampai Kemudian BNN berhasil menguak para pelaku permufakatan jahat tersebut. BNN masih terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut. Sampai saat ini ketujuh tersangka masih dalam tahapan Proses Peradilan, sebagian ditempatkan di Lapas Klas II A Bengkulu, dan sebagian lagi di Rutan Brimob Polda Bengkulu. 2. Dalam Proses Penanganan BNN diminta untuk terus melakukan pengembangan, dan memburu oknum-oknum yang terlibat permufakatan jahat tersebut, karena ada beberapa kali rapat/pertemuan persiapan pelaksanaan tindak pidana tersebut. BNN, Polda Bengkulu,
Penyalahgunaan Sistem Jaringan Internet RT/RW Net tidak berizin untuk kepentingan Bisnis warung internet. hukum Bengkulu KAB. BENGKULU UTARA 2017-04-03 Pasal 47 Jo pasal 11 ayat 1 Jo pasal 7 huruf B UU Nomor 36 tahun 199 tentang telekomunikasi ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 600 juta. awal mula ditetapkannya keempat pengusaha warnet itu berawal dari kerjasama Balai Loka Monitor Frekwensi (Balmon) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Balmon menemukan pelanggaran UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yakni jaringan RT/RW Net tak berizin yang telah berlangsung lama. Polisi menyita barang bukti berupa antena, receiver, radio, TV Link, wireless, dan lain-lain. Barang tersebut meski disita namun dititip rawatkan pada keempat tersangka. Pelanggan keempat pelaku tidak saja warga biasa namun ada juga lembaga sekolah seperti SLTA. Jaringan tetap beroperasi karena pelanggannya sebagian besar adalah Sekolah dan Instansi setempat, dan daerah tersebut termasuk daerah "Blank Spot" Internet. 2. Dalam Proses Penanganan Pemda dan kementerian menjembatani dengan memberi kemudahan dan kecepatan dalam memberikan perizinan. DInas Infokom Pemda Bengkulu Utara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polres Bengkulu Utara
Penempatan lahan transmigrasi ham Sumatera Selatan KAB. BANYUASIN 2016-01-07 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Dan Pasal 8 Masalah penempatan lahan transmigrasi bagi warga Desa Sebubus dan Desa Tenggirik yang berada di dalam wilayah Desa Muara Baru (EX.UPT SP.6) dan Desa Air Kumbang Bakti (EX.UPT SP.7) untuk saat ini tidak dapat direalisasikan, karena lahan transmigrasi tersebut telah dijual oleh warga setempat kepada kebun inti PT. Andira Agro - Masyarakat Desa Sebubus dan Desa Tenggirik telah memberi kuasa Kantor Hukum "Publik dan Privat" - Kantor Hukum "Publik dan Privat" telah menyurati Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin dan BPN Kab. Banyuasin 1. Sudah Ada Solusi Mengajukan ke Gugatan Pengadilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, Bupati Banyuasin BPN Kab. Banyuasin dan Kantor Hukum Publik dan Privat
Kasus Penyerobotan tanah ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-11-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Penguasaan hak atas tanah oleh Sdr. Afat yang memanfaatkan anak kandung Sdr. H.Sotomo dengan cara mengancam seluruh keluarganya untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah seluas 3.375 m2 an. H. Sutomo yang telah berubah nama kepada Sdri Margareth istri dari Sdr. Afat Sdr. Sutomo melalui ORMAS LSM/LBH MP2B melaporkan kasus ini ke Kanwil Kemenkumham Sumsel 1. Sudah Ada Solusi Apabila masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini yang belum diproses agar segera mengajukan lagi tuntutan hukum dengan perkara yang berbeda - Ormas LSM/LBH MP2B - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan - Kejaksaan Negeri Palembang - Sdr. H. Sutomo - Sdr. Afat
Kasus tindak pidana penganiayaan ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2012-12-12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) Pelanggaran HAM yang berupa pengusiran, penghinaan dan pengrusakkan barang-barang Kanwil Kemenkumham Sumsel mendapatkan laporan secara langsung dari Sdr. Anton Sujarwo dan menunggu perkembangan kasusnya di Kepolisian Sektor Sukarami dan Kepolisian Sektor Sukarami telah membuatkan laporan dengan Nomor : LP/B/358/IV/2013/SUMSEL/RESTA PLG/SEK.SKM tanggal 09 April 2013 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu perkembangan kasus dari Kepolisian Sektor Sukarami Kepolisian Sektor Sukarami dan Ombudsman Prov. Sumatera Selatan
Kasus pencabulan ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 2016-05-25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat (1) Mohon keadilan bagi pengadu Sdri. Elia Depisa yang di cabuli oleh Sdr. Horisal yang memiliki gangguan jiwa ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyuruti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Dalam Kasus ini tidak dapat diproses karena tersangka memiliki gangguan jiwa dan disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi olah aparat pemerintah dan tokoh masyarakat ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan, Kanwil Kemenkumham Sumsel, MABES POLRI dan Ombudsman Republik Indonesia
Kasus Pemilihan RT ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2016-10-17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 Ketua RT ada 2 yaitu Sdr. Maryono dan Sdr. Darmuji Lurah Talang Jambe menyatakan bahwa Sdr. Maryono telah memenangkan pemilihan Ketua RT 2. Dalam Proses Penanganan Terlihat sekali Kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Darmuji dalam menjadi Ketua RT dengan alasan warga protes dan tidak menghendaki Sdr. Maryono menjadi Ketua RT Lurah Talang Jambe
Kasus Pembunuhan ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR 2016-07-26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) dan pasal 8 Korban di fitnah karena telah mencuri sepeda motor Sdr. Wariko, Kemudian istri korban melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya pada tanggal 2 September 2016 ke Polres OKU Timur kemudian mendapat surat balasan dari kepolisian perihal perkembangan hasil penelitian tindak lanjut laporan polisi tanggal 6 September 2016 mengatakan bahwa kasus tersebut tindak pidana penipuan bukan tindak pembunuhan ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA) telah menyurati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendapatkan keadilan dan Kepolisian Resort OKU Selatan telah menerima laporan atas kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Kepolisian Resort OKU Selatan memberikan perkembangan hasil laporan akan tetapi salah menjadi kasus penipuan ORMAS Benteng Demokrasi Nusantara (BETARA), Kepolisian Resort OKU Selatan dan Pihak Korban
Terjadi penembakan terhadap satu keluarga yang dilakukan oleh polisi Resort Lubuk Linggau dalam sebuah razia kendaraan bermotor terhadap penumpang mobil Honda City Hitam BG 1488 ON pada tanggal 18 April 2017 di jalan Fatmawati Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Provinsi Sumatera Selatan hukum Sumatera Selatan KOTA LUBUK LINGGAU 2017-04-18 Terjadinya pelanggaran tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, Barang siapa dengan sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Polres Lubuk Linggau menggelar razia kendaraan bermotor yang dipimpin oleh Kapolsek AKP M.Ismail dan Perwira Pengendali Ipda Fransisko Yosef (Kanit Pam Obvit Sat Sabhara Polres Lubuk Linggau) lalu melintaslah mobil Sedan Honda City tersebut. Saat mau dihentikan mobil malah meleset dan hendak menabrak anggota. Diduga sopir tidak memiliki surat menyurat resmi, sehingga nekat menerobos razia tersebut. melihat gelagat tudak baik itulah petugas mengejar mobil tersebut dan melepaskan 10 kali tembakan yang sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Mobil tersebut akhirnya bisa dihentikan, begitu diperiksa penumpang mobil tersebut dalam kondisi terluka tembak, dalam kejadian tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia Telah dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian dalam hal ini jajaran Polres Lubuk Linggau dan Polda Sumsel. Dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku (oknum anggota) masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dari Propam di-backup oleh Polda 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian dilaksanakan melalui kode etik kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses tindak pidana umum Negara (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan), individu, LSM dan masyarakat
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ham Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 2017-05-01 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Para Penderita Gangguan Jiwa Jenis Schizo Prenia; 120 (Seratus dua puluh orang) dengan perlakuan dirantai dan dikurung, dan 01 (satu) orang dalam kondisi Terlantar. 13 Orang Sudah dievakuasi, 01 orang di re-evakuasi, 107 Orang masih dalam proses evakuasi/untuk diobati ke RSJKO Bengkulu 2. Dalam Proses Penanganan Melakukan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan usaha evakuasi ke Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa setempat Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan
Adanya dugaan pemaksaan pemindahan Pasar Mingguan Tais ke Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanpa adanya dasar Hukum yang jelas ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-07-11 Keputusan Bupati Seluma Nomor: 206/2013 Tentang Pemindahan Pasar Tais ke lokasi Pasar Harian Sembayat. Adanya Demo yang berakhir dengan kericuhan karena pedagang pasar Mingguan Tais tidak mau dipindahkan ke Pasar Harian yang baru, yaitu Pasar Harian Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seluma. Saat ini tetap dilakukan mediasi dengan target sampai Bulan Desember 2017 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan Mediasi secara maksimal untuk mengantisipasi adanya bentrokan kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
Usaha Kandang Ayam Potong tidak berizin, yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan Warga Setempat ham Bengkulu KAB. SELUMA 2017-06-15 Undang Undang Negara RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Sebanyak 38 Orang Warga Desa Muara Maras, kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) memprotes pemilik kandang ayam yang dibuka di Desa mereka. Usaha tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat karena banyak lalat dan baunya menyengat dan sangat meresahkan warga. Pemerintah Daerah setempat masih mempelajari dan menganalisa dampak lingkungan dari Usaha tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera ditindak lanjuti, dan dilakukan analisa dampak lingkungannya sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan izin usaha atau tidak. Pemerintah Daerah Seluma, Pemilik Usaha, Masyarakat Setempat
Mohon bantuan mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap RIO JUNIKA Bin DASRUL atas Ijazah asli ( SMA ) yang diduga dihilangkan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Sumbagsel cq, cabang ( DEPO ) Betung ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-01-11 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 17 Bahwa dalam surat pengaduan Sdr. Sapriadi Syamsudin,SH,MH dan rekan Advocates dan Legal Consultant Pembela perkara yang meminta kepastian kepada PT.Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Regional Sumbagsel Cab. Palembang Depo Betung agar mengembalikan ijazah dan Menahan/Menyita ijazah asli yang dititipkan sebagai jaminan selama bekerja pada perusahaan tersebut Sdr.Sapriadi Syamsudin,SH,MH dan rekan Advocates dan Legal Consultant pembela perkara yang meminta kepastian dan keadilan, pengaduan tidak di tindak lanjuti meskipun ada permasalahan HAM yang terjadi, karena pencabutan izin operasional perusahaan bukan kewenangan Tim Yankomnas 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak supaya bisa menyelesaikan kasus ini dngan sebaik baiknya. Rio Junika PT.Niaga Sejahtera Tim Yankomas
Mohon Keadilan yang menyampaikan bahwa pada tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17:00 Wib telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad yani,MF,Bsc Bin Musanif terhadap Pengadu Sdr. Abdullah Kirom dan anak Pengadu sdri. Rika Noryinani ham Sumatera Selatan KOTA PRABUMULIH 2017-02-20 undang undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Bahwa dalam surat pengaduan Sdr. Abdullah Kirom Bin Nawawi pada tanggal 22 November 2016 telah terjadi pembacokan oleh Sdr. Ahmad Yani,MF,Bsc Bin Musanif Terhadap Sdr. Abdullah Kirom Bin Nawawi dan anaknya Sdri. Rika Noryinani binti Abdullah Kirom. Dalam hal ini si pengadu meminta kejelasan kepada pihak berwajib untuk segera menindak lanjuti perkara ini, karena sampai saat ini belum ada penyelesaian Yang dilakukan Sdr. Abdullah kirom membuat surat pengaduan kepada Tim Yankomas, Tim yankomas membuat surat koordinasi kepada Kepolisian kepada kepala kepolisian Resort prabumulih Nomor W.6.HA.01.02-0033 bulan Maret 2017 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan Kepada Kepolisian Resort Prabumulih Menuntaskan Perkara ini. Sdr.Abdullah Kirom dan Sdri. Rika Noryinani Tim Yankomas Kepolisian Resort Prabumulih Sdr. Ahmad Yani.MF,BSc
penahanan ijazah (SMA) Sdri. Nelly Fitriana oleh Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-02-20 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) Bahwa dalam pengaduan ini Sdri. Nelly Fitriana menjelaskan hak haknya yang dilanggar oleh perusahaan penyalur tenaga kerja, karena yang bersangkutan harus membayar uang sebesar Rp.500.000,- untuk menebus ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan, padahal yangt bersangkutan baru mengajukan surat permohonan untuk menjadi tenaga kerja indonesia keluar negeri, dan tidak memenuhi syarat karena sakit yang di deritanya, sehingga pihak perusahaan tidak dapat menyalurkan untuk menjadi tenaga kerja indonesia keluar negeri, kemudian yang bersangkutan ingin mengambil berkas lamaran, namun ditahan oleh pihak perusahaan dengan alasan harus membayar terlebih dahulu uang administrasi. sdri. Nelly Fitriana melakukan pengaduan secara langsung dengan Tim Yankomas, Tim Yankomas dalam permasalahan ini menyarankan untuk melaporkan kasus ini ke dinas tenaga kerja 2. Dalam Proses Penanganan sdri.Nelly Fitriana berkoordinasi dan berkonsultasi dengan dinas tenaga kerja untuk dapat menyelesaikan kasus ini Sdri. Nelly Fitriana Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Tim Yankomas
keberatan atas penangkapan dan penahanan sdr. Okta Verdianto ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2017-07-31 Undang Undang 1945 pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Klien kami sdr. Okta Verdianto telah dituduh telah telah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sdr. Okta verdianto melalui lembaga bantuan hukum tumenggung menyurati tim Yankomas untuk mendapatkan keadilan, Tim Yankomas tidak bisa memproses kasus ini karena bukan kewenangan kantor wilayah 2. Dalam Proses Penanganan Berkoordinasi dengan Polresta Palembang supaya kasus ini cepat terselesaikan sdr. Okta Verdianto Anggota Polresta Palembang Tim Yankomas
Pemerkosaan Siswa Kelas IX SMP yang dilakukan oleh 20 Pria ham Bengkulu KAB. BENGKULU UTARA 2017-11-04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian Berawal Sabtu malam (04-11-2017) sekitar Pukul 22.00 WIB ,korban di jemput oleh ME yang memang dikenal korban, saat itu korban dibawa ME ke salah satu lokasi perkebunan perbatasan Desa Air Baus dan Desa Kota Lekat. Tak disangka disana sudah menunggu 8 pria lain dan mengajak korban duduk dibelakng semak belukar perkebunan karet warga, saat itulah sembilan pelaku menyetubuhi korban. Lokasi yang jauh dari pemukiman membuat korban tidak bisa berteriak. setelah sembilan korban melampiaskan nafsu bejatnya, korban diajak kedalam perkebunan dan duduk didalam pondok, saat itulah datang 11 pria lain yang juga mencabuli korban dan korban tidak mengenal jelas siapa yang melakukan perbuatan tersebut. setelah kejadian itu korban ditinggalkan begitu saja di pondok kebun, sehingga harus berjalan kaki meminta pertolongan warga. (sumber: Harian Rakyat Bengkulu,07 Nopember 2017) Tindakan yang dilakukan : Pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara sudah menangkap salah satu Pelaku -RO-, dan pengejaran terhadap 19 pelaku lain. 2. Dalam Proses Penanganan Pihak Kepolisian segera menangkap para pelaku dan melakukan tindakan hukum yang sesuai Pemerintah Daerah Kabupaten Arga Makmur
Dianiaya 8 orang lapor ke Propam ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-01-04 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pada pukul 12.00 WIB tanggal 4 Januari 2018 terjadi penganiayaan oleh oknum anggota Polda Sumsel berpangkat Aiptu dipropamkan kepada korbannya, Kelvin (24th) Kapolda Sumsel pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap oknum anggota yang melakukan tindak pidana 2. Dalam Proses Penanganan Jika terbukti oknum anggota polisi tersebut harus diproses menurut hukum yang berlaku Polda Sumatera Selatan
Dirikan tenda ditengah kebun ham Sumatera Selatan KAB. EMPAT LAWANG 2018-01-10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Sengketa lahan yang membuat Ujang Zakaria (77th) bersama kelima putranya terpaksa bermalam dilahan kebun dikarenakan lahan miliknya 75 hektare diduga dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN7) tanpa ada ganti rugi pembebasan lahan. Sdr. Ujang Zakaria menuntut hak nya karena tanah miliknya di ambil oleh PTPN7 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Diharapkan kedua belah pihak Sdr. Ujang Zakaria dan PTPN7 dapat menyelesaikan kasus sengketa lahan dengan cara musyawarah mufakat PTPN7 dan Sdr. ujang Zakaria
Dituduh main serong, alami KDRT ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-02-23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 Diduga karena cemburu W tega menganiaya istrinya MI (22th) KDRT, menuduh istrinya main serong dengan laki-laki lain Poresta palembang menerima pengaduan korban dan segera diproses 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan pelaku cepat ditahan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya Polresta Palembang
Pakai narkoba, marah dinasihati ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-03-04 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 B (30th) dinasihati istri agar jangan lagi menggunakan narkoba, sang suami malah tega melakukan KDRT terhadap istrinya M (26th). Istrinya tak terima dan melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta Palembang Polresta Palembang dalam hal ini Unit PPA akan menyelidiki kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Polresta Palembang sudah terima kasus laporan ini dan diharapkan agar diproses secara adil Polresta Palemabang unit PPA
Tolak Plasma, tuntut lahan ham Sumatera Selatan KAB. MUSI BANYUASIN 2018-03-07 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 Warga Desa Toman mendatangi Ketua DPRD Musi Banyuasin untuk menuntut dibagikan lahan plasma Warga Desa Toman mendatangi Ketua DPRD MUBA untuk bisa membagikan lahan 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Diharapkan kasus sengketa lahan ini cepat selesai Warga Desa Toman DPRD Ketua DPRD MUBA
Istri bunuh suami di Rumah Sakit ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-03-07 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Korban isnadi kepergok istrinya Suciati ada dirumah Wanita Idaman Lain (WIL), mereka bertengkar dan sang istri gelap mata menusuk perut suami Polresta Palembang sudah menahan tersangka suciati 2. Dalam Proses Penanganan Diharapkan kasus ini agar dapat dilihat dari sisi kesalahan korban yang memancing tersangka melakukan perbuatan ini Women Crisis Center (WCC) Polresta Palembang
Pada tahun 2014 laporan diterima oleh Polisi dan sampai sekarang belum ada penyelesaian ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-04-19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 17 Pada tahun 2014 orang tua (Bapak) pengadu Kgs,Zamzami ditetapkan sebagai tersangka dan diharuskan wajib lapor setiap hari senin dan kamis sampai dengan tahun 2016. Sejak tahun 2016 sampai dengan pengadu mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan belum ada penyelesaian, apakah di SP3 kan atau dilanjutkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan status tersangka kepada Orang Tua KGS.Zamzami 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi untuk menyelesaikan perkara dan meminta menghentikan status tersangka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan
Pencurian disertai dengan pembunuhan terhadap driver gocar hukum Sumatera Selatan KAB. BANYUASIN 2018-02-06 Pasal 363, 363 dan Pasal 338 KUHP Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil mobil korban dan membunuh korban. Melakukan pencurian disertai dengan pembunuhan. 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Aparat Penegak Hukum (Kepolisian R.I, Kejaksaan R.I, Mahkamah Agung)
Pencurian disertai dengan Pembunuhan terhadap driver gocar hukum Sumatera Selatan KAB. BANYUASIN 2018-02-06 Pasal 362,363 dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Para pelaku berpura-pura menggunakan jasa mobil online (gocar) korban , ditengah perjalanan para pelaku melakukan pencurian mobil korban disertai dengan pembunuhan terhadap korban. Pencurian disertai dengan Pembunuhan 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian R.I, Kejaksaan R.I dan Mahkamah Agung).
Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur hukum Sumatera Selatan KAB. MUSI BANYUASIN 2018-06-10 Pasal 338, 285 KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pelaku kesal karena korban menusuk matanya dengan tangan korban, kemudian pelaku mencekik korban sampai tewas, dan langsung memperkosa korban. Pembunuhan dan Pemerkosaan anak. 2. Dalam Proses Penanganan Penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian R.I, Kejaksaan R.I dan Mahkamah Agung)
Dituduh selingkuh dengan "Langganan" ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-06-05 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 dan Pasal 4 Korban pulang kerumah dengan diantar becak langganannya, pelaku datang dan menuduh korban dengan becak langganannya (saksi) berselingkuh dan langsung memukul korban menggunakan besi Polisi sudah menerima laporan dari korban dan segera ditindaklanjuti 2. Dalam Proses Penanganan Mohon segera ditangkap oleh pihak kepolisian pelaku penganiayaan terhadap korban Polresta Palembang
Aniaya istri lantaran dipergoki nyabu ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-07-01 Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Pasal 4 Korban mencari suami nya yang tak pulang selama beberapa hari. korban mendapat kabar dari tetangga bahwa pelaku ada dirumah temannya di daerah Kertapati. Bener korban ada disana, melihat istrinya datang dan memergoki pelaku yg lagi nyabu bersama teman-temannya, pelaku langsung memukul istinya dengan galon minuman dan gagang sapu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak segera menindaklajuti laporan korban 2. Dalam Proses Penanganan Mohon segera ditindaklanjuti agar pelaku cepat ditangkap Unit PPA Polresta Palembang
Cabuli keponakan, Berdalih hanya penesan ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-07-05 Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP Mulyadi sering memegang payudara, kemaluan korban dan juga memeluk korban dari belakang pas korban mau mandi. Mulyadi mengakui perbuatannya, tapi mengaku tidak berniat cabul kepada keponakan nya Kepala SPK Terpadu Polresta Palembang membenarkan adanya serahan Mulyadi dari pihak keluarga korban dan segera ditindaklanjuti 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera diproses hukum Polresta Palembang
Ditantang-didorong Bapak Bunuh Anak ham Sumatera Selatan KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN 2018-07-17 Pasal 359 KUHP Arto pulang dari kebun tidak mendapati makan dirumah. Dia meminta anaknya memasak nasi, tapi anaknya tidak mau. Arto yang kesal karena haus dan kelaparan membentak anaknya pemalas. anaknya membalas membentak dan mendorong arto hingga jatuh. korban dan pelaku berkelahi dan akhirnya arto menusuk dada kiri dan punggung anaknya hingga tewas Pihak Kepolisian telah mengamankan tersangka dan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera di proses hukum Kepolisian Muaradua
PRT dicabuli di rumah majikan ham Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG 2018-08-14 Pasal 285 KUHP Korban hendak merapikan pakaian yang berada di sallah satu kamar. Tiba-tiba, masuklah pelaku kedalam kamar itu, pelaku langsung memaksa berhubungan intim. Meski sudah berupaya menolak dan melawan, tapi korban kalah tenaga. Akhirnya, pelaku berhasil melampiaskan nafsunya. Unit PPA Polresta Palembang sudah terima laporan dari korban dan segera menindaklanjuti kasus ini 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera ditindaklanjuti karena korban di bawah umur UNIT PPA Polresta Palembang
Bacok Istri dan Anak Tiri ham Sumatera Selatan KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG 2018-08-29 Pasal 351 KUHP Korban membangunkan pelaku untuk meminta mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah. Pelaku yang bangun malah marah-marah dan adu mulut pun terlibat antara korban dan pelaku. Pelaku gelap mata dan mengambil parang membacok istri dan anaknya. Setelah kejadian itu pelaku melarikan diri dari rumah. Polsek Talang Ubi telah melakukan pemeriksaan saksi 2. Dalam Proses Penanganan Agar segera diproses lebih lanjut Polsek Talang Ubi
Dugaan Pelanggaran HAM "Korban Salah Tangkap" ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-02-16 Pasal 95 ayat (1) KUHAP. “Tersangka, terdakwa ata Korban diduga ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Ripai Ricardo Bin Sahat Sihombing, Informasi dari pihak pengomunikasi bahwa pada waktu penangkapan, yang akan ditangkap adalah Yosa, sedangkan nama korban adalah Yezi Succes. Yezi kemudian ditangkap dan di proses secara hukum sampai mendapat Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Bengkulu dengan lama pidana 07 Tahun 06 Bulan. JPU melakukan Banding, dan kemudian tertanggal 01 1. Sudah Ada Solusi Pihak Korban mengajukan Banding Dan Kasasi 1. JPU 2. Pengadilan Tinggi Bengkulu 3. Mahkamah Agung RI
Aksi Demo Warga Terhadap PT. Citra Buana Seraya (CBS) Masalah Penambangan Batubara ham Bengkulu KAB. BENGKULU TENGAH 2017-06-12 PERMEN LH NO 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aktivitas pertambangan batu bara yang dikelola PT Citra Buana Sentosa (CBS) itu dilakukan pada kedalaman hingga 800 meter dan mulai melebar hingga mengarah ke permukiman masyarakat di dua kecamatan, yaitu Merigi Melintang dan Merigi Sakti. Anharman, warga Desa Susup mengatakan, demonstrasi berujung bentrok itu dilakukan karena sudah ada beberapa rumah warga yang mengalami getaran saat aktivitas tambang menggunakan alat berat di bawah tanah untuk mengambil batu bara. "Kami khawatir jika ini diteruskan, maka desa kami akan hancur, sebab tidak ada lagi daya tahan dari bawah tanah," ujar Anharman. Masyarakat yang melakukan aksi kata dia, menuntut agar pihak pemerintah mau mencabut izin operasional tambang dan tidak lagi mengeluarkan izin lain. Sebab bisa saja izin perusahaan yang ada sekarang jika dicabut, muncul lagi izin yang lain di lokasi yang sama. Tim Yankomas Mengkonfirmasi Kejadian tersebut, dengan pemerintah daerah 2. Dalam Proses Penanganan Agar Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk menginspeksi sekaligus mengevaluasi kembali Usaha Penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah
Penelantaran Dalam Rumah Tangga ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-20 Undang_Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Saudari Herni melaporkan suaminya yang telah menceraikannya tanpa melalui Pengadilan Agama, dan menelantarkan dirinya dan anaknya, serta tidak memberikan nafkah. Suami bernama Nanang Suryana, bekerja pada Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Kasubbid Kedudukan Hukum BKD Provinsi Bengkulu: Proses Izin perceraian yang diajukan oleh saudara Nanang Suryana belum diproses, karena Instansi tempat bekerja ybs (Kesbangpol) belum menyampaikan hasil keputusan. 2. Dalam Proses Penanganan Kesbangpol Provinsi Bengkulu diminta memanggil dan memeriksa saudara Nanang Suryana. 1. Kesbangpol Provinsi Bengkulu 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Kurang maksimalnya Pelayanan Jasa dan Fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Bengkulu. ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-04-14 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Berawal dari dirawatnya Puteri dari Aspen Ekwandi (Warga Kaur) bernama Putih Putri, yang kemudian Meninggal Dunia di RSU M. Yunus Bengkulu. Sementara karena ybs tidak mampu menyewa Ambulans untuk membawa anaknya ke Kaur, dan dalam kondisi Panik, ybs memasukkan anaknya ke dalam tas dan menaiki mobil travel menuju tempat kediamannya di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kaur. Setelah beberapa waktu, peristiwa ini mencuat dan menjadi Bahan pembahasan media dan Masyarakat Bengkulu. Gubernur Bengkulu mengadakan Kunjungan langsung ke rumah ybs pada tanggal 15 April 2017, dan berjanji untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSU M Yunus serta merevisi Pergub tentang sewa ambulans. Lebih lanjut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu melalui Surat Resmi Tertanggal 19 April 2017 telah meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit terkait peristiwa tersebut. Update Tanggal 06 Juli 2017; Telah ada Solusi dengan keluarnya Pergub Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu 1. Sudah Ada Solusi Agar Pemerintah Provinsi Bengkulu segera merevisi Perda Tentang Layanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya mengenai Sewa Ambulans, dan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan agar Pemprov menganggarkan Dana Cadangan untuk masyarakat miskin. Gubernur Bengkulu, Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu
Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bentiring, Kota Bengkulu hukum Bengkulu KOTA BENGKULU 2016-07-21 Pasal 160 KUHP, Pasal 160 KUHP jo pasal 125, jo pasal 170 KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bermula dari penangkapan dua tersangka narkoba yang diamankan Polres Kota Bengkulu. Dari pengembangan kedua pelaku narkoba tersebut, barang haram itu diduga diperoleh atau dikendalikan dari dalam Lapas Bentiring Bengkulu oleh salah satu bandar narkoba. Polres Kota Bengkulu kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas untuk mengambil warga binaan berinisial AB yang menghuni lapas blok narkoba serta melakukan razia di dalam kamarnya. Usai melakukan penggeledahan di dalam kamar AB, kondisi di blok narkoba masih kondusif. Namun, saat ingin menggeledah ke ruang atau kamar dalam blok narkoba yang dihuni 272 warga binaan lainnya tepatnya kamar di tingkat dua, semua warga binaan berhamburan keluar dan menolak polisi untuk menggeledah. ebelumnya, semua kamar tersebut diketahui dalam keadaan terkunci. Hal tersebut sudah dikoordinasi dengan pihak lapas sebelum digelar razia agar semua kamar dalam keadaan terkunci dan tidak ada warga binaan yang berada di luar. Situasi semakin memanas. Warga binaan melakukan perlawanan dan pemukulan terhadap aparat kepolisian, termasuk Kapolres Kota Bengkulu AKBP, Ardian Indra Nurinta. Ia diduga dipukul dengan menggunakan raket tenis oleh salah satu warga binaan. Tidak sampai di situ, situasi kian memanas setelah aparat kepolisian mengetahui lokasi penyimpanan barang terlarang di bagian atas tempat penampungan air di blok narkoba. Di atas tower penampungan air itu, polisi berhasil menemukan paket besar serbu bening yang diduga sabu, 131 unit handphone (HP) dengan berbagai merek, enam buah timbangan digital, tiga buah tabungan, dan lima kartu ATM. Di atas tower itu polisi juga menemukan 12 buah alat isap sabu atau bong, 20 buah kaca pilek buku catatan atau rekap 31 buah, plastik untuk klip 12 buah, 25 buah pil yang diduga narkoba, serta uang sebesar Rp1.146.000. Sementara barang bukti saat terjadinya kerusuhan, polisi mengamankan satu buah raket tenis yang diduga dijadikan alat untuk memukul Kapolres Kota Bengkulu serta peralatan lainnya yang dijadikan alat untuk melawan petugas. Amukan ratusan warga binaan itu berhasil diredam setelah aparat kepolisian mengamankan delapan warga binaan narkoba. Dalam peristiwa itu polisi menerjunkan ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Selain mengamankan delapan warga binaan, polisi mengamankan Kepala Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP) Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu, berinisial Ho, sipir lapas berinisial Ri, dan polisi khusus lapas berinisial SS. Ketiganya diamankan lantaran diduga terlibat kelalaian atau adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan pintu kamar tahanan blok narkoba yang sebelumnya diketahui dalam keadaan terkunci. Pihak Polresta Bengkulu melakukan tes urine terhadap 2 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lapas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga terhadap 5 petugas jaga yang pada saat kejadian sedang menjaga Lapas Bentiring. Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi. Termasuk para narapida yang keluar dari 18 kamar di lantai dua Blok Narkoba yang melakukan penyerangan terhadap aparat yang melakukan razia narkoba. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkum HAM untuk menjatuhkan sanksi maksimal kepada dua sipir yang ditetapkan sebagai tersangka pada kericuhan Lapas Bentiring. 1. Sudah Ada Solusi Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Dan HAM RI Dengan POLRI ke depannya, agar tidak terjadi lagi Kerusuhan sejenis di Lapas/Rutan. Penjatuhan Sanksi Pidana dan Administrasi Bagi Petugas Pemasyarakatan yang terlibat Narkoba, begitu juga dengan WBP. Lapas Klas IIA Bentiring, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu, Polresta Bengkulu
Pembentukan LPKA melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. di Bengkulu Sendiri telah berdiri 01 (satu) buah LPKA, telah mempunyai Anak binaan, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional, akan tetapi bangunan fisik beserta sarana dan prasarananya masih menumpang di Rutan Klas IIB Bengkulu. ham Bengkulu KOTA BENGKULU 2017-06-06 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebagai langkah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. LPKA Klas II Bengkulu telah beroperasi dengan kondisi: sudah mempunyai pejabat struktural dan Fungsional, telah mempunyai Anak Binaan dan Sarana pembinaan yang masih meminjam Bangunan Rutan Klas IIB Bengkulu. LKPA Klas II Bengkulu beroperasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional lainnya. Untuk mengoptimalkan fungsi LPKA, Menteri Hukum Dan HAM RI mengistruksikan seluruh kepala rutan dan lapas segera memindahkan anak yang berada pada rutan dan lapas di seluruh daerah ke LPKA setempat. Pemindahan anak dari lapas dan rutan ke LPKA diharapkan sudah dilakukan sebelum 27 April 2017. 2. Dalam Proses Penanganan Pemerintah agar memprioritaskan Pembangunan 33 buah LPKA di seluruh Propinsi, guna mengoptimalkan fungsi LPKA serta memenuhi standar dan amanat Undang-undang dan Peraturan lainnya. Kementerian Hukum Dan HAM RI , Dalam hal ini Jajaran Pemasyarakatan
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur hukum Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2016-07-06 Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) , dan Ayat (2), dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kejadian bermula saat pelaku memanggil para Korban ke dalam kamar rumahnya dengan memberikan uang masing-masing Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan menyuruh mereka membuka baju serta celana, kemudian pelaku menutup badan dan mulut para korban secara bergantian, kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya secara bergantian kepada para korban, sehingga kemaluan para korban mengeluarkan darah. Pemidanaan dan telah menjalani Pembinaan 1. Sudah Ada Solusi - Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pemda Kepahiang
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 18 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. 3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 29 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g. hak khusus masyarakat adat; dan h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. Pasal 11 (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; e. korupsi dan menerima suap; f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan; g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment); h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain; i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Pasal 12 (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang. (3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian. (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang: a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 20 (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pasal 21 (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g. PTDH sebagai anggota Polri. a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m. Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Saudara Sopian melaporkan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian, karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba. ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-01-12 UU Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. 1.Saudara Sopian telah mengadukan bahwa dirinya merasa diteror oleh oknum Kepolisian karena diduga telah terlibat dalam sindikat narkoba, dan yang bersangkutan tidak merasa terlibat. 2.Pada awalnya saudara Sopian berkenalan dengan seseorang yang bernama Ujang di Bakauheni Lampung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dirinya merasa diikuti oleh oknum sejak dari Pelabuhan Bakauheni hingga dalam angkutan bis ARIMBI menuju Merak Kalideres. 3.Saat di Jakarta, Saudara Sopian melamar pekerjaan di suatu tempat dan pada saat telah bekerja di PHK oleh atasannya tanpa suatu sebab yang jelas. Menurut keterangannya Pemutusan Hubungan Kerja itu disebabkan oleh informasi dari oknum Kepolisian yang menduga dirinya terlibat dalam sindikat narkoba.Sampai saat ini saudara Sopian sulit mencari pekerjaan karena informasi yang diberikan oleh oknum Kepolisian tersebut. Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi membahas permasalahan HAM saudara Sopian dengan Tim Yankomas membahas permasalahan HAM yang menimpa saudara Sopian. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya permasalahan Saudara Sopian segera diselesaikan Kepala Kepolisian Resort Kalianda
Tidak adanya tindak lanjut atau tindakan penegakan hukum dari para penegak hukum Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu.terhadap pelanggaran hukum di wilayah hukum tersebut. ham Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2017-02-28 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 35 Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan sekitar 15 (lima belas) orang yang menyebabkan kematian dengan nama korban Winarto dengan tempat kejadian perkara di kediaman korban dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Padang Ratu. Nomor : STPL/188/-B1/2014/Polda/Res Lamteng/Sek Patu. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 pada pukul 11.00 wib. Akan tapi sampai saat tidak ada penyelidikan maupun penyidikan bahkan kami duga tidak ada tindakan tegas dari aparat Kepolisian terbukti bahwa para PELAKU/TERLAPOR masih berkeliaran dan membuat masyarakat resah dan ketakutan terutama keluarga korban . 2.Pada 08 Desember 2014 pernah dilakukan informasi kondisi kemasarakatan oleh FORUM KOMUNIKASI KEPALA KAMPUNG Lampung Tengah Wil : Barat dengan Nomor : 001/FK3/2014 Kepada Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Tengah akan tetapi hal tersebut kami anggap belum meminimalisir atau mengurangi tindakan kejahatan bahkan kami anggap justru tindakan kejahatan merajalela. Yang paling meresahkan warga masyarakat adalah peredaran narkoba, hal inilah yang membuat para orang tua takut karena sudah merebah di kalangan anak-anak, dan yang lebih parahnya lagi para BANDAR NARKOBA seolah tidak tersentuh Hukum atau ibarat KEBAL HUKUM. 3.Sampai saat ini masih ada permasalahan yang masih menjadi KERESAHAN di masyarakat di desa NEGRI AGUNG KEC : SELAGAI LINGGA. Tentang tanah Hak Milik dengan kepemilikan yang sah baik dari segi surat menyurat maupun yang lainnya akan tetapi ada orang yang MENGKLAIM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik salah satu warga. Dengan alasan Tanah Warisan NENEK MOYANG. Pada Tanggal 18 Mei 2015 pemilik tanah yang sah yaitu Saudara Idris Apandi alias Andi mendapat panggilan dari Kepala Kampung Tanjung Ratu pada tanggal 30 Mei 2005 akan tetapi saudara Andi tak menghadiri karena merasa janggal. Pada tanggal 29 Desember 2015 Saudara Andi mendapat Surat Somasi / Peringatan dari salah satu yang mengatas namakan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL PERS INFORMASI NEGARA RI/ LT-KPSKN-PIN RI dengan Nomor : 18/SOM-LT KPSKN-PIN RI/ADVT/XII/2015. Bahwa dalam isi pernyataan surat tersebut pemilik tanah bukan Sdr. Andi, justru diklaim dan dinyatakan tanah tersebut MIlik SEGALA RATU (Alm) tanpa ada keterangan yang jelas. Diduga oknum organisasi tersebut memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi yang hanya membuat masyarakat dan pemilik tanah yang sah yang lain menjadi resah dan ketakutan. 4.Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2011, sekira jam 13.00 ada peristiwa tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu saudara SARIPUDIN BIN SUGIMAN Alamat CURUP DATOK, KEC, SELAGAI LINGGA. Umur 60 Tahun, tempat kejadian halaman rumah korban. Dan pelaku/terlapor sampai saat ini hanya satu orang yang diproses hukum sedangkan yang lainnya sampai saat ini tersentuh hukum dan masih berkeliaran serta membuat warga masyarakat ketakutan serta resah dan khususnya membuat keluarga korban trauma meskipun kasus ini sudah dilaporkan kepihak Kepolisian akan tetapi belum memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat. 5.Pada hari Jumat 13 Januari 2017 tepatnya diatas bendungan kali pengubuan terjadi tindak pidana pembunuhan. Nama korban KASIRIN BIN TUKIJAN alamat Gunung Kembar Negeri Katon. Meskipun beberapa saksi sudah diperiksa akan tetapi sampai saat ini pihak Kepolisian belum dapat mengungkap peristiwa pembunuhan ini. Telaah kasus 2. Dalam Proses Penanganan Karena kasus ini termasuk pelanggaran hukum Pidana maka sebaiknya diproses melalui jalur hukum. Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. ham Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Surat Sdr. Eko Berdikariyanto (Kuasa Hukum Sdri Fitria Cahyanti binti Muntolib) kepada Kakanwil Kemenkumham Lampung, tembusan kepada Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat memohon proses hukum yang adil bagi korban perkosaan dan pelaku penangkap pemerkosa (Sdr Tri Susilo), terkait dengan penahanan keluarga korban pemerkosaan yaitu Sdr Ademi Mahmud yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan Sdr Tri Susilo oleh Polsek Bandar Sribhawono. Adapun proses penyelidikan sampai dengan penahanan Sdr Ademi Mahmud yang dilakukan penyidik Polsek Bandar Sribhawono diduga melanggar hukum dan HAM diantaranya terkait hak untuk didampingi kuasa hukum yang ditolak Polsek, perlakuan yang kurang patut agar mengakui melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pemerkosaan, informasi dari Kejari Sukadana yang menyebutkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menuduh Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP tetapi Sdr Ademi Mahmud telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Adapun sampai saat ini pelaku pemerkosaan yaitu Sdr Tri Susilo belum dilakukan pemeriksaan. hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-01-13 1 KUHP Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi : “ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 2.KUHP Pasal 182 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam : (1). Barangsiapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang untuk menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding : (2).Barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”. 3.Pasal 170 KUHP. 4. pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP. 5.Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. 6.Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. a. Pukul 14.30 WIB tanggal 27 November 2016, Tersangka Tri Susilo selanjutnya disebut Tersangka Pemerkosa mengajak pergi Fitria Cahyanti binti Muntolib. Selanjutnya disebut korban pemerkosaan tanpa izin dari keluarga dengan tujuan untuk mengambil Handphone. Sehingga kepergian keduanya tidak diketahui. Korban pemerkosaan diajak tersangka berputar putar di daerah Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sempat mampir di Lapangan Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hingga sore hari. Ketika itu korban berusaha menghubungi keluarganya lewat handphone yang dibawanya tetapi tersangka pemerkosa tidak menyukainya dan kemudian merampas handphone korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan memaksa pulang akhirnya tersangka perkosaan membawa korban kembali ke arah Mataram baru, namun ternyata tersangka perkosaan tidak membawa pulang korban, justru membawa korban ke rumah rekan tersangka pemerkosa bernama saudara SUPRI di Dusun 2 Desa Sri Pondowo Kec. Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur (TKP). Sesampainya di rumah tersebut telah melewati pukul 18.00 WIB dan korban tetap memaksa untuk dipulangkan tetap tersangka pemerkosa tetap berdalih akan memulangkan korban setelah makan malam dan meskipun makan malam telah selesai dilakukan, ternyata korban tetap tidak diantar pulang. b. Sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 27 Nopember 2016 berlokasi di rumah Sdr SUPRI tersebut, korban ditarik secara paksa oleh tersangka pemerkosa ke salah satu kamar, meskipun korban berusaha melawan tetapi tersangka pemerkosa tetap memaksa da berkata “ Ayo, lho jangan teriak entar didengar orang”. Setelah di dalam kamar, korban dicium dan dibuka celananya, korban terus berusaha berontak sehingga bajunya robek namun tenaga tersangka pemerkosa lebih kuat sehingga akhirnya berhasil menyetubhi korban dan selanjutnya tersangka pemerkosa tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 28 November 2016 tersangka pemerkosa menyetubuhi korban lagi dan setelah itu tersangka pemerkosa tidur kembali. Sedangkan korban terus terjaga hingga beberapa saat kemudian korban yang melihat pintu rumah terbuka melihat seorang tukang ojek melintas di depan rumah Sdr SUPRI/TKP, yang kemudian diminta oleh korban untuk mengantar pulang, waktu sampai di rumah sudah tengah hari. c. ketika sampai di rumah warga telah ramai berkumpul mencari korban sejak sehari sebelumnya. Pada saat itu korban masih depresi/shock sehingga sulit memberikan keterangan. Oleh karena itu keluarga korban menanyakan kepada tukang ojek tersebut dimana menemukan korban. d. Pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB, Saudara Ademi mahmud selaku keluarga korban, dengan ditemani 3 (tiga0 orang meminta kepada tukang ojek untuk mengantarkan ke tempat ditemukannya korban. e. Pukul 14.00 WIB tanggal 28 Nopember 2016 dengan diantar tukang ojek, Sdr Ademi Mahmud dan kawan kawan sampai di rumah Sdr SUPRI/TKP, bertemu dengan Tri Susilo/Tersangka pemerkosa. Pada mulanya pertemuan berjalan dengan baik, tetapi melihat gejala pelaku pemerkosa akan melarikan diri dengan alasan untuk mengambil handphone milik korban pemerkosaan, maka Ademi Mahmud berusaha mencegahnya sehingga terjadi perkelahian seorang lawan seorang antara dengan tangan kosong Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa. Akhirnya pelaku pemerkosa dapat dicegah melarikan diri dan diajak ke rumah korban pemerkosaan untuk dimintai keterangannya oleh keluarga korban mengenai apa yang dialami oleh korban. f. Pada saat Ademi Mahmud dkk serta pelaku pemerkosa sampai di rumah korban pemerkosaan di Dusun VI Desa Mataram Baru Kec. Mataram baru Kab Lampung Timur propinsi lampung, ternyata warg masyarakat masih berkumpul. Setelah mengetahui apa yan sesungguhnya terjadi atas diri korban warga masyarakat terpancing emosinya sehingga terjadi pengeroyokan atas pelaku pemerkosaan. Ketika itu juga hadir aparat kepolisian Polsek Mataram Baru, Camat Mataram baru dan lurah setempat sehingga akhirnya pelaku pemerkosaan dapat diselamatkan dan diserahkan kepada Polsek Bandar Sribhawono yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya perkara pemerkosaan atas diri korban/ Fitria Cahyanti binti Muntolib. g. Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2016, korban pemerkosaan sempat diperiksa sebentar untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak berlanjut karena kondisi kesehatan korban pemerkosaan tidak memungkinkan. 2 hari kemudian aparat kepolisian Polsek Bandar Sribhawono sempat meminta pemeriksaan dilanjutkan tetapi korban masih depresi sehingga belum sanggup diadakan pemeriksaan lanjutan. Tetapi sesudah korban sehat ternyata tidak ada kelanjutan pemeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polsek Bandar Sribhawono sehingga keluarga korban pemerkosaan menghubungi Pos Bakum AAI Cabang Metro dan Lampung Timur untuk didampingi dan menanyakan kelanjutan proses hukumnya. h. Tanggal 7 Desember 2016 pengacara Pos Bakum AAI Metro bernama Eko Berdikariyanto SH dan Darmanto SH menanyakan proses hukum selanjutnya perkara pemerkosaan atas diri Fitri Cahyanti binti Muntolib kepada Polsek Sribhawono dan diterima dengan baik oleh Polsek Bandar Sribhawono. i. Pada tanggal 8 Desember 2016 diterima surat panggilan dari Polsek Bandar Sribhawono kepada Ademi Mahmud dan Diah Nur Afiatur rahmi binti Sujarot. Keduanya dipanggil selaku saksi perkara pemerkosaan dan demikian juga Fitria Cahyanti / korban pemerkosaan turut dipanggil guna melengkapi berkas acara pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2016. j. Pada tanggal 9 Desember 2016, setelah selesai proses pembuatan BAP untuk korban pemerkosaan dan BAP selaku saksi untuk Ademi Mahmud dan Dian Nur, tiba-tiba Polsek Bandar Sribhawono mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan kepada Ademi Mahmud dengan tuduhan pelanggaran Pasal 170 KUHP atas laporan tersangka pemerkosa Tri Susilo berdasarkan 2 alat bukti yaitu visum et repertum dan dua orang saksi. Anehnya laporan kepolisian tersebut dibuat tersangka pemerkosa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga terjadi kerancuan apakah luka luka yang disebutkan dalam visum et repertum yang ditemukan pada diri tersangka pelaku pemerkosaan adalah akibat perkelahian satu lawan satu (dilakukan dengan tangan kosong antara Ademi Mahmud melawan pelaku pemerkosa) ataukah terjadi akibat pengeroyokan oleh warga masyarakat, dan menurut keterangan jaksa yang menangani masalah ini, hanya ada satu tempa kejadian perkara padahal seharusnya ada 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara. Selanjutnya ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh pelaku pemerkosaan salah satunya adalah adik kandung dari pelaku pemerkosaan tersebut dan menurut keterangan jaksa yang menangani perkara ini, kelahiran tahun 2001 sehingga diduga masih dibawah umur. Sedangkan saksi yang lain adalah merupakan pemilik rumah tempat terjadinya pemerkosaan, sehingga patut didugaikut terlibat menyediakan tempa terjadinya pemerkosaan atau melakukan pembiaran terjadinya tindak pemerkosaan atau setidak tidaknya mengetahui terjadinya tindak pemerkosaan atas diri korban Fitria Cahyani. Oleh karena itu seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus pemerkosaan atas diri Fitria Cahyani. Adapun pengacara dari Pos Bakum AAI Metro yang saat itu ada di Polsek Bandar Sribhawono ditolak oleh Polsek Bandar Sribhawono ketika akan mendampingi Sdr Ademi Mahmud dengan alasan tidak memiliki surat kuasa tertulis oleh Ademi Mahmud. Akibat penolakan Polsek Bandar Sribhawono tersebut, sejak Sdr Ademi mahmud diperiksa sebagai tersangka pelanggar Pasal 170 KUHP sekira mulai pukul 15.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 sampai saat ini tersangka Sdr Ademi Mahmud dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum. k. Sekira pukul 19.00 WIB tanggal 9 Desember 2016 ratusan warga masyarakat yang merasa tidak puas atas ketidakadilan tersebut bergerak berdemonstrasi damai ke Polsek Bandar Sribhawono menuntut pembebasan Sdr Ademi Mahmud, karena ada demontrasi masyarakat maka Ademi Mahmud dan Tri Susilo dipindahkan penahanannya di Polres Lampung Timur. l. Sejak tanggal 28 Nopember 2016 tersangka pemerkosaan telah melaporkan tindakan pelanggaran Pasal 170 KUHP oleh Ademi Mahmud tetapi tidak pernah ada pemanggilan secara layak sesuai proses hukum sebagai bagian tindakan penyelidikan. Baru pada saat Ademi Mahmud diperiksa sebagai saksi perkara pemerkosaan atas korban Fitri Cahyani ninti Muntolib di Polsek Bandar Sribhawono, malahan Ademi Mahmud ditangkap dan ditahan. Dengan demikian diduga terjadi pelanggaran hukum oleh Polsek Bandar Sribhawono yaitu pelanggaran Pasal 103 ayat 91) KUHP dan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 14 Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelengaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. m.Selain itu juga Polsek Bandar Sribhawono karena menolak kuasa Sdr Ademi Mahmud diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 55, 56 dan 114 KUHAP, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkapolri No.8 Tahun 2009. n. Pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 15.30 WIB dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Bandar Sribhawono terhadap Ademi Mahmud tanpa didampingi pengacara telah diperlakukan dengan kurang patut agar mengakui perbuatannya mengeroyok tersangka pelaku pemerkosaan. Atas hal ini Polsek bandar Sribhawono diduga telah melanggar Pasal 52 jo 117 ayat 1 KUHAP dan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf g jo Pasal 27 ayat (2) huruf e dan huruf o Perkapolri No 8 Tahun 2009. o. Berdasarkan keterangan jaksa yang menangani perkara pada tanggal 3 Januari 2017 di kantor Kejaksaan Negeri Sukadana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Bandar Sribhawono, diperoleh keterangan sementara yang menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyangka Sdr Ademi Mahmud telah melakukan pelanggaran Pasal 170 KUHP, tetapi ia telah ditahan sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga saat ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kapolsek Bandar Sribhawono Resort Lampung Timur
Surat Sdr. HendriYulianto bin H Idham B.R kepada Kapolda Lampung tembusan salah satunya kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan laporan kekerasan terhadap anaknya bernama Tegar Hendri Junior dan atau perbuatan tidak menyenangkan, diduga dilakukan oleh Guru SD N 1 Pekalongan Lampung Timur bernama Lasdes Wuriyansiah, S.Pd.I, yang belum ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum oleh Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. Adapun laporan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. hukum Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR 2017-03-22 1.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA pada konsideran mengingat huruf b : bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2.UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya; b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal 6 HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: a.hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI; c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; d.hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa; e.hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan; f.hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; g.hak khusus masyarakat adat; dan h.hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual. 4.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Batas Waktu Penyelesaian Perkara Pasal 31 (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan: a. sangat sulit; b. sulit; c. sedang; atau d. mudah. (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah; (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan. (4)Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pasal 39 (1)Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. (2)Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis. (3)Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 40 (1)SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurangkurangnya memuat tentang: a.pokok perkara; b.tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d.rencana tindakan selanjutnya; dan e.himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung. Pasal 41 (1)Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. (2)Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi. (3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara. a. Penyampai Komunikasi telah melaporkan tindak pidana : Pada Hari Selasa, 22 Maret 2016 Jam 10.20 WIB di SDN Pekalongan Ds Pekalongan Kec. Pekalongan Kab Lampung Timur telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Atau Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Polsek Pekalongan Resort Lampung Timur. b. Adapun cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pelaku memukul anak kandung saya yaitu Sdr TEGAR HENDRI JUNIOR dengan dipukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan ditarik kuping sebelah kanan dan kemudian anak saya melaporkan kejadian tersebut kepada saya. c. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan biru di bagian jidat sebelah kanan dan pipi sebelah kiri dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Pekalongan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. d. Namun hingga kini tanggal 19 Desember 2016 sudah hampir 8 bulan lamanya laporan Penyampai Komunikasi tidak ditindaklanjuti bahkan tidak ada kepastian hukum, padahal semua kelengkapan berkas perkara telah cukup dan memenuhi unsur diantaranya : 1) Laporan Polisi Nomor : TBL/25-B/III/2016/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM/SEK KALONG tanggal 22 Maret 2016. 2) Keterangan Saksi Korban : TEGAR HENDRI JUNIOR 3) Keterangan saksi-saksi : • Gilang : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur • Yunus : Murid SDN 1 Pekalongan Lampung Timur 4) VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/VER/RSIM/III/2016, Rumah Sakit Islam Metro Dr Irma Malinda. 5) Psikolog Dra. Retno B Sulaiman. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerja sama dengan Direktorat YANKOMAS mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM pada Tahun Anggaran 2017. 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini Kapolres Lampung Timur up Kapolsek Pekalongan
Bapak Sobli Ismail melaporkan bahwa adiknya, Saipul Amri sudah sejak hari Minggu, tanggal ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Terbanggi Besar Gunung Sugih dengan tuduhan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertolongan jahat. Padahal, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa hanya bekerja seperti biasa mencari rumput untuk pakan ternak sapi dengan kawan kerja nya saudara Iswin Herman, dua hari setelah ditahan, saudara Iswin Herman dibebaskan, sedangkan saudara Saipul Anwar masih ditahan hingga hari ini. hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-12 Berdasarkan pada laporan pelapor dan data yang diterima , permasalahan HAM yang dihadapi merupakan pelanggaran Hukum Murni yaitu dugaan pelanggaraan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 480 KUHP. Berdasarkan laporan Istri Korban Ibu Aminah pada tanggal 10 Februari 2016, Adapun Kronologis kejadian dan permohonan pelapor adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu sore tanggal 23 Janurai 2016 Saipul Amri dan kawannya Iswin Herman berangkat mencari rumput untuk pakan ternak Sapi milik Saudara Edi Yonisa/Yon dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil jenis L300) milik Edi Yonisa/Yon, setelah sampai di lokasi mencari rumput tiba-tiba Saipul Amri dan Kawannya Iswin Herman ditangkap aparat Kepolisian dari Sektor Terbanggi Besar Bandar Jaya Lampung Tengah, Sedangkan pada tanggal 25 Januari 2016 Kawannya Iswin Herman sudah pulang/dibebaskan oleh aparat Kepolisian sementara saudara Saipul Amri belum pulang/masih ditahan pihak kepolisian. Akibat kejadian tersebut Anak dan Istri Saipul Amri terlantar Nafkah Lahir dan batin oleh sebab itu mohon kepada Bapak untuk dapat membantu pembebasan suami saya karna kami sangat membutuhkan nafkah dari suami saya, semenjak suami saya ditahan kami sangat menderita oleh karna itu kami mohon Perlindungan Hak Asasi dan perlindungan hukum, karna suami saya hanya buruh ternak sapi milik Edi Yonisa. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan setelah dilakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dengan di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ditemukannya pelanggaran HAM terhadap saudara Saipul Amri, serta Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan pelaku sehingga tidak dapat dilakukan pembebasan kepada Saipul Amri sebagaiman permintaan pelapor. Dengan demikian proses Pelayanan Komunikasi Masyarakat tidak dapat diteruskan. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dan mengingat kondisi keluarga yang serba kekurangan, Tim Yankomas telah menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
Bapak Imam Sayuti A.M. Putra Bin Ali Sadikin melaporkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, sekitar jam 08.30 wib telah terjadi tindak pidana “pencemaran nama baik” , Awalnya pelapor mendapat kabar dari teman pelapor bahwa nama serta foto pelapor tercantum dalam koran Tribun Lampung, dikaitkan dengan masalah penyimpangan dana pembangunan masjid Al Ijtihad yang terletak di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. hukum Lampung KAB. LAMPUNG TENGAH 2016-02-08 Hukum Pidana yaitu pada Pasal 310 KUHP ayat (1), (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 310 ayat (1) KUHP “ Barang Siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 310 ayat (2) KUHP “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Berdasarkan pada Laporan pelapor telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I, yaitu berupa tidak adanya transparansi dana pembangunan Mesjid Al Ittihad, dengan upaya mencetak kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50 ribu pereksempar oleh pelapor dan rekan-rekannya sebagaimana dimuat dalam Koran Tribun Lampung halaman 2 yang terbit pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan Data dan keterangan yang disampaikan oleh pelapor kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh Bapak Tumenngung/Ahmad Uja’I diawali dengan tidak adanya transparansi penggunaan dana yang pembangunan mesjid kepada warga, tidak adanya bukti SPJ yang dilaporkan kepada kelurahan, serta danya pencetakan kalender tahun 2016 hingga 20 ribu eksemplar kemudian disebar untuk dijual kewarga dengan harga Rp. 50.000. Berdasarkan pada laporan Bapak Tumenggung/Ahmad Uja’I dan seorang warga yang tidak diketahui identitasnya, Lurah Yukum Jaya Bapak Joni Darwin, S.IP mengeluarkan Surat Pemberhentian Dana Rehap Masjid, sehingga tidak dapat dilakukan penggalian (penghimpunan) dana pembangunan Mesjid yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Rehab Masjid Al Ijtihad (Imam Sayuti). Namun berdasarkan keterangan lebih lanjut bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Tumenggung tidak benar, dikarenakan telah diumumkan peroleh dan pengeluaran dana pembangunan Mesjid yaitu pada tanggal 24 September di hadapan Jama’ah sholat Idul Adha dan masyarakat lingkungan VII Kelurahan Yukum Jaya Keacamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta pencetakan kalender tersebut bertujuan untuk membiyayai pembangunan mesjid yang tidak ditetapkan harganya melainkan berdasarkan sukarela para donatur. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bapak Tumenggung tidak berhenti pada dana pembangunan Mesjid, namun Imam Sayuti dituduh selingkuh dengan Rika Rusiana yang setatusnya memiliki suami Konsultasi dan penelaahan oleh Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Lampung 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada Bapak Imam Sayuti A.M Putra Bin Ali Sadikin untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan Hukum. Kepolisian Resort Lampung Tengah
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ham Bengkulu KAB. MUKO MUKO 2017-04-01 Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi: Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” Pasal 149 UU Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.” Isbandi Wibowo dengan Jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi Dirantai; Lasmi dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung; Ali Kasim dengan jenis ODGJ Skizoaffective dalam kondisi dikurung dan diikat. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Muko-Muko melalui Dinas Sosial; melakukan upaya Promotif dan upaya Preventif. 2. Dalam Proses Penanganan Meningkatkan Sosialisasi sebagai salah satu usaha preventif, dan memaksimalkan fungsi Panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa. Pemerintah Daerah Muko Muko
Kasus Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ham Bengkulu KAB. KEPAHIANG 2017-07-01 1. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 09 Orang tersebut adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diberi tindakan Pemasungan baik dirantai maupun dipasung dengan cara konvensional oleh Keluarga maupun warga setempat. Sedang dalam Pengawasan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepahiang. 2. Dalam Proses Penanganan Untuk segera diadakan Pelepasan dan ditindak lanjuti dengan evakuasi ke RSJKO Bengkulu Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang, RSJKO
Setelah bercerai dengan saudari Desi, saudara Paryono masih saja diancam akan dimasukkan ke dalam penjara oleh keluarga Desi. bahkan, mantan ibu mertuanyapun mengalami tindak kekerasan. ditampar oleh salah satu kerabat dari saudari Desi sampai kupingnya berdarah ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-08-09 UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Awal saya menikah dengan sodara Desi itu dengan paksaan, kami menikah di bawah tangan kami dinikah kan oleh ketua gereja bukan dengan pendeta tanpa ada saksi dari pamong desa setempat. Setelah kami jalani 6 tahun pernikahan rumah tangga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, setiap ada keributan dalam rumah tangga kami sodara Desi selalu mengucapkan kata cerai sampai saya sudah bosan dengan kata-kata yang dia ucapkan setiap ada keributan dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi pernikahan kami secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan sodara Desi kepada orang tua nya, tetapi sodara Desi selalu menolak. Sudah ada beberapa kali ada persidangan yang disaksikan oleh orang-orang gereja tetapi tidak ada keputusan, karena didalam pernikahan gereja tidak ada kata cerai kecuali ada perjinahan atau perselingkuhan diantara salah satu pasangan, karena itu saya sudah tidak bisa menjalin hubungan pernikahan dengan sodara Desi, saya mengawali perselingkuhan untuk menyudahi pernikahan saya dengan sodara Desi, hanya dengan cara ini saya bisa menyudahi pernikahan dengan sodara Desi karena didalam agama kristen tidak ada kata cerai. Pada akhirnya ketahuan saya sudah menikah lagi, akhirnya ada persidangan yang di akhiri perceraian hungan rumah tangga kami. Dan sodara Desi menuntut harta yang saya punya, isi rumah semua sudah saya berikan kepada sodara Desi dan satu kendaraan motor. Tetapi ada satu keluarganya menuntut meminta harta gono-gini yang dimaksud rumah dan tanah dengan cara memaksa kalau tidak memberikan rumah dan tanah tersebut saya diancam akan dipenjarakan, sedangkan rumah dan tanah adalah milik orang tua saya dan belum dihibahkan kepada saya. Dengan terpaksa orang tua saya memberikan rumah dan tanah tersebut agar ada penyelesaian. Saya dibuatkan 3 surat dari pihak keluarga sodara Desi, yang pertama surat perjanjian pisah atau surat cerai, yang kedua surat hak asuh anak, yang ketiga surat rumah dan tanah. Dengan 3 surat tersebut masalah kami dianggap selesai. Tetapi beberapa bulan kemudian dari pihak keluarga sodara Desi datang ke rumah orang tua saya untuk mencari saya dengan ancaman ingin memasukan saya kedalam penjara, dalam unsur apa saya tidak tahu karena permasalahan kami sudah dianggap selesai dengan ada nya 3 surat yang suada kami sepakati. Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan pelayanan konsultasi kepada korban dan keluarganya 2. Dalam Proses Penanganan sebaiknya ada mediasi antara kedua belah pihak agar ditemukan solusi permasalahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Kepolisian Sektor Tanjung Bintang
Setelah bercerai dengan saudari Desi, saudara Paryono masih saja diancam akan dimasukkan ke dalam penjara oleh keluarga Desi. bahkan, mantan ibu mertuanyapun mengalami tindak kekerasan. ditampar oleh salah satu kerabat dari saudari Desi sampai kupingnya berdarah ham Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 2017-08-09 UU HAM No.39 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2004 Awal saya menikah dengan sodara Desi itu dengan paksaan, kami menikah di bawah tangan kami dinikah kan oleh ketua gereja bukan dengan pendeta tanpa ada saksi dari pamong desa setempat. Setelah kami jalani 6 tahun pernikahan rumah tangga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami, setiap ada keributan dalam rumah tangga kami sodara Desi selalu mengucapkan kata cerai sampai saya sudah bosan dengan kata-kata yang dia ucapkan setiap ada keributan dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi pernikahan kami secara kekeluargaan dengan cara mengembalikan sodara Desi kepada orang tua nya, tetapi sodara Desi selalu menolak. Sudah ada beberapa kali ada persidangan yang disaksikan oleh orang-orang gereja tetapi tidak ada keputusan, karena didalam pernikahan gereja tidak ada kata cerai kecuali ada perjinahan atau perselingkuhan diantara salah satu pasangan, karena itu saya sudah tidak bisa menjalin hubungan pernikahan dengan sodara Desi, saya mengawali perselingkuhan untuk menyudahi pernikahan saya dengan sodara Desi, hanya dengan cara ini saya bisa menyudahi pernikahan dengan sodara Desi karena didalam agama kristen tidak ada kata cerai. Pada akhirnya ketahuan saya sudah menikah lagi, akhirnya ada persidangan yang di akhiri perceraian hungan rumah tangga kami. Dan sodara Desi menuntut harta yang saya punya, isi rumah semua sudah saya berikan kepada sodara Desi dan satu kendaraan motor. Tetapi ada satu keluarganya menuntut meminta harta gono-gini yang dimaksud rumah dan tanah dengan cara memaksa kalau tidak memberikan rumah dan tanah tersebut saya diancam akan dipenjarakan, sedangkan rumah dan tanah adalah milik orang tua saya dan belum dihibahkan kepada saya. Dengan terpaksa orang tua saya memberikan rumah dan tanah tersebut agar ada penyelesaian. Saya dibuatkan 3 surat dari pihak keluarga sodara Desi, yang pertama surat perjanjian pisah atau surat cerai, yang kedua surat hak asuh anak, yang ketiga surat rumah dan tanah. Dengan 3 surat tersebut masalah kami dianggap selesai. Tetapi beberapa bulan kemudian dari pihak keluarga sodara Desi datang ke rumah orang tua saya untuk mencari saya dengan ancaman ingin memasukan saya kedalam penjara, dalam unsur apa saya tidak tahu karena permasalahan kami sudah dianggap selesai dengan ada nya 3 surat yang suada kami sepakati. Tim Yankomas Memberikan Konsultasi Kepada Saudara Paryono 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Sebaiknya dlakukan mediasi antara kedua belah pihak agar ditemukan solusi Kanwil Kemenkumham Lampung dan Pengadilan Negeri Agama
Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan, namun berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , akantetapi Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia ham Lampung KAB. LAMPUNG UTARA 2017-02-27 1.Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian 2.Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 3.Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 1. Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan. 2. Tindak Pidana Kejahatan dilakukan oleh Rido Bin Pahri, Yunus Bin Ibrahim, dan Bripka Iwan Setiawan. 3. Korban dari tindak pidana kejahatan tersebut adalah saudara Muhammad Toyib Bin Mursidi 4. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5. Berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , namun Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara 1. Sudah Ada Solusi Perlu dilakukan adanya Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan mengundang pihak Kepolisian dan Instansi terkait untuk mengklarifikasi tindak lanjut proses penegakan hukum terhadap Bripka Iwan Setiawan serta menyamakan persepsi dengan peserta Rapat Koordinasi terkait Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM Khususnya di Kabupaten Lampung Utara , sehingga dapat memberikan persamaan persepsi yang dituangkan di dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kepolisian Sektor Kotabumi Utara
Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan, namun berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , akantetapi Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia hukum Lampung KAB. LAMPUNG UTARA 2017-02-27 Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian 1. Pada tanggal 27 Februari 2017 berlokasi di pemakaman umum Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi telah terjadi tindak pidana kejahatan. 2. Tindak Pidana Kejahatan dilakukan oleh Rido Bin Pahri, Yunus Bin Ibrahim, dan Bripka Iwan Setiawan. 3. Korban dari tindak pidana kejahatan tersebut adalah saudara Muhammad Toyib Bin Mursidi 4. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5. Berdasarkan surat pengaduan / laporan yang dilaporkan saudara Andriansyah yang salah satunya ditujukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2017, Rido Bin Pahri dan Yunus Bin Ibrahim telah menjalani tahanan di RUTAN Kotabumi , namun Bripka Iwan Setiawan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan terkesan terlepas dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Kanwil Kemenkumham Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Lampung Utara mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS di Kabupaten Lampung Utara 1. Sudah Ada Solusi Perlu dilakukan adanya Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan mengundang pihak Kepolisian dan Instansi terkait untuk mengklarifikasi tindak lanjut proses penegakan hukum terhadap Bripka Iwan Setiawan serta menyamakan persepsi dengan peserta Rapat Koordinasi terkait Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM Khususnya di Kabupaten Lampung Utara , sehingga dapat memberikan persamaan persepsi yang dituangkan di dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kepolisian Sektor Kotabumi Utara
Laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 34 orang karyawan PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) ham Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG TIMUR 2017-02-21 - UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM - UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Perusahaan PT. MASJ di Kabupaten Belitung Timur telah melakukan PHK terhadap karyawannya. - Jumlah karyawan atau buruh yang di PHK sebanyak 34 orang; - Keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawan tersebut dikarenakan perusahaan mengalami krisis finansial yang mengakibatkan pembayaran upah terhadap karyawan PT. MASJ tidak dapat dibayarkan; - Status dari 34 karyawan PT. MASJ adalah karyawan tetap yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan (pernyataan Sdr. Nur Fahmi yang merupakan mantan karyawan PT. MASJ; - Akibat PHK tersebut, perusahaan hanya mampu membayar pesangon 2 (dua) bulan gaji sehingga para karyawan merasa dirugikan atas pembayaran pesangon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Permasalahan tersebut di atas sudah melewati penyelesaian secara Bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur dan dihadiri oleh DPRD Kab. Belitung Timur pada tanggal 26 Januari 2017 yang hasilnya sebagai berikut: 1. Perusahaan PT. MASJ wajib membayarkan pesangon kepada karyawan sesuai dengan masa kerja 2. Pihak perusahaan wajib membayarkan uang selama karyawan dirumahkan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016 3. Pembayaran dilakukan secara bertahap dimulai dari minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Mei 4. Seluruh aktivitas perusahaan dihentikan dan DPRD Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kepada Bupati Belitung Timur untuk segera mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas perusahaan PT. MASJ Tim dari Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung melakukan koordinasi terkait status hukum karyawan PT. MASJ 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa berdasarkan kasus di atas, maka kami rekomendasikan kepada para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK untuk menunggu penyelesaian dari hasil Rapat Dengar Pendapat tertanggal 27 Januari 2017 sampai waktu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan PT. MASJ tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati, para karyawan PT. MASJ yang telah di PHK dapat mengajukan permohonan pailit atas PT. MASJ sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku agar hak para karyawan dapat dipenuhi berdasarkan keputusan pengadilan. 1. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur
Mengenai Murid SMPN 32 yang belum memiliki gedung sekolah. Dan proses belajar-mengajarnya yang masih menumpang di gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Susunan Baru ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagian ketiga mengenai hak mengembangkan diri pasal 12 yaitu 1.Konflik Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi mengenai gedung SMKN 9 2.Pemerintah Kota Bandar Lampung belum melakukan serah terima untuk SMKN 9 dalam penyerahan aset 3.Belum ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4.Orang tua atau wali murid resah dikarenakan belum ada kepastian status SMPN 32 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang SMPN 32 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat proses penyerahan aset SMPN 32 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
Surat Sdr. Noor Achmad Azis (Ketua Umum DPW Kompak Provinsi Lampung) kepada Menteri Hukum dan HAM, memohon agar dapat kiranya membongkar/mengkaji ulang terkait panggung permanen yang berada di lingkungan III RT/004 Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung dengan ukuran luas 3.75 m x 7 m dengan tinggi 50 cm yang menutup pintu samping salah satu rumah warga, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Panggung permanen tersebut dibangun oleh Ketua RT.04 tanpa izin pemilik tanah. ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-01-03 1.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM -Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 36, 2.Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia -Pasal 1, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 38, 3.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN -Pasal 15 1.Bahwa terhitung sejak tahun 2008, panggung permanen ini tela dibuat sepihak oleh rekomendasi Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung diatas lahan milik Pemda Kota Bandar Lampung. 2.Bahwa diawal sebelum kepemilikan rumah tersebut yang dibeli oleh Sdr Sunthong selaku pemberi Kuasa dalam hal dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini, telah terjadi konflik kecil antara pemilik rumah yang dahulu dengan dr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, tersebut ingin menguasai / memiliki rumah tersebut dengan cara mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang murah. 3.Bahwa si pemilik rumah tersebut tidak ingin menjualnya kepada Sdr Amran tersebut, melainkan jatuhnya jual beli rumah tersebut kepada Sdr Sunthong (Selaku Pemberi Kuasa). 4.Bahwa ketika sudah berpindah kepemilikan rumah tersebut dari pihak pertama selaku pemilik awal kepada pihak pembeli (Sdr Sunthong) terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Sdr Sunthong sudah pernah melakukan komunikasi (musyawarah) yang baik dengan Sdr Amran, akan tetapi tidak disikapi oleh Sdr Amran dengan baik.Padahal Sdr Sunthong akan memberikan pengganti akan panmggung tersebut dengan panggung sistem knock down yang lebih efisien (karena model panggung yang diganti dapat dibongkar pasang, sehingga dengan panggung tersebut dapat digunakan dengan pihak warga yang lain sebagai sarana lahan parkir kendaraan bermotor serta halaman bermain untuk anak anak kecil warga yang berada di wilayah tersebut. 5.Bahwa dalam hal ini pernah kami berdiskusi di dalam rapat dengan Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2016, yang dihadiri oleh : Pihak Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Sdr Sunthong, di dalam rapat tersebut Sdr Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwasanya untuk perihal panggung permanen tersebut tidak akan pernah bisa dibongkar, dikarenakan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung masih saudara dengan saya Amran selaku Ketua RT 004 LK III Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung,. 6.Bahwa selain itu juga pernah kami membawa permasalahan ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Lampung untuk dapat memediasi masalah ini kepada pihak Pemda Kota Bandar Lampung, akan tetapi sampai dengan mekanisme pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang telah membuat surat pemanggilan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait, tidak mengindahkan ataupun konfirmasi terkait permasalahan ini kepada kami, padahal pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah melayangkan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas yang terkait sebanyak 2 (dau) kali. Direktorat YANKOMAS yang bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM dan membahas masalah tersebut 1. Sudah Ada Solusi Agar dibuat surat kepada Walikota Bandar Lampung untuk meminta informasi dan klarifikasi atas permasalahan ini. Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, dan Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung
Dugaan intimidasi yang diterima oleh warga Kampung Tua Sungai Binti RW 012, Batam ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). - Warga masyarakat sudah lama menempati lahan yang dipersengketakan dan lahan tersebut telah terdaftar sebagai kampung tua; - Lahan tersebut menjadi milik PT. MEGA INDAH REALITY DEVELOPMENT sabagaimana PL yang diterbitkan oleh BP Batam; - Warga akan direlokasi ke lahan lain milik perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah; - Dalam proses relokasi tersebut, warga merasa mendapatkan intimidasi; - Menurut warga, lahan yang akan menjadi relokasi ternyata bermasalah dengan warga yang telah menempati lahan tersebut dan lahan yang dijanjikan belum layak untuk ditempati. Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Kepri telah menerima pengaduan warga Kampung Tua Sungai Binti Sagulung Kota Batam, telah membuat telaahan terkait pengaduan dimaksud, dan telah meninjau lokasi serta telah melakukan rapat audiensi terkait permasalahan tersebut. 1. Sudah Ada Solusi Berdasarkan Rapat Koordinasi Yankomas dengan instansi terkait di Kota Batam pada Tanggal 15 Mei 2017 dihasilkan saran penyelesaian yaitu akan dibuatkan rekomendasi ke Badan Pengusahaan Kota Batam agar tidak memberikan ijin PL (Pengelolaan Lahan) kalau lahannya masih ada yang menempati. Kanwil Kemenkumham Kepri; Badan Pertahanan Nasional Kota Batam; Badan Pengusahaan Kota Batam;
Penggusuran bangunan milik warga kampung harapan swadaya RW 05 kelurahan bengkong harapan kecamatan batu ampar oleh pengadilan negeri batam ham Kepulauan Riau KOTA BATAM 2017-03-14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan hak miliknya (Pasal 28); - Setiap warga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); - Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu (Pasal 31); - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36); - Tidak seorangpun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (Pasal 36); - Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40). - Lokasi tersebut telah dihuni warga sejak tahun 1992 dan menjadi tempat pemukiman permanen yang tertata rapi dengan dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta telah dibangun jalan dan masuknya jaringan listrik PLN dan air bersih ATB; - Masyarakat telah mengajukan surat untuk pemutihan lokasi rumah tempat tinggal pada tanggal 20 september 1999; - Permohonan pemutihan lokasi rumah tempat tinggal yang diajukan masyarakat ditolak Otorita Batam dengan surat nomor : B/5324K-OPS/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999. Alasan penolakan tersebut karena lokasi tersebut merupakan alokasi Koperasi Serba Usaha Jaya Prabu PT. Sinar Batamas Kayra Bersama dan bangunan Rumah susun yang akan dibangun sendiri oleh Otorita Batam; - Tanggal 13 Agustus 2007 dibentuk Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan perwakilan warga kelurahan sadai kecamatan bengkong, yang isinya antara lain : akan dibentuk Tim untuk mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai dan selama Tim belum menyelesaikan tugas dan sampai adanya kepastian maka tidak akan ada penertiban/penggusuran di wilayah kelurahan sadai; - Dilakukan dengar pendapat oleh DPRD Kota Batam pada tanggal 13 Februari 2008. Adapun hasil dari dengar pendapat tersebut antara lain : membentuk Tim dalam rangka mencari solusi penanganan masalah kelurahan sadai; - PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA memperoleh hak atas lahan yang dipersengketakan berdasarkan penetapan lokasi nomor PL Melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Dalam Proses Penanganan Belum ada rekomensasi Pemko Batam, PT. Kencana Raya MAju Jaya, Kelurahan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, BP Batam, DPRD Kota Batam.
Keimigrasian hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrrasian Para Tenaga Kerja Indonesia Di Deportasinya TKI yang bermasalah 1. Sudah Ada Solusi Diberikan penyuluhan dan mpemahaman bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial
Pencurian hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 KUHP Tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan Diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum 1. Sudah Ada Solusi Dibukanya Balai Latihan Kerja dan lapangan pekerjaan seluas-luasnya Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Agama
Perikanan hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan Luasnya perairan dan banyaknya sumber kekayaan laut kepri dan mimimnya pengawasan oleh aparat Ditangkap dan di proses secara hukum para pelaku pencuri ikan 1. Sudah Ada Solusi Ditingkatkannya pengamanan wilayah laut perbatan oleh petugas lintas instansi Dinas Kelautan dan Perikanan
Narkotika/ Psikotropika hukum Kepulauan Riau KOTA BATAM 2016-12-01 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Konsekuensi wilayah perbatasan dan sebagai wilayah transit sehingga Kepri menjadi sasaran empuk peredaran narkotika Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing Memberikan hukum mati dan berat bagi pengedar narkotika 1. Sudah Ada Solusi Menumpas habis jaringan pengedar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai
Pertahanan hukum Kepulauan Riau KAB. NATUNA 2016-12-01 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Luasnya wilayah perairan dan tingginya kekayaan laut sehingga hal ini mendorong adanya tindak pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing Harus ditindak tegas pelaku dan ditelusuri motifnya demi menjaga kedaulatan bangsa 1. Sudah Ada Solusi Tingkatkan pengamanan wilayah perbatasan dengan sumberdaya dan teknologi tingkat tinggi dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai pangkalan militer sehingga lebih dekat jangkauannya Kementerian Pertahanan
Permohonan Peningkatan status tanah dari alas hak menjadi sertifikat hak milik ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2015-11-23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sdr. Herman pada tanggal 23 Nopember 2015 melakukan pengaduan kepada Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengenai permohonan peningkatan status alas hak menjadi sertifikat hak milik. Berdasarkan informasi dari Sdr. Herman, permohonan peningkatan status dimaksud ditolak oleh Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Melakukan Rapat Koordinasi. 2. Dalam Proses Penanganan Sampai dengan saat ini, Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang masih dalam proses penentuan titik koordinat tanah milik ahli waris Mohd. Tamin, dan Dinas Kehutanan Kota Tanjungpiang tidak pernah menolak pemohonan Saudara Herman dalam hal pengurusan status tanah beliau. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Tanjungpinang. Kementerian Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang. Dinas Kehutanan Kota Tanjungpinang. Kelurahan Kijang Kencana. Kecamatan Tanjungpinang Timur. RW 010 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. RT. 04 KP. Sumber Rejo Kelurahan Kijang Kencana. Sdr. Mohd. Nasib Saudara Sarifudin.
Pengaduan Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (depalan) Kampung mengenai permasalahan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Laut yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. ham Kepulauan Riau KOTA TANJUNG PINANG 2016-06-06 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Menurut keterangan masyarakat, areal tanah yang berada di 8 (delapan) kampung di Kelurahan Tanjung Uban Kota dan Tanjung Uban Selatan telah digarap dan dihuni masyarakat sejak awal tahun 1930, dan sebagian masyarakat tersebut telah memiliki Surat Tebas yang dikeluarkan oleh Onder District Shoofd van Tanjoeng Oeban dan Asisten Wedana Bintan Utara; 2. Pada tanggal 31-05-1954 dilaksanakan serah terima antara TNI Angkatan Darat dengan TNI Angkatan Laut, menyangkut urusan perumahan/bangunan (termasuk tanah) militer yang ada di Kepulauan Riau; 3. Menurut keterangan warga, tahun 1960 sebagian besar surat-surat tanah masyarakat diminta oknum TNI AL Tanjunguban dengan alasan akan ditukar/ditingkatkan; 4. Sewaktu dilakukan pengukuran oleh Pihak Angkatan Laut, tanah garapan masyarakat masuk dalam areal AngkatanLaut; 5. Pada tahun1965-1966 TNI AL mengeluarkan Surat Pinjam Pakai bagi masyarakat yang berada di areal dimaksud; 6. Pada tahun 1978-1995, Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Riau mengeluarkan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Pakai bagi TNI Angkatan Laut di areal dimaksud; 7. Pada tahun 2010, gugutan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Kantor Pengacara Edward Arfa & Rekan, selaku kuasa hukum Perwakilan Kemompok Warga Masyarakat Kampung Jeruk, Kampung Raya Luar, Kampung Raya Dalam, Kampung Paya Lebar, Kampung Tengah, Kampung Kemboja, Kampung Rampai dan Kampung Cendrawasih tidak dapat diterima Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang; 8. Pada tanggal 7 Juni 2016, Perwakilan Kelompok Masyarakat 8 (delapan) Kampung mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terkait persoalan tersebut di atas. - Melakukan Audiensi dengan masyarakat terkait. - Melakukan FGD dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Mengacu pada hasil dari pertemuan pada tanggal 28 Juli 2016, antara lain : a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk Tim Sosialisasi penertiban asset BMN dengan melibatkan unsur Lantamal IV, Pemkab Bintan, Kantor BPN Kabupaten Bintan, Camat dan Lurah; b. Menindaklanjuti hasil Solusi Alternatif hasil rapat tahun 2013, Pemerintah Provinsi akan mengupayakan penyiapan lahan pengganti bagi TNI di Teluk Sasah; c. Alternatif lainnya yaitu merelokasi warga masyarakat ke lokasi tanah TNI-AL yang iddle di Tanjung Uban. Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Tanjungpinang Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi Tanjung Uban. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Bintan. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan. Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Bintan. Pengacara H. Edward Arfa dan Rekan. Notaris dan PPAT Agnes Margono, SH. Kecamatan Bintan Utara. Kelurahan Tanjung Uban Kota. Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Tokoh Masyarakat.
Komisi II DPR pertemukan warga di daerah Way Dadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah sengketa lahan di daerah Way Dadi tersebut. ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-13 UU Nomor 39 Tentang HAM Tahun 1999 Pasal 36 ayat –1 1.Telah terjadi persengketaan lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung antara warga yang menempati lahan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. 2.Pemerintah Provinsi Lampung mau menertibkan warga yang menempati lahan Way Dadi. 3.Pemerintah Provinsi Lampung belum melakukan mediasi dengan warga sekitar Way Dadi. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus sengketa tanah Way Dadi. 2. Dalam Proses Penanganan Sebaiknya segera dilakukan mediasi antara pihak Pemprov Lampung dengan warga Way Dadi agar tidak terjadi dampak yang lebih besar yang akan menimbulkan pelanggaran HAM. Gubernur Provinsi Lampung.
Ayah kandung yang bernama Eko Paidi dilaporkan sering melakukan perbuatan yang mengganggu kehidupan dan ketenangan saudari Eka Mustikawati yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak kandung saudari Eka Mustikawati untuk membencinya, sehingga saudari Eka Mustikawati merasa tidak nyaman dalam menjalani hidupnya ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2017-03-17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yaitu : Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. dan Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. 1.Saudari Eka Mustikawati pernah menikah secara sirri dan menjadi istri yang kedua. Kemudian setelah menikah ia tinggal di kota Jakarta selama lima belas tahun, dari pernikahannya ini ia mendapatkan tiga orang anak. lalu, karena suaminya sudah pensiun dan tidak mampu lagi untuk memberinya nafkah, akhirnya mereka pun berpisah. 2.Setelah berpisah dengan suaminya saudari Eka Mustikawati dan anak-anaknya pindah ke kota Bandar Lampung untuk tinggal bersama ayah kandungnya Namun, ketika tinggal bersama ayahnya ia malah justru mendapat perlakuan yang tidak baik yaitu dengan mengganggu pekerjaannya dan menghasut anak-anaknya agar membenci ibunya. Oleh karena itu, saudari Eka Mustikawati memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak-anaknya. Akan tetapi, setelah saudari Eka Mustikawati pindah ke kost-an, ayah kandungnya masih saja datang untuk mengganggu kehidupan saudari Eka Mustikawati. 3.Berdasarkan informasi yang didapat Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari bapak Ketua RT 001. Kelurahan Perumnas Way Halim bahwa saudari Eka Mustikawati memang benar merupakan warga dari RT 001 dan masalah yang dialami saudari Eka Mustikawati juga memang benar terjadi. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Rapat Koordinasi YANKOMAS dengan Tim YANKOMAS membahas tentang kasus saudari Eka Mustikawati 1. Sudah Ada Solusi Tim YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merekomendasikan kepada Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim untuk membantu permasalahan HAM yang dialami oleh saudari Eka Mustikawati. Saudara Darwin Saleh S.Sos selaku Lurah Perumnas Way Halim
Sehubungan dengan berita penutupan SMKN 9 Bandar Lampung yang dimuat di Surat Kabar Tribun Lampung selasa tanggal 19 Juli 2016 ham Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-07-19 1.Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.” 2.Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” 3.Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “ Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.” Berdasarkan Informasi yang diperoleh melalui Surat Kabar Tribun Lampung yang terbit pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dan hasil wawancara, serta dokumen dengan pihak SMK Negeri 9 Bandar Lampung, diperoleh data sebagai berikut : 1. Bahwa adanya permintaan warga Kelurahan Susunan Baru dengan menghibahkan tanah warga untuk didirikannya Sekolah Menengah kejuruan di wilayahnya, maka dibangunlah SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 2. Bahwa terjadinya kelebihan kuota di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, sehingga dibukalah pendaftaran di SMKN Negeri 4 untuk menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9 Bandar Lampung. 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus Tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 822/IV.40/HK/2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruaan Negeri 9 Kota Bandar Lampung 4. Bahwa total siswa-siswi SMKN Negeri 9 pada saat penerimaan murid baru tahun ajaran 2015 berjumlah 195 orang dan dewan guru beserta tenaga pendidik berjumlah 48 orang. 5. Bahwa Siswa-siswi SMK Negeri 9 telah terdaftar dan memiliki Nomer Induk Siswa (NIS) dan SMK Negeri 9 telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan Nomor 69922153.. 6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 08.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya hadir dan membacakan SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung dan akan dibuka SMP Negeri 32 Bandar Lampung. 7. Bahwa dengan telah terbitnya SK penutupan SMK Negeri 9 Bandar Lampung, siswa-siswi SMK Negeri 9 akan dipindahkan ke SMK Negeri 4 dan Siswa baru Tahun Ajaran 2016 akan dipindahkan ke SMK Negeri 8 Bandar Lampung. 8. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 siswa-siswi SMK Negeri 9 yang berjumlah 85 orang dan 25 guru masih bertahan di sekolah dan tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. 9. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dan surat kabar, dasar penutupan sekolah SMK Negeri 9 dikarenakan tidak tersedianya Lab praktik sebagai bagian dari sarana dan prasarana wajib dalam proses kegaiatn belajar mengajar di SMK. 10. Bahwa berdasarkan keterangan dari dewan guru yang masih bertahan di SMK Negeri 9, permohonan bantuan pembangunan Lab praktik telah diajukan ke pemerintah pusat, namun proses pencairan dana pembangunan tersebut tertunda dikrenakan adanya SK penutupan. Dengan demikian apabila hal ini tetap dilanjutkan tanpa adanya kesepakatan bersama guna mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah tersebut, maka akan berdampak negatif pada siswa-siswi SMK Negeri 9, yaitu : 1. Bahwa dengan diterbitkannya SK penutupan, maka tidak adanya pengakuan terhadap SMK Negeri 9 Bandar Lampung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2. Bahwa dengan tidak adanya pengakuan dan bertahannya siswa siswi SMK Negeri 9, maka hak siswa-siswi SMK Negeri 9 untuk memperoleh pendidikan akan terganggu. 3. Bahwa apabila siswa siswi SMK Negeri 9 seluruhnya dipindahkan di SMK Negeri 4, maka SMK Negeri 4 akan kelebihan kuota. Dengan terjadinya kelebihan kuota situasi belajar mengajar tidak akan kondusif dan bisa berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar. 4. Bahwa apabila kasus ini berkelanjutan dan tidak ditemukannya jalan keluar, maka SMK Negeri 9 terancam tidak dapat meluluskan siswa siswinya. Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dengan TIM YANKOMASmembahas masalah SMKN 9 Bandar Lampung 1. Sudah Ada Solusi instansi terkait yang berwenang agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengelolaan Pulau-Pulau oleh Pribadi dan status pengelolaan lahan di kawasan starategis pariwisata di Kabupaten Belitung. hukum Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG 2017-03-20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang berintikan tentang posisi masyarakat dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pedan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Diduga sejumlah pulau di Kawasan Tanung Kelayang maupun Tanjung Tinggi telah dikuasai/dimiliki oleh orang perorang. Terdapat resort-resort dan diduga dimungkinkan pendirian resort tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat. Penguasaan kepemilikan atas pulau tersebut diduga adanya kelemahan dari regulasi di daerah khususnya di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, Investor secara bebas memiliki/menguasi pulau dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak trkait permasalahan tersebut. Permasalhannya adalah jika ternyata kawasan pulau tersebut masuk di dalam wilayah daerah pesisir dan pulau-pulau yang diperuntukan untuk wisata yang diteapkan oleh Pemerintah, maka status kepemilikan lahan/pulau tersebut yang telah lama beroprasi akan dipermasalahkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dengan melibatkan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kementerian Kelautan dan Prikanan, BPN dengan melibatkan Akademisi, masyarakat dan media mendorong untuk segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberpa kegiatan telah dilaksanakan untuk melahirkan perda tersebut. 2. Dalam Proses Penanganan - Memperkuat peran serta masyarakat dalam pembanganan sektor pariwisata; - Memperbanyak sosialisasi terkait Pengelolaan pulau-pulau kecil; - Memperkecil terjadinya tumpang tindih regulasi; - Mengharmonisasikan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan menjalankan regulasi terkait Pengelolaan Pulau-pulau terkecil; - Mempercepat pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bangka Belitung; - Dinas Pariwisata Kabuaten Belitung; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pariwisata; - Badan Pertanahan Negara/Kementerian agraria dan tat ruang; - DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung; - Biro Hukum Pemerintah Provinsi; - Dinas Pariwisata Prov. Babel; - Dinas Kelautan dan Perikatan Prov. Babel,.
Aduan Sdr. Hamka kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 September 2017 perihal Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 188.45/103/BKD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon III,IV dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang menurut keterangan Sdr. Hamka untuk sampai saat ini belum menemukan kejelasan dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang ham Kepulauan Bangka Belitung KOTA PANGKAL PINANG 2016-08-23 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Adapun uraian permasalahan HAM yang diadukan adalah sebagai berikut: ? Pada tanggal 23 Agustus 2016 Sdr. Hamka diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolah; ? Di dalam acara pelantikan tersebut Sdr. Hamka dibacakan menjadi Kepala Sekolah SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Setelah selesai pelantikan ada informasi bahwa Sdr. Hamka dinyatakan sebagai Guru Kelas SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Pada tanggal 1 September 2016, Sdr. Hamka melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Sekolah SDN 62 Pangkalpinang yang baru dan di dalam serah terima jabatan tersebut Sdr. Hamka diumumkan sebagai Guru Kelas SDN 49 Kota Pangkalpinang; ? Pada saat Sdr. Hamka menjalankan tugas sebagai Guru kelas di SDN 49 Kota Pangkalpinang, dia menerima SK yang menyatakan Sdr. Hamka sebagai Kepala Sekolah di SDN 49 Kota Pangkalpinang (SK Nomor: 188.45/103/BKD/VIII/2016); ? Sdr. Hamka berinisiatif mendatangi BKD Kota Pangkalpinang dan beliau menerima kembali SK Nomor:188.45/103/BKD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang menyatakan Sdr. Hamka sebagai Guru Kelas di SDN 49 Kota Pangkalpinang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 2. Dalam Proses Penanganan Bahwa setelah melihat kasus posisi diatas maka Sdr. Hamka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan pasal 28D UUD 1945. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
Pembegalan dan pemerkosaan ham Jawa Barat KAB. CIANJUR 2017-04-24 KUHP Pasal 365 dan Pasal 285 - Para pelaku mencegat SIR. Diketahui bahwa pelaku dan korban saling mengenal dari jejaring facebook. - Para pelaku mengambil paksa motor korban dengan kekerasan senjata tajam - Para pelaku memperkosa korban Perlindungan dan Pemulihan Kondisi Korban melalui Rehabilitasi oleh Negara 2. Dalam Proses Penanganan - Dilakukan penelusuran hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan. - Mengembalikan hak korban yang terguncang mentalnya karena pemerkosaan bergilir yang dilakukan para pelaku - Mapolres Cianjur - Kejaksaan Negeri Cianjur
Masyarakat yang tinggal di lokasi tanah tersebut kebanyakan merupakan golongan menengah kebawah, yang sulit untuk mencari tempat tinggal. Adanya lokasi tanah yang kosong dan didukung adanya oknum yang memperjualbelikan tanah tersebut secara illegal dengan harga murah, membuat masyarakat golongan menengah kebawah tertarik, karena adanya dorongan keinginan memiliki tempat tinggal tersebut, sehingga mereka membeli dan menempati lahan tersebut, hal ini berlangsung bertahun-tahun, sehingga warga yang tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi bertambah banyak. Tidak adanya larangan ditambah masuknya fasilitas umum seperti listrik dan telepon, membuat para warga tersebut semakin betah dan bahkan para warga juga dikenai pungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga akhirnya timbul perasaan bahwa mereka telah memiliki hak untuk tinggal dan menempati tanah tersebut dan menganggap keberadaan mereka di lokasi tersebut sah. ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA UTARA 2016-04-11 1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. Penggusuran dilakukan tanpa adanya sosialisasi; 2. Sebelumnya ada pemberitahuan tapi mendadak hanya dalam waktu 11 hari langsung melakukan eksekusi penggusuran; 3. Kebanyakan warga setempat sudah mendiami wilayah Luar Batang lebih dari 20 tahun; 4. Tiap tahunnya mereka membayar PBB; 5. Tanah tersebut adalah milik LIPI yang mereka tempati tanpa ada sertifikat hanya mereka telah lama mendiami wilayah tersebut; 6. Upaya yang dilakukan Pemda setempat hanya merelokasi ke Rusun Kapuk dan tidak ada ganti rugi atas bangunan mereka; 7. Warga tetap bertahan di lokasi penggusuran untuk memperjuangkan haknya; Lahan yang digusur luasnya 6 hektar, ada 4 RT dalam satu RW yaitu RT 01, 02, 11 dan RT 12 RW 04. Adapun proses penggusuran tanpa adanya sosialisasi sudah ada pendekatan normatif dari pihak yang berwenang 1. Sudah Ada Solusi Oleh karena itu agar tidak terjadi hal seperti ini terulang kembali, hendaknya Pemda setempat atau instansi terkait perlu melakukan evaluasi bahwa keberadaan suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu secara tidak sah perlu diantisipasi dengan melakukan larangan terlebih dahulu, jangan larangan tersebut dilakukan setelah kelompok tersebut sudah menetap selama bertahun-tahun. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang lebih besar lagi apalagi pada saat sekarang dimana Indonesia dalam kondisi perekonomian yang sulit dan masyarakat mudah diombang-ambing oleh isu-isu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-11-10 - BAHWA TAUFIK HIDAYAT TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2017-01-03 - BAHWA SUPRIATIN TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA UTARA 2016-11-23 - BAHWA ENDANG SUPRIADI DI DUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAMPA HAK MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2016-10-14 - BAHWA GUNTUR KARTALO (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - 1. Sudah Ada Solusi PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2016-10-14 - BAHWA GUNTUR KARTALO (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - 1. Sudah Ada Solusi PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN -
Ir. Dede Chatab mengadukan kepada Bapak Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan salah satu tembusannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 September 2016 perihal Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) di Signature Park Apartment terkait telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 384/2015 oleh PT. Tiara Sakti Mandiri (TSM), yang menurut warga penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR 2017-08-15 Tim Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) menyarankan untuk mediasi para pihak didampingi oleh tim Yankomas, bila mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan bersama, disarankan menempuh jalur hukum. a. Terkait permohonan PK salah satu tembusannya ditujukan ke Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Ham melalui permohonannya tanggal 2 September 2016 Nomor : 082/P3SRS-TSPA/IX/2016 yang menyampaikan laporan dan pengaduan atas telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. 384/2015 dengan letak tanah : Rumah Susun Signature Park Apartment Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 oleh PT. Tiara Sakti Mandiri (TSM) anak perusahaan PIKKO Group yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa keadilan dan rasa aman, sehingga setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dan terlindungi hak-hak sebagai warga negara dan pemerintah sebagai suatu Negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang. b. Bahwa pihak pengembang tidak memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada penghuni Apartemen Signature Park. c. Adanya unsur kesengajaan dari pihak pengembang untuk mengambil keuntungan sepihak dengan memanfaatkan ketidaktahuan penghuni Apartemen Signature Park. (UUPA nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP 40/1996 tentang HGB,HGU,Hak Pakai Atas Tanah pasal 33) pihak pengembang atau pengelola Penghuni Rumah Susun Signature Park Apartment, Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820 2. Dalam Proses Penanganan agar pihak pengembang dapat merubah akte pemisahan hunian rumah susun Signature park Apartemen Penghuni rumah susun Signature Park Apartment, Jalan MT. Haryono Kav. 22 Rt. 08/09 Jakarta 12820
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-05-09 - BAHWA RAJA HAQ RAMADHAN (ANAK) TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN - 1. Sudah Ada Solusi PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2016-09-02 - BAHWA DWI LESTIANTO TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 2016-10-26 - BAHWA ENDANG SUPRIADI DI DUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAMPA HAK MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN 2016-10-18 - BAHWA SUHENDRA TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
NARKOBA hukum DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR 2016-10-29 - BAHWA AGUNG BUDI SANTOSO TELAH DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1. - 2. Dalam Proses Penanganan PERSIDANGAN -
Intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum, terhadap ratusan karyawan Pabrik Gula Jatitujuh ham Jawa Barat KAB. CIREBON 2017-09-21 KUHP Aksi sweeping yang diduga kerap dilakukan oknum yang mengatasnamakan masyarakat terhadap karyawan Pabrik Gula Jatitujuh. Oknum masyarakat yang melakukan sweeping kerap membawa senjata tajam, dan tidak segan-segan mengancam siapapun yang menentang Perlindungan Keamanan oleh Pihak Kepolisian 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Perlunya Investigasi lebih lanjut mengenai siapa oknum yang mengatasnamakan masyarakat dan motif pengancaman tersebut Kepolisian, Pemerintah Daerah
mohon keadilan dan perlindungan hukum atas ketidakadilan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1267/Pid.B/2017/PN.Jkt-Brt tanggal 16 Oktober 2017, dimana saya dijatuhkan hukuman pidana 3 tahun dan tuntutan Kejaksaan Agung juga 3 tahun, meskipun vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa tetapi jaksa masih mengajukan banding. ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2018-01-17 tim yankomas mengusulkan untuk ke komas HAM dan obusman serta komisi yudisial. iwan merasa ditipu oleh rezky dalam pembelian mobil ferari458 yang akhirnya iwan disidang sebagi tersangka dan divonis dipengadilan jakarta barat selama kurungan 3 tahun surat usulan ke Ombusman dan KY sedang dalam proses 2. Dalam Proses Penanganan tingal menunggu jawaban dari Ombusman dan KY Pengadilan Negeri
Mohon penegakan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Pdt/2017 ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2018-03-15 UUD 45 Pasal 28h dan 28g serta Pasal 9,17,18 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Hak Untuk memperoleh Keadilan, memohon diralat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Ibukota Jakarta. Tim Yankomas kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM mengusulkan untuk merevisi SK BPN nomor . 026/15-550.2.09.01-2004 1. Sudah Ada Solusi Sk BPN No.026/15-550.2.09.01-2004 tentang Pemberian Perpenjangan Hak Guna Bangunan An. Perseroan Terbatas PT Duta PertiwiTbk. Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS)
Tindakan sewenang-wenang PD Pasar Jaya tanpa dasar hukum melalui pengumuman Manager UPB Pasar Tanah Abang Nomor 150 Tahun 2011 yang sarat dengan ancaman, menyuruh paksa pedagang blok F (lama) yang masih punya HPTU sampai tanggal 16 Juli 2024 untuk segera memperpanjang sampai tahun 2032 dan mengambil Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang mencantumkan harga yang harus dibayar. ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2018-06-05 Pasal 30 dan Pasal 32 Hak Atas Rasa Aman uu no.39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia terkait pembayaran sewa yang dilakukan pedagang kios Blok F akan tetapi pengelola PD Pasar Jaya Tanah Abang tidak mengakui atau mencatat pembayaran tersebut ke ranah hukum 1. Sudah Ada Solusi sudah diputus di Pengedalian Tata Usaha Negara Jakarta PD Pasar JAYA Tanah Abang
Pemberitahuan dan permohonan keadilan untuk rakyat biasa, dimana perkara kliennya telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata No. 134/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan Penetapan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Perdata No. 505/PDT/2017/PT.DKI yang saat ini sedang proses pengajuan kasasi di tingkat Mahkamah Agung dengan memohon kebijakan kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar memproses dan memberikan peradilan yang cepat dan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT 2018-06-05 Pasal 17 dan Pasal 18 hak memperoleh rasa keadilan UU No.39 tahun1999 tentang Hak memperoleh keadailan permohonan keadilan untuk rakyat biasa, dimana perkara kliennya telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata No. 134/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt sudah keranah hukum 2. Dalam Proses Penanganan pelapor menunggu hasil putusan kasasi Mahkamah Agung Makamah Agung
Permohonan Advokasi Hukum atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa dasar dan bertentangan dengan amanat Undang-undang ham DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT 2018-06-05 pasal 1 UU No.39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia PT. KAI Memutuskan Perjanjian Kerja Sepihak dengan Pak Marto Sumarto dalam permasalahan ini subyeknya adalah Badan Hukum dan bukan orang atau kelompok orang dan permasalahan perdata bukan permasalahan HAM 2. Dalam Proses Penanganan tim yankomas memidiasi agar permasalah ini diselesaikan secara kekeluargaan PT. KAI daop I
Pembunuhan Bayi dan Aborsi ham Jawa Barat KOTA SUKABUMI 2017-03-15 - KUHP Pasal 346, 347, 348, 349, 350 Bagi korban perkosaan ada instrumen PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada PP 61/2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan usia janin maksimal 40 hari. Selain itu harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan yang sesuai dengan waktu kejadian perkosaan serta laporan dari penyidik kepolisian dan psikolog yang menerangkan bahwa kejadian tersebut murni sebuah kejadian perkosaan. Hal ini berdasarkan PP 61/2014 pasal 34 ayat 2. Para Terduga Pelaku menjadi korban pemerkosaan yang mengakibatkan Pelaku menanggung malu, aib, beban mental yang sangat berat hingga ketiga Terduga Pelaku membunuh bayi mereka sendiri LSM Forwa (Forum Wanita) Sukabumi 1. Sudah Ada Solusi Perlu Koodinasi antar penegak hukum dalam menangani pelaku. - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan
Pungutan Liar Proyek Infrastruktur Kota Cimahi ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-05-16 - KUHP Pasal 368, 423 - UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 12e - Ada potongan 13% untuk setiap dana proyek. Proyek dimaksud antara lain: proyek Pasar Atas Barokah, Technopark, dan Fasilitas Umum - Itoc meminta jatah proyek Pasar Atas sebesar 5,2 miliar (4% dari 135 miliar) Penyellidikan oleh pihak kepolisian 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan penelusuran secara teliti hingga tuntas, sehingga tidak ada fakta yang terabaikan untuk pemecahan kasus proyek-proyek di Kota Cimahi - Kepolisian - Kejaksaan - Unsur Pengadilan - KPK
Perkosaan anak dibawah umur ham Jawa Barat KAB. BEKASI 2017-04-18 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 dan Pasal 81 - Pelaku dalam keadaan mabuk menawarkan akan mengantar pulang korban. - Saat di jalan, korban malah dibawa pelaku ke lokasi sepi lalu terjadilan perkosaan dengan kekerasan. - Korban melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri namun korban terjatuh hingga tak sadarkan diri. - Pelaku mengaku sebagai pacar korban - Korban meninggal akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku Penanganan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Metro Bekasi 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan dan penelusuran hingga tuntas - Mapolres Metro Bekasi
Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-04-13 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 2 - Korban M kerap disiksa selama bekerja di rumah majikannya di The Nanjung Regency Cimahi. - Terdapat luka di tangan, sekujur kepala, wajah, bagian telinga, hidung, dan bibir yang diakibatkan oleh pukulan dan cakaran pelaku - Penganiayaan berlangsung selama 3 tahun berturut-turut - Korban hanya diberi upah/gaji sebesar Rp. 250,000 per bulan Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian 1. Sudah Ada Solusi Segera dilakukan penanganan sampai tuntas. Perlu pemulihan hak-hak serta mental korban - Polres Cimahi
Penodongan hukum Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-05-12 Pasal 365 Juncto Pasal 368 KUHP Awalnya, Goler dan bersama US (26) hanya berkeliling Kota Bandung dengan sepeda motor usai menenggak minuman keras. Tiba-tiba, kata dia, terlintas niat melakukan penodongan ke penumpang yang ada di dalam angkot. "Jadi spontan aja, ada angkot langsung naik, yang bawa ponsel langsung saya minta," kata Goler. Untuk memuluskan niatnya, Goler membeli sebilah kapak hitam. Kapak itu untuk menakut-nakuti atau melukai korban jika melakukan perlawanan. Ia membeli kapak hitam itu di pasar yang ada di kawasan Tegallega. "Belinya pas sebelum kejadian. Harganya Rp 20 ribu," kata Goler seraya mengaku tidak kenal dengan sopir angkot yang dinaiki lima korbannya. telah ditangani oleh Polres Bandung 2. Dalam Proses Penanganan dihukum sessuai ketentuan hukum yang berlaku Kepolisian
Pencabulan terhadap anak dibawah umur ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-09-14 Pasal 81 jo 76 D atau Pasal 82 Jo 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Seorang Ayah TDW (52) melakukan pencabulan terhadap putrinya sendiri berusia 15 tahun. Pemulihan kondisi psikis melalui bantuan rehabilitasi oleh Pemerintah 2. Dalam Proses Penanganan Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak P2TP2A, Kepolisian
Penipuan terhadap pendaftar CPNS ham Jawa Barat KAB. BANDUNG BARAT 2017-08-25 KUHP Seorang Korban Penerima Surat Keputusan Penerimaan CPNS Palsu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengadukan kepada KPK. Modusnya adalah korban dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan SK CPNS (palsu). Pembuatan Posko Pengaduan Penipuan CPNS oleh Pemkab Bandung Barat 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi Penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam penipuan Pemkab Bandung Barat, Kepolisian
Kematian akibat Duel sesama Pelajar ham Jawa Barat KOTA BOGOR 2017-09-15 UU 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban dipaksa oleh pelajar lain untuk melakukan duel sesama pelajar yang menyebabkan korban meninggal dunia Pemantauan Penyelesaian kasus 2. Dalam Proses Penanganan Perlu di investigasi lebih lanjut mengenai motif dan maksud tujuan diadakannya duel sesama pelajar ini Kepolisia, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Biaya Perawatan tak Mampu Dibayar, Bayi Ditahan ham Jawa Barat KAB. KARAWANG 2017-09-08 UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Seorang Bayi yang dirawat karena kercunan air ketuban ditahan pihak rumah sakit sejak 8 September lalu. Orangtua Bayi belum dapat membawa pulang sebelum membayar biaya perawatan Rp 12 juta. Pemerintah Daerah menengahi permasalah 1. Sudah Ada Solusi Keringanan biaya rumah sakit terhadap warga tidak mampu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
Pembatasan Kebebasan Individu ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-11-27 UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Korban merasa dikekang kebebasan pribadinya oleh keluarga dikarenakan pindah keyakinan. Melakukan cross check antara pelapor dan terlapor 2. Dalam Proses Penanganan Mediasi antara Korban dan Keluarga Korban P2TP2A, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil
Kesenjangan Upah Buruh ham Jawa Barat KOTA CIMAHI 2017-11-20 UU 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan, UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Buruh merasa Upah (UMK) tahun 2018 yang ditetapkan dengan berpedoman pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak sesuai dengan harapan buruh. Para buruh menuntut kenaikan 13,30% dari upah yang telah ditetapkan, sehingga kesenjangan UMK dengan Kota Bandung dapat dikurangi. Pemantauan Proses Penetapan UMK Kota Cimahi dengan berdiskusi antar Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Buruh 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Buruh Pemerintah Kota Cimahi
Intimidasi Warga dan Jurnalis ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-12-07 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Warga RW 11 Tamansari merasa terintimidasi dengan aktivitas pekerjaan proyek rumah deret yang lokasinya berada di kawasan pemukiman warga. Hasil kesepakatan dengan Pemkot Bandung untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek tersebut tidak dipenuhi oleh kontraktor. Sementara itu pihak jurnalis yang meliput juga tidak luput dari intimidasi dari pihak keamanan proyek pengerjaan rumah deret tersebut Pemantauan Proses Perizinan Pembangunan oleh Kontraktor dan Mendorong pihak keamanan wilayah untuk aktif menjaga keamanan di wilayah kejadian 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Warga Pemerintah Kota Bandung
Perbaikan Fasilitas Pendidikan SDN Tanjung Mekar ham Jawa Barat KAB. SUMEDANG 2017-12-05 Pasal 31 UUD 1945, UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bangunan Sekolah SDN Tanjung Mekar roboh sejak mei, namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah setempat untuk memperbaiki ruangan kelas yang roboh tersebut. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan tindakan perbaikan ruangan kelas yang roboh 2. Dalam Proses Penanganan Koordinasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Pihak Sekolah Pemerintah Kabupaten Sumedang
Pembunuhan Pelajar ham Jawa Barat KOTA BANDUNG 2017-12-06 Pasal 338 KUHP Korban ditemukan tergeletak di gank dengan luka tusuk dan sudah tidak bernyawa Pemantauan Penyelesaian kasus 2. Dalam Proses Penanganan Perlu di investigasi lebih lanjut mengenai siapa pelaku dan motif pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat
Inkrah yang belum tuntas ham Jawa Tengah KAB. BOYOLALI 2003-03-24 Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI Pada tanggal 24 Maret 2003 Penyampai komuminkasi telah menerima Keputusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 32/Pdt.G/2002 PN.BI terlapor difonis dengan hukuman mengembalikan tanah penyampai komunikasi yang dikuasai tanpa syarat apapun. Pada tanggal 8 April 2003 keputusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 20 Nopember 2003 telah diammaning (ditegor oleh Pengadilan negeri Boyolali karena terlapor mengabaikan keputusan pengadilan. Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan untuk membuat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Boyolali. - Kanwil Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali - Pengadilan Negeri Boyolali - Kecamatan Karanggede - Kelurahan Tegal Sari - RT I dan RW III Dukuh Pabrik - Lemabga bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Boyolali - Universitas Boyolali
Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak. hukum Jawa Tengah KAB. SRAGEN 2016-09-21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Akta dibuat tanpa di hadiri oleh para Pihak, dibuktikan dengan pihak kreditur yang mewakili sudah keluar dari pekerjaannya. debitur tidak mengakui pernah menghadap ke Notaris. Melakukan kecurangan terhadap Kreditur 2. Dalam Proses Penanganan Segera di klarifikasi ke Notaris 1. Notaris Kab. Karanganyar 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 3. Debitur 4. Kreditur
Pembersihan nama baik ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-06 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 - 9. Sdri. Novita Fajar Ayu Wardani selaku penyampai komunikasi pertama dan orang tua (Muhammad Siboen dan Putikhatun Jannah) mengadukan Nurcahya Ariesetiawan (mantan suami Novita Fajar Ayu Wardani) melakukan penyiksaan dan pencemaran nama baik dengan memakai nama Novita Fajar Ayu Wardani dalam pengajuan kredit mobil. Dalam kondisi sakit, hamil dan takut karena kekerasan yang dilakukan oleh Nurcahya Ariesetiawan dipaksa untuk menandatangani pengajuan kredit mobil dan tidak diperbolehkan membaca dokumen pengajuan kredit mobil tersebut. Rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi Direkomendasikan ke ranah hukum (Pengadilan Negeri) - Kanwil Kemenhumham Jateng - Biro Hukum Setda Provinsi Jateng - Polsek Kota Semarang - Polda Jateng - Perguruan Tinggi di Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Penahanan Ijasah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-01-04 Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sdri. Ajeng Berninda Karmanita dan Nita Kholifatunniswah selaku penyampai komunikasi pada awalnya melamar pekerjaan di PT. Charisma Aesthetic Skin Care, stelah dinyatakan diterima bekerja, penyampai komunikasi melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Debiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), setelah diterima kerja, ijazah sarjana penyampai komunikasi ditahan sebagai jaminan diterima kerja dan penyampai komunikasi mengisi sendiri form bukti penyerahan ijazah pada tanggal 29 September 2016 dan diwajibkan membayar uang jaminan training sebesar Rp. 1.500.000,- kepada pihak yang dikomunikasikan dan yang bersangkutan telah mengangsur sebesar Rp. 300.000,-. Setelah 5 (lima) bulan bekerja di DeBiuryn Citraland Semarang (anak perusahaan PT. Charisma Aesthetic Skin Care), penyampai KOmunikasi mengundurkan diri dikarenakan tidak memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), kontrak kerja dilakukan sepihak. Melakukan rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan mengundang PT. Charisma Aesthetis Skin Care dan instansi terkait untuk mengklarifikasi dan upaya penyelesaian. 1. Sudah Ada Solusi 1. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang - Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Semarang
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-09-07 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sdr. Fajar Riyanto selaku penyampai komunikasi mulai berkeja tanggal 7 September 2016, setelah dinyatakan diterima berkerja penyampai komunikasi menandatangani kontrak kerja selama 15 (lima belas) bulan. Penyampai komunikasi dibuatkan surat pernyataan oleh perusahaan atas penahanan ijazah dan tuntutan perusahaan. Setelah 6 (enam) bulan bekerja di PT. Kumpai Besar Food, penyampai komunikasi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada bulan Februari 2017 ijazah tetap ditahan dan tidak boleh diambil. Penyampai komunikasi berusaha mengambil ijazah akan tetapi terpalor meminta pelapor untuk mengganti biaya training sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. 1. Sudah Ada Solusi 1. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dibuatkan payung hukum unutk melindungi HAM tenaga kerja di Jawa Tengah dan sudah dibuatkan surat Edaran Gubernur tentang Pelarangan Panahanan Ijazah. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Perguruan Tinggi Kota Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Perlindungan hak atas tanah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-04-11 Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Yang bersangkutan mempunyai tanah sertifikat HGB No. 1550/Gajah Mungkur Kota Semarang. Adanya penolakan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang bahwa tanah tersebut terkena rencana taman dan tanpa ganti rugi. Melakukan telaah permasalahan. 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan dilakukan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Disarankan mengajukan permintaan ganti rugi ke Dinas Permukiman dan Penataan Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - BPN Provinsi Jawa Tengah - BPN Kota Semarang - Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang
Pembangunan tower tanpa ijin ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2015-05-06 Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya pembangunan tower oleh PT. Bhakti Husada tanpa ijin yang membahayakan sekitar. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi Telah direkomendasikan ke Walikota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Satpol PP Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota Semarang
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-05-09 Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyampai komunikasi mengundurkan diri dari PT. MPI Semarang dan dipersulit untuk pengambilan ijazah asli sebagai jaminan kerja. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah - Bagian Hukum Kota semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2014-05-17 Pasal 36 ayat (2) Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyampai komunikasi melamar pekerjaan di Malaysia dan diminta sebagai jaminan ijazah, e-KTP, KK, Akte lahir yang semua asli, sampai tidak ada kejelasan hanya sekali untuk diwawancarai dan dipersulit pengambilan jamian. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Akan ditindaklanjuti oleh BP3TKI dan Disnaker Kota Semarang. - Kanwil Kemnekumham Jawa Tengah - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota semarang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Polsek - Disdukcapil Kota Semarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Akademisi
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KAB. TEMANGGUNG 2014-05-24 Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyampai komunikasi melaksanakan PKL di Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan dan diteruskan kontrak kerja dengan PT. Bumi Tana Guna Agto, karena fasilitas tidak memadai penyampai komunikasi mengundurkan diri. ijazah asli yang masih berada di SMK Pembangunan Temanggung dan dipersulit pengembaliannya. Telaahan masalah 1. Sudah Ada Solusi 1. Akan diadakan audensi yang bersangkutan dengan instansi terkait. 2. Ijasah telah dikembalikan kepada pemilik - Kanwil kemnekumham Jawa Tengah - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BP3TK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang - Akademisi - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KAB. DEMAK 2017-08-03 Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Meminta ijazah dipersulit dan dimintai pinalty Verifikasi dan telaahan permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rapat koordinasi 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak- Bagian Hukum Kab. Demak- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Demak- Falkutas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta- di Kab. Demak
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-02 Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit pengambilan ijazah Verifikasi dan telaah permasalahan 1. Sudah Ada Solusi Ijazah telah dikembalikan kepada yang bersangkutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sleman, Bagian Hukum Setda Kab. Sleman- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Sleman- Falkutas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kab. Sleman
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-03 Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit pengambilan ijazah Verifikasi dan telaah permasalahan 1. Sudah Ada Solusi Telah diselesaikan sendiri dengan CV. Tunjungan Flotech Machinery Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang- Bagian Hukum Setda Kota Semarang- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang- Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Semarang
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KAB. DEMAK 2017-08-03 Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit meminta ijazah dan dimintai pinalty Verifikasi dan telaah permasalahan 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rapat koordinasi 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak- Bagian Hukum Setda Kab. Demak- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Demak- Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kab. Demak
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-25 Pasal 36 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit pengambilan ijazah Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Rapat koordinasi dengan hasil pengembalian ijazah Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang- Kanwil Kemenkumham Jateng- CV. Putranusa
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-07-28 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undangan No. 39 Tahun 1999 Dipersulit pengambilan ijazah Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Diadakan audiensi, disarnkan untuk pendekatan dengan perusahaan ybs, menempuh jalur hukum dan dilimpahkan ke Ditjen HAM Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-10-20 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit pengambilan ijazah Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 1. Sudah Ada Solusi Rapat koordinasi dengan instansi terkait Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-08-29 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit permintaan ijazah Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instnasi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan hasil akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang BP3TK Provinsi Jateng - Fakultas Hukum Universitas Semarang - LBH Kota Semarang - Disnaker Kota Semarang - Biro Hukum Provinsi Jateng - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-06 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit permintaan ijazah Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait Biro Hukum Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Fakultas Hukum Universitas Semarang - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-11 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit permintaan ijazah dan dimintai finalty Verifikasi, telaah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan 1. Diadakan rakor dengan instnasi terkait 2. Akan diselesaikan oleh Disnaker Kota Semarang Biro Hukum Prov. Jateng - BP3TK Provinsi Jateng - Disnaker Kota Semarang - USRA - LBH Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Penahanan Ijazah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2017-09-06 Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Dipersulit meminta ijazah dan dimintai finalty Verifikasi, telalah dan rapat koordinasi dengan instansi terkait 2. Dalam Proses Penanganan Akan diselesaikan oleh PT. Mandiri, Tbk Bank Mandiri - Falkutas Hukum USM - Disnaker Kota Semarang - Biro Hukum Provinsi Jateng - P3TK Provinsi Jateng - LBH Kota Semarang - Kanwil Kemenkumham Jateng
Sengketa tanah ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2018-02-05 PK dengan No. 153 PK/TUN/2013 tanggal 10 Oktober 2014 Sdr. Mochamad Imron selaku penyampai komunikasi mengadukan Pemkot Semarang atas tanah yang terletak di Jl. Supriyadi Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, semula luas tanah 7.500 m saat ini tersisa 5.150 m karena berdirinya bangunan Pemkot Semarang. diselenggarakan rakor dengan instansi terkait. 2. Dalam Proses Penanganan Menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kanwi Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - BPN Kota Semarang - Pengadilan Negeri Semarang - LBH Kota Semarang.
Sengketa tanah ham Jawa Tengah KAB. DEMAK 2018-03-03 Sertifikat HM No. 648 Sdr. Kamisan Hamzah yang mengeluhkan permasalahan haknya berupa objek jaminan sebidang tanah persawahan sertifikat HM No. 648 di Desa Jerukgulung, Kec. Dempet, Kab. Demak yang dijual oleh Bank Danamon melalui KPKNL Diselenggarakan rakor dengan instansi terkait dan audiensi dengan PK. 2. Dalam Proses Penanganan - Kanwil Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kab. Demak - BPN Kab. Demak - LBH Kab. Demak - Sdr. Kamisan Hamzah.
Kesalahan input data KTP oleh BRI Banjarnegara ham Jawa Tengah KAB. SEMARANG 2018-03-05 Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Khosingun menyampaikan komunikasi mengenai masalah input data KTP miliknya yang dilakukan oleh PT. BRI Banjarnegara. atas kesalahan input tersebut PK merasa nama baiknya telah tercemarkan sehingga mengakibatkan kerugian materi. kerugian materi tersebut adalah dalam bentuk kegagalan tender-tender dikarenakan kegagalan pinjaman-pinjaman pendukung tender sejak tahun 2011 dan biaya serta beban psikologis atas pengurusan kesalahan pencemaran nama baik tersebut. PK meminta ganti rugi atas kesalahan input data oleh PT. BRI Banjarnegara, namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan. Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Dalam Proses Penanganan BRI telah memberikan penjelasan dan berupaya menyelesaikan masalah ini dengan penyampai komunikasi. Kanwil Kemenkumham Jateng - LBH Banjarnegara - PT. BRI Banjarnegara - Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara dll
Pendirian tower tanpa ijin ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2016-03-18 Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia PK mengadukan PT. Laksamana Swasti selaku pihak yang dikomunikasikan sebagai pendiri tower yang berdiri di dekat tempat tinggal PK di Kampung Redjoleksono RT. 01 RW. 01 Kel. Mlatiharjo, Semarang Timur. PK sudah berupaya beberapa kali antara lain ke Satpol PP Kota Semarang agar tower tersebut dibongkar mengingat selain membahayakan tempat tinggal yang ada disekitarnya juga dibangun tanpa ijin. 1. Diselenggarakan rakor dengan instansi terkait 2. Rekomendasi kepada Pemkot Semarang agar dapat dilakukan upaya penyelesaian berupa pembongkaran tower seluler yang diduga tidak memilki ijin. 2. Dalam Proses Penanganan Apabila upaya pertama gagal, maka akan ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan. Kanwil Kemenkumham Jateng - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Satpol PP Kota Semarang - LBH Semarang - Polres Semarang - Dinas Lingkungan Hidup Semarang.
Upah tidak dibayar ham Jawa Tengah KOTA SEMARANG 2018-04-27 Ayat 2 Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. PK selama bekerja di PT.Kekancan Mukti tidak dibayarkannya upah selama bekerja sebagai petugas kebersihan lepas oleh PT. Kekencan Mukti. Mengirim surat koordinasi kepada Darsih perihal permasalahan upah merupakan hak normatif dari pekerja dan menjadi kewenangan Dinas Tengaa Kerja dan Transmigrasi. 2. Dalam Proses Penanganan Ditempuh jalur bipartit antara penyampai komunikasi dengan PT. Kekancan Mukti. Kanwil Kemenkumham Jateng - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semmarang - Bagian Hukum Setda Kota Semarang - Biro Hukum Setda Provinsi Semarang - LBH Kota Semarang.
Hak Atas Kesejahteraan ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-05 - Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Nomor HAM-01.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat IPAL dari Limbah dari pabrik gula Industri Gula Glenmore tidak mencukupi sehingga dibuat penampungan sementara. Dari penampungan yang dibuat terkesan hanya dibiarkan mengalir begitu saja kedalam galian tanah mirip parit sedalam 2 meter. Dari hasil pengembangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, ada indikasi bahwa Sungai boko yang letaknya tidak jauh dari pabrik juga mengalami pencemaran, namun untuk membuktikan apakah akibat limbah pabrik atau yang lain perlu diteliti lebih lanjut. Tim Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi tentang adanya pencemaran yang diduga disebabkan oleh kegiatan industri PT. IGG pada tanggal 28 September 2016 1. Sudah Ada Solusi PT. IGG wajib menghentikan operasi produksi/giling mulai tanggal 15 Januari 2017 dan baru boleh beroperasi lagi apabila IPAL sudah diperbaiki sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kab Banyuwangi, Dinas PU Pengairan Kab Banyuwangi, Camat Tegalsari, Camat Bangorejo.
Hak Atas Kesejahteraan ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-24 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jalan di Desa Sumberagung mengalami kerusakan parah sepanjang hampir 500 meter, jalan tersebut berlubang sedalam 30 cm. Kalau musim hujan tiba terjadi genangan air dan ini sangat membahayakan pengendara terutama roda dua. Kerusakan ini diduga karena disebabkan karena kendaraan berat pengangkut material perusahaan tambang emas PT. Bumi Suksesindo. - 1. Sudah Ada Solusi 1. Pada ruas jalan dimaksud sudah direncanakan kegiatan pemeliharaan jalan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) menggunakan konstruksi tambal sulam ATBL, mengingat lubangnya dalam dan kendaraan yang melewatinya tergolong berat. Untuk pelaksanaannya dianggarakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2017; 2. Dalam proses perizinan, PT. BSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan serta IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan; 3. Terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada MoU antara warga dan PT. Bumi Suksesindo, bahwa pihak PT. Bumi Suksesindo akan berupaya untuk tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga sekitar terkait proyek yang sedang dikerjakannya. Pihak PT. Bumi Suksesindo bersedia menanggung dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek miliknya. Namun, kerusakan jalan tersebut sampai mengganggu aktivitas warga sekitar karena ada keterlambatan respon oleh tim dari PT. Bumi Suksesindo, dan ini akan menjadi evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. 4. Setelah melakukan beberapa evaluasi terkait permasalahan jalan rusak tersebut, PT. Bumi Suksesindo akan segera melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut dengan meninggikan pondasi jalan sekitar 30 cm dan juga dipadatkan hingga rata menggunakan batu halus (base course). 5. Perbaikan jalan ini menjadi prioritas bagi PT. Bumi Suksesindo, dalam Corporate Social Responsibility (CSR) tahun ini. PT. Bumi Suksesindo pada tahun 2017 ini, menganggarkan Rp 12 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 47 CSR di bidang infrastruktur, diantaranya terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, akses jalan serta tempat ibadah. Untuk pelaksanaanya, tersebar di 11 desa di 5 Kecamatan wilayah operasional perusahaan. Yakni Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Gambiran dan Cluring. Dinas perhubungan, dinas perijinan
Hak Atas Kesejahteraan ham Jawa Timur KAB. BANYUWANGI 2017-01-28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bu Asiyah ini sudah setahun tinggal dikamar sempit ini. Ibu ini pekerjaannya menjualkan makanan ringan dipasar dan dibayar hanya makanan saja. Dia tinggal seorang diri disini tidak punya anak dan keluarga," ujar Fajar Isnaini, Koordinator Kaukus Muda Banyuwangi (KMB), saat berkunjung di pasar Blambangan, Sabtu (28/1/2017). "Nenek ini sebenarnya orang Siliragung. Sekarang suaminya meninggal. Dan saat ini ibu Asiyah ini tidak punya sanak saudara. Anaknya ada di Papua tidak pernah pulang. Kami hanya bersinar dan memberikan tali asih. Rencananya mau kita bawa ke rumah singgah. Tapi beliau tidak mau," terangnya. - 1. Sudah Ada Solusi 1. Permasalahan bu Asiyah sudah dilaporkan ke pihak Camat Kota Banyuwangi, dan sudah ada upaya tindak lanjut langsung datang mengunjungi bu Asiyah dan mengajak bu Asiyah untuk pindah dari tempat tersebut, namun bu Asiyah menolak dan tidak mau diajak pindah dengan alasan karena mempunyai kesibukan jualan dan sudah pernah diberikan bantuan berupa sembako namun juga ditolak oleh beliau dengan alasan tidak punya alat masak; 2. Pihak Camat Kota Banyuwangi, akan berupaya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berupaya mencari pihak keluarga dari bu Asiyah dan tetap melakukan pengawasan secara intensif kepada bu Asiyah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial. Camat Kota Banyuwangi, Dinas Sosial Kota Banyuwangi
KDRT ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-01-27 - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali Kekerasan Dalam Rumah tangga: - Perceraian dan harta - isteri tidak diberi nafkah, memalsukan tanda tangan suami pada surat kuasa suami untuk mengambil uang di Bank - anak dipaksa bekerja - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi, - disarankan untuk mengadakan musyawarah dengan isteri dan mertua - disarankan melengkapi berkas - Penyampai komunikasi belum datang kembali -
Hak memperoleh keadilan ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-02-09 - Kasus yang sedang dalam proses hukum di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi bukan kewenangan ruang lingkup Yankomas Dugaan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh POLDA DIY dan jajarannya berupa penetapan Sdr. Ricky sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dalam proyek pembangunan Hotel Neo Medan - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disampaikan surat pemberitahuan Nomor :W14.HA.01.01-2739 Tanggal 3 Mei 2016 -
Perebutan hak asuh anak ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-02-11 Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 Hak asuh anak hasil perkawinan dengan WNA, Isteri teman penyampai komunikasi telah meninggal dunia, anak diambil mertua - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan melaporkan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah karena domisili teman Penyampai komunikasi berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah Memberikan surat tanggapan No. W.14.HA.01.01- 819 Tanggal 18 Februari 2016 Selesai -
Usaha ternak ayam terganggu dikarenakan disuruh pindah oleh warga yang merasa terganggu akan baunya ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-02-22 Dalam pasal 1368 KUHP "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya” Hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman. Penyampai komunikasi punya usaha ternak ayam, namun rumahnya hanya untuk kantor saja. Setelah mempunyai truk, pernah diparkir di rumahnya dan te-tangga merasa ter-ganggu dengan bau yg berasal dari truk, usahanya disuruh pindah. Menurut ke-terangan ybs, truk tidak diparkir di ru-mah ybs, hanya pernah 2 kali, kare-na ada keperluan ke kantor. - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan musya-warah kembali dengan warga dan aparat lingkungan-nya; dan agar menunjukkan surat ijin dari pemerintah bahwa rumahnya diperbolehkan/ diijinkan untuk usaha sesuai dengan persyaratan ijin usaha, dan peraturan perun-dang-undangan -
Anak merasa diancam oleh guru dan Dinsos ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-03-17 - Hak atas rasa aman, anak dari Penyampai komunikasi ada ancaman dari pihak Dinsos DIY, di sekolah pada jam sekolah. Anak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai anak dalam pengawasan orang tua karena anak tersebut telah dilaporkan temannya ke Kepolisian dengan las an telah mencakar temannya. Anak tersebut diancam secara lisan masuk sebagai daftar hitam. - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -disarankan tidak perlu khawatir, karena belum ada bukti tertulis -
Hak atas rasa aman WBP di LP ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-03-14 - Hak atas rasa aman WBP di LP - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - disarankan ke Divisi Pema-syarakatan -
Perampasan oleh TNI ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-06-14 - Hak memperoleh keadilan. Perampasan yang dilakukan yang dilakukan oleh TNI AD atas perkebunan beserta surat-surat penting (termasuk brankas berisi uang banyak dan cek hasil penjualan panen kebun) - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi -Disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah -
petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta dimana itu bukan wewenang petugas Rutan ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-06-28 Sudah dilaksanakan koordinasi dan di Rutan Yogyakarta tidak terdapat tahanan wanita Hak memperoleh keadilan atas kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan petugas Rutan yang telah meminta Meryana Kussumaningsih, S.H. menandatangani beberapa lembar surat yang antara lain penetapan pengadilan Tipikor Yogyakarta - 1. Sudah Ada Solusi Konsultas Rapat telaahan awal Koordinasi, konsultasi dan klarifikasi ke Rutan Yogyakarta -
Tanah Tutupan Parangtritis dikuasai oleh Gubernur DIY ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-08-01 - Hak memperoleh keadilan. memohon kepada Bapak Gubernur DIY agar Tanah Tutupan Parangtritis kembali ke letter C. Tanah Tutupan seluas 1.066.530 m² terletak di Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY, merupakan tanah garapan milik warga desa Grogol dan Sana. - 1. Sudah Ada Solusi -Berkas di file karena surat ditujukan ke Gubernur DIY (Kanwil Kemenkumham surat tembusan) -
Pihak notaris di somasi oleh advokat karena tidak mau menyerahkan sertifikat penjualan tanah, namun pihak notaris tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-04 - Hak rasa aman atas Notaris dan PPAT Rohmah Nurhidayah `yang mendapat somasi dari advokat pihak penjual agar sertifikat segera dikembalikan ke pihak penjual, namun Ibu Rohmah tidak mau karena pelunasan jual beli tanah belum selesai dan proses pengeringan tanah sawah sedang berjalan - 1. Sudah Ada Solusi -Konsultasi -Rapat telaahan awal -Rapat audiensi -
Sebagai anak angkat Bu Widarti tidak mendapat warisan orang tuanya ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 Pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat memiliki bagian harta 1/3 dari orang tua angkatnya. Namun apabila orangtua angkat tidak berwasiat kepada anak angkatnya, maka anak angkat mendapat secara otomatis dari lembaga wasiat wajibah. Hak memperoleh Keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh saudara orang tua angkat Ny. Widarti dengan tidak diberikannya hak waris sebagai anak angkat, status anak angkat sudah disahkan secara hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk minta bantuan Kanwil Kemenkumham agar bisa dikeluarkan surat rekomendasi Letter C tanah persil kelurahan SendangAgung - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Rapat penelaahan - Audiensi - Melaksanakan koordinasi ke Kelurahan SendangAgung - Surat tanggapan untuk Ny.Widarti atas keluarnya Letter C tanah dari Kelurahan SendangAgung -
Kedua tersangka yang menganiaya korban hingga meninggal dan oleh Polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-08-19 - Hak hidup. Anak kandung dituduh mencuri yang kemudian di hakimi oleh 2 mahasiswa dari PT swasta hingga meninggal. 2 mahasiswa oleh Polres Sleman sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga saat ini kedua tersangka belum ditahan dan masih melanjutkan kuliah. - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Sudah dilaksanakan rapat penelaahan - Koordinasi dan klarifikasi ke Polres Sleman -
Perebutan hak asuh anak dan ternyata anak di rumah dengan suami tidak disekolahkan ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2016-10-06 - Meminta perlindungan hak anak. Kondisi rumah tangga sedang rebut, Pergi dari rumah lalu ingin bawa anak tapi tidak bisa karna diancam anak akan dibunuh dan ternyata selama pergi dari rumah anak tidak disekolahkan. - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk melengkapi berkas pengaduan, namun hingga kini belum kembali -
Perselingkuhan istri dengan sepupu dan menhasilkan anak, namun tidak mau bertanggung jawab sehingga menjadi beban suami ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2016-12-06 - Mencari keadilan. Istri selingkuh dengan sepupunya hingga menghasilkan anak, namun sang pria tidak mau bertanggung jawab, dan kini istri kembali ke suami dengan membawa anak hasil selingkuhan dan suami tidak bisa berbuat apa-apa karena pria yang bersangkutan adalah saudaranya sendiri serta keluarga besar tidak mendukung apabila si pria dilaporkan ke polisi - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Disarankan untuk ke Subbid Pelayanan hukum untuk konsultasi masalah hukum -
Hutang yang awalnya 110 juta mejadi 400 juta di KPRI BANGKIT ham DI Yogyakarta KAB. GUNUNG KIDUL 2016-12-05 Pasal 19 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang Minta hak atas keadilan. KPRI BANGKIT melakukan maladministrasi terhadap Pak Wasiran dengan memaksa membuat pernyataan hutang dan merampas SK CPNS, SK PNS, TASPEN, ATM BRI. Hutang dikoperasi yang awalnya 110 juta menjadi 400 juta. - 1. Sudah Ada Solusi - - Konsultasi - Sudahberkirim surat, namun berkas belum lengkap karena tidak disertai bukti-bukti pendukung peminjaman uang ke koperasi bangkit - Sudah dilaksanakan audiensi - Sudah dikirimkan surat tanggapan -
KDRT ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2016-12-23 - Mencari keadilan atas dirinya dari KDRT yang telah dilakukan oleh suaminya - 1. Sudah Ada Solusi - Konsultasi - Berkas sudah lengkap - Disarankan ke Subbid Bantuan Hukum -
Tanah sawah terkena dampak pembangunan tower ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-01-19 Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor: 02/Per/M/Kominfo 02/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Permenkominfo 02/2008") dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomuniksasi("Peraturan Bersama Menteri) Hak hidup : Sawah miliknya terkena dampak pendirian tower, oleh pengembang dibuat cor, sehingga tidak bisa akses ke sawah dan berdampak sawah tidak bisa diolah - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan dan diantar ke penyuluh hukum • Sudah melengkapi berkas -
Mantan suami tidak mau pergi dari rumah sang istri ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-06 Dalam hal ini Pak Waji adalah orang lain oleh karena itu bisa dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Hak atas rasa aman : mantan suami tidak mau pergi dari rumah (rumah warisan Ibu dari Ny. Ramini) padahal Ny. Ramini sudah menikah dan tinggal dirumah itu juga. - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Sudah dilaksanakan rapat Penelaahan Yankomas dan dihasilkan kesimpulan agar Ny. Ramini melengkapi berkas supaya bisa ditindaklanjuti • Sudah dikirim surat pemberitahuan kelengkapan berkas • Ny. Ramini sudah melengkapi pemberkasan yang diminta • Dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait • Surat tanggapan kepada Ny Ramini dan ditembuskan ke Pengadilan Agama Bantul -
Pemerasan oleh pengacara (tambahan biaya pengurusan tanah) ham DI Yogyakarta KAB. SLEMAN 2017-02-08 - Hak atas rasa keadilan: merasa diperas oleh oknum pengacara. Uang sengketa kasus rumah yang dibeli tidak dikembalikan, malah pengacara minta tambahan biaya dimana biaya tersebut tidak sesuai di awal perjanjian biaya jasa pengacara - 1. Sudah Ada Solusi • Konsultasi • Disarankan ke PERADI -
Pencemaran nama baik ham DI Yogyakarta KAB. BANTUL 2017-02-08 - Hak atas rasa aman: terancam dan diusir dari rumahnya oleh penduduk desa dikarenakan Sdri. Wahyu diduga mendalami ilmu hitam dan tidak bisa bertemu dengan suami karena oleh orang tua suami diduga melakukan pelet sehingga suami diamankan oleh orangtuanya - 3. Belum Ada Proses Penanganan Dan Solusi • Konsultasi • Disarankan untuk melengkapi berkas -
KDRT ham DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA 2017-03-03 - Hak atas rasa keadilan: Merasa diperlakukan tidak adil/ KDRT psikis oleh suami yang dinikahinya secara siri, suami berkebangsaan Swiss dan berulang kali mengusir Ny. Sofiaty dari rumah -