petalitkumham

Provinsi

Kategori

Tahun

Table Petalitkumham
Action Judul Penelitian/Kategori Nama Peneliti Tahun Penelitian Penerbit/Institusi Stakeholder Subjek Penelitian Masalah Penelitian Metode Penelitian Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi Rekomendasi
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
[Kajian Kantor Wilayah]
Tim Pengkajian Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di kabupaten kapuas ? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kabupaten kapuas ? Normatif Empiris Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih belum optimal karena dalam peraturan Perundang-undangan belum ada kejelasan secara rinci mengenai pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah tentunya akan merasa kesulitan untuk meminta Perseroan Terbatas memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR. Ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan dari Kabupaten Kapuas untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR). 1. Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat lebih mengikat dan mempertegas kewajiban Perseroan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Esensi dari ditetapkannya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kapuas sebenarnya sudah baik yaitu dengan maksud mengatur agar setiap Perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Terkait dengan bentuk Perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kami sarankan untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menyebutkan secara tegas Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 3. Bahwa dalam Penentuan besaran dana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebaiknya tidak menentukan besaran dana, namun perlu memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 4. Perlunya penerapan sanksi yang tegas tidak hanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas saja, namun juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketika disepakati bahwa konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sifatnya wajib bukan sukarela.
OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWAS ORANG ASING (TIMPORA) DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING
[Kebijakan]
Ketua :Trisapto Wahyudi Agung N, S.S.,M.Si. Sekretaris :Gunawan, S.H., M.H., Anggota :Ahmad Sanusi, S.H.,M.H., :Imam Lukito, S.T.,M.H., :Haryono, S.Sos., M.H., :Ir. I Gusti Putu Agung, M.Si., :Yudhy Chaerudin, S.E.,M.Si., Sekretariat :Dade Zulaecha, A.Md., :Windi Kumoloratih Kusumo Putri, S.E., 2017 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Imigrasi 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia TIMPORA 1. Bagaimana pengaturan regulasi Tim Pengawasan Orang Asing ? 2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme kerja Tim Pengawasan Orang Asing? 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap orang asing? MIX-METHOD (KUALITATIF DAN KUANTITATIF) Regulasi TIMPORA, Mekanisme Pengawasan. 1.Perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara-negara yang banyak menimbulkan masalah; 2.Mendorong komunitas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal sekaligus meningkatkan kerjasama secara intens baik ditingkat pusat maupun daerah dan dalam implementasi koordinasi serta sinergitas perlu dilakukan kegiatan operasi bersama berkaitan potensi kerawanan keberadaan, kegiatan orang asing di Indonesia; 3.Dalam pelaksanaan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaksanaannya melibatkan semua unsur dengan berkoordinasi komunikasi yang ketat dan intens baik itu tingkat pusat maupun daerah; 4.Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) TIMPORA Pusat maupun Daerah yang terinci yang juga memuat pembagian peran dan fungsi yang jelas antara anggota tim terkait pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing; 5.Perlu membangun database yang terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi dalam pengawasan orang asing.
OPTIMALISASI TATA KELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Ahmad Sanusi, S.H., M.H Sekretaris/Anggota: Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si., Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Imam Lukito, S.T., M.H 3. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2. Windi Kumoratih Kusumo Putri, S.E 2017 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 1. Bagaimana tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada rumah penyimpanan benda sitaan Negara? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara? 3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara? KUANTITATIF DESKRIFTIF Regulasi, Kewenangan, Sarana Prasarana, Koordinasi, dan SDM 1. Perlu untuk membahas keberadaan Rupbasan yang harus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi dengan penyusunan draf Rancangan Undang-undang tentang Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; 2. Perlu berkoordinasi dalam pembangunan pergudangan Basan/Baran sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran; 3. Perlu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kerja dengan instansi terkait dan perlu meninjau kembali struktur organisasi dalam peningkatan eselonering; 4. Perlu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang akan diproyeksikan sebagai tenaga fungsional penaksir.
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah
[Kebijakan]
Ketua: Taufik H Simatupang, S.H., M.H.; Sekretaris Tim: Edy Sumarsono, S.H., M.H.; Anggota: Ahmad Jazuli, S.Ag.; Imam Lukito, S.T.; Emmy Taurina Adriani, S.H.; Hakki Fajriando, S.Sos, M.Si.; Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H.; Sekretariat: Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si.; Susena S.Sos. 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Bagaimana pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini? 2. Bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah? 3. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah? Mix Method (Kualitatif dan Kuantitatif) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah. 1. Mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. a. Dengan masuknya Ditkum mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah, ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. b. Pasal 58 ayat (2), menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” 2. Melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan menambah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan analisis setiap produk Peraturan Daerah yang hendak dikeluarkan Pemerintah Daerah. 3. Perlu ada links (terhubung) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi, sehingga Peraturan Daerah yang sudah diupload oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga bisa diakses oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN perlu segera melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh terkait pengelolaan database Jaringan Data dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal pembangunan hukum dan hak asasi manusia sekaligus sebagai pusat layanan dokumentasi dan dan informasi hukum, secara periodik perlu melakukan koordinasi dan pengendalian database yanga da di Biro Hukum Pemerintah Daerah. 6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah, di masa mendatang perlu menyepakati adanya satu pangkalan data peraturan perundang-undangan daerah berbasis web yang terhubung dan terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan). 7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus secara proaktif mencari produk hukum daerah untuk diinput ke dalam database Jaringan Data dan Informasi Hukum dan tidak hanya menunggu dari Pemerintah Daerah. 8. Perlu dilakukan standarisasi dokumen dan informasi hukum yang hendak diinput ke dalam database Jaringan Data dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 9. Perlu dilakukan pengelolaan database peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara profesional yang didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi melalui kegiatan Pelatihan dan Bimtek, dukungan anggaran, dan sarana prasaranan yang memadai.
Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM Di Indonesia
[Kebijakan]
Ketua: Hakki Fajriando, S.Sos, M.Si.; Sekretaris Tim: Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H. Anggota: Imam Lukito, S.T. Ichwan Milono, S.Psi. M. Dimas Saudian, S.H. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H. Ahmad Jazuli, S.Ag. Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si. Sekretariat: Edy Sumarsono, S.H., M.H. Emmy Taurina Adriani, S.H, 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal HAM, Instansi Lainnya Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM 1. Sejauh mana pelaksanaan RANHAM 2015-2019 dalam mendukung pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia? 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019 dan alternatif solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? 3. Faktor-faktor apa yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019? Kualitatif RANHAM 2015-2019, Solusi Permasalahan HAM 1. Perlunya penguatan kapasitas anggota Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019, aparat pemerintah dan penegak hukum, serta kelompok-kelompok masyarakat melalui aktivitas-aktivitas pendidikan, sosialisasi dan diseminasi tentang HAM dan RANHAM 2015-2019. Termasuk di dalam program ini adalah penyusunan materi, metode dan sistem pendukung pelaksanaan RANHAM 2015-2019 yang efektif dan efisien. 2. Perlu adanya endorsement oleh Presiden terkait dengan aksi HAM tahunan agar dapat mendorong tingkat kepatuhan dari pimpinan K/L/D untuk melaksanakan aksi HAM yang ada. Dengan adanya endorsement dari Presiden melalui mekanisme rapat terbatas (ratas) cabinet akan dapat mendorong penyusunan aksi HAM dengan menggunakan pendekatan “top-down” sehingga target yang sifatnya outcome (berdampak positif) dapat tercapai. 3. Koordinasi antara sekretariat bersama RANHAM dengan Kantor Staf Presiden (KSP) perlu ditingkatkan kuantitas dan intensitasnya demi optimalnya proses penyusunan aksi HAM yang sedang dilakukan seiring dikomunikasikannya program aksi HAM secara lebih intens kepada Presiden. 4. Perlu ditinjau kembali Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 apakah akan diganti atau diamandemen terkait dengan ketentuan yang menyangkut penyusunan program aksi tahunan harus ditetapkan dengan instruksi presiden, mengingat kebijakan Presiden saat ini akan sangat selektif dalam menetapkan Inpres. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada Inpres untuk aksi HAM, namun tetap bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (3) dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 perlu direvisi sebagai berikut: 1) Dalam Melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang memuat rencana kegiatan per tahun. 2) ……………………………… 3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden. 5. Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan peranan dalam mekanisme Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kesesuaian perencanaan, implementasi, dan evaluasi program aksi HAM dengan kewajiban HAM internasional dari pemerintah Indonesia. Untuk itu, perlunya revisi pasal (4) dari Perpre 75 Tahun 2015 dengan menambahkan elemen Kementerian Lua Negeri dalam struktur Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019. 6. Perlunya disusun mekanisme penghargaan dan sanksi atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pelaksanaan RANHAM di semua level instansi pemerintah dan penegak hukum. Bentuk sanksi yang diberikan bisa berupa naming dan shaming atau pengurangan anggaran. Sementara bentuk penghargaan bisa berupa piagam, trofi, hingga penambahan anggaran. Alternatif lainnya adalah inklusi kepatuhan pengisian laporan Aksi HAM secara online ke dalam kriteria penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Mekanisme reward and punishment ini sebaiknya menjadi bagian dari penyusunan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RANHAM. 7. Perlu penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mendukung implementasi, serta monitoring dan evaluasi Program Aksi HAM di daerah. 8. Perlunya pengembangan indicator pencapaian HAM dan RANHAM yang berbasis pada dampak dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pelibatan masyarakat menjadi kunci penentu bagi keberhasilan pemerintah mencanangkan indicator dan keberhasilan mencapai pemenuhan HAM sebagaimana yang diharapkan masyarakat. 9. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat –antara lain dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga HAM lainnya, seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan, dll- baik sejak perumusan rancangan RANHAM maupun dalam implementasinya.
Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Mineral & Batu Bara
[Hak Asasi Manusia]
Nicken Sarworini, S.H. Bambang Supriyadi, S.Sos. Rooseno, S.H., M.Hum. Firdaus, S.Sos., M.H. Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2017 Balitbangkumham Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Perusahaan Tambang, Pemerintah Daerah, Masyarakat Di wilayah tambang, Bagaimanakah bentuk pembatasan HAM dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas kualitatif 1. Hubungan kausalitas antara hukum positif dengan pembatasan hak asasi manusia terhadap RUU Mineral & Batu Bara 2. Isi Norma dan Dampak dalam RUU Mineral & Batu Bara Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-sama) 2. Perlu dijelaskan secara tegas terkait dengan kelalaian perusahaan/korporasi yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu perlu ada pengaturan mengenai sanksi hukum ketika pemerintah mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh Negara 3. Terkait dengan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap operasional bisnis pertambangan maka perlu dimasukkan 10 hal pokok uji tuntas HAM terkait dengan peran negara terhadap tanggung jawab perusahaan/bisnis pertambangan dalam menghormati HAM yaitu aspek kebijakan, keterbukaan, jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM, perlakuan yang sama, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan, koordinasi, lingkungan, perizinan, dan penyelesaian sengketa 4. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebaiknya dihilangkan saja dalam RUU Minerba atau perlu diperjelas lagi mengenai kalimat “syarat-syarat” tidak hanya sebatas penyelesaian hak atas tanah tetapi juga perlu menginformasikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan serta solusi yang ditawarkan akibat dampak tersebut sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti kegiatan tersebut
Analis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-undang Pertanahan
[Hak Asasi Manusia]
Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Firdaus, S.Sos., M.H. Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H Nicken Sarworini, S.H.. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2017 Balitbangkumham Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Informasi Geospasial Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Aparatur pemerintah yang berwenang terkait Agraria/Pertanahan diwilayah lokus penelitian, Ombudsman, Akademisi Bagaimanakah bentuk pembatasan HAM dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas kualitatif 1. Hubungan kausalitas antara regulasi dan Pembatasan HAM di Sektor Pertanahan 2. Pembatasan HAM dalam RUU Pertanahan dan Prinsip Proporsionalitas 1. RUU Pertanahan perlu membahas penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui lembaga non yudisial (negosiasi, mediasi, arbitrase dan peradilan adat), lembaga quasi-yudisial dan lembaga yudisial. Lembaga peradilan adat dalam RUU ini diberi penguatan kedudukan dimana lembaga tersebut ditujukan untuk penyelesaian sengketa pertanahan konvesional antar warga masyarakat dalam wilayah MHA. 2. Perlu mensinkronkan Kebijakan Satu Peta yang dilengkapi dengan mekanisme penyatuan peta pada tingkatan tapak. Satu peta pada tingkatan tapak adalah proses fasilitasi transformasi konflik yang bertujuan untuk mengubah pola hubungan dan kondisi secara struktural. Kesejajaran posisi para pihak tersebut memerlukan unsur pemerintah, pekebun kecil, pengusaha besar, masyarakat adat, penegak hukum, akademisi, dan pihak lainnya untuk berkomunikasi dengan konstruktif, mendengarkan dan berempati dengan perspektif yang berbeda, serta membangun kepercayaan untuk menuntaskan masalah batas-batas secara kolaboratif. 3. Perlu memsinkronisasi berbagai peraturan perundangundangan sektoral terkait pertanahan agar penegakan peraturan perundang-undangan menjadi konsekuen dan konsisten serta tercapai kesamaan interpretasi terhadap ketentuan perundangundangan dan tindak lanjutnya.
Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan
[Hak Asasi Manusia]
Oksimana Darmawan, S.E., S.H Firdaus, S.Sos., M.H Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarwo Rini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, SH., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2017 Balitbangkumham Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Warga binaan dan aparat Lembaga Pemasyarakatan Bagaimana bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas? Kualitatif Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangann Undang-Undang Pemasyarakatan. .Kesesuaian RUU dengan prinsip proporsionalitas Hak bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan kehidupan yang layak di dalam Lapas/Rutan .Norma “kelayakan penempatan WBP harus disesuaikan dengan standar-standar manusiawi” Norma mendapatkan kemudahan aksesibilitas ke pengadilan, sehingga usulan normatif RUU Pemasyarakatan “ketersediaan UPT pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota di provinsi Hak pendidikan dalam pembinaan pemasyarakatan Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak atas izin keluar untuk pendidikan.” Usulan normatif untuk penambahan materi dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “pengenaan syarat tertentu izin keluar untuk pendidikan bagi Anak Binaan sesuai dengan nilai-nilai umum yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak mengancam keselamatan anak, dan tidak melanggar hak asasi Anak Binaan untuk kepentingan terbaik dalam proses tumbuh kembangnya” Hak kelayakan upah dalam pembinaan kemandirian Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi hasil bekerja” Usulan normatif penambahan materi muatan dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa adanya ketentuan “standar pembayaran upah/premi yang disesuaikan atas hasil pekerjaan”. Hak atas Kesehatan Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana berhak: mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” Usulan normatif penambahan materi muatan dalam RUU Pemayarakatan adanya norma ketentuan “standar sarana dan prasarana perawatan kesehatan. Ketersediaan tenaga medis dan obat belum diatur dalam ketentuan RUU Pemasyarakatan Usulan RUU Pemasyaraktan, ketentuan norma “ketersediaan standar jumlah tenaga medis dokter umum, dokter gigi, perawat, dan psikolog serta obat” Adanya perbedaan perlakuan pembiayaan jatah makan antar instansi, dan adanya ketentuan RUU Pemasyarakatan, bahwa “pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” adalah pemenuhan angka kecukupan gizi; penetapan standar bahan makanan; dan penetapan menu makanan”. Diusulkan norma dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “penetapan standar pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” adalah pemenuhan angka kecukupan gizi; penetapan standar bahan makanan; dan penetapan menu makanan tanpa ada perbedaan perlakuan (non-diskriminasi) antar instansi penahan
ANALISIS DAMPAK HAM TERHADAP RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
[Hak Asasi Manusia]
Firdaus, S.Sos., M.H. DR. Hidayat, S.Ip., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M Donny Michael, S.H., M.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarworini, S.H Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H.,M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M 2017 Balitbangkumham Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT Aparat penegak hukum di bidang penanggulangan terorisme dan tersangka teroris Bagaimana bentuk pembatasan HAM dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas? Kualitatif 1. Pembatasan HAM dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003? 2. Kesesuaian RUU dengan prinsip proporsionalitas Simpulan a. Bahwa pemulihan efektif atas tindakan sewenang-wenang harus disediakan di dalam materi muatan (ketentuan hukum) RUU dimaksud. Selanjutnya harus tersedia pula mekanisme Hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan yang dituangkan di dalam materi muatan RUU, dalam kerangka perlindungan HAM bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. b. Tujuan pembatasan HAM dalam kerangka menjamin simultannya bekerjanya hukum dengan penghormatan dan perlindungan HAM. Pihak penegak hukum harus menjadi pihak yang dikontrol/terkontrol (bukan intervensi) dalam menggunakan kekuasaan koersifnya. Rekomendasi 1. Dalam kerangka mengupayakan revisi Undang Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Pihak Pemerintah (dalam hal Ini Kementerian Hukum dan HAM) serta Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka harus didahulukan dengan melakukan upaya korektif terhadap kinerja penegakan hokum dalam konteks penghormatan dan perlindungan HAM. Terutama terhadap penerapan hukum undang-undang sebelumnya, apakah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia. 2. Berdasarkan rekomendasi ke 1 di atas, maka Negara dalam hal ini pemerintah, wajib mengambil langkah-langkah Korektif terlebih dahulu terhadap upaya penegakan hukum, dalam hal ini dugaan pelanggaran HAM pada praktik-praktik penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Institusi Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) 3. Bahwa ketentuan lain selain hukum acara pidana yang berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, yang akan diatur di dalam Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, harus dapat dipastikan berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat serta prosedur dan mekanisme pengawasannya harus ditetapkan pula di dalam Rancangan Undang-Undang dimaksud.
Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
[Hak Asasi Manusia]
Firdaus, S.Sos., M.H. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Nicken Sarwo Rini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M 2017 Balitbangkumham Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Pekerja Migran Indonesia Bagaimana bentuk pembatasan HAM dalam RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas? Kualitatif 1. Bentuk pembatasan HAMM dalam RUU Pekerja Migran 2. Kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas Simpulan 1. RU ini belum sepenuhnya merujuk pada Perlindungan Pekerja Migran dan anggota keluarganya sesuai Ratifikasi Konvensi Migran 1990; 2. RUU ini masih memandang pekerja migran sebagai pekerja, tidak memandang bahwa bekerja merupakan salah satu hak pemenuhan hak dirinya sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya; 3. Pengaturan tentang pembiayaan yang tidak diatur dengan jelas di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia; 4. Pengaturan terkait asuransi dan jaminan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut diatur secara jelas melalui peraturan pemerintah, akan lebih operasional undang-undang tersebut ketika diterbitkan dapat langsung diterapkan tanpa harus menunggu aturan tambahan di luar undang-undang, 5. Permasalahan kelembagaan yang selama ini menjadi polemik tarik menarik antara Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, kewenangan dan merugikan Pekerja Migran tidak dimasukkan dalam rancangan ini, secara proporsional pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dipertegas dalam rancangan undang-undang. Saran 1. Memasukkan/menambahkan asas tanggung jawab Negara dan asas kemanusiaan sebagai landasan pijakannya. Asas tanggung jawab negara diperlukan sebagai landasan kewajiban negara/pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan asas kemanusiaan agar perlindungan terhadap TKI dilihat secara komprehensif sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. 2. Pelaksanaan hak atas Informasi menjadi tanggung jawab pemerintah bersama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menyampaikannya agar informasi yang benar dapat diterima olehpencari kerja. 3. Jaminan sosial/asuransi TKI luar negeri dilakukan dengan melibatkan perusahaan di daerah hal ini sejalan dengan putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap UU UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memungkinkan perusahaan di daerah terlibat dalam pengelolaan jaminan sosial sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, TKI dan keluarganya; dan 4. Implementasi multistakeholders dalam mencegah terjadinya TKI Unprosedural dan sebagai ujung tombaknya adalah Imigrasi, dalam penerbitan paspor harus mengikutsertakan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk menghindari kesalahan data.
Implementasi Tata Nilai “Kami Pasti” Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih
[Kebijakan]
1. Ketua/Anggota Tim : Edward James Sinaga, S.Si., M.H.; 2. Sekretaris/Anggota Tim: Benjamin Ginting, S.H.; 3. Anggota: a. Drs. Halasan Pardede; b. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.; c. Rr. Susana A.M., S.Sos., M.A.P.; d. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.; e. Haryono, S.Sos.; f. Insan Firdaus, S.H., M.H.; 4. Sekretariat: a. Maryati, S.Pd., M.Si.; b. Antonio Rajoli Ginting, S.H. 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 4. Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. UPT Terkait 1. Satuan Kerja dan UPT Layanan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Satuan Kerja dan UPT Layanan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM 1. Bagaimana Internalisasi Tata Nilai “Kami Pasti” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham terutama dalam mendukung program Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi?; 2. Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kemenkumham dapat melaksanakan tata nilai dan program “Kami Pasti”, serta dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM)?; 3. Apa faktor penghambat dalam pemenuhan indikator WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Policy Research; 2. Mixed Method; 3. Purposive Judgement Sampling 1. Internalisasi Tata Nilai “Kami Pasti” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham; 2. Faktor penghambat dalam pemenuhan indikator WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 1. Tunas Integritas Kemenkumham perlu meningkatkan internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI” secara kontinu kepada pegawai kemenkumham terutama kepada yang berimplikasi terhadap perbuatan korupsi, serta cara penanggulangan korupsi baik preventif maupun represif, serta nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dan keluarga mulai dari sekarang; 2. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal perlu menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Tunas Integritas yang menjadi role model pada masing-masing UPT untuk mempercepat internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI”; 3. Unit Utama, Kantor Wilayah, dan seluruh UPT perlu melakukan survei persepsi korupsi selain melakukan survei kepuasan masyarakat secara internal di unit kerja masing-masing; 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, sesuai tugas dan fungsinya hendaknya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas (Survei Persepsi Korupsi) secara nasional (Skala Kementerian Hukum dan HAM) minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 5. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei indeks persepsi korupsi secara eksternal; 6. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara eksternal; 7. Sekretariat Jenderal perlu memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana secara khusus kepada UPT yang sudah dalam pendampingan WBK/WBBM, sehingga UPT dapat mewujudkan predikat WBK/WBBM dan menjadi Pilot Project kepada UPT lain yang akan mendapatkan pendampingan menuju unit WBK/WBBM; 8. Sekretariat Jenderal perlu membuat Kode Etik dan Kode Perilaku atas internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kemenkumham yang parameternya dikaitkan dengan perwujudan WBK/WBBM; 9. Seluruh UPT di Kementerian Hukum dan HAM perlu melengkapi Standard Operational Procedure (SOP) atas semua pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perlu memperkuat data pendukung dalam setiap kegiatan untuk mendukung nilai WBK/WBBM.
Peran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Mendorong Akuntabilitas Dan Integritas Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
[Kebijakan]
Ketua Tim : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.; Sekretaris: Maryati, S.Pd., M.Si.; Anggota: a. Edward James Sinaga, S.Si., M.H., b. Insan Firdaus, S.H., M.H., c. Antonio Rajoli Ginting, S.H., d. Rr. Susana A.M, S.Sos, M.AP., e. Haryono, S.Sos., M.H., f. Trisapto Wahyu A. Nugroho, S.S.,M.Si.; Sekretariat: a. Drs. Halasan Pardede, b. Benyamin Ginting, S.H. 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; 5. Pokja Terkait; 6. Unit Pemberantasan Pungli dan Satgas Saber Pungli Kanwil/UPT. Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. Bagaimana peran UPP dalam melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan sapu bersih pungutan liar di lingkungan Kemenkumham? 2. Apa saja yang menjadi penghambat yang dialami UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungli di lingkungan Kemenkumham? 3. Apakah peran UPP dapat mendorong akuntabilitas dan integritaas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi? 1. Kuantitatif dan kualitatif; 2. Mixed Method variabel bebas (independen (sebab dari variabel terikat, yakni UPP dan satgas saber pungli ) dan variabel terikat (dependen (akibat dari variabel bebas yakni konsep akuntabilitas dan integritas pegawai). A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 1. Menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal dan Unit Utama Eselon I untuk menyediakan anggaran khusus bagi kegiatan UPP unit Pusat dan Kanwil, 2. Menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan evaluasi struktur dan susunan keanggotaan UPP Kemenkumham, 3. Memberikan reward kepada satuan kerja yang bebas dari pungli, menyusun mekanisme pemberian reward dan menetapkan jenis/bentuk reward yang akan diberikan; B. Unit Pemberantasan Pungli Kemenkumham perlu melakukan: 1. Membuat Standar Operasional prosedur (SOP) terkait dengan peran tugas dan fungsi UPP di lingkungan Kemenkumham, 2. Membuat uraian tugas/job description pada setiap anggota tim UPP dan satgas Saber Pungli UPT, 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota UPP Kemenkumham, dengan melakukan pelatihan bersama penanganan kejahatan Pungli, 4. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Saber Pungli lainnya di daerah dalam penanggulangan pungli, 5. Membuat sistem pelaporan elektronik, yang bertujuan agar dapat memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap UPP Pusat dan Kanwil, yang dilaporkan secara periodik, 6. Membangun atau mendirikan sistem komunikasi bersama antara UPP Pusat dan UPP Kantor Wilayah untuk memudahkan koordinasi, 7. Pembuatan mekanisme penanganan pengaduan yang berjenjang dari Sekretariat ke setiap POKJA, 8. Setiap UPP pusat maupun Kantor Wilayah menyediakan layanan pengaduan, 9. Penguatan tugas pencegahan dengan cara membangun sistem pencegahan sedini mungkin dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi pungli ke para istri pegawai, melakukan sosialisasi melalui banner, pamflet, media sosial, media cetak, dan media elektronik, 10. Mengoptimalkan upaya pencegahan pungli melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah, 11. Penguatan tugas penindakan dengan menambahkan fungsi intelijen serta membangun kerjasama intelijen dengan Saber Pungli Nasional dalam menjalankan fungsi penindakan, 12. Penguatan tugas yustisi, dengan cara meningkatkan kemampuan/pemahaman anggota pokja yustisi tentang tindakan administratif dan penegakan hukum, 13. Menyediakan sekretariat UPP Kemenkumham baik pusat maupun kantor wilayah, hal ini berguna untuk memudahkan berkoordinasi dan memudahkan menerima laporan pengaduan masyarakat.
Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
[Hukum]
Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum., Dra. Evi Djuniarti, M.H., Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Dra. Diana Yusyanti, M.H., Henry Donald Lumbantoruan, S.H., M.H., Esther Istianingrum, S.Sos., M.Si., Citra Krisnawaty, S.H., Hilmi Ardani Nasution, S.H. 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Badan Pembinaaan Hukum Nasional (BPHN) Mahkamah Agung Kejaksaan Lembaga Peradilan 1. Bagaimana penerapan mekanisme Small Claim Court dalam Penegakan Hukum Perdata di Indonesia 2. Apa hambatan dalam penerapan mekanisme Small Claim Court dalam penegakan hukum Perdata di Indonesia Yuridis-Empiris bersifat evaluatif Small Claim Court di Peradilan di Indonesia 1. Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan menjadi bagian dari KUHAP 2. Revisi Perma No, 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana 3. Perlu sosialisasi Perma No.2 Tahun 2015 terhadap hakim, panitera pengganti, pengacara, terutama kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan LSM
Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik
[Hukum]
Rachmat Trijono, S.H., M.H., Jamilus, S.H., M.H., Mosgan Situmorang, S.H., M.H., Yuliyanto, S.H., M.H., Citra Krisnawaty, S.H., Sujatmiko, S.H., M.Si., Esther Istianingrum, S.Sos., M.Si., Hilmi Ardani Nasution,S.H. 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Partai Politik 1. Siapa lembaga pengawas dana politik partai politik yang ideal di Indonesia 2. Bagaimana mekanisme pengawasan keuangan partai politik 3. Bagaimana mekanisme pengawasan dana kampanye pemilihan Presiden, Legislatif dan pemilihan Kepala Daerah Deskriptif Analitik Dana Partai Politik 1. Revisi Pasal 38, Pasal 13, Pasal 35 Ayat (1) tertentu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyangkut kewenangan untuk mengaudit adalah menjadi kewenangan Bawaslu 2. Revisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3. Revisi Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), Penjelasan Umum pada Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menjadi pemeriksa adalah Bawaslu 4. Revisi Pasal 27, Pasal 28 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 5. Revisi Pasal 129, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Penjelasan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DpR, DPD, dan DPRD 6. Revisi Pasal 97 ayat (4), Pasal 100 ayat (2) - (5), Pasal 101 dan Penjelasan Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 7. Revisi Pasal 75 ayat (2) - (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah
[Kebijakan]
Ma'mun Bc.IP,S.H., M.H. , Drs.Yasmon, M.L.S , Imam Santoso,S.H.,M.M , Nuryanti Widyastuto, S,H.,M,M.,Sp.N. , Taufik H Simatupang, S.H., M,H , Edy Sumarsono, S.H., M.H. , Ahmad Jazuli, S.Ag , Imam Lukito, S.T. , Emmy Taurina Adriani,S.H. , Hakki Fajriando, S.Sos,M.Si. , Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H. , Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si. , Susena, S.Sos 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham 1. Bagaimana Pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini? 2. Bagaimana peran kanwil Kementrian Hukum dan HAM dalam pengelolaan dan pelayanan database peratran perundang-undangan di daerah? 3. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan databse peraturan perundang-undangan di daerah? Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif kegiatan untuk mengetahui kondisi, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan faktorfaktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah. Kajian dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. 1. Mengusulkan Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain: a. Dengan memasukan diktum mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap produk hukum daerah, khususnya peraturan daerah, ke kantor wilayah kementrian hukum dan ham b. Pasal 58 ayat (2), menjadi "Pengharmonisasiaan,pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan mengikutsertakan instansi vertikal dari dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum" 2. Melakukan perubahan atas peraturan menteri hukum dan ham nomor 28 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementrian hukum dan ham dengan menambah kewenangan kantor wilayah kementrian hukum dan ham untuk melakukan analisis setiap produk peraturan daerah yang hendak dikeluarkan pemerintah daerah 3. Perlu ada links (terhubung) antara kantor wilayah kementrian hukum dan ham dengan pemda propinsi, sehingga peraturan daerah yang sudah diupload oleh pemerintah daerah propinsi juga bisa di akses oleh kantor wilayah kementrian hukum dan ham 4. pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional BPHN perlu segera melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh terkait pengelolaan database jaringan data dan informasi hukum di kantor wilayah kementrian hukum dan ham 5. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal pembangunan hukum dan hak asasi manusia sekaligus sebagai pusat layanan dokumentasi dan informasi hukum, secara periodik perlu melakukan koordinasi dan pengendalian database yang ada di Biro Hukum Pemerintah Daerah 6. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah, di masa mendatang perlu menyepakati adanya satu pangkalan data peraturan perundang-undangan saera berbasis web yang terhubung dan terintegrasi dengan Kementrian Hukum dan HAM (BPHN dan Direktorat Jendral Peraturan Perundangan-undangan); 7. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM harus secara proaktif mencari produk hukum daerah untuk diinput kedalam database jaringan data dan informasi Hukum dan tidak hanya menunggu dari Pemerintah Daerah; 8. Perlu dilakukan standarisasi dokumen dan informasi hukum yang hendak diinput ke dalam database jaringan Data dan Informasi Hukum di kantor wilayah Kementrian Hukum HAM; 9. Perlu dilakukan pengelolaan database peraturan perudang-undangan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM secara profesional yang didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi melalui kegiatan Pelatihan dan Bimtek, dukungan anggaran dan sasaran dan sarana prasarana yang memadai.
Implementasi Tata Nilai “Kami Pasti” Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka Mewujudkan WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Ma'mun, Bc.IP.,S.H., M.H. , , Drs. Yasmon, M.L.S. , Edward James Sinaga, S.Si., M.H. , Benyamin Gintin, S.H. , Drs. Halasan Pardede, Nizar Apriansyah, S.E., M.H., Rr. Susana A.M., S.Sos., M.A.P, Taufik H. Simatupang, S.H., M.H., Haryono, S.Sos.,M.H. , Insan Firdaus, S.H., M.H., Maryati, S.Pd., M.Si., Antonio Rajoli Ginting, S.H. 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 4. Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. UPT Terkait Kinerja Pekerja 1. Bagaimana Internalisasi tata nilai"Kami Pasti" dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari stasiun kerja di lingkungan Kemenkumham terutama dalam mendukung progam Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI”, kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program “Kami PASTI”, dan menjabarkan faktor penghambat dalam pemenuhan indikator Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 1. Tunas Integritas Kemenkumham perlu meningkatkan intenalisasi Tata Nilai"kami PASTI" secara kontinu kepadapegawai Kemenkumham terutama kepada yang berimplikasi terhadap perbuatan korupsi, serta cara penanggulangan korupsi,serta cara penanggulangan korupsi baik preventif maupun represif, serta nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dan keluarga mulai dari sekarang 2. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal perlu menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Tunas Integritas yang menjadi rolemodel pada model pada masing-masing UPT untuk mempercepat internalisasi Tata Nilai "Kami PASTI". 3. Unit Utama, Kantor Wilayah dan seluruh UPT perlu melakukan survei persepsi korupsi selain melakukan survei kepuasan masyarakat secara intenal di unit kerja masing-masing. 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sesuai tugas dan fungsinya hendaknya melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei integritas (Survei Persepsi Korupsi) secara nasional (Skala Kementrian Hukum dan HAM) minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 5. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei indeks persepsi korupsi secara eksternal. 6. Inspektorat Jendral perlu mendorong/meminta Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara eksternal. 7. Sekretariat Jendral perlu memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana secara khusus kepada UPT yang sudah dalam pendamping WBK/WBBM, sehingga UPT dapat mewujudkan predikat WBK/WBBM dan menjadi Pilot projek kepada UPT lain yang akan mendapat pendamping menuju Unit WBK/WBM. 8. Sekretariat Jendral perlu membuat Kode Etik dan Kode perilaku atas internalisasi Tata Nilai "Kami Pasti" alam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai kemenkumham yang parameternya dikaitkan dengan perwujudan WBK/WBBM. 9. Seluruh UPT di Kementrian Hukum dan HAM perlu melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) atas semua pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perlu memperkuat data pendukung dalam setiap kegiatan untuk mendukung nilai WBK/WBBM.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akdemik Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan)
[Hukum]
1. Rachmat Trijono 2. Fuzi Naridrani, S.H 3. Rosmi Darmi, S.H.,M.H 2017 Balitbangkumham 1.Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Undang Undang 1. Bagaimana eksistensi Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan dalam mendukung Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tenang Pembentukan Perauran Pembentukan Perundang - Udangan dapat mendukung Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia? 3. Bagaimana Teknik Pembentukan Peraturan Perundang - undangan di Indonesia? Sekunder dan Primer Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; mengetahui dan menganalisis Undang Undang Nomor 12 Thun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundangudangan agar dapat mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahi dan menganalisis teknik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Revisi Pasal 7 ayat (1) mengenai hierarki peraturan perundang-undangan 2. Revisi terhadap janis peraturan perundang-undangan diletakkan di dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) 3. Revisi terhadap materi muatan Peraturan Menteri diletakkan di dalam 13A 4. Revisi terhadap konsepsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam pasal 1 angka 1 5. Revisi terhadap definisi Naskah Akademik di dalam pasal 1 angka 11 6. Revisi terhadap sistematika dan nomenklatur pada bab IV
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Danau Toba
[Hak Asasi Manusia]
Ma'mun, Bc.IP., S.H.,M.H. Drs. Agusta Konsti Embly, S.H.,Dipl.Ds.,M.A. Dra. Novia Swastika Tony Yuri Rahmanto, S.H.,M.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H.,M.Si Gunawan Wibisono, S.E. Vieranita Herisanti 2017 Balitbangkumham Ditjen Kekayaan Intelektual Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 1. Apa permasalahan pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan kondisi objektif kepariwisataan yang diukur melalui isu dan indikator utama pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba? 2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob)oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba? 3. Kebijakan apa yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba? Penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah Sumatera Utara dalam rangka mengembangkan Kawasan Wisata Danau Toba, yang beberapa tahun ini laju pertambahan wisatawan terkesan lambat, disertai kendala dari berbagai aspek. Pada hakekatnya, ada empat bidang pokok yang akan dipengaruhi oleh usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup 1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di sekitar Danau Toba memastikan koordinasi yang efektif, dengan membangun badan koordinasi yang terlibat didalam perencanaan,pengembangan dan pengelolaan, termasuk program pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Danau Toba. 2. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten di sekitar danau toba melalui badan koordinasi lintas sektor menyusun rencana pengembangan pariwisata bekelanjutan tahun jamak(jangka pendek, menengah dan jangka panjang) di Kawasan Danau Toba.
Kajian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Hak Asasi Manusia 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat 1. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I? 2. Bagaimana integritas pelayanan publik/persepsi korupsi pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I? 3. Apa saja faktor-faktor yang telah mendukung maupun menghambat bagi terwujudnya kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM R.I ini? - Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih menimbulkan persoalan. Ada beberapa kelemahan mendasar. Pertama, kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah tidak mengenal bottom line. Artinya, seburuk apa pun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam memecahkan masalah eksternal, organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah internal. Artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayaninya. Kinerja aparatur pemerintah di bidang pelayanan saat ini selalu menjadi sorotan tajam masyarakat 1. Jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus lebih berkomitmen dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan; 2. Kementerian Hukum dan HAM perlu terus berkomitmen untuk menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, mengedepankan profesionalisme, mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pengguna layanan, serta tanggap dengan keluhan dan masukan dari masyarakat; 3. Survei Kepuasan Masyarakat agar dilaksanakan secara periodik minimal 1(satu) kali dalam setahun di semua unit kerja sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017. Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang, yang mencakup kepuasan terhadap pelayanan keimigrasian, pelayanan pemasyarakatan, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan administrasi hukum umum; 4. Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kualitas dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi, membuka kesempatan untuk memilih pelayanan yang disediakan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi atas kesalahan yang dibuat oleh penyedia layanan. Jika hal ini dapat disediakan, maka akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih besar bagi para aparatur sipil negara yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan di masa depan; 5. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan penggunaan layanan secara online dan membuat barcode pada produk Kemenkumham RI dan memperketat pengawasan secara internal; 6. Kementerian Hukum dan HAM secara berkesinambungan perlu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terhadap pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. 7. Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkecil tatap muka dengan petugas pelayanan dan memperbaiki sistem yang berbasis online, sehingga akan mengurangi terjadinya korupsi; 8. Untuk bidang pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan informasi yang lebih jelas dalam tata cara pengurusan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan menjelaskan hak-hak warga binaan yang baik; 9. Untuk unit kerja yang menyediakan layanan secara online diperlukan adanya upaya sosialiasi yang lebih intensif terkait tata cara / prosedur penggunaan aplikasi-aplikasi online, penyediaan buku-buku panduan, dan juga penguatan infrastruktur jaringan.
Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Pelayanan Komunikasi (Yankomas) dalam Perspektif Pelayanan Publik.
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Hak Asasi Manusia 2. Ditjen Pemasyarakatan Masyarakat Pelaksanaan Yankomas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berdasarkan tugas fungsinya, dinilai sangat penting mengingat salah satu tugas dan tanggungjawab Negara/pemerintahan di bidang HAM adalah memastikan tanggungjawab Negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi warganegaranya, termasuk memastikan dilindunginya hak warganegara dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, dan aparatur negara yang dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meliputi 36 (tiga puluh enam) Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah. - Pelayanan publik merupakan inti masyarakat demokratis yang dibentuk berdasarkan hak asasi manusia, supremasi hukum dan kepekaan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bentuk pelayanan publik sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud melindungi dan memenuhi hak asasi manusia oleh negara. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral sekaligus sebagai owner dalam pelayanan. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan yankomas dalam perspektif pelayanan publik berdasarkan teori “anak tangga partisipasi masyarakat” the ladder of citizen participation. 1. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia perlu menambahkan keterlibatan peran masyarakat (citizen participation) di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) terhadap Permasalahan HAM, termasuk mekanisme “kemitraan” serta “ruang kritis” bagi penerima layanan, guna menunjang peningkatkan kinerja Yankomas di wilayah; 2. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah perlu menyediakan sumber daya manusia yang khusus menanganai pengaduan masyarakat atas permasalahan HAM. Selain itu perlu disediakan sarana informasi bagi PK berupa bagan/ alur/ mekanisme kerja Yankomas, serta ruang khusus untuk melayani pengaduan masyarakat; dan 3. Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan perlu melakukan penelitian serupa pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya (selain Jawa Tengah) agar diperoleh deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan Yankomas di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kemenkumham, yang kemudian dapat dijadikan bahan kebijakan Menteri Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan Yankomas selanjutnya.
Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran/Analisis Dampak Hukum dan HAM atas Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi
[Hak Asasi Manusia]
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. Dra. Poerwati, M.Si Rooseno Harjowidigdo, S.H., M.Hum. Marwandianto, S.Sos Firdaus, S.Sos., M.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Denny Zainudin, S.H., M.H. Nicken Sarwo Rini, S.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang-undangan Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran 1. Apa urgensi dilakukannya ratifikasi perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran? 2. Apa substansi dan alasan yang diatur dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran? Data primer yang langsung diperoleh dari Competent Authority di tingkat pusat serta Data Sekunder Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dan Rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. 1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Sebagai Central Authorities, perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (termasuk Aparat Penegak Hukum) yang menangani kasus ekstradisi seperti kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, serta Kementerian Luar Negeri RI dalam hal menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga proses administrasi dan teknis pelaksanaan ekstradisi berjalan efektif dan efisien. 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Perlu mempertimbangkan dampak hukum dan hak asasi manusia berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian adn Pengenbangan Hukum dan HAM pada saat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.
Kajian Efektivitas Penegakan Hukum oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kekayaan Intelektual
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Kekayaan Intelektual 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI belum secara siginifikan berkontribusi dalam proses penegakan hukum, utamanya pada tingkat wilayah; dan 2. Pembinaan karir PPNS KI belum terstruktur dengan rapi; - Minimnya pendayagunaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) di daerah dalam proses penegakan hukum KI menjadi permasalahan krusial. Dikaji dari segi efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual 1) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk: ? Menambahkan wewenang PPNS KI untuk mencakup proses mediasi penal penyelesaian sengketa KI. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong perubahan undang-undang KI yang berlaku saat ini. Rekomendasi ini dirumuskan dengan mengingat bahwa mekanisme penegakan hukum berdasarkan undang-undang KI yang ada mengadopsi model kuasi perdata-pidana; ? Meningkatkan koordinasi internal antara pusat dengan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kompetensi, serta fasilitasi akses informasi yang seluas-luasnya kepada PPNS KI mengenai produk-produk hukum yang sudah diterbitkan di tingkat DJKI (misalnya, data permohonan dan [endaftaran KI); dan ? Meningkatkan eksistensi PPNS KI di tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi mekanisme penegakan hukum KI kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek. 2) kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk : ? Perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif khusus kepada pejabat PPNS KI, baik yang berada di DJKI maupun Kantor Wilayah, agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier pegawai. Insentif yang dilakukan dapat berupa: (i) tunjangan khusus bagi para PPNS, dan (ii) pengangkatan PPNS KI sebagai jabatan fungsional. Pilihan kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi para personel PPNS KI yang ada.
Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi Penelitian Kajian Naskah Akademis RUU tentang Mahkamah Konstitusi
[Hukum]
Suharyo, S,H...M.H. Bungasan Hutapea, S, H. Hilmi Ardani Nasution,S,H. 2017 Balitbangkumham sekretariat jendral,mahkamah konstitusi. Hakim Konstitusi 1.Apakah pola rekrutmen hakim konstitusi dengan pengajuan masing-masing3 acalon dari mahkamah agung,3 orang dari perwakilan rakyat,3 rang dari presiden sudah menjamin integritas,profesionalisme,dan kenegarawanan hakim konstitusi ? bagaimana menampung aspirasidari warga masyarakat yangdalam mendukung proses rekrutmen tersebut? 2. apakkah mekanisme/prosedur pengawasan terhadap hakim konstitusi terkendala secara internal atau dianggap dapat mengganggu indenpendensi hakim konstitusi? Bagaimana model yang tepat dalam mengawasi hakim konstitusi? kualitatif untuk mengetahui paktik hukum pembentukan mahkamah konstitusi di indonesia,serta mengidentifikasi dan memberikan konstribusi dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstittusi dan pengawasan hakim konstitusi dalam memberikan solusi dan rekomendasi agar dapat memperbaharui undang undang mahkamah konstitusi. 1.perubahan pasal 20 undang-undang 24 tahun 2003 2.merubah pasal 24 B UUD 1945 menjadi pasal 24 c
Kompilasi Hasil Kajian Isu HAM Aktual
[Hak Asasi Manusia]
Rooseno Harjowidigdo Firdaus Donny Michael Yuliana Primawardani Hidayat Penny Naluria Utami Denny Zainudin Marwandianto 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Isu Ham Aktual 1. Apa yang dimaksud pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas? 2. Apa saja jenis dan bentuk panduan pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas? rasional, empiris dan sistematis (1) Panduan Pelayanan Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas; (2) Dampak Industri Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; (3) Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana; (4) Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; (5) Pencegahan Pengiriman TKI yang Non Prosedural ke Luar Negeri (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam); (6) Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Anak Dalam Perpektif Hak Rasa Aman; (7) Dunia Cyber dan HAM : Kerahasiaan Data Pribadi Melalui Sarana Elektronik; (8) Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilu dari Perspektif Hak Sipil dan Politik A. Penyelenggara Pemilu 1. Karena memilih dan dipilih merupakan hak maka dalam hal ini pihak penyelnggara Pemilu hendaknya terus melakukan pemilu yang akses atau prinsip aksebilitas kepada para penyandang disabilitas agar memudahkan mereka dalam berpartisipasi, dan diperlukan ide-ide inovatif terkait sistim dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif yang dapat memastikan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas sehingga terwujudnya kesetaran setiap warga negara B. Partai Politik 2. Mengingat banyaknya ujumlahpenyandang disabilitas, selain menjadi pemilih potensial / dapat mendulang suara kepada partai politik hendaknya, partai politik pun memberikan kesempatan kepada calon yang di usung dari kalangan penyandang disabilitas
Evaluasi Permenkumham tentang Tenaga Fungsional Perancang.
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Perundang undangan 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Pejabat Fungsional Perancang UU 1. Kebijakan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan belum berjalan dalam konstruksi yang ideal; dan 2. Pendayagunaan tenaga perancang di daerah belum optimal sebagaimana diatur dalam kerangka normatif pembentukan peraturan perundang-undangan. - Sebagai induk organisasi yang menaungi setiap pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut: perancang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan fungsi sebagai instansi pembina berdasarkan amanat PP 59/2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Dengan demikian, Kementerian mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah mulai dari mempersiapkan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan perancang, hingga monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin kualitas perancang. 1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI untuk: - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015, sehingga lebih menekankan mata pelajaran “Proses Penyusunan Peraturan Daerah” kepada perancang yang bertugas di Kanwil Hukum dan HAM; - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memasukkan metode pembelajaran berupa best practices dan studi-studi kasus dalam pembentukan produk hukum daerah ke dalam diklat serta pembinaan teknis bagi fungsional perancang perundang-undangan; - Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk menempatkan peserta diklat perancang pertama dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM agar melakukan magang di kantor-kantor pemerintah daerah, dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan di tataran praktis perancang di daerah; - Melakukan evaluasi terhadap nilai angka kredit yang dianggap relatif kecil oleh para pejabat fungsional perancang. 2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali untuk: - Mengintensifkan jalur pendekatan formal dan informal dengan pemerintah daerah di wilayah kerjanya agar menjaga pola koordinasi dan keberlanjutan pendayagunaan tenaga fungsional perancang yang bertugas di Kantor Wilayah; - Menyampaikan ruang lingkup perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan suatu produk hukum ketika berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Evaluasi Grade Tenaga Pos Lintas Batas
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Sekretariat Jenderal 2. Ditjen Imigrasi Pos Lintas Batas 1) Banyaknya pos-pos lintas batas yang harus dilayani petugas imigrasi; 2) Sebagian besar pos-pos lintas batas tersebut sulit dijangkau, karena tidak ada akses transportasi yang memadai; 3) Belum adanya sarana dan prasarana imperatif dan fakultatif di tempat-tempat tersebut; 4) Kekurangan tenaga SDM dan keengganan petugas imigrasi untuk ditempatkan pada pos-pos lintas batas; dan 5) Belum adanya sistem penggajian serta penghargaan (reward) yang pantas untuk petugas di daerah terpencil. - Pembangunan Kawasan perbatasan merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintahan kabinet kerja sebagaimana disebutkan dalam Nawacita poin ketiga, yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi prioritas agar penduduk setempat merasakan adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat merasakan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara termasuk yang berada di daerah pinggiran dan pelosok. Pos lintas batas imigrasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan yaitu untuk memberi pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara 1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar: - Mengalokasikan formasi penerimaan CPNS bagi penduduk di sekitar perbatasan untuk ditugaskan di pos lintas batas tradisional. - Meninjau ulang nilai passing grade dalam ujian penerimaan CPNS bagi pelamar yang berasal dari kawasan perbatasan khususnya bagi lulusan sekolah menengah umum/sederajat (SMU) 2. Direktur Jenderal Imigrasi agar melakukan hal-hal sebagai berikut -Mengevaluasi pos lintas batas tradisional yang tidak aktif dan mengkaji pendirian pos lintas batas di jalur pelintasan tradisional yang belum ada pos lintas batas, serta menyampaikan hasilnya dalam pertemuan bilateral pembahasan terkait dengan pos lintas batas dengan pemerintah Malaysia -Menempatkan Pejabat Imigrasi di pos lintas batas tradisional. -Memberikan kesempatan dan prioritas bagi pegawai di kantor imigrasi yang memiliki PLB Tradisional untuk mengikuti pendidikan pejabat imigrasi. -Melakukan analisa jabatan dan beban kerja bagi pegawai yang ditempatkan di PLB Tradisional -Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan pos lintas batas tradisional. -Melakukan sosialisasi dan bimbingan bagi kantor Imigrasi yang memiliki PLB tradisional dalam pengajuan anggaran APBN dan penggunaan PNBP untuk membiayai kegiatan operasional pos lintas batas tradisional. 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian agar: -Mengusulkan formasi CPNS untuk di tempatkan di pos lintas batas tradisional dengan memberi prioritas bagi pelamar dari penduduk setempat di sekitar pos lintas batas. -Mengkaji perlunya menambah klasifikasi jabatan dan kelas jabatan fungsional umum “Pengelola administrasi Lintas Batas” dengan grade 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM -agar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan singkat tentang fungsi keimigrasian di pos lintas batas bagi pegawai yang akan ditempatkan di PLB Tradisional.
Perbantuan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Kerusuhan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Sekretariat Jenderal 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia 1. Bagaimana bentuk kebijakan, dasar hukum, dan mekanisme permintaan bantuan pada TNI dalam menangani kerusuhan di RUTAN/LAPAS; 2. Dalam penanganan kerusuhan di RUTAN/LAPAS siapa yang paling bertanggungjawab apabila TNI dilibatkan secara langsung, dan sampai berapa lama TNI ditugaskan; dan 3. Untuk mengantisipasi kemungkinan di masa mendatang, bagaimana kebijakan mekanisme dan dasar hukum permintaan bantuan pada TNI apabila kerusuhan di RUTAN/LAPAS juga disebabkan oleh serangan bersenjata dari luar untuk membebaskan tahanan/narapidana tertentu. - Keterbatasan jumlah petugas RUTAN/LAPAS dan keterbatasan jumlah anggota POLRI di suatu tempat/daerah dalam menghadapi amuk/agresifitas penghuni RUTAN/LAPAS dengan jumlah yang melebihi kapasitas maksimal, yang disertai perusakan, pembakaran, dan penyerangan kepada petugas, menyebabkan POLRI dan jajaran petugas pemasyarakatan meminta bantuan TNI 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: - bersama TNI menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor M.HH.07.HM.05.02 dan KERMA/II/IV/2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan ke tahap Perjajian Kerja Sama untuk mengatasi permasalahan di RUTAN/LAPAS; - perlu menetapkan RUTAN/LAPAS sebagai objek vital nasional yang strategis; - perlu menganggarkan dana tanggap darurat yang disiapkan untuk pengamanan kerusuhan RUTAN/LAPAS yang memerlukan bantuan dari TNI dan POLRI; - pembangunan RUTAN/LAPAS yang baru perlu dikoordinasikan dengan pihak POLRI dan TNI agar menjamin kondisi yang aman guna menghindari potensi kerusuhan baru; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI terkait pengamanan difokuskan kepada RUTAN/LAPAS yang dikategorikan rawan kerusuhan dengan indikasi over-crowded guna mencegah kerusuhan; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI untuk mengurangi over-crowded dengan pengiriman/penitipan narapidana tertentu kepada Lembaga Pemasyarakatan Militer yang masih memungkinkan; - Perjanjian Kerja Sama dengan TNI terkait peningkatan kapasitas sumber daya daya manusia RUTAN/LAPAS melalui pelatihan, mengingat pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan menerima 14.000 personil penjaga tahanan yang sangat memerlukan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan: - Dalam menangani kerusuhan di RUTAN/LAPAS yang tidak dapat dikendalikan secara internal meminta bantuan kepada TNI melalui mekanisme di bawah kendali operasi (BKO) dari POLRI. 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia: - Menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM; dan - Memerintahkan kepada seluruh anggotanya dalam hal terjadi serangan bersenjata dari luar untuk membebaskan narapidana di RUTAN/LAPAS agar responsif melakukan tindakan penegakan hukum mulai dari preventif sampai dengan represif sesuai prosedur tetap yang berlaku di TNI.
Hasil Penelitian Keimigrasian
[Hak Asasi Manusia]
1. Boedi Prayitno 2. Poerwati 3. Arief Rianto Kurniawan 4. Yuliana Primawardani 5. Ricky Rahmawan 6. Anita Marianche 7. Agusta K. Embly 8. Cucu Koswala 9. Elfinur 10. Yurita Soraida 11. Novia Swastika 12. Hidayat 13. Budi 14. Dani Ariana 15. Yulianto 16. Tony Yuri Rahmanto 17. Andi Rahmansyah 18. Yulian Fernando 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Imigrasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Imigrasi Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan dan pengawasan pengungsi dan pencari suaka di tempat penampungan maupun di luar penampungan oleh Rumah Detensi Imigrasi? Penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif (1) Peran Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2) Pencegahan Pengiriman TKI Non Prosedural ke Luar Negeri, (3) Pemetaan Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Perbatasan dan (4) Penelitian tentang Pengelolaan dan Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi di Tempat Penampungan Maupun di Luar Penampungan oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. a. Dari sisi regulaso, perlu segera melakukan pembaharuan perjanjian bilateral antar negara di wilayah perbatasan terkait dengan Border Cross Agreement atau Border Trade Agreement. Hal demikian menjadi penting karena perjanjian sebelumnya sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga berpotensi terjadinya kerawanan di perbatasan. b. Perlu adanya penambahan jumat pejabat imigrasi dan petugas imigrasi yang telah mengikuti pengingkatan kompetensi terhadap tugas dan fungsi di setiap TPI/PLB di wilayah pemetaan. c. Perlu adanya pembangunan Pos Lintas Batas, perbaikan Pos Lintas Batas dan peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun Pos Lintas Batasdi perbatasan seperti peralatan pendukung pemeriksaan dokumen serta kendaraan operasional. Hal yang demikian di perlukan agar dapat meminimalisir terjadinya kerawanan keimigrasian d. Perlunya koordinasi sinergis dan intensif dengan cara membuka jejaring terhadap aparat keamanan serta seluruh stakeholders terkait dengan wilayah perbatasan dalam upaya pengawasan dan penindakan kerawanan keimigrasian di perbatasan.
Peranan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Indonesia
[Hukum]
Eko Noer Krisyanto, S.H.,M.H 2017 Balitbangkumham 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Sepak Bola Apakah Hukum mampu menciptakan stability, predictability, dan fainess? Sekunder 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 3. Direktorat Jenderal Imigrasi Penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional memiliki kontribusi positif terhadap tujuan negara khususnya upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dalam Proyek Perubahan
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Aparatur Sipil Negara (ASN) a) Saat diklat dan setelah selesai diklat proyek perubahan, peserta diklat masih tetap pada jabatan dan unit yang sama, namun untuk menerapkan proyek perubahan tersebut tidak didukung dengan anggaran. b) Saat diklat dan setelah selesai diklat proyek perubahan, peserta diklat masih tetap pada jabatan yang sama, namun dimutasi pada kantor wilayah yang berbeda, sehingga penerapan proyek perubahan tidak dapat diterapkan di unit sebelumnya. c) Saat diklat peserta diklat telah merencanakan proyek perubahan, namun setelah selesai diklat alumni diklat dimutasi dan mendapat jabatan baru yang berbeda, dan tidak ada kaitannya dengan proyek perubahan. d) Belum adanya pengawasan dan pengendalian implementasi proyek perubahan di unit kerja alumni diklatpim. e) Sistem mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Kemenkumham belum memperhatikan hasil diklat proyek perubahan. Masih terdapat mutasi dan dan promosi tidak linear dan belum memperhatikan proyek perubahan yang telah dibuat oleh pejabat yang bersangkutan. f) Kurang dari 6 bulan setelah selesai diklatpim proyek perubahan, alumni telah dimutasikan ke unit yang baru. - Diklatpim tersebut menggunakan pendekatan atau pola yang baru. Tujuan kajian diklatpim ini untuk menghasilkan implikasi diklat dan kesinambungan proyek perubahan dengan pola baru tersebut. Kajian ini meliputi dua hal yaitu harapan yang ingin dicapai dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diklatpim tersebut. Kelulusan peserta diklat sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Salah satu kunci keberhasilan proyek perubahan adalah kedisiplinan dalam eksekusi, sehingga proyek perubahan dapat diimplementasikan di tempat kerja peserta diklat 1. Sekretariat Jenderal dan BPSDM perlu melakukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan proyek perubahan tersebut berjalan secara berkesinambungan dan mengendalikan agar alumni diklat proyek perubahan dapat mengimplementasikan proyek perubahan yang telah dibuat. 2. Kepala BPSDM Hukum dan HAM perlu mengembangkan model pembelajaran diklatpim terutama terkait dengan proyek perubahan dan mekanisme selama periode off campus. 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian perlu mengendalikan agar tidak memutasikan alumni diklatpim sedikitnya selama 6 bulan setelah diklat untuk dapat mengimplementasikan proyek perubahan yang dibuat. 4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian perlu memperhatikan alumni diklat pimpinan eselon 3 dan eselon 4, agar dimutasi atau dipromosikan sesuai dengan proyek perubahan yang dilakukan. 5. Sekretaris Jenderal dan Kepala Unit Eselon I/Unit Utama perlu mendukung anggaran proyek perubahan yang telah diprogramkan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Karena pada saat presentasi akhir dihadiri oleh perwkilan Unit Utama sebagai pengampu proyek perubahan. 6. Menteri Hukum dan HAM RI perlu merevisi peraturan mengenai pedoman diklat manejerial pimpinan di lingkungan Kemenkumham dengan memasukkan unsur evaluasi pasca diklat.
Optimalisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Aparatur Sipil Negara (ASN) 1. Pegawai masih banyak yang berpikir gratifikasi adalah hal yang wajar dan belum dengan tegas untuk menindak pelaku Gratifikasi, dan juga banyak yang mengetahui larangan menerima hadiah berkaitan dengan jabatan/ pelaksanaan Tugas dan fungsinya, pelaksana pelayanan publik tetapi enggan melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pada UPG setempat. 2. Belum optimal penguatan Pengendalian Gratifikasi melalui public compaingn yang artinya peningkatan anti korupsi melalui komunikasi langsung untuk dapat melaporkan ketidakpuasan masyarakat dan adanya gratifikasi dalam pemberian pelayanan, - Melihat banyaknya jenis-jenis tugas dan fungsi pelayanan publik berdasarkan ORTA Kementerian Hukum dan HAM dan pelayanan pemasyarakatan, Imigrasi, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), dalam menjalankan tugas resiko tinggi akan adanya penerimaan gratifikasi yang masih dianggap sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan yang berpotensi kearah Korupsi sesuai penjelasan peraturan Pengendalian Gratifikasi diuraikan kedalam isi Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), berupa pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, merupakan gratifikasi 1. Inspektorat Jenderal selaku Pembina implementasi Pengendalian Gratifikasi agar : a. membuka akses kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk saling bertukar informasi mengenai dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. b. Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan sasaran invidu-indivu yang berintegritas yang akan menjaga sistem dan organisasi berintegritas, bekerjasama dengan Deputi Pencegahan KPK. c. Penguatan SDM Pengelola UPG, maka tim UPG diupayakan mengikuti pembelajaran dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) menggunakan metode e-learning gratifikasi yang dapat diakses di website KPK sebagai peningkatan kompetensi UPG-UPG setempat. d. melaksanakan pencanangan anti gratifikasi dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dalam pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi sebagai kualitas peningkatan pelayanan publik serta kesiapan menuju keberhasilan peningkatan intergritas sadar diri pegawai terhadap anti korupsi. e. Diperlukan adanya platform aplikasi online UPG di Kementerian Hukum dan HAM secara nasional sama, agar memudahkan dalam pelaporan dan penanganannya bekerjasama dengan KPK . f. Memasukkan silabus mata kuliah pengendalian gratifikasi kepada peserta diklat manajerial ,tehnis, AKIP dan AIM di BPSDM Kementerian Kementerian Hukum dan HAM sehingga para pejabat dan pegawai diklat dengan kuat memupuk memahami secara integritas untuk pelaksanaan kepatuhan pengendalian gratifikasi dan dilaksanakan dengan tegas. g. Pengukuran Indeks Kepatuhan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Pengukuran ini dilakukan menggunakan metode evaluasi dan survei terhadap: Pemahaman ASN dan stakeholders mengenai gratifikasi, termasuk pemahaman proses dan mekanismenya, serta manfaat yang didapatkan dari PPG,Komitmen instansi terhadap pelaksanaan PPG,Ketersediaan aturan pengendalian gratifikasi serta peran UPG,Kepatuhan ASN dan stakeholders terhadap aturan pengendalian gratifikasi,Keterlibatan stakeholders; dan Kendala-kendala yang dihadapi, dengan mengevaluasi dilakukan penilaian terhadap proses dan perangkat implementasi PPG. h. Reward dan Punishment berjalan dengan baik. Apabila melanggar hukum gratifikasi dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat, pemberian promosi dan mutasi berdasarkan penilaian kinerja dan integritas. 2. Perlu dilakukan penguatan peran UPG, yaitu : a. Sebagai pengambil keputusan, bahwa UPG harus menyampaikan rekapitulasi atas hasil reviu UPG terhadap laporan gratifikasi yang diterima dari Pelapor ataupun laporan nihil, agar dapat disesuaikan pada kasus-kasus yang ada di pelayanan publik bidang Imigrasi, AHU, KI dan di Lembaga Pemasyarakatan adanya gratifikasi pada unit kerjanya. b. Setiap UPG pada Unit kerja diwajibkan membangun lingkungan pengendalian Zona Integritas menuju WBK /WBBM dengan melakukan kegiatan : - memberikan data-data titik-titik rawan gratifikasi (Mencari titik-titik lemah penerimaan GRATIFIKASI dilingkungan kerjanya) - Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan organisasi dan Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan tujuan untuk meminilasir resiko yang telah terindikasi ; - Menginformasikan dan dikomunikasikan, sosialisasikan kepada seluruh pihak terkait pegawai dan masyarakat pengguna layanan/ pihak swasta sebagai mitra untuk diminta menandatangani kesepakan bersama untuk tidak melakukan Gratifikasi
Laporan Nasional Hak atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
Firdaus, S.Sos., M.H. DR. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarworini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si, Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2017 BALITBANGKUMHAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan Hak atas rasa aman - extend measure keamanan yudisial dan keamanan fisik. Kedua dimensi tersebut diturunkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) indikator yang dikategorisasikan ke dalam tiga indikator: struktur, proses, dan hasil. sisi rights in principle: 1. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyeleraskan norma tentanghak atas rasa aman sebagaimana tertuang di dalam UU 39/1999 tentang HAM dengan pengaturan di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini, penyelarasan perlu memberi tekananpada pengertian fundamental tentang konsep perlindungan keamanan dan kebebasan pribadi (liberty and securirty of person); sisi rights in practice: 1. Pemerintah perlu memberikan prioritas investasi penganggaran pada sumber daya manusia aparatur penegakan hukum, baik di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Pemasyarakatan. Selain dari sisi kuantitas, integrasi nilai Hak Asasi Manusia ke dalam tugas dan fungsi aparatur tersebut menjadi penting
Kajian Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan.
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Narapidana Teroris 1) Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan yang terbatas baik secara kuantitas, kualitas dan kompetensi untuk melakukan pembinaan napi teroris khususnya untuk melakukan profiling dan assesment. 2) Kondisi Lapas yang belum ideal untuk membina napi teroris seperti over kapasitas, tata ruang bangunan model lama, kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim. 3) Sistem Pembinaan Napi Teroris yang belum tersosialisasikan dan dapat diimplentasikan oleh petugas pemasyarakatan. 4) Kerjasama antar Instansi belum optimal terutama dalam tataran teknis pelaksanaannya. - Proses deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa hambatan antara lain over kapasitas lapas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan keahlian dalam proses deradikalisasi, sarana prasarana dan prilaku narapidana teroris dilapas. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan kesulitan dalam menempatkan narapidana teroris di lapas yang memiliki karakteristik khusus dan tingkat resiko yang cukup tinggi (high risk). 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar: a. Menetapkan satu Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pemasyarakatan khusus teroris yang dilengkapi sarana prasarana yang memenuhi standar keamanan narapidana resiko tinggi dan kebutuhan pembinaan/deradikalisasi khusus. b. Membangun Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM dengan BNPT yang terintegrasi dalam Pola penanganan terpadu bagi Napi Teroris dari mekanisme penempatan dan pembinaan Program Deradikalisasi serta Bimbingan Pemasyarakatan mulai dari penempatan di Brimob, Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan, penempatan pada Pusat Manajemen Deradikalisasi di Sentul Bogor. 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan: a. Membangun dan atau menyiapkan lembaga pemasyarakatan yang memenuhi kriteria Super Maximum Security (SMS) dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk menjadi lembaga pemasyarakatan khusus teroris. b. Mengevaluasi Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Manajemen Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme, yaitu terkait dengan: b.1. status Lapas Khusus Kelas IIB Sentul: Lapas Khusus Teroris Kelas IIB Sentul tidak melaksanakan seluruh tugas dan fungsi suatu lembaga pemasyarakatan, terbatas pada pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, pengamanan dan sebagian kecil tugas dan fungsi pembinaan. Sedangkan program pembinaan, sarana dan prasarana dilakukan dan tanggung jawab BNPT karena Lapas tersebut sebagai pusat deradikalisasi BNPT. Oleh karena itu Lapas Khusus Teroris Sentul, lebih tepat menjadi “ Pusat Manajemen Deradikalisasi dan Bimbingan Pemasyarakatan Bagi Napi Teroris” sesuai dengan Tugas dan Fungsi untuk penguatan keberhasilan Pembinaan dan Program Deradikalisasi.sehingga tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM terbatas membantu mempersiapkan narapidana teroris dan pengamanan. b.2. Status petugas pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Petugas pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul sebagai BKO yang bertugas sebagai tenaga pengamanan dengan penunjukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta keberadaannya tidak berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. b.3. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris terkait : -Pertukaran data dan informasi tentang tindakan terorisme yang terjadi dan ada keterkaitan dengan narapidana yang didalam lembaga pemasyarakatan, agar Pihak lembaga pemasyarakatan dapat melakukan tindakan preventif termasuk penempatan Narapidana Teroris -Peningkatan pelaksanaan program deradikalisasi terpadu (dengan bekerjasama dengan instansi K/L, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, masyarakat) di semua lembaga pemasyarakatan yang membina napi teroris baik secara kuantitas, kualitas dan anggaran. -Peningkatan optimalisai pembinaan Program Deradikalisai terpadu melaui Rapat Koordinasi Penanganan Teroris pertriwulan, sesuai perkembangan hasil assessment. c. Menempatkan Napi teroris kategori high risk (tingkat resiko tinggi dan radikal level 1 dan 2) pada Lapas Super Maximum Security (SMS). d. Menempatkan petugas pemasyarakatan di cabang Rutan Mako Brimob dengan status BKO guna mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam penanganan napi teroris mulai proses penyelidikan/penahanan oleh Densus 88 di Mako Brimob untuk melakukan profiling dan assesment napi teroris serta ketertiban administrasi tahanan, untuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta bimbingan setelah menjalani hukuman. e. Melakukan sosialisasi secara berkala dan mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris kepada seluruh atau Lapas yang membina Napi Teroris. f. Menyempurnakan Standar Operating Prosedure (SOP) Profiling dan Assesment Napi Teroris, yaitu : -Kompetensi Petugas Minimal S1, mempunyai keahlian dan/atau memiliki pengalaman dalam profilling dan assement resiko. -Pelaksanaan profiling dan assement resiko harus dilakukan oleh suatu TIM yang terdiri dari beberapa petugas yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam dan berasal dari berbagai instansi yang terkait untuk mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif tingkat resiko dan radikal untuk menempatan napi teroris. -Melakukan evaluasi penilaian terhadap napi teroris mengenai perkembangan tingkat risiko dan radikal untuk pembinaan lebih lanjut, yang ditetapkan oleh sidang TPP. (narapidana yang tingkat radikalisme tinggi dan narapidana yang masa hukuman pidana nya lama) -Menyusun SOP Pembinaan Napi Teroris yang terintegrasi antar ketentuan yang di tetapkan Ditjen Pemasyarakatan dengan BNPT, sebagai dasar peyusunan program/kegiatan dan anggaran pembinaan. g. Mengajukan formasi CPNS petugas pemasyarakatan dari beragam latar belakang pendidikan yang dapat mendukung program pembinaan dan deradikalisasi ( Sarjana Agama, Psikolog). h. Melakukan assesmen (integritas dan kompetensi) terhadap petugas pemasyarakatan yang membina narapidana teroris atau yang akan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus teroris i. Merotasi petugas pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul maksimal dalam 1 (satu) tahun sekali, agar tidak terkontaminasi pengaruh paham ideologi radikalisme mengingat pembinaan dilakukan melalui pendekatan individual (kedekatan petugas pada warga binaan teroris). j. Meninjau kembali dan merehab desain bangunan lembaga pemasyarakatan blok khusus napi teroris agar sesuai dengan standar keamanan dan kebutuhan pembinaan/deradikalisasi. 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan tentang profiling dan assement narapidana teroris
Kajian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Ditjen Hak Asasi Manusia 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Narapidana (1) analisis tren kapasitas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dan jenis kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir: (2) analisis kebijakan pengampunan (grasi dan amnesti) dalam tataran yuridis; (3) dampak Grasi atau Amnesti pada negara-negara yang sudah lebih dulu menempuh langkah tersebut; dan (4) penyusunan parameter pemberian grasi atau amnesti kepada narapidana - Overkapasitas di Lapas/Rutan merupakan permasalahan yang serius serta sulit untuk dijabarkan,terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat ditempuh oleh negara-negara yang mengalami permasalahan over-kapasitas di penjara. Adapun strategi yang diajukan tentu didasarkan pada standar internasional tentang pemidanaan (sentencing) dan penghukuman (punishment), tanpa mengecualikan norma-norma hak asasi manusia yang berlaku (1) Jalur Grasi. Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan langkah-langkah pemberian Grasi kepada Narapidana dengan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan (Pasal 6A UU Grasi) sebagai berikut: i. Menteri menginstruksikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan penelitian dan/atau mengumpulkan informasi dari masyarakat, Kepala Lapas atau Kepala Bapas dalam rangka pengusulan terpidana yang akan diberikan grasi, yang meliputi: anak bermasalah dengan hukum, yang berusia di atas 70 tahun, narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pemidanaan, terpidana yang menyisakan 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun masa pemidanaan, dan narapidana yang menderita sakit berkepanjangan; ii. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Menteri menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah memetakan dan mengusulkan para terpidana tersebut agar mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; iii. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menyusun pertimbangan hukum pemberian Grasi kepada Presiden. (2) Jalur Amnesti. Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan dua tahapan perumusan kebijakan Amnesti bersyarat kepada Narapidana sebagai berikut: i. Perencanaan a. Konsultasi publik. Tahapan meliputi kegiatan sosialisasi serta dengar pendapat dengan masyarakat tentang rencana amnesti. Dapat dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM, UPT, serta melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Konsultasi publik akan menghasilkan: kualifikasi narapidana dan kejahatan yang akan diampuni, penentuan akibat hukum amnesti, serta penentuan syarat amnesti. b. Penentuan kualifikasi narapidana. Kualifikasi narapidana dapat mempertimbangkan alasan kemanusiaan seperti: penyandang disabilitas, lansia, sakit berkepanjangan, dan anak. c. Penentuan kualifikasi kejahatan. Kualifikasi kejahatan dapat mempertimbangkan arah kebijakan penanggulangan kejahatan nasional, misalnya: mengampuni seluruh pengguna narkoba dan/atau seluruh pelaku tindak pidana umum dengan sisa masa pidana satu tahun. Pengecualian perlu dilakukan kepada: residiv. d. Penentuan akibat hukum. Akibat hukum dari kebijakan amnesti dapat meliputi: bebas dari hukuman penjara. e. Penentuan syarat. Amnesti dapat menyaratkan kerja sosial (pembersihan fasilitas umum, dll) sebagai klausul wajib bagi para penerima amnesti. Apabila tidak mematuhi maka amnesti dapat dicabut kembali. ii. Pelaksanaan a. Pemberian amnesti. Berdasarkan langkah-langkah persiapan sebelumnya, Presiden kemudian meminta pertimbangan dari DPR. b. Kerjasama. Dalam proses pemberian amnesti, Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan syarat amnesti. c. Pengawasan. Pengawasan proses amnesti dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (UPT Lapas, Balai Pemasyarakatan) dan Kepolisian setempat.
Pengelolaan Program Lapas Industri di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Warungkiara Sukabumi
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan NN Narapidana NN - NN NN
Pengelolaan Program Lapas Industri di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Warungkiara Sukabumi
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Narapidana 1) Mekanisme pengelolaan Lapas kelas III Warung Kiara Sukabumi; 2) Model kerjasama dalam pengelolaan lapas Industri; dan 3) Dampak bagi narapidana baik langsung maupun tidak langsung - Kehadiran lembaga pemasyarakatan berbasis industri setidaknya menjadi wujud nyata bagaimana pembinaan kepada warga binaan dilakukan secara maksimal. Dari hasil pembinaan itu diharapkan bisa membentuk warga binaan yang tidak hanya menjadi lebih baik lagi, tetapi juga produktif. Lapas industri bertujuan agar warga binaan yang kembali pada lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik berdasarkan keahlian yang dimiliki. Apalagi langkah tersebut merupakan tindakan nyata pemerintah hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemasyarakatan agar program lapas industri dapat berkesinambungan. f. Memastikan agar proses pengadaaan dan penjualan hasil kegiatan industri di Lapas sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas III Warungkiara agar segera menjual 200 ekor sapi yang ada sesuai aturan dan batas umur yang berlaku untuk meminimalisir potensi kerugian negara dan pelanggaran prosedur.
Pelarian Narapidana dan Indikasi Pungutan Liar dalam Layanan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru.
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Ditjen Hak Asasi Manusia 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Narapidana a) Over Capacity: Over capacity/over crowded Rutan, hal ini tercermin dengan banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yang seharusnya kapasitas 561 tapi dihuni 1593 orang (versi Rutan), namun pada saat kejadian data lebih daripada itu yaitu 1870 orang. b) Penyalahgunaan Wewenang : - Petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum optimal dengan tidak tersedianya Data Napi dalam SDP, yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan perlakuan diskriminasi dan pemerasan serta pungli dalam memberikan pelayanan dan pembinaan dengan melibatkan perantara tenaga pendamping; - Jumlah Napi yang belum kembali salah satu penyebab tidak teradministrasikan dengan baik dalam registrasi dan SDP c) Pembiaran Praktik Pungli: Praktik-praktik pungli, seperti penerapan tarif, mulai dari perpindahan kamar, menambah jam kunjungan, tingginya harga kebutuhan sehari-hari (rokok, deterjen, kopi) hingga beberapa kali lipat, bahkan sampai dengan melakukan ibadah dikenakan tarif. d) Penempatan Petugas Pemasyarakatan: Penempatan pegawai sebagai Ka. Lapas dan KPLP pada Rumah Tahanan Kelas IIB perlu mempertimbangkan hasil Penilaian Kinerja, hasil Integritas, jenjang pengalaman dalam pelaksanaan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, kompetensi komunikasi yang mencerminkan kemanusiaan dan emosional serta integritas. - Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Dalam kenyataan prinsip pemasyarakatan belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga belum mampu melakukan perbaikan dan pembinaan mental maupun spritual terhadap narapidana. 1. Menteri Hukum dan HAM, agar mengintruksikan kepada Pimpinan Unit Eselon Utama dan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan penguatan melalui “Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM” sesuai dengan amanah Reformasi Birokrasi dan pembangunan revolusi mental; 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar: a. Melakukan penguatan dan perubahan mind set pada jajaran pemasyarakatan melalui “Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM” sesuai dengan amanah Reformasi Birokrasi dan pembangunan revolusi mental; b. Merumuskan kebijakan kewenangan Kepala UPT Lapas/Rutan dibidang kepegawaian terkait mekanisme mutasi internal dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai; c. Merumuskan mekanisme penempatan pegawai (mutasi dan promosi) dengan mempertimbangkan hasil penilaian Kinerja, assesment integritas, kompetensi pegawai, dan pengalaman dalam jabatan dengan kondisi UPT yang akan diusulkan pejabatnya; d. Menyelenggarakan Diklat teknis ditempat tugas dalam bentuk In-House Training dengan tenaga pengajar sebagai mentor (praktek kerja dilapangan); e. Melakukan pemetaan penyesuaian beban kerja Lapas/Rutan disesuaikan dengan tingkat eselonering dan standar yang harus dipenuhi; f. Meningkatkan Pengawasan berjenjang sampai tingkat Lapas/Rutan. antara lain bidang administrasi (implementasi pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan), penanganan pengaduan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap hak-hak warga binaan; g. Penetapan Standardisasi pintu gerbang Lapas/Rutan guna mencegah terjadinya pelarian masal Narapidana/Tahanan. 3. Inspektur Jenderal agar mengintruksikan kepada para Kepala Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk mengoptimalisasikan pera tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Unit Pemberantas Ungli (UPP) untuk memetakan area-area resiko Gratifikasi dan Pungli dan membuat kegiatan pengendaliannya dan mensosialisasikan, mendokumentasikan serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat/Wargabinaan Pemasyarakatan. 4. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau agar: a. Membuat Peta Resiko Penanganan Ketertiban Lapas/Rutan beserta pengendalian dan mitigasi resiko serta melakukan pemantauan dan evaluasi implementasinya; b. Segera mengusulkan untuk melakukan rotasi dan mutasi petugas di Lapas/Rutan berdasarkan hasil Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan hasil assesment integritas dan kompetensi pegawai, serta pengalaman dalam jabatan; c. Melakukan pembinaan (mentor) terhadap petugas secara kontinyu dan berjenjang dibidang teknis dan meningkatkan pelayanan atas hak-hak Narapidana/Tahanan secara tepat waktu dengan pendekatan kemanusiaan berdasarkan hati nurani; d. Meningkatkan Pengawasan terhadap Lapas/Rutan antara lain bidang administrasi (implementasi pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan), penanganan pengaduan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap hak-hak warga binaan, dan implementasi Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas.
Kajian Naskah Akademik RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[Hukum]
Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M, H. Syprlanus Ariestaus, S,H., M,H. Nevey Varida Ariani, S,H., M,Hum. 2017 Balitbangkumham Sekretariat Jendral,Ditjen Administrasi Hukum Umum,Mentri Hukum badan usaha 1.Apa dan bagaimana Prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepalitan di indonesia? 2.Bagaimana akibat hukum kepalitan dan akibat hukum penundaan kewaajiban pembayran hutang? 3.Bagaimana penerapan norma dan prinsip hukum kepalitan dalam putusan peradilan? yuridis normatif 1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepalitan di indonesia; 2.Untuk mengetahui akibat hukum kepalitan dan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang; 3. Untuk mengetahui penerapan norma hukum dan prinsip hukum kepalitan dalam putusan peradilan. 1.Perlunya pembedaan peraturan antara kepalitan terhadapan baan hukum,khususnya perseroannya terbatas, dengan kepalitan terhadap orang perseorangan dan badan usaha non badan hukum,karena ada perbedaan-perbedaan prinsip didalamnya, diantaranya mengenai akibat kepalitan, mengenai on going concern, dan mngenai pertanggungjawaban . Tanpa ada oerbedaan didalamnya bisa terjadi kerancuan norma antarasatu dan lainnya. 2. Peerlunya Undang-Undang perseroan terbatas mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalh antara lain karenatidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit yang harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar utan-utannya kepada kereditornya tidak dapat dicabut kepailitannya akan tetapi perseroan terbatas tersebut demi hukum bubar. 3. Berkaitan dengan debt collection, maka perlunya pencabutan peraturan yang membatasi hak-hak dibidang hukum publik lbagi mantan dereksi, komisaris, pemegang saham ataupun sbyek hukum lainnya karen ahal tersebut tidak sesuai dengan hak ikat kepailitan yang hanya cukup mengenai harta kekayaannya saja dan tidak menyangkut hak-hak kepedatan atau hak personallainnya atau hak-hak di bidang hukum publik. 4.Penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan dalam praktek peradlan di niaga adalah telah terjadi banyak inkonsistensi putusan peradilan terhadapn prinsip dan norma hukum kepailitan sehingga terjadi pula disinkronisasi karena terjadi penyimpangan-penyimpangan prinsip dan norma hukum kepailtan dalam putusan0putusan kepailitan di peradilan niaga baik itu penyimpangan terhadap ketentuan perndang-undangan yang ada maupun penyimpangan terhadap prinsip kepailitan padaumumnya.
Upaya Pencegahan dan Pemberantsan Pelaku Peyelahgunaan Konvergesi Media Untuk Bisnis Prostitusi Online
[Hukum]
Diana Yusyanti 2017 Balitbangkumham SEKRETARIAT JENDRAL,BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,BADAN PEMASYARAKATAN, Media Sosial 1. Bagaiman upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku penyalahgunaan konvergensi media melauli media sosial: Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter untuk tujuan bisnis prostitusi onlline? 2. Bagaimana upaya pemberantasan terhadap pelaku penylahgunaan konvergensi media untuk bisnis prostitusi onlline melalui pendekatan peraturan perundang-undangan KUHP (pasal 296, 297 dan 506), UU no. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU TPPO)? Normatif Diskriptif 1. Untuk mngetahui upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku bisnis prostitusi onlline melalui media sosial (Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter). 2. Untuk memberikan masukan berupa penambahan pasal dalam RUU KUHP selain itu pembentukan payung hukum konvergensi media dalam upaya memberantas pelaku penyalahgunaan pelaku media melalui Jejaring sosial Facebook dan Blacberry massenger serta micro blogging twitter dengan mengkaji bebagai Undang-undang terkait dengan isu hukumyang sedang di teliti, yaitu KUHP pasal 55,296,297,506, UU No 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan PERDA DKI. 1. Ditunjukan kepada Dirjen peraturan perundang-undangan perlu melakukan penambahan pasal dalam RUU KUHP yang mengatur pelaku (PSK) laki-laki dan pengguna Psk laki-laki dalam kegiatan bisnis prostitusi onlline. 2. Perlu pasal yang mengatur tentang prostitusi onlline pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dantransaksi elektronik. 3. Perlu dibuat pembentukan payung Hukum Konvergensi Media. 4. Perluadanya koordinasi yang intensif antarapara penyidik yaitu dari kementrian keminfo,kepolisian dan kejaksaan dalam menjegah pelaku bisnis prostitusi onlline. 5. Slain penyidik perlu memperkaya keilmuan dibidang teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang berkaitan dengan dunia maya agar supaya dalam melakukan pemblokiran situs-situs terkait tindak pidana pelaku bisni prostitusi onlline dapat dilakukan penyidik secara mandiri. 6. Perlu adanya pemberian sanksi dan hukum berat bagi pihak yang terlibat pornografi dan prostitusi onlline. Hukum berat itu tidak hanya untuk PSK wanita sebagai pelaku bisns prostitusi onlline, tetapi bagi pengguna PSK danmucikari sebagai pihak yang terlibaat dan mem-back up kegiatan prostitusi online. 7. Khusus untuk wilayah DkI Jakarta perlu disosialisasi kan dan di implementasikan dalam menjerat pelaku bisnis prostitusi online yaitu pasal 42 dan pasal 43 perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum 8. Perlu mengankat pasal 42 dan pasal 43 perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum kedalam KUHP untuk memberantas pelaku penyalahan pelaku konvergensi media untuk bisnis prostitusi online, baik sebagai: pelaku yaitu memberi jasa PSK dan pengguna PSK, dengan mengangkat substansi dari PERDA yaitu peraturan yang dapat menjerat pelaku (PSK).
Analisis Dampak HAM terhadap Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
[Hak Asasi Manusia]
1. Firdaus, S.Sos., M.H. 2. Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. 3. Harison Citrawan, S.H., LL.M 4. Donny Michael, S.H., M.H. 5. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. 6. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si 7. Denny Zainuddin, S.H. 8. Nicken Sarworini, S.H 9. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si 10. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. 11. Rooseno, S.H., M.Hum 12. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. 13. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 14. Andi Rahmansyah, S.E., M.M 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pidana Terorisme Permaslahan : Bagaimana Bentuk Pembahasan HAM dalam Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang sesuai dengan Prinsip Proporsionalitas deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif hubungan kausalitas antara regulasi dengan pembatasan HAM dalam konteks tindakan koersif negara terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme; dan mengetahui pembatasan HAM dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. 1. Melakukan Upaya Korektif terhadap Kinerja penegakan hukum dalam konteks penghormatan dan Perlindungan HAM. Terutama terhadap penerapan hukum Undang-Undang Sebelumnya, apakah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia. 2. Mengambil langkah-langkah Korektif terlebih dahulu tehadap upaya pengeakan hukum. 3. Bahwa Ketentuan Lain selama hukum acara pidana yang berlaku dalam hal penyidikan, yang akan diatur di dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, harus dapat dipastikan berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat serta prosedur dan mekanisme pengawasannya harus ditetapkan pula didalam RUU dimaksud.
Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dalam Sistem Hukum Indonesia
[Hukum]
Yulianto 2017 Balitbangkumham 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Permasyarakatan 3. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahanan 1. Bagaimana implementasi pelayanan tahanan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara / / Lembaga Permasyarakatan? deskriptif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak seorang tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan sampai pada tahap putusan; dan untuk mengetahui mekanisme pelayanan tahanan di masing-masing institusi penegak hukum. Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Daerah lstimewa Yogyakarta. 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Perundang-undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan, sehingga dapat pedomani oleh institusi penyelenggara pelayanan tahanan. 2. Aparat penegak hukum ( kejaksaan, kepolisian, hakim/petugas pengadilan, dan petugas rutan/lapas ) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait dengan pelayanan tahanan. 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementrian Keuangan agar melakukan penyeragaman standar biaya makan untuk tahanan baik di Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun di Rumah Tahanan Negara dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017.
Kajian Hukum dan HAM terkait Pelaksanaan APBNP Tahun 2017
[Kebijakan]
- 2017 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM 1. Lapas/Rutan tidak kondusif 2. kendala pelaksanaan pengamanan di Lapas/Rutan utamanya meliputi tidak optimalnya kondisi gedung UPT dan sistem pengamanan, serta minimnya kuantitas dan kualitas alat-alat penunjang keamanan 3. Dampak Lapas Industri terhadap warga binaan pemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh pada kondisi sistem pemasyarakatan, yaitu menambah keahlian pada beberapa warga binaan pemasyarakatan lebih produktif 4. Hak-hak dasar yang masih banyak keluhkan warga binaan dan perlu menjadi perhatian khusus diantaranya, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani, pelayanan kesehatan, dan mendapatkan makanan yang memenuhi syarat kesehatan - APBN Perubahan 2016 yang lalu telah memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi bangunan Lapas/Rutan, dukungan terhadap Lapas produksi, dan pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban 1. Pembangunan atau Renovasi Bangunan Lapas/Rutan 2. Penambahan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban 3. Dukungan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian 4. Dukungan Penanganan Masalah Narkoba di Lapas/Rutan 5. Dukungan Perawatan Kesehatan
Aspek Hukum Penegakan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia
[Hukum]
Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum. 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kemenpolhukam Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Asing 1. Bagaimana Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia di Lihat dari Aspek Hukum? 2. Apa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing Ilegal di Indonesia? Yuridis-Empiris Tenaga Kerja Asing Ilegal kebijakan terkait tenaga kerja asing ilegal 1. Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA pada jabatan apa saja yang wajib ada TKWNI pendamping 2. Mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Ketengakerjaan yang menjadi bagian penting
Studi Meta Harmonisasi Peraturan Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Untuk Kesejahteraan Masyarakat
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Daniel L. Tobing, S.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.I.P., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos. 2017 Balitbangkumham Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Badan Usaha Milik Negara, Masyarakat 1. Bagaimanakah hubungan kausalitas antara privatisasi BUMN dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? 2. Bagaimanakah harmonisasi peraturan tentang privatisasi BUMN untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia? teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan Focus Group Discussion peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Dikemukakan bahwa sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasilhasil yang dicapai, produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. a. Kementerian BUMN perlu memperbesar komposisi kepemilikan saham yang melibatkan masyarakat sesuai dengan tujuan dari privatisasi yaitu memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. Dalam mempertahankan kepemilikan negara terhadap BUMN, pemerintah tetap perlu membuat golden share sehingga dapat memveto kebijakankebijakan yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan ketika kepemilikan saham di BUMN relatif kecil. b. Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan instansi terkait perlu membuat inventarisasi bidang usaha yang tertutup (tidak dapat dimasuki pemodal asing) dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta inventarisasi sektor BUMN yang tidak dapat diprivatisasi untuk memperjelas ketentuan Pasal 77 UU BUMN yang mengatur kriteria Perusahaan Perseroan (Persero) yang tidak dapat diprivatisasi.
Perkembangan Hukum Adat Berkenaan dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus
[Hukum]
Pengarah : Ma’mum, Bc.IP, SH, MH Penangung Jawab : RR. Risma Indriyani, SH, M.Hum Koordinator : Indah Kurnianingsih, SH Ketua Tim : Suharyo, SH, MH Sekretaris Tim : Bungasan Hutapea, SH Anggota : 1. Muharjunef, SH, MH 2. J.M. Henny Wiludjeng, SH, MH (Dosen Hukum Adat, Universitas Atmajaya) 3. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH Sekretariat : 1. Sujatmiko, SH, M.Si 2. Yuditia Nurimaniar, SH, M.Si 3. RR. Sri Redjeki Sulistyaningtyas, S.Sos 2017 Balitbangkumham 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Hukum 1. Bagaimana profil hukum adat di masyarakat Papua? 2. Apakah eksistensi hukum adat di Papua dilindungi berkenaan penerapan otonomi khusus? 3. Apakah terdapat kendala-kendala berkenaan perlindungan hukum adat di Papua, dengan penerapan otonomi khusus? Normatif dan Sosiologis 1. Untuk mengetahui profil hukum adat dimasyarakat Papua. 2. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat di Papua dilindungi berkenaan penerapan otonomi khusus. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala berkenaan perlindungan hukum adat di Papua, dengan penerapan otonomi khusus. 1. Untuk mendalami, memahami dan mengetahui perkembangan yang lebih komprehensif tentang perkembangan hukum adat di Papua, penelitian hukum adat di Papua harus memfokuskan masing-masing pada wilayah hukum adat sebagai kegiatan penelitian hukum lanjutan dan harus diselesaikan dalam periode tertentu. 2. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Pada 2 (dua) pasalnya perlu direvisi: a. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kewenangan daerah Pada Pasal 4 (4) yang semula berbunyi kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diaturdalam peraturan perundang-undangan. menjadi kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk untuk perlindungan, penghormatan masyarakat hukum adat diwilayahnya. b. Untuk memperkuat tugas dan wewenang MRP Pada Pasal 20 (1). C yang semula berbunyi memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. menjadi memberikan pertimbangan dan persetujuan, serta pengesahan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. 3. Peningkatan profesionalisme anggota MRP mutlak dilakukan. Hal ini diawali dengan sistem penerimaan, pendaftaran, baik melalui penguatan sdm, dan sistem keterwakilan yang proporsional dan transparan.
Studi Meta Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Penanggung Jawab : Daniel L. Tobing,, S.H. Koordinator : Petrus Uje Palue, S.H., M.Si. Penulis Utama : Rahjanto, S.I.P., M.Si. Anggota : Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos. 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia Negara dan Masyarakat Bagaimana hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan problematika peran negara terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat dalam perspektif hak asasi manusia ? systematic review kualitatif Pemahaman yang belum merata atau bersesuaian dengan kondisi karakteristik Masyarakat Adat sebagaimana adanya di kalangan Pemerintah. Belum ada keseragaman pada semua wilayah di Indonesia dalam memberikan pengakuan secara legal atas keberadaaan Masyarakat Adat di masing-masing Pemerintah Daerah. Dari perspektif Hak Asasi Manusia seharusnya pengakuan secara legal tersebut mencakup hak-hak dasar seperti halnya hak ekonomi, sosial, budaya serta hak sipil dan politik a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui; - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar melakukan konsolidasi dengan membentuk diskusi kelompok-kelompok ahli (peer groups) dan penghimpunan pendapat para ahli di bidangnya masing-masing, seperti sosiologi, antropologi, budaya, hukum, serta hasil-hasil penelitian yang relevan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional - Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan b. Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; agar melaksanakan tindakan segera (immediate action) mendorong Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan pembentukan desa atau desa adat atau dengan sebutan lain berdasarkan asal usul pemerintahan asli di wilayah setempat agar melakukan pemantauan perkembangan maupun kemajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual c. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; agar melaksanakan tindakan segera (immediate action) untuk menetapkan pembentukan desa atau desa adat atau dengan sebutan lain berdasarkan asal usul pemerintahan asli di wilayah setempat.
STUDI META PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
T. Daniel L. Tobing, S.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.IP, M.Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos. 2017 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Narapidana Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dikemukakan permasalahan pokok yaitu: Bagaimana sintesis beberapa hasil penelitian terkait dengan pemberian hak-hak narapidana? Studi ini melakukan pengumpulan data input melalui akses internet (Google, Google Scholaar, Scopus, Jstore, Pro-request) dan penelusuran kepustakaan baik buku-buku hasil penelitian maupun jurnal, dan sebagainya. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini tercermin di seluruh dimensi kebijakan revitalisasi dan reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi ‘menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 1. Birokrasi yang panjang menjadi penyebab seringnya keterlambatan pemberian hak-hak narapidana oleh karenanya diperlukan adanya pelimpahan kewenangan kepada pihak LP untuk memberikan keputusan pemberian hak-hak narapidana. 2. Syarat penjamin yang sering tidak dimiliki oleh narapidana menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak narapidana, dan dalam proses pengawasan terdapat resiko jika penjaminnya bukan dari keluarga. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai penjaminnya. 3. Adanya biaya pemberkasan yang masih dialami oleh narapidana dikarenakan sistem online yang telah ada mengharuskan juga adanya pemberkasan sampai dengan rangkap 3. Dengan demikian diperlukan adanya pengembangan sistem online yang telah ada. 4. Tidak adanya kutipan putusan hakim menjadi kendala yang terus menerus terjadi.Dari keadaan seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT). Lembaga penegak hukum di Indonesia jalan dengan visi dan misinya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu melaksanakan internalisasi konsepsi pemasyarakatan kedalam Sub sistem peradilan pidana lainnya melalui forum Mahkumjakpol/Dilkumjakpol. 5. Dengan adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan Justice Collaborator dari instansi/lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu perlu dikaji kembali syarat-syarat pemberian hak-hak narapidana didalam PP Nomor 99 Tahun 2012.
Legitimasi Permapasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi
[Hukum]
Pengarah : Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. Penanggung Jawab : RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum Koordinator : Indah Kurnianingsih, S.H. Ketua Tim : Yuliyanto, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Fuzi Narindrani, S.H. Anggota Tim : 1. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. 2. Adnan Topan Husodo, S.Pd., M.A. (Koordinator ICW) 3. Syprianus Ariesteus, S.H., M.H. 4. Suharyo, S.H., M.H. Sekretariat : 1. Sujatmiko, S.H., M.Si. 2. Yuditia Nurimaniar, S.H., M.Si. 3. Endah Anggraini 2017 BalitbangKumHam 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Mahkamah Konstitusi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dikaitkan dengan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara? 2. Bagaimana legitimasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia? deskriptif kualitatif mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi dikaitkan dengan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui legitimasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia . Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi yang mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara, maka untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum, disarankan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berpotensi menjadi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan instrumen penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara sudah semakin mendesak mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih memiliki keterbatasan yang dapat menghambat aparat penegak hukum dalam mengedepankan aspek pengembalian kerugian negara dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
[Hukum]
Rachmat Trijono, S.H., M.H. 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Unit Eseon I Peraturan Perundangan Struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian 1. Bagaimana upaya pencegahan jual beli jabatan dalam persektif hukum? 2. Bagaimana syarat dan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi? 3. Bagaimana Draft Draft Permenkumham tentang Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Amanat Pasal 109 Ayat (4) PP No. 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS)? Deskriptif Analitik Jabatan Pimpinan Tinggi Perlu di buatkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pedoman penyusunan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil kementerian hukum dan HAM. 2. Perlu di buatkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil kementerian hukum dan HAM. 3. Perlu dibuatkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pedoman penyusunan standar kompetensi sosial kultural pegawai negeri sipil kementerian hukum dan HAM. 4. Perlu diadakan penelitian lanjutan dalam rangka pembentukan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Teknis, Standar Kompetensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Sosial Kultural.
Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Donny Michael,SH.,MH Firdaus, S.Sos., M.H. Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarwo Rini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Hak Asasi Manusia Masyarakat Bagaimana bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang sesuai dengan prinsip proposionalitas? dekriptif analisis dengan mengunakan pendekatan kualitatif bagaimana bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang sesuai dengan prinsip proposionalitas. Tujuan penelitian ini untuk memahami pembatasan HAM dalam RUU Narkotika yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas 1. Perlu ada harmonisasi mengenai definisi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika. Bagaimana RUU Narkotika mendefinisikan dan menempatkan ketiga subjek hukum dalam konteks penegakan hukum narkotika dan rehabilitasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemungkinan ditempatkannya seseorang di lembaga rehabilitasi; 2. RUU Narkotika perlu menggunakan pendekatan prinsip proporsionalitas, sebuah penghukuman sebenarnya (harus) dapat dengan tepat mengidentifikasi sejauh mana seorang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan seberapa besar kerugian yang mungkin ditimbulkan olehnya. 3. Perlu ditegaskan di dalam RUU Narkotika terkait dengan BNN sebagai badan tunggal dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang memiliki kewenangan penyadapan, penyidikan dan penuntutan satu atap dalam pemberantasan narkotika; 4. Perlu ditambahkan dalam RUU Narkotika bab khusus untuk Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena di dalam Undang-Undang Narkotika saat ini tidak ada dijelaskan lebih rinci bagaimana pengaturan tentang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
[Hukum]
Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. Syprianus Ariesteus S.H., M.H Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Bank Pemerintah dan Swasta Pengusaha Kepailitan dalam Perbankan 1. Apa dan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2. Bagaimana Akibat Hukum Kepailitan dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 3. Bagaimana penerapan norma dan prinsip Hukum Kepailitan dalam Putusan Peradilan ? Yuridis-Empiris Peraturan terkait Kepailitan Peraturan Perbankan 1. Perlunya pembedaan pengaturan antara kepailitan terhadap badan hukum, khususnya perseroan terbatas, dengan kepailitan terhadap orang perseorangan dan badan usaha non badan hukum, karena ada perbedaan-perbedaan prinsip didalamnya 2. Perlunya undang-undang perseroan terbatas mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. 3. Berkaitan dengan prinsip debt collection, maka perlunya pencabutan peraturan yang membatasi hak-hak keperdataan maupun hak-hak di bidang hukum publik bagi mantan direksi, komisaris, pemegag saham ataupun subyek hukum lainnya 4. Penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan dalam praktek di peradilan niaga adalah telah terjadi banyak inkonsistensi putusan peradilan terhadap prinsip dan norma hukum kepailitan sehingga terjadi pula disinkroinisasi antara satu putusan dengan putusan yang lainnya.
Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanahan
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H., Drs. Agusta Konsti Embly, S.H., Dipl.Ds., M.A., Dra. Novia Swastika, Gunawan Wibisono, S.E., Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si., Firdaus, S.Sos., M.H., Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si., Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si.,Donny Michael, S.H., M.H., Oksimana Darmawan, S.E., S.H., Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si., Denny Zainuddin, S.H., Nicken Sarwo Rini, S.H., Harison Citrawan, S.H., LL.M., Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H., Rooseno, S.H., M.Hum., Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H., Andi Rahmansyah, S.E., M.M., Leny Triswirly, S.H., Vieranita Herisanti, Anita Marianche, S.H., Mahda Martha, S.H., Marwandianto, S.Sos., Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 2017 Balitbangkumham Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Hak Asasi Manusia Dampak HAM Bagaimana bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas? deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam RUU Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Sedangkan tujuannya untuk memahami dan mengetahui hubungan kausalitas antara regulasi dengan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor pertanahan serta pembatasan HAM dalam RUU Pertanahan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas 1. RUU Pertanahan perlu membahas penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui lembaga non yudisial (negosiasi, mediasi, arbitrase dan peradilan adat), lembaga quasi-yudisial dan lembaga yudisial. Lembaga peradilan adat dalam RUU ini diberi penguatan kedudukan dimana lembaga tersebut ditujukan untuk penyelesaian sengketa pertanahan konvesional antar warga masyarakat dalam wilayah MHA. 2. Perlu mensinkronkan Kebijakan Satu Peta yang dilengkapi dengan mekanisme penyatuan peta pada tingkatan tapak. Satu peta pada tingkatan tapak adalah proses fasilitasi transformasi konflik yang bertujuan untuk mengubah pola hubungan dan kondisi secara struktural. Kesejajaran posisi para pihak tersebut memerlukan unsur pemerintah, pekebun kecil, pengusaha besar, masyarakat adat, penegak hukum, akademisi, dan pihak lainnya untuk berkomunikasi dengan konstruktif, mendengarkan dan berempati dengan perspektif yang berbeda, serta membangun kepercayaan untuk menuntaskan masalah batas-batas secara kolaboratif. 3. Perlu memsinkronisasi berbagai peraturan perundangundangan sektoral terkait pertanahan agar penegakan peraturan perundang-undangan menjadi konsekuen dan konsisten serta tercapai kesamaan interpretasi terhadap ketentuan perundangundangan dan tindak lanjutnya.
Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dalam Sistem Hukum di Indonesia
[Hukum]
Yuliyanto, S.H., M.H. 2017 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aparat Penegak Hukum Kementerian Keuangan Pelayanan Tahanan 1. Bagaimana implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan? Deskriptif Analitik prosedur pelayanan tahanan dalam sistem hukum di Indonesia 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan, sehingga dapat dipedomani oleh setiap institusi penyelenggara pelayanan tahanan. 2. Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/ petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan. 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan agar melakukan penyeragaman standar biaya makan untuk tahanan baik di Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun di Rumah Tahanan Negara dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar: a. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan. b. Kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka memberikan penyuluhan hukum dan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga binaan/tahanan, sehingga warga binaan/tahanan paham atas kesalahan yang telah dilakukannya.
Laporan Pengkajian Hukum di Wilayah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
[Hukum]
dd 2017 BalitbangKumHam dd Pemerintahan dd metode normatif dd dd
Laporan Pengkajian Hukum di Wilayah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
[Hukum]
- 2017 BalitbangKumHam 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Ditjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pemerintahan 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di kabupaten kapuas ? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kabupaten kapuas ? metode normatif Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada suatu lembaga yang berbadan hukum untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki negara 1. dengan adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat lebih mengikat dan mempertegas kewajiban Perseroan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Esensi dari ditetapkannya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kapuas sebenarnya sudah baik yaitu dengan maksud mengatur agar setiap Perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Terkait dengan bentuk Perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kami sarankan untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menyebutkan secara tegas Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 3. Bahwa dalam Penentuan besaran dana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebaiknya tidak menentukan besaran dana, namun perlu memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 4. Perlunya penerapan sanksi yang tegas tidak hanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas saja, namun juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketika disepakati bahwa konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sifatnya wajib bukan sukarela
Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
[Hukum]
Pengarah : Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. Penanggung Jawab : Rr. Risma Indriyani, S.H., M.Hum Koordinator : Muhammad Ramdan, S.H., M.Si. Ketua Tim : Yul Ernis, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Melok Karyandani, S.H. Anggota Tim : 1. Marulak Pardede S.H., M.H.APU 2. Syprianus Aristeus, S.H., M.H 3. Jawardi, S.H., M.H (Penyuluh Hukum BPHN) Sekretariat : 1. Maria Lamria, S.S, M.Si 2. Dian Nurcahya, S.E, M.Si 3. Kuswardini 2017 BalitbangKumHam 1. Ditjen Administrasi Hukum Umum 2. Diitjen Pemasyarakatan 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat 1. Bagaimana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat?. 2. Bagaimana Metode Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat? 3. Bagaimana Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat? Penelitian deskriptif & Yuridis-Empiris bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat; bagaimana metode penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan bagaimana dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. 1. Untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) a. Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan (misalnya: 4 kali setahun), dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik tempat maupun materinya. b. Melakukan revisi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu Pasal 8 c. Perlu peningkatan kualitas maupun kuatintas SDM tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional, melalui uji kompetensi. d. Perlu ditingkatkan anggaran penyuluhan hukum untuk kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM. e. Meningkatkan metode penyuluhan hukum secara lansung melalui ceramah dengan inovasi seni yang disesuaikan dengan kondisi peserta antara lain berupa: lawak, ludruk-ludruk, pewayangan, dan pemutaran film pendek. 2. Untuk Kepolisian a. Divisi Humas Mabes Polri dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, sebaiknya melakukan koordinasi dengan BPHN. b. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 3. Untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM a. frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan (misalnya: 4 kali setahun), dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik tempat maupun materinya. b. perlu membuat peta permasalahan hukum sebelum dilakukan penyuluhan hukum. c. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 4. Untuk Biro Hukum Pemda / (DKI, Sumut/Sulsel/ Bali) a. Perlu di programkan kembali kegiatan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Pemda. b. Perlu peningkatan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan dan penyuluhan hukum dengan skala prioritas. c. Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan di sinergiskan antar intansi. 5. Untuk Kelurahan/ Masyarakat a. Perlu aktif melakukan koordinasi dengan BPHN dalam upaya pelaksanaan penyuluhan hukum. b. Kelurahan perlu aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan materi Penyuluhan Hukum apa yang dibutuhkan oleh Desa atau Kelurahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan lokal dalam Penataan Ruang
[Hukum]
Pengarah : Ma’mun, Bc.IP., S.H., M.H. Penanggung Jawab : Rr. Risma Indriyani, S.H., M.Hum. Koordinator : Muhammad Ramdan, S.H., M.Si. Ketua Tim : Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Muhaimin, S.H. Anggota Tim : 1. Ahyar, S.H., M.H. 2. Bungasan Hutapea, S.H 3. Rosmi Darmi, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dian Nurcahya, S.E., M.Si. 2. Maria Lamria, S.S., M.Si. 2017 BalitbangKumHam 1. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, 2. Ditjen Pemasyarakatan, 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Masyarakat 1. Bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam penataan ruang di Indonesia? metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis Bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam penataan ruang di Indonesia 1. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM: a. Perlu diadakan penelitian lanjutan terkait Perlindungan hukum terhadap Kearifan Lokal dalam penataan ruang, mengingat urgensi dan implementasi dalam konteks kekinian yang ternyata masih menimbulkan problematika. b. Penelitian lanjutan dilakukan di daerah yang memiliki karakter dan kearifan lokal yang khas seperti zooning adat seperti D.I. Yogyakarta, juga dilakukan ke daerah timur seperti Papua, serta ke daerah di mana adat diperlakukan secara istimewa dan diakomodir secara khusus, misalnya saja di Kalimantan Tengah. 2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM: a. Kearifan Lokal dalam penataan ruang memiliki keterkaitan dengan dua bidang yang terdapat di Pusat Analisis dan Evaluasi, yaitu Bidang Sosial Budaya dan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait regulasi kearifan lokal dalam penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah. b. Bidang Naskah Akademik di Pusat Perencanaan bisa berkoordinasi dengan Puslitbang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM jika membutuhkan penelitian terkait penataan ruang dalam melakukan penyusunan naskah akademik Undang-Undang terkait Tata Ruang. 3. Direktur Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: a. Perlu melakukan koordinasi dan penelitian bersama dengan Balitbang Hukum dan HAM RI, karena dalam banyak hal utamanya hal teknis maka SDM di Ditjen Tata Ruang jauh lebih memahami. b. Melakukan sosialisasi dan instruksi agar penataan ruang di Indonesia mempertimbangkan pula kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundangundangan. 4. Untuk Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan: Perlu melakukan koordinasi dan penelitian bersama dengan Balitbang Hukum dan HAM RI, karena dalam banyak hal utamanya terkait penataan ruang di wilayah laut dan daerah pesisir pun perlu diteliti secara khusus. 5. Pemerintah Daerah a. Memastikan agar partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah terkait penataan ruang benar-benar diakomodir secara substantif dan bukan sekedar prosedural formil belaka. b. Pemerintah provinsi kabupaten/kota mengakomodir dan memperhatikan eksistensi kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang dalam peraturan daerah yang mengatur tata ruang. 6. Mempertahankan regulasi tingkat nasional terkait penataan ruang karena sudah cukup baik, jika ada permasalahan itu terjadi dalam tataran implementasi dan pemahaman yang berbeda. Koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait menjadi penting sebagai solusi.
Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Peradilan
[Hukum]
Djamilus 2017 BALITBANGKUMHAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Peraturan Perundang-undangan MA, MK, dan KY 1. Bagaimana peranan lembaga pengawas terhadap aparat penegak hukum di lingkungan peradilan? 2. Apa kendala lembaga pengawas dalam melakukan pengawasan aparat penegak hukum di lingkungan peradilan? Dan bagaimana solusinya? deskriptif analitik mengetahui dan menganalisis peranan lembaga pengawas terhadap aparat penegak hukum di lingkungan peradilan, dan menganalisis kendala dan solusi lembaga pengawas dalam melakukan pengawas terhadap aparat penegak hukum di lingkungan peradilan 1. Untuk mengoptimalkan kinerja lembaga pengawasan, perlu ditingkatkan SDM melalui pelatihan pengawasan, dan Bawas Mahkamah Agung seyogianya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain (seperti KY, Ombudsman, dan KPK) 2. Agar Bawas dapat bekerja independen secara kelembagaan, perlu Bawas di posisikan di bawah Ketua Mahkamah Agung
Paparan Hasil Kajian Indikator Hak Memperoleh Keadilan di DIY Tahun 2018
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Masyarakat - Normatif, deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak dasar pada kelompok miskin dan terpinggirkan berdasarkan UUD 1945 dan Prinsip Universal HAM. Melalui akses terhadap Pelayanan hak-hak dasar, peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa non formal, bantuan Hukum dan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam - hak memperoleh keadilan khususnya bagi masyarakat marginal, perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. - mendorong Pemda untuk membuat Perda untuk mengatur tentang pemberian akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin - penambahan anggaran dalam pemberian bantuan hukum - mendorong Pemda di DIY untuk membuat Perda tentang penyelesaian sengketa diluar peradilan atau non formal - Peningkatan jumlah Mediasi, Sidang keliling - Penambahan jumlah Litmas dalam perkara pidana anak - perlunya kesamaan presepsi antar penegak hukum
Kajian Indikator Memperoleh Keadilan di Sumatera Utara
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia Masyarakat Bagaimanakah tingkat perlindungan hak memperoleh keadilan dihubungkan dengan indikator hak memperoleh keadilan di Wilayah Sumatera Utara? metode deskriptif 1. Dimensi keadilan secara prosedural, 2. Akses keadilan bagi masyarakat marjinal; dan 3. Akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. 1. Kepada Pemerintah Daerah, agar segera membentuk peraturan daerah tentang Bantuan Hukum yang mengakomodir dana bantuan hukum dari APBD sehingga akses masyarakat miskin terkait bantuan hukum lebih terakomodir dan tidak hanya bergantung kepada APBN; 2. Kepada pihak pengadilan, agar segera mengangkat penerjemah dan/atau pendamping bagi kaum disabilitas. Agar ketika ada kaum disabilitas yang berhadapan dengan hukum dapat dibantu dan didampingi. Selain itu, agar pengadilan meningkatkan mutu layanannya sehingga dapat memperoleh predikat ISO 9001:2008 atau 9001:2015.
Hak Memperoleh Keadilan dalam Bantuan Hukum bagi Warga Negara Indonesia (Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu)
[Hak Asasi Manusia]
Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia Masyarakat 1. Adanya permasalahan yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu kesulitan dalam mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah 2. Kesulitan Masyarakat dalam mengakses dana bantuan hukum 3. Jumlah Pengacara yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum tidak tersedia secara proporsional untuk melayani masyarakat miskin 4. Jumlah Organisasi Bantuan Hukun yang terakreditasi kurang memadai Pendekatan Normatif dan Empiris Akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu terutama bagi mereka yang sedang berhadapan maupun bermasalah dengan hukum sangat minim, sehingga digambarkan cara mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengakses dana bantuan hukum -
Kajian Hak Asasi Manusia Indikator Hak Memperoleh Keadilan di Sulawesi Utara
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia Masyarakat - Pelaksanaan Koordinasi, Pengumpulan data, Wawancara Hak memperoleh Keadilan dai beberapa instansi terkait yang ada di Sulawesi Utara dan juga Hak Memperoleh Keadilan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kajian Hak Memperoleh keadilan 1. Perlunya ada kerjasama antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI untuk mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Utara dapat membuat PERDA tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 2. Alokasi Anggaran untuk kegiatan kajian HAM perlu ditingkatkan karena tahun 2018 dari 15 Kab/Kota hanya terdapat 1 kali anggaran untuk melakukan pengumpulan data di Kab/Kota
Kajian Hak Memperoleh Keadilan di Sulawesi Tenggara
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 BALITBANGKUMHAM Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Masyarakat 1. Dimensi Keadilan secara procedural 2. Akses keadilan bagi masyarakat marjinal 3. Akses Keadilan pada penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan, dan pendekatan Konseptual Akses Keadilan bagi para masyarakat untuk melaksanakan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di Sulawesi Tenggara -
Kajian Indikator Hak Memperoleh Keadilan di Wilayah Provinsi Riau Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2017 BALITBANGKUMHAM nn Masyarakat nn analisis deskriptif nn nn
Hak Memperoleh Keadilan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan Masyarakat bagaimanakah pemenuhan hak memperoleh keadilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur? 1. Wawancara tidak terstruktur; 2. Kuesioner (lembar meta data); dan 3. Study dokumen. Hak atas keadilan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk diimplementasi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya persamaan dan keadilan dalam suatu proses peradilan. Menerangkan bagaimana cara memenuhi hak memperoleh keadilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur nn
Kajian HAM Hak Atas Rasa Keadilan di Aceh tahun 2018
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia , Ditjen Pemasyarakatan Masyarakat Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Hak Atas Rasa Keadilan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh berdasarkan pengembangan indikator hak atas rasa keadilan? yuridis normatif dan yuridis empiris Pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Dasar pada kelompok miskin dan rentan serta terpinggirkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 dan Prinsip Universal HAM, melalui akses terhadap pelayanan hak-hak dasar, Peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa non formal, bantuan hukum dan penguasaaan dan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan Sumber Daya Alam merupakan sasaran utama dalam Kajian Hak Asasi Manusia melalui Komponen Indikator Hak Memperoleh Keadilan Tahun 2018 ini sehingga penyelenggaraan dan ketimpangan dalam masa penegakan hukum dapat diminilisir bahkan dihilangkan demi adanya kontribusi dalam pengentasan tingkat kemiskinan 1. Sehubungan dengan pemenuhan hak atas rasa keadilan terhadap masyarakat di Propinsi Aceh masih diperlukan usaha dan kerja keras, karena masih adanya bantuan hukum yang belum dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal ini diperlukan sosialisasi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. 2. Diharapkan kepada penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengakomodir pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan secara maksimal sehingga pemenuhan hak tersebut memadai dan efektif. 3. Pemenuhan hak atas rasa keadilan kepada masyarakat yang termaginalkan seperti anak dan penyandang disabilitas perlu perbaikan dan penambahan fasilitas seperti ruangan khusus anak pada setiap LAPAS. 4. Perlu peningkatan kajian dan penelitian yang berkaitan pemenuhan HAM dalam penegakan hukum, sehingga mendapatkan kebijakan konstruktif dalam pembangunan HAM di Indonesia.
Hak Memperoleh Keadilan dengan Dimensi Bantuan Hukum di Bali
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Masyarakat 1. Bagaimana indikator memperoleh keadilan dalam bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah? 2. Apakah perlu dibentuk pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah? 3. Bagaimanakah mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah? penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum 1. bahwa jika dilihat dari presentase angka penyerapan perlu adanya koordinasi antara aparat penegak hukum untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin terkait permasalah hukum yang dialami sehingga akses bantuan yang sebenarnya ada dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan 2. Perlu ada sosialisasi yang intens terkait bantuan hukum dari perangkat desa terbawah hingga diatas terkait sosialisasi pemberian bantuan hukum kepada masyakarat miskin 3. Agar Pemeritah lebih mendorong dan dapat meningkatkan biaya kasus yang ditangani agar pemberi bantuan hukum lebih bersemangat dalam hal memberikan akses bantuan hukum lebih bersemangat dalam hal memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin
Indikator Hak Memperoleh Keadilan di Bengkulu
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham nn Masyarakat nn deskriptif kuantitatif nn nn
Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk Memastikan Peradilan berpihak pada Keadilan Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk memastikan Peradilan berpihak pada Keadilan Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur? non-probabilistik Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). - Penataan Ulang Sistem Informasi Layanan: - fokus dari perbaikan kualitas pelayanan bantuan hukum berfokus pada perbaikan sistem layanan bantuan hukum. Tujuan dari penataan ulang sistem layanan adalah untuk memerankan secara optimal Bantuan hukum, sebagai akses terhadap perlindungan dan keadilan rakyat miskin, yang meliputi, pusat pengembangan informasi layanan hukum, dan memberikan asistensi teknis –non pendampingan- hukum terkait dengan kasus hukum. -Standar Pelayan Minimal sebagai indicator minimal kinerja yang harus bias dimonitoring dan evaluasi bersama
Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Singkawang, Kalimantan Barat
[Hak Asasi Manusia]
- 2017 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat 1) Bagaimana Pemerintah mengimplementasikan kebijakannya dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin? 2) Bagaimana keberadaan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan perbandinganya dengan ketersediaan pengacaranya? 3) Bagaimana pula pelaksanaan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis? yuridis normatif dan metode yuridis empiris Informasi, data, dan faktor-faktor Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu , termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional harus melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di daerah, sejak dari proses Verifikasi hingga proses pencairan anggaran. 2. Harus dilakukan sosialisasi ke sebagian wilayah tempat Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi berdomisili. 3. 4. Agar dalam proses Verifikasi dan Akreditasi ke depan, Penyelenggara Bantuan Hukum dapat mempertimbangan Organisasi Bantuan Hukum di daerah Kabupaten/Kota, hal ini bertujuan agar Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini dapat menjangkau masyaakat di pelosok daerah
Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum
[Hukum]
Nevey Varida Ariani, S.H., M.H., Muhaimin, S.H., Ahyar, S.H., M.H., Ismail, S.H., Dra Evi Djuniarti, M.H., Harison Citrawan, S.H., LL.M., 2016 Balitbangkumham Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kelurahan, Pemda/Pemkot, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan BPHN. Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat Apakah ketentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum masih relevan dengan perkembangan saat ini dan program revolusi mental bagaimanakah yang tepat sebagai tolak ukur penentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum dalam masyarakat serta kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian lapangan (field research) dengan cara pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pedoman wawancara. Apakah perlu penambahan kriteria untuk desa/kelurahan sadar hukum Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden, perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan progam itu fokus dan tidak tumpang tindih misal Program Penyuluhan Terpadu pada Masyarakat dan ada indikator kriteria sehingga ada program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat tepat sasaran, perlunya juklak dan juknis yang jelas antar stakeholder terkait misal: Pemda/Pemkot termasuk kementerian dalam negeri sebagai leading sector; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam membahas program keasadaran hukum dalam masyarakat atau peraturan bersama antar kementerian sehingga tidak tumpang tindih tapi saling bersinergi, pembahasan tentang anggaran jelas, akuntabel dan transparan serta SDM yang profesional terkait dengan penyuluh di lapangan.
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
Yul Ernis,SH,MH, Marulak Pardede, SH,MH, Melok Karyandani,SH , Syprianus Aristeus,SH,MH 2016 Balitbangkumham Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Anak, Biro Hukum Pemda DKI Masyarakat dan anak 1. Bagaimana pandangan aparat terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Sistem Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012?. 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi Anak pelaku, korban dan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 3. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Anak ? kualitatif Kesadaran Hukum Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan pelatihan TOT terpadu dengan kurikulum dan narasumber yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi yang relevan serta sasaran pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan keterpaduan dalam penanganan SPPA 2. Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan hukum bagi Aparat Penegak hukum masyarakat dengan melibatkan APH yang sudah memahami UU SPPA secara komprehensif. 3. Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, termasuk advokat menggunakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS secara lebih intensif. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. perlu merekrutmen pegawai dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang Psikolog, krimonolog, ahli pidana, dan sosiolog yang bekaitan dengan sistem peradilan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak-Anak binaan juga dalam hal ini perlu kerjasama dengan Universitas/ LSM/Lembaga profesional lainnya. b. perlu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian lainnya serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya agar bagi pelaku Anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA dapat disalurkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA. c. Perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan kabupaten/kota. d. Perlu berkordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara yang kondusif untuk menghindari Anak ditahan selama proses peradilan. e. Perlu mengkaji kembali Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaan diversi dilapangan. 5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM perlu melaksanakan sosialisasi Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bekerjasama dengan Pemda dengan melibatkan SKPD terakit, seperti Dinas Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk aparat wilayah seperti Lurah, Kepala Desa, hingga RT dan RW dengan pemda. 6. Perlu mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi
[Hukum]
Mosgan Situmorang, S.H., M.H.; Djamilus, S.H.,M.H.; Syprianus Ariesteus, S.H., M.H.; Harison Citrawan, S.H., L.LM,; Fuzi Narindrani, S.H.; Febriany Triwijayanti, S.H 2016 Balitbangkumham Ditjen PAS, Kepolisian, Kejaksaan, KPK,Mahkamah Agung, IKAHI, AAI,MUI, NU, PGI, KWI, Pakar Pidana Hukum Pidana Bagaimana pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi?; Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi?; Bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi?; Apa aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi? metode kwalitatif Untuk mengetahui pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi; Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi; Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi; Untuk mengetahui aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Dengan adanya polemik mengenai keberadaan PP 99/2012 di mana ada pembedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana korupsi maka disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator); Perlu sosialisasi mengenai hak hak narapidana khususnya narapidana korupsi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan remisi; Diharapkan ketentuan mengenai Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 277; Dengan adanya kondisi faktual di atas, maka kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakatseperti media, lembaga non pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyaraktan dapat berjalan secara optimal; Agar dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan danpembalasan
Efektivitas Forum Mahkumjakpol dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika
[Hukum]
Muhar Junef, S.H., M.H. Bungasan Hutapea, S.H. Ellyna Syukur, S.H. Suharyo S.H. Muhaimin, S.H. 2016 Balitbangkumham Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, BNN Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial 1. Bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi? kualitatif 1. Efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika; 2. Merumuskan kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi. 1. Untuk mengefektifkan forum Mahkumjakpol Plus (pusat dan daerah) yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, perlu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanggulangan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam koordinasi tersebut juga menyamakan persepsi diantara pihak, dan dapat dilakukan setiap saat dan/atau secara berkala dalam menangani tindak pidana narkotika. Perlu juga koordinasi dan kerja sama dalam bentuk sinkronisasi dan distribusi informasi guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum. 2. Perlu kejelasan pendelegasian tanggung jawab tersangka/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dititipkan ke lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi menjalankan fungsi pengawasan, tetapi keamanan klien yang bersangkutan tetap merupakan tanggung jawab penyidik. 3. Pihak Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga yang paling berkepentingan dalam penanganan kasus narkotika perlu mempunyai petunjuk teknis dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi dengan didukung penguatan organisasi dan anggaran. 4. Untuk mendukung forum Mahkumjakpol Plus, perlu dilibatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota dan Organisasi Profesi serta Non Government Organisation (NGO).
Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
[Hukum]
Syprianus Aristeus, SH, MH, Hendry Donald Lumban Toruan, SH, MH, Eko Noer Krisyanto, SH, MH, Sujatmiko, SH, M.Si, Yuliyanto, SH, MH 2016 Balitbangkumham Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum RI sp 1. bagaiman Perubahan mendasar dari pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 20015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 2. Apa dampak positif dan negatif pelaksanaan Pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 3. bagaimana model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam penguatan demokrasi di Indonesia mtd Perubahan mendasar pelaksanaan Pilkada serentak, dampak positif dan negatif Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 desember 2015 dan model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia 1. Komisi II DPR RI disarankan melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan memasukan substansi sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan telah mengikuti uji publik yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya. b. Merubah ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagai berikut c. Memasukan ketentuan didalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketentuan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibiaya oleh Anggaran Pendapatan belanja Negara 2. Komisi Pemilihan Umum agar Komisi Pemilihan Umum membuat mekanisme uji publik yang disarankan dalam penelitian ini bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan telah mengikuti uji publik yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya.
Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Ditinjau dari Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Optimalisasi Peran Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN)
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
Yul Ernis, SH, M.H dan Yuliyanto, SH, M.H 2016 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan , Kepolisian , Lembaga Perlindungan Anak Anak yang bermasalah dengan hukum 1. Bagaimana kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kualitatif Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. rekomendasi 1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. perlu menyiapkan petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang Psikolog, krimonolog, ahli pidana, dan sosiolog yang bekaitan dengan sistem peradilan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak-Anak binaan juga dalam hal ini perlu kerjasama dengan Universitas/ LSM/Lembaga profesional lainnya. b. perlu petugas LPKA yang mampu menjadi pembimbing atau pendidik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, oleh sebab itu dalam perekrutan pegawai/petugas LPKA harus dimasukkan kriteria khusus terkait profesi pembinaan. c. Penambahan kuantitas pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA. d. perlu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kementerian terkait lainnya agar untuk pelaku Anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA dapat disalurkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA. e. Perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. f. Perlu berkordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara yang kondusif untuk menghindari Anak ditahan selama proses peradilan. 2. Pemerintah, agar lebih memperhatikan kondisi LPKA seperti kurangnya sarana dan parasarana dan kebersihan sel, agar tidak menjadi permasalahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 3. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya ikut serta membina Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga setelah Anak yang konflik dengan hukum setelah keluar dari LPKA tidak melakukan kesalahan lagi serta mantan anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasa dikucilkan.
Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia
[Hukum]
Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. 2016 Balitbangkumham Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Majelis Adat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Instansi terkait, akademisi, dan tokoh masyakarat 1. Bagaimana pelaksanaan hukum Qanun jinayat dan lembaga terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh? 2. Bagaimana legitimasi pemberlakuan Qanun jinayat terkait dengan hukum nasional? 3. Apa hambatan pelaksanaan Qanun jinayat di tengah budaya hukum masyarakat? Metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. membandingkan antara undang-undang dan syariat Qanun karena adanya ketidakharmonisan antara keduanya dalam hal pemberian hukuman Perlu dibentuk semacam forum komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang secara rutin melakukan diskusi ilmiah dan sosialisasi Qanun syariat di Aceh serta perlu badan koordinasi/badan kerjasama antar instansi untuk mengevaluasi dan mendukung pelaksanaan yang lebih baik, dan perlunya peningkatan sumber daya manusia dan anggaran di lembaga-lembaga terkait pelaksanaan Qanun jinayah dan syariat Islam di Aceh.
Upaya Penanganan Konflik di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Bengkulu
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik Sosial di Pilkada
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pemulihan Hak Ekonomi Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil
[Hak Asasi Manusia]
RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum, Dra. Poerwati, M.Si., Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si., Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si, Oksimana Darmawan, S.Sos., Firdaus, S.Sos., M.H., Donny Michael, S.H., M.H., Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M Anita Marianche, S.H., Marwan Dianto, S.Sos 2016 Balitbangkumham Informan dalam penelitian meliputi pejabat atau staf dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Negeri, Ditjen Pemasyarakatan, Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Provinsi,, Panti Sosial Marsudi Putra, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial,, dan akademisi. Aparat penergak hukum 1. Bagaimana gambaran secara umum penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus narkoba 1. Ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional - Mengingat terdapat dua pola penanganan narkoba oleh BNN, maka khusus Penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka Rehabilitasi menjadi pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun pendekatan humanis ini seyogyanya tidak mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 2. Tim Assessment Terpadu di (Provinsi: Jawa Barat, Sulawesi selatan dan DKI Jakarta) - Tim assessment terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Mengingat Tim Assessment ini sangat dibutuhkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain melakukan penilaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka diperlukan pendekatan/ basis hak anak terutama dalam memutuskan hasil assessmentnya, guna mengupayakan perlindungan hak-hak sipil anak. Terutama mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi si anak. 3. Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Dalam hal pembentukan TAT, hendaknya langsung menunjukan Balai Pemasyarakatan sebagai anggota TAT sebagaimana Tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan anak.
Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Perundang-undangan dan Kebijakan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Implementasi Pro Justicia Terhadap Pengawaan Orang Asing
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Kesiapan Implementasi Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pada Layanan Bebas Visa 169 Negara
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengguna Dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
Tony Yuri Rahmanto 2016 Balitbangkumham Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penyalahguna (pengguna) dewasa, serta pemerintah daerah 1. Apakah pidana kurungan dan program rehabilitasi (medis dan sosial) telah memberikan kepastian hukum terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)? 3. Bagaimana alternatif penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau meneluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif. Objek penelitian dibatasi pada penyalahguna (pengguna) dewasa, selain itu penelitian ini juga dibatasi pada peran dari lembaga yang berwenang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik di pusat maupun di daerah sehingga secara empiris akan dilakukan wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan dengan rumusan masalah sebelumnya. Dari sisi normatif, penelitian ini akan menyasar pada sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksananya. 1. Dari jalur regulasi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna sehingga dapat diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapat hukuman penjara melainkan sanksi tindakan rehabilitasi; b. Perlunya penambahan pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau penguatan rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara agar rekomendasi yang diberikan selalu menjadi acuan atau pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan putusan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk memastikan apakah pengguna tersebut murni sebagai pengguna, pecandu, pengedar atau bandar sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda pada pelaksanaannya. 2. Perlu penguatan implementasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong keterpaduan paradigma atau pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian) dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun dipandang sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui: a. Optimalisasi forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) melalui sosialisasi rutin terhadap Undang-Undang tentang Narkotika, Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Kementerian/Lembaga terkaitTahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta peraturan pelaksana di masing-masing instansi terkait ataupun diskusi antar APH terkait penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna sehingga APH tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan pendekatan kesehatan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika; b. Penyempurnaan Peraturan Bersama Tujuh (7) Kementerian/Lembaga Negara terkait Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM terutama prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian menjadi penting mengingat Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang mendapat jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan oleh Negara.
Kajian Aspek Keadilan dan Inklusivitas Dalam Penempatan Tax Amnesty Bagi Para Wajib Pajak
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Fisik dan Mental Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Fisik Narapidana Terkait Makanan dan Minuman Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Kesehatan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan HAM bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Insan Firdaus, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, Nizar Apriansyah, RR. Susana Andy Meyrina 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil kajian terdapat kendala dalam penempatan auditor di kantor wilayah yaitu Pertama, secara kelembagaan struktur organisasi kantor wilayah bukan termasuk instansi pengawasan dan tidak memiliki fungsi pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya identifikasi risiko di setiap kantor wilayah untuk menentukan kebutuhan auditor di kantor wilayah. Ketiga, kurangnya sumber daya auditor yang akan ditempatkan di kantor wilayah. Sehingga penempatan auditor di kantor wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.Oleh karena itu, untuk menempatkan auditor di kantor wilayah harus dipersiapkan terlebih dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Kualitatif Penempatan Pegawai (Auditor) Rekomendasi Jangka Pendek : 1. Untuk jangka pendek, penempatan auditor di Kantor Wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan, karena secara struktur kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia belum mendukung terlaksananya penempatan auditor di kantor wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan dan menambah sumber daya manusia auditor baik yang direkrut dari internal pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maupun dari calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan peran konsultasi dan membangun e-consulting sebagai media early warning dan pencegahan yang memudahkan pegawai Kantor Wilayah untuk berkonsultasi ketika ada masalah atau hambatan. 4. Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat pusat dan provinsi, dalam rangka membantu pengawasan, pembinaan dan pendampingan Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5. Agar Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah secara aktif meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan agar setiap kegiatan di Kantor Wilayah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rekomendasi Jangka Panjang : Bahwa untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor. Oleh karena itu, terdapatbeberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Untuk jangka panjang penempatan auditor dikantor wilayah menjadi suatu kebutuhan dan oleh karena itu Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal harus mempersiapkan aturan dan element pendukung lainnya dalam rangka penempatan auditor di Kantor Wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal mempersiapkan bahan rumusan perubahan struktur organisasi tata laksana kantor wilayah dengan menambahkan ketentuan tentang tugas dan fungsi pengawasan di kantor wilayah. 3. Agar Inspektorat Jenderal melakukan manajemen risiko dengan melakukan analisis dan identifikasi risiko di seluruh kantor wilayah. Manajemen risiko diperlukan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan penempatan auditor di setiap kantor wilayah, beban kerja auditor dan sifat serta waktu penempatan auditor di kantor wilayah. 4. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal melakukan analisis kebutuhan dan penyediaan auditor di setiap kantor wilayah, sehingga diketahui jumlah auditor dan beban kerja auditor yang ditempatkan di kantor wilayah.
Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
RR. Susana Andy Meyrina, Nizar Apriansyah, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, dan Insan Firdaus 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berimbang antara implementasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian reward atas prestasi kerja selama ini hanya berupa Piagam, Sertifikat dan Plakat, sehingga belum berpengaruh pada pengembangan karier pegawai, seharusnya berdasarkan Peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 82 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Pemberian punishment sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, tentang Hukuman Disiplin, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.23 Tahun 2015, tentang “Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia“, namun sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pegawai sehingga setiap tahun jumlah pelanggaran disiplin pegawai tetap meningkat. Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Perlunya membuat kebijakan terkait pemberian reward dan punishment yang berdampak pada kesejahteraan pegawai, sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-undang No.5 Tahun 2015, tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Menyusun indicator pemberian reward dan punishment yang berimbang sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkualitas. 3. Diperlukan komitmen Pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.53Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.23 Tahun 2015. 4. Peningkatan pengendalian terhadap proses penyelesaian hukuman disiplin terhadap pegawai secara benjenjang sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang No.5 Tahun 2014.
Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Nizar Apriansyah, RR.Susana Andi Meyrina, Insan Firdaus, Trisapto Wahyu A.N dan Imam Lukito 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan BPSDM Kemenkumham Sumber Daya Manusia Berdasarkan data yang terhimpun kajian ini menyimpulkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan sistem karir di lingkungan Kemenkumham masih belum diterapkan sepenuhnya dan masih banyak kekurangan yang semestinya diperbaiki. Kendala dalam penataan sistem karir PNS di lingkungan Kemenkumham diantara adalah rendahnya SDM terutama untuk unit –unit yang berada di daerah, terbatas kesempatan mengikuti diklat, banyaknya pegawai golongan III. (tiga) terutama di Kanwil dan ditambah lagi struktur pangkat tidak diatur secara proporsional sehingga ada pangkat pejabatnya yang lebih rendah dari stafnya sehingga kesulitan dalam pembinaan, adanya dikotomi antara pegawai teknis dengan nonteknis serta sistem karir di Kementerian ini masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan, nepotisme, suka dan tidak suka (like and dislike). Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Kementerian Hukum dan HAM segera membuat Pola Karir yang baru yang mengacu pada UU ASN. 2. Langkah pertama dalam pengembangan karir pegawai adalah membuat sebuah pola jalur karir atau jenjang karir jabatan (career path) yaitu arah kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Jalur karir dibuat lengkap dengan memuat nama - nama jabatan yang dapat dan mungkin dapat diduduki oleh sesorang pegawai serta persyaratan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Pola yang dibuat tersebut akan menjadi gambaran dan panduan bagi para pegawai dan organisasi untuk mengetahui ke arah mana mereka dapat maju dalam karirnya bila mereka ”mau dan mampu”. 3. Penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi (promosi dan mutasi) PNS lebih jelas serta PNS sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan karirnya ke depan. Disamping itu, jalannya organisasi akan dapat lebih optimal dan efektif. 4. Pembatasan waktu minimal dan maksimal (disarankan 3-5 tahun) seorang pejabat menduduki suatu jabatan untuk kemudian dilakukan reposisi (promosi dan mutasi). 5. Model sistem karir terbuka perlu dilakukan hal ini berguna bagi PNS yang ingin mengembangkan karirnya di UPT yang berada di daearah (kabupaten/ kota) atau provinsi bahkan ke unit pusat terbuka lebar, PNS tidak perlu lagi ragu akan terhentinya karir pada suatu daerah dan jabatan tertentu saja, meskipun langkah ini perlu mempertimbangkan jumlah pegawai serta ketersediaan jabatan yang ada, kompetensi PNS yang bersangkutan, serta komitmen semua unsur pimpinan dalam mendukung pola open system ini 6. Kementerian perlu menyusun rencana pengembangan karir (pola karir) yang sistematis dan komperhensip terutama difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : a) Memberikan informasi pengembangan karir secara transparan, objektif dan kontinyu kepada semua pegawai. b) Peningkatan penyelenggaraan diklat teknis dan structural, yang sistematis dan transfaran dan linier. c) Agar jelas dalam penilaian sebaiknya tes kemampuan pegawai lebih kearah kuantitatif dan hasil tes tersebut sebaiknya di publish. d) Penetapan dan kesempatan mengikuti diklat sebaiknya, berdasarkan kebutuhan organiasi, hal ini berguna untuk memberikan pelatihan kepada pejabat/petugas sesuai dengan bidang tugasnya. e) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dengan mengunakan komputerisasi dengn penyediaan data base yang selalu up to date dan dapat di akses oleh semua unit organisasi. f) Khusus untuk jabatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi yang memiliki keunikan dalam bidang kerjanya perlu ada pengaturan yang lebih berkeadilan, yang terkait dengan rentang waktu karir yang sama dengan jabatan- jabatan lain di luar bidang tersebut. (jabatan di Imgrasi dan Pemasyarakatn di mulai dari esslon Vb)
Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham 1. Bagaimanakahpelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yaitu layanan pada bidang keimigrasian, bidang pemasyarakatan, bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 1.Perlu dibuat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur SOP Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM; 2.Di dalam Peraturan Menteri tersebut perlu juga diatur sanksi dan reward yang tegas dan jelas bagi unit layanan yang melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat 3.Melibatkan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penguatan pengawasan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 4.Memanfaatkan serta memperkuat teknologi informasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan memastikan bahwa yang memperoleh hak akses adalah masyarakat yang benar-benar telah menggunakan layanan,dan membuat sistem informasi yang terintegrasi ke portal kementerian 5.Perlu meningkatkan kompetensi pegawai/petugas yang melaksanakan survei dalam teknik survei, pengolahan data hingga penyusunan laporan serta pemanfaatan IT melalui bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan 6.Perlu didukung dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti anggaran, personal computer,sistem pengolah data dan lain sebagainya
Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen Imigrasi -Kementerian Pariwisata -Kementerian Luar Negeri -Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi -BNN -POLRI Jajaran Keimigrasian 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa? 2. Apakah manfaat bagi jajaran keimigrasian setelah diimplementasikannya kebijakan bebas visa? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methode) Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa, manfaat yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi. a) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada semua jajaran baik di tingkat pusat maupun pada Unit pelayanan Teknis dalam mendukung implementasi kebijakan Bebas Visa, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap pengawasan orang asing yang datang berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, perlu meningkatkan hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui promosi pariwisata seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi,Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik c.)Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Latihan untuk menambah wawasan serta kemampuan SDM khususnya yang bertugas di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) agar disesuaikan dengan keahliannya (IT, intelijen, pelayanan,pengawasan, dan penindakan). Untuk mengatasikekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; d) Perlu peningkatan sarana dan prasarana terlebih sistem IT guna mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat langsung masuk ke dalam sistem;
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen PP -Kementerian Dalam Negeri -Biro Hukum Pemda -Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Kanwil Kemenkumham RI 1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ? 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda? 3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ? Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif Ruang lingkup dan batasan kajian ini akan difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun pola hubungan koodinasi yang lebih baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (tenaga expert), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. 2. Dimasa mendatang Kanwil ex officio Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (review) peraturan daerah sebagai bagian dari executive review. 3. Kantor Wilayah harus ada Pejabat Fungsional Peneliti. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil 5. Perlu ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang menyepakati bahwa pendapat/pemikiran Perancang Kanwil perlu diakomodir 6. Kantor Wilayah Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD 7. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil 8. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.
Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -BNPT -Ditjen Pemasyarakatan -Kementerian Sosial -Dinas Sosial - Densus 88 -Kementerian Agama Lembaga Pemasyarakatan a. Bagaimana implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ? b. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme ? c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ? Memadukan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif Penelitian ini dibatasi pada Pembinaan Narapidana dalam Upaya Deradikalisassi di Lembaga Pemasyarkatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tujuan pengkajian ini, adalah untuk menyusun strategi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kerangka kerjasama lintas instansi, terjadinya suatu perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan pelaku terorisme dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme. -Agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan upaya untuk membangun pendataan narapidana teroris yang bersifat lengkap dan detil. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan menyusun model pembinaan khusus bagi narapidana teroris yang sistematis, komprehensif, humanis, dan berkesinambungan. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan meningkatkan pengetahuan petugas pemasyarakatan (baik di Lapas maupun BAPAS) dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. -Agar Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pembinaan narapidana pada umumnya, khususnya narapidana teroris. -Agar Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Ditjen pemasyarakatan, terutama dalam proses profiling dan assessment terhadap pelaku terorisme -Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal menyediakan pembimbing keagamaan yang berkualitas dan memiliki pemahaman keagamaan yang relatif tinggi, disamping itu Kementerian Agama diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap model dan kurikulum pembinaan rohani yang khusus diperuntukkan bagi narapidana teroris.
Dampak Restrukturisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Ketua : Edward James Sinaga, S.Si.,M.H Sekretaris/Anggota: Ahmad Sanusi, S.H.,M.H Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Last Sariyanti, A.Md.IP.,S.H.,M.H 3. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Kementerian Hukum dan HAM Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuannya..? 2. Apa Dampak Restrukturisasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM..? 3. Apa Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Restrukturisasi..? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Pelaksanaan Restrukturisasi, Dampak Restrukturisasi, Efektivitas Pelaksanaan, dan Kendala yang dihadapi dalam Restrukturisasi 1. Kepada pimpinan Kementerian Hukum dan HAM agar lebih mengutamakan pembinaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas tugas pokok dan fungsinya melalui penilaian kinerja bidang dan bagian dari satuan kerja tersebut dalam pelayanan publik; 2. Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan restrukturisasi organisasi pada Unit/Satker/Badan perlu dilakukan pengkajian secara seksama dengan menitikberatkan kepada kinerja organisasi dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kepada Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM perlu mengkaji ulang penggabungan Puslitbang Hukum dan Pusjianbang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit ini dapat dilaksanakan secara optimal; 4. Agar Pimpinan dan Jajaran Unit Eselon I untuk menyosialisasikan dan melaksanakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan secara konsisten dan konsekuen; 5. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Wilayah perlu penguatan organisasi terutama pada divisi teknis, yaitu masing-masing divisi teknis harus memiliki struktur sub bagian tata usaha, sehingga program yang in-line dari unit eselon I dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011, sehingga perlu amandemen Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 guna kepentingan restrukturisasi Organisasi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; 6. Perlu dilakukan pengkajian terhadap struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan struktur UPT Imigrasi agar dapat mendukung kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan (in-line); 7. Perlu membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan penyusunan, pelaksanaan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM.
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Haryono, S.Sos.,M.H Sekretaris/Anggota: Ahmad Sanusi, S.H., M.H Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Last Sariyanti, A.Md.IP.,S.H.,M.H 3. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 4. Gunawan 5. Edward James Sinaga, S.Si.,M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Direktorat Jenderal 4. Badan 5. Kantor Wilayah 6. UPT aparatur sipil negara kemenkumham 1. Bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM..? 2. Faktor penghambat pelaksanaan Reformasi Birokrasi..? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Persepsi pegawai mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Faktor-faktor penghambat dalam upaya mewujudkan keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. 1) Meningkatkan sosialisasi tentang reformasi birokrasi dan target kinerja kepada seluruh pegawai terutama di UPT Kementerian Hukum dan HAM; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Hukum dan HAM; 3) Perlu melakukan transparansi penyelenggaraan manajemen SDM aparatur di Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepuasan pegawai; 4)Perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan reformasi birokrasi dan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM.; 5) Meningkatkan sarana dan prasana terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik; 6) Melakukan analisis beban kerja pada setiap unit kerja untuk menentukan redistribusi pegawai Kementerian Hukum dan HAM; 7) Perlu membangun e-government yang terintegrasi di seluruh Kementerian Hukum dan HAM.
Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Tahun 2009-2014
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Ahmad Sanusi, S.H., M.H Sekretaris/Anggota: Drs. F.Haru Tamtomo, Bc.IP.,M.Si (Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan) Anggota : 1. Last Sariyanti A.Md.IP.,S.H.,M.H 2. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 3. Edward James Sinaga,S.Si.,M.H 4. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Pimpinan Pusat Kementerian Hukum dan HAM; 2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan strategis 1. Bagaimana Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..? 2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cetak biru sistem pemasyarakatan pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..? KUANTITATIF DESKRIFTIF Hubungan system pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, Manajemen organisasi, SDM, perencanaan dan penganggaran, pola pembimbingan dan pengawasan serta partisipasi publik 1. Bidang hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Disarankan adanya tim koordinasi pembentukan dalam setiap regulasi yang terkait dengan pemidanaan; 2. Bidang Manajemen Organisasi, perlu dilakukan, pembentukan konsep lapas perpaduan antara struktur organisasi dan klasifikasi lapas; 3. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, perlu ada analisis kebutuhan Pegawai Pemasyarakatan (khusus untuk penempatan pada UPT); 4. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, perlu dilakukan postur penganggaran yang sesuai dengan peningkatan pelayanan; 5. Bidang Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan dan Sistem Informasi Pemasyarakatan, perlu dilakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana amanat Pasal 275 KUHAP. 6. Bidang Pengawasan dan Partisipasi Publik, perlu dilakukan tim media, hubungan kementerian dengan media tujuan tidak untuk meresponb akan tetapi membangun pemetaan permasalahan; 7. Perlunya peninjauan kembali (review) terhadap cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasyarakatan 2009-2014 yang sesuai dengan kondisi kekinian.
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
STUDI META ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PROGRAM DERADIKALISASI DENGAN TERORISME
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Josefhin Mareta, S.H., M.Si. 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM BNPT, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Agama penelitian primer (data sekunder) apakah terdapat hubungan antara program deradikalisasi dengan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia studi kepustakaan, analisis korelasi meta analisis, FGD menguji secara signifikan bahwa terdapat hubungan positif antara program deradikalisasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) dengan terorisme, kondisi yang terjadi di lapangan, kebijakan/ regulasi, pelaksanaan program deradikalisasi BNPT: perumusan tujuan dan bentuk dari program deradikalisasi khususnya reedukasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) secara jelas dan obyektif. Kementerian Agama: memfasilitasi pemberian pendidikan multikultural dan pemahaman keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh keagamaan kepada masyarakat umum. Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur: memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi dan terorisme dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang memuat sasaran dan bentuk terorisme, bahaya terorisme serta cara pencegahan dan penanganan terorisme. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk memasukkan hak-hak terpidana terorisme dan menambah model pembinaan terhadap Narapidana teroris.
Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak
[Hukum]
Nama Peneliti Ketua Tim : Suharyo, S.H., M.H. Sekretaris Tim : Nevey Varida Ariani, S.H. Anggota Tim : 1. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. 2. Melok Karyandani, S.H. 3. Sri Mulyani, S.H. Sekretariat : 1. Fitriyani, S.H., M.Si. 2. Sujatmiko, S.H., M.Si. 3. Endah Anggraini 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Anak (Belum Berumur 12 tahun) 1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak, dan kesiapan jajaran penegak hukum, dan institusi terkait? 2. Bagaimana sistem pemidanaan dan tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak? 3. Bagaimana model dan konsep perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan, anak korban dan saksi? Kualitatif Yuridis Empirik 1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak sekaligus untuk mengetahui kesiapan jajaran penegak hukum, dan institusi terkait lainnya. 2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan dan tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, anak korban dan saksi. 1.Kepolisian Republik Indonesia c.q. Badan Reserse Kriminal perlu segera memenuhi jumlah penyidik anak dengan Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak 165 mengadakan pendidikan dan latihan tentang Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), bekerjasama dengan pihak terkait. Disamping itu, juga mendorong di setiap Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor untuk menyediakan ruangan khusus pemeriksaan yang terpisah dari ruangan pemeriksaan dan penahanan tersangka orang dewasa. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), perlu didorong agar dapat menjembatani penyelesaian anak yang melakukan kejahatan, tidak harus berlangsung sampai ke peradilan. 2. Kementerian Hukum dan HAM R.I. c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera merealisasikan pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pembangunan kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di setiap Kabupaten/Kota sekaligus memperkuat organisasinya dengan: 2.1. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pendidikan lanjutan di LPKA. 2.2. Menyediakan anggaran yang memadai dalam proses diversi/peradilan anak pada petugas BAPAS. 2.3. Perlu ditingkatkan jumlah/kuantitas pendidikan dan pelatihan terpadu UUSPPA. 2.4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, perlu mengadakan pendekatan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung penanganan anak yang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 166 berhadapan dengan hukum di wilayahnya masingmasing. 3. Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota perlu: 3.1. Melakukan pendampingan dan pembimbingan pada pelaku kejahatan anak, anak korban, dan anak saksi. 3.2. Melakukan rehabilitasi pada pelaku kejahatan anak, anak korban, dan anak sasksi. 3.3. Melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap mantan anak pidana 4. Lembaga Bantuan Hukum, perlu lebih proaktif untuk: 4.1. Mendampingi anak pelaku kejahatan pada saat dimulainya penyidikan dan penangkapan oleh kepolisian, serta pada saat terjadinya kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan di tengah masyarakat. 4.2. Mengupayakan penguatan restorative justice dan diversi pada saat penyidikan, penuntutan sampai penetapan putusan di pengadilan negeri. 4.3. Memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan bagi terdakwa anak setelah memperoleh vonis hakim, mengupayakan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Di samping itu, Lembaga Bantuan Hukum berkewajiban untuk mendorong dan menjembatani anak korban, dan anak saksi untuk meminta perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta merumuskan tuntutan ganti rugi baik pada pelaku maupun pada negara. 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih proaktif untuk mengantisipasi fenomena kejahatan anak, utamanya setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu didorong dan diperkuat di dalam melakukan pengawasan sekaligus perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 7. Mendesak kepada berbagai institusi terkait, untuk segera mempercepat pembentukan peraturan pelaksana Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum
[Hukum]
ULANG MANGUN SOSIAWAN 2016 Balitbangkumham 1.Menteri Hukum dan HAM 2.Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3.Direktur Jenderal Permasyarakatan 4.Badan Pengembangan Sumber daya Manusia narapidana Masalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, rasio petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding, anggaran pemerintah terlalu kecil, terbatasnya sarana dan prarasarana dan narapidana yang stres karena tidak bisa mendapatkan remisi adalah rangkaian penyebab dan masalah ini hampir di semua penjara di Indonesia. penelitian yuridis normatif, empiris Untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dan usaha-usaha penanggulangan yang ditempuh oleh petugas pemasyarakatan pasca terjadinya kerusuhan. Berdasarkan hasil penelitian maka dalam rangka Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut: (a) Perlu penambahan personal petugas pemasyarakatan yang terdidik dan memilki kemampuan khusus di bidang kemanan dan ketertiban serta peralatan keamanan di lapangan yang canggih. (b) Pentingnya pembangunan relokasi gedung baru yang lebih representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, sandang, pangan hunian dan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang strategis tanpa adanya perlakuan diskriminatif utamanya pemberian remisi. (c) Materi pembinaan harus dilakukan perubahan disesuaikandengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat. (d) Perlu kerjasama pengamanan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia melalui MOU. Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga
Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Indonesia
[Hak Asasi Manusia]
Denny Zaenuddin, S.H., Okky Cahyo Nugroho, S.H., M.Si. 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Penegakan Hak Ekonomi Sosial Budaya 1. Bagaimana peluang justiasibilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dalam peradilan di Indonesia? 2. Bagaimana pengadilan menjadi mekanisme penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya? Deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif peluang justisibilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dalam peradilan di Indonesia dan pengadilan menjadi mekanisme penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya 1. Perlu adanya peraturan yang khusus mengatur mekanisme gugatan terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai kontrol dan peran pemerintah/ negara dalam rangka untuk melindungi kepentingan rakyat 2. Perlu adanya perubahan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutapa tentang penguatan hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang di atur sehingga dapat diterjemahkan kedalam undang-undang sektoral untuk pemenuhan justisiabilitas hak Ekonomi Sosial dan Budaya. 3. Perlu pemaHak Asasi Manusiaan dari aparat penegak hukum/instansi terkait dalam lingkup peradilan seperti Kepolisian, Lembaga Pengadilan (Pengadilan Umum, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tata Usaha Negara) sehingga masyarakat dapat mengajukan hak mereka secara yudisial dan pelaksanaan justisibilitas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dapat dijalankan. 4. Perlu pemaHak Asasi Manusiaan kepada masyarakat dalam pengajuan gugatan atas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang terlanggar untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice) dan diajukan ke pengadilan. 5. Perlunya penguatan Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga lainnya yang memberikan bantuan/advokasi kepada kelompok masyarakat marjinal, dalam hal memberikan pendampingan pada proses peradilan.
Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Hukum]
Bungasan Hutapea 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal HAM 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Narapidana 1. Apa penyebab kontroversi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam perpektif Hukum dan HAM 2. Bagaimana efektifitas penerapan Hukuman mati di Indonesia terhadap tindak pidana narkotika yuridis normatif Merumuskan penerapan hukuman mati bagi tindak pidana narkotika menurut KUHP dan UU lain. 1. Hukuman mati sebagai salah satu instrumen penghukuman di Indonesia masih perlu dipertahankan, terutama dalam tindak pidana narkotika yang dikategorikan berat karena dalam Draft RUU KUHP masih mempertahankan hukuman mati walaupun dijatuhkan secara alternatif dan mengenal masa percobaan. 2. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menangani kasus narkotika perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tujuan utama pemidanaan bisa tercapaidan tepat sasaran. Pemidanaan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan tepat sasaran terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang mempunyai peran utama (Bandar dan produsen narkotika), tidak hanya pengedarpengedar kecil atau kurir; 3. Aparat penegak hukum dipersilahkan bekerja secara independen tanpa tekanan dari masyarakat/organisasi manapun dalam penerapan pidana mati. 4. Pemerintah perlu melakukan moratorium terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam waktu tertentu guna memperbaiki mekanisme eksekusi mati. Melihat selama ini eksekusi selalu bermasalah dengan waktu pelaksanaan yang tidak jelas dan sering diulur-ulur/tertunda. Eksekusi mati seharusnya segera dilaksanakan ketika seluruh legal effort (upaya hukum) telah ditempuh oleh terdakwa, guna menjamin asas kepastian hukum dalam proses peradilan; 5. Pelaksanaan dan Penerapan hukuman mati harus dirancang sedemikian rupa agar tidak dilaksanakan seraca berlebihan dan menghindari hambatan-hambatan yang serius dengan menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait. Penundaan eksekusi hukuman mati semata-mata karena memperhatikan hak-hak terpidana terpenuhi dan dipastikan bahwa tidak ada hak terpidana yang dilanggar hak asasinya.
Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara
[Hukum]
Nevey Varida Ariani, S.H. M.Hum 2016 Balitbangkumham Sekretariat jendral,ditjen permasyarakatan model lapas 1. Model Pembinaan yang belum menunjukkan produktifitas sehingga kurang menarik minat masyarakat (Gulung Tikar) 2. Anggaran Belanja bagi Narapidana meningkat sehinga menimbulkan hutang 3. Merubah Mindset Masyarakat terhadap narapidana bahwa lebeling kejahatan terus melekat meskipun sudah bebas. 4. Mengembangkan Konsep Reintegrasi Sosial. 5. Privatisi Lapas dengan Mengikut sertakan Pihak Ketiga (Lembaga Mitra) dengan metode yang tepat sasaran. 6. Menuju Lapas Produktif dengan menejemen Industri. Metode Yuridis Sosiologis dengan analisis data deskriptif analitis Dalam penelitian ini diharapkan mampu: 1. Untuk mengetahui Penembangan Lapas Produktif di Indonesia 2. Untuk mengetahui Pengembangan Lapas Produktif di beberapa Negara 3. Untuk Mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka mengembangkan Lapas produktif di Indonesia. 1. Perlu ada regulasi yang tepat terkait dengan Lapas Produktif agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam implementasi Lapas produktif termasuk Juklak/juknis bahkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Dengan Mempertimbangkan setiap model pengembangan Lapas Produktif untuk dilakukan uji cost benefit Analisis ketiga model tersebut dengan Jangkan waktu dan evaluasi berdasarkan Kuantitas dan kualitas sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan Lapas Produktif di Indonesia. 3. Perlu kerjasama dengan pihak terkait terutama sinergis antar Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasayarakatan di Seluruh Wilayah Indonesia agar Core Bisnis/Bisnis Proses pemasyarakatan berjalan dengan baik sehingga mudah untuk dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan
[Hak Asasi Manusia]
Nicken Sarwo Rini, S.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Peraturan Perundang - undangan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tindak pidana perbuatan melawan hukum A. Bagaimanakah dampak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap pemajuan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya khususnya hak pendidikan dan hak kesehatan? B. Bagaimana prinsip Non-Diskriminasi dapat disusun dan diterapkan dalam proses legislasi pemajuan hak Ekosob khususnya hak pendidikan dan hak kesehatan? penafsiran ekstensif Bentuk tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob A. Harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah tersebut (perda-perda) mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dapat mendorong kemajuan pelaksanaan hak-hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan dan kesehatan. B. Perlunya intervensi pemerintah daerah dengan membuat ketentuan khusus dalam materi muatan perda-perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, yang mengatur tentang mekanisme pengaduan (complain) serta mekanisme gugatan (judicial) atas tindakan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam menjamin kepentingan mereka (kelompok rentan) dalam mengakses hak-hak dasarnya.
Proses Penerimaan Narapidana berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
Denny Zainuddin 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Narapidana 1. Bagaimana gambaran konseptual registrasi dan klasifikasi narapidana di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen registrasi dan klasifikasi narapidana di Lapas? penelitian kualitatif Upaya penegakan HAM,lembaga pemasyarakatan juga mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu melindungi hak-hak narapidana, untuk mengembalikan manusia seutuhnya kepada masyarakat jika dilaksanakan berdaasarkan hak asasi manusia. 1. Perlunya penjabaran secara jelas dalam undang-undang pemasyarakatan tentang hak asasi manusia yang tidak di batasi bagi narapidana, penjabaran hak secara jelas tersebut berguna sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan. 2. Optimalisasi seluruh kegiatan penunjang yang terkait dengan proses registrasi dan klasifikasi sampai kepada penempatan narapidana dengan memperhatikan hak-hak narapidana yang telah diatur dalam intrumen internasional maupun instrumen nasional, sehingga pelaksanaan registrsasi dan klasifikasi di dasarkan kepada hak asasi manusia. 3. Melakukan integrasi kegiatan admisi orientasi bersamaan dengan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan untuk penempatan, Penempatan tahanan dan narapidana merupakan salah satu bentuk pembinaan dan merupakan kelanjutan dari proses penerimaan tahanan/narapidana baru, dan dalam proses penempatan ini tidak bisa dilakukan secara acak atau terkesan asal ditempatkan saja
Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lapas dan Rutan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum
[Hukum]
Rachmat Trijono, SH, MH 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Narapidana 1. Alat apa sajakah yang terdapat di Lapas dan Rutan dalam pencegahan peredaran narkoba? 2. Bagaimana fungsi alat pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan? 3. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia Lapas dan Rutan dalam pencegahan peredaran narkoba? 4. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) kunjungan warga binaan? 5. Bagaimana sistem pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan? 6. Bagaimana Draft Peraturan Pemerintah mengatur tentang pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan? Kualitatif dianalisa menggunakan metode Miles dan Huberman Mengetahui dan menganalisis pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan dalam persektif hukum. 1. Pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan dilakukan dengan melengkapi a. Legal Structure Penyempurnaan Legal Structure yakni dengan memenuhi Alat pendeteksi logam (metal detector), CCTV, Anjing Pelacak, Ruang Sterilisasi, ProfesionalitasSDM, Pemeriksaan Pengunjung, Kerjasma, Pemeriksaan Narapidana Asimilasi, Pemeriksaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemeriksaan Toko/Warung, dan Penghargaan. b. Legal Culture Penyempurnaan Legal Culture berupa pembenahan sikap pengunjung untuk tidak mengedarkan narkoba di Lapas dan Rutan melalui tindakan tegas terhadap pengunjung yang membawa narkoba, serta pemeriksaan yang cermat terhadap segala barang bawaan pengunjung. c. Legal Substance Penyempurnaan Legal Substance dengan melengkapi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri. 2. Kiranya draft Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan dapat dijadikan alternatif untuk disahkan.
Perawatan Kesehatan Narapidana berbasis dan HAM
[Hak Asasi Manusia]
Nicken Sarwo Rini 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Narapidana 1. Bagaimanakah gambaran konseptual pemenuhan kesehatan di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manejemen pemenuhan hak kesehatan di Lapas? deskriptif analisis Untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi bagi napi, maka perlu dirumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan yang berdasarkan HAM. 1. Akomodasi bagi narapidana yang antara lain adalah: a. Akomodasi tidur dalam sel-sel yang harus ditempempati satu orang dalam satu sel penjara dan Jika karena alasan-alasan khusus, seperti bahwa untuk sementara lembaga sangat penuh. b. Semua akomodasi yang disediakan untuk keperluan narapidana terutama semua akomodasi tidur, harus memenuhi semua persyaratan kesehatan c. Jendela harus cukup luas untuk memungkinkan para narapidana itu membaca atau bekerja dengan sinar alami d. Instalasi-instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap narapidana memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lazim bila diperlukan dengan cara yang bersih dan layak; e. Instalasi-instalasi mandi dan pancuran yang memadai atau bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim,sesering mungkin diperlukan untuk kesehatan umum 2. Kebersihan pribadi bagi narapidana yang mana harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet untuk memelihara kesehatan dan kebersihan narapidana; 3. Pakaian dan tempat tidur yang antara lain adalah: a. Harus disediakan pakaian lengkap yang layak dan memadai agar narapidana dapat menjaga kesehatan yang baik dengan memberikan pakaian yang bersih dan dijaga dalam kondisi yang cocok sehingga pakaian tersebut harus diganti dan dicuci sesering mungkin jika diperlukan untuk menjaga kesehatan napi b. Sesuai dengan standar-standar lokal atau nasional, setiap narapidana harus disediakan tempat tidur terpisah dan dengan selimut terpisah dan cukup bersih 4. Makanan yang antara lain adalah: a. Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat yang disiapkan serta disajikan dengan baik; b. air minum yang harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu. 5. Latihan dan olahraga, yang mengharuskan agar setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan 6. Pelayanan kesehatan yang antara lain adalah: a. Di setiap lembaga harus tersedia pelayanan-pelayanan, paling sedikit terdapat satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat memiliki pengetahuan psikiatri b. Petugas kesehatan harus merawat kesehatan jasmani dan mental para narapidana c. Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasehat kepada direktur lembaga mengenai: - Jumlah kualitas dari persiapan dan pelayanan makanan; - Kesehatan dan kebersihan lembaga dan narapidana; - Kebersihan, panas, sinar dan ventilasi dalam lembaga; - Kesesuaian dan kebersihan pakaian serta selimut para narapidana; - Penataan terhadap peraturan-peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, khususnya dalam kasus-kasus apabila tidak ada personel teknis yang bertanggung jawab atas aktivitasaktivitas tersebut.
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Yayah Mariani, S.H., M.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.IP, .Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos. 2016 Balitbangkumham BNPT, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah OBH minimnya jumlah OPBH disebabkan karena lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan sulit memenuhi persyaratan administrasi dalam proses verifikasi dan akreditasi sebagai OPBH dari BPHN. kausalitas untuk merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan bantuan hukum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa rekomendasi: a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I perlu mengagendakan program bantuan hukum pada agenda forum DILKUMJAKPOL (Pengadilan, Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Kejaksaaan, dan Kepolisian) untuk menyeleraskan pemahaman tentang implementasi bantuan hukum; b. BPHN perlu meninjau kembali ketentuan teknis penerapan besaran dana bantuan hukum bagi OPBH agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah; c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan pendataan tahanan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. d. BPHN perlu mengagendakan program penyuluhan hukum dalam materi penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui adanya program pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah;
Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Yayah Mariani, S.H., M.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si Rahjanto, S.I.P., M.Si. Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos. 2016 Balitbangkumham 1. Direktorat Jenderal HAM 2. Sekretariat Jenderal 3. Kementrian Hukum dan HAM 4. Kementrian ESDM Anak Bagaimana sintesis hasil ketiga penelitian sebelumnya terkait upaya negara terhadap perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia? kuantitatif dan kualitatif Untuk memperoleh sintesis dari hasil ketiga penelitian di atas dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan hasil meta sinstesis dan FGD setelah telah dilakukan interprestasi menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut: a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agar mengembangkan mekanisme pengawasan dan deteksi dini dengan cara: - Menyiapkan dan memobilisasi informasi lagu anti tindak kekerasan terhadap anak serta bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan laguwajib di jenjang pendidikan formal sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah membangun kesadaran (awareness) masif setiap orang di masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak, melainkan memberikan perlindungan terhadap anak. - Membentuk gugus tugas pengawasan dan deteksi dini di tingkat akar rumput (grassroot) yaitu RT untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. b. Kepolisian Republik Indonesia; Agar mengembangkan mekanisme pengawasan dan atau deteksi dini sebagai bagian di area pencegahan tindak kekerasan terhadapanak dengan cara: - Menempatkan Satu Polisi Satu Desa di setiap desa yang ada di tanah air. Perkiraan jumlah personil yang dibutuhkan adalah 76.000 polisi sesuai dengan jumlah desa di seluruh Indonesia. - Mengembangkan dan menambah fungsi dari unit-unit Polisi Cilik di setiap kepolisian daerah untuk diaktifkan dalam upaya-upaya diseminasi informasi anti tindak kekerasan terhadap anak maupun sebagai mentor sebaya di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial, terutama terhadap alumnus dari program Polisi Cilik dari angkatan sebelumya.
Pembinaan Fisik Dan Mental Narapidana
[Hak Asasi Manusia]
Arief R. Kurniawan 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Narapidana 1. Bagaimana gambaran konseptual pembinaan ? sik dan mental di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pembinaan ?sik dan mental di Lapas? penelitian kualitatif Hak-hak dalam perangkat hukum pemasyarakatan harus ditempatkan sebagai hak asasi narapidana sebagai manusia yang kehilangan hak kebebasannya (kemerdekaannya), dan harus dihormati harkat dan martabatnya Cara pandang tugas pembinaan narapidana, adalah dengan mengedepankan prinsip “hak atas perlakuan yang bersifat reintegratif”. Prinsip ini harus tersurat/implisit di dalam perangkat hukum/ kebijakan pemasyarakatan, sehingga akan jelas kedudukan strategis lembaga pemasyarakatan sebagai sub sitem dalam sistem peradilan pidana.
Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
Donny Michael 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hukum HAM Narapidana 1. Bagaimana gambaran konseptual pembinaan narapidana dalam bidang keterampilan di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen di bidang keterampilan di Lapas? kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana yang lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat 1. Dalam tataran ideal, seyogyanya dalam hal penempatan narapidana disesuaikan, yaitu, pertama, napi ditempatkan di lapas yang sesuai dengan karakter asal usul/tempat tinggal napi, seperti lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi demografi atau geografis dimana napi tersebut akan menetap; kedua, pemberian skill disesuaikan dengan minat dan bakat napi, jika di dalam lapas opsi/pilihan skill yang diajarkan terbatas, maka diperlukan motivator ataupembimbing keahlian keterampilan untuk memotivasi napi agar tertarik dengan skill yang diajarkan. 2. Mengevaluasi program kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga (pemerintah atau non pemerintah) di bidang pembinaan keterampilan, agar output keahlian/skill yang didapat narapidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga narapidana setelah menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan dapat melanjutkan kehidupan yang layak menyangkut perolehan hak ekonomi atas lapangan pekerjaan, yang juga membantu proses reintegrasi di masyarakat. Untuk itu, dalam pola pembinaan keterampilan, dinilai perlu, pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/petugas lapas terkait pembinaan keterampilan napi; kedua, dalam hal perekrutan/penerimaan calon petugas lapas disyaratkan calon petugas lapas yang memiliki kriteria pengetahuan dan keterampilan praktek kerja, misal merekrut calon petugas lapas dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik dari perguruan tinggi. 3. Memperbaiki atau mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan pembinaan kemandirian, baik untuk petugas maupun narapidana, sehingga penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana lapas; 4. Menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengaturan upah/premi bagi Narapidana yang bekerja, hal ini juga terkait bisnis proses hasil karya narapidana, mulai pembuatan sampai dengan sosialisasi/pemasaran
Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM. RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016)
[Hak Asasi Manusia]
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M. Si 2. RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum 3. Dra. Poerwati, M.Si 4. Donny Michael, S.H., M.H 5. Firdaus, S.Sos., M.H 6. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si 7. Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M 8. Anita Marianche, S.H Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara 1. Dr. Iskandar Muda, S.E., M.Si., Ak, CA 2. Drs. Darwin Lubis, M.M 3. Kausar Abdi, S.H., M.Pd 4. Anton Sinaga, ST 5. Silvia Darina, SP 6. Hebron Berlin Sembiring, S.Sos., MAP 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyaraktan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Masyarakat Desa 1. Langkah langkah apa yang diambil pemerintah provinsi/ kabupaten menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah terkait, dan pengawasan oleh Inspektorat daerah? 2. Langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bagi menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi? 3. Langkah langkah yang harus diambil bagi menyusun aturan yang memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta pemerintah daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa? 4. Langkah langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa? 5. Langkah langkah pemerintah daerah dalam menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa? 6. Bagaimanakah kesiapan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Sistem Pertanggung jawaban Dana Alokasi purposive sampling (1) Langkah yang diambil pemerintah provinsi/kabupaten menye dia kan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah terkait, dan pengawasan oleh Inspektorat daerah. (2) Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bagi menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi. (3) Mengetahui langkah yang harus diambil bagi menyusun aturan yang memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta pemerintah daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa, (4) Mengetahui langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa (5) Mengetahui langkah pemerintah daerah dalam menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa, dan (6) Mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Sistem Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 1 Pemerintah Daerah harus melakukan pelatihan dan bimbingan teknis berupa pemahaman atas sistem keuangan dan aset desa, Sistem Penyaluran Dana Desa, Belanja Desa, Penyusunan APBDes, Pelaporan & Pertanggungjawaban, Pemahaman atas Mekanisme Pendirian dan Pengelolaan BUMDEs. 2 Pemerintah Daerah harus menyediakan dukungan danauntuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa bagi aparat pemerintah daerah terkait pengawasan 3 Pemerintah Daerah harus menyediakan tiap desa di Sumatera Utara Tenaga Pendamping Desa meliputi : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pendamping Desa. 4 Pemerintah Daerah harus memperkuat pengawasan Camat kepada desa adalah penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati. 5 Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan pendampingan dalam Penyusunan APBDesa meliputi aturan yang terdapat pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. 6 Pemerintah Daerah Kabupaten harus menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa mengacu pada UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 66 yaitu besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa ditetapkan paling sedikit Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan 30 % dari jumlah Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TTAPD). 7 Dalam menyelenggarakan perencanaan program desa perlu diikutsertakan dari unsur masyarakat, misalnya antara lain : tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin; 8 Perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara menyeluruh di Sumatera Utara. 9 Perlunya pengelolaan keuangan desa dengan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia (HAM). Dalam pengelolaan keuangan desa haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan, taat hukum, dan manfaat. Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi syarat terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (dalam jangka pendek) dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa (dalam jangka panjang).
Peran Pemerintah dalam Melakukan Pemantauan & Pengawasan Pilkada Melalui Pelibatan Mayarakat
[Hak Asasi Manusia]
Tim Pelaksana Penelitian: RR. Risma Indriyani, S.H.,H.Hum Dra. Poerwati., M.Si Firdaus., S.Sos., M.H Donny Michaeal., S.H., M.H Yuliana Primawardani,S.Sos.,M.Si Arif Rianto Kurniawan., S.H., M.Si Oksimana Darmawan., S.E., S.H Marwandianto., S.Sos Bambang Supriyadi, S.Sos.,M.M 2016 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat 1. Bagaimana Bentuk Pengawasan dan Pemantauan dalam Pilkada yang telah dilakukan oleh Bawaslu? 2. Bagaimana Bentuk Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pemantauan Pilkada? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu dan Lembaga Pemantau Masyarakat dalam Upaya Pengawasan dan Pemantauan Pilkada? 4. Apa saja Gagasan yang muncul dari Masyarakat untuk memperbaiki Proses Pengawasan dan Pemantauan Pilkada ke depan? pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam rakyat diberi kesempatan untuk ikut serta membuat putusan politik dalam penentuan pemimpin di daerah masing-masing. Keputusan politik bukan hanya memberikan hak suara, tetapi juga ikut serta dalam pengawasaanya. Kewajiban Bawaslu yakni sebagai fungsi lembaga negara yang memilih tanggung jawab dalam pengawasan Pilkada 1. Kepada Bawaslu/Bawasda: Ø Agar adanya penguatan sistem pelayanan Bawaslu/ Bawasda, terutama sistem pelaporan pelanggaran pilkada yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, untuk masyarakat perkotaan bisa mengoptimalkan sarana teknologi informasi berupa aplikasi online berbasis website dan smartphone (android, ios, maupun windows) yang bisa memudahkan pelaporan pelanggaran secara online. Selain itu untuk yang di pedesaan, perlu dibuat pendekatan yang lebih sederhana, ramah, mudah dan cepat dijangkau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Pilkada yang terjadi. Ø Dalam hal alokasi anggaran dan program penyelenggaraan Pilkada menyangkut pembentukan Panwas Kabupaten/ Kota dan Panwascam harus tersedia sebelum tahapan pertama Pilkada, sehingga Panwas bisa melakukan persiapan sebelum tahapan awal Pilkada berlangsung. Ø Perlu koordinasi dan sinergi yang lebih kuat lagi antara Bawaslu/Bawasda dan institusi penegak hukum lainnya dalam upaya penegakan hukum pilkada, sehingga respon Bawaslu/Bawasda dan penegakan hukum dalam menangani laporan pelanggaran pilkada yang dianggap belum optimal tidak melemahkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pilkada. 2. Kepada KPU/KPUD: Untuk membuat aturan pelaksana terlembagakan dengan memasukan Standard Operating Procedures (SOP) dalam peraturan KPUD berupa pembentukan kelembagaan Pengawasan Partisipatif dengan: “Gerakan Satu Juta Relawan”. Untuk pemilih, hadirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilihan umum atau Pilkada dapat membatu Bawaslu/ Panwas untuk meminimalisir ketidakadilan dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan karena keterbatasan ruang, waktu atau personil. Untuk itu pemilih disarankan ikut dalam kelembagaan Pengawasan Partisipatif dengan: “Gerakan Satu Juta Relawan”. 3. Kepada Kemendagri: Untuk menggunakan E-voting dan E-election, sehingga penghitungan suara dapat lebih akurat dan bisa diakses oleh semua pihak secara real-time1. Untuk itu pengawalan teknologi agar tidak diserang oleh Hacker dan Cracker menjadi prioritas utama. 4. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Agar memberikan perhatian kepada pengaduan dan pelaporan juga saksi pelanggaran Pilkada di waktu yang akan datang. Adanya perlindungan hukum bagi para saksi (pelapor) jika mereka memberikan laporan terjadinya pelanggaran pemilu akan menjadi faktor pendukung pelibatan masyarakat yang lebih baik dalam pengawasan di waktu mendatang.
ASPEK KEADILAN DAN INKLUSIVITAS DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PARA WAJIB PAJAK
[Hak Asasi Manusia]
Oksimana Darmawan 2016 Balitbangkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Administrasi Hukum Umum,Sekretariat Jenderal Tax Amnesty 1. Bagaimana penerapan kebijakan Tax Amnesty bagi para wajib pajak? 2. Bagaimana aspek keadilan dan inklusivitas penerapan kebijakan tax amnesty bagi para wajib pajak? pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis mengetahui dan menganalisa penerapan kebijakan tax amnesty (TA) bagi para wajib pajak; kedua, untuk mengetahui dan mendiskripsikan aspek keadilan dan inklusivitas penerapan kebijakan tax amnesty bagi para wajib pajak. 1. Periode triwulan pertama sudah lewat, sekarang sampai pada triwulan kedua, seyogyanya periode triwulan pertama atau kedua diperpanjang tiga bulan lagi, melalui Perpu mengingat waktu sosialisasinya yang sangat kurang mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, terutama di kalangan petugas pajak yang menjadi ujung tombak TA. 2. Apabila merujuk Pasal 1 UU TA menyangkut definisi TA yang salah satunya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, mengapa dasar penghitungan tebusan (DPT) termasuk warisan dan hibah yang bukan obyek PPh yang tidak terutang pajak, apakah ini tidak bertentangan, jika ini perlu direvisi, maka sebaiknya DPTnya adalah harta bersih selain warisan dan hibah dari keluarga garis lurus satu derajat. Sedangkan peraturan dirjen disarankan perlu dikoreksi, yang boleh pembetulan bukan hanya warisan dan hibah yang diterima/diperoleh WP yang penghasilannya di bawah PTKP, tetapi semua boleh pembetulan untuk warisan dan hibah. 3. Persyaratan tidak melakukan pembetulan dihapus, WP boleh melakukan dua hal sekaligus, yaitu pembetulan untuk warisan dan hibahnya sekaligus TA untuk pajak-pajak yang belum dibayar, tujuannya supaya semua data terbuka, ekstensifikasi dan intensifikasi. 4. Tarif 0,5% bagi WP yang mengungkapkan harta sampai 10 milyar (tarif UMKM), diberlakukan juga kepada pegawai atau karyawan, mengingat agar berpartisipasi dalam TA, kalau dikenakan tahap pertama 2%, tahap kedua 3%, tahap ketiga 5%, maka ada kemungkinan tidak mengikuti TA. 5. Pengenaan nilai wajar dalam Peraturan Dirjen No. 11 Tahun 2016, hal ini sangat memberatkan wajib pajak, karena secara ekonomi belum terjadi transaksi jual-beli, sedangkan WP tidak menerima manfaat dari nilai wajar tersebut, artinya pemerintah mengenakan pajak terhadap sesuatu yang belum terjadi. Atas dasar itu yang dikenakan pajak adalah nilai perolehan atau historical cost, tetapi kalau tidak ada perolehan boleh menggunakan nilai wajar.
PERAN ELIT POLITIK DAN PARTAI POLITIK DALAM MENCEGAH KONFLIK DI PILKADA
[Hak Asasi Manusia]
Pengarah : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. Penanggung Jawab : RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum. Koordinator : Dra. Yurita Soraida, M.H. Ketua : Rooseno, S.H., M.Hum Sekretaris : Achmad Fikri Rasyidi, S.H. Anggota: 1. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. 2. Penny Naluria Utami, S.Sos, M.H. 3. Harison Citrawan, S.H., LL.M 4. DR. Hidayat Sekretariat: 1. Budi, S.Kom., M.Si. 2. Ulfa Andiana, S.E 2016 Balitbangkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretariat Jenderal Partai politik 1. Bagaimana bentuk, sumber dan potensi konflik sosial yang terjadi dalam proses pilkada? 2. Bagaimana hubungan antara struktur elit dalam partai politik dengan kekerasan di pilkada yang terjadi di masyarakat? 3. Bagaimana peran dan kendala elit politik dan partai politik di daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundangundangan sehingga tercipta proses pilkada damai? pendekatan kualitatif Pilkada seringkali menjadi persaingan pribadi atau sekelompok golongan yang memperebutkan kekuasaan di daerah yang bisa sangat emosional, dan apabila tidak diawasi dengan ketat, bisa berujung pada kekerasan 1. Untuk mengetahui bentuk, sumber dan potensi konflik sosial yang terjadi dalam proses pilkada; 2. Untuk mengetahui hubungan antara struktur elit dalam partai politik dengan kekerasan di pilkada yang terjadi di masyarakat; 3. Untuk mengetahui peran dan kendala elit politik dan partai politik di daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta proses pilkada damai.
Pemulihan Hak Ekonomi Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Pengarah: Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. Penanggung jawab: RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum. Koordinator: Dra. Yurita Soraida, M.H. Ketua: DR. Hidayat Sekretaris: Achmad Fikri Rasyidi, S.H. Anggota: 1. Penny Naluria Utami, S.Sos, M.H. 2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. 3. Harison Citrawan, S.H., LL.M 4. Rooseno, S.H., M.Hum Sekretariat: 1. Budi, S.Kom., M.Si. 2. Ulfa Andiana, S.E 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Korban pelanggaran berat (1) Bagaimanakah dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi dan sosial korban? (2) Bagaimanakah upaya pemulihan oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu? Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif pertama, dampak HAM yang diderita oleh korban pelanggaran berat HAM masa lalu selama ini masih difokuskan pada hak sipil dan politik, sehingga langkah yang diambil oleh negara cenderung untuk mengakomodasi kepentingan pada kuadran hak sipil dan politik semata; kedua, ketiadaan gambaran tentang dampak terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya korban dapat menyebabkan inefektivitas langkah-langkah strategis negara dalam mencegah berulangnya pelanggaran berat HAM dan memahami konflik yang bersumber dari ketidakadilan historis; dan ketiga, upaya pemulihan hak ekonomi, sosial, dan budaya masih bersifat sporadis pada tingkat daerah, sehingga memerlukan dorongan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional. mendeskripsikan dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi dan sosial korban, serta menganalisis upaya pemulihan negara terhadap dampak hak ekonomi dan sosial tersebut, baik yang sudah maupun yang akan dirumuskan oleh negara.
Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi
[Hak Asasi Manusia]
Rooseno Harjowidigdo 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Ditjen Pemasyarakatan Permasalahan hukum dan hak asasi manusia 1. Mengapa timbul overapacity napi dan apakah ada kendala untuk mengatasinya? 2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang pemberian remisi, apakah karena masalah justice collaborator?; dan 3. Bagaimana sebaiknya norma hukum dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam draft perumusan pemberian remisi? pendekatan yuridis-empiris semua narapidana menurut UU 12/1995 mempunyai hak atas pengurangan masa hukuman. Agar dalam merevisi PP 99/2012 hasilnya tidak memicu konflik di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap napi secara adil dan tidak diskriminasi mendapatkan remisi, dibuat dengan kajian yang mendalam dengan melibatkan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana, pembentukannya tidak menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan, 1. Remisi dari rezim ke rezim Agar tidak menjadi senjata dari rejim ke rejim, artinya bisa dipakai untuk menggugat remisi dari rejim sebelumnya terhadap rejim yang baru, Negara seharusnya membuat standardisasi terhadap aturan remisi yang berkeadilan, harmonis dengan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap: o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); o Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); 2. Diberikan atau tidak diberikannya remisi terhadap terpidana ada pada putusan hakim Remisi adalah pengurangan hukuman yang menjadi wewenang hakim dan remisi bukan bagian dari pembinaan. Sehingga remisi perlu diatur dalam Undang-Undang. Diberikan atau tidak diberikannya remisi terhadap terpidana ada pada putusan hakim, sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal melaksanakan putusan itu 3. Segera merevisi UU Nomor 12 Tahun 1995 Oleh sebab itu pemerintah bersama stakeholder segera merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), dengan mengatur, antara lain: Pertama, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam memutus Kedua, dengan memperhatikan factor-faktor pertimbangan tersebut maka putusan hakim harus jelas dan tegas 4. Compasionate release sebagai upaya mengurangi overcapacity dan biaya pembinaan Pemerintah perlu menyiapkan peraturan tentang "daftar napi berisiko rendah" terhadap calon tahanan yang segera dilepaskan lebih awal (“lowrisk list” of candidates for early release”) dari “compassionate release.” Peraturan itu selain dapat mengurangi overcapacity juga mengurangi biaya pembinaan narapidana
Kajian Kesiapan Implementasi Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pada Layanan Bebas Visa 169 Negara
[Hak Asasi Manusia]
Dr. Hidayat 2016 Balitbangkumham Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Imigrasi, Imigran 1. Bagaimanakah kesiapan Wasdakim dalam penegakan hukum Layanan Bebas Visa? 2. Bagaimanakah kendala-kendala Wasdakim dalam penegakan hukum pada Layanan Bebas Visa? dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, atau entitas tertentu. 1. Kementerian Hukum dan HAM, C.q Direktorat Jenderal Imigrasi perlu penambahan jumlah SDM untuk di TPI untuk mengantisipasi jumlmah kenaikan wisatawan yang berkunjung karena ada perpres 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan 169 Negara; 2. Direktorat Jenderal Imigrasi, memberlakukan kembali pengisian kartu kedatangan kepada wisatawan sebalum masuk ke TPI, hal ini bisa memudahkan perugas di TPI dalam mennginput data wisatawan; 3. BPSDM, peningkatan mutu diklat PPNS untuk pejabat Imigrasi; 4. Kementerian Pariwisata, Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara perlu di evaluasi negaranegara yang tidak memiliki budaya berwisata ke Indonesia, contohnya negara Amerika Selatan dan Afrika, hal ini berkaitan dengan resprosikal dan national security; 5. Revisi Pasal 72 Ayat (2) yaitu: Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Dalam hal ini penginapan tanpa diminta seharusnya memberikan keterangan kepada pihak Imigrasi terkait keberadaan orang asing.
Laporan Nasional Indikator Hak atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
1. Dra. Poerwati 2. Dra. Novia Swastika 3. Nicken Sarworini, S.H. 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.Si 5. Donny Michael, S.H., M.Si. 6. Denny Zainuddin, S.H., M.H. 7. Harison Citrawan, S.H., LLM. 8. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 2016 Balitbangkumham 1. Direktorat Jenderal HAM 2.Badan Penelitian Hukum Nasional Narapidana pemenuhan rasa aman yang memiliki dampak terhadap HAM Kualitatif Pelindungan hak atas rasa aman dijamin dalam Konstitusi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu bagi seluruh rakyat Indonesia Pelindungan hak atas rasa aman dijamin dalam Konstitusi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu bagi seluruh rakyat Indonesia (1) Secara konseptual kebebasan dan rasa aman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (inseparable inseparable of liberty and security of persons); (2) Indikator perlindungan hak atas rasa aman agar tidak hanya mengarah pada persoalan legal semata (mengingat konstruksi yang dibangun oleh OHCHR lebih condong pada aspek tersebut), karena physical security juga perlu dipertimbangkan, yang mencakup: violent crime, hate crime by race, religion, age, gender, disability, sexual orientation, or transgender; physical security for people resident (lingkungan publik dan private) atau detained in public and private institutions. Oleh sebab itu, elemenelemen kunci dari OHCHR dianggap belum cukup merpresntasikan kebutuhan dalam konteks Indonesia, karena menitikberatkan pada legal security semata; (3) Unit analisis di Indonesia berbeda dengan konteks pengukuran hak asasi manusia di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, unit analisis dapat ditentukan baik pada tingkat daerah (perlu menyesuaikan dengan dinamika UU Pemerintahan Daerah), maupun secara makro pada tingkat nasional. Selain itu, angka proporsi juga perlu diperjelas dan memperoleh justifikasi dari sisi statistik, misalnya: angka per 100,000 atau 1,000,000, atau angka lainnya; (4) Domestic resource mobilization (misalnya anggaran) juga perlu diperhatikan dalam mengukur perlindungan hak atas rasa aman, sehingga bukan hanya resource utilization (proporsi sumber daya manusia pelaksana tugas); (5) Berbicara tentang kewajiban to respect: semua komponen bangsa (termasuk relasi antara bisnis dan hak asasi manusia) memiliki peran, walaupun untuk kewajiban to protect dan to fulfill lebih dominan menjadi kewajiban negara.
Kajian Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
Penny Naluria Utami 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Narapidana 1. Bagaimana gambaran konseptual pembinaan sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pembinaan sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Upaya penerapan hak-hak Narapidana di Indonesia masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak bersyarat. 1. Menteri Hukum dan HAM agar merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya terkait dengan hak-hak narapidana disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia. 2. Menteri Hukum dan HAM agar mendorong perbaikan payung hukum terkait kesepahaman tentang pemberian hak-hak bersyarat narapidana, baik di Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar melakukan publikasi melalui media massa yang ada sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam menerima kembali bekas narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan memperlakukan mereka sebagaimana mestinya
Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
Harison Citrawan Damanik 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Lembaga Pemasyarakatan 1. Bagaimana gambaran wacana Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah wacana diposisikan dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan? pendekatan kualitatif dengan teknis analisis diskursus (discourse analysis) dalam kajian ilmu sosial Problematika gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerusuhan dan pembakaran di Lapas/Rutan perlu dianalisis dari berbagai sisi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan menggambarkan secara konseptual tentang keamanan dan ketertiban di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, studi ini berupaya untuk menganalisis wacana pemasyarakatan sebagai sebuah knowledge selama ini disebarluaskan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah. Melalui analisis tersebut diharapkan dalam proses pembentukan perubahan undangundang pemasyarakatan proses pewacanaan sebuah diskursus akan lebih memperoleh basis secara ilmiah dan objektif. Berdasarkan data sekunder yang ada, sasaran penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban di Lapas dijabarkan ke dalam empat indikator, yakni:15 (1) Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan; (2) Pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan teroganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan; (3) Pengaduan masyarakat maupun tahanan dan WBP yang ditindaklanjuti secara tepat dan cepat; (4) Tindak lanjut pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan teroganis
Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing
[Hak Asasi Manusia]
Okky Chahyo Nugroho 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia Diitjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi Orang Asing 1. Bagaimana penerapan penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Orang Asing – Direktorat Jenderal Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing dan dikaitkan dengan HAM apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dengan kondisi sekarang? dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif Perlu adanya pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian untuk menjawab tantangan kondisi, keadaan di bidang keimigrasian sekarang yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. 2. Perlu adanya kebijakan berupa Peraturan Menteri atau Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan Surat Izin PPNS dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain apabila pejabat di mutasi dan ditempatkan di Bidang Pengawasan dan Penindakan. 2. Perlu penambahan anggaran/dana untuk dipergunakan Keimigrasian apabila adanya tindakan projustisia dalam penanganan kasus terhadap orang asing. 3. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialiasi intensif di tempat perumahan (RT, RW, Keluarahan) obyek wisata, penginapan, bahkan di sekolah-sekolah (Sekolah Menengah Atas) untuk dapat memahami arti penting pengawasan orang asing terutama telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan
[Hak Asasi Manusia]
Pengarah : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. Penanggung Jawab : Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. Koordinator : Dra. Yurita Soraida, M.H. Ketua Tim : Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Sekretaris Tim : Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Sekretariat : 1. Yuditia Nurimaniar, S.H., M.Si. 2. Anita Marianche, S.H. 3. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 4. Vieranita Herisanti Tim Penyusun : 1. Dra. Poerwati 2. Dra. Novia Swastika 3. Nicken Sarworini, S.H. 4. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. 5. Donny Michael, S.H., M.Si. 6. Denny Zainuddin, S.H., M.H. 7. Harison Citrawan, S.H., LLM. 8. Tony Yuri Rahmanto, S.H. 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan - penilaian dampak regulasi serta penilaian dampak hak asasi manusia. mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Secara khusus, peraturan merupakan alat Pemerintah dalam mengatur, mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat -
Laporan Penyusunan Indikator Hak Memperoleh Keadilan
[Hak Asasi Manusia]
Pengarah : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. Penanggung Jawab : Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. Koordinator : Dra. Novia Swastika Ketua Tim : Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Sekretaris Tim : Mutia Yustika, S.Sos. Sekretariat 1. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2. Yuditia Nurimaniar, S.H., M.Si. 3. Anita Marianche, S.H. 4. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 5. Vieranita Herisanti Anggota Tim : 1. Dra. Poerwati 2. Dra. Yurita Soraida 3. Nicken Sarwo Rini, S.H. 4. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. 5. Donny Michael, S.H. 6. Denny Zainuddin, S.H. 7. Rooseno, S.H., M.Hum. 8. Harison Citrawan, S.H., LL.M 9. Tony Yuri Rahmanto, S.H. 2016 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia na (1) pelanggaran hak untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan; (2) pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) pelanggaran hak atas kepemilikan; (4) pelanggaran hak atas peningkatan taraf hidup yang layak; (5) pelanggaran hak atas rasa aman; dan (6) pelanggaran hak atas perlindungan hukum dan mendapat perlakuan adil. na akses keadilan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar dan akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Sebagai instansi pemerintah yang mendukung kinerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan semangat SNAK, menyusun indikator hak memperoleh keadilan sebagai dokumen pendukung SNAK. -
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa.
[Hak Asasi Manusia]
Rahjanto, S.IP., M.Si Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Masyarakat Desa, Masyarakat Adat 1. Bagaimanakah pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif 1. hak atas asal usul masyarakat desa 2. kesiapan kelembagaan desa 3. fisibilitas penerapan UU Desa Kementerian Dalam Negeri: Perlu adanya sebuah piranti hukum yang melindungi kepentingan keragaman desa, seperti keragaman Desa Adat Pakraman di Bali dan Desa adat Nagari di Sumatra Barat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : ? Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk ? Teknis (Juknis) dalam penggunaan dana desa, agar sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. ? Perlu pendampingan dan pengawasan dalam sistem ? pengelolaan keuangan desa dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil.
[Hak Asasi Manusia]
Rahjanto, S.IP., M.Si Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Masyarakat Desa, Masyarakat Adat 1. Bagaimanakah pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif 1. hak atas asal usul masyarakat desa 2. kesiapan kelembagaan desa 3. fisibilitas penerapan UU Desa Kementerian Dalam Negeri: Perlu adanya sebuah piranti hukum yang melindungi kepentingan keragaman desa, seperti keragaman Desa Adat Pakraman di Bali dan Desa adat Nagari di Sumatra Barat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : ? Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk ? Teknis (Juknis) dalam penggunaan dana desa, agar sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. ? Perlu pendampingan dan pengawasan dalam sistem ? pengelolaan keuangan desa dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pedoman HAM Penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang Dideportasi di Wilayah Perbatasan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban Perdagangan Orang.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan (Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penyusunan Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
Denny Zainuddin , SH, Harison Citrawan, SH,L.LM, Yuliyanto, SH, MH, Oksimana Darmawan, SE, SH 2015 Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, LSM, Pemda, Komnas HAM Indikator Hak Atas Rasa Aman 1. Bagaimanakah bentuk panel dan dashboard indikator hak atas rasa aman yang sesuai dengan regulasi HAM nasional dan internasional? (2) Komponen apa saja yang dapat dijadikan unsur indikator hak atas rasa aman? Kuantitatif dan Kualitatif mengkaji regulasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Untuk memiliki instrumen yang sahih dan objektif dalam mengukur kewajiban melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara Indonesia mengkaji regulasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Untuk memiliki instrumen yang sahih dan objektif dalam mengukur kewajiban melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara Indonesia
Risalah Kebijakan Puslitbang Transformasi Konflik
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Rumusan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Peran Negara Terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Buku Pedoman tentang Kurikulum Berbasis HAM Bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Isu-Isu HAM Aktual Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Pusat Litbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia).
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu
[Hak Asasi Manusia]
Penny Naluria Utami, S.Sos. Hakki Fajriando, M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Insan Firdaus, S.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Kementerian Hukum dan HAM Perempuan Korban Kekerasan 1. Bagaimana pemetaan permasalahan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan? 2. Bagaimana eksistensi pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana jaringan kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan? kualitatif 1. Pengaduan 2. Pelayanan Kesehatan 3. Rehabilitasi Sosial 4. Bantuan Hukum 1.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komnas Perempuan untuk bersinergi, saling mempertemukan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk berkoordinasi, dalam upaya menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan agar tidak berjalan sendiri-sendiri (misal kebijakan tentang mekanisme koordinasi versi KPPPA dan Komnas HAM). Padahal KPPPA dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa untuk kebijakan yang terkait dengan perempuan dan anak adalah domain KPPPA sehingga kebijakan yang telah ada bersambungan dan tidak terjadi benturan kepentingan. Kekuatan yang sinergis akan lebih cepat dan tepat dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan. 2.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melakukan evaluasi dan audit kinerja PPT karena keberadaan atau pendirian PPT di Indonesia adalah perwujudan dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak asasi perempuan korban kekerasan termasuk menghapuskan seluruh hambatan yang mungkin dialami perempuan dalam mengakses seluruh layanan. 3.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk membuat P2TP2A menjadi lembaga pelayanan yang otonom atau pilihan menjadi UPT yang berdiri sendiri dan tidak melekat pada Badan Pemberdayaan Perempuan (seperti halnya Komnas Perempuan) agar P2TP2A mampu berkonstribusi untuk menghapus pendekatan sektoral dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan korban dimana yang terjadi di lapangan bahwa pertanggungjawaban anggaran berada di badan pemberdayaan perempuan sementara pembelanjaannya dilakukan oleh P2TP2A serta perluasan cakupan pelayanan hak asasi korban yang tidak hanya berorientasi pelayanan medis dan hukum, tetapi mencakup pelayanan berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga korban dan keluarganya benar-benar termampukan dan terhindar dari pengulangan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 4.    Mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh atau komprehensif dengan mendasarkan diri kepada kerangka dan standar hak asasi korban menurut instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional.
Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, S.H. , Andi Rahmansyah, S.E., M.M. , Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. , Penny Naluria Utami, S.Sos. , Hakki Fajriando, M.Si. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, MA Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum 1. Bagaimanakah kondisi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif hak layanan bantuan hukum 1. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat 2. Kemenkumham dan dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu meningkatkan upaya koordinasi dalam pengelolaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 3. Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pembuatan Perda terkait dengan Program Bantuan Hukum.
Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, SH, Penny Naluria Utami.S.Sos, Hakki Fajriando, S.Sos.,M.Si.,Arief Rianto Kurniawan, SH,M.Si, Andi Rahmansyah, SE.,MM 2015 Balitbangkumham Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Ristek dan Dikti; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementeraian Sosial Kelompok Rentan, Anak Berkebutuhan Khusus Bagaimana implementasi pendidikan Inklusif dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan? kualitatif Empat aspek kewajiban negara terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif yaitu: 1,Ketersediaan (Sekolah Inklusif, Guru Pembimbing Khusus, Sarana Prasarana); 2, Keterjangkauan (fisik, ekonomi, dan informasi); 3.Keberterimaan (Kurikulum yang digunakan); dan 4.Kebersesuaian (Penerimaan pendidikan inklusif oleh masyarakat) 1. Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: a. Meninjau kembali dan memperbaharui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disesuaikan dengan hasil evaluasi implementasi pendidikan inklusif di daerah, antara lain terkait dengan kategori ABK yang bisa bersekolah disekolah inkusif dan pengadaan guru pembimbing khusus. b. Meningkatkan program gerakan pembudayaan inklusif ke semua daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan mendorong Gubenur dan Bupati/Walikota mengimplementasikan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. c. Menyempurnakan sistem Data Pokok Pendidikan untuk memudahkan Guru Pembimbing Khusus terkait dengan proses sertifikasi bagi guru yang menjadi Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif. d. Menetapkan kurikulum khusus yang dapat menjadi pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir keragaman kebutuhan ABK pada umumnya dan sistem penilaian dan capaian hasil belajar ABK. e. Agar meningkatkan pengalokasian anggaran untuk peningkatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang proposional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a. Membangun komitmen para pemimpin daerah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui gerakan pembudayaan inklusif agar lambat laun konsep pendidikan inklusif dapat berkesuaian dengan budaya yang berkembang di masyarakat. b. Agar menambah jumlah sekolah-sekolah inklusif yang didukung sumber daya pendidik dan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menampung ABK sesuai dengan jumlah kebutuhan dan harus diupayakan pendidikan gratis bagi ABK agar mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid reguler lain. c. Meningkatkan upaya sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh stakeholder kebijakan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi pendidikan inklusif serta guna mengubah mindset negatif para orang tua murid terhadap pendidikan inklusif. d. Mendukung penuh sekolah penyelenggara inklusif dengan membangun kesadaran sumber daya manusia internal sekolah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. e. Agar setiap tahun mengajukan dan membuka lowongan CPNS bagi sarjana Pendidikan Luar Biasa untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. f. Membuat kebijakan tentang mekanisme yang jelas dalam perekrutan guru pembimbing khusus Non-PNS yang diangkat oleh sekolah dan sistem penggajian/honor yang layak bagi Guru Pembimbing Khusus. g. Mengoptimalkan peran guru di Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber, terutama untuk menyediakan guru pembimbing khusus dan mengassesment sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. h. Menyiapkan anggaran yang proposional untuk pengembangan sekolah penyelenggara inklusif. 3. Kementerian Dalam Negeri Agar mengadvokasi para pemimpin daerah dan stakeholder di daerah untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus terutama kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik berupa peraturan daerah dan anggaran. 4. Kementerian Ristek dan Dikti Agar mendorong perguruan tinggi dan universitas di Indonesia membuka dan meningkatkan mutu fakultas kependidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa untuk mendukung tersediaanya sarjana Pendidikan Luar Biasa yang nantinya dapat menjadi Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif. 5. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi CPNS bagi Guru Pembimbing Khusus dan menyediakan formasi untuk sarjana Pendidikan Luar Biasa.
Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, S.H.,Andi Rahmansyah, S.E., M.M.,Hakki Fajriando, M.Si.,Penny Naluria Utami, S.Sos.,Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si 2015 Balitbangkumham Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? Penelitian hukum empiris. Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya berkaitan dengan kesiapan regulasi dan lembaga yang menanganinya sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut. 1. Mempercepat penyusunan beberapa RPP terkait secara terbuka dan partisipatif. 2. Diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan/penanganan klien ABH berbasi
Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan Tindak Kekerasan.
[Hak Asasi Manusia]
Dra. Novia Swastika, Andi Rahmansyah, SE,MM, Insan Firdaus, SH, Maryati S.Pd.,M.Si 2015 Balitbangkumham Kementerian Sosial, Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati dan Walikota, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam rumah tangga 1, Situasi/Kondisi Kekerasan Terhadap Perempuan. 2, Upaya Pemerintah daearh/instansi terkait mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.3. Hambatan/kendala-kendala pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perannya di dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi perempuan tindak kekerasan, 4, Peran yang dilakukan oleh Pemrov/instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan tindak kekerasan, kualitatif 1. Perlindungan hukum dan ham bagi korban perempuan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1, Mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangun rumah aman (shelter) bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2, Mendorong sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kepedulian terhadap perempuan korban tindak kekerasan; 3, Mendorong aparat penegak hukum dalam menyederhanakan proses pembuatan berita acara pemertiksaan (BAP) perkara, agar korban merasa aman dalam menjalani proses pelaporan, 4, Mendorong pemerintah pusat untuk membuat peraturan dalam rangka pembentukan perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di setiap kabupaten/kota di Indonesia, 5, Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran cukup, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan korban trindak kekerasan dalam rumah tangga.6,Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani kasus perempuan korban tindak kekerasan. 7, Mendororng penambahan fungsi Badan Pembinaan Desa sebagai Lembaga Perlindungan Perempuan KOrban Tindak Kekerasan
Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial.
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Tim Penyusun 2015 Balitbangkumham -Dinas Sosial -Kementerian Sosial -Kementerian Pendidikan Nasional -Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga -LSM -Aparat penegak hukum Perempuan dan anak korban TPPO Proses pemulangan dan reintegrasi sosial belum berjalan dengan baik Metode dalam workshop ini berupa paparan makalah oleh narasumber, menerima saran dan masukan dari peserta Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban TPPO terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial 1. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada masyarakat luas sampai ke pelosoksehingga masyarakat tahu apa bahaya dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang; 2. Perlu ditingkatkan komitmen oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk Kepala Daerah di provinsi sampai dengan kabupaten/Kota; 3. Agar penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan sinergitas karena korban meruapakan saksi kunci dan benar-benar ditegakkan dalam proses hukumnya supaya membawa efek jera kepada si pelaku; 4. Agar fungsi dari gugus tugas lebih efektif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban serta menyediakan anggaran yang cukup sehingga dalam implementasi program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 5. Agar koordinasi dan kerjasama ditingkatkan diantara stakeholder terkait terlebih Gugus Tugas Nasional yang sudah di bentuk; 6. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan penampungan serta fasilitas yang memadai terhadap pemulangan korban serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap korban; 7. Perlu dilakukan MoU oleh pemerintah daerah dengan daerah asal korban, bagaimana caranya agar korban tetap dapat ditangani walaupun tidak mempunyai kartu tanda penduduk provinsi Papua Barat dalam hal ini mungkin dengan sistem re-imburse oleh daerah asal; 8. Agar keluarga senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis dan selalu mendampingi anak ketika di rumah sehingga orangtua mengetahui perkembangan anak; 9. Agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap korban melalui Dinas Sosial untuk mengembalikan kepada keluarga atau dicari pengganti keluarga yang dapat membantu korban baik dalam rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosialnya; 10. Agar Kementerian Sosial segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di Indonesia.
[Hukum]
Bintang M Tambunan, S.E.M.M.,M.Si Gunawan, S.H., M.H Rosita, S.Sos Emmy Taurina A, S.H 2015 Balitbangkumham Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Unit Pelayan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum, Panti Sosial metode yang digunakan dalam kegiatan workshop hasil penelitian ini adalah berupa paparan makalah oleh narasumber, baik dari pusat maupun daerah serta menggali informasi isu-isu aktual, menerima saran serta masukkan dari peserta dan narasumber terkait dengan pemenuhan Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Unit Pelayan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum, Panti Sosial metode yang digunakan dalam kegiatan workshop hasil penelitian ini adalah berupa paparan makalah oleh narasumber, baik dari pusat maupun daerah serta menggali informasi isu-isu aktual, menerima saran serta masukkan dari peserta dan narasumber terkait dengan pemenuhan proses pengangkatan anak dari sisi aturan dan pelaksanaan aturan dikaitkan dengan konsep pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia perlunya peningkatan pengawasan penetapan pengadilan atas proses pengangkatan anak untuk mendapatkan hak atas identitas anak angkat, negara wajib mengontrol atau melakukan pengawasan atas orangtua angkat anak atas jaminan perlindungan yang maksimal terhadap pengangkatan anak dan hak-hak anak tidak tercabut dari akarnya/asal usul si anak.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2015 Balitbang HAM -Unit PPA Kepolisian -P2TP2A -KPAI -LPSK Anak korban eksploitasi seks komersial Bagaimana proses penanganan anak korban eksploitasi serta mekanisme perlindungan hukumnya Focus Group Discussion (FGD) Proses penanganan anak korban eksploitasi dari sisi perlindungan hukum dan HAM serta mekanisme perlindungan hukumnya KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK ? Pemberian restitusi, kompensasi; ? Pemberian bantuan medis, konseling dan bantuan hukum; ? Mencegah korban anak untuk hadir di lembaga penegakan hukum/pengadilan; ? Memastikan tidak terjadi stigmatisasi dan kriminalisasi bagi korban. Melindungi Anak dari Kejahatan Pornografi : • Mengembangkan software (aplikasi komputer) yang mampu mencegah anak dari situs-situs jahat di internet; • Mengembangkan kebijakan yang mampu memblokir jaringan yang ada di smart phone yang memberikan dampak buruk pada anak-anak.
asd
[Hak Asasi Manusia]
- 2015 asd - - - - - -
Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional Pada Pendidikan Anak
[Hak Asasi Manusia]
Sujatmiko Oksimana Dharmawan Donny Mich 2015 Balitbangkumham Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bangka Belitung dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Budayawan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Pemda Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, Akademisi bidang peendidikan dan Pengajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar 1. Bagaimana perspektif serta pengalaman akademisi, budayawan dan tenaga pendidik menyangkut potensi kearifan lokal dan dampak permainan tradisional anti kekerasan terhadap pembentukan karakter anak sejka dini? 2. Bagaimana potensi kearifan lokal permainan tradisional dapat dimanfaatkan disatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan 3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pendidik anak usia dini dan pendidik pendidikan dasar dalam menanamkan budaya anti kekerasan melalui permainan tradisional kualitatif - 1. Pemerintah Daerah a. Pembentukan regulasi di tingkat daerah untuk memasukkan muatan lokal permainan tradisional disamping bahasa daerah dan bahasa Ingris sebagai acuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar untuk mengajarkan permainan tradisional dalam rangka pembentukakn karakter positif anak b. Untuk pendidkan anak usia dini mengimplementasikan proses pembelajaran melalui kurikulum 2013 dengan memasukan permainan tradisional c. Sekolah dasar memasukan permainan tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal disatuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan anak usia dini secara khusus untuk satuan pendidikan dasar permainan tradisional dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan seni budaya dan keterampilan. secara umum, nilai dan norma permainan tradisional juga bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sekolah antara lain seperti bahasa Indonesia, matematika dan PPKN. d. melakukan administrasi dan pendataan mengenai permainan tradisional secara terperinci kemudian disosialisasikan kepada anak-anak diseluruh pelosok kabupaten. 2. Pemerintah Pusat
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
[Hak Asasi Manusia]
Tony Yuri Rahmanto, S.H.; Oki Wahju Budjianto, S.E., M.M ; Anita Marianche,S.H.; Yatun, S.sos ; Putikha, S.H. ; Galuh Hadiningrum, S.H. 2015 Balitbangkumham Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pemerintahan Daerah 1. Bagaimanakah Implementasi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin? 2. Bagaimana Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Kualitatif Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 1. Pemerintah Daerah Provinsi dapat meningkatkan peran dalam pemberian bantuan hukum guna pemenuhan HAM terhadap Rakyat miskin, peran yang dilakukan yaitu : a. Dari Jalur Regulasi, Pemerintah daerah perlu menetapkan sebuah kebijakan melalui peraturan daerah Provinsi atau Peraturan Kabupaten/Kota b. Pemda dapat menganggarkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD c. Biro Hukum Pemda melakukan diseminasi kebijakan hukum kepada masyarakat perihal pemenuhan akses hak memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin 2. Pemerintah daerah Provinsi perlu melakukan koordinasi kepada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin
kj
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
kjh - kjh jh jhg jh kjh kj kj