petalitkumham

Provinsi

Kategori

Tahun

Table Petalitkumham
Action Judul Penelitian/Kategori Nama Peneliti Tahun Penelitian Penerbit/Institusi Stakeholder Subjek Penelitian Masalah Penelitian Metode Penelitian Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi Rekomendasi
Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi
[Hukum]
Mosgan Situmorang, S.H., M.H.; Djamilus, S.H.,M.H.; Syprianus Ariesteus, S.H., M.H.; Harison Citrawan, S.H., L.LM,; Fuzi Narindrani, S.H.; Febriany Triwijayanti, S.H 2016 Balitbangkumham Ditjen PAS, Kepolisian, Kejaksaan, KPK,Mahkamah Agung, IKAHI, AAI,MUI, NU, PGI, KWI, Pakar Pidana sp Bagaimana pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi?; Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi?; Bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi?; Apa aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi? mtd Untuk mengetahui pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi; Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi; Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi; Untuk mengetahui aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Dengan adanya polemik mengenai keberadaan PP 99/2012 di mana ada pembedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana korupsi maka disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator); Perlu sosialisasi mengenai hak hak narapidana khususnya narapidana korupsi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan remisi; Diharapkan ketentuan mengenai Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 277; Dengan adanya kondisi faktual di atas, maka kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakatseperti media, lembaga non pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyaraktan dapat berjalan secara optimal; Agar dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan danpembalasan
Efektivitas Forum Mahkumjakpol dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika
[Hukum]
Muhar Junef, S.H., M.H. Bungasan Hutapea, S.H. Ellyna Syukur, S.H. Suharyo S.H. Muhaimin, S.H. 2016 Balitbangkumham Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, BNN sp 1. Bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi? kualitatif 1. Efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika; 2. Merumuskan kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi. 1. Untuk mengefektifkan forum Mahkumjakpol Plus (pusat dan daerah) yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, perlu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanggulangan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam koordinasi tersebut juga menyamakan persepsi diantara pihak, dan dapat dilakukan setiap saat dan/atau secara berkala dalam menangani tindak pidana narkotika. Perlu juga koordinasi dan kerja sama dalam bentuk sinkronisasi dan distribusi informasi guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum. 2. Perlu kejelasan pendelegasian tanggung jawab tersangka/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dititipkan ke lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi menjalankan fungsi pengawasan, tetapi keamanan klien yang bersangkutan tetap merupakan tanggung jawab penyidik. 3. Pihak Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga yang paling berkepentingan dalam penanganan kasus narkotika perlu mempunyai petunjuk teknis dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi dengan didukung penguatan organisasi dan anggaran. 4. Untuk mendukung forum Mahkumjakpol Plus, perlu dilibatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota dan Organisasi Profesi serta Non Government Organisation (NGO).
Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Ditinjau dari Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Optimalisasi Peran Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN)
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanganan Konflik di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Bengkulu
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik Sosial di Pilkada
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pemulihan Hak Ekonomi Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil
[Hak Asasi Manusia]
RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum, Dra. Poerwati, M.Si., Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si., Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si, Oksimana Darmawan, S.Sos., Firdaus, S.Sos., M.H., Donny Michael, S.H., M.H., Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M Anita Marianche, S.H., Marwan Dianto, S.Sos 2016 Balitbangkumham Informan dalam penelitian meliputi pejabat atau staf dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Negeri, Ditjen Pemasyarakatan, Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Provinsi,, Panti Sosial Marsudi Putra, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial,, dan akademisi. Aparat penergak hukum 1. Bagaimana gambaran secara umum penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus narkoba 1. Ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional - Mengingat terdapat dua pola penanganan narkoba oleh BNN, maka khusus Penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka Rehabilitasi menjadi pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun pendekatan humanis ini seyogyanya tidak mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 2. Tim Assessment Terpadu di (Provinsi: Jawa Barat, Sulawesi selatan dan DKI Jakarta) - Tim assessment terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Mengingat Tim Assessment ini sangat dibutuhkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain melakukan penilaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka diperlukan pendekatan/ basis hak anak terutama dalam memutuskan hasil assessmentnya, guna mengupayakan perlindungan hak-hak sipil anak. Terutama mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi si anak. 3. Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Dalam hal pembentukan TAT, hendaknya langsung menunjukan Balai Pemasyarakatan sebagai anggota TAT sebagaimana Tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan anak.
Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Perundang-undangan dan Kebijakan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Implementasi Pro Justicia Terhadap Pengawaan Orang Asing
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Kesiapan Implementasi Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pada Layanan Bebas Visa 169 Negara
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengguna Dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
Tony Yuri Rahmanto 2016 Balitbangkumham Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penyalahguna (pengguna) dewasa, serta pemerintah daerah 1. Apakah pidana kurungan dan program rehabilitasi (medis dan sosial) telah memberikan kepastian hukum terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)? 3. Bagaimana alternatif penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau meneluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif. Objek penelitian dibatasi pada penyalahguna (pengguna) dewasa, selain itu penelitian ini juga dibatasi pada peran dari lembaga yang berwenang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik di pusat maupun di daerah sehingga secara empiris akan dilakukan wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan dengan rumusan masalah sebelumnya. Dari sisi normatif, penelitian ini akan menyasar pada sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksananya. 1. Dari jalur regulasi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna sehingga dapat diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapat hukuman penjara melainkan sanksi tindakan rehabilitasi; b. Perlunya penambahan pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau penguatan rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara agar rekomendasi yang diberikan selalu menjadi acuan atau pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan putusan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk memastikan apakah pengguna tersebut murni sebagai pengguna, pecandu, pengedar atau bandar sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda pada pelaksanaannya. 2. Perlu penguatan implementasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong keterpaduan paradigma atau pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian) dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun dipandang sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui: a. Optimalisasi forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) melalui sosialisasi rutin terhadap Undang-Undang tentang Narkotika, Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Kementerian/Lembaga terkaitTahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta peraturan pelaksana di masing-masing instansi terkait ataupun diskusi antar APH terkait penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna sehingga APH tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan pendekatan kesehatan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika; b. Penyempurnaan Peraturan Bersama Tujuh (7) Kementerian/Lembaga Negara terkait Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM terutama prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian menjadi penting mengingat Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang mendapat jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan oleh Negara.
Kajian Aspek Keadilan dan Inklusivitas Dalam Penempatan Tax Amnesty Bagi Para Wajib Pajak
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Fisik dan Mental Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Fisik Narapidana Terkait Makanan dan Minuman Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Kesehatan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan HAM bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Insan Firdaus, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, Nizar Apriansyah, RR. Susana Andy Meyrina 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil kajian terdapat kendala dalam penempatan auditor di kantor wilayah yaitu Pertama, secara kelembagaan struktur organisasi kantor wilayah bukan termasuk instansi pengawasan dan tidak memiliki fungsi pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya identifikasi risiko di setiap kantor wilayah untuk menentukan kebutuhan auditor di kantor wilayah. Ketiga, kurangnya sumber daya auditor yang akan ditempatkan di kantor wilayah. Sehingga penempatan auditor di kantor wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.Oleh karena itu, untuk menempatkan auditor di kantor wilayah harus dipersiapkan terlebih dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Kualitatif Penempatan Pegawai (Auditor) Rekomendasi Jangka Pendek : 1. Untuk jangka pendek, penempatan auditor di Kantor Wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan, karena secara struktur kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia belum mendukung terlaksananya penempatan auditor di kantor wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan dan menambah sumber daya manusia auditor baik yang direkrut dari internal pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maupun dari calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan peran konsultasi dan membangun e-consulting sebagai media early warning dan pencegahan yang memudahkan pegawai Kantor Wilayah untuk berkonsultasi ketika ada masalah atau hambatan. 4. Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat pusat dan provinsi, dalam rangka membantu pengawasan, pembinaan dan pendampingan Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5. Agar Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah secara aktif meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan agar setiap kegiatan di Kantor Wilayah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rekomendasi Jangka Panjang : Bahwa untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor. Oleh karena itu, terdapatbeberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Untuk jangka panjang penempatan auditor dikantor wilayah menjadi suatu kebutuhan dan oleh karena itu Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal harus mempersiapkan aturan dan element pendukung lainnya dalam rangka penempatan auditor di Kantor Wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal mempersiapkan bahan rumusan perubahan struktur organisasi tata laksana kantor wilayah dengan menambahkan ketentuan tentang tugas dan fungsi pengawasan di kantor wilayah. 3. Agar Inspektorat Jenderal melakukan manajemen risiko dengan melakukan analisis dan identifikasi risiko di seluruh kantor wilayah. Manajemen risiko diperlukan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan penempatan auditor di setiap kantor wilayah, beban kerja auditor dan sifat serta waktu penempatan auditor di kantor wilayah. 4. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal melakukan analisis kebutuhan dan penyediaan auditor di setiap kantor wilayah, sehingga diketahui jumlah auditor dan beban kerja auditor yang ditempatkan di kantor wilayah.
Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
RR. Susana Andy Meyrina, Nizar Apriansyah, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, dan Insan Firdaus 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berimbang antara implementasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian reward atas prestasi kerja selama ini hanya berupa Piagam, Sertifikat dan Plakat, sehingga belum berpengaruh pada pengembangan karier pegawai, seharusnya berdasarkan Peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 82 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Pemberian punishment sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, tentang Hukuman Disiplin, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.23 Tahun 2015, tentang “Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia“, namun sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pegawai sehingga setiap tahun jumlah pelanggaran disiplin pegawai tetap meningkat. Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Perlunya membuat kebijakan terkait pemberian reward dan punishment yang berdampak pada kesejahteraan pegawai, sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-undang No.5 Tahun 2015, tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Menyusun indicator pemberian reward dan punishment yang berimbang sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkualitas. 3. Diperlukan komitmen Pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.53Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.23 Tahun 2015. 4. Peningkatan pengendalian terhadap proses penyelesaian hukuman disiplin terhadap pegawai secara benjenjang sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang No.5 Tahun 2014.
Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Nizar Apriansyah, RR.Susana Andi Meyrina, Insan Firdaus, Trisapto Wahyu A.N dan Imam Lukito 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan BPSDM Kemenkumham Sumber Daya Manusia Berdasarkan data yang terhimpun kajian ini menyimpulkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan sistem karir di lingkungan Kemenkumham masih belum diterapkan sepenuhnya dan masih banyak kekurangan yang semestinya diperbaiki. Kendala dalam penataan sistem karir PNS di lingkungan Kemenkumham diantara adalah rendahnya SDM terutama untuk unit –unit yang berada di daerah, terbatas kesempatan mengikuti diklat, banyaknya pegawai golongan III. (tiga) terutama di Kanwil dan ditambah lagi struktur pangkat tidak diatur secara proporsional sehingga ada pangkat pejabatnya yang lebih rendah dari stafnya sehingga kesulitan dalam pembinaan, adanya dikotomi antara pegawai teknis dengan nonteknis serta sistem karir di Kementerian ini masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan, nepotisme, suka dan tidak suka (like and dislike). Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Kementerian Hukum dan HAM segera membuat Pola Karir yang baru yang mengacu pada UU ASN. 2. Langkah pertama dalam pengembangan karir pegawai adalah membuat sebuah pola jalur karir atau jenjang karir jabatan (career path) yaitu arah kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Jalur karir dibuat lengkap dengan memuat nama - nama jabatan yang dapat dan mungkin dapat diduduki oleh sesorang pegawai serta persyaratan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Pola yang dibuat tersebut akan menjadi gambaran dan panduan bagi para pegawai dan organisasi untuk mengetahui ke arah mana mereka dapat maju dalam karirnya bila mereka ”mau dan mampu”. 3. Penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi (promosi dan mutasi) PNS lebih jelas serta PNS sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan karirnya ke depan. Disamping itu, jalannya organisasi akan dapat lebih optimal dan efektif. 4. Pembatasan waktu minimal dan maksimal (disarankan 3-5 tahun) seorang pejabat menduduki suatu jabatan untuk kemudian dilakukan reposisi (promosi dan mutasi). 5. Model sistem karir terbuka perlu dilakukan hal ini berguna bagi PNS yang ingin mengembangkan karirnya di UPT yang berada di daearah (kabupaten/ kota) atau provinsi bahkan ke unit pusat terbuka lebar, PNS tidak perlu lagi ragu akan terhentinya karir pada suatu daerah dan jabatan tertentu saja, meskipun langkah ini perlu mempertimbangkan jumlah pegawai serta ketersediaan jabatan yang ada, kompetensi PNS yang bersangkutan, serta komitmen semua unsur pimpinan dalam mendukung pola open system ini 6. Kementerian perlu menyusun rencana pengembangan karir (pola karir) yang sistematis dan komperhensip terutama difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : a) Memberikan informasi pengembangan karir secara transparan, objektif dan kontinyu kepada semua pegawai. b) Peningkatan penyelenggaraan diklat teknis dan structural, yang sistematis dan transfaran dan linier. c) Agar jelas dalam penilaian sebaiknya tes kemampuan pegawai lebih kearah kuantitatif dan hasil tes tersebut sebaiknya di publish. d) Penetapan dan kesempatan mengikuti diklat sebaiknya, berdasarkan kebutuhan organiasi, hal ini berguna untuk memberikan pelatihan kepada pejabat/petugas sesuai dengan bidang tugasnya. e) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dengan mengunakan komputerisasi dengn penyediaan data base yang selalu up to date dan dapat di akses oleh semua unit organisasi. f) Khusus untuk jabatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi yang memiliki keunikan dalam bidang kerjanya perlu ada pengaturan yang lebih berkeadilan, yang terkait dengan rentang waktu karir yang sama dengan jabatan- jabatan lain di luar bidang tersebut. (jabatan di Imgrasi dan Pemasyarakatn di mulai dari esslon Vb)
Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham 1. Bagaimanakahpelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yaitu layanan pada bidang keimigrasian, bidang pemasyarakatan, bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 1.Perlu dibuat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur SOP Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM; 2.Di dalam Peraturan Menteri tersebut perlu juga diatur sanksi dan reward yang tegas dan jelas bagi unit layanan yang melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat 3.Melibatkan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penguatan pengawasan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 4.Memanfaatkan serta memperkuat teknologi informasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan memastikan bahwa yang memperoleh hak akses adalah masyarakat yang benar-benar telah menggunakan layanan,dan membuat sistem informasi yang terintegrasi ke portal kementerian 5.Perlu meningkatkan kompetensi pegawai/petugas yang melaksanakan survei dalam teknik survei, pengolahan data hingga penyusunan laporan serta pemanfaatan IT melalui bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan 6.Perlu didukung dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti anggaran, personal computer,sistem pengolah data dan lain sebagainya
Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen Imigrasi -Kementerian Pariwisata -Kementerian Luar Negeri -Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi -BNN -POLRI Jajaran Keimigrasian 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa? 2. Apakah manfaat bagi jajaran keimigrasian setelah diimplementasikannya kebijakan bebas visa? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methode) Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa, manfaat yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi. a) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada semua jajaran baik di tingkat pusat maupun pada Unit pelayanan Teknis dalam mendukung implementasi kebijakan Bebas Visa, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap pengawasan orang asing yang datang berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, perlu meningkatkan hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui promosi pariwisata seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi,Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik c.)Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Latihan untuk menambah wawasan serta kemampuan SDM khususnya yang bertugas di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) agar disesuaikan dengan keahliannya (IT, intelijen, pelayanan,pengawasan, dan penindakan). Untuk mengatasikekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; d) Perlu peningkatan sarana dan prasarana terlebih sistem IT guna mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat langsung masuk ke dalam sistem;
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen PP -Kementerian Dalam Negeri -Biro Hukum Pemda -Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Kanwil Kemenkumham RI 1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ? 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda? 3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ? Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif Ruang lingkup dan batasan kajian ini akan difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun pola hubungan koodinasi yang lebih baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (tenaga expert), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. 2. Dimasa mendatang Kanwil ex officio Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (review) peraturan daerah sebagai bagian dari executive review. 3. Kantor Wilayah harus ada Pejabat Fungsional Peneliti. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil 5. Perlu ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang menyepakati bahwa pendapat/pemikiran Perancang Kanwil perlu diakomodir 6. Kantor Wilayah Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD 7. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil 8. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.
Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -BNPT -Ditjen Pemasyarakatan -Kementerian Sosial -Dinas Sosial - Densus 88 -Kementerian Agama Lembaga Pemasyarakatan a. Bagaimana implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ? b. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme ? c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ? Memadukan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif Penelitian ini dibatasi pada Pembinaan Narapidana dalam Upaya Deradikalisassi di Lembaga Pemasyarkatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tujuan pengkajian ini, adalah untuk menyusun strategi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kerangka kerjasama lintas instansi, terjadinya suatu perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan pelaku terorisme dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme. -Agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan upaya untuk membangun pendataan narapidana teroris yang bersifat lengkap dan detil. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan menyusun model pembinaan khusus bagi narapidana teroris yang sistematis, komprehensif, humanis, dan berkesinambungan. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan meningkatkan pengetahuan petugas pemasyarakatan (baik di Lapas maupun BAPAS) dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. -Agar Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pembinaan narapidana pada umumnya, khususnya narapidana teroris. -Agar Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Ditjen pemasyarakatan, terutama dalam proses profiling dan assessment terhadap pelaku terorisme -Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal menyediakan pembimbing keagamaan yang berkualitas dan memiliki pemahaman keagamaan yang relatif tinggi, disamping itu Kementerian Agama diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap model dan kurikulum pembinaan rohani yang khusus diperuntukkan bagi narapidana teroris.
Dampak Restrukturisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
[Kebijakan]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Program Deradikalisasi Dengan Terorisme
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pedoman HAM Penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang Dideportasi di Wilayah Perbatasan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban Perdagangan Orang.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan (Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Puslitbang Transformasi Konflik
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Rumusan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Peran Negara Terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Buku Pedoman tentang Kurikulum Berbasis HAM Bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Isu-Isu HAM Aktual Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Pusat Litbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia).
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional pada Pendidikan Anak.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan Tindak Kekerasan.
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial.
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Tim Penyusun 2015 Balitbangkumham -Dinas Sosial -Kementerian Sosial -Kementerian Pendidikan Nasional -Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga -LSM -Aparat penegak hukum Perempuan dan anak korban TPPO Proses pemulangan dan reintegrasi sosial belum berjalan dengan baik Metode dalam workshop ini berupa paparan makalah oleh narasumber, menerima saran dan masukan dari peserta Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban TPPO terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial 1. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada masyarakat luas sampai ke pelosoksehingga masyarakat tahu apa bahaya dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang; 2. Perlu ditingkatkan komitmen oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk Kepala Daerah di provinsi sampai dengan kabupaten/Kota; 3. Agar penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan sinergitas karena korban meruapakan saksi kunci dan benar-benar ditegakkan dalam proses hukumnya supaya membawa efek jera kepada si pelaku; 4. Agar fungsi dari gugus tugas lebih efektif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban serta menyediakan anggaran yang cukup sehingga dalam implementasi program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 5. Agar koordinasi dan kerjasama ditingkatkan diantara stakeholder terkait terlebih Gugus Tugas Nasional yang sudah di bentuk; 6. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan penampungan serta fasilitas yang memadai terhadap pemulangan korban serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap korban; 7. Perlu dilakukan MoU oleh pemerintah daerah dengan daerah asal korban, bagaimana caranya agar korban tetap dapat ditangani walaupun tidak mempunyai kartu tanda penduduk provinsi Papua Barat dalam hal ini mungkin dengan sistem re-imburse oleh daerah asal; 8. Agar keluarga senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis dan selalu mendampingi anak ketika di rumah sehingga orangtua mengetahui perkembangan anak; 9. Agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap korban melalui Dinas Sosial untuk mengembalikan kepada keluarga atau dicari pengganti keluarga yang dapat membantu korban baik dalam rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosialnya; 10. Agar Kementerian Sosial segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di Indonesia.
[Hukum]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2015 Balitbang HAM -Unit PPA Kepolisian -P2TP2A -KPAI -LPSK Anak korban eksploitasi seks komersial Bagaimana proses penanganan anak korban eksploitasi serta mekanisme perlindungan hukumnya Focus Group Discussion (FGD) Proses penanganan anak korban eksploitasi dari sisi perlindungan hukum dan HAM serta mekanisme perlindungan hukumnya KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK ? Pemberian restitusi, kompensasi; ? Pemberian bantuan medis, konseling dan bantuan hukum; ? Mencegah korban anak untuk hadir di lembaga penegakan hukum/pengadilan; ? Memastikan tidak terjadi stigmatisasi dan kriminalisasi bagi korban. Melindungi Anak dari Kejahatan Pornografi : • Mengembangkan software (aplikasi komputer) yang mampu mencegah anak dari situs-situs jahat di internet; • Mengembangkan kebijakan yang mampu memblokir jaringan yang ada di smart phone yang memberikan dampak buruk pada anak-anak.
asd
[Hak Asasi Manusia]
- 2015 asd - - - - - -