petalitkumham

Provinsi

Kategori

Tahun

Table Petalitkumham
Action Judul Penelitian/Kategori Nama Peneliti Tahun Penelitian Penerbit/Institusi Stakeholder Subjek Penelitian Masalah Penelitian Metode Penelitian Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi Rekomendasi
OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWAS ORANG ASING (TIMPORA) DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING
[Kebijakan]
Ketua :Trisapto Wahyudi Agung N, S.S.,M.Si. Sekretaris :Gunawan, S.H., M.H., Anggota :Ahmad Sanusi, S.H.,M.H., :Imam Lukito, S.T.,M.H., :Haryono, S.Sos., M.H., :Ir. I Gusti Putu Agung, M.Si., :Yudhy Chaerudin, S.E.,M.Si., Sekretariat :Dade Zulaecha, A.Md., :Windi Kumoloratih Kusumo Putri, S.E., 2017 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Imigrasi 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia TIMPORA 1. Bagaimana pengaturan regulasi Tim Pengawasan Orang Asing ? 2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme kerja Tim Pengawasan Orang Asing? 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap orang asing? MIX-METHOD (KUALITATIF DAN KUANTITATIF) Regulasi TIMPORA, Mekanisme Pengawasan. 1.Perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara-negara yang banyak menimbulkan masalah; 2.Mendorong komunitas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal sekaligus meningkatkan kerjasama secara intens baik ditingkat pusat maupun daerah dan dalam implementasi koordinasi serta sinergitas perlu dilakukan kegiatan operasi bersama berkaitan potensi kerawanan keberadaan, kegiatan orang asing di Indonesia; 3.Dalam pelaksanaan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaksanaannya melibatkan semua unsur dengan berkoordinasi komunikasi yang ketat dan intens baik itu tingkat pusat maupun daerah; 4.Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) TIMPORA Pusat maupun Daerah yang terinci yang juga memuat pembagian peran dan fungsi yang jelas antara anggota tim terkait pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing; 5.Perlu membangun database yang terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi dalam pengawasan orang asing.
OPTIMALISASI TATA KELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Ahmad Sanusi, S.H., M.H Sekretaris/Anggota: Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si., Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Imam Lukito, S.T., M.H 3. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2. Windi Kumoratih Kusumo Putri, S.E 2017 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 1. Bagaimana tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada rumah penyimpanan benda sitaan Negara? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara? 3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tata kelola benda sitaan dan barang rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara? KUANTITATIF DESKRIFTIF Regulasi, Kewenangan, Sarana Prasarana, Koordinasi, dan SDM 1. Perlu untuk membahas keberadaan Rupbasan yang harus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi dengan penyusunan draf Rancangan Undang-undang tentang Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; 2. Perlu berkoordinasi dalam pembangunan pergudangan Basan/Baran sesuai dengan standar kualifikasi Basan dan Baran; 3. Perlu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kerja dengan instansi terkait dan perlu meninjau kembali struktur organisasi dalam peningkatan eselonering; 4. Perlu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang akan diproyeksikan sebagai tenaga fungsional penaksir.
Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum
[Hukum]
Nevey Varida Ariani, S.H., M.H., Muhaimin, S.H., Ahyar, S.H., M.H., Ismail, S.H., Dra Evi Djuniarti, M.H., Harison Citrawan, S.H., LL.M., 2016 Balitbangkumham Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kelurahan, Pemda/Pemkot, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan BPHN. Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat Apakah ketentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum masih relevan dengan perkembangan saat ini dan program revolusi mental bagaimanakah yang tepat sebagai tolak ukur penentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum dalam masyarakat serta kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian lapangan (field research) dengan cara pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pedoman wawancara. Apakah perlu penambahan kriteria untuk desa/kelurahan sadar hukum Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden, perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan progam itu fokus dan tidak tumpang tindih misal Program Penyuluhan Terpadu pada Masyarakat dan ada indikator kriteria sehingga ada program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat tepat sasaran, perlunya juklak dan juknis yang jelas antar stakeholder terkait misal: Pemda/Pemkot termasuk kementerian dalam negeri sebagai leading sector; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam membahas program keasadaran hukum dalam masyarakat atau peraturan bersama antar kementerian sehingga tidak tumpang tindih tapi saling bersinergi, pembahasan tentang anggaran jelas, akuntabel dan transparan serta SDM yang profesional terkait dengan penyuluh di lapangan.
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
Yul Ernis,SH,MH, Marulak Pardede, SH,MH, Melok Karyandani,SH , Syprianus Aristeus,SH,MH 2016 Balitbangkumham Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Anak, Biro Hukum Pemda DKI Masyarakat dan anak 1. Bagaimana pandangan aparat terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Sistem Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012?. 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi Anak pelaku, korban dan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 3. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Anak ? kualitatif Kesadaran Hukum Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan pelatihan TOT terpadu dengan kurikulum dan narasumber yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi yang relevan serta sasaran pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan keterpaduan dalam penanganan SPPA 2. Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan hukum bagi Aparat Penegak hukum masyarakat dengan melibatkan APH yang sudah memahami UU SPPA secara komprehensif. 3. Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, termasuk advokat menggunakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS secara lebih intensif. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. perlu merekrutmen pegawai dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang Psikolog, krimonolog, ahli pidana, dan sosiolog yang bekaitan dengan sistem peradilan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak-Anak binaan juga dalam hal ini perlu kerjasama dengan Universitas/ LSM/Lembaga profesional lainnya. b. perlu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian lainnya serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya agar bagi pelaku Anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA dapat disalurkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA. c. Perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan kabupaten/kota. d. Perlu berkordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara yang kondusif untuk menghindari Anak ditahan selama proses peradilan. e. Perlu mengkaji kembali Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaan diversi dilapangan. 5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM perlu melaksanakan sosialisasi Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bekerjasama dengan Pemda dengan melibatkan SKPD terakit, seperti Dinas Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk aparat wilayah seperti Lurah, Kepala Desa, hingga RT dan RW dengan pemda. 6. Perlu mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi
[Hukum]
Mosgan Situmorang, S.H., M.H.; Djamilus, S.H.,M.H.; Syprianus Ariesteus, S.H., M.H.; Harison Citrawan, S.H., L.LM,; Fuzi Narindrani, S.H.; Febriany Triwijayanti, S.H 2016 Balitbangkumham Ditjen PAS, Kepolisian, Kejaksaan, KPK,Mahkamah Agung, IKAHI, AAI,MUI, NU, PGI, KWI, Pakar Pidana Hukum Pidana Bagaimana pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi?; Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi?; Bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi?; Apa aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi? metode kwalitatif Untuk mengetahui pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi; Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi; Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi; Untuk mengetahui aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Dengan adanya polemik mengenai keberadaan PP 99/2012 di mana ada pembedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana korupsi maka disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator); Perlu sosialisasi mengenai hak hak narapidana khususnya narapidana korupsi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan remisi; Diharapkan ketentuan mengenai Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 277; Dengan adanya kondisi faktual di atas, maka kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakatseperti media, lembaga non pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyaraktan dapat berjalan secara optimal; Agar dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan danpembalasan
Efektivitas Forum Mahkumjakpol dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika
[Hukum]
Muhar Junef, S.H., M.H. Bungasan Hutapea, S.H. Ellyna Syukur, S.H. Suharyo S.H. Muhaimin, S.H. 2016 Balitbangkumham Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, BNN Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial 1. Bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi? kualitatif 1. Efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika; 2. Merumuskan kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi. 1. Untuk mengefektifkan forum Mahkumjakpol Plus (pusat dan daerah) yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, perlu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanggulangan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam koordinasi tersebut juga menyamakan persepsi diantara pihak, dan dapat dilakukan setiap saat dan/atau secara berkala dalam menangani tindak pidana narkotika. Perlu juga koordinasi dan kerja sama dalam bentuk sinkronisasi dan distribusi informasi guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum. 2. Perlu kejelasan pendelegasian tanggung jawab tersangka/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dititipkan ke lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi menjalankan fungsi pengawasan, tetapi keamanan klien yang bersangkutan tetap merupakan tanggung jawab penyidik. 3. Pihak Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga yang paling berkepentingan dalam penanganan kasus narkotika perlu mempunyai petunjuk teknis dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi dengan didukung penguatan organisasi dan anggaran. 4. Untuk mendukung forum Mahkumjakpol Plus, perlu dilibatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota dan Organisasi Profesi serta Non Government Organisation (NGO).
Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Ditinjau dari Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Optimalisasi Peran Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN)
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak
[Hukum]
Yul Ernis, SH, M.H dan Yuliyanto, SH, M.H 2016 Balitbangkumham Ditjen Pemasyarakatan , Kepolisian , Lembaga Perlindungan Anak Anak yang bermasalah dengan hukum 1. Bagaimana kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kualitatif Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. rekomendasi 1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. perlu menyiapkan petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang Psikolog, krimonolog, ahli pidana, dan sosiolog yang bekaitan dengan sistem peradilan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak-Anak binaan juga dalam hal ini perlu kerjasama dengan Universitas/ LSM/Lembaga profesional lainnya. b. perlu petugas LPKA yang mampu menjadi pembimbing atau pendidik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, oleh sebab itu dalam perekrutan pegawai/petugas LPKA harus dimasukkan kriteria khusus terkait profesi pembinaan. c. Penambahan kuantitas pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA. d. perlu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kementerian terkait lainnya agar untuk pelaku Anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA dapat disalurkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA. e. Perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. f. Perlu berkordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara yang kondusif untuk menghindari Anak ditahan selama proses peradilan. 2. Pemerintah, agar lebih memperhatikan kondisi LPKA seperti kurangnya sarana dan parasarana dan kebersihan sel, agar tidak menjadi permasalahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 3. Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya ikut serta membina Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga setelah Anak yang konflik dengan hukum setelah keluar dari LPKA tidak melakukan kesalahan lagi serta mantan anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasa dikucilkan.
Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia
[Hukum]
Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. 2016 Balitbangkumham Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Majelis Adat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Instansi terkait, akademisi, dan tokoh masyakarat 1. Bagaimana pelaksanaan hukum Qanun jinayat dan lembaga terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh? 2. Bagaimana legitimasi pemberlakuan Qanun jinayat terkait dengan hukum nasional? 3. Apa hambatan pelaksanaan Qanun jinayat di tengah budaya hukum masyarakat? Metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. membandingkan antara undang-undang dan syariat Qanun karena adanya ketidakharmonisan antara keduanya dalam hal pemberian hukuman Perlu dibentuk semacam forum komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang secara rutin melakukan diskusi ilmiah dan sosialisasi Qanun syariat di Aceh serta perlu badan koordinasi/badan kerjasama antar instansi untuk mengevaluasi dan mendukung pelaksanaan yang lebih baik, dan perlunya peningkatan sumber daya manusia dan anggaran di lembaga-lembaga terkait pelaksanaan Qanun jinayah dan syariat Islam di Aceh.
Upaya Penanganan Konflik di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Bengkulu
[Hukum]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik Sosial di Pilkada
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pemulihan Hak Ekonomi Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil
[Hak Asasi Manusia]
RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum, Dra. Poerwati, M.Si., Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si., Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si, Oksimana Darmawan, S.Sos., Firdaus, S.Sos., M.H., Donny Michael, S.H., M.H., Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M Anita Marianche, S.H., Marwan Dianto, S.Sos 2016 Balitbangkumham Informan dalam penelitian meliputi pejabat atau staf dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Negeri, Ditjen Pemasyarakatan, Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Provinsi,, Panti Sosial Marsudi Putra, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial,, dan akademisi. Aparat penergak hukum 1. Bagaimana gambaran secara umum penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus narkoba 1. Ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional - Mengingat terdapat dua pola penanganan narkoba oleh BNN, maka khusus Penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka Rehabilitasi menjadi pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun pendekatan humanis ini seyogyanya tidak mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 2. Tim Assessment Terpadu di (Provinsi: Jawa Barat, Sulawesi selatan dan DKI Jakarta) - Tim assessment terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Mengingat Tim Assessment ini sangat dibutuhkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain melakukan penilaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka diperlukan pendekatan/ basis hak anak terutama dalam memutuskan hasil assessmentnya, guna mengupayakan perlindungan hak-hak sipil anak. Terutama mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi si anak. 3. Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Dalam hal pembentukan TAT, hendaknya langsung menunjukan Balai Pemasyarakatan sebagai anggota TAT sebagaimana Tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan anak.
Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Perundang-undangan dan Kebijakan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Implementasi Pro Justicia Terhadap Pengawaan Orang Asing
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Kesiapan Implementasi Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pada Layanan Bebas Visa 169 Negara
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengguna Dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
Tony Yuri Rahmanto 2016 Balitbangkumham Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penyalahguna (pengguna) dewasa, serta pemerintah daerah 1. Apakah pidana kurungan dan program rehabilitasi (medis dan sosial) telah memberikan kepastian hukum terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)? 3. Bagaimana alternatif penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau meneluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif. Objek penelitian dibatasi pada penyalahguna (pengguna) dewasa, selain itu penelitian ini juga dibatasi pada peran dari lembaga yang berwenang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik di pusat maupun di daerah sehingga secara empiris akan dilakukan wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan dengan rumusan masalah sebelumnya. Dari sisi normatif, penelitian ini akan menyasar pada sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksananya. 1. Dari jalur regulasi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna sehingga dapat diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapat hukuman penjara melainkan sanksi tindakan rehabilitasi; b. Perlunya penambahan pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau penguatan rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara agar rekomendasi yang diberikan selalu menjadi acuan atau pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan putusan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk memastikan apakah pengguna tersebut murni sebagai pengguna, pecandu, pengedar atau bandar sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda pada pelaksanaannya. 2. Perlu penguatan implementasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong keterpaduan paradigma atau pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian) dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun dipandang sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui: a. Optimalisasi forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) melalui sosialisasi rutin terhadap Undang-Undang tentang Narkotika, Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Kementerian/Lembaga terkaitTahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta peraturan pelaksana di masing-masing instansi terkait ataupun diskusi antar APH terkait penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna sehingga APH tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan pendekatan kesehatan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika; b. Penyempurnaan Peraturan Bersama Tujuh (7) Kementerian/Lembaga Negara terkait Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM terutama prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian menjadi penting mengingat Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang mendapat jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan oleh Negara.
Kajian Aspek Keadilan dan Inklusivitas Dalam Penempatan Tax Amnesty Bagi Para Wajib Pajak
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Fisik dan Mental Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Fisik Narapidana Terkait Makanan dan Minuman Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Kesehatan Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis HAM
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan HAM bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Insan Firdaus, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, Nizar Apriansyah, RR. Susana Andy Meyrina 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil kajian terdapat kendala dalam penempatan auditor di kantor wilayah yaitu Pertama, secara kelembagaan struktur organisasi kantor wilayah bukan termasuk instansi pengawasan dan tidak memiliki fungsi pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya identifikasi risiko di setiap kantor wilayah untuk menentukan kebutuhan auditor di kantor wilayah. Ketiga, kurangnya sumber daya auditor yang akan ditempatkan di kantor wilayah. Sehingga penempatan auditor di kantor wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.Oleh karena itu, untuk menempatkan auditor di kantor wilayah harus dipersiapkan terlebih dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Kualitatif Penempatan Pegawai (Auditor) Rekomendasi Jangka Pendek : 1. Untuk jangka pendek, penempatan auditor di Kantor Wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan, karena secara struktur kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia belum mendukung terlaksananya penempatan auditor di kantor wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan dan menambah sumber daya manusia auditor baik yang direkrut dari internal pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maupun dari calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan peran konsultasi dan membangun e-consulting sebagai media early warning dan pencegahan yang memudahkan pegawai Kantor Wilayah untuk berkonsultasi ketika ada masalah atau hambatan. 4. Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat pusat dan provinsi, dalam rangka membantu pengawasan, pembinaan dan pendampingan Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5. Agar Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah secara aktif meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan agar setiap kegiatan di Kantor Wilayah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rekomendasi Jangka Panjang : Bahwa untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor. Oleh karena itu, terdapatbeberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Untuk jangka panjang penempatan auditor dikantor wilayah menjadi suatu kebutuhan dan oleh karena itu Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal harus mempersiapkan aturan dan element pendukung lainnya dalam rangka penempatan auditor di Kantor Wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal mempersiapkan bahan rumusan perubahan struktur organisasi tata laksana kantor wilayah dengan menambahkan ketentuan tentang tugas dan fungsi pengawasan di kantor wilayah. 3. Agar Inspektorat Jenderal melakukan manajemen risiko dengan melakukan analisis dan identifikasi risiko di seluruh kantor wilayah. Manajemen risiko diperlukan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan penempatan auditor di setiap kantor wilayah, beban kerja auditor dan sifat serta waktu penempatan auditor di kantor wilayah. 4. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal melakukan analisis kebutuhan dan penyediaan auditor di setiap kantor wilayah, sehingga diketahui jumlah auditor dan beban kerja auditor yang ditempatkan di kantor wilayah.
Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
RR. Susana Andy Meyrina, Nizar Apriansyah, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, dan Insan Firdaus 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berimbang antara implementasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian reward atas prestasi kerja selama ini hanya berupa Piagam, Sertifikat dan Plakat, sehingga belum berpengaruh pada pengembangan karier pegawai, seharusnya berdasarkan Peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 82 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Pemberian punishment sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, tentang Hukuman Disiplin, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.23 Tahun 2015, tentang “Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia“, namun sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pegawai sehingga setiap tahun jumlah pelanggaran disiplin pegawai tetap meningkat. Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Perlunya membuat kebijakan terkait pemberian reward dan punishment yang berdampak pada kesejahteraan pegawai, sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-undang No.5 Tahun 2015, tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Menyusun indicator pemberian reward dan punishment yang berimbang sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkualitas. 3. Diperlukan komitmen Pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.53Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.23 Tahun 2015. 4. Peningkatan pengendalian terhadap proses penyelesaian hukuman disiplin terhadap pegawai secara benjenjang sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang No.5 Tahun 2014.
Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Nizar Apriansyah, RR.Susana Andi Meyrina, Insan Firdaus, Trisapto Wahyu A.N dan Imam Lukito 2016 Balitbangkumham Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan BPSDM Kemenkumham Sumber Daya Manusia Berdasarkan data yang terhimpun kajian ini menyimpulkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan sistem karir di lingkungan Kemenkumham masih belum diterapkan sepenuhnya dan masih banyak kekurangan yang semestinya diperbaiki. Kendala dalam penataan sistem karir PNS di lingkungan Kemenkumham diantara adalah rendahnya SDM terutama untuk unit –unit yang berada di daerah, terbatas kesempatan mengikuti diklat, banyaknya pegawai golongan III. (tiga) terutama di Kanwil dan ditambah lagi struktur pangkat tidak diatur secara proporsional sehingga ada pangkat pejabatnya yang lebih rendah dari stafnya sehingga kesulitan dalam pembinaan, adanya dikotomi antara pegawai teknis dengan nonteknis serta sistem karir di Kementerian ini masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan, nepotisme, suka dan tidak suka (like and dislike). Kualitatif Kesejahteraan Pegawai 1. Kementerian Hukum dan HAM segera membuat Pola Karir yang baru yang mengacu pada UU ASN. 2. Langkah pertama dalam pengembangan karir pegawai adalah membuat sebuah pola jalur karir atau jenjang karir jabatan (career path) yaitu arah kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Jalur karir dibuat lengkap dengan memuat nama - nama jabatan yang dapat dan mungkin dapat diduduki oleh sesorang pegawai serta persyaratan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Pola yang dibuat tersebut akan menjadi gambaran dan panduan bagi para pegawai dan organisasi untuk mengetahui ke arah mana mereka dapat maju dalam karirnya bila mereka ”mau dan mampu”. 3. Penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi (promosi dan mutasi) PNS lebih jelas serta PNS sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan karirnya ke depan. Disamping itu, jalannya organisasi akan dapat lebih optimal dan efektif. 4. Pembatasan waktu minimal dan maksimal (disarankan 3-5 tahun) seorang pejabat menduduki suatu jabatan untuk kemudian dilakukan reposisi (promosi dan mutasi). 5. Model sistem karir terbuka perlu dilakukan hal ini berguna bagi PNS yang ingin mengembangkan karirnya di UPT yang berada di daearah (kabupaten/ kota) atau provinsi bahkan ke unit pusat terbuka lebar, PNS tidak perlu lagi ragu akan terhentinya karir pada suatu daerah dan jabatan tertentu saja, meskipun langkah ini perlu mempertimbangkan jumlah pegawai serta ketersediaan jabatan yang ada, kompetensi PNS yang bersangkutan, serta komitmen semua unsur pimpinan dalam mendukung pola open system ini 6. Kementerian perlu menyusun rencana pengembangan karir (pola karir) yang sistematis dan komperhensip terutama difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : a) Memberikan informasi pengembangan karir secara transparan, objektif dan kontinyu kepada semua pegawai. b) Peningkatan penyelenggaraan diklat teknis dan structural, yang sistematis dan transfaran dan linier. c) Agar jelas dalam penilaian sebaiknya tes kemampuan pegawai lebih kearah kuantitatif dan hasil tes tersebut sebaiknya di publish. d) Penetapan dan kesempatan mengikuti diklat sebaiknya, berdasarkan kebutuhan organiasi, hal ini berguna untuk memberikan pelatihan kepada pejabat/petugas sesuai dengan bidang tugasnya. e) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dengan mengunakan komputerisasi dengn penyediaan data base yang selalu up to date dan dapat di akses oleh semua unit organisasi. f) Khusus untuk jabatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi yang memiliki keunikan dalam bidang kerjanya perlu ada pengaturan yang lebih berkeadilan, yang terkait dengan rentang waktu karir yang sama dengan jabatan- jabatan lain di luar bidang tersebut. (jabatan di Imgrasi dan Pemasyarakatn di mulai dari esslon Vb)
Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I.
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham 1. Bagaimanakahpelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yaitu layanan pada bidang keimigrasian, bidang pemasyarakatan, bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 1.Perlu dibuat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur SOP Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM; 2.Di dalam Peraturan Menteri tersebut perlu juga diatur sanksi dan reward yang tegas dan jelas bagi unit layanan yang melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat 3.Melibatkan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penguatan pengawasan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 4.Memanfaatkan serta memperkuat teknologi informasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan memastikan bahwa yang memperoleh hak akses adalah masyarakat yang benar-benar telah menggunakan layanan,dan membuat sistem informasi yang terintegrasi ke portal kementerian 5.Perlu meningkatkan kompetensi pegawai/petugas yang melaksanakan survei dalam teknik survei, pengolahan data hingga penyusunan laporan serta pemanfaatan IT melalui bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan 6.Perlu didukung dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti anggaran, personal computer,sistem pengolah data dan lain sebagainya
Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen Imigrasi -Kementerian Pariwisata -Kementerian Luar Negeri -Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi -BNN -POLRI Jajaran Keimigrasian 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa? 2. Apakah manfaat bagi jajaran keimigrasian setelah diimplementasikannya kebijakan bebas visa? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methode) Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa, manfaat yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi. a) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada semua jajaran baik di tingkat pusat maupun pada Unit pelayanan Teknis dalam mendukung implementasi kebijakan Bebas Visa, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap pengawasan orang asing yang datang berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, perlu meningkatkan hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui promosi pariwisata seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi,Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik c.)Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Latihan untuk menambah wawasan serta kemampuan SDM khususnya yang bertugas di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) agar disesuaikan dengan keahliannya (IT, intelijen, pelayanan,pengawasan, dan penindakan). Untuk mengatasikekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; d) Perlu peningkatan sarana dan prasarana terlebih sistem IT guna mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat langsung masuk ke dalam sistem;
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen PP -Kementerian Dalam Negeri -Biro Hukum Pemda -Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Kanwil Kemenkumham RI 1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ? 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda? 3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ? Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif Ruang lingkup dan batasan kajian ini akan difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun pola hubungan koodinasi yang lebih baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (tenaga expert), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. 2. Dimasa mendatang Kanwil ex officio Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (review) peraturan daerah sebagai bagian dari executive review. 3. Kantor Wilayah harus ada Pejabat Fungsional Peneliti. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil 5. Perlu ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang menyepakati bahwa pendapat/pemikiran Perancang Kanwil perlu diakomodir 6. Kantor Wilayah Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD 7. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil 8. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.
Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -BNPT -Ditjen Pemasyarakatan -Kementerian Sosial -Dinas Sosial - Densus 88 -Kementerian Agama Lembaga Pemasyarakatan a. Bagaimana implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ? b. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme ? c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ? Memadukan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif Penelitian ini dibatasi pada Pembinaan Narapidana dalam Upaya Deradikalisassi di Lembaga Pemasyarkatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tujuan pengkajian ini, adalah untuk menyusun strategi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kerangka kerjasama lintas instansi, terjadinya suatu perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan pelaku terorisme dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme. -Agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan upaya untuk membangun pendataan narapidana teroris yang bersifat lengkap dan detil. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan menyusun model pembinaan khusus bagi narapidana teroris yang sistematis, komprehensif, humanis, dan berkesinambungan. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan meningkatkan pengetahuan petugas pemasyarakatan (baik di Lapas maupun BAPAS) dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. -Agar Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pembinaan narapidana pada umumnya, khususnya narapidana teroris. -Agar Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Ditjen pemasyarakatan, terutama dalam proses profiling dan assessment terhadap pelaku terorisme -Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal menyediakan pembimbing keagamaan yang berkualitas dan memiliki pemahaman keagamaan yang relatif tinggi, disamping itu Kementerian Agama diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap model dan kurikulum pembinaan rohani yang khusus diperuntukkan bagi narapidana teroris.
Dampak Restrukturisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Ketua : Edward James Sinaga, S.Si.,M.H Sekretaris/Anggota: Ahmad Sanusi, S.H.,M.H Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Last Sariyanti, A.Md.IP.,S.H.,M.H 3. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Kementerian Hukum dan HAM Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuannya..? 2. Apa Dampak Restrukturisasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM..? 3. Apa Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Restrukturisasi..? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Pelaksanaan Restrukturisasi, Dampak Restrukturisasi, Efektivitas Pelaksanaan, dan Kendala yang dihadapi dalam Restrukturisasi 1. Kepada pimpinan Kementerian Hukum dan HAM agar lebih mengutamakan pembinaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas tugas pokok dan fungsinya melalui penilaian kinerja bidang dan bagian dari satuan kerja tersebut dalam pelayanan publik; 2. Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan restrukturisasi organisasi pada Unit/Satker/Badan perlu dilakukan pengkajian secara seksama dengan menitikberatkan kepada kinerja organisasi dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kepada Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM perlu mengkaji ulang penggabungan Puslitbang Hukum dan Pusjianbang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit ini dapat dilaksanakan secara optimal; 4. Agar Pimpinan dan Jajaran Unit Eselon I untuk menyosialisasikan dan melaksanakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan secara konsisten dan konsekuen; 5. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Wilayah perlu penguatan organisasi terutama pada divisi teknis, yaitu masing-masing divisi teknis harus memiliki struktur sub bagian tata usaha, sehingga program yang in-line dari unit eselon I dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011, sehingga perlu amandemen Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 guna kepentingan restrukturisasi Organisasi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; 6. Perlu dilakukan pengkajian terhadap struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan struktur UPT Imigrasi agar dapat mendukung kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan (in-line); 7. Perlu membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan penyusunan, pelaksanaan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM.
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Haryono, S.Sos.,M.H Sekretaris/Anggota: Ahmad Sanusi, S.H., M.H Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Last Sariyanti, A.Md.IP.,S.H.,M.H 3. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 4. Gunawan 5. Edward James Sinaga, S.Si.,M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Direktorat Jenderal 4. Badan 5. Kantor Wilayah 6. UPT aparatur sipil negara kemenkumham 1. Bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM..? 2. Faktor penghambat pelaksanaan Reformasi Birokrasi..? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Persepsi pegawai mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Faktor-faktor penghambat dalam upaya mewujudkan keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. 1) Meningkatkan sosialisasi tentang reformasi birokrasi dan target kinerja kepada seluruh pegawai terutama di UPT Kementerian Hukum dan HAM; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Hukum dan HAM; 3) Perlu melakukan transparansi penyelenggaraan manajemen SDM aparatur di Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepuasan pegawai; 4)Perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan reformasi birokrasi dan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM.; 5) Meningkatkan sarana dan prasana terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik; 6) Melakukan analisis beban kerja pada setiap unit kerja untuk menentukan redistribusi pegawai Kementerian Hukum dan HAM; 7) Perlu membangun e-government yang terintegrasi di seluruh Kementerian Hukum dan HAM.
Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Tahun 2009-2014
[Kebijakan]
Ketua/Anggota : Ahmad Sanusi, S.H., M.H Sekretaris/Anggota: Drs. F.Haru Tamtomo, Bc.IP.,M.Si (Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan) Anggota : 1. Last Sariyanti A.Md.IP.,S.H.,M.H 2. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 3. Edward James Sinaga,S.Si.,M.H 4. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md 2016 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. Pimpinan Pusat Kementerian Hukum dan HAM; 2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan strategis 1. Bagaimana Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..? 2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cetak biru sistem pemasyarakatan pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..? KUANTITATIF DESKRIFTIF Hubungan system pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, Manajemen organisasi, SDM, perencanaan dan penganggaran, pola pembimbingan dan pengawasan serta partisipasi publik 1. Bidang hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Disarankan adanya tim koordinasi pembentukan dalam setiap regulasi yang terkait dengan pemidanaan; 2. Bidang Manajemen Organisasi, perlu dilakukan, pembentukan konsep lapas perpaduan antara struktur organisasi dan klasifikasi lapas; 3. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, perlu ada analisis kebutuhan Pegawai Pemasyarakatan (khusus untuk penempatan pada UPT); 4. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, perlu dilakukan postur penganggaran yang sesuai dengan peningkatan pelayanan; 5. Bidang Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan dan Sistem Informasi Pemasyarakatan, perlu dilakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana amanat Pasal 275 KUHAP. 6. Bidang Pengawasan dan Partisipasi Publik, perlu dilakukan tim media, hubungan kementerian dengan media tujuan tidak untuk meresponb akan tetapi membangun pemetaan permasalahan; 7. Perlunya peninjauan kembali (review) terhadap cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasyarakatan 2009-2014 yang sesuai dengan kondisi kekinian.
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
STUDI META ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PROGRAM DERADIKALISASI DENGAN TERORISME
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Josefhin Mareta, S.H., M.Si. 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM BNPT, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Agama penelitian primer (data sekunder) apakah terdapat hubungan antara program deradikalisasi dengan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia studi kepustakaan, analisis korelasi meta analisis, FGD menguji secara signifikan bahwa terdapat hubungan positif antara program deradikalisasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) dengan terorisme, kondisi yang terjadi di lapangan, kebijakan/ regulasi, pelaksanaan program deradikalisasi BNPT: perumusan tujuan dan bentuk dari program deradikalisasi khususnya reedukasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) secara jelas dan obyektif. Kementerian Agama: memfasilitasi pemberian pendidikan multikultural dan pemahaman keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh keagamaan kepada masyarakat umum. Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur: memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi dan terorisme dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang memuat sasaran dan bentuk terorisme, bahaya terorisme serta cara pencegahan dan penanganan terorisme. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk memasukkan hak-hak terpidana terorisme dan menambah model pembinaan terhadap Narapidana teroris.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa.
[Hak Asasi Manusia]
Rahjanto, S.IP., M.Si Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Masyarakat Desa, Masyarakat Adat 1. Bagaimanakah pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif 1. hak atas asal usul masyarakat desa 2. kesiapan kelembagaan desa 3. fisibilitas penerapan UU Desa Kementerian Dalam Negeri: Perlu adanya sebuah piranti hukum yang melindungi kepentingan keragaman desa, seperti keragaman Desa Adat Pakraman di Bali dan Desa adat Nagari di Sumatra Barat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : ? Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk ? Teknis (Juknis) dalam penggunaan dana desa, agar sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. ? Perlu pendampingan dan pengawasan dalam sistem ? pengelolaan keuangan desa dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil.
[Hak Asasi Manusia]
Rahjanto, S.IP., M.Si Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Masyarakat Desa, Masyarakat Adat 1. Bagaimanakah pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa dalam pengaturan sistem pemerintahan menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif 1. hak atas asal usul masyarakat desa 2. kesiapan kelembagaan desa 3. fisibilitas penerapan UU Desa Kementerian Dalam Negeri: Perlu adanya sebuah piranti hukum yang melindungi kepentingan keragaman desa, seperti keragaman Desa Adat Pakraman di Bali dan Desa adat Nagari di Sumatra Barat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : ? Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk ? Teknis (Juknis) dalam penggunaan dana desa, agar sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. ? Perlu pendampingan dan pengawasan dalam sistem ? pengelolaan keuangan desa dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pedoman HAM Penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang Dideportasi di Wilayah Perbatasan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban Perdagangan Orang.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan (Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015)
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penyusunan Indikator Hak Atas Rasa Aman
[Hak Asasi Manusia]
Denny Zainuddin , SH, Harison Citrawan, SH,L.LM, Yuliyanto, SH, MH, Oksimana Darmawan, SE, SH 2015 Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, LSM, Pemda, Komnas HAM Indikator Hak Atas Rasa Aman 1. Bagaimanakah bentuk panel dan dashboard indikator hak atas rasa aman yang sesuai dengan regulasi HAM nasional dan internasional? (2) Komponen apa saja yang dapat dijadikan unsur indikator hak atas rasa aman? Kuantitatif dan Kualitatif mengkaji regulasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Untuk memiliki instrumen yang sahih dan objektif dalam mengukur kewajiban melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara Indonesia mengkaji regulasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Untuk memiliki instrumen yang sahih dan objektif dalam mengukur kewajiban melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara Indonesia
Risalah Kebijakan Puslitbang Transformasi Konflik
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Rumusan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Peran Negara Terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Buku Pedoman tentang Kurikulum Berbasis HAM Bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Isu-Isu HAM Aktual Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Pusat Litbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia).
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu
[Hak Asasi Manusia]
Penny Naluria Utami, S.Sos. Hakki Fajriando, M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Insan Firdaus, S.H. 2015 Balitbangkumham Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Kementerian Hukum dan HAM Perempuan Korban Kekerasan 1. Bagaimana pemetaan permasalahan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan? 2. Bagaimana eksistensi pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana jaringan kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan? kualitatif 1. Pengaduan 2. Pelayanan Kesehatan 3. Rehabilitasi Sosial 4. Bantuan Hukum 1.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komnas Perempuan untuk bersinergi, saling mempertemukan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk berkoordinasi, dalam upaya menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan agar tidak berjalan sendiri-sendiri (misal kebijakan tentang mekanisme koordinasi versi KPPPA dan Komnas HAM). Padahal KPPPA dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa untuk kebijakan yang terkait dengan perempuan dan anak adalah domain KPPPA sehingga kebijakan yang telah ada bersambungan dan tidak terjadi benturan kepentingan. Kekuatan yang sinergis akan lebih cepat dan tepat dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan. 2.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melakukan evaluasi dan audit kinerja PPT karena keberadaan atau pendirian PPT di Indonesia adalah perwujudan dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak asasi perempuan korban kekerasan termasuk menghapuskan seluruh hambatan yang mungkin dialami perempuan dalam mengakses seluruh layanan. 3.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk membuat P2TP2A menjadi lembaga pelayanan yang otonom atau pilihan menjadi UPT yang berdiri sendiri dan tidak melekat pada Badan Pemberdayaan Perempuan (seperti halnya Komnas Perempuan) agar P2TP2A mampu berkonstribusi untuk menghapus pendekatan sektoral dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan korban dimana yang terjadi di lapangan bahwa pertanggungjawaban anggaran berada di badan pemberdayaan perempuan sementara pembelanjaannya dilakukan oleh P2TP2A serta perluasan cakupan pelayanan hak asasi korban yang tidak hanya berorientasi pelayanan medis dan hukum, tetapi mencakup pelayanan berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga korban dan keluarganya benar-benar termampukan dan terhindar dari pengulangan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 4.    Mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh atau komprehensif dengan mendasarkan diri kepada kerangka dan standar hak asasi korban menurut instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional.
Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, S.H. , Andi Rahmansyah, S.E., M.M. , Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. , Penny Naluria Utami, S.Sos. , Hakki Fajriando, M.Si. 2015 Balitbangkumham Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, MA Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum 1. Bagaimanakah kondisi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? kualitatif hak layanan bantuan hukum 1. Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat 2. Kemenkumham dan dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu meningkatkan upaya koordinasi dalam pengelolaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 3. Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pembuatan Perda terkait dengan Program Bantuan Hukum.
Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, SH, Penny Naluria Utami.S.Sos, Hakki Fajriando, S.Sos.,M.Si.,Arief Rianto Kurniawan, SH,M.Si, Andi Rahmansyah, SE.,MM 2015 Balitbangkumham Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Ristek dan Dikti; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementeraian Sosial Kelompok Rentan, Anak Berkebutuhan Khusus Bagaimana implementasi pendidikan Inklusif dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan? kualitatif Empat aspek kewajiban negara terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif yaitu: 1,Ketersediaan (Sekolah Inklusif, Guru Pembimbing Khusus, Sarana Prasarana); 2, Keterjangkauan (fisik, ekonomi, dan informasi); 3.Keberterimaan (Kurikulum yang digunakan); dan 4.Kebersesuaian (Penerimaan pendidikan inklusif oleh masyarakat) 1. Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: a. Meninjau kembali dan memperbaharui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disesuaikan dengan hasil evaluasi implementasi pendidikan inklusif di daerah, antara lain terkait dengan kategori ABK yang bisa bersekolah disekolah inkusif dan pengadaan guru pembimbing khusus. b. Meningkatkan program gerakan pembudayaan inklusif ke semua daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan mendorong Gubenur dan Bupati/Walikota mengimplementasikan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. c. Menyempurnakan sistem Data Pokok Pendidikan untuk memudahkan Guru Pembimbing Khusus terkait dengan proses sertifikasi bagi guru yang menjadi Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif. d. Menetapkan kurikulum khusus yang dapat menjadi pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir keragaman kebutuhan ABK pada umumnya dan sistem penilaian dan capaian hasil belajar ABK. e. Agar meningkatkan pengalokasian anggaran untuk peningkatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang proposional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a. Membangun komitmen para pemimpin daerah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui gerakan pembudayaan inklusif agar lambat laun konsep pendidikan inklusif dapat berkesuaian dengan budaya yang berkembang di masyarakat. b. Agar menambah jumlah sekolah-sekolah inklusif yang didukung sumber daya pendidik dan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menampung ABK sesuai dengan jumlah kebutuhan dan harus diupayakan pendidikan gratis bagi ABK agar mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid reguler lain. c. Meningkatkan upaya sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh stakeholder kebijakan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi pendidikan inklusif serta guna mengubah mindset negatif para orang tua murid terhadap pendidikan inklusif. d. Mendukung penuh sekolah penyelenggara inklusif dengan membangun kesadaran sumber daya manusia internal sekolah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. e. Agar setiap tahun mengajukan dan membuka lowongan CPNS bagi sarjana Pendidikan Luar Biasa untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. f. Membuat kebijakan tentang mekanisme yang jelas dalam perekrutan guru pembimbing khusus Non-PNS yang diangkat oleh sekolah dan sistem penggajian/honor yang layak bagi Guru Pembimbing Khusus. g. Mengoptimalkan peran guru di Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber, terutama untuk menyediakan guru pembimbing khusus dan mengassesment sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. h. Menyiapkan anggaran yang proposional untuk pengembangan sekolah penyelenggara inklusif. 3. Kementerian Dalam Negeri Agar mengadvokasi para pemimpin daerah dan stakeholder di daerah untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus terutama kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik berupa peraturan daerah dan anggaran. 4. Kementerian Ristek dan Dikti Agar mendorong perguruan tinggi dan universitas di Indonesia membuka dan meningkatkan mutu fakultas kependidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa untuk mendukung tersediaanya sarjana Pendidikan Luar Biasa yang nantinya dapat menjadi Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif. 5. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi CPNS bagi Guru Pembimbing Khusus dan menyediakan formasi untuk sarjana Pendidikan Luar Biasa.
Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Perspektif HAM
[Hak Asasi Manusia]
Insan Firdaus, S.H.,Andi Rahmansyah, S.E., M.M.,Hakki Fajriando, M.Si.,Penny Naluria Utami, S.Sos.,Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si 2015 Balitbangkumham Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa? Penelitian hukum empiris. Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya berkaitan dengan kesiapan regulasi dan lembaga yang menanganinya sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut. 1. Mempercepat penyusunan beberapa RPP terkait secara terbuka dan partisipatif. 2. Diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan/penanganan klien ABH berbasi
Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan Tindak Kekerasan.
[Hak Asasi Manusia]
Dra. Novia Swastika, Andi Rahmansyah, SE,MM, Insan Firdaus, SH, Maryati S.Pd.,M.Si 2015 Balitbangkumham Kementerian Sosial, Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati dan Walikota, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam rumah tangga 1, Situasi/Kondisi Kekerasan Terhadap Perempuan. 2, Upaya Pemerintah daearh/instansi terkait mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.3. Hambatan/kendala-kendala pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perannya di dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi perempuan tindak kekerasan, 4, Peran yang dilakukan oleh Pemrov/instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan tindak kekerasan, kualitatif 1. Perlindungan hukum dan ham bagi korban perempuan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1, Mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangun rumah aman (shelter) bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2, Mendorong sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kepedulian terhadap perempuan korban tindak kekerasan; 3, Mendorong aparat penegak hukum dalam menyederhanakan proses pembuatan berita acara pemertiksaan (BAP) perkara, agar korban merasa aman dalam menjalani proses pelaporan, 4, Mendorong pemerintah pusat untuk membuat peraturan dalam rangka pembentukan perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di setiap kabupaten/kota di Indonesia, 5, Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran cukup, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan korban trindak kekerasan dalam rumah tangga.6,Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani kasus perempuan korban tindak kekerasan. 7, Mendororng penambahan fungsi Badan Pembinaan Desa sebagai Lembaga Perlindungan Perempuan KOrban Tindak Kekerasan
Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial.
[Meta Analisis Hukum dan HAM]
Tim Penyusun 2015 Balitbangkumham -Dinas Sosial -Kementerian Sosial -Kementerian Pendidikan Nasional -Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga -LSM -Aparat penegak hukum Perempuan dan anak korban TPPO Proses pemulangan dan reintegrasi sosial belum berjalan dengan baik Metode dalam workshop ini berupa paparan makalah oleh narasumber, menerima saran dan masukan dari peserta Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban TPPO terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial 1. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada masyarakat luas sampai ke pelosoksehingga masyarakat tahu apa bahaya dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang; 2. Perlu ditingkatkan komitmen oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk Kepala Daerah di provinsi sampai dengan kabupaten/Kota; 3. Agar penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan sinergitas karena korban meruapakan saksi kunci dan benar-benar ditegakkan dalam proses hukumnya supaya membawa efek jera kepada si pelaku; 4. Agar fungsi dari gugus tugas lebih efektif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban serta menyediakan anggaran yang cukup sehingga dalam implementasi program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 5. Agar koordinasi dan kerjasama ditingkatkan diantara stakeholder terkait terlebih Gugus Tugas Nasional yang sudah di bentuk; 6. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan penampungan serta fasilitas yang memadai terhadap pemulangan korban serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap korban; 7. Perlu dilakukan MoU oleh pemerintah daerah dengan daerah asal korban, bagaimana caranya agar korban tetap dapat ditangani walaupun tidak mempunyai kartu tanda penduduk provinsi Papua Barat dalam hal ini mungkin dengan sistem re-imburse oleh daerah asal; 8. Agar keluarga senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis dan selalu mendampingi anak ketika di rumah sehingga orangtua mengetahui perkembangan anak; 9. Agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap korban melalui Dinas Sosial untuk mengembalikan kepada keluarga atau dicari pengganti keluarga yang dapat membantu korban baik dalam rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosialnya; 10. Agar Kementerian Sosial segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia.
[Hak Asasi Manusia]
nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di Indonesia.
[Hukum]
Bintang M Tambunan, S.E.M.M.,M.Si Gunawan, S.H., M.H Rosita, S.Sos Emmy Taurina A, S.H 2015 Balitbangkumham Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Unit Pelayan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum, Panti Sosial metode yang digunakan dalam kegiatan workshop hasil penelitian ini adalah berupa paparan makalah oleh narasumber, baik dari pusat maupun daerah serta menggali informasi isu-isu aktual, menerima saran serta masukkan dari peserta dan narasumber terkait dengan pemenuhan Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Unit Pelayan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum, Panti Sosial metode yang digunakan dalam kegiatan workshop hasil penelitian ini adalah berupa paparan makalah oleh narasumber, baik dari pusat maupun daerah serta menggali informasi isu-isu aktual, menerima saran serta masukkan dari peserta dan narasumber terkait dengan pemenuhan proses pengangkatan anak dari sisi aturan dan pelaksanaan aturan dikaitkan dengan konsep pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia perlunya peningkatan pengawasan penetapan pengadilan atas proses pengangkatan anak untuk mendapatkan hak atas identitas anak angkat, negara wajib mengontrol atau melakukan pengawasan atas orangtua angkat anak atas jaminan perlindungan yang maksimal terhadap pengangkatan anak dan hak-hak anak tidak tercabut dari akarnya/asal usul si anak.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia
[Kebijakan]
Tim Penyusun 2015 Balitbang HAM -Unit PPA Kepolisian -P2TP2A -KPAI -LPSK Anak korban eksploitasi seks komersial Bagaimana proses penanganan anak korban eksploitasi serta mekanisme perlindungan hukumnya Focus Group Discussion (FGD) Proses penanganan anak korban eksploitasi dari sisi perlindungan hukum dan HAM serta mekanisme perlindungan hukumnya KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK ? Pemberian restitusi, kompensasi; ? Pemberian bantuan medis, konseling dan bantuan hukum; ? Mencegah korban anak untuk hadir di lembaga penegakan hukum/pengadilan; ? Memastikan tidak terjadi stigmatisasi dan kriminalisasi bagi korban. Melindungi Anak dari Kejahatan Pornografi : • Mengembangkan software (aplikasi komputer) yang mampu mencegah anak dari situs-situs jahat di internet; • Mengembangkan kebijakan yang mampu memblokir jaringan yang ada di smart phone yang memberikan dampak buruk pada anak-anak.
asd
[Hak Asasi Manusia]
- 2015 asd - - - - - -
Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional Pada Pendidikan Anak
[Hak Asasi Manusia]
Sujatmiko Oksimana Dharmawan Donny Mich 2015 Balitbangkumham Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bangka Belitung dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Budayawan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Pemda Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, Akademisi bidang peendidikan dan Pengajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar 1. Bagaimana perspektif serta pengalaman akademisi, budayawan dan tenaga pendidik menyangkut potensi kearifan lokal dan dampak permainan tradisional anti kekerasan terhadap pembentukan karakter anak sejka dini? 2. Bagaimana potensi kearifan lokal permainan tradisional dapat dimanfaatkan disatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk menanamkan budaya anti kekerasan 3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pendidik anak usia dini dan pendidik pendidikan dasar dalam menanamkan budaya anti kekerasan melalui permainan tradisional kualitatif - 1. Pemerintah Daerah a. Pembentukan regulasi di tingkat daerah untuk memasukkan muatan lokal permainan tradisional disamping bahasa daerah dan bahasa Ingris sebagai acuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar untuk mengajarkan permainan tradisional dalam rangka pembentukakn karakter positif anak b. Untuk pendidkan anak usia dini mengimplementasikan proses pembelajaran melalui kurikulum 2013 dengan memasukan permainan tradisional c. Sekolah dasar memasukan permainan tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal disatuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan anak usia dini secara khusus untuk satuan pendidikan dasar permainan tradisional dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan seni budaya dan keterampilan. secara umum, nilai dan norma permainan tradisional juga bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sekolah antara lain seperti bahasa Indonesia, matematika dan PPKN. d. melakukan administrasi dan pendataan mengenai permainan tradisional secara terperinci kemudian disosialisasikan kepada anak-anak diseluruh pelosok kabupaten. 2. Pemerintah Pusat