petalitkumham

Provinsi

Kategori

Tahun

Table Petalitkumham
Action Judul Penelitian Nama Peneliti Tahun Penelitian Penerbit/Institusi Stakeholder Subjek Penelitian Masalah Penelitian Metode Penelitian Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi Rekomendasi
Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pencegahan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Ditinjau dari Perspektif Hukum nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Optimalisasi Peran Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Upaya Penanganan Konflik di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Bengkulu nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Elit Politik dan Partai Politik dalam Mencegah Konflik Sosial di Pilkada nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pemulihan Hak Ekonomi Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Peran Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Perundang-undangan dan Kebijakan nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Implementasi Pro Justicia Terhadap Pengawaan Orang Asing nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Kesiapan Implementasi Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pada Layanan Bebas Visa 169 Negara nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengguna Dalam Perspektif HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Aspek Keadilan dan Inklusivitas Dalam Penempatan Tax Amnesty Bagi Para Wajib Pajak nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Fisik dan Mental Narapidana Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Fisik Narapidana Terkait Makanan dan Minuman Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Perawatan Kesehatan Narapidana Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan HAM bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016) nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I. nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham UPT di Lingkungan Kemenkumham 1. Bagaimanakahpelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods) Penelitian ini dibatasi pada evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yaitu layanan pada bidang keimigrasian, bidang pemasyarakatan, bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 1.Perlu dibuat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur SOP Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM; 2.Di dalam Peraturan Menteri tersebut perlu juga diatur sanksi dan reward yang tegas dan jelas bagi unit layanan yang melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat 3.Melibatkan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penguatan pengawasan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat 4.Memanfaatkan serta memperkuat teknologi informasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan memastikan bahwa yang memperoleh hak akses adalah masyarakat yang benar-benar telah menggunakan layanan,dan membuat sistem informasi yang terintegrasi ke portal kementerian 5.Perlu meningkatkan kompetensi pegawai/petugas yang melaksanakan survei dalam teknik survei, pengolahan data hingga penyusunan laporan serta pemanfaatan IT melalui bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan 6.Perlu didukung dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti anggaran, personal computer,sistem pengolah data dan lain sebagainya
Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen Imigrasi -Kementerian Pariwisata -Kementerian Luar Negeri -Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi -BNN -POLRI Jajaran Keimigrasian 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa? 2. Apakah manfaat bagi jajaran keimigrasian setelah diimplementasikannya kebijakan bebas visa? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa? Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methode) Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa, manfaat yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi. a) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada semua jajaran baik di tingkat pusat maupun pada Unit pelayanan Teknis dalam mendukung implementasi kebijakan Bebas Visa, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap pengawasan orang asing yang datang berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, perlu meningkatkan hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui promosi pariwisata seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi,Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik c.)Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Latihan untuk menambah wawasan serta kemampuan SDM khususnya yang bertugas di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) agar disesuaikan dengan keahliannya (IT, intelijen, pelayanan,pengawasan, dan penindakan). Untuk mengatasikekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; d) Perlu peningkatan sarana dan prasarana terlebih sistem IT guna mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat langsung masuk ke dalam sistem;
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -Ditjen PP -Kementerian Dalam Negeri -Biro Hukum Pemda -Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Kanwil Kemenkumham RI 1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ? 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda? 3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ? Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif Ruang lingkup dan batasan kajian ini akan difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun pola hubungan koodinasi yang lebih baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (tenaga expert), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. 2. Dimasa mendatang Kanwil ex officio Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (review) peraturan daerah sebagai bagian dari executive review. 3. Kantor Wilayah harus ada Pejabat Fungsional Peneliti. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil 5. Perlu ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang menyepakati bahwa pendapat/pemikiran Perancang Kanwil perlu diakomodir 6. Kantor Wilayah Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD 7. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil 8. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.
Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Tim Penyusun 2016 Balitbangkumham -BNPT -Ditjen Pemasyarakatan -Kementerian Sosial -Dinas Sosial - Densus 88 -Kementerian Agama Lembaga Pemasyarakatan a. Bagaimana implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ? b. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme ? c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ? Memadukan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif Penelitian ini dibatasi pada Pembinaan Narapidana dalam Upaya Deradikalisassi di Lembaga Pemasyarkatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tujuan pengkajian ini, adalah untuk menyusun strategi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kerangka kerjasama lintas instansi, terjadinya suatu perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan pelaku terorisme dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme. -Agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan upaya untuk membangun pendataan narapidana teroris yang bersifat lengkap dan detil. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan menyusun model pembinaan khusus bagi narapidana teroris yang sistematis, komprehensif, humanis, dan berkesinambungan. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan meningkatkan pengetahuan petugas pemasyarakatan (baik di Lapas maupun BAPAS) dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. -Agar Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pembinaan narapidana pada umumnya, khususnya narapidana teroris. -Agar Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Ditjen pemasyarakatan, terutama dalam proses profiling dan assessment terhadap pelaku terorisme -Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal menyediakan pembimbing keagamaan yang berkualitas dan memiliki pemahaman keagamaan yang relatif tinggi, disamping itu Kementerian Agama diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap model dan kurikulum pembinaan rohani yang khusus diperuntukkan bagi narapidana teroris.
Dampak Restrukturisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Studi Meta Analisis Hubungan Antara Program Deradikalisasi Dengan Terorisme nn 2016 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pedoman HAM Penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang Dideportasi di Wilayah Perbatasan. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban Perdagangan Orang. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan (Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015) nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Indikator Hak Atas Rasa Aman nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Puslitbang Transformasi Konflik nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Rumusan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Peran Negara Terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Kajian Isu-Isu HAM Aktual Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Risalah Kebijakan Pusat Litbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia). nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional pada Pendidikan Anak. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Perspektif HAM nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan Tindak Kekerasan. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial. Tim Penyusun 2015 Balitbangkumham -Dinas Sosial -Kementerian Sosial -Kementerian Pendidikan Nasional -Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga -LSM -Aparat penegak hukum Perempuan dan anak korban TPPO Proses pemulangan dan reintegrasi sosial belum berjalan dengan baik Metode dalam workshop ini berupa paparan makalah oleh narasumber, menerima saran dan masukan dari peserta Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban TPPO terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial 1. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada masyarakat luas sampai ke pelosoksehingga masyarakat tahu apa bahaya dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang; 2. Perlu ditingkatkan komitmen oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk Kepala Daerah di provinsi sampai dengan kabupaten/Kota; 3. Agar penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan sinergitas karena korban meruapakan saksi kunci dan benar-benar ditegakkan dalam proses hukumnya supaya membawa efek jera kepada si pelaku; 4. Agar fungsi dari gugus tugas lebih efektif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban serta menyediakan anggaran yang cukup sehingga dalam implementasi program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 5. Agar koordinasi dan kerjasama ditingkatkan diantara stakeholder terkait terlebih Gugus Tugas Nasional yang sudah di bentuk; 6. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan penampungan serta fasilitas yang memadai terhadap pemulangan korban serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap korban; 7. Perlu dilakukan MoU oleh pemerintah daerah dengan daerah asal korban, bagaimana caranya agar korban tetap dapat ditangani walaupun tidak mempunyai kartu tanda penduduk provinsi Papua Barat dalam hal ini mungkin dengan sistem re-imburse oleh daerah asal; 8. Agar keluarga senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis dan selalu mendampingi anak ketika di rumah sehingga orangtua mengetahui perkembangan anak; 9. Agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap korban melalui Dinas Sosial untuk mengembalikan kepada keluarga atau dicari pengganti keluarga yang dapat membantu korban baik dalam rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosialnya; 10. Agar Kementerian Sosial segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban.
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di Indonesia. nn 2015 Balitbangkumham nn sp mp mtd sub rekom
Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia Tim Penyusun 2015 Balitbang HAM -Unit PPA Kepolisian -P2TP2A -KPAI -LPSK Anak korban eksploitasi seks komersial Bagaimana proses penanganan anak korban eksploitasi serta mekanisme perlindungan hukumnya Focus Group Discussion (FGD) Proses penanganan anak korban eksploitasi dari sisi perlindungan hukum dan HAM serta mekanisme perlindungan hukumnya KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK ? Pemberian restitusi, kompensasi; ? Pemberian bantuan medis, konseling dan bantuan hukum; ? Mencegah korban anak untuk hadir di lembaga penegakan hukum/pengadilan; ? Memastikan tidak terjadi stigmatisasi dan kriminalisasi bagi korban. Melindungi Anak dari Kejahatan Pornografi : • Mengembangkan software (aplikasi komputer) yang mampu mencegah anak dari situs-situs jahat di internet; • Mengembangkan kebijakan yang mampu memblokir jaringan yang ada di smart phone yang memberikan dampak buruk pada anak-anak.