petalitkumham
Judul : Penelitian Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Penny Naluria Utami, S.Sos. Hakki Fajriando, M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Insan Firdaus, S.H.
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Kementerian Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Perempuan Korban Kekerasan
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana pemetaan permasalahan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan? 2. Bagaimana eksistensi pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana jaringan kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan?
1. Pengaduan 2. Pelayanan Kesehatan 3. Rehabilitasi Sosial 4. Bantuan Hukum
1.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komnas Perempuan untuk bersinergi, saling mempertemukan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk berkoordinasi, dalam upaya menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan agar tidak berjalan sendiri-sendiri (misal kebijakan tentang mekanisme koordinasi versi KPPPA dan Komnas HAM). Padahal KPPPA dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa untuk kebijakan yang terkait dengan perempuan dan anak adalah domain KPPPA sehingga kebijakan yang telah ada bersambungan dan tidak terjadi benturan kepentingan. Kekuatan yang sinergis akan lebih cepat dan tepat dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan. 2.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melakukan evaluasi dan audit kinerja PPT karena keberadaan atau pendirian PPT di Indonesia adalah perwujudan dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak asasi perempuan korban kekerasan termasuk menghapuskan seluruh hambatan yang mungkin dialami perempuan dalam mengakses seluruh layanan. 3.    Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk membuat P2TP2A menjadi lembaga pelayanan yang otonom atau pilihan menjadi UPT yang berdiri sendiri dan tidak melekat pada Badan Pemberdayaan Perempuan (seperti halnya Komnas Perempuan) agar P2TP2A mampu berkonstribusi untuk menghapus pendekatan sektoral dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan korban dimana yang terjadi di lapangan bahwa pertanggungjawaban anggaran berada di badan pemberdayaan perempuan sementara pembelanjaannya dilakukan oleh P2TP2A serta perluasan cakupan pelayanan hak asasi korban yang tidak hanya berorientasi pelayanan medis dan hukum, tetapi mencakup pelayanan berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga korban dan keluarganya benar-benar termampukan dan terhindar dari pengulangan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 4.    Mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh atau komprehensif dengan mendasarkan diri kepada kerangka dan standar hak asasi korban menurut instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)