petalitkumham
Judul : Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Insan Firdaus, SH, Penny Naluria Utami.S.Sos, Hakki Fajriando, S.Sos.,M.Si.,Arief Rianto Kurniawan, SH,M.Si, Andi Rahmansyah, SE.,MM
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Ristek dan Dikti; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementeraian Sosial
Subjek Penelitian : Kelompok Rentan, Anak Berkebutuhan Khusus
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana implementasi pendidikan Inklusif dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ditinjau dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan?
Empat aspek kewajiban negara terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif yaitu: 1,Ketersediaan (Sekolah Inklusif, Guru Pembimbing Khusus, Sarana Prasarana); 2, Keterjangkauan (fisik, ekonomi, dan informasi); 3.Keberterimaan (Kurikulum yang digunakan); dan 4.Kebersesuaian (Penerimaan pendidikan inklusif oleh masyarakat)
1. Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: a. Meninjau kembali dan memperbaharui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disesuaikan dengan hasil evaluasi implementasi pendidikan inklusif di daerah, antara lain terkait dengan kategori ABK yang bisa bersekolah disekolah inkusif dan pengadaan guru pembimbing khusus. b. Meningkatkan program gerakan pembudayaan inklusif ke semua daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan mendorong Gubenur dan Bupati/Walikota mengimplementasikan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. c. Menyempurnakan sistem Data Pokok Pendidikan untuk memudahkan Guru Pembimbing Khusus terkait dengan proses sertifikasi bagi guru yang menjadi Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif. d. Menetapkan kurikulum khusus yang dapat menjadi pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir keragaman kebutuhan ABK pada umumnya dan sistem penilaian dan capaian hasil belajar ABK. e. Agar meningkatkan pengalokasian anggaran untuk peningkatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang proposional. 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota a. Membangun komitmen para pemimpin daerah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui gerakan pembudayaan inklusif agar lambat laun konsep pendidikan inklusif dapat berkesuaian dengan budaya yang berkembang di masyarakat. b. Agar menambah jumlah sekolah-sekolah inklusif yang didukung sumber daya pendidik dan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat menampung ABK sesuai dengan jumlah kebutuhan dan harus diupayakan pendidikan gratis bagi ABK agar mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan gratis sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid reguler lain. c. Meningkatkan upaya sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh stakeholder kebijakan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi pendidikan inklusif serta guna mengubah mindset negatif para orang tua murid terhadap pendidikan inklusif. d. Mendukung penuh sekolah penyelenggara inklusif dengan membangun kesadaran sumber daya manusia internal sekolah untuk mendukung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. e. Agar setiap tahun mengajukan dan membuka lowongan CPNS bagi sarjana Pendidikan Luar Biasa untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. f. Membuat kebijakan tentang mekanisme yang jelas dalam perekrutan guru pembimbing khusus Non-PNS yang diangkat oleh sekolah dan sistem penggajian/honor yang layak bagi Guru Pembimbing Khusus. g. Mengoptimalkan peran guru di Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber, terutama untuk menyediakan guru pembimbing khusus dan mengassesment sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. h. Menyiapkan anggaran yang proposional untuk pengembangan sekolah penyelenggara inklusif. 3. Kementerian Dalam Negeri Agar mengadvokasi para pemimpin daerah dan stakeholder di daerah untuk memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus terutama kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik berupa peraturan daerah dan anggaran. 4. Kementerian Ristek dan Dikti Agar mendorong perguruan tinggi dan universitas di Indonesia membuka dan meningkatkan mutu fakultas kependidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa untuk mendukung tersediaanya sarjana Pendidikan Luar Biasa yang nantinya dapat menjadi Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif. 5. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi CPNS bagi Guru Pembimbing Khusus dan menyediakan formasi untuk sarjana Pendidikan Luar Biasa.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)