petalitkumham
Judul : Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Perspektif HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Insan Firdaus, S.H.,Andi Rahmansyah, S.E., M.M.,Hakki Fajriando, M.Si.,Penny Naluria Utami, S.Sos.,Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si
Metode Penelitian : Penelitian hukum empiris.
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI
Subjek Penelitian : 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa?
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 1. Bagaimana kesiapan regulasi dalam melaksanakan UU Sistem peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana kesiapan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? 2. Bagaimana peta keragaman kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa?
Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya berkaitan dengan kesiapan regulasi dan lembaga yang menanganinya sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut.
1. Mempercepat penyusunan beberapa RPP terkait secara terbuka dan partisipatif. 2. Diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan/penanganan klien ABH berbasi
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)