petalitkumham
Judul : Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan Tindak Kekerasan. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Dra. Novia Swastika, Andi Rahmansyah, SE,MM, Insan Firdaus, SH, Maryati S.Pd.,M.Si
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Sosial, Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati dan Walikota, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri
Subjek Penelitian : Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam rumah tangga
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1, Situasi/Kondisi Kekerasan Terhadap Perempuan. 2, Upaya Pemerintah daearh/instansi terkait mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.3. Hambatan/kendala-kendala pemerintah daerah dalam mengimplementasikan perannya di dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi perempuan tindak kekerasan, 4, Peran yang dilakukan oleh Pemrov/instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan tindak kekerasan,
1. Perlindungan hukum dan ham bagi korban perempuan tindak kekerasan dalam rumah tangga
1, Mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangun rumah aman (shelter) bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2, Mendorong sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kepedulian terhadap perempuan korban tindak kekerasan; 3, Mendorong aparat penegak hukum dalam menyederhanakan proses pembuatan berita acara pemertiksaan (BAP) perkara, agar korban merasa aman dalam menjalani proses pelaporan, 4, Mendorong pemerintah pusat untuk membuat peraturan dalam rangka pembentukan perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di setiap kabupaten/kota di Indonesia, 5, Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran cukup, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan hukum dan HAM bagi perempuan korban trindak kekerasan dalam rumah tangga.6,Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani kasus perempuan korban tindak kekerasan. 7, Mendororng penambahan fungsi Badan Pembinaan Desa sebagai Lembaga Perlindungan Perempuan KOrban Tindak Kekerasan
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)