petalitkumham
Judul : Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Penyusun
Metode Penelitian : Metode dalam workshop ini berupa paparan makalah oleh narasumber, menerima saran dan masukan dari peserta
Tahun Penelitian : 2015
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : -Dinas Sosial -Kementerian Sosial -Kementerian Pendidikan Nasional -Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga -LSM -Aparat penegak hukum
Subjek Penelitian : Perempuan dan anak korban TPPO
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : -
Proses pemulangan dan reintegrasi sosial belum berjalan dengan baik
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban TPPO terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial
1. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tentang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial kepada masyarakat luas sampai ke pelosoksehingga masyarakat tahu apa bahaya dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang; 2. Perlu ditingkatkan komitmen oleh semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk Kepala Daerah di provinsi sampai dengan kabupaten/Kota; 3. Agar penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan sinergitas karena korban meruapakan saksi kunci dan benar-benar ditegakkan dalam proses hukumnya supaya membawa efek jera kepada si pelaku; 4. Agar fungsi dari gugus tugas lebih efektif dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban serta menyediakan anggaran yang cukup sehingga dalam implementasi program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 5. Agar koordinasi dan kerjasama ditingkatkan diantara stakeholder terkait terlebih Gugus Tugas Nasional yang sudah di bentuk; 6. Agar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan penampungan serta fasilitas yang memadai terhadap pemulangan korban serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap korban; 7. Perlu dilakukan MoU oleh pemerintah daerah dengan daerah asal korban, bagaimana caranya agar korban tetap dapat ditangani walaupun tidak mempunyai kartu tanda penduduk provinsi Papua Barat dalam hal ini mungkin dengan sistem re-imburse oleh daerah asal; 8. Agar keluarga senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis dan selalu mendampingi anak ketika di rumah sehingga orangtua mengetahui perkembangan anak; 9. Agar dalam proses reintegrasi sosial terhadap korban melalui Dinas Sosial untuk mengembalikan kepada keluarga atau dicari pengganti keluarga yang dapat membantu korban baik dalam rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosialnya; 10. Agar Kementerian Sosial segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG -Prov.NTT sampai saat ini belum mampu melaksanakan pemulangan dengan baik -Ada orang tua yang terlibat dalam kasus TPPO -Kurangnya dana untuk penanganan TPPO -Belum optimalnya peran dan fungsi P2TP2A Prov.NTT
Sulawesi Utara KOTA MANADO -Faktor penyebab anak-anak tereksploitasi adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan dan tuntutan gaya hidup -Kesulitan melakukan pemulangan disebabkan kurangnya anggaran -Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan
Papua KOTA SORONG -Papua termasuk daerah tujuan wisata yang perlu diwaspadai berkembangnya eksploitasi seksual -Korban meminta cepat pulang, sehingga kasus TPPO tidak sampai ke pengadilan -Belum optimalnya peran dan fungsi pekerja sosial kota Sorong -Penanganan kasus TPPO terkendala anggaran
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)