petalitkumham
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Yul Ernis,SH,MH, Marulak Pardede, SH,MH, Melok Karyandani,SH , Syprianus Aristeus,SH,MH
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Anak, Biro Hukum Pemda DKI
Subjek Penelitian : Masyarakat dan anak
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : -http://ebook.balitbangham.go.id/litbanghamebook/ebookpdf/2016_A07.pdf
1. Bagaimana pandangan aparat terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Sistem Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012?. 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi Anak pelaku, korban dan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 3. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Anak ?
Kesadaran Hukum Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan pelatihan TOT terpadu dengan kurikulum dan narasumber yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi yang relevan serta sasaran pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan keterpaduan dalam penanganan SPPA 2. Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan hukum bagi Aparat Penegak hukum masyarakat dengan melibatkan APH yang sudah memahami UU SPPA secara komprehensif. 3. Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, termasuk advokat menggunakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS secara lebih intensif. 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: a. perlu merekrutmen pegawai dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang Psikolog, krimonolog, ahli pidana, dan sosiolog yang bekaitan dengan sistem peradilan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Anak-Anak binaan juga dalam hal ini perlu kerjasama dengan Universitas/ LSM/Lembaga profesional lainnya. b. perlu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian lainnya serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya agar bagi pelaku Anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA dapat disalurkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA. c. Perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan kabupaten/kota. d. Perlu berkordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara yang kondusif untuk menghindari Anak ditahan selama proses peradilan. e. Perlu mengkaji kembali Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaan diversi dilapangan. 5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM perlu melaksanakan sosialisasi Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Bekerjasama dengan Pemda dengan melibatkan SKPD terakit, seperti Dinas Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk aparat wilayah seperti Lurah, Kepala Desa, hingga RT dan RW dengan pemda. 6. Perlu mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT Belum maksimal pemahaman masyarakat terhadap SPPA masih terdapatnya perbedaan persepsi dalam memahami UU SPPA diantara penegak hukum dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan ABH dalam Proses berjalannya SPPA Perlu ditingkatkan pemahaman terkait SPPA dan koordinasi penegak hukum dalam pelaksanaannya
Bali KOTA DENPASAR
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)