petalitkumham
Judul : Aspek Hukum Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.; Djamilus, S.H.,M.H.; Syprianus Ariesteus, S.H., M.H.; Harison Citrawan, S.H., L.LM,; Fuzi Narindrani, S.H.; Febriany Triwijayanti, S.H
Metode Penelitian : metode kwalitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen PAS, Kepolisian, Kejaksaan, KPK,Mahkamah Agung, IKAHI, AAI,MUI, NU, PGI, KWI, Pakar Pidana
Subjek Penelitian : Hukum Pidana
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : -
Bagaimana pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi?; Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi?; Bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi?; Apa aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi?
Untuk mengetahui pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi; Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi; Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi; Untuk mengetahui aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi.
Dengan adanya polemik mengenai keberadaan PP 99/2012 di mana ada pembedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana korupsi maka disarankan agar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi (surat Justice Collaborator); Perlu sosialisasi mengenai hak hak narapidana khususnya narapidana korupsi mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan remisi; Diharapkan ketentuan mengenai Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 277; Dengan adanya kondisi faktual di atas, maka kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakatseperti media, lembaga non pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyaraktan dapat berjalan secara optimal; Agar dalam pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan danpembalasan
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN Narapidana Korupsi yang ada adalah pelaku tunggal jadi tidak bisa diberikan Remisi ( Surat Justice Colaborator) * PP 99/2012 ditinjau ulang terutama keterlibatan instansi terkait dalam menentukan narapidana korupsi untuk mendapat remisi; * Perlu sosialisasi mengenai hak hak napi korupsi tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapat remisi; * Diharapkan ketentuan Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahasan perubahan UU Pemasyarakatan; * Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dipertimbangkan faktor keadilan yaitu keseimbangan antara pembinaan dan pembalasan
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT * Pelaksanaan pemberian remisi sebelum dan sesudah ditetapkan PP 99/2012 terdapat perbedaan; * Permasalahan utama dalam pelaksanaan PP adalah diikutsertakannya lembaga terkait (BNN, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam menentukan seseorang terpidana berhak dapat remisi dan/atau pembebasan bersyarat padahal kewenangan untuk memberikan remisi narapidana korupsi pada dasarnya adalah mutlak berada pada Kementerian Hukum dan HAM; * Remisi baru dapat diproses jika narapidana yang bersangkutan telah memba * Dengan adanya perbedaan persyaratan dalam pemberian remisi maka disarankan adagar peraturan tersebut ditinjau ulang terutama mengenai kterlibatan instansi terkait dalam memberikan remisi; * Perlu ada sosialisasi hak hak narapidana korupsi mengenai prosedur dan persyaratan untuk dapat remisi; * Ketentuan Hakim Wasmat dapat dimasukan dalam pembahsan perubahan UU; * Kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur keterlibatan masyarakat seperti media, LSM dan perorangan dalam melakukan kont
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR * Ada perbedaan prosedur pengajuan remisi sebelum dan sesudah ditetapkannya PP 99/2012; * Remisi baru dapat diberikan kepada jika narapidana yang bersangkutan telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; * Pemberian remisi masih diperlukan namun harus diperketat, maka PP 99/2012 perlu direvisi; * Ada kendala yang dihadapi Lapas dalam memperoleh surat JC, kadang surat JC tersebut lama turunnya da * Dengan adanya perbedaan syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi maka disarankan agar PP-nya ditinjau ulang, terutama mengenai keterlibatan instansi terkait; * Perlu sosialisasi hak-hak narapidana koruosi tentang prosedur dan persyaratan untuk dapat remisi; * Hakim Wasmat dimasukan dalam pembahasan perubahan UU; * Kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur keterlibatan masyarakat (media, LSM, perorangan) dalam melakukan kontrol atau pengawasan; * Pemberian remisi terhadap na
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)