petalitkumham
Judul : Efektivitas Forum Mahkumjakpol dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Muhar Junef, S.H., M.H. Bungasan Hutapea, S.H. Ellyna Syukur, S.H. Suharyo S.H. Muhaimin, S.H.
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, BNN
Subjek Penelitian : Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : -
1. Bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi?
1. Efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika; 2. Merumuskan kerangka regulasi pemidanaan dalam penanganan pengedar dan pengguna narkotika dalam menunjang pencapaian tujuan rehabilitasi.
1. Untuk mengefektifkan forum Mahkumjakpol Plus (pusat dan daerah) yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, perlu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanggulangan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam koordinasi tersebut juga menyamakan persepsi diantara pihak, dan dapat dilakukan setiap saat dan/atau secara berkala dalam menangani tindak pidana narkotika. Perlu juga koordinasi dan kerja sama dalam bentuk sinkronisasi dan distribusi informasi guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum. 2. Perlu kejelasan pendelegasian tanggung jawab tersangka/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dititipkan ke lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi menjalankan fungsi pengawasan, tetapi keamanan klien yang bersangkutan tetap merupakan tanggung jawab penyidik. 3. Pihak Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga yang paling berkepentingan dalam penanganan kasus narkotika perlu mempunyai petunjuk teknis dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi dengan didukung penguatan organisasi dan anggaran. 4. Untuk mendukung forum Mahkumjakpol Plus, perlu dilibatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/Kota dan Organisasi Profesi serta Non Government Organisation (NGO).
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN Berkaitan dengan efektivitas Forum Mahkumjakpol Plus dalam penanganan tindak pidana narkotika, Peraturan Bersama mengisyaratkan keterpaduan atau sinergitas penanganan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan penegasan atau penguatan kewenangan dan fungsi lembaga pemerintah terkait, untuk penanganan permasalahan narkotika, khususnya bagi pecandu atau korban penyalahguna yang sudah ditangani. Pelaksanaan Peraturan Bersama secara proporsional khususnya
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT Berkaitan dengan efektivitas forum Mahkumjakpol Plus dalam penanganan tindak pidana narkotika yang diteliti berdasarkan data pada kuesioner yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum di Provinsi DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas forum Mahkumjakpol Plus dalam mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika. Forum Mahkumjakpol Plus ini telah mempunyai tujuan yang jelas namun belum diimplem
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK Forum Mahkumjakpol Plus dalam penanganan tindak pidana narkotika, pertama perlu sosialisasi Peraturan Bersama dalam penanganan tindak pidana narkotika. Kedua, kepada masyarakat para pengguna narkoba yang saat ini “bersembunyi” dapat keluar dan tidak takut dihukum penjara untuk melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan perawatan. Ketiga, dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama kepada masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adala
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)