petalitkumham
Judul : Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Syprianus Aristeus, SH, MH, Hendry Donald Lumban Toruan, SH, MH, Eko Noer Krisyanto, SH, MH, Sujatmiko, SH, M.Si, Yuliyanto, SH, MH
Metode Penelitian : mtd
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum RI
Subjek Penelitian : sp
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : -
1. bagaiman Perubahan mendasar dari pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 20015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 2. Apa dampak positif dan negatif pelaksanaan Pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 3. bagaimana model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam penguatan demokrasi di Indonesia
Perubahan mendasar pelaksanaan Pilkada serentak, dampak positif dan negatif Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 desember 2015 dan model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia
1. Komisi II DPR RI disarankan melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan memasukan substansi sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan telah mengikuti uji publik yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya. b. Merubah ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagai berikut c. Memasukan ketentuan didalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketentuan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibiaya oleh Anggaran Pendapatan belanja Negara 2. Komisi Pemilihan Umum agar Komisi Pemilihan Umum membuat mekanisme uji publik yang disarankan dalam penelitian ini bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan telah mengikuti uji publik yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)