petalitkumham
Judul : Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hak Sipil File Pendukung

Harus Login
Peneliti : RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum, Dra. Poerwati, M.Si., Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si., Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si, Oksimana Darmawan, S.Sos., Firdaus, S.Sos., M.H., Donny Michael, S.H., M.H., Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M Anita Marianche, S.H., Marwan Dianto, S.Sos
Metode Penelitian : Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Informan dalam penelitian meliputi pejabat atau staf dari Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Negeri, Ditjen Pemasyarakatan, Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Provinsi,, Panti Sosial Marsudi Putra, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial,, dan akademisi.
Subjek Penelitian : Aparat penergak hukum
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Bagaimana gambaran secara umum penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus narkoba
1. Ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional - Mengingat terdapat dua pola penanganan narkoba oleh BNN, maka khusus Penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka Rehabilitasi menjadi pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun pendekatan humanis ini seyogyanya tidak mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 2. Tim Assessment Terpadu di (Provinsi: Jawa Barat, Sulawesi selatan dan DKI Jakarta) - Tim assessment terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Mengingat Tim Assessment ini sangat dibutuhkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain melakukan penilaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka diperlukan pendekatan/ basis hak anak terutama dalam memutuskan hasil assessmentnya, guna mengupayakan perlindungan hak-hak sipil anak. Terutama mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi si anak. 3. Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Dalam hal pembentukan TAT, hendaknya langsung menunjukan Balai Pemasyarakatan sebagai anggota TAT sebagaimana Tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan anak.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)