petalitkumham
Judul : Kajian Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengguna Dalam Perspektif HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tony Yuri Rahmanto
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (in depth) dan bersifat total atau meneluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif.
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Subjek Penelitian : Penyalahguna (pengguna) dewasa, serta pemerintah daerah
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
1. Apakah pidana kurungan dan program rehabilitasi (medis dan sosial) telah memberikan kepastian hukum terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)? 3. Bagaimana alternatif penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia
Objek penelitian dibatasi pada penyalahguna (pengguna) dewasa, selain itu penelitian ini juga dibatasi pada peran dari lembaga yang berwenang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik di pusat maupun di daerah sehingga secara empiris akan dilakukan wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan dengan rumusan masalah sebelumnya. Dari sisi normatif, penelitian ini akan menyasar pada sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksananya.
1. Dari jalur regulasi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna sehingga dapat diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapat hukuman penjara melainkan sanksi tindakan rehabilitasi; b. Perlunya penambahan pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau penguatan rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara agar rekomendasi yang diberikan selalu menjadi acuan atau pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan putusan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk memastikan apakah pengguna tersebut murni sebagai pengguna, pecandu, pengedar atau bandar sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda pada pelaksanaannya. 2. Perlu penguatan implementasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong keterpaduan paradigma atau pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian) dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun dipandang sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui: a. Optimalisasi forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) melalui sosialisasi rutin terhadap Undang-Undang tentang Narkotika, Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Kementerian/Lembaga terkaitTahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta peraturan pelaksana di masing-masing instansi terkait ataupun diskusi antar APH terkait penanganan yang seharusnya diberikan kepada pengguna sehingga APH tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan pendekatan kesehatan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika; b. Penyempurnaan Peraturan Bersama Tujuh (7) Kementerian/Lembaga Negara terkait Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM terutama prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian menjadi penting mengingat Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang mendapat jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan oleh Negara.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT -Jumlah Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 berjumlah 19.882 orang; -Ada wacana yang menyatakan bahwa pengguna penyalahguna narkotika secara tegas akan diberikan sanksi pidana kurungan karena selain memberikan penghukuman bagi pengguna, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna penyalahguna narkotika. Sementara ada juga yang menyatakan bahwa seorang pengguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan untuk kembali normal seperti sediakala. Namun terkait dengan -a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi; 2. Perlu penguatan implementasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200
Jawa Timur KOTA SURABAYA -Penanganan bagi pengguna dan pecandu penyalahgunaan narkoba sebaiknya tidak dilakukan di Lapas atau Rutan karena pada dasarnya mereka membutuhkan pengobatan dan perawatan yang baik sementara SDM serta sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai; -upaya alternatif yang dapat dilakukan adalah pembentukan peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah pengganti peraturan bersama agar para Kementerian/Lembaga pemerintah terkait tidak melaksanakan program secara sendiri-sendiri tetapi dibaw -a. Perlunya merevisi pasal 111, 112, 117, 122 dan 127 karena selalu menjadi dasar hukum untuk memvonis pidana kurungan bagi pengguna, penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang demikian diperlukan mengingat pasal-pasal tersebut masih menimbulkan multi tafsir oleh APH dalam pelaksanaannya terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapat tindakan rehabilitasi; -b. Perlunya penambahan pasal dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau penguatan rekomen
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)