petalitkumham
Judul : Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Insan Firdaus, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, Nizar Apriansyah, RR. Susana Andy Meyrina
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Sumber Daya Manusia
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
Berdasarkan hasil kajian terdapat kendala dalam penempatan auditor di kantor wilayah yaitu Pertama, secara kelembagaan struktur organisasi kantor wilayah bukan termasuk instansi pengawasan dan tidak memiliki fungsi pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya identifikasi risiko di setiap kantor wilayah untuk menentukan kebutuhan auditor di kantor wilayah. Ketiga, kurangnya sumber daya auditor yang akan ditempatkan di kantor wilayah. Sehingga penempatan auditor di kantor wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.Oleh karena itu, untuk menempatkan auditor di kantor wilayah harus dipersiapkan terlebih dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Penempatan Pegawai (Auditor)
Rekomendasi Jangka Pendek : 1. Untuk jangka pendek, penempatan auditor di Kantor Wilayah belum memungkinkan untuk dilaksanakan, karena secara struktur kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia belum mendukung terlaksananya penempatan auditor di kantor wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan dan menambah sumber daya manusia auditor baik yang direkrut dari internal pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maupun dari calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan peran konsultasi dan membangun e-consulting sebagai media early warning dan pencegahan yang memudahkan pegawai Kantor Wilayah untuk berkonsultasi ketika ada masalah atau hambatan. 4. Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat pusat dan provinsi, dalam rangka membantu pengawasan, pembinaan dan pendampingan Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5. Agar Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah secara aktif meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan agar setiap kegiatan di Kantor Wilayah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Rekomendasi Jangka Panjang : Bahwa untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor. Oleh karena itu, terdapatbeberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Untuk jangka panjang penempatan auditor dikantor wilayah menjadi suatu kebutuhan dan oleh karena itu Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal harus mempersiapkan aturan dan element pendukung lainnya dalam rangka penempatan auditor di Kantor Wilayah. 2. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal mempersiapkan bahan rumusan perubahan struktur organisasi tata laksana kantor wilayah dengan menambahkan ketentuan tentang tugas dan fungsi pengawasan di kantor wilayah. 3. Agar Inspektorat Jenderal melakukan manajemen risiko dengan melakukan analisis dan identifikasi risiko di seluruh kantor wilayah. Manajemen risiko diperlukan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan penempatan auditor di setiap kantor wilayah, beban kerja auditor dan sifat serta waktu penempatan auditor di kantor wilayah. 4. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal melakukan analisis kebutuhan dan penyediaan auditor di setiap kantor wilayah, sehingga diketahui jumlah auditor dan beban kerja auditor yang ditempatkan di kantor wilayah.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Aceh KOTA BANDA ACEH
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
Jawa Barat KAB. BANDUNG
Jawa Tengah KAB. SEMARANG
Gorontalo KOTA GORONTALO
Maluku KOTA AMBON
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)