petalitkumham
Judul : Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I. File Pendukung

Harus Login
Peneliti : RR. Susana Andy Meyrina, Nizar Apriansyah, Tri Sapto Wahyu A N, Imam Lukito, dan Insan Firdaus
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Sumber Daya Manusia
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
Pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berimbang antara implementasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian reward atas prestasi kerja selama ini hanya berupa Piagam, Sertifikat dan Plakat, sehingga belum berpengaruh pada pengembangan karier pegawai, seharusnya berdasarkan Peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 82 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Pemberian punishment sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, tentang Hukuman Disiplin, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.23 Tahun 2015, tentang “Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia“, namun sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pegawai sehingga setiap tahun jumlah pelanggaran disiplin pegawai tetap meningkat.
Kesejahteraan Pegawai
1. Perlunya membuat kebijakan terkait pemberian reward dan punishment yang berdampak pada kesejahteraan pegawai, sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-undang No.5 Tahun 2015, tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Menyusun indicator pemberian reward dan punishment yang berimbang sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkualitas. 3. Diperlukan komitmen Pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengimplementasikan pemberian reward dan punishment sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.53Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.23 Tahun 2015. 4. Peningkatan pengendalian terhadap proses penyelesaian hukuman disiplin terhadap pegawai secara benjenjang sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang No.5 Tahun 2014.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Riau KOTA PEKANBARU
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
Jawa Barat KAB. BANDUNG
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)