petalitkumham
Judul : Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Nizar Apriansyah, RR.Susana Andi Meyrina, Insan Firdaus, Trisapto Wahyu A.N dan Imam Lukito
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan BPSDM Kemenkumham
Subjek Penelitian : Sumber Daya Manusia
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
Berdasarkan data yang terhimpun kajian ini menyimpulkan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan sistem karir di lingkungan Kemenkumham masih belum diterapkan sepenuhnya dan masih banyak kekurangan yang semestinya diperbaiki. Kendala dalam penataan sistem karir PNS di lingkungan Kemenkumham diantara adalah rendahnya SDM terutama untuk unit –unit yang berada di daerah, terbatas kesempatan mengikuti diklat, banyaknya pegawai golongan III. (tiga) terutama di Kanwil dan ditambah lagi struktur pangkat tidak diatur secara proporsional sehingga ada pangkat pejabatnya yang lebih rendah dari stafnya sehingga kesulitan dalam pembinaan, adanya dikotomi antara pegawai teknis dengan nonteknis serta sistem karir di Kementerian ini masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan, nepotisme, suka dan tidak suka (like and dislike).
Kesejahteraan Pegawai
1. Kementerian Hukum dan HAM segera membuat Pola Karir yang baru yang mengacu pada UU ASN. 2. Langkah pertama dalam pengembangan karir pegawai adalah membuat sebuah pola jalur karir atau jenjang karir jabatan (career path) yaitu arah kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Jalur karir dibuat lengkap dengan memuat nama - nama jabatan yang dapat dan mungkin dapat diduduki oleh sesorang pegawai serta persyaratan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Pola yang dibuat tersebut akan menjadi gambaran dan panduan bagi para pegawai dan organisasi untuk mengetahui ke arah mana mereka dapat maju dalam karirnya bila mereka ”mau dan mampu”. 3. Penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi (promosi dan mutasi) PNS lebih jelas serta PNS sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan karirnya ke depan. Disamping itu, jalannya organisasi akan dapat lebih optimal dan efektif. 4. Pembatasan waktu minimal dan maksimal (disarankan 3-5 tahun) seorang pejabat menduduki suatu jabatan untuk kemudian dilakukan reposisi (promosi dan mutasi). 5. Model sistem karir terbuka perlu dilakukan hal ini berguna bagi PNS yang ingin mengembangkan karirnya di UPT yang berada di daearah (kabupaten/ kota) atau provinsi bahkan ke unit pusat terbuka lebar, PNS tidak perlu lagi ragu akan terhentinya karir pada suatu daerah dan jabatan tertentu saja, meskipun langkah ini perlu mempertimbangkan jumlah pegawai serta ketersediaan jabatan yang ada, kompetensi PNS yang bersangkutan, serta komitmen semua unsur pimpinan dalam mendukung pola open system ini 6. Kementerian perlu menyusun rencana pengembangan karir (pola karir) yang sistematis dan komperhensip terutama difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : a) Memberikan informasi pengembangan karir secara transparan, objektif dan kontinyu kepada semua pegawai. b) Peningkatan penyelenggaraan diklat teknis dan structural, yang sistematis dan transfaran dan linier. c) Agar jelas dalam penilaian sebaiknya tes kemampuan pegawai lebih kearah kuantitatif dan hasil tes tersebut sebaiknya di publish. d) Penetapan dan kesempatan mengikuti diklat sebaiknya, berdasarkan kebutuhan organiasi, hal ini berguna untuk memberikan pelatihan kepada pejabat/petugas sesuai dengan bidang tugasnya. e) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dengan mengunakan komputerisasi dengn penyediaan data base yang selalu up to date dan dapat di akses oleh semua unit organisasi. f) Khusus untuk jabatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi yang memiliki keunikan dalam bidang kerjanya perlu ada pengaturan yang lebih berkeadilan, yang terkait dengan rentang waktu karir yang sama dengan jabatan- jabatan lain di luar bidang tersebut. (jabatan di Imgrasi dan Pemasyarakatn di mulai dari esslon Vb)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Jambi KOTA JAMBI
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA
Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)