petalitkumham
Judul : Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Penyusun
Metode Penelitian : Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methode)
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : -Ditjen Imigrasi -Kementerian Pariwisata -Kementerian Luar Negeri -Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi -BNN -POLRI
Subjek Penelitian : Jajaran Keimigrasian
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa? 2. Apakah manfaat bagi jajaran keimigrasian setelah diimplementasikannya kebijakan bebas visa? 3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa?
Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa, manfaat yang didapat dan kendala-kendala yang dihadapi.
a) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan kepada semua jajaran baik di tingkat pusat maupun pada Unit pelayanan Teknis dalam mendukung implementasi kebijakan Bebas Visa, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap pengawasan orang asing yang datang berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Agar Kementerian Hukum dan HAM R.I, perlu meningkatkan hubungan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait melalui promosi pariwisata seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi,Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Republik c.)Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Latihan untuk menambah wawasan serta kemampuan SDM khususnya yang bertugas di TPI seperti penjurusan bagi taruna Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) agar disesuaikan dengan keahliannya (IT, intelijen, pelayanan,pengawasan, dan penindakan). Untuk mengatasikekurangan SDM, maka perlu dilakukan perekrutan pegawai dengan sistem perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara; d) Perlu peningkatan sarana dan prasarana terlebih sistem IT guna mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat langsung masuk ke dalam sistem;
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN 1.Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara beserta UPT Keimigrasian melakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing mulai dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan dengan membentuk sekretariat yang berpusat di kanwil. 2.Bekerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini pihak hotel, untuk melaporkan keberadaan orang asing yang menginap dengan menggunakan aplikasi pelaporan orang asing. 3.Membuat laporan atensi warga negara asing yang dideportasi, melakuka Berdasarkan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan pemerintah, jajaran imigrasi harus mengantisipasi atas keberadaan, perlintasan dan kegiatan orang asing yang diberikan bebas visa tersebut.
Kepulauan Riau KOTA BATAM -Dalam rangka untuk lebih memacu pengembangan kawasan terpadu Kepulauan Riau telah dilakukan pengaturan keimigrasian sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan suatu daerah industri dan wilayah usaha (”bonded warehouse”). -Pengusaha dan pekerja asing yang melakukan kegiatan parsial-kondisional yakni kegiatan yang bersifat kerja sementara di wilayah Otorita batam dapat menggunakan fasilitas keimigrasian berupa Visa Saat Kedatangan (Visa on Arrival) dan Visa Kunjungan Beberapa kali Perj
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
Bali KOTA DENPASAR 1.UPT Keimigrasian melakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing mulai dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan dengan membentuk sekretariat yang berpusat di kanwil. 2.Bekerjasama dengan pihak TNI dan Pembina Teritorial dalam melakukan maping PORA dan juga masyarakat sampai tingkat RT/RW, untuk melaporkan keberadaan orang asing. 3.Adanya hambatan struktural saat berkoordinasi dengan dinas pariwisata. 4.Bertambahnya beban kerja bagi jajaran keimigrasian mengingat kurangnya sum Berdasarkan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan pemerintah, jajaran imigrasi harus mengantisipasi atas keberadaan, perlintasan dan kegiatan orang asing yang diberikan bebas visa tersebut.
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK Pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian atau (SIMKIM) pertama kali dibentuk pada tahun 2007 dan akan terus berkembang hingga saat ini. Masyarakat dapat secara luas menikmati terselenggaranya SIMKIM ini, melalui penerapan sistem E-Office yaitu sistem penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, penerapan E-Paspor serta permohonan Visa secara on-line.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)