petalitkumham
Judul : Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Penyusun
Metode Penelitian : Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : -Ditjen PP -Kementerian Dalam Negeri -Biro Hukum Pemda -Sekretariat Dewan DPRD Provinsi
Subjek Penelitian : Kanwil Kemenkumham RI
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Sejauhmana peran dan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) ? 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka harmonisasi Perda? 3. Bagaimana membangun pola hubungan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda ?
Ruang lingkup dan batasan kajian ini akan difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam membangun pola hubungan koodinasi yang lebih baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda dalam rangka harmonisasi Perda.
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika mengusulkan judul dan proposal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang digagas sebagai skala prioritas dari agenda Program Pembangunan Daerah, seharusnya sudah melibatkan Perancang Kanwil sebagai anggota tim (tenaga expert), sehingga Perancang mengetahui sejarah Raperda dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. 2. Dimasa mendatang Kanwil ex officio Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak saja terlibat dalam harmonisasi saja tetapi perlu dilibatkan juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan (review) peraturan daerah sebagai bagian dari executive review. 3. Kantor Wilayah harus ada Pejabat Fungsional Peneliti. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal untuk segera membuat Buku Pedoman, baik yang menyangkut substansi seperti bidang kepakaran, maupun administrasi fasilitatif seperti rasio kebutuhan Perancang di tiap-tiap Kanwil 5. Perlu ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang menyepakati bahwa pendapat/pemikiran Perancang Kanwil perlu diakomodir 6. Kantor Wilayah Kemenkumham perlu melakukan sosialisasi secara intensif tentang keberadaannya, tidak saja ke Sekretariat Dewan, Biro Hukum Pemda, tetapi juga ke SKPD 7. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Perancang Kanwil 8. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah konkrit apa yang perlu diambil dan disepakati dalam rangka menguatkan keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga perannya dapat lebih menonjol di masa mendatang.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Aceh KOTA BANDA ACEH -Kanwil Kemenkumham masih sedikit terlibat dalam kegiatan penelitian dan pembuatan Naskah Akademis (NA), pembentukan Perda (Qonun) lebih banyak melibatkan kalangan Perguruan Tinggi -Salah satu faktor penghambat koordinasi dimaksud adalah belum maksimalnya komunikasi yang terjalin antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemda dan DPRD Propinsi NAD. -Pola koordinasi yang konkrit perlu menjadi perhatian antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Propinsi dan DPRD Propinsi NAD. -Kanwil Kemenkumham kiranya dapat mengagendakan pertemuan dengan Sekda Pemda Provinsi NAD agar dilibatkan dalam pembentukan Perda (Qonun)
Sumatera Utara KOTA MEDAN Pemda Propinsi secara umum belum pernah melibatkan Kanwil dalam perancangan Perda. Hal ini dikarenakan perancangan Perda memang adanya (diinisiasi) di dan oleh DPRD Propinsi. Di DPRD Propinsi, didapatkan informasi data bahwa, pada saat perancangan Perda, DPRD Propinsi bekerjasama/berhubungan dengan Pemda Propinsi dan memang bukan ke Kanwil. Dalam prakteknya Biro Hukum Pemda Propinsi menerima rencana judul Perda dari para SKPD, untuk diteruskan ke DPRD Propinsi. Kemudian pihak DPRD Propinsi menyu
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA - Jumlah perancang yang ada dibandingkan dengan luas jangkauan kerja dengan 5 Kab/Kota dirasakan masih kurang karena intensitas rapat yang relatif sering, baik ke Pemda maupun DPRD. - Meskipun harmonisasi perda relatif sudah berjalan dengan baik, namun demikian ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dan menjadi catatan dalam kajian ini Pertama, ada kecenderungan selama ini pendapat dan rekomendasi Kanwil belum sepenuhnya diikuti oleh Pemda. Kedua, perlu penambahasan fasilitas ken
Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG -Pihak Kanwil selalu diundang dalam kegiatan rapat harmonisasi Perda dengan SKPD dan instansi terkait yang difasilitasi oleh Biro Hukum Sekda Propinsi NTT. Meskipun masih sedikit karena jarak tempuh (udara/laut) yang relatif mahal. -Kanwil Kemenkumham belum begitu terlibat dalam kegiatan penelitian dan pembuatan Naskah Akademis (NA). -Meskipun Kanwil sudah terlibat dalam kegiatan rapat-rapat harmonisasi Perda, namun ada beberapa catatan menarik terkait peserta rapat yang diundang dari Kanwil
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)