petalitkumham
Judul : Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Penyusun
Metode Penelitian : Memadukan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : -BNPT -Ditjen Pemasyarakatan -Kementerian Sosial -Dinas Sosial - Densus 88 -Kementerian Agama
Subjek Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
a. Bagaimana implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ? b. Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme ? c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ?
Penelitian ini dibatasi pada Pembinaan Narapidana dalam Upaya Deradikalisassi di Lembaga Pemasyarkatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tujuan pengkajian ini, adalah untuk menyusun strategi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Terorisme yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kerangka kerjasama lintas instansi, terjadinya suatu perubahan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Ditjen Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan pelaku terorisme dan meningkatnya koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme.
-Agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan upaya untuk membangun pendataan narapidana teroris yang bersifat lengkap dan detil. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan menyusun model pembinaan khusus bagi narapidana teroris yang sistematis, komprehensif, humanis, dan berkesinambungan. -Agar BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakan meningkatkan pengetahuan petugas pemasyarakatan (baik di Lapas maupun BAPAS) dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. -Agar Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pembinaan narapidana pada umumnya, khususnya narapidana teroris. -Agar Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Ditjen pemasyarakatan, terutama dalam proses profiling dan assessment terhadap pelaku terorisme -Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal menyediakan pembimbing keagamaan yang berkualitas dan memiliki pemahaman keagamaan yang relatif tinggi, disamping itu Kementerian Agama diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap model dan kurikulum pembinaan rohani yang khusus diperuntukkan bagi narapidana teroris.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Jawa Tengah KOTA SEMARANG
Jawa Timur KAB. SIDOARJO
Banten KOTA TANGERANG 1. Menurut Informasi yang kami temukan untuk di Lapas Dewasa Kelas I Tangerang ada 5 (lima) napi terorisme dari jaringan yang berbeda. Sedangkan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang hanya ada 1 (satu) orang. 2. Pada prinsipnya upaya pembinaan telah dilakukan dengan baik terhadap WBP baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dengan diatur penjadwalan kegaiatan per minggunya. Kegiatan pembinaan dimulai pada pukul 08.00 s.d. selesai. 3. Ada pelibatan partispasi masyarakat dalam p
Sulawesi Tengah KOTA PALU
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)