petalitkumham
Judul : Dampak Restrukturisasi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua : Edward James Sinaga, S.Si.,M.H Sekretaris/Anggota: Ahmad Sanusi, S.H.,M.H Anggota : 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 2. Last Sariyanti, A.Md.IP.,S.H.,M.H 3. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md
Metode Penelitian : Menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix methods)
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Stakeholder : Kementerian Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuannya..? 2. Apa Dampak Restrukturisasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM..? 3. Apa Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Restrukturisasi..?
Pelaksanaan Restrukturisasi, Dampak Restrukturisasi, Efektivitas Pelaksanaan, dan Kendala yang dihadapi dalam Restrukturisasi
1. Kepada pimpinan Kementerian Hukum dan HAM agar lebih mengutamakan pembinaan dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas tugas pokok dan fungsinya melalui penilaian kinerja bidang dan bagian dari satuan kerja tersebut dalam pelayanan publik; 2. Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan restrukturisasi organisasi pada Unit/Satker/Badan perlu dilakukan pengkajian secara seksama dengan menitikberatkan kepada kinerja organisasi dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan organisasi Kementerian Hukum dan HAM; 3. Kepada Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM perlu mengkaji ulang penggabungan Puslitbang Hukum dan Pusjianbang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit ini dapat dilaksanakan secara optimal; 4. Agar Pimpinan dan Jajaran Unit Eselon I untuk menyosialisasikan dan melaksanakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan secara konsisten dan konsekuen; 5. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Wilayah perlu penguatan organisasi terutama pada divisi teknis, yaitu masing-masing divisi teknis harus memiliki struktur sub bagian tata usaha, sehingga program yang in-line dari unit eselon I dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011, sehingga perlu amandemen Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 guna kepentingan restrukturisasi Organisasi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; 6. Perlu dilakukan pengkajian terhadap struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan struktur UPT Imigrasi agar dapat mendukung kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan (in-line); 7. Perlu membuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan penyusunan, pelaksanaan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Kepulauan Riau KOTA BATAM - -
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT - -
Jawa Tengah KOTA SEMARANG - -
DI Yogyakarta KOTA YOGYAKARTA - -
Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM - -
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)