petalitkumham
Judul : Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Tahun 2009-2014 File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua/Anggota : Ahmad Sanusi, S.H., M.H Sekretaris/Anggota: Drs. F.Haru Tamtomo, Bc.IP.,M.Si (Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan) Anggota : 1. Last Sariyanti A.Md.IP.,S.H.,M.H 2. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si 3. Edward James Sinaga,S.Si.,M.H 4. Haryono, S.Sos., M.H 4. Ir. Gusti Putu Agung, M.Si 5. Gunawan, S.H., M.H Sekretariat : 1. Dade Zulaecha, A.Md
Metode Penelitian : KUANTITATIF DESKRIFTIF
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Stakeholder : 1. Pimpinan Pusat Kementerian Hukum dan HAM; 2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Subjek Penelitian : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan strategis
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..? 2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cetak biru sistem pemasyarakatan pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan..?
Hubungan system pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, Manajemen organisasi, SDM, perencanaan dan penganggaran, pola pembimbingan dan pengawasan serta partisipasi publik
1. Bidang hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Disarankan adanya tim koordinasi pembentukan dalam setiap regulasi yang terkait dengan pemidanaan; 2. Bidang Manajemen Organisasi, perlu dilakukan, pembentukan konsep lapas perpaduan antara struktur organisasi dan klasifikasi lapas; 3. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, perlu ada analisis kebutuhan Pegawai Pemasyarakatan (khusus untuk penempatan pada UPT); 4. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, perlu dilakukan postur penganggaran yang sesuai dengan peningkatan pelayanan; 5. Bidang Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan dan Sistem Informasi Pemasyarakatan, perlu dilakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana amanat Pasal 275 KUHAP. 6. Bidang Pengawasan dan Partisipasi Publik, perlu dilakukan tim media, hubungan kementerian dengan media tujuan tidak untuk meresponb akan tetapi membangun pemetaan permasalahan; 7. Perlunya peninjauan kembali (review) terhadap cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasyarakatan 2009-2014 yang sesuai dengan kondisi kekinian.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN - -
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG - -
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT - -
Kalimantan Selatan KOTA BANJARMASIN - -
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR - -
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)