petalitkumham
Judul : STUDI META ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PROGRAM DERADIKALISASI DENGAN TERORISME File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Josefhin Mareta, S.H., M.Si.
Metode Penelitian : studi kepustakaan, analisis korelasi meta analisis, FGD
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Stakeholder : BNPT, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Agama
Subjek Penelitian : penelitian primer (data sekunder)
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/litbanghamebook/content.php?page=2&buku&id=182-studi-meta-analisis-hubungan-antara-program-deradikalisasi-dengan-terorisme
apakah terdapat hubungan antara program deradikalisasi dengan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia
menguji secara signifikan bahwa terdapat hubungan positif antara program deradikalisasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) dengan terorisme, kondisi yang terjadi di lapangan, kebijakan/ regulasi, pelaksanaan program deradikalisasi
BNPT: perumusan tujuan dan bentuk dari program deradikalisasi khususnya reedukasi (pendidikan Islam perdamaian dan pendidikan multikultural) secara jelas dan obyektif. Kementerian Agama: memfasilitasi pemberian pendidikan multikultural dan pemahaman keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh keagamaan kepada masyarakat umum. Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur: memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi dan terorisme dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang memuat sasaran dan bentuk terorisme, bahaya terorisme serta cara pencegahan dan penanganan terorisme. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukkan ketentuan mengenai program deradikalisasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk memasukkan hak-hak terpidana terorisme dan menambah model pembinaan terhadap Narapidana teroris.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG Kondisi yang terjadi di lapangan: POLDA telah melakukan deteksi dini yang berjalan setiap hari yang berisikan laporan intelejen di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan pengawasan oleh BNPT dan Densus 88. Pelaksanaan program deradikalisasi: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) telah melakukan kegiatan penelitian terhadap mahasiswa di perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran deradikalisasi dan hasilnya menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh Dalam memberikan pendidikan tentang bahaya terorisme diperlukan kegiatan penyuluhan kepada pelajar tentang bahaya radikalisme; pendidikan melalui sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam bentuk seminar (karena memasukkan dalam kurikulum pendidikan terlalu lama) secara berkala (dalam dua atau tiga bulan sekali) dan sifatnya berkelanjutan; pendekatan dialogis dengan melibatkan peran tokoh agama; dan pemberian pemahaman deradikalisasi dari jenjang pendidikan terendah di mana t
Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG Kondisi yang terjadi di lapangan: yang menjadi kendala adalah tipikal pergerakan teroris yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan polisi; dan menyesuaikan dengan sasaran target ke wilayah sehingga perlu penguatan dengan menambah sumber daya manusia. Kebijakan atau regulasi: badan intelijen daerah telah melakukan pembinaan namun masih mendapat intervensi dari instansi lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah memiliki program penyuluhan bekerja sama dengan kejaksaan, se Peran dan fungsi BNPT sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme perlu dimaksimalkan, dengan menentukan parameter terorisme untuk memudahkan dalam mendeteksi keberadaan teroris dan parameter terhadap level-level tingkat bahaya terorisme; melakukan sosialiasi dengan membuat program khusus antara BNPT, masyarakat, tokoh agama, dan polisi mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa karena data menunjukkan level usia tersebut yang menj
Jawa Barat KOTA BANDUNG Kondisi yang terjadi di lapangan: Badan Intelijen Negara Daerah telah berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), kejaksaan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangmas) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); dan deteksi dan pencegahan dini dengan mendapatkan informasi-informasi dari luar. Pelaksanaan program deradikalisasi: napi teroris tidak ingin dikatakan sebagai teroris melainkan mujahid dengan keyakinan bahwa mer
Bali KOTA DENPASAR Kondisi yang terjadi di lapangan: Kepolisian Daerah (POLDA) telah memotong jaringan rekrutmen dan logistik serta menghentikan arus lalu lintas; bekerja sama dengan rumah-rumah kos dengan berkoordinasi dengan kepala desa, dusun, Bintara Pembina Desa (Babinsa), para pemuka agama, tokoh agama (pedanda); pendekatan dengan masyarakat khususnya dengan tokoh-tokoh agama untuk menginformasikan masalah terorisme mengenai bahaya dan bentuknya, TNI telah melakukan upaya memetakan wilayah-wilayah bekerja s tingkat radikal napi teroris sangat tinggi sehingga perlu penanganan khusus supaya tidak mengganggu ketertiban dan keamanan dalam LAPAS.
Nusa Tenggara Timur KOTA KUPANG Kondisi yang terjadi di lapangan: rentan terhadap terorisme karena berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Bima (zona merah) sebagai basis teroris dan Makassar (persinggahan/ jalur teroris) sehingga memungkinkan mendapatkan pendidikan dan pelatihan di luar negeri, camat menghimbau lurah dan RT/RW untuk memperhatikan pendatang-pendatang yang masuk ke kecamatan bekerja sama dengan Babinsa. Pelaksanaan program deradikalisasi: pembinaan napi ter -Selain pendataan, dalam mendeteksi keberadaan kelompok radikal diperlukan kesadaran atau peran aktif masyarakat melalui tindakan pelaporan kepada camat atau kepala desa. -Dalam hal pembinaan juga diperlukan penempatan khusus dengan menempatkan napi di luar daerah asal dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikal di daerah asal napi teroris.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)