petalitkumham
Judul : OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWAS ORANG ASING (TIMPORA) DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua :Trisapto Wahyudi Agung N, S.S.,M.Si. Sekretaris :Gunawan, S.H., M.H., Anggota :Ahmad Sanusi, S.H.,M.H., :Imam Lukito, S.T.,M.H., :Haryono, S.Sos., M.H., :Ir. I Gusti Putu Agung, M.Si., :Yudhy Chaerudin, S.E.,M.Si., Sekretariat :Dade Zulaecha, A.Md., :Windi Kumoloratih Kusumo Putri, S.E.,
Metode Penelitian : MIX-METHOD (KUALITATIF DAN KUANTITATIF)
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Stakeholder : 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Imigrasi 4. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
Subjek Penelitian : TIMPORA
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana pengaturan regulasi Tim Pengawasan Orang Asing ? 2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme kerja Tim Pengawasan Orang Asing? 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap orang asing?
Regulasi TIMPORA, Mekanisme Pengawasan.
1.Perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara-negara yang banyak menimbulkan masalah; 2.Mendorong komunitas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal sekaligus meningkatkan kerjasama secara intens baik ditingkat pusat maupun daerah dan dalam implementasi koordinasi serta sinergitas perlu dilakukan kegiatan operasi bersama berkaitan potensi kerawanan keberadaan, kegiatan orang asing di Indonesia; 3.Dalam pelaksanaan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaksanaannya melibatkan semua unsur dengan berkoordinasi komunikasi yang ketat dan intens baik itu tingkat pusat maupun daerah; 4.Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) TIMPORA Pusat maupun Daerah yang terinci yang juga memuat pembagian peran dan fungsi yang jelas antara anggota tim terkait pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing; 5.Perlu membangun database yang terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi dalam pengawasan orang asing.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN - -
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN - -
Jawa Barat KOTA BANDUNG - -
Banten KOTA SERANG - -
Bali KOTA DENPASAR - -
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK - -
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)