petalitkumham
Judul : Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua: Taufik H Simatupang, S.H., M.H.; Sekretaris Tim: Edy Sumarsono, S.H., M.H.; Anggota: Ahmad Jazuli, S.Ag.; Imam Lukito, S.T.; Emmy Taurina Adriani, S.H.; Hakki Fajriando, S.Sos, M.Si.; Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H.; Sekretariat: Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si.; Susena S.Sos.
Metode Penelitian : Mix Method (Kualitatif dan Kuantitatif)
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : Menteri Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Subjek Penelitian : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Bagaimana pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini? 2. Bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah? 3. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah?
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah.
1. Mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. a. Dengan masuknya Ditkum mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah, ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. b. Pasal 58 ayat (2), menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan mengikutsertakan instansi vertical dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” 2. Melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan menambah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan analisis setiap produk Peraturan Daerah yang hendak dikeluarkan Pemerintah Daerah. 3. Perlu ada links (terhubung) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi, sehingga Peraturan Daerah yang sudah diupload oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga bisa diakses oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN perlu segera melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh terkait pengelolaan database Jaringan Data dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal pembangunan hukum dan hak asasi manusia sekaligus sebagai pusat layanan dokumentasi dan dan informasi hukum, secara periodik perlu melakukan koordinasi dan pengendalian database yanga da di Biro Hukum Pemerintah Daerah. 6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah, di masa mendatang perlu menyepakati adanya satu pangkalan data peraturan perundang-undangan daerah berbasis web yang terhubung dan terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan). 7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus secara proaktif mencari produk hukum daerah untuk diinput ke dalam database Jaringan Data dan Informasi Hukum dan tidak hanya menunggu dari Pemerintah Daerah. 8. Perlu dilakukan standarisasi dokumen dan informasi hukum yang hendak diinput ke dalam database Jaringan Data dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 9. Perlu dilakukan pengelolaan database peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara profesional yang didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi melalui kegiatan Pelatihan dan Bimtek, dukungan anggaran, dan sarana prasaranan yang memadai.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Selatan KOTA PALEMBANG
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Jawa Timur KOTA SURABAYA
Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM
Sulawesi Selatan KOTA MAKASSAR
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)