petalitkumham
Judul : Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM Di Indonesia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua: Hakki Fajriando, S.Sos, M.Si.; Sekretaris Tim: Victorio Hariara Abraham Situmorang, S.H. Anggota: Imam Lukito, S.T. Ichwan Milono, S.Psi. M. Dimas Saudian, S.H. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H. Ahmad Jazuli, S.Ag. Bintang M. Tambunan, S.E., M.M., M.Si. Sekretariat: Edy Sumarsono, S.H., M.H. Emmy Taurina Adriani, S.H,
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal HAM, Instansi Lainnya
Subjek Penelitian : Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : -
1. Sejauh mana pelaksanaan RANHAM 2015-2019 dalam mendukung pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia? 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019 dan alternatif solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? 3. Faktor-faktor apa yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019?
RANHAM 2015-2019, Solusi Permasalahan HAM
1. Perlunya penguatan kapasitas anggota Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019, aparat pemerintah dan penegak hukum, serta kelompok-kelompok masyarakat melalui aktivitas-aktivitas pendidikan, sosialisasi dan diseminasi tentang HAM dan RANHAM 2015-2019. Termasuk di dalam program ini adalah penyusunan materi, metode dan sistem pendukung pelaksanaan RANHAM 2015-2019 yang efektif dan efisien. 2. Perlu adanya endorsement oleh Presiden terkait dengan aksi HAM tahunan agar dapat mendorong tingkat kepatuhan dari pimpinan K/L/D untuk melaksanakan aksi HAM yang ada. Dengan adanya endorsement dari Presiden melalui mekanisme rapat terbatas (ratas) cabinet akan dapat mendorong penyusunan aksi HAM dengan menggunakan pendekatan “top-down” sehingga target yang sifatnya outcome (berdampak positif) dapat tercapai. 3. Koordinasi antara sekretariat bersama RANHAM dengan Kantor Staf Presiden (KSP) perlu ditingkatkan kuantitas dan intensitasnya demi optimalnya proses penyusunan aksi HAM yang sedang dilakukan seiring dikomunikasikannya program aksi HAM secara lebih intens kepada Presiden. 4. Perlu ditinjau kembali Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 apakah akan diganti atau diamandemen terkait dengan ketentuan yang menyangkut penyusunan program aksi tahunan harus ditetapkan dengan instruksi presiden, mengingat kebijakan Presiden saat ini akan sangat selektif dalam menetapkan Inpres. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada Inpres untuk aksi HAM, namun tetap bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (3) dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 perlu direvisi sebagai berikut: 1) Dalam Melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang memuat rencana kegiatan per tahun. 2) ……………………………… 3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden. 5. Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan peranan dalam mekanisme Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kesesuaian perencanaan, implementasi, dan evaluasi program aksi HAM dengan kewajiban HAM internasional dari pemerintah Indonesia. Untuk itu, perlunya revisi pasal (4) dari Perpre 75 Tahun 2015 dengan menambahkan elemen Kementerian Lua Negeri dalam struktur Sekretariat Bersama RANHAM 2015-2019. 6. Perlunya disusun mekanisme penghargaan dan sanksi atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pelaksanaan RANHAM di semua level instansi pemerintah dan penegak hukum. Bentuk sanksi yang diberikan bisa berupa naming dan shaming atau pengurangan anggaran. Sementara bentuk penghargaan bisa berupa piagam, trofi, hingga penambahan anggaran. Alternatif lainnya adalah inklusi kepatuhan pengisian laporan Aksi HAM secara online ke dalam kriteria penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Mekanisme reward and punishment ini sebaiknya menjadi bagian dari penyusunan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RANHAM. 7. Perlu penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mendukung implementasi, serta monitoring dan evaluasi Program Aksi HAM di daerah. 8. Perlunya pengembangan indicator pencapaian HAM dan RANHAM yang berbasis pada dampak dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pelibatan masyarakat menjadi kunci penentu bagi keberhasilan pemerintah mencanangkan indicator dan keberhasilan mencapai pemenuhan HAM sebagaimana yang diharapkan masyarakat. 9. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat –antara lain dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga HAM lainnya, seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan, dll- baik sejak perumusan rancangan RANHAM maupun dalam implementasinya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA MEDAN
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
Jawa Timur KOTA SURABAYA
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK
Papua Barat KOTA JAYAPURA
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)