petalitkumham
Judul : Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Mineral & Batu Bara File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Nicken Sarworini, S.H. Bambang Supriyadi, S.Sos. Rooseno, S.H., M.Hum. Firdaus, S.Sos., M.H. Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M.
Metode Penelitian : kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Subjek Penelitian : Perusahaan Tambang, Pemerintah Daerah, Masyarakat Di wilayah tambang,
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimanakah bentuk pembatasan HAM dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas
1. Hubungan kausalitas antara hukum positif dengan pembatasan hak asasi manusia terhadap RUU Mineral & Batu Bara 2. Isi Norma dan Dampak dalam RUU Mineral & Batu Bara
Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-sama) 2. Perlu dijelaskan secara tegas terkait dengan kelalaian perusahaan/korporasi yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu perlu ada pengaturan mengenai sanksi hukum ketika pemerintah mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh Negara 3. Terkait dengan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap operasional bisnis pertambangan maka perlu dimasukkan 10 hal pokok uji tuntas HAM terkait dengan peran negara terhadap tanggung jawab perusahaan/bisnis pertambangan dalam menghormati HAM yaitu aspek kebijakan, keterbukaan, jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM, perlakuan yang sama, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan, koordinasi, lingkungan, perizinan, dan penyelesaian sengketa 4. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sebaiknya dihilangkan saja dalam RUU Minerba atau perlu diperjelas lagi mengenai kalimat “syarat-syarat” tidak hanya sebatas penyelesaian hak atas tanah tetapi juga perlu menginformasikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan serta solusi yang ditawarkan akibat dampak tersebut sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti kegiatan tersebut
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Kepulauan Bangka Belitung KAB. BELITUNG -Kawasan tambang yang tidak sesuai dengan tata ruang -Belum adanya perda yang mengatur tentang zonasi (kegiatan pertambangan di Babel 80% dilakukan di laut) -Pelimpahan kewenangan kepada Provinsi baru dilakukan pada 1 April 2017 sehingga belum adanya peraturan pelaksana setelah pelimpahan tersebut -Kegiatan pertambangan berdampak pada lingkungan -Upaya reklamasi belum dijalankan oleh perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan -Adanya keterlibatan aparat (TNI atau POLRI) yang men Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-s
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA SELATAN -Belum adanya usulan RUU dari ESDM -Regulasi yang mengatur ESDM -Upaya reklamasi (dana reklamasi bervariasi) -Pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi -Perizinan CnC (adanya tumpang tindih dalam pemberian CnC) -CSR (belum memberdayakan masyarakat sekitar, tidak adanya aturan baku yang diberikan, tidak ada lembaga yang menafsir besaran biaya CSR, belum adanya tanggung jawab perusahaan terhadap HAM (konsep John Ruki) Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-s
Nusa Tenggara Barat KOTA MATARAM -PETI (Pertambangan Tanpa Izin) -Izin Pertambangan Rakyat (yang melaksanakan kegiatan pertambangan bukanlah rakyat setempat melainkan pengusaha yang memiliki modal besar -Pengawasan terkait pertambangan legal dan ilegal -Luasan wilayah yang tidak proporsional -Pasal Kriminalisasi (Pasal 162 UU 4 2009) -Upaya Reklamasi pasca tambang -Perubahan status dari KK dan PKB2P menjadi IUPK -Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan yang akan diubah dalam bentuk MoU antara Pemda dengan Perusahaan -Waktu eksl Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-s
Kalimantan Timur KOTA BALIKPAPAN -Izin Pertambangan Rakyat (tidak proporsional jarak antara pemukiman dengan kegiatan pertambangan -Peruntukan kawasan pasca kegiatan pertambangan -Kepemilikan tanah -Dana jaminan reklamasi tidak proporsional dengan waktu IUP -Koordinasi 4 lembaga negara terhadap permasalahan pertambangan (POLRI, TNI, Kejaksaan Agung, dan KPK) -Belum Adanya SOP (Jual beli dari produksi di pelabuhan) terhadap kegiatan pertambangan Belum terlihatnya upaca reklamasi pasca tambang yang berdampak pada keselamata Perbaikan atau masukan normatif RUU Minerba agar pembatasan HAM yang diatur dapat ditindak-lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, diantaranya adalah: 1. Dalam Pasal 16 ayat (2) pada RUU Minerba yang mengatur mengenai pelaksanaan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) perlu dijelaskan secara rigid mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dengan memasukkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (EPIC) yang berlaku kumulatif (bersama-s
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)