petalitkumham
Judul : Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Oksimana Darmawan, S.E., S.H Firdaus, S.Sos., M.H Dr. Hidayat, S.Ip., M.Si. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarwo Rini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, SH., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Warga binaan dan aparat Lembaga Pemasyarakatan
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas?
Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Rancangann Undang-Undang Pemasyarakatan. .Kesesuaian RUU dengan prinsip proporsionalitas
Hak bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan kehidupan yang layak di dalam Lapas/Rutan .Norma “kelayakan penempatan WBP harus disesuaikan dengan standar-standar manusiawi” Norma mendapatkan kemudahan aksesibilitas ke pengadilan, sehingga usulan normatif RUU Pemasyarakatan “ketersediaan UPT pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota di provinsi Hak pendidikan dalam pembinaan pemasyarakatan Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak atas izin keluar untuk pendidikan.” Usulan normatif untuk penambahan materi dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “pengenaan syarat tertentu izin keluar untuk pendidikan bagi Anak Binaan sesuai dengan nilai-nilai umum yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak mengancam keselamatan anak, dan tidak melanggar hak asasi Anak Binaan untuk kepentingan terbaik dalam proses tumbuh kembangnya” Hak kelayakan upah dalam pembinaan kemandirian Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi hasil bekerja” Usulan normatif penambahan materi muatan dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa adanya ketentuan “standar pembayaran upah/premi yang disesuaikan atas hasil pekerjaan”. Hak atas Kesehatan Normatif dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana berhak: mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” Usulan normatif penambahan materi muatan dalam RUU Pemayarakatan adanya norma ketentuan “standar sarana dan prasarana perawatan kesehatan. Ketersediaan tenaga medis dan obat belum diatur dalam ketentuan RUU Pemasyarakatan Usulan RUU Pemasyaraktan, ketentuan norma “ketersediaan standar jumlah tenaga medis dokter umum, dokter gigi, perawat, dan psikolog serta obat” Adanya perbedaan perlakuan pembiayaan jatah makan antar instansi, dan adanya ketentuan RUU Pemasyarakatan, bahwa “pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” adalah pemenuhan angka kecukupan gizi; penetapan standar bahan makanan; dan penetapan menu makanan”. Diusulkan norma dalam RUU Pemasyarakatan, bahwa “penetapan standar pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” adalah pemenuhan angka kecukupan gizi; penetapan standar bahan makanan; dan penetapan menu makanan tanpa ada perbedaan perlakuan (non-diskriminasi) antar instansi penahan
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Sumatera Utara KOTA BINJAI • Pelayanan kesehatan di lapas sudah cukup memadai hanya saja menegnai rekam medis perlu distandardkan. • Layanann bimbingan pekerjaan di lapas sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari karya yang dikerjakan napi seperti sofa dan fashion memiliki niali jual. • Pada dasarnya lapas tidak memiliki dana pelatihan, namun hal ini bisa disiasati dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan pihak swasta. • Untuk memperluas pemasaran, Kementrian Hukum dan HAM dapat mengeluarkan kebijakan yang
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA BARAT • Adanya pelatihan kerja meliputi pertukangan, bengkel, penjahitan, berkebun dan ikan hias • Tiap nap akan diberi assessment untuk mengetahui minat dan bakat. Bagi napi yang sudah terampil dapat dijadikan pelatih karena keterbatasan anggaran untuk mendatangkan pelatih. • Daya tampung pelatihan kerja hanya 250 orang sedangkan jumlah napi sekitar 3000 yang artinya kelebihan kapasitas. • Pengecekan kesehatan napi dilakukan dengan memeriksa berkas riwayat napi tetapi terkadang tidak ada k
Jawa Timur KAB. SIDOARJO • Mengalami kelebihan kapasitas karena dalam perminggunya terdapat 20-30 napi baru. • Kelebihan kapasitas ini menyebabkan masalah-masalah lain seperti napi sulit tidur dan perkelahian. • Kelebihan kapasitas juga terjadi pada layanan kesehatan • Terjadi pencampuran sel antara lanisa, anak dan remaja. • Izin keluar sulit diberikan bagi napi dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini karena jaksa belum mengeluarkan kutipan eksekusi akibat dari jaksa belum mendapatkan salinan putu
Sulawesi Tenggara KOTA KENDARI • Ketersediaan UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan belum menjangkau 18 kabupaten/kota sehingga proses persidangan di pengadilan menjadi tidak efektif. • Terjadi overstaying di Rutan karena jaksa lambat dalam memperjelas status penahan tersangka. • Dari sisi normatif, KUHAP secara jelas menjamin pelaksanaan fungsi pelayanan tahanan. Namun “kesepakatan” antara para penentu kebijakan di pusat yang membuat sistem berjalan tidak baik
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)