petalitkumham
Judul : ANALISIS DAMPAK HAM TERHADAP RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Firdaus, S.Sos., M.H. DR. Hidayat, S.Ip., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M Donny Michael, S.H., M.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Denny Zainuddin, S.H. Nicken Sarworini, S.H Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H.,M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT
Subjek Penelitian : Aparat penegak hukum di bidang penanggulangan terorisme dan tersangka teroris
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana bentuk pembatasan HAM dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas?
1. Pembatasan HAM dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003? 2. Kesesuaian RUU dengan prinsip proporsionalitas
Simpulan a. Bahwa pemulihan efektif atas tindakan sewenang-wenang harus disediakan di dalam materi muatan (ketentuan hukum) RUU dimaksud. Selanjutnya harus tersedia pula mekanisme Hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan yang dituangkan di dalam materi muatan RUU, dalam kerangka perlindungan HAM bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. b. Tujuan pembatasan HAM dalam kerangka menjamin simultannya bekerjanya hukum dengan penghormatan dan perlindungan HAM. Pihak penegak hukum harus menjadi pihak yang dikontrol/terkontrol (bukan intervensi) dalam menggunakan kekuasaan koersifnya. Rekomendasi 1. Dalam kerangka mengupayakan revisi Undang Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Pihak Pemerintah (dalam hal Ini Kementerian Hukum dan HAM) serta Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka harus didahulukan dengan melakukan upaya korektif terhadap kinerja penegakan hokum dalam konteks penghormatan dan perlindungan HAM. Terutama terhadap penerapan hukum undang-undang sebelumnya, apakah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia. 2. Berdasarkan rekomendasi ke 1 di atas, maka Negara dalam hal ini pemerintah, wajib mengambil langkah-langkah Korektif terlebih dahulu terhadap upaya penegakan hukum, dalam hal ini dugaan pelanggaran HAM pada praktik-praktik penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Institusi Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) 3. Bahwa ketentuan lain selain hukum acara pidana yang berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, yang akan diatur di dalam Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, harus dapat dipastikan berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat serta prosedur dan mekanisme pengawasannya harus ditetapkan pula di dalam Rancangan Undang-Undang dimaksud.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA TIMUR Hak Asasi Manusia yang Terdampak Isu utama ialah pengabaian hak tersangka dalam tahap penangkapan, penahanan dana pemereiksaan di persidangan. Pelanggaran tersebut berupa: a. pada saat penangkapan, tidak diberitahu mengenai tindakan pelanggaran hukum pidana apa yang dikenakan terhadap terduga/tersangka, sehingga aparat cenderung bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang/ individu sebagai pelaku tindak pidana terorisme, dalam hal ini secara normatif harus sesuai dengan batasan defini
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)