petalitkumham
Judul : Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Firdaus, S.Sos., M.H. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Donny Michael, S.H., M.H. Oksimana Darmawan, S.E., S.H. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. Nicken Sarwo Rini, S.H. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si. Harison Citrawan, S.H., LL.M. Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. Rooseno, S.H., M.Hum. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. Andi Rahmansyah, S.E., M.M
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Pekerja Migran Indonesia
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : -
Bagaimana bentuk pembatasan HAM dalam RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas?
1. Bentuk pembatasan HAMM dalam RUU Pekerja Migran 2. Kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas
Simpulan 1. RU ini belum sepenuhnya merujuk pada Perlindungan Pekerja Migran dan anggota keluarganya sesuai Ratifikasi Konvensi Migran 1990; 2. RUU ini masih memandang pekerja migran sebagai pekerja, tidak memandang bahwa bekerja merupakan salah satu hak pemenuhan hak dirinya sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya; 3. Pengaturan tentang pembiayaan yang tidak diatur dengan jelas di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia; 4. Pengaturan terkait asuransi dan jaminan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut diatur secara jelas melalui peraturan pemerintah, akan lebih operasional undang-undang tersebut ketika diterbitkan dapat langsung diterapkan tanpa harus menunggu aturan tambahan di luar undang-undang, 5. Permasalahan kelembagaan yang selama ini menjadi polemik tarik menarik antara Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, kewenangan dan merugikan Pekerja Migran tidak dimasukkan dalam rancangan ini, secara proporsional pembagian kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dipertegas dalam rancangan undang-undang. Saran 1. Memasukkan/menambahkan asas tanggung jawab Negara dan asas kemanusiaan sebagai landasan pijakannya. Asas tanggung jawab negara diperlukan sebagai landasan kewajiban negara/pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan asas kemanusiaan agar perlindungan terhadap TKI dilihat secara komprehensif sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. 2. Pelaksanaan hak atas Informasi menjadi tanggung jawab pemerintah bersama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menyampaikannya agar informasi yang benar dapat diterima olehpencari kerja. 3. Jaminan sosial/asuransi TKI luar negeri dilakukan dengan melibatkan perusahaan di daerah hal ini sejalan dengan putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap UU UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memungkinkan perusahaan di daerah terlibat dalam pengelolaan jaminan sosial sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, TKI dan keluarganya; dan 4. Implementasi multistakeholders dalam mencegah terjadinya TKI Unprosedural dan sebagai ujung tombaknya adalah Imigrasi, dalam penerbitan paspor harus mengikutsertakan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk menghindari kesalahan data.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
DKI Jakarta KOTA ADM. JAKARTA UTARA • UU No. 34 Tahun 2009 perlu direvisi karena tidak dapat melindungi baik TKI dan keluarganya. • UU No. 34 Tahun 2009 belum mengakomodasi instrumen-instrumen perlindungan TKI serta implementasinya sulit dioptimalkan untuk memberikan perlindungan TKI. • Data-data yang tidak lengkap mengenai profil TKI dan pemutakhirannya menyebabkan sulitnya bagi pemerintah untuk melindungi TKI. • Masalah lainnya ialah menegnai peran swasta. Karena tanggungjawab perlindungan TKI juga menjadi tanggungjaw
Jawa Barat KAB. BANDUNG BARAT • Sejak terdapat moratorium, angka kasus dan jumlah tenaga kerja di Timur Tengah menurun. • Moratorium ini juga memberikan masalah baru yaitu adanya TKI unprosedural yang berangkat secara mandiri sehingga tidak terdata. • Kantor Imigrasi memberlakukan pengetatan pembuatan passport dengan deposito sebesar Rp. 25.000.000 dan juga penempatan kerja serta calling visa
Nusa Tenggara Barat KAB. SUMBAWA • Peraturan Gubernur mengamanatkan pelayanan terhadap TKI menggunakan sistem Layanan Terpdau Satu Pintu (LTSP) • Kantir Imigrasi melakukan perubahan dengan meningkatkan pelayanan dan memperpendek waktu pembuatan passport • Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 dan 31 Tahun 2013 terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen TKI telah dilaksanakan sebagai komitmen pencegahan TKI unprosedural. • Angka TKI unprosedural menurun berkaitan dengan kebijakan moratorium pengiriman TKI
Kalimantan Barat KOTA PONTIANAK • Diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pelayanan Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI • Dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural • Diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural Melalui Kerjasama Lintas Sektor Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta • Hal ini sebagai upaya penanggulangan TKI unprosedural serta secara georfis provinsi Kalimantan
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)