petalitkumham
Judul : Implementasi Tata Nilai “Kami Pasti” Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih File Pendukung

Harus Login
Peneliti : 1. Ketua/Anggota Tim : Edward James Sinaga, S.Si., M.H.; 2. Sekretaris/Anggota Tim: Benjamin Ginting, S.H.; 3. Anggota: a. Drs. Halasan Pardede; b. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.; c. Rr. Susana A.M., S.Sos., M.A.P.; d. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.; e. Haryono, S.Sos.; f. Insan Firdaus, S.H., M.H.; 4. Sekretariat: a. Maryati, S.Pd., M.Si.; b. Antonio Rajoli Ginting, S.H.
Metode Penelitian : 1. Policy Research; 2. Mixed Method; 3. Purposive Judgement Sampling
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 4. Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. UPT Terkait
Subjek Penelitian : 1. Satuan Kerja dan UPT Layanan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM; 2. Satuan Kerja dan UPT Layanan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/implementasi-tata-nilai-kami-pasti-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja-dalam-rangka-mewujudkan-wbk-dan-wbbm-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-ham
1. Bagaimana Internalisasi Tata Nilai “Kami Pasti” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham terutama dalam mendukung program Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi?; 2. Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kemenkumham dapat melaksanakan tata nilai dan program “Kami Pasti”, serta dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM)?; 3. Apa faktor penghambat dalam pemenuhan indikator WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM?
1. Internalisasi Tata Nilai “Kami Pasti” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Kemenkumham; 2. Faktor penghambat dalam pemenuhan indikator WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
1. Tunas Integritas Kemenkumham perlu meningkatkan internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI” secara kontinu kepada pegawai kemenkumham terutama kepada yang berimplikasi terhadap perbuatan korupsi, serta cara penanggulangan korupsi baik preventif maupun represif, serta nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dan keluarga mulai dari sekarang; 2. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal perlu menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Tunas Integritas yang menjadi role model pada masing-masing UPT untuk mempercepat internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI”; 3. Unit Utama, Kantor Wilayah, dan seluruh UPT perlu melakukan survei persepsi korupsi selain melakukan survei kepuasan masyarakat secara internal di unit kerja masing-masing; 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, sesuai tugas dan fungsinya hendaknya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas (Survei Persepsi Korupsi) secara nasional (Skala Kementerian Hukum dan HAM) minimal 1 (satu) kali dalam setahun; 5. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei indeks persepsi korupsi secara eksternal; 6. Inspektorat Jenderal perlu mendorong/meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara eksternal; 7. Sekretariat Jenderal perlu memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana secara khusus kepada UPT yang sudah dalam pendampingan WBK/WBBM, sehingga UPT dapat mewujudkan predikat WBK/WBBM dan menjadi Pilot Project kepada UPT lain yang akan mendapatkan pendampingan menuju unit WBK/WBBM; 8. Sekretariat Jenderal perlu membuat Kode Etik dan Kode Perilaku atas internalisasi Tata Nilai “Kami PASTI” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kemenkumham yang parameternya dikaitkan dengan perwujudan WBK/WBBM; 9. Seluruh UPT di Kementerian Hukum dan HAM perlu melengkapi Standard Operational Procedure (SOP) atas semua pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perlu memperkuat data pendukung dalam setiap kegiatan untuk mendukung nilai WBK/WBBM.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)