petalitkumham
Judul : Peran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Mendorong Akuntabilitas Dan Integritas Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Ketua Tim : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.; Sekretaris: Maryati, S.Pd., M.Si.; Anggota: a. Edward James Sinaga, S.Si., M.H., b. Insan Firdaus, S.H., M.H., c. Antonio Rajoli Ginting, S.H., d. Rr. Susana A.M, S.Sos, M.AP., e. Haryono, S.Sos., M.H., f. Trisapto Wahyu A. Nugroho, S.S.,M.Si.; Sekretariat: a. Drs. Halasan Pardede, b. Benyamin Ginting, S.H.
Metode Penelitian : 1. Kuantitatif dan kualitatif; 2. Mixed Method
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Stakeholder : 1. Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI; 5. Pokja Terkait; 6. Unit Pemberantasan Pungli dan Satgas Saber Pungli Kanwil/UPT.
Subjek Penelitian : Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kategori Penelitian : Kebijakan
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/peran-unit-pemberantasan-pungli-upp-kementerian-hukum-dan-ham-untukmendorong-akuntabilitas-dan-integritas-pegawai-dalam-pelaksanaan-tugas-dan-fungsi
1. Bagaimana peran UPP dalam melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan sapu bersih pungutan liar di lingkungan Kemenkumham? 2. Apa saja yang menjadi penghambat yang dialami UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungli di lingkungan Kemenkumham? 3. Apakah peran UPP dapat mendorong akuntabilitas dan integritaas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi?
variabel bebas (independen (sebab dari variabel terikat, yakni UPP dan satgas saber pungli ) dan variabel terikat (dependen (akibat dari variabel bebas yakni konsep akuntabilitas dan integritas pegawai).
A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 1. Menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal dan Unit Utama Eselon I untuk menyediakan anggaran khusus bagi kegiatan UPP unit Pusat dan Kanwil, 2. Menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan evaluasi struktur dan susunan keanggotaan UPP Kemenkumham, 3. Memberikan reward kepada satuan kerja yang bebas dari pungli, menyusun mekanisme pemberian reward dan menetapkan jenis/bentuk reward yang akan diberikan; B. Unit Pemberantasan Pungli Kemenkumham perlu melakukan: 1. Membuat Standar Operasional prosedur (SOP) terkait dengan peran tugas dan fungsi UPP di lingkungan Kemenkumham, 2. Membuat uraian tugas/job description pada setiap anggota tim UPP dan satgas Saber Pungli UPT, 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota UPP Kemenkumham, dengan melakukan pelatihan bersama penanganan kejahatan Pungli, 4. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Saber Pungli lainnya di daerah dalam penanggulangan pungli, 5. Membuat sistem pelaporan elektronik, yang bertujuan agar dapat memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap UPP Pusat dan Kanwil, yang dilaporkan secara periodik, 6. Membangun atau mendirikan sistem komunikasi bersama antara UPP Pusat dan UPP Kantor Wilayah untuk memudahkan koordinasi, 7. Pembuatan mekanisme penanganan pengaduan yang berjenjang dari Sekretariat ke setiap POKJA, 8. Setiap UPP pusat maupun Kantor Wilayah menyediakan layanan pengaduan, 9. Penguatan tugas pencegahan dengan cara membangun sistem pencegahan sedini mungkin dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi pungli ke para istri pegawai, melakukan sosialisasi melalui banner, pamflet, media sosial, media cetak, dan media elektronik, 10. Mengoptimalkan upaya pencegahan pungli melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah, 11. Penguatan tugas penindakan dengan menambahkan fungsi intelijen serta membangun kerjasama intelijen dengan Saber Pungli Nasional dalam menjalankan fungsi penindakan, 12. Penguatan tugas yustisi, dengan cara meningkatkan kemampuan/pemahaman anggota pokja yustisi tentang tindakan administratif dan penegakan hukum, 13. Menyediakan sekretariat UPP Kemenkumham baik pusat maupun kantor wilayah, hal ini berguna untuk memudahkan berkoordinasi dan memudahkan menerima laporan pengaduan masyarakat.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)