petalitkumham
Judul : Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Pengkajian Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Metode Penelitian : Normatif Empiris
Tahun Penelitian : 2018
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng
Stakeholder : Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Subjek Penelitian : Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Kategori Penelitian : Kajian Kantor Wilayah
E-Book : -
1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di kabupaten kapuas ? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kabupaten kapuas ?
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih belum optimal karena dalam peraturan Perundang-undangan belum ada kejelasan secara rinci mengenai pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah tentunya akan merasa kesulitan untuk meminta Perseroan Terbatas memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR. Ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan dari Kabupaten Kapuas untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ CSR).
1. Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat lebih mengikat dan mempertegas kewajiban Perseroan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Esensi dari ditetapkannya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kapuas sebenarnya sudah baik yaitu dengan maksud mengatur agar setiap Perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Terkait dengan bentuk Perusahaan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kami sarankan untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menyebutkan secara tegas Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 3. Bahwa dalam Penentuan besaran dana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebaiknya tidak menentukan besaran dana, namun perlu memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 4. Perlunya penerapan sanksi yang tegas tidak hanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas saja, namun juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketika disepakati bahwa konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sifatnya wajib bukan sukarela.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Kalimantan Tengah KAB. KAPUAS Pemerintah Kabupaten Kapuas berinisiatif menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Dikabupaten Kapuas yang selanjutnya menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/Bappeda tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dikabupaten Kapuas Tahun 2015-2018
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)