Masalah Penelitian : 1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak, dan kesiapan jajaran penegak hukum, dan institusi terkait? 2. Bagaimana sistem pemidanaan dan tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak? 3. Bagaimana model dan konsep perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan, anak korban dan saksi?

Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi : 1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak sekaligus untuk mengetahui kesiapan jajaran penegak hukum, dan institusi terkait lainnya. 2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan dan tindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, anak korban dan saksi.

Rekomendasi : 1.Kepolisian Republik Indonesia c.q. Badan Reserse Kriminal perlu segera memenuhi jumlah penyidik anak dengan Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak 165 mengadakan pendidikan dan latihan tentang Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), bekerjasama dengan pihak terkait. Disamping itu, juga mendorong di setiap Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor untuk menyediakan ruangan khusus pemeriksaan yang terpisah dari ruangan pemeriksaan dan penahanan tersangka orang dewasa. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), perlu didorong agar dapat menjembatani penyelesaian anak yang melakukan kejahatan, tidak harus berlangsung sampai ke peradilan. 2. Kementerian Hukum dan HAM R.I. c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera merealisasikan pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pembangunan kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di setiap Kabupaten/Kota sekaligus memperkuat organisasinya dengan: 2.1. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pendidikan lanjutan di LPKA. 2.2. Menyediakan anggaran yang memadai dalam proses diversi/peradilan anak pada petugas BAPAS. 2.3. Perlu ditingkatkan jumlah/kuantitas pendidikan dan pelatihan terpadu UUSPPA. 2.4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, perlu mengadakan pendekatan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung penanganan anak yang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 166 berhadapan dengan hukum di wilayahnya masingmasing. 3. Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota perlu: 3.1. Melakukan pendampingan dan pembimbingan pada pelaku kejahatan anak, anak korban, dan anak saksi. 3.2. Melakukan rehabilitasi pada pelaku kejahatan anak, anak korban, dan anak sasksi. 3.3. Melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap mantan anak pidana 4. Lembaga Bantuan Hukum, perlu lebih proaktif untuk: 4.1. Mendampingi anak pelaku kejahatan pada saat dimulainya penyidikan dan penangkapan oleh kepolisian, serta pada saat terjadinya kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan di tengah masyarakat. 4.2. Mengupayakan penguatan restorative justice dan diversi pada saat penyidikan, penuntutan sampai penetapan putusan di pengadilan negeri. 4.3. Memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan bagi terdakwa anak setelah memperoleh vonis hakim, mengupayakan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Di samping itu, Lembaga Bantuan Hukum berkewajiban untuk mendorong dan menjembatani anak korban, dan anak saksi untuk meminta perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta merumuskan tuntutan ganti rugi baik pada pelaku maupun pada negara. 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih proaktif untuk mengantisipasi fenomena kejahatan anak, utamanya setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perlu didorong dan diperkuat di dalam melakukan pengawasan sekaligus perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 7. Mendesak kepada berbagai institusi terkait, untuk segera mempercepat pembentukan peraturan pelaksana Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak