petalitkumham
Judul : Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum File Pendukung

Harus Login
Peneliti : ULANG MANGUN SOSIAWAN
Metode Penelitian : penelitian yuridis normatif, empiris
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : 1.Menteri Hukum dan HAM 2.Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 3.Direktur Jenderal Permasyarakatan 4.Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
Subjek Penelitian : narapidana
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/upaya-penanggulangan-kerusuhan-di-lembaga-pemasyarakatan-dalam-perspektif-hukum
Masalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, rasio petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding, anggaran pemerintah terlalu kecil, terbatasnya sarana dan prarasarana dan narapidana yang stres karena tidak bisa mendapatkan remisi adalah rangkaian penyebab dan masalah ini hampir di semua penjara di Indonesia.
Untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dan usaha-usaha penanggulangan yang ditempuh oleh petugas pemasyarakatan pasca terjadinya kerusuhan.
Berdasarkan hasil penelitian maka dalam rangka Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut: (a) Perlu penambahan personal petugas pemasyarakatan yang terdidik dan memilki kemampuan khusus di bidang kemanan dan ketertiban serta peralatan keamanan di lapangan yang canggih. (b) Pentingnya pembangunan relokasi gedung baru yang lebih representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, sandang, pangan hunian dan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang strategis tanpa adanya perlakuan diskriminatif utamanya pemberian remisi. (c) Materi pembinaan harus dilakukan perubahan disesuaikandengan perkembangan zaman yang ada di masyarakat. (d) Perlu kerjasama pengamanan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia melalui MOU. Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)