petalitkumham
Judul : Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Indonesia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Denny Zaenuddin, S.H., Okky Cahyo Nugroho, S.H., M.Si.
Metode Penelitian : Deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Penegakan Hak Ekonomi Sosial Budaya
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/mekanisme-penegakan-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-di-indonesia
1. Bagaimana peluang justiasibilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dalam peradilan di Indonesia? 2. Bagaimana pengadilan menjadi mekanisme penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya?
peluang justisibilitas hak ekonomi, sosial dan budaya dalam peradilan di Indonesia dan pengadilan menjadi mekanisme penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya
1. Perlu adanya peraturan yang khusus mengatur mekanisme gugatan terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai kontrol dan peran pemerintah/ negara dalam rangka untuk melindungi kepentingan rakyat 2. Perlu adanya perubahan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutapa tentang penguatan hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang di atur sehingga dapat diterjemahkan kedalam undang-undang sektoral untuk pemenuhan justisiabilitas hak Ekonomi Sosial dan Budaya. 3. Perlu pemaHak Asasi Manusiaan dari aparat penegak hukum/instansi terkait dalam lingkup peradilan seperti Kepolisian, Lembaga Pengadilan (Pengadilan Umum, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tata Usaha Negara) sehingga masyarakat dapat mengajukan hak mereka secara yudisial dan pelaksanaan justisibilitas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dapat dijalankan. 4. Perlu pemaHak Asasi Manusiaan kepada masyarakat dalam pengajuan gugatan atas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang terlanggar untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice) dan diajukan ke pengadilan. 5. Perlunya penguatan Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga lainnya yang memberikan bantuan/advokasi kepada kelompok masyarakat marjinal, dalam hal memberikan pendampingan pada proses peradilan.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)