petalitkumham
Judul : Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Bungasan Hutapea
Metode Penelitian : yuridis normatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal HAM 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/kontroversi-penjatuhan-hukuman-mati-terhadap-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-dan-hak-asasi-manusia
1. Apa penyebab kontroversi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam perpektif Hukum dan HAM 2. Bagaimana efektifitas penerapan Hukuman mati di Indonesia terhadap tindak pidana narkotika
Merumuskan penerapan hukuman mati bagi tindak pidana narkotika menurut KUHP dan UU lain.
1. Hukuman mati sebagai salah satu instrumen penghukuman di Indonesia masih perlu dipertahankan, terutama dalam tindak pidana narkotika yang dikategorikan berat karena dalam Draft RUU KUHP masih mempertahankan hukuman mati walaupun dijatuhkan secara alternatif dan mengenal masa percobaan. 2. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menangani kasus narkotika perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tujuan utama pemidanaan bisa tercapaidan tepat sasaran. Pemidanaan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan tepat sasaran terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang mempunyai peran utama (Bandar dan produsen narkotika), tidak hanya pengedarpengedar kecil atau kurir; 3. Aparat penegak hukum dipersilahkan bekerja secara independen tanpa tekanan dari masyarakat/organisasi manapun dalam penerapan pidana mati. 4. Pemerintah perlu melakukan moratorium terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam waktu tertentu guna memperbaiki mekanisme eksekusi mati. Melihat selama ini eksekusi selalu bermasalah dengan waktu pelaksanaan yang tidak jelas dan sering diulur-ulur/tertunda. Eksekusi mati seharusnya segera dilaksanakan ketika seluruh legal effort (upaya hukum) telah ditempuh oleh terdakwa, guna menjamin asas kepastian hukum dalam proses peradilan; 5. Pelaksanaan dan Penerapan hukuman mati harus dirancang sedemikian rupa agar tidak dilaksanakan seraca berlebihan dan menghindari hambatan-hambatan yang serius dengan menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait. Penundaan eksekusi hukuman mati semata-mata karena memperhatikan hak-hak terpidana terpenuhi dan dipastikan bahwa tidak ada hak terpidana yang dilanggar hak asasinya.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)