petalitkumham
Judul : Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan di Beberapa Negara File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Nevey Varida Ariani, S.H. M.Hum
Metode Penelitian : Metode Yuridis Sosiologis dengan analisis data deskriptif analitis
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Sekretariat jendral,ditjen permasyarakatan
Subjek Penelitian : model lapas
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pengembangan-model-lapas-produktif-kajian-perbandingan-di-beberapa-negara
1. Model Pembinaan yang belum menunjukkan produktifitas sehingga kurang menarik minat masyarakat (Gulung Tikar) 2. Anggaran Belanja bagi Narapidana meningkat sehinga menimbulkan hutang 3. Merubah Mindset Masyarakat terhadap narapidana bahwa lebeling kejahatan terus melekat meskipun sudah bebas. 4. Mengembangkan Konsep Reintegrasi Sosial. 5. Privatisi Lapas dengan Mengikut sertakan Pihak Ketiga (Lembaga Mitra) dengan metode yang tepat sasaran. 6. Menuju Lapas Produktif dengan menejemen Industri.
Dalam penelitian ini diharapkan mampu: 1. Untuk mengetahui Penembangan Lapas Produktif di Indonesia 2. Untuk mengetahui Pengembangan Lapas Produktif di beberapa Negara 3. Untuk Mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka mengembangkan Lapas produktif di Indonesia.
1. Perlu ada regulasi yang tepat terkait dengan Lapas Produktif agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam implementasi Lapas produktif termasuk Juklak/juknis bahkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Dengan Mempertimbangkan setiap model pengembangan Lapas Produktif untuk dilakukan uji cost benefit Analisis ketiga model tersebut dengan Jangkan waktu dan evaluasi berdasarkan Kuantitas dan kualitas sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan Lapas Produktif di Indonesia. 3. Perlu kerjasama dengan pihak terkait terutama sinergis antar Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasayarakatan di Seluruh Wilayah Indonesia agar Core Bisnis/Bisnis Proses pemasyarakatan berjalan dengan baik sehingga mudah untuk dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)