petalitkumham
Judul : Proses Penerimaan Narapidana berbasis Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Denny Zainuddin
Metode Penelitian : penelitian kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/proses-penerimaan-narapidanaberbasis-hak-asasi-manusia
1. Bagaimana gambaran konseptual registrasi dan klasifikasi narapidana di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen registrasi dan klasifikasi narapidana di Lapas?
Upaya penegakan HAM,lembaga pemasyarakatan juga mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu melindungi hak-hak narapidana, untuk mengembalikan manusia seutuhnya kepada masyarakat jika dilaksanakan berdaasarkan hak asasi manusia.
1. Perlunya penjabaran secara jelas dalam undang-undang pemasyarakatan tentang hak asasi manusia yang tidak di batasi bagi narapidana, penjabaran hak secara jelas tersebut berguna sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan. 2. Optimalisasi seluruh kegiatan penunjang yang terkait dengan proses registrasi dan klasifikasi sampai kepada penempatan narapidana dengan memperhatikan hak-hak narapidana yang telah diatur dalam intrumen internasional maupun instrumen nasional, sehingga pelaksanaan registrsasi dan klasifikasi di dasarkan kepada hak asasi manusia. 3. Melakukan integrasi kegiatan admisi orientasi bersamaan dengan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan untuk penempatan, Penempatan tahanan dan narapidana merupakan salah satu bentuk pembinaan dan merupakan kelanjutan dari proses penerimaan tahanan/narapidana baru, dan dalam proses penempatan ini tidak bisa dilakukan secara acak atau terkesan asal ditempatkan saja
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)