petalitkumham
Judul : Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lapas dan Rutan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Rachmat Trijono, SH, MH
Metode Penelitian : Kualitatif dianalisa menggunakan metode Miles dan Huberman
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Stakeholder : 1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pencegahan-peredaran-narkoba-di-lapas-dan-rutan
1. Alat apa sajakah yang terdapat di Lapas dan Rutan dalam pencegahan peredaran narkoba? 2. Bagaimana fungsi alat pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan? 3. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia Lapas dan Rutan dalam pencegahan peredaran narkoba? 4. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) kunjungan warga binaan? 5. Bagaimana sistem pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan? 6. Bagaimana Draft Peraturan Pemerintah mengatur tentang pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan?
Mengetahui dan menganalisis pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan dalam persektif hukum.
1. Pencegahan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan dilakukan dengan melengkapi a. Legal Structure Penyempurnaan Legal Structure yakni dengan memenuhi Alat pendeteksi logam (metal detector), CCTV, Anjing Pelacak, Ruang Sterilisasi, ProfesionalitasSDM, Pemeriksaan Pengunjung, Kerjasma, Pemeriksaan Narapidana Asimilasi, Pemeriksaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemeriksaan Toko/Warung, dan Penghargaan. b. Legal Culture Penyempurnaan Legal Culture berupa pembenahan sikap pengunjung untuk tidak mengedarkan narkoba di Lapas dan Rutan melalui tindakan tegas terhadap pengunjung yang membawa narkoba, serta pemeriksaan yang cermat terhadap segala barang bawaan pengunjung. c. Legal Substance Penyempurnaan Legal Substance dengan melengkapi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri. 2. Kiranya draft Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan dapat dijadikan alternatif untuk disahkan.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)