petalitkumham
Judul : Studi Meta Analisis Hubungan Antara Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Aksesibilitas Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Yayah Mariani, S.H., M.H. Petrus Uje Palue, S.H., M.Si Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. Rahjanto, S.IP, .Si. Josefhin Mareta, S.H., M.Si. Oktaviana, S.H., M.H. Junaidi Abdillah, S.Sos.
Metode Penelitian : kausalitas
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : BNPT, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Subjek Penelitian : jumlah OBH
Kategori Penelitian : Meta Analisis Hukum dan HAM
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/studi-meta-analisis-hubungan-jumlah-organisasi-bantuan-hukum-dan-aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-miskin
minimnya jumlah OPBH disebabkan karena lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan sulit memenuhi persyaratan administrasi dalam proses verifikasi dan akreditasi sebagai OPBH dari BPHN.
untuk merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan bantuan hukum.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa rekomendasi: a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I perlu mengagendakan program bantuan hukum pada agenda forum DILKUMJAKPOL (Pengadilan, Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Kejaksaaan, dan Kepolisian) untuk menyeleraskan pemahaman tentang implementasi bantuan hukum; b. BPHN perlu meninjau kembali ketentuan teknis penerapan besaran dana bantuan hukum bagi OPBH agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah; c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan pendataan tahanan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. d. BPHN perlu mengagendakan program penyuluhan hukum dalam materi penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui adanya program pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah;
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)