petalitkumham
Judul : Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan berbasis Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Donny Michael
Metode Penelitian : kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hukum HAM
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/pembinaan-narapidana-di-bidang-keterampilan-berbasis-hak-asasi-manusia
1. Bagaimana gambaran konseptual pembinaan narapidana dalam bidang keterampilan di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen di bidang keterampilan di Lapas?
Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana yang lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat
1. Dalam tataran ideal, seyogyanya dalam hal penempatan narapidana disesuaikan, yaitu, pertama, napi ditempatkan di lapas yang sesuai dengan karakter asal usul/tempat tinggal napi, seperti lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi demografi atau geografis dimana napi tersebut akan menetap; kedua, pemberian skill disesuaikan dengan minat dan bakat napi, jika di dalam lapas opsi/pilihan skill yang diajarkan terbatas, maka diperlukan motivator ataupembimbing keahlian keterampilan untuk memotivasi napi agar tertarik dengan skill yang diajarkan. 2. Mengevaluasi program kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga (pemerintah atau non pemerintah) di bidang pembinaan keterampilan, agar output keahlian/skill yang didapat narapidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga narapidana setelah menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan dapat melanjutkan kehidupan yang layak menyangkut perolehan hak ekonomi atas lapangan pekerjaan, yang juga membantu proses reintegrasi di masyarakat. Untuk itu, dalam pola pembinaan keterampilan, dinilai perlu, pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/petugas lapas terkait pembinaan keterampilan napi; kedua, dalam hal perekrutan/penerimaan calon petugas lapas disyaratkan calon petugas lapas yang memiliki kriteria pengetahuan dan keterampilan praktek kerja, misal merekrut calon petugas lapas dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik dari perguruan tinggi. 3. Memperbaiki atau mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan pembinaan kemandirian, baik untuk petugas maupun narapidana, sehingga penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana lapas; 4. Menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengaturan upah/premi bagi Narapidana yang bekerja, hal ini juga terkait bisnis proses hasil karya narapidana, mulai pembuatan sampai dengan sosialisasi/pemasaran
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)