petalitkumham
Judul : Kajian tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Sumatera Utara (Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM. RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016) File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M. Si 2. RR. Risma Indriyani, S.H., M.Hum 3. Dra. Poerwati, M.Si 4. Donny Michael, S.H., M.H 5. Firdaus, S.Sos., M.H 6. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si 7. Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M 8. Anita Marianche, S.H Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara 1. Dr. Iskandar Muda, S.E., M.Si., Ak, CA 2. Drs. Darwin Lubis, M.M 3. Kausar Abdi, S.H., M.Pd 4. Anton Sinaga, ST 5. Silvia Darina, SP 6. Hebron Berlin Sembiring, S.Sos., MAP
Metode Penelitian : purposive sampling
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia Ditjen Pemasyaraktan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Subjek Penelitian : Masyarakat Desa
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/kajian-tentang-sistem-pemerintahan-desa-dalam-perspektif-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-di-sumatera-utara
1. Langkah langkah apa yang diambil pemerintah provinsi/ kabupaten menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah terkait, dan pengawasan oleh Inspektorat daerah? 2. Langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bagi menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi? 3. Langkah langkah yang harus diambil bagi menyusun aturan yang memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta pemerintah daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa? 4. Langkah langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa? 5. Langkah langkah pemerintah daerah dalam menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa? 6. Bagaimanakah kesiapan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Sistem Pertanggung jawaban Dana Alokasi
(1) Langkah yang diambil pemerintah provinsi/kabupaten menye dia kan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah terkait, dan pengawasan oleh Inspektorat daerah. (2) Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bagi menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dan pengendalian tenaga pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi. (3) Mengetahui langkah yang harus diambil bagi menyusun aturan yang memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta pemerintah daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa, (4) Mengetahui langkah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa (5) Mengetahui langkah pemerintah daerah dalam menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa, dan (6) Mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Sistem Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
1 Pemerintah Daerah harus melakukan pelatihan dan bimbingan teknis berupa pemahaman atas sistem keuangan dan aset desa, Sistem Penyaluran Dana Desa, Belanja Desa, Penyusunan APBDes, Pelaporan & Pertanggungjawaban, Pemahaman atas Mekanisme Pendirian dan Pengelolaan BUMDEs. 2 Pemerintah Daerah harus menyediakan dukungan danauntuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa bagi aparat pemerintah daerah terkait pengawasan 3 Pemerintah Daerah harus menyediakan tiap desa di Sumatera Utara Tenaga Pendamping Desa meliputi : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pendamping Desa. 4 Pemerintah Daerah harus memperkuat pengawasan Camat kepada desa adalah penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati. 5 Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan pendampingan dalam Penyusunan APBDesa meliputi aturan yang terdapat pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. 6 Pemerintah Daerah Kabupaten harus menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa mengacu pada UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 66 yaitu besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa ditetapkan paling sedikit Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan 30 % dari jumlah Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TTAPD). 7 Dalam menyelenggarakan perencanaan program desa perlu diikutsertakan dari unsur masyarakat, misalnya antara lain : tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin; 8 Perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara menyeluruh di Sumatera Utara. 9 Perlunya pengelolaan keuangan desa dengan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia (HAM). Dalam pengelolaan keuangan desa haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan, taat hukum, dan manfaat. Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi syarat terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (dalam jangka pendek) dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa (dalam jangka panjang).
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)