petalitkumham
Judul : Peran Pemerintah dalam Melakukan Pemantauan & Pengawasan Pilkada Melalui Pelibatan Mayarakat File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Tim Pelaksana Penelitian: RR. Risma Indriyani, S.H.,H.Hum Dra. Poerwati., M.Si Firdaus., S.Sos., M.H Donny Michaeal., S.H., M.H Yuliana Primawardani,S.Sos.,M.Si Arif Rianto Kurniawan., S.H., M.Si Oksimana Darmawan., S.E., S.H Marwandianto., S.Sos Bambang Supriyadi, S.Sos.,M.M
Metode Penelitian : pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Pemasyarakatan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Masyarakat
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/evaluasi-peran-pemerintah-daerah-dalam-pemenuhan-hak-memperoleh-keadilan-terkait-akses-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin
1. Bagaimana Bentuk Pengawasan dan Pemantauan dalam Pilkada yang telah dilakukan oleh Bawaslu? 2. Bagaimana Bentuk Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pemantauan Pilkada? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu dan Lembaga Pemantau Masyarakat dalam Upaya Pengawasan dan Pemantauan Pilkada? 4. Apa saja Gagasan yang muncul dari Masyarakat untuk memperbaiki Proses Pengawasan dan Pemantauan Pilkada ke depan?
rakyat diberi kesempatan untuk ikut serta membuat putusan politik dalam penentuan pemimpin di daerah masing-masing. Keputusan politik bukan hanya memberikan hak suara, tetapi juga ikut serta dalam pengawasaanya. Kewajiban Bawaslu yakni sebagai fungsi lembaga negara yang memilih tanggung jawab dalam pengawasan Pilkada
1. Kepada Bawaslu/Bawasda: Ø Agar adanya penguatan sistem pelayanan Bawaslu/ Bawasda, terutama sistem pelaporan pelanggaran pilkada yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, untuk masyarakat perkotaan bisa mengoptimalkan sarana teknologi informasi berupa aplikasi online berbasis website dan smartphone (android, ios, maupun windows) yang bisa memudahkan pelaporan pelanggaran secara online. Selain itu untuk yang di pedesaan, perlu dibuat pendekatan yang lebih sederhana, ramah, mudah dan cepat dijangkau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Pilkada yang terjadi. Ø Dalam hal alokasi anggaran dan program penyelenggaraan Pilkada menyangkut pembentukan Panwas Kabupaten/ Kota dan Panwascam harus tersedia sebelum tahapan pertama Pilkada, sehingga Panwas bisa melakukan persiapan sebelum tahapan awal Pilkada berlangsung. Ø Perlu koordinasi dan sinergi yang lebih kuat lagi antara Bawaslu/Bawasda dan institusi penegak hukum lainnya dalam upaya penegakan hukum pilkada, sehingga respon Bawaslu/Bawasda dan penegakan hukum dalam menangani laporan pelanggaran pilkada yang dianggap belum optimal tidak melemahkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pilkada. 2. Kepada KPU/KPUD: Untuk membuat aturan pelaksana terlembagakan dengan memasukan Standard Operating Procedures (SOP) dalam peraturan KPUD berupa pembentukan kelembagaan Pengawasan Partisipatif dengan: “Gerakan Satu Juta Relawan”. Untuk pemilih, hadirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilihan umum atau Pilkada dapat membatu Bawaslu/ Panwas untuk meminimalisir ketidakadilan dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan karena keterbatasan ruang, waktu atau personil. Untuk itu pemilih disarankan ikut dalam kelembagaan Pengawasan Partisipatif dengan: “Gerakan Satu Juta Relawan”. 3. Kepada Kemendagri: Untuk menggunakan E-voting dan E-election, sehingga penghitungan suara dapat lebih akurat dan bisa diakses oleh semua pihak secara real-time1. Untuk itu pengawalan teknologi agar tidak diserang oleh Hacker dan Cracker menjadi prioritas utama. 4. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Agar memberikan perhatian kepada pengaduan dan pelaporan juga saksi pelanggaran Pilkada di waktu yang akan datang. Adanya perlindungan hukum bagi para saksi (pelapor) jika mereka memberikan laporan terjadinya pelanggaran pemilu akan menjadi faktor pendukung pelibatan masyarakat yang lebih baik dalam pengawasan di waktu mendatang.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)