petalitkumham
Judul : ASPEK KEADILAN DAN INKLUSIVITAS DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PARA WAJIB PAJAK File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Oksimana Darmawan
Metode Penelitian : pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Administrasi Hukum Umum,Sekretariat Jenderal
Subjek Penelitian : Tax Amnesty
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/aspek-keadilan-dan-inklusivitas-dalam-penerapan-kebijakan-tax-amnesty-bagi-para-wajib-pajak
1. Bagaimana penerapan kebijakan Tax Amnesty bagi para wajib pajak? 2. Bagaimana aspek keadilan dan inklusivitas penerapan kebijakan tax amnesty bagi para wajib pajak?
mengetahui dan menganalisa penerapan kebijakan tax amnesty (TA) bagi para wajib pajak; kedua, untuk mengetahui dan mendiskripsikan aspek keadilan dan inklusivitas penerapan kebijakan tax amnesty bagi para wajib pajak.
1. Periode triwulan pertama sudah lewat, sekarang sampai pada triwulan kedua, seyogyanya periode triwulan pertama atau kedua diperpanjang tiga bulan lagi, melalui Perpu mengingat waktu sosialisasinya yang sangat kurang mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, terutama di kalangan petugas pajak yang menjadi ujung tombak TA. 2. Apabila merujuk Pasal 1 UU TA menyangkut definisi TA yang salah satunya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, mengapa dasar penghitungan tebusan (DPT) termasuk warisan dan hibah yang bukan obyek PPh yang tidak terutang pajak, apakah ini tidak bertentangan, jika ini perlu direvisi, maka sebaiknya DPTnya adalah harta bersih selain warisan dan hibah dari keluarga garis lurus satu derajat. Sedangkan peraturan dirjen disarankan perlu dikoreksi, yang boleh pembetulan bukan hanya warisan dan hibah yang diterima/diperoleh WP yang penghasilannya di bawah PTKP, tetapi semua boleh pembetulan untuk warisan dan hibah. 3. Persyaratan tidak melakukan pembetulan dihapus, WP boleh melakukan dua hal sekaligus, yaitu pembetulan untuk warisan dan hibahnya sekaligus TA untuk pajak-pajak yang belum dibayar, tujuannya supaya semua data terbuka, ekstensifikasi dan intensifikasi. 4. Tarif 0,5% bagi WP yang mengungkapkan harta sampai 10 milyar (tarif UMKM), diberlakukan juga kepada pegawai atau karyawan, mengingat agar berpartisipasi dalam TA, kalau dikenakan tahap pertama 2%, tahap kedua 3%, tahap ketiga 5%, maka ada kemungkinan tidak mengikuti TA. 5. Pengenaan nilai wajar dalam Peraturan Dirjen No. 11 Tahun 2016, hal ini sangat memberatkan wajib pajak, karena secara ekonomi belum terjadi transaksi jual-beli, sedangkan WP tidak menerima manfaat dari nilai wajar tersebut, artinya pemerintah mengenakan pajak terhadap sesuatu yang belum terjadi. Atas dasar itu yang dikenakan pajak adalah nilai perolehan atau historical cost, tetapi kalau tidak ada perolehan boleh menggunakan nilai wajar.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)