petalitkumham
Judul : Kajian Permasalahan Hukum dan HAM dalam Pemberian Remisi File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Rooseno Harjowidigdo
Metode Penelitian : pendekatan yuridis-empiris
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Ditjen Pemasyarakatan
Subjek Penelitian : Permasalahan hukum dan hak asasi manusia
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/permasalahan-hukum-dan-hak-asasi-manusia-dalam-pemberian-remisi
1. Mengapa timbul overapacity napi dan apakah ada kendala untuk mengatasinya? 2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang pemberian remisi, apakah karena masalah justice collaborator?; dan 3. Bagaimana sebaiknya norma hukum dan prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam draft perumusan pemberian remisi?
semua narapidana menurut UU 12/1995 mempunyai hak atas pengurangan masa hukuman. Agar dalam merevisi PP 99/2012 hasilnya tidak memicu konflik di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap napi secara adil dan tidak diskriminasi mendapatkan remisi, dibuat dengan kajian yang mendalam dengan melibatkan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana, pembentukannya tidak menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan,
1. Remisi dari rezim ke rezim Agar tidak menjadi senjata dari rejim ke rejim, artinya bisa dipakai untuk menggugat remisi dari rejim sebelumnya terhadap rejim yang baru, Negara seharusnya membuat standardisasi terhadap aturan remisi yang berkeadilan, harmonis dengan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap: o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); o Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); 2. Diberikan atau tidak diberikannya remisi terhadap terpidana ada pada putusan hakim Remisi adalah pengurangan hukuman yang menjadi wewenang hakim dan remisi bukan bagian dari pembinaan. Sehingga remisi perlu diatur dalam Undang-Undang. Diberikan atau tidak diberikannya remisi terhadap terpidana ada pada putusan hakim, sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal melaksanakan putusan itu 3. Segera merevisi UU Nomor 12 Tahun 1995 Oleh sebab itu pemerintah bersama stakeholder segera merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), dengan mengatur, antara lain: Pertama, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam memutus Kedua, dengan memperhatikan factor-faktor pertimbangan tersebut maka putusan hakim harus jelas dan tegas 4. Compasionate release sebagai upaya mengurangi overcapacity dan biaya pembinaan Pemerintah perlu menyiapkan peraturan tentang "daftar napi berisiko rendah" terhadap calon tahanan yang segera dilepaskan lebih awal (“lowrisk list” of candidates for early release”) dari “compassionate release.” Peraturan itu selain dapat mengurangi overcapacity juga mengurangi biaya pembinaan narapidana
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)