Masalah Penelitian : 1. Bagaimanakah kesiapan Wasdakim dalam penegakan hukum Layanan Bebas Visa? 2. Bagaimanakah kendala-kendala Wasdakim dalam penegakan hukum pada Layanan Bebas Visa?

Variabel/Aspek yang dikaji/Substansi : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, atau entitas tertentu.

Rekomendasi : 1. Kementerian Hukum dan HAM, C.q Direktorat Jenderal Imigrasi perlu penambahan jumlah SDM untuk di TPI untuk mengantisipasi jumlmah kenaikan wisatawan yang berkunjung karena ada perpres 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan 169 Negara; 2. Direktorat Jenderal Imigrasi, memberlakukan kembali pengisian kartu kedatangan kepada wisatawan sebalum masuk ke TPI, hal ini bisa memudahkan perugas di TPI dalam mennginput data wisatawan; 3. BPSDM, peningkatan mutu diklat PPNS untuk pejabat Imigrasi; 4. Kementerian Pariwisata, Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara perlu di evaluasi negaranegara yang tidak memiliki budaya berwisata ke Indonesia, contohnya negara Amerika Selatan dan Afrika, hal ini berkaitan dengan resprosikal dan national security; 5. Revisi Pasal 72 Ayat (2) yaitu: Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Dalam hal ini penginapan tanpa diminta seharusnya memberikan keterangan kepada pihak Imigrasi terkait keberadaan orang asing.