petalitkumham
Judul : Laporan Nasional Indikator Hak atas Rasa Aman File Pendukung

Harus Login
Peneliti : 1. Dra. Poerwati 2. Dra. Novia Swastika 3. Nicken Sarworini, S.H. 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.Si 5. Donny Michael, S.H., M.Si. 6. Denny Zainuddin, S.H., M.H. 7. Harison Citrawan, S.H., LLM. 8. Achmad Fikri Rasyidi, S.H.
Metode Penelitian : Kualitatif
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : 1. Direktorat Jenderal HAM 2.Badan Penelitian Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Narapidana
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/laporan-nasional-indikator-hak-atas-rasa-aman
pemenuhan rasa aman yang memiliki dampak terhadap HAM
Pelindungan hak atas rasa aman dijamin dalam Konstitusi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu bagi seluruh rakyat Indonesia
Pelindungan hak atas rasa aman dijamin dalam Konstitusi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu bagi seluruh rakyat Indonesia (1) Secara konseptual kebebasan dan rasa aman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (inseparable inseparable of liberty and security of persons); (2) Indikator perlindungan hak atas rasa aman agar tidak hanya mengarah pada persoalan legal semata (mengingat konstruksi yang dibangun oleh OHCHR lebih condong pada aspek tersebut), karena physical security juga perlu dipertimbangkan, yang mencakup: violent crime, hate crime by race, religion, age, gender, disability, sexual orientation, or transgender; physical security for people resident (lingkungan publik dan private) atau detained in public and private institutions. Oleh sebab itu, elemenelemen kunci dari OHCHR dianggap belum cukup merpresntasikan kebutuhan dalam konteks Indonesia, karena menitikberatkan pada legal security semata; (3) Unit analisis di Indonesia berbeda dengan konteks pengukuran hak asasi manusia di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, unit analisis dapat ditentukan baik pada tingkat daerah (perlu menyesuaikan dengan dinamika UU Pemerintahan Daerah), maupun secara makro pada tingkat nasional. Selain itu, angka proporsi juga perlu diperjelas dan memperoleh justifikasi dari sisi statistik, misalnya: angka per 100,000 atau 1,000,000, atau angka lainnya; (4) Domestic resource mobilization (misalnya anggaran) juga perlu diperhatikan dalam mengukur perlindungan hak atas rasa aman, sehingga bukan hanya resource utilization (proporsi sumber daya manusia pelaksana tugas); (5) Berbicara tentang kewajiban to respect: semua komponen bangsa (termasuk relasi antara bisnis dan hak asasi manusia) memiliki peran, walaupun untuk kewajiban to protect dan to fulfill lebih dominan menjadi kewajiban negara.
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)