petalitkumham
Judul : Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Rachmat Trijono, S.H., M.H., Jamilus, S.H., M.H., Mosgan Situmorang, S.H., M.H., Yuliyanto, S.H., M.H., Citra Krisnawaty, S.H., Sujatmiko, S.H., M.Si., Esther Istianingrum, S.Sos., M.Si., Hilmi Ardani Nasution,S.H.
Metode Penelitian : Deskriptif Analitik
Tahun Penelitian : 2017
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Stakeholder : Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Partai Politik
Kategori Penelitian : Hukum
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/penguatan-transparansi-dan-akuntabilitas-partai-politik-studi-tentang-lembaga-pengawas-dana-politik-partai-politik-dalam-rangka-pelaksanaan-instruksi-presiden-nomor-10-tahun-2016
1. Siapa lembaga pengawas dana politik partai politik yang ideal di Indonesia 2. Bagaimana mekanisme pengawasan keuangan partai politik 3. Bagaimana mekanisme pengawasan dana kampanye pemilihan Presiden, Legislatif dan pemilihan Kepala Daerah
Dana Partai Politik
1. Revisi Pasal 38, Pasal 13, Pasal 35 Ayat (1) tertentu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyangkut kewenangan untuk mengaudit adalah menjadi kewenangan Bawaslu 2. Revisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3. Revisi Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), Penjelasan Umum pada Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menjadi pemeriksa adalah Bawaslu 4. Revisi Pasal 27, Pasal 28 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 5. Revisi Pasal 129, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Penjelasan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DpR, DPD, dan DPRD 6. Revisi Pasal 97 ayat (4), Pasal 100 ayat (2) - (5), Pasal 101 dan Penjelasan Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 7. Revisi Pasal 75 ayat (2) - (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)