petalitkumham
Judul : Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Harison Citrawan Damanik
Metode Penelitian : pendekatan kualitatif dengan teknis analisis diskursus (discourse analysis) dalam kajian ilmu sosial
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Subjek Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/keamanan-dan-ketertiban-lembaga-pemasyarakatan-berbasis-hak-asasi-manusia
1. Bagaimana gambaran wacana Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan? 2. Bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah wacana diposisikan dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan?
Problematika gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerusuhan dan pembakaran di Lapas/Rutan perlu dianalisis dari berbagai sisi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan
menggambarkan secara konseptual tentang keamanan dan ketertiban di Lapas dari sudut pandang hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, studi ini berupaya untuk menganalisis wacana pemasyarakatan sebagai sebuah knowledge selama ini disebarluaskan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah. Melalui analisis tersebut diharapkan dalam proses pembentukan perubahan undangundang pemasyarakatan proses pewacanaan sebuah diskursus akan lebih memperoleh basis secara ilmiah dan objektif. Berdasarkan data sekunder yang ada, sasaran penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban di Lapas dijabarkan ke dalam empat indikator, yakni:15 (1) Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan; (2) Pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan teroganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan; (3) Pengaduan masyarakat maupun tahanan dan WBP yang ditindaklanjuti secara tepat dan cepat; (4) Tindak lanjut pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan teroganis
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)