petalitkumham
Judul : Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing File Pendukung

Harus Login
Peneliti : Okky Chahyo Nugroho
Metode Penelitian : dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif,
Tahun Penelitian : 2016
Penerbit/Institusi/Afiliasi : Balitbangkumham
Stakeholder : Ditjen Hak Asasi Manusia Diitjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi
Subjek Penelitian : Orang Asing
Kategori Penelitian : Hak Asasi Manusia'
E-Book : http://ebook.balitbangham.go.id/detail/implementasi-projusticia-terhadap-pengawasan-orang-asing
1. Bagaimana penerapan penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Orang Asing – Direktorat Jenderal Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing dan dikaitkan dengan HAM apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dengan kondisi sekarang?
mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif
Perlu adanya pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian untuk menjawab tantangan kondisi, keadaan di bidang keimigrasian sekarang yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. 2. Perlu adanya kebijakan berupa Peraturan Menteri atau Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan Surat Izin PPNS dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain apabila pejabat di mutasi dan ditempatkan di Bidang Pengawasan dan Penindakan. 2. Perlu penambahan anggaran/dana untuk dipergunakan Keimigrasian apabila adanya tindakan projustisia dalam penanganan kasus terhadap orang asing. 3. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialiasi intensif di tempat perumahan (RT, RW, Keluarahan) obyek wisata, penginapan, bahkan di sekolah-sekolah (Sekolah Menengah Atas) untuk dapat memahami arti penting pengawasan orang asing terutama telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)
Lokus Provinsi Lokus Kabupaten/Kota Temuan Penelitian/Data Lapangan Keterangan (Saran & Kebijakan)